Date post: | 02-May-2019 |
Category: | Documents |
View: | 221 times |
Download: | 1 times |
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 5
6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk
meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015
adalah:
Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang
penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang
perkantoran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.
4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas
pelaporan.
Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan :
1. Program Pengembangan Data/Informasi
Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan
system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian;
pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis
web, koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang, monitoring dan
evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan
Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan
melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian
dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; serta fasilitasi kerjasama
dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan
Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review Buku Putih
Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota; serta Study Integrasi Pasar Johar.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 6
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah; serta fasilitasi dan koordinasi
kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada penetapan RKPD Kota Semarang tahun 2016 dan
Perubahan RKPD tahun 2015; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD
tahun 2016; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta penyusunan Naskah
Akademik dan Rancangan Teknokratik RPJMD.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Ekonomi; penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan
bagi Pengembangan UMKM; serta koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya
melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi
dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi
kegiatan TKPKD; pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan
kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); koordinasi
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis
strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi
penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan
tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan
sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada
fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down bottom up secara
selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan
fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan
perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 7
strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan
wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan;
pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan
dokumentasi produk-produk perencanaan.
Selama tahun 2015, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai
berikut :
1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016
dan Perubahan RKPD Tahun 2015
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016
yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-
2025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima
tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016.
Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan
APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.
2. Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan
Tahun 2015
Berdasarkan RKPD tahun 2016, disusun Sesuai dengan Untuk memberikan arahan
bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2016, maka pada tahun 2015 telah
dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. KUA Tahun 2016
disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 910/496/2015 tanggal 24
Agustus 2015. Untuk PPAS disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor Nomor
900/524 dan 910/497/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
Sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, telah disusun dan
disepakati KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015. Untuk KUA Perubahan 2015
disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/527 dan 910/557/2015 tanggal 14
September 2015. Sedangkan PPAS Perubahan 2015 disepakati dengan Nota
Kesepakatan Nomor 900/528 dan 910/558/2015 tanggal 14 September 2015.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 8
3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun
2016
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran
serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang
yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di
tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota.
Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang
Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017,
disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2017.
Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi
untuk menjamin t