6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.1. …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412053.2BabIIILPPD...l a p o r a n p e n y e l e n g g a r a a n p e m e r i n t a h a

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 1 2 5

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk

meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015

adalah:

Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang

penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang

perkantoran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.

4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas

pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan

system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian;

pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis

web, koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang, monitoring dan

evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan

melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian

dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; serta fasilitasi kerjasama

dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan

Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review Buku Putih

Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota; serta Study Integrasi Pasar Johar.



h a l | 1 2 6

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah; serta fasilitasi dan koordinasi

kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada penetapan RKPD Kota Semarang tahun 2016 dan

Perubahan RKPD tahun 2015; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD

tahun 2016; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta penyusunan Naskah

Akademik dan Rancangan Teknokratik RPJMD.

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; penyusunan Rencana

Induk Pengembangan Ekonomi; penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan

bagi Pengembangan UMKM; serta koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya

melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi

dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi

kegiatan TKPKD; pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan

kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); koordinasi

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis

strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan

pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi

penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan

sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada

fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara

selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan

fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan

perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis



h a l | 1 2 7

strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan

wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan;

pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan

dokumentasi produk-produk perencanaan.

Selama tahun 2015, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai

berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016

dan Perubahan RKPD Tahun 2015

RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016

yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-

2025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima

tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang

Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2016.

Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan

APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

2. Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan

Tahun 2015

Berdasarkan RKPD tahun 2016, disusun Sesuai dengan Untuk memberikan arahan

bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2016, maka pada tahun 2015 telah

dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. KUA Tahun 2016

disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 910/496/2015 tanggal 24

Agustus 2015. Untuk PPAS disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor Nomor

900/524 dan 910/497/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, telah disusun dan

disepakati KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015. Untuk KUA Perubahan 2015

disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/527 dan 910/557/2015 tanggal 14

September 2015. Sedangkan PPAS Perubahan 2015 disepakati dengan Nota

Kesepakatan Nomor 900/528 dan 910/558/2015 tanggal 14 September 2015.



h a l | 1 2 8

3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun

2016

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran

serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang

yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di

tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota.

Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang

Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017,

disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan

dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Semarang Tahun 2017.

Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi

untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang.

Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015

sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau

68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan

SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun

perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait dengan

aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

4. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyediaan data dan informasi yang akurat dan terbaru merupakan hal penting untuk

mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pada tahun

2015, pengembangan penyediaan data dan informasi pada urusan perencanaan

pembangunan dilaksanakan melalui:

a) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), yang menghasilkan

dokumen sebagai berikut:

Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I

dan II Tahun 2015

Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun

2015

Buku Profil Daerah Tahun 2015



h a l | 1 2 9

Buku Peta Sarana & Prasarana Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara dan

Gunungpati

Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Kota Semarang Tahun 2010-2015

Entry Basis Data SIPD pada Website Ditjen Bangda Kementrian Dalam

Negeri

b) Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian

Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi terhadap hasil penelitian, temuan

teknologi dan produk unggulan karya inovasidari pemerintah, akademisi, dunia

usaha dan masyarakat serta sebagai upaya untuk membangkitkan minat

masyarakat dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tepat guna, pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

Penerbitan Jurnal Riptek sebanyak dua edisi yang berisi publikasi ilmiah,

penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda dan masyarakat

Pelaksanaan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) untuk kategori

pelajar, mahasiswa dan umum.

Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah

yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 s/d 26

November 2015 di Gedung Lawang Sewu dengan stand Pemerintah Kota

Semarang yang menampilkan temuan dari pemenang Lomba Krenova Kota

Semarang tahun 2014 dan hasil pengembangan inovasi teknologi tepat guna

dari pelajar SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kota Semarang di

bidang energi, air, dan pangan.

c) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan di era saat ini,

termasuk untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran di Bappeda.

Di tahun 2015, Bappeda melaksanakan kegiatan pengembangan dan

penyempurnaan sistem e-office untuk mendukung administrasi surat dan tindak

lanjutnya serta penyempurnaan tampilan dan konten website Bappeda yang

dapat diakses di www.bappeda.semarangkota.go.id. Sedangkan untuk

mendukung penatausahaan pengelolaan barang habis pakai, telah dibuat

software aplikasi bahan habis pakai.

d) Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang.

Di tahun 2015, Kota Semarang menerima dan melaksanakan anggaran untuk

Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan



h a l | 1 3 0

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk

meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan

tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang

Tahun 2015

Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan Kota Semarang tahun 2015

Pelaksanaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota

Semarang Tahun 2015

Pelaksanaan pelatihan aplikasi pelaporan tugas pembantuan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

e) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

yang akurat dan periodik, dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang

menghasilkan keluaran sebagai berikut:

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Triwulan I-IV Tahun 2015

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Simperda

f) Tersedianya dokumen Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015

Sebagai bahan dan landasan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021,

dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2010-2015. Evaluasi ini

untuk melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

5. Tersusunnya Dokumen Rancangan Teknokratik dan Naskah Akademik RPJMD

Tahun 2016-2020

Sejalan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di tahun 2016 harus

dilaksanakan penyusunan RPJMD tahun 2016-2021. Sebagai persiapann penyusunan

RPJMD di tahun 2016,maka di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penyusunan

Rancangan Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD. Rancangan

Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD merupakan dokumen yang

disusun berdasarkan kajian ilmiah sebagai bahan masukan bagi Walikota terpilih

dalam penyusunan RPJMD.

6. Terlaksananya kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di Kota Semarang



h a l | 1 3 1

Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagai berikut:

a) Kajian Kelembagaan LITBANG di Kota Semarang(kerjasama dengan Fak.

Teknik UNDIP Semarang)

b) Kajian Strategis Kelitbangan 2016 – 2021 di Kota Semarang (kerjasama dengan

Fak. Teknik UNDIP Semarang)

c) Kajian Pengelolaan Kebencanaan di Kota Semarang (kerjasama dengan Fak.

Teknik UNDIP Semarang)

d) Faktor-Faktor Spasial dan Non Spasial yang Mempengaruhi Keberhasilan

FEDEP (Forum for Economic Development Employment Promotion) di Kota

Semarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)

7. Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2015-

2020

Peningkatan daya saing merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang dilaksanakan antara lain melalui inovasi dalam pembangunan yang

berjalan secara komprehensif dan terkolaborasi antar aktor pembangunan.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama

dalam inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan

sistem inovasi. Setiap Pemerintah Daerah harus melakukan beberapa poin penting

tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap

SIDa, penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa, mengembangkan

SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga

pemerintah pusat. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2015 dilaksanakan

pembentukan Tim Koordinasi SIDa, roadmap SIDa, dan draft Perwal Roadmap SIDa.

8. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari :

a. Kajian/dokumen perencanaan ekonomi:

Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (RIPE)

Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan

UMKM

Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengembangan

perekonomian Kota Semarang

b. Kajian/dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan:

Draft Peraturan Walikota Semarang tentang rencana Aksi Daerah Kota

Layak Anak (RAD KLA)

Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) yang antara lain menghasilkan Dokumen Strategi Penanggulangan



h a l | 1 3 2

Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020 dan Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Dokumen Kajian Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Koordinasi Pendampingan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif

Gender (PPRG)

c. Kajian/dokumen perencanaan infrastruktur:

Dokumen pemutakhiran (review) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota

Semarang Tahun 2015-2019

Dokumen Study Integrasi Pasar Johar

Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh, antara lain melalui program

Kampung Bahari Tambak Lorok, program Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), program Neighborhood

Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman (P2KKP).

9. Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin

Untuk menghasilkan data warga miskin yang akurat, di tahun 2015 dilaksanakan

kegiatan verifikasi dan identifikasi warga miskin untuk memperbarui database warga

miskin Kota Semarang. Hasil pendataan tersebut ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota

Semarang Tahun 2015 yang menetapkan jumlah warga miskin di Kota Semarang

tahun 2015 adalah sejumlah 367.848 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan data

hasil pendataan di tahun 2013 yang sejumlah 373.978 warga miskin. Apabila

dibandingkan dengan jumlah penduduk (data penduduk dari Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil), maka persentase warga miskin juga menurun dari 21,49% (2013)

menjadi 20,82% (2015). Penanganan terhadap warga miskin di tahun 2015 dilakukan

melalui program dan kegiatan pada SKPD dengan sasaran sejumlah 5.254 warga

miskin.

6.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

6.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

adalah sebanyak 54 orang

6.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan



h a l | 1 3 3


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 66.000.000 25.146.039 38,10%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional 12.500.000 7.588.800 60,71%

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000 10.194.409 50,97%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.334.000 61.528.820 95,64%

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 45.713.000 21.327.000 46,65%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor 10.000.000 8.203.000 82,03%

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 9.482.850 63,22%

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 230.000 7,67%

9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 47.500.000 22.935.000 48,28%

10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 582.775.000 240.928.764 41,34%

11 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 5.000.000 1.090.000 21,80%

12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 8.960.000 3.059.400 34,15%

JUMLAH PROGRAM 880.782.000 411.714.082 46,74%




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 163.660.000 157.280.000 96,10%

2 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 518.136.000 362.399.000 69,94%

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 250.000.000 167.839.086 67,14%

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 10.000.000 6.620.000 66,20%

5 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor/gedung Kantor 816.575.000 708.264.000 86,74%

JUMLAH PROGRAM 1.758.371.000 1.402.402.086 79,76%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 - -

JUMLAH PROGRAM 10.000.000 - -

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 16.696.000 8.150.000 48,81%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.990.000 5.950.000 59,56%

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.990.000 5.950.000 59,56%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.021.000 7.510.000 44,12%

5 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 16.370.000 16.110.000 98,41%

6 Penyusunan LAKIP 20.005.000 18.532.000 92,64%

7 Penyusunan Renstra SKPD 18.685.000 18.140.000 97,08%

8 Penyusunan LKPJ SKPD 14.996.000 14.373.150 95,85%



h a l | 1 3 4


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

9 Penyusunan Renja SKPD 14.996.000 13.800.200 92,03%

10 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu 158.350.000 140.760.000 88,89%

JUMLAH PROGRAM 297.099.000 249.275.350 83,90%

Anggaran program pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program Pengembangan Data / Informasi



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota

Semarang 200.000.000 175.002.100 87,50%

2 Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian 300.000.000 290.022.300 96,67%

3 Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-office

Berbasis Web 171.200.000 169.857.000 99,22%

4 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang 90.000.000 60.464.800 67,18%

5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah 275.000.000 265.525.400 96,55%

6 Evaluasi Rpjmd Kota Semarang 150.000.000 137.072.000 91,38%

JUMLAH PROGRAM 1.186.200.000 1.097.943.600 92,56%

2. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga 300.000.000 297.408.300 99,14%

2 Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam

Perencanaan Pembangunan 450.000.000 375.503.700 83,45%

JUMLAH PROGRAM 750.000.000 672.912.000 89,72%

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur 800.000.000 742.445.480 92,81%

2 Review Buku Putih Sanitasi & Strategi Sanitasi Kota 450.000.000 368.436.900 81,87%

3 Study Integrasi Pasar Johar 135.000.000 97.888.000 72,51%

JUMLAH PROGRAM 1.385.000.000 1.208.770.380 87,28%

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 50.946.000 25,47%

2 Peningkatan Kapasitas Teknis Perencanaan Daerah 279.000.000 171.825.600 61,59%

3 Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah

75.000.000 55.650.000 74,20%

JUMLAH PROGRAM 554.000.000 278.421.600 50,26%

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah




h a l | 1 3 5


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan RKPD 445.000.000 428.988.600 96,40%

2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 605.900.000 542.360.278 89,51%

3 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD 200.000.000 194.100.000 97,05%

4 Penyelenggaraan Musrenbang 447.830.000 423.449.700 94,56%

5 Penyusunan Dan Pembahasan KUA PPAS 450.000.000 396.547.400 88,12%

6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang 100.000.000 86.102.384 86,10%

7 Penyusunan Raperda Dokumen RPJMD 894.909.000 683.535.960 76,38%

JUMLAH PROGRAM 3.143.639.000 2.755.084.322 87,64%

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 308.000.000 296.000.300 96,10%

2 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha 239.820.000 233.228.700 97,25%

3 Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (ripe) 150.000.000 146.331.250 97,55%

4 Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan Bagi

Pengembangan Umkm 100.000.000 96.204.700 96,20%

5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi 450.000.000 417.445.000 92,77%

JUMLAH PROGRAM 1.247.820.000 1.189.209.950 95,30%

7. Program Perencanaan Sosial Budaya



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPPEDA

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 500.000.000 455.186.470 91,04%

2 Verifikasi & Identifikasi Warga Miskin 487.320.000 465.439.000 95,51%

3 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan 300.000.000 281.106.150 93,70%

4 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (tkpkd) 480.725.000 424.208.000 88,24%

5 Pemetaan Dan Pengembangan Web Gakin 100.000.000 95.350.000 95,35%

6 Pendampingan Kegiatan Pprg 100.000.000 99.120.000 99,12%

7 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus) 100.000.000 84.060.100 84,06%

8 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (gaky) 70.000.000 68.075.500 97,25%

JUMLAH PROGRAM 2.138.045.000 1.972.545.220 92,26%

6.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti

dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen

perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.



h a l | 1 3 6

6.7. SARANA DAN PRASARANA

Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan

tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana

pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

6.8. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun

2015 adalah :

1. Ketersediaan data-data teknis dan sektoral yang mendukung proses perencanaan

pembangunan masih belum optimal

2. Belum semua SKPD mengimplementasikan perencanaan yang responsif gender

dalam proses perencanaannya

3. Hasil-hasil penelitian masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal

4. Masih kurangnya pemahaman pentingnya Sistem Informasi Daerah (SIDa) di Kota

Semarang, khususnya di SKPD-SKPD

6.9. TINDAK LANJUT

1. Menyusun data yang diolah (data sementara) sebelum tersedia data resmi/data yang

dipublikasikan oleh BPS Kota Semarang.

2. Memperkuat koordinasi dengan SKPD dalam memahami dan mengimplementasikan

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan

program/kegiatan dalam Renja SKPD tahun rencana

3. Pada tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan

pengembangan yang telah dilakukan

4. Pada tahun 2016 akan diadakan diseminasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan

narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain sebagai best practice sehingga

diharapkan akan ada penguatan kapasitas SDM dalam pemahaman dan penerapan

SIDa



h a l | 1 3 7

7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN


Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2015 beserta

tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Program-program Penunjang, yang meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana

prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan

bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi & Pemeliharaan

Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah

penumpang di terminal

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang

difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan

pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta

peningkatan titik parkir off street

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT .

e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.

f. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD

TerminalMangkang terutama pelayanan BRT.



h a l | 1 3 8


Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan dapat dilihat

dari pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui:

a. Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 13 persimpangan pada

tahun 2014 telah bertambah 9 persimpangan pada tahun 2015 sehingga secara

keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 22

simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat

mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS

secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin

Semarang di play store;

b. Untuk perencanaan pengembangan prasarana dan manajemen lalu lintas di tahun-

tahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun :

- DED Terminal Cangkiran

- DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

- FS Pelabuhan Rakyat

- FS Terminal Barang

- Kajian Tarif BRT

- Suvey Potensi Parkir Halaman Pasar

- FS BRT Koridor V dan VI

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,

ditunjukkan dengan indikator kinerja pada tabel sebagai berikut :

TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

TAHUN ANGGARAN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI TAHUN

2015

1 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (RPJMD)

penumpang 4.259.190 4.085.195 5.208.385

2 Ketersediaan terminal dan sub terminal

- Jumlah terminal

- Jumlah sub terminal

terminal

5

0

5

0

5

0 3 Pelayanan angkutan di terminal dan

sub terminal

- Jumlah angkutan yang keluar masuk

- Jumlah penumpang

Rit

Orang

4.259.190

334.773

4.085.195

391.013

5.208.385

4 Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana

fasilitas umum yang lengkap dan

dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu,

pelayanan kesehatan, tempat

sampah)

% 100 100 100

5 Jumlah terminal/ sub yang diperbaiki terminal 3 3 4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015



h a l | 1 3 9

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari

tahun 2014 adalah sebanyak 4.085.195 meningkat menjadi 5.208.385 ditahun 2015.

Kemudian untuk ketersediaan terminal yang mendukung transportasi adalah sejumlah

5 terminal dengan jumlah terminal/ sub yang diperbaiki ditahun 2014 yaitu sebanyak

3 terminal dan ditahun 2015 meningkat menjadi 4 terminal. Pelayanan angkutan di

terminal dan sub terminal, jumlah angkutan yang keluar masuk meningkat dari tahun

2014 yaitu sebanyak 334.773 rit ditahun 2015 menjadi 391.013 rit.

Pelayanan di terminal yang ada telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

kapasitas dan fasilitas yang ada, adapun jumlah penumpang sampai dengan saat ini

telah memenuhi target. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun 2014

yaitu sebanyak 4.085.195 meningkat ditahun 2015 menjadi 5.208.385 melebihi target

tahun 2015 yait sebesar 4.259.190. disamping itu, persentase terminal dan sub

terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam

kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat

sampah) baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 100%.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,

ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang

dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar

17.757 rit (10%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 175.856 rit menjadi

193.613 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan

sebesar 455.927 orang (25%) dari 1.328.942 orang pada tahun 2014 menjadi

1.784.869 orang pada tahun 2015.

b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar

1.618 rit (1%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 149.427 rit menjadi 151.045

rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar

344.754 orang (14%) dimana pada tahun 2014 sebesar 2.079.464 orang menjadi

2.424.218 orang pada tahun 2015.

c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan rit sebesar

6.387 rit (18.9%) dimana pada tahun 2014 sebesar 33.765 rit menjadi 40.152 rit

pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar

213.421 orang (31.5%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 676.789 orang

menjadi 981.210 orang pada tahun 2015.

3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;

a. Program peningkatan pelayanan angkutan dapat dilihat dari beberapa indikator

kinerja, yaitu salah satunya jumlah penumpang angkutan umum BRT di tahun



h a l | 1 4 0

2014 yaitu sebnayak 5.821.623 orang meningkat ditahun 2015 menjadi

8.023.869 orang.

b. Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek ditahun 2014

adalahs ebanyak 186 halte meningkat menjadi 232 halte ditahun 2015.

c. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan

dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu Koridor I

Mangkang – Penggaron, koridor II Terboyo – Sisemut, Koridor III Pelabuhan –

Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhan dan Koridor IV Cangkiran –

Bandaran A. Yani. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%.

Penambahan shelter menjadi 232 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan

untuk meningkatkan pelayanan dan persiapan pelincuran BRT Koridor V dan

VI di tahun 2016.Pelayanan BRT telah mencakup 14 dari 16 kecamatan yang

ada di Kota Semarang. 2 kecamatan terisa akan dilayani BRT Koridor V dan VI

yang akan dioperasikan di tahun 2016.

d. Pelayanan parkir pada tahun 2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan

yaitu menurunnya titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off

street guna mendukung kelancaran transportasi.

DATA TITIK PARKIR TAHUN 2015

NO URAIAN SAT Tahun 2014 Tahun 2015

Jumlah titik lokasi parkir

- Parkir tepi jalan umum (on street) Titik 1089 1127

- Parkir khusus (off street) Titik 203 212

- Jumlah juru parkir Orang 1089 1127

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015

Pengelolaan perparkiran, dalam tahun 2015 dikelola parkir tepi jalan umum (on

street) mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2014

sebanyak 1089 titik menjadi 1127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk

parkir di tempat parkir (off street) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak

9 titik (4%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 203 titik menjadi 212 titik pada

tahun 2015.

e. Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2015 yang dipakai sebagai

sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH MODA TRANSPORTASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015

NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

1 Taxi

a. Jumlah perusahaan 8 8

b. Jumlah armada 1654 2050

2 Angkutan Umum dalam trayek

a. Jumlah trayek

Utama 38 33

Cabang 13 13

Ranting

32 32



h a l | 1 4 1

NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2014 TAHUN 2015

b. Jumlah armada

Utama 783 783

Cabang 1485 1558

Ranting 888 888

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang,Tahun 2015

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan

antara lain:

TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET

TAHUN

2015

CAPAIAN

TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN

2015

1 Tingkat ketersediaan

pemberhentian akhir angkutan

penumpang umum (RPJMD)

lokasi 7 7 7

2 Tingkat ketersediaan prasarana

penunjang BRT (shelter)

(RPJMD)

% 100

100 100

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015

a. Tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditahun 2015 yaitu ada di

lokasi : Sendowo, Plamongan Indah, Banjardowo, Meteseh, Gunungpati,

Gedawang dan Pelabuhan Tanjung Mas;

b. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan

dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu:

- Koridor I Mangkang – Penggaron

- koridor II Terboyo – Sisemut

- Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol –

Pelabuhandan

- Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani

5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator

kinerja yait slaah satunya adalah tingkat ruas jalan kemacetan lalu lintas (RPJMD) ditahun

2014 adalahs ebesar 11% turun ditahun 2015 menjadi 9%. Kemudian selain itu terdapat

indikator kinerja menurunnya jumlah kecelakaan, dimana jumlah meninggal dunia pada

tahun 2014 yaitu sebanyak 88 orang ditahun 2015 sebanyak 237 orang, kemudian jumlah

yang luka berat ditahun 2014 sebanayk 90 orang pada tahun 2015 turun menjadi 11 orang

dan jumlah yang luka ringan ditahun 2014 adalahs ebanyak 970 orang turun menjadi 951

ditahun 2015.

Selain indikator kinerja yang disebutkan diatas, program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas juga memiliki indikator lainnya berupa ketersediaan sarana dan

prasarana lalu lintas sesuai yang digambarkan pada tabel dibawah ini:



h a l | 1 4 2

TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2015

Ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas Satuan Tahun 2014 Tahun 2015

- Jumlah rambu lalulintas terpasang Unit 278 351

- Panjang marka jalan M2 1.169 2.956

- APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) Unit 3 1

- Jumlah penunjuk jalan Unit 37 40

- ATCS Unit 13 22


Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 278 buah menjadi

331 buah pada tahun 2015.;

b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 1.169 m2

menjadi 2.956 m2

pada tahun 2015;

c. Jumlah APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) sampai pada tahun 2014 sebanyak 3

unit, ditahun 2015 menjadi 1 unit;

d. Jumlah penunjuk jalan sampai dengan tahun 2014 sebanayk 37 unit menjadi 40 unit

pada tahun 2015;

e. ATCS sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 unit menjadi 22 unit pada tahun 2015;

Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel di bawah ini

menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang:

TABEL TITIK LOKASI YANG RAWAN KEMACETAN PADA SAAT JAM-JAM SIBUK

(06.20-07.30 dan 15.15-17.45)

NO LOKASI PanjangAntrian PanjangAntrian

Keterangan 2014 2015

1 Kalibanteng + 50 m + 50 m

2 Jatingaleh + 200 m + 200 m

3 Majapahit + 200 m + 200 m

4 Karyadi – Kaligarang + 150 m + 100 m

5 Gajahmada – Kampungkali + 50 m + 50 m

6 Undip – Tembalang + 100 m + 100 m

7 JalanPemuda + 50 m + 50 m

8 Sukun-Banyumanik + 125 m + 100 m

9 Pudakpayung /

PasarBuahBanyumanik

+ 50 m + 50 m

10 Sukarno Hatta–Tlogosari + 50 m + 50 m


6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 1.088 kendaraan (1.1%), dimana pada tahun 2014

kendaraan yang diuji sebesar 91.573 kendaraan menjadi 92.661 kendaraan pada tahun



h a l | 1 4 3

2015. Sejak tahun 2015 telah dibuka pelayanan drive thru yang bertujuan memberikan

kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.

7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Dalam pengelolaan BRT pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dimana

tahun 2014 jumlah penumpang BRT sebesar 5.821.623 orang kemudian pada tahun 2015

jumlah penumpang menjadi sebesar 8.023.869 orang. Untuk jumlah pendapatan mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.404.018.000,- mengalami peningkatan

di tahun 2015 menjadi Rp 22.853.116.500,-


Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

7.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah sebanyak

238 orang


Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 1.000.000 10,04%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.274.200.000 1.060.826.780 83,25%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional 52.121.000 48.960.000 93,94%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000 249.990.000 100,00%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 58.250.000 100,00%


7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 100,00%




11 Penyediaan Stiker Masa Uji 552.188.000 412.538.000 74,71%

12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 267.096.000 241.320.000 90,35%

13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 1.000.000 10,04%

JUMLAH PROGRAM 3.278.815.000 2.874.666.230 87,67%




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.671.063.500 1.329.348.000 79,55%

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00%



h a l | 1 4 4


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.296.500.000 1.277.808.700 98,56%

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 680.000.000 673.769.500 99,08%


6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.000.000 36.000.000 100,00%

7 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 100,00%

JUMLAH PROGRAM 4.265.573.500 3.898.936.200 91,40%


Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut:


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO


2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 11.500.500 95,84%


4 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 15.000.000 14.375.000 95,83%

5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 10.000.000 10.000.000 100,00%

6 Penyusunan Renstra Skpd 40.000.000 15.520.000 38,80%

7 Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb 10.000.000 9.940.000 99,40%

8 Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub Dan

Kominfo 5.000.000 5.000.000 100,00%

9 Penyusunan Lkpj Skpd 25.000.000 24.250.000 97,00%

10 Penyusunan Renja Skpd 12.000.000 11.900.000 99,17%

11 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 266.000.000 250.743.000 94,26%

12 Penyusunan Rka Dan Dpa 20.000.000 19.200.000 96,00%

13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12.500.000 12.140.000 97,12%

14 Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 45.000.000 45.000.000 100,00%

15 Pemantauan/pengendalian Dan Pelaporan Program/ Kegiatan

Dinas 15.500.000 14.847.000 95,79%

16 Pemantauan Dan Pengendalian Laporan Penerimaan

Pendapatan 22.000.000 19.744.000 89,75%

JUMLAH PROGRAM 534.000.000 488.159.500 91,42%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:

1. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pemantauan Traffigh Light 40.000.000 40.000.000 100,00%

2 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal /

Pesawat 50.000.000 50.000.000 100,00%

3 Survey Inventarisasi Kapal (gt<7) Dan Survey Lokasi

Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan 50.000.000 50.000.000 100,00%

4 Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan

Wajib Andalalin 154.900.000 154.335.400 99,64%

5 Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang

Umum Dan Updating Data Transport 150.000.000 146.956.000 97,97%

6 Kajian Penataan Pelabuhan Rakyat 50.000.000 49.900.000 99,80%

7 Kajian Tarif Bus Rapit Transit (brt) 50.000.000 29.689.000 59,38%

8 Penyusunan Persandingan Raperda Andalin 100.000.000 44.000.000 44,00%

JUMLAH PROGRAM 644.900.000 564.880.400 87,59%

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ




h a l | 1 4 5


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor 709.200.000 663.942.000 93,62%

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo 75.000.000 70.195.100 93,59%

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron 150.000.000 148.358.000 98,91%

4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Mangkang 200.000.000 198.863.000 99,43%

5 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Mangkang 373.000.000 348.604.984 93,46%

6 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo 630.000.000 583.786.880 92,66%

7 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Penggaron 255.000.000 231.897.455 90,94%

JUMLAH PROGRAM 2.392.200.000 2.245.647.419 93,87%

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya 933.000.000 874.375.200 93,72%

2 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota

Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal 326.000.000 322.865.000 99,04%

3 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum 100.000.000 95.491.000 95,49%

4 Survey Potensi Parkir Halaman Pasar Di Kota Semarang 65.600.000 64.754.000 98,71%

5 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Dan

Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan 140.000.000 129.950.000 92,82%

6 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo 100.000.000 98.910.000 98,91%

7 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang

Di Luar Jam Dinas 1.073.480.000 1.073.077.000 99,96%

8 Pengoperasian Bus Rapid Transit 35.642.463.142 32.279.496.690 90,56%

9 Updating Dan Evaluasi Data Parkir 58.760.000 57.972.000 98,66%

10 Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang 445.673.000 442.692.000 99,33%

11 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Penggaron 55.000.000 54.681.000 99,42%

12 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas 568.640.000 567.612.000 99,82%

13 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran /

Ketinggian Bangunan 50.000.000 50.000.000 100,00%

14 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang Di Terminal Mangkang 30.000.000 30.000.000 100,00%


Penumpang Di Terminal Terboyo 30.000.000 28.790.000 95,97%


Penumpang Di Terminal Penggaron 25.000.000 24.274.000 97,10%

17 Fasilitasi Shuttle Bus 1.559.972.000 1.480.628.000 94,91%

JUMLAH PROGRAM 41.203.588.142 37.675.567.890 91,44%

4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Fasilitasi Brt 3.504.330.000 2.777.451.000 79,26%

2 Pengadaan Unit Brt Kota Semarang 5.000.000.000 4.865.756.000 97,32%

JUMLAH PROGRAM 8.504.330.000 7.643.207.000 89,87%

5. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 400.000.000 398.663.400 99,67%



h a l | 1 4 6


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

2 Pengadaan Marka Jalan 550.000.000 548.964.000 99,81%

3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 70.000.000 68.516.000 97,88%

4 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing 396.500.000 395.160.000 99,66%

5 Pemeliharaan Lampu Flashing 50.000.000 48.830.000 97,66%

6 Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro Processor 12

Phase 100.000.000 99.558.000 99,56%

7 Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light 399.800.000 399.040.000 99,81%

8 Pengecatan Traffic Light 40.000.000 38.570.000 96,43%

9 Pengadaan Cone Down Timer 100.000.000 99.246.000 99,25%

10 Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl 584.000.000 548.545.000 93,93%

11 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 98.000.000 96.887.000 98,86%

12 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 300.000.000 299.517.000 99,84%

13 Pengadaan Dan Pemasangan Apill 200.000.000 199.150.000 99,58%

14 Pengadaan Median Jalan Portable 160.000.000 158.026.000 98,77%

15 Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar 325.000.000 323.190.000 99,44%

16 Penggantian Papan Nama Jalan 220.000.000 218.277.500 99,22%

17 Fasilitasi Car Free Day 450.000.000 437.412.000 97,20%

18 Pengoperasian ATCS 1.270.000.000 1.143.438.406 90,03%

19 Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (jpo) 50.000.000 49.508.000 99,02%

JUMLAH PROGRAM 5.763.300.000 5.570.498.306 96,65%

6. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika (pemyuluhan

Wartel, Warnet Dan Jastip) 130.000.000 104.089.820 80,07%

2 Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi 100.000.000 87.795.954 87,80%

3 Pengendalian Tower Bersama 220.000.000 119.030.700 54,10%

4 Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor 660.000.000 639.434.500 96,88%

JUMLAH PROGRAM 1.110.000.000 950.350.974 85,62%

7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISHUBKOMINFO

1 Peningkatan Pelayanan Uptd Terminal Mangkang BLU 24.799.494.318 22.853.783.693 92,15%

JUMLAH PROGRAM 24.799.494.318 22.853.783.693 92,15%












h a l | 1 4 7








7.8. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:

1. Masih banyaknya kebutuhan warga masyarakat akan sarana transportasi yang

memadai.

2. Masih perlunya pengembangan rekayasa lalu lintas khususnya pada pengembangan

kinerja traffic light.

3. Masih kurangnya prasarana kelengkapan jalan (rambu, marka, dan lain-lain).

4. Kurang optimalnya penarikan retribusi parkir tepi jalan umum.

7.9. TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Pengoperasian BRT koridor V dan VI.

2. Pengembangan ATCS.

3. Pengadaan prasarana kelengkapan jalan.

4. Perencanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem parkir meter.

7.10. PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2015 adalah :

Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha Kencana” yang merupakan penghargaan

dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota

Metropolitan lima tahun berturut-turut. (Keputusan Menteri Perhubungan No : KP

402 Tahun 2015 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015).



h a l | 1 4 8

8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP


Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk mewujudkan kualitas

lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap

perubahan iklim, melalui :

1. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;

2. Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka pada tahun 2015

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan,

baik yang bersifat program pelaksanaan maupun program penunjang.

Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi

perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan

publik.


Keuangan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan

laporan capaian kinerja yang akuntabel.

Sedangkan Program-Program Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup meliputi :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang saat ini

jumlah sarana dan prasarana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan masih belum ideal.

Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna sampah diperlukan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah

perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut,



h a l | 1 4 9

maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang

bersih dan sehat.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program ini bertujuan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan dan

mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem

agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan program dan kegiatan di

bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan

hidup.

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari polusi kegiatan

usaha dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan

akibat abrasi pantai dalam rangka mendukung pengendalian kerusakan ekosistem

pesisir dan laut.

8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.


Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2015 dapat dilihat dari

beberapa indikator, antara lain :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 85 % di

tahun 2014 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya

tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 1.062,2 m3/hari pada tahun 2014

meningkat menjadi 1.087 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola

secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati

dan Mijen.



h a l | 1 5 0

b. Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan

serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan

Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia

masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh

masyarakat setempat.


Hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain :

a. Mewujudkan Kota Semarang sebagai kota bersih dan hijau (Clean and Green

City) melalui pencapaian Anugerah Adipura pada Tahun 2015. Program

Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat

dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip

good enviromental governance.

b. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara Ambien Perkotaan

Dari hasil pemantauan pemerintah Kota Semarang terhadap kualitas udara

ambien perkotaan di 16 (enam belas) lokasi Kantor Kecamatan di Kota

Semarang, 7 (tujuh) lokasi di Kawasan Industri, 11 (sebelas) lokasi di tepi jalan

(road side), dapat di simpulkan bahwa rata-rata kualitas udara di Kota

Semarang masih memenuhi baku mutu udara ambien sesuai dengan Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 kecuali untuk parameter pertikel

debu di kecamatan Pedurungan, dan kawasan industri candi dan lamicitri.

Sedangkan kualitas udara ditepi jalan(road side), hanya yang di jalan Dr Cipto,

para meter debu masih dibawah nilai ambang batas.

c. Pengawasan sumber pencemar dan pemantauan kualitas air serta udara

lingkungan perkotaan

Di tahun 2015, pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan dan

pemantauan industri di 300 ( tiga ratus) industri potensi pencemar yang ada di

Kota Semarang dan hasilnya sebagai berikut :

Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati

pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara sebesar 90 %

Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja

perusahaan tingkat nasional (PROPER) sebanyak 15 industri dan Properda

Tingkat Propinsi sebanyak 5 industri

d. Kajian / Penelitian / Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Laporan pra pelingkupan kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

RPJMD Kota Semarang.



h a l | 1 5 1

Kajian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di

Kecamatan Banyumanik.

Kajian daya tampung sungai kaligarang Kota Semarang.

Kajian daya tampung sungai bringinKota Semarang.

Kajian Pesisir Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk.

DED Rain Harvesting di 7 (tujuh) lokasi.

DED Bank Sampah di 2 (dua) lokasi.

e. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam

mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman,

melalui :

Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang

dari 64 Kelurahan pada tahun 2014 menjadi 80 Kelurahan pada tahun

2015

Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 40 buah pada tahun 2014 menjadi

50 buah pada tahun 2015

f. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan

penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2015

sebanyak 39 kasus.

g. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan,

pengendalian, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil

sebagai berikut ;

Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun

2015 sebesar 290 industri/kegiatan.

Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun

dokumen kajian lingkungan dari 114 industri/kegiatan pada tahun 2014

menjadi 290 industri/kegiatan usaha pada tahun 2015

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Hasil–hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain :

a. Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium melalui penerbitan sertifikat hasil

uji laboratorium sebanyak 1022 SHU/tahun

b. Pencemaran status mutu air melalui pemantauan kualitas air sungai di 34 sungai

di Kota Semarang, dengan kondisi 20% badan air permukaan / sungai telah

dilakukan pengujian kualitas air dan kondisinya memenuhi Baku Mutu Air

c. Berkurangnya luas lahan dan / atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari

714,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 709,5 Ha pada tahun 2015



h a l | 1 5 2

d. Terwujudnya taman keanekaragaman hayati (taman kehati) seluas 3 ha,

berlokasi di Tinjomoyo.

e. Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata

air di Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang dari 31,5 Ha pada tahun 2014

menjadi 36,5 Ha pada tahun 2015

f. Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat

dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting /pemanen air

hujan dari 58 unit pada tahun 2014 menjadi 65 unit pada tahun 2015

g. Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan

sebanyak 16 unit di seluruh wilayah Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan

dan Kecamatan Mijen

h. Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 30

% pada tahun 2014 menjadi 33% pada tahun 2015

i. Hasil pengkajian kerusakan tanah untuk produksi biomassa di 50 (lima puluh)

titik lokasi di Kecamatan Banyumanik , yang meliputi 11 (sebelas) Kelurahan

dengan hasil sebagai berikut :

Potensi kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kecamatan

Banyumanik memiliki variasi potenisi kerusakan lahan mulai dari rendah,

sedang, hingga tinggi. Luas wilayah yang memiliki potensi kerusakan

rendah adalah 18,50% dari seluruh luas wilayah efektif di Kecamatan

Banyumanik yaitu setara 237,7 ha. Potensi kerusakan sedang menempati

luas wilayah paling besar yaitu 74,59% atau setara dengan 958,36 Ha.

Sedangkan kawasan dengan potensi kerusakan lahan tinggi mencapai

6,91% atau setara dengan 8,73 Ha.

Kelas kerusakan lahan rendah seluas 237,7 Ha dengan prosentase 18,50%

meliputi Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Pedalangan,

Pudakpayung, Srondol Kulon, Srondol Wetan dan Tinjomoyo. Untuk kelas

kerusakan sedang seluas 958,36 Ha dengan prosentase 74,59% meliputi

Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Pedalangan,

Pudakpayung, Srondol Kulon, dan Tinjomoyo, Ngesrep dan Sumurboto,

Sedangkan kelas kerusakan lahan tinggi seluas 8,73 Ha dengan prosentase

6,91% meliputi Kelurahan Gedawang, Jabungan, Padangsari,

Pudakpayung, dan Ngesrep.

j. Terwujudnya peningkatan pengelolaan lahan galian Golongan C melalui

pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan minerba di 17 lokasi

serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah terhadap 40

kegiatan usaha dengan hasil. sebagai berikut :



h a l | 1 5 3

17 kegiatan yang diawasi tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tidak ada

rekomendasi dari Dinas PSDA dan ESDM serta tidak melakukan

konservasi terhadap kegiatan penambangannya

Hasil pengawasan pemanfaatan Air tanah adalah 60 % dari perusahaaan

belum melaksanakan upaya konservasi pemanfaatan air tanah

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang kewenengan perijinan

pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek pengawasan belum

diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga pada saat

ini Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap aspek kerusan

lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut.


Hasil pelaksanaan program ini adalah terwujudnya perencanaan dan penyusunan

program pembangunan pengendalian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup

(LH) yang berkelanjutan dan akuntabel melalui penyusunan Rencana Kerja dan

Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang sesuai dengan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

5. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Hasil-hasil pelaksanaan program selama tahun 2015 antara lain :

a. Tersedianya akses informasi SDA dan LH secara berkelanjutan (media cetak,

eletronik dan internet) melalui :

Penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun

Penerbitan leaflet bidang informasi pelayanan publik Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang.

Sosialiasasi/penyebaran informasi lingkungan melalui media massa

“Harian Suara Merdeka”

Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA)

Program Rain Harvesting yang ditayangkan di Kompas TV

Pembuatan film dokumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Pembuatan Buku Selayang Pandang BLH Kota Semarang

Jaringan internet dan Website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

www.blh.semarangkota.go.id. Jaringan internet BLH Kota Semarang

merupakan sarana teknologi informasi yang digunakan untuk

http://www.blh.semarangkota.go.id/



h a l | 1 5 4

menghubungkan seluruh bidang di lingkungan Badan Lingkungan Kota

Semarang dengan masyarakat.

b. Meningkatnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

bagi sekolah dasar dan menengah di Kota Semarang.

Jumlah sekolah (SD/MI/SMP/MTS/SMA /SMK/MA) di Kota Semarang yang

peduli dan berbudaya lingkungan sampai dengan tahun 2015 bertambah

menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) Sekolah Adiwiyata yang dicapai

melalui sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pelaksanaan lomba sekolah

adiwiyata di Kota Semarang, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

1) Lomba Sekolah Adiwiyata Kota Semarang yang diikuti oleh 48 (empat

puluh delapan) sekolah dengan pemenangnya sebagai berikut :

Kategori Sekolah(SD) : 1. SDN Telogosari Kulon 03

2. SDN Patemon 02

3. SDN Muktiharjo Lor

Kategori SMP : 1. SMPN 13

2. SMPN 31

3. SMPN 26

Kategori SMA/SMK : 1. SMAN 9

2. SMKN 7

3. SMA Don Bosco

2) Diperolehnya penghargaaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015

bagi 6 (enam) sekolah SD dan SMP di Kota Semarang, yaitu :

SDN Sarirejo

SDN Srondol Wetan 02

SDN Padangsari 02

SD Katolik Sang Timur

SDI Al Azhar 29 BSB

SMPN 33 Semarang

3) Lomba Karya Ilmiah bidang lingkungan untuk tingkat SMA/SMK dan

sederajat di Kota Semarang, dengan pemenang sebagai berikut :

Juara I = SMK Negeri 6 Semarang dengan karya ilmiah Pemanfaatan

Karbon Aktif dari Arang Bambu sebagai medium penyerap dalam

pembalut wanita

Juara II = SMA Negeri 2 Semarang dengan karya ilmiah Aplikasi

Teknologi Fermantasi untuk pemanfaatan gulma Salvinia Molesta

Rawa Pening untuk pakan ungas dalam rangka mempertahankan

kualitas lingkungan Rawa Pening



h a l | 1 5 5

Juara III = SMA Negeri 13 Semarang dengan judul Brikudura

sebagai bahan bakar alternatif

Juara IV = SMA Kristen YSKI dengan judul Buncit sabun cuci

piring

Juara V = SMA Islam Sultan Agung 3 dengan judul Bioetanol dari

buah jambu mete

Juara VI = SMA Kebon Dalem dengan judul Pemanfaatan Tanin

sebagai media penurunan pH air

4) Bantuan tempat pilah sampah di sekolah Adiwiyata sebanyak 60 unit 19

sekolah dan 1 UPTD pendidikan.

5) Penyusunan 2 (dua) dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota

Semarang.

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan

Buku Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup

menurut media lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data

kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas

lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi

permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan

untuk melengkapi analisis.

Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas

lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya

perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk

mengatasinya (respon).

Data kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelola Lingkungan

Hidup/ kelayakan lingkungan tahun 2015

No. Jenis Dokumen / Kajian Jumlah

1. AMDAL 9

2. DPLH 19

3. DELH 9

4. UKL/UPL 124

5. SPPL 162

Jumlah 323

Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2015

6. Program Pengendalian Polusi

a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas

kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl.

Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan



h a l | 1 5 6

ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan

mencegah polusi udara dari sumber bergerak.

b. Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah

cair melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah

domestic dan pengelolaan limbah industri, dengan hasil :

269 industri / kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan

pengendalian limbah cair dan limbah padat

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan

pilah dan olah sampah di 80 kelurahan

Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah melalui

penyuluhan sebanyak 2400 orang

Pembangunan 1 (satu) unit biogas dikelurahan kandri kecamatan

gunungpati


Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekositem adalah :

a. Penanaman tanaman mangrove di pesisir pantai di wilayah Kecamatan Trimulyo

Genuk dari luas 17 ha dengan jumlah tanaman mangrove 40.000 batang.

b. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai

Kota Semarang dengan pembangunan sabuk pantai dari 36.352,5 meter pada

tahun 2014 menjadi 37,824,2 meter pada tahun 2015.

c. Meningkatnya jumlah tanaman mangrove yang ditanam, di tahun 2014 sebanyak

40.000 batang sedangkan ditahun 2015 sebanyak 41.000 batang. Untuk areal

seluas kurang lebih 1 ha dikelurahan Trimulyo.

8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman

kota, pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka

Hijau serta rehab taman di Kota Semarang antara lain : Rehab Taman Simpang Lima.

Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman

yang meliputi taman aktif maupun pasif.


Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas

Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan.



h a l | 1 5 7

8.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah 955

orang dengan perincian Badan Lingkungan Hidup sebanyak 47 orang, DInas Kebersihan

dan Pertamanan 201 orang dan 16 Kecamatan sebanyak 707 orang


Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Lingkungan Hidup pada tahun 2015 sebesar Rp. 119.573.033.170, - dengan perincian Rp.

31.413.040.700,- untuk program penunjang dan Rp. 88.159.992.470,- untuk program yang

berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Lingkungan Hidup.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup

adalah sebagai berikut :

Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Badan Lingkungan Hidup

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 153.600.000 124.450.850 81,02

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.550.000 33.550.000 100,00

3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19.000.000 19.000.000 100,00


Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00

5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.372.000 6.372.000 100,00

6 Penyediaan Makanan Dan Minuman 33.000.000 33.000.000 100,00

7 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 238.800.000 238.705.650 99,96

8 Kegiatan Cinta Tanah Air 15.000.000 9.244.000 61,63

9 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 380.630.000 353.430.000 92,85

JUMLAH SKPD 884.952.000 822.752.500 92,97

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan


11 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 335.857.000 270.350.000 80,50

12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

468.598.000 418.031.000 89,21

13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65.000.000 64.800.000 99,69




Kantor 13.000.000 13.000.000 100,00



19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 25.000.000 3.600.000 14,40

20 Honor Pa Dan Kpa 128.400.000 106.170.000 82,69

21 Jasa Operasional Kelurahan 1.194.232.000 1.163.405.100 97,42

22 Belanja Jasa Peningkatan Pad 709.990.000 684.354.039 96,39

23 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30.000.000 29.800.000 99,33


JUMLAH SKPD 4.593.432.000 4.031.364.429 87,76

JUMLAH PROGRAM 5.478.384.000 4.854.116.929 88,60





h a l | 1 5 8


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 695.831.200 684.440.100 98,36

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 647.411.500 606.763.600 93,72

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.354.191.700 1.289.333.700 95,21

4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 297.393.300 249.011.500 83,73

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00

7 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 3.015.827.700 2.850.548.900 94,52



9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000 293.290.000 97,76

10 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 255.000.000 249.529.500 97,85

11 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 17.693.489.000 15.107.564.550 85,38


13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 1.260.000.000 1.211.866.000 96,18

14 Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas / Operasional 2.000.000.000 1.998.136.927 99,91

15 Pengadaan Alat Komunikasi 65.000.000 63.550.000 97,77

16 Inventarisasi Aset Kantor 30.000.000 29.800.000 99,33

JUMLAH SKPD 22.513.849.000 19.820.321.977 88,04

JUMLAH PROGRAM 25.529.676.700 22.670.870.877 88,80


Keuangan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.350.000 7.300.000 99,32

2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.350.000 6.100.000 82,99

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.350.000 6.100.000 82,99

4 Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 17.750.000 88,75

5 Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00

6 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 95.880.000 94.780.000 98,85

7 Penyusunan Rka Dan Dpa 7.400.000 6.150.000 83,11

8 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 7.400.000 6.150.000 83,11

JUMLAH SKPD 162.730.000 154.330.000 94,84


9 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.400.000 11.400.000 100

10 Penyusunan Lakip 22.800.000 22.800.000 100


12 Penyusunan Lkpj Skpd 22.800.000 22.800.000 100

13 Penyusunan Renja Skpd 22.900.000 22.900.000 100

14 Penyusunan Laporan Informasi Kepegawaian 65.000.000 60.396.000 92,92

15 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 7.500.000 0 0

16 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni 11.450.000 11.450.000 100

17 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 11.400.000 11.400.000 100

18 Penyusunan Laporan C.a.l.k 15.000.000 0 0

19 Penyusunan Data Informasi Program 12.000.000 10.868.000 90,57

JUMLAH SKPD 242.250.000 187.939.000 77,58

JUMLAH PROGRAM 404.980.000 342.269.000 84,52

Anggaran program pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan




h a l | 1 5 9


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 137.934.000 0 0

2 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana

Persampahan 293.000.000 289.470.000 98,80

3 Studi Kelayakan Tpa Di Kota Semarang 380.000.000 0 0,00

4 Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah 18.131.972.000 17.264.533.999 95,22

5 Pengadaan Kontainer Sampah 1.186.000.000 1.089.892.000 91,90

6 Pengadaan Truck Armroll 1.825.000.000 1.822.871.000 99,88

7 Pengadaan Becak Sampah 286.000.000 278.795.000 97,48

8 Pengadaan Tong Sampah 485.500.000 471.991.500 97,22

9 Pengadaan Gerobag Sampah 241.000.000 229.850.000 95,37

10 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 5.228.000.000 5.218.325.000 99,81

11 Peningkatan Iplt 1.220.000.000 1.200.862.500 98,43

12 Pemeliharaan Tpa Jatibarang 470.648.000 282.125.000 59,94

13 Pembangunan Tps (tempat Penampungan Sampah) 200.000.000 197.605.000 98,80

14 Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Sampah) 505.000.000 498.852.000 98,78

15 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang 10.243.000.000 4.700.621.875 45,89

16 Pembangunan Tpst 680.000.000 475.068.000 69,86

17 Kegiatan Promosi / Pameran 50.000.000 0 0,00

18 Pengadaan Mesin Potong Rumput 65.000.000 64.870.000 99,80

19 Monitoring Dan Survey Lapangan 40.000.000 37.115.750 92,79

20 Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Daya Kwh Meter

Listrik 80.000.000 78.547.000 98,18

21 Mesin Pencacah Sampah 185.000.000 173.903.000 94,00

JUMLAH SKPD 41.933.054.000 34.375.298.624 81,98

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

22 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 127.560.000 125.128.000 98,09


Persampahan 182.600.000 176.662.472 96,75

JUMLAH SKPD 310.160.000 301.790.472 97,30

SKPD : Kecamatan Semarang Utara



Persampahan 309.615.000 302.159.221 97,59

JUMLAH SKPD 431.895.250 418.448.971 96,89

SKPD : Kecamatan Semarang Barat



Persampahan 269.400.000 255.161.000 94,71

JUMLAH SKPD 309.400.000 288.771.000 93,33

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

28 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 113.170.000 113.170.000 100


Persampahan 180.180.000 179.340.000 99,53

JUMLAH SKPD 293.350.000 292.510.000 99,71

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah



Persampahan 157.827.200 147.520.019 93,47

JUMLAH SKPD 286.384.200 267.523.019 93,41

SKPD : Kecamatan Gunungpati


Persampahan 112.860.000 105.084.753 93,11

JUMLAH SKPD 112.860.000 105.084.753 93,11

SKPD : Kecamatan Tugu



Persampahan 111.030.000 111.030.000 100

JUMLAH SKPD 151.590.000 151.590.000 100

SKPD : Kecamatan Mijen


Persampahan 151.071.000 150.081.000 99,34

JUMLAH SKPD 151.071.000 150.081.000 99,34

SKPD : Kecamatan Genuk



h a l | 1 6 0


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)



Persampahan 118.253.200 110.437.300 93,39

JUMLAH SKPD 142.285.200 132.441.400 93,08

SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur



Persampahan 102.511.000 90.380.000 88,17

JUMLAH SKPD 184.033.000 171.342.500 93,10

SKPD : Kecamatan Tembalang



Persampahan 147.612.000 145.812.000 98,78

JUMLAH SKPD 198.492.000 196.592.000 99,04

SKPD : Kecamatan Candisari



Persampahan 166.416.000 146.701.500 88,15

JUMLAH SKPD 316.356.000 269.900.000 85,32

SKPD : Kecamatan Banyumanik



Persampahan 186.161.000 181.699.800 97,60

JUMLAH SKPD 319.481.000 315.019.800 98,60

SKPD : Kecamatan Ngaliyan



Persampahan 121.944.000 114.258.100 93,70

JUMLAH SKPD 144.944.000 136.878.100 94,44

SKPD : Kecamatan Gayamsari



Persampahan 154.920.000 147.760.000 95,38

JUMLAH SKPD 201.074.000 193.827.000 96,40

SKPD : Kecamatan Pedurungan



Persampahan 141.410.000 140.960.000 99,68

JUMLAH SKPD 199.310.000 198.677.000 99,68

JUMLAH 3.752.685.650 3.590.477.015 95,68

JUMLAH PROGRAM 45.685.739.650 37.965.775.639 83,10




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 595.000.000 574.075.110 96,48

2 Koordinasi Penilaian Langit Biru 163.170.000 160.288.000 98,23

3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 348.170.000 337.553.800 96,95

4 Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 200.000.000 195.800.000 97,90

5 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup 300.000.000 231.767.500 77,26

6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 80.000.000 74.375.000 92,97

7 Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan 356.981.000 352.200.628 98,66

8 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

310.000.000 304.785.000 98,32

9 Penanganan Kasus Lingkungan 278.170.000 259.550.850 93,31

JUMLAH SKPD 2.631.491.000 2.490.395.888 94,64

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

10 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 102.797.000 102.679.000 99,89

SKPD : Kecamatan Semarang Utara




h a l | 1 6 1


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Kecamatan Semarang Barat


SKPD : Kecamatan Semarang Timur


SKPD : Kecamatan Semarang Tengah


SKPD : Kecamatan Gunungpati


SKPD : Kecamatan Tugu


SKPD : Kecamatan Mijen


SKPD : Kecamatan Genuk


SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur


SKPD : Kecamatan Tembalang


SKPD : Kecamatan Candisari


SKPD : Kecamatan Banyumanik


SKPD : Kecamatan Ngaliyan


SKPD : Kecamatan Gayamsari


SKPD : Kecamatan Pedurungan


JUMLAH 1.156.653.700 1.111.041.100 96,06

JUMLAH PROGRAM 3.788.144.700 3.601.436.988 95,07

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan 1.519.034.120 1.402.171.730 92,31

2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 626.990.000 556.927.000 88,83

3 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-

sumber Air 714.959.000 707.999.000 99,03

4 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda 98.500.000 95.933.100 97,39

5 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda 163.170.000 161.802.500 99,16

6 Penetapan Daya Tampung Dan Daya Dukung Badan Air 98.500.000 96.635.000 98,11

JUMLAH PROGRAM 3.221.153.120 3.021.468.330 93,80




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan

Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 55.000.000 50.966.700 92,67

JUMLAH PROGRAM 55.000.000 50.966.700 92,67

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup




h a l | 1 6 2


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang

Lingkungan 340.955.000 324.290.400 95,11

2 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah 270.000.000 264.045.000 97,79

3 Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup (slh) 160.000.000 152.854.900 95,53

4 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Kalpataru 359.000.000 346.301.950 96,46

JUMLAH PROGRAM 1.129.955.000 1.087.492.250 96,24

6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 184.664.000 158.614.000 85,89

2 Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Dan Limbah Cair 165.000.000 144.707.000 87,70

3 Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Bidang Lingkungan

Hidup 786.620.000 720.647.000 91,61

4 Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil 288.170.000 38.255.750 13,28

JUMLAH PROGRAM 1.424.454.000 1.062.223.750 74,57




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 397.840.000 367.199.900 92,30

JUMLAH PROGRAM 397.840.000 367.199.900 92,30

8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pemeliharaan RTH 5.439.706.000 2.676.680.664 49,21

2 Penghijauan Jalan 7.100.000.000 6.921.682.950 97,49

3 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota 2.775.000.000 2.731.856.700 98,45

4 Pemeliharaan Pohon Pelindung Turus Jalan 400.000.000 391.481.000 97,87

5 Pemeliharaan Simpang 5 90.000.000 87.300.000 97,00

6 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman 5.550.000.000 5.339.899.850 96,21

7 Pengadaan/pembuatan Dokumen Ded Penghijauan(pertamanan) 300.000.000 296.518.250 98,84

8 Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota 1.270.000.000 1.177.868.450 92,75

9 Pembangunan Hutan Kota Mijen 2.000.000.000 1.848.310.750 92,42

10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Taman-taman Kota 305.000.000 298.542.500 97,88

11 Pemasangan Lampu Taman-taman Kota 2.433.000.000 2.353.610.000 96,74

12 Pembuatan Lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam

Jatibarang 2.000.000.000 116.159.000 5,81

13 Pengadaan Truck Lift 1.980.000.000 1.979.152.400 99,96

14 Pengadaan Truck Semprot/siram 815.000.000 733.352.600 89,98

JUMLAH PROGRAM 32.457.706.000 26.952.415.114 83,04






h a l | 1 6 3














8.8. PERMASALAHAN

1. Studi Kelayakan perencanaan dan DED TPA seluas 30 ha telah menunjuk lokasi di

disebelah barat TPA Jatibarang. Perencanaan TPA baru, telah dilengkapi dengan

sarana dan prasarana sesuia standar Permen PU dan sistem orasional sanitary

Landfill. Informasi terbaru dari pihak kelurahan dan Kecamatan, ternyata lahan seluas

30 ha telah dibeli oleh pihak lain / perseorangan / telah pindah tangan.

2. Pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang, hal ini

dikarenakan belum disesuaikan penandatanganan MoU kerjasama pengelolaan

kawasan DAM Jatibarang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kementrian

Pekerjaan Umum.

3. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak

menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba eks

galian C di wilayah Kota Semarang .

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

kewenengan perijinan pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek

pengawasan belum diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga

pada saat ini Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap aspek kerusan

lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut.

4. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup

dan konservasi SDA



h a l | 1 6 4

4.1. TINDAK LANJUT

1. Untuk kegiatan Studi Kelayakan TPA di Kota Semarang, terlebih dahulu akan

mencari lokasi baru sebagai gantinya;

2. Untuk kegiatan pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang,

akan dilaksanakan di 2016;

3. Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C

4. Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan

lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran

SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro llingkungan hidup, khususnya

terhadap issue perubahan iklim

4.2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2015 Kota Semarang mendapat penghargaan :

1. Anugerah Adipura sebagai Kota Metropolitan terbersih.

2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diberikan kepada sekolah yang

dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu kepada:

a. SD Kalicari 02

b. SMA N 14

3. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi diberikan kepada tokoh yang berjasa dalam

perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

a. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2015

Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ir. Nana Kariyada

b. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat

Propinsi Jawa Tengah kepada Yoyok Suharyo, SH

c. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat

Propinsi Jawa Tengah kepada Teguh Anggoro, SH

d. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat

Propinsi Jawa Tengah kepada Ika Yudha Kurniasari, SKM

4. Penghargaan Pertisaka Kalpataru Tingkat Propinsi Jawa Tengah sebagai Juara I

Lomba Karya Ilmiah.



h a l | 1 6 5

5. URUSAN WAJIB PERTANAHAN


Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib

administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pada

tahun 2015, program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah:

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Program ini diarahkan untuk menyusun Data Pertanahan sesuai dengani bidang

tanah/persil/kapling di tingkat Kelurahan.

Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik

Pertanahan dalam rangka fasilitasi pemecahan masalah / konflik pertanahan namun masuk

dalam anggaran Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.


Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan

pertanahan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (P5T) bertujuan untuk menyediakan informasi Data Pertanahan

bidang tanah / persil / kapling di tingkat Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) sampai dengan

tahun 2014 sebanyak 91 Kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2015 dilaksanakan

sebanyak 86 Kelurahan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015 seluruh

kelurahan di Kota Semarang (177 Kelurahan) telah memiliki basis data pertanahan.

2. Kompleksitas permasalahan pertanahan di Kota Semarang relatif stagnan, Hal ini

terlihat dari jumlah kasus terkait dengan permasalahan pertanahan relatif sama.

Apabila pada Tahun 2013 terdapat 25 kasus, dan menurun menjadi 20 kasus di Tahun

2014 maka pada Tahun 2015, kasus yang muncul dan difasilitasi berjumlah 20 kasus.

3. Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 antara

lain:

a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II;

b. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan –

Semarang;

c. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang –

Bojonegoro;

d. Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah;

e. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Beringin;



h a l | 1 6 6

f. Pembangunan underpass jatingaleh.


Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

5.4. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan sebanyak 8 orang


Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan

Pertanahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.072.850.000,-. Hal ini dimaksudkan guna

menyelesaikan target RPJMD di urusan pertanahan dimana pada akhir tahun 2015

diharapkan 177 kelurahan telah melaksanakan kegiatan pendataan bidang tanah di tingkat

kelurahan.

Sedangkan untuk kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan pada

tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-.

Anggaran program pelaksanaan Urusan Pertahanan

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan adalah

sebagai berikut:

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)

1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah 2.072.850.000 2.007.817.000 96,86

JUMLAH PROGRAM 2.072.850.000 2.007.817.000 96,86















h a l | 1 6 7





5.8. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut :

Masih belum optimalnya tingkat keterisian data bidang tanah. Hal ini dikarenakan tidak

semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas

Kelurahan.

5.9. TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara

lain sebagai berikut :

Pada Tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah (P5T). Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat

keterisian dan pemeliharaan data bidang tanah di kelurahan.

10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang administrasi kependudukan dan

pelayanan publik.

Adapun program program yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program-program Penunjang, yang meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

guna menunjang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

d. Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional

yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan

dan Catatan Sipil.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



h a l | 1 6 8

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja

kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran.

2. Program Pelaksanaan Urusan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan

administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik

bidang administrasi kependudukan.

10.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Wajib Kependudukan dan

Catatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut :

1. Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el 1.103.749

= ---------------------------------------------------------- x 100 = -------------

Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 1.205.691

= 91,54 per 100

Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa selama tahun 2015 hingga akhir

Desember 2015 terdapat 91,54 % atau 1.103.749 penduduk Kota Semarang yang harus

wajib KTP telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Hasil Kinerja

tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi yang ada pada RPJMD sebesar

83% pada bulan November 2015.

2. Rasio bayi berakta kelahiran.

Jumlah bayi yang berakta kelahiran

= ------------------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah kelahiran bayi

18.202

= ---------- x 100% = 91,38%

19.917

Tingkat kepemilikan Akte Kelahiran bayi penduduk Kota Semarang pada tahun

2015 hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,38 % atau 18.202 bayi yang telah

memiliki Akta Kelahira dibandingkan pada bulan November 2015 pada realisasi

RPJMD sebesar 90,82%.

3. Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam)

Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah

= ------------------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah pemohon akta perkawinan

1.200

= ---------- x 100% = 100%

1.200

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pasangan Nikah yang telah

memiliki Akta Perkawinan sepanjang tahun 2015 hingga akhir Desember mencapai



h a l | 1 6 9

100 % atau 1.200 pasangan yang memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan Capaian

Realisasi Kinerja yang ditetapkan dalam RPJM.

4. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

= ------------------------------------------------------------------ x 1.000 orang

Jumlah penduduk

1.313.429

= -------------- x 1.000 = 739 per 1000 orang

1.776.618

artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 739 atau 1.313.429 penduduk yang telah

memiliki Akta Kelahiran.

5. Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga)

Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

= ------------------------------------------------------------x 100 %

Jumlah Kepala Keluarga

550.692

= -------------- x 100 % = 100%

550.692

artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh kepala keluarga telah memiliki Kartu

Keluarga.

6. Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan)

Jumlah penduduk berNIK

= ------------------------------------------------------------------ x 100 %

Jumlah penduduk

1.776.618

= -------------- x 100 % = 100%

1.776.618

artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK

(Nomor Induk Kependudukan).

7. Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam)

Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian

= ------------------------------------------------------------------ x 100 %

Jumlah permohonan akta perceraian

200

= -------------- x 100 % = 100%

200

artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 100 % atau 200 pasangan cerai yang memiliki

Akta Perceraian.

8. Rasio penduduk meninggal berakta kematian

Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian

= ------------------------------------------------------------------ x 100 %

Jumlah permohonan akta kematian

9.024

= -------------- x 100 % = 100%

9.024



h a l | 1 7 0

artinya Bahwa pada tahun 2014 terdapat 100 % atau 9.024 penduduk meninggal yang

telah memiliki Akta Kematian.

9. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi

Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka

database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.

10. Penerapan KTP elektronik (KTP_el)

Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2015 telah

mencapai 91,54 % atau sejumlah 1.103.749 wajib KTP_el telah melakukan perekaman

data kependudukannya dari target perekaman 1.205.691 wajib KTP_el yang ada di

Kota Semarang.

a. Jumlah Database Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun

2015 telah memiliki 4 (empat) buah database yang dikelola, yakni :

1) Database SIAK;

Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau

memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi

Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang

disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama

penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam

pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan

database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan

yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis

kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan

kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. SIAK yang telah

dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh

Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di

Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian,

Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK di daerah..

Sampai dengan tahun 2015 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah

dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Buku Induk Penduduk (BIP)

b) DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data

c) Data urbanisasi penduduk

d) Proyeksi penduduk



h a l | 1 7 1

e) Statistik kependudukan

Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses

transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama

tahun 2015 telah dilakukan updating data sebanyak 75.000 data.

2) Database Penduduk Sementara WNI

Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara

WNI yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal

Sementara (SKTS). Pada tahun 2015 jumlah penduduk sementara yang

mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTS sebanyak 589 lembar.

3) Database Penduduk Sementara WNA

Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara

WNA yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal

Tetap (SKTT). Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sementara WNA yang

mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTT sebanyak 607 lembar.

4) Database afis KTP_el

Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang

memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan

dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data

penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun

2015 telah direkam sebanyak 1.103.749 data.

b. Tingkat Validasi Database Kependudukan.

Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2015, mencapai 96 %, sisanya

sebesar 4 % merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan,

misalnya kepala keluarga / header KK meninggal / pindah, namun tidak

melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai

dengan kondisi riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir,

mati, pindah dan datang). Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk

pada tahun 2015 tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang

secara terus menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat.

c. Jumlah Warga Kota Semarang.

Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.776.618 jiwa,

sedangkan tahun 2014 sebesar 1.761.414 jiwa sehingga terdapat peningkatan

jumlah penduduk sebesar 15.204 jiwa atau sebesar 0,86% karena adanya mutasi

penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).

d. Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.



h a l | 1 7 2

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP

pada tahun 2015 adalah 1.103.749 orang atau sebesar 91,54 % dari jumlah wajib

KTP sebesar 1.205.691 orang. Sedangkan sejumlah 50.250 orang atau 8,46 %

adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki

KTP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk

tahun 2015, KTP Non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014

dan digantikan KTP elektronik terhitung mulai 1 Januari 2015.

e. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang.

Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang

sebanyak 550.692 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2014

sebesar 2,09 % atau bertambah 11.291 kepala keluarga dari tahun 2014 sebanyak

539.401 kepala keluarga.

f. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang

telah memiliki Kartu Keluarga.

Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 550.692 kepala keluarga sampai akhir

tahun 2015 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 %

kepemilikan Kartu Keluarga.

g. Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah

Kecamatan.

Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan

Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah

gedung yang berdiri sendiri dengan luas 130 m2 dan memiliki sarana dan

prasarana perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan publik yang memadai

baik untuk kelancaran proses komunikasi data maupun kenyamanan dalam

pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2015

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11

(sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang

dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun

2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur,

Gunung Pati, Mijen dan Genuk. Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK

Kecamatan lainnya dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota

Semarang, yaitu gedung TPDK Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara,

Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5 (lima) gedung TPDK Kecamatan

yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana

dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada agar tetap dapat



h a l | 1 7 3

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon yaitu di

Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah.

h. Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan,

capaian pelayanan tahun 2015 disebabkan antara lain sebagai berikut : kesadaran

masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, regulasi yang berpihak

kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada

penyelenggaraan pelayanan dengan sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi

kependudukan. Upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut antara lain

dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan baik secara langsung

maupun melalui media lainnya (leaflet, banner dan iklan).

2) Regulasi yang berpihak kepada masyarakat yaitu dengan terbitnya Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal

79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan

tidak dipungut biaya”. Di Kota Semarang ditindak lanjuti dengan menerbitkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum yang membebaskan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

3) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online yang

dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem

informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Penerapan SIAK online

dapat meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi

data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses

konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan

pada data penduduk. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan

data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi

data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan

dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.

Pada tahun 2015 SIAK Online telah diupgrade menjadi aplikasi yang lebih



h a l | 1 7 4

akuntabel yaitu dengan versi 5.0 yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja

pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.

i. Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi.

Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi

warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota

Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Jumlah Pembebasan Retribusi Pelayanan KK, KTP dan

Akta Kelahiran Bagi Warga Miskin Tahun 2014 – 2015

TAHUN JENIS

PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH RUPIAH

2014 Kartu Keluarga

Kartu Tanda Penduduk

Akta Kelahiran

39

16

413

0,-

0,-

20.650.000,-

2015 Akta Kelahiran 319 15.950.000,-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015

j. Kegiatan Penerapan KTP_el

Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el,

adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam

peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku KTP_el seumur hidup sepanjang

tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a.). Adapun

untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah :

1) Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional.

2) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.

3) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program

pembangunan.

k. Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2015, terdiri dari :

1) Perekaman data penduduk

Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16

(enambelas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.205.691

wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekaman wajib KTP_el yang

belum melaksanakan perekaman di mobil keliling dan pelayanan langsung di

kelurahan sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai

dengan akhir tahun 2015 perekaman KTP_el telah mencapai 91,54 % atau



h a l | 1 7 5

sebesar 1.103.749 wajib KTP_el dari target 1.205.691 wajib KTP_el.

Selanjutnya untuk pencapaian perekaman KTP_el tahun 2015 menurut

Kecamatan diuraikan dalam tabel berikut ini :

PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH

WAJIB KTP

JUMLAH

PEREKAMAN

PERSENTASE

(%)

1 Semarang Tengah 57.519 46.394 80,66%

2 Semarang Utara 101.885 82.375 80,85%

3 Semarang Timur 65.900 55.431 84,11%

4 Gayamsari 56.474 49.628 87,88%

5 Genuk 65.060 65.905 101,30%

6 Pedurungan 134.298 114.003 84,89%

7 Semarang Selatan 63.543 50.338 79,22%

8 Candisari 64.596 56.953 88,17%

9 Gajahmungkur 47.320 41.060 86,77%

10 Tembalang 109.719 127.014 115,76%

11 Banyumanik 101.344 93.420 92,18%

12 Gunungpati 58.864 55.070 93,55%

13 Semarang Barat 122.906 119.478 97,21%

14 Mijen 41.787 38.542 92,23%

15 Ngaliyan 90.691 87.484 96,46%

16 Tugu 23.785 20.654 86,84%

Jumlah 1.205.691 1.103.749 91,54%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015

Dari hasil perekaman sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua)

Kecamatan yang capaiannya diatas 100 % yaitu Kecamatan Genuk dan

Tembalang. Hal tersebut disebabkan karena perekaman data penduduk bisa

dilakukan di TPDK kecamatan dan di dinas. Sehingga terdapat kelebihan

perekaman yang berasal dari perekaman data penduduk yang berdomisili di

luar Kecamatan tersebut. Hasil perekaman di tahun 2015 terdapat peningkatan

sebesar 32.992 atau 3,08 % dari tahun 2014.

2) Pencetakan KTP_el

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan

terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c).

Pencetakan KTP_el untuk tahun 2015 dilaksanakan di Dinas dengan

menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko

KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Hasil

pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 1.159.894.

Dari hasil tersebut yang berhasil dicetak sebesar 1.103.749 cetakan dari hasil



h a l | 1 7 6

perekaman dan sisanya sebesar 56.145 sebagai penggantian KTP_el yang

hilang dan rusak. Rekapitulasi hasil cetak KTP_el sampai dengan tahun 2015

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

REKAPITULASI CETAK KTP ELEKTRONIK s.d TAHUN 2015

NO KECAMATAN JUMLAH

S/D 2014 2015 S/D 2015

1 Semarang Tengah 44.800 3.357 48.157

2 Semarang Utara 83.031 6.895 89.926

3 Semarang Timur 54.060 4.516 58.576

4 Gayamsari 48.074 4.332 52.406

5 Genuk 63.734 8.280 72.014

6 Pedurungan 120.180 14.477 134.657

7 Semarang Selatan 49.055 4.395 53.450

8 Candisari 55.445 4.695 60.140

9 Gajahmungkur 39.943 3.387 43.330

10 Tembalang 103.670 11.995 115.665

11 Banyumanik 90.305 9.814 100.119

12 Gunungpati 54.471 4.934 59.405

13 Semarang Barat 106.532 8.409 114.941

14 Mijen 36.791 4.531 41.322

15 Ngaliyan 84.604 8.370 92.974

16 Tugu 19.995 2.817 22.812

Jumlah 1.054.690 105.204 1.159.894

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2015

10.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan).

10.4 JUMLAH PEGAWAI

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 128 orang terdiri

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 124 orang dan Bagian Tata

Pemerintahan sebanyak 4 orang.

10.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun

2015 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebagaimana dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Anggaran Program Penujang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD: DISPENDUKCAPIL

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 837.000.000 729.867.914 87,20%

2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 12.300.000 9.417.400 76,56%



h a l | 1 7 7


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240.575.000 239.375.000 99,50%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000 69.685.000 99,55%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 341.912.000 341.911.640 100%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 391.050.000 391.033.000 99,996%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 35.000.000 35.000.000 100%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.750.000 36.750.000 100%

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 79.000.000 78.999.727 100%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 29.999.816 99,999%

11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 125.000.000 124.973.231 99,98%

12 Penyedia Jasa Pengamanan 192.700.000 192.700.000 100%

13 Penata Arsip Kantor 80.000.000 79.000.000 98,75%

JUMLAH PROGRAM 2.471.287.000 2.358.712.728 95,44%




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pembangunan Gedung Kantor 90.000.000 89.500.000 99,44%

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 856.000.000 834.114.000 97,44%


4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 408.690.000 395.766.000 96,84%

5 Pengadaan Mebeleur 93.000.000 87.500.000 94,09%

6 Pembuatan Tempat Parkir 30.000.000 29.500.000 98,33%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 311.000.000 308.635.900 99,24%

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 339.728.000 214.257.017 63,07%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 35.030.000 35.030.000 100%

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 133.280.000 132.930.000 99,74%

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 20.000.000 100%

JUMLAH PROGRAM 3.313.902.000 3.123.803.417 94,26%


Keuangan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 16.890.000 16.890.000 100%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.996.000 15.996.000 100%

3 Penyusunan LAKIP 8.397.000 8.397.000 100%

4 Penyusunan Renstra SKPD 16.751.000 16.751.000 100%

5 Penyusunan LKPJ SKPD 9.579.000 9.578.850 100%

6 Penyusunan Renja SKPD 15.849.000 15.849.000 100%

7 Penunjang Kinerja PA, KPA, Bendahara dan Pembantu

Bendahara 59.760.000 59.760.000 100%

JUMLAH PROGRAM 143.222.000 143.221.850 100%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 18.940.000 18.940.000 100%

2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 33.250.000 33.250.000 100%



h a l | 1 7 8


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

3 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan 67.320.000 66.870.000 99,33%

4 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 24.790.000 21.200.000 85,52%

5 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.022.105.000 872.014.600 85,32%

6 Pengembangan Database Kependudukan 27.320.000 27.320.000 100%

7 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 117.560.000 116.256.500 98,89%

8 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 260.609.000 248.579.000 95,38%

9 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 69.000.000 69.000.000 100%

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.000.000 30.000.000 100%

11 Pengembangan SMM ISO 9001 : 2008 112.000.000 111.400.000 99,46%

12 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan 15.630.000 15.630.000 100%

13 Peningkatan Kepemilikan Akta Catatan Sipil 42.000.000 42.000.000 100%

14 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 45.630.000 45.630.000 100%

JUMLAH PROGRAM 1.886.154.000 1.718.090.100 91,09%

10.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN









10.7 SARANA DAN PRASARANA





pada tahun 2015 mamp u mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

10.8 PERMASALAHAN

Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang akurat

dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai

sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.

2. Pelaksanaan perekaman KTP_el masih belum mencapai target yang telah ditetapkan

Pemerintah Pusat sedangkan untuk pencetakannya masih belum optimal karena

dilaksanakan terbatas di dinas.



h a l | 1 7 9

3. Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan

yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih

representatif.

4. Beberapa bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar pelayanan

administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan

administrasi kependudukan.

5. Arsip Elektronik yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya

untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan

dalam pencarian dokumen.

10.9 TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan

tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti

pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating

data kependudukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan

mengoptimalkan petugas administrator databse yang ada untuk meingkatkan validasi

database kependudukan.

2. Melaksanakan perekaman KTP_el di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan.

Selain itu juga dilaksanakan perekaman pada mobil keliling yang beroperasi setiap

hari di pusat kota dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi

kependudukan dengan pelayanan langsung perekaman KTP_el di kelurahan. Untuk

pelaksanaan pencetakan KTP_el dengan mengoptimalkan peralatan dan SDM yang

ada. Selain itu untuk tahun 2016 direncanakan akan melaksanakan pencetakan

KTP_el di TPDK Kecamatan.

3. Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen

akta catatan sipil dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya

agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Selan itu melakukan

perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan

jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan

teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang

Kearsipan pada Renstra 2016-2020.

4. Melaksanakan pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana gedung

pelayanan yang tersedia, baik di dinas maupun di 16 TPDK Kecamatan.

5. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil

secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip



h a l | 1 8 0

dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif sebagai tempat

penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis.

10.10 PRESTASI / PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh Kota Semarang dalam Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 yakni oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Semarang adalah:

Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2015, berhasil mempertahankan

Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pelayanan di Bidang

Pencatatan Sipil pada tahun 2015.

11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK


Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan

peningkatan perlindungan terhadap anak melalui (1) peningkatan keterampilan dan

pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan

terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan

anak.

Pada tahun 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


Keuangan.

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan

perempuan dan anak

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian

masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan



h a l | 1 8 1

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perempuan dalam rangkat

meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program ini diarahkan pada peningkatan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak

dan perempuan.


1. Terfasilitasinya penanganan kasus Kekerasan

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Per dan KB ) Kota Semarang melalui

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat

Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi

maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP).

Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang

berhadapan dengan hukum.

RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB

KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2015

No. Kasus Jumlah

Kasus

Yang tertangani

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 129 129

2 Kekerasan Dalam Pacaran 5 5

3 Kekerasan Terhadap Anak 29 29

4 Perkosaan/kekerasan sexual 29 29

5 Anak berhadapan dengan hukum 3 3

JUMLAH 195 195

2. Terlaksananya Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 25 September 2015

dengan peserta 90 dan narasumber kegiatan dimaksud yaitu : Dra. Dewi Indrayati

(BP3AKB) di Ruang Komisi AB dengan materi Implementasi pengambilan keputusan

yang responsif gender dan isu-isu gender

3. Terlaksananya Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 13 Oktober

2015 dengan jumlah peserta 30 orang narasumber Dra. Dewi Indrayati, MM

membawakan materi Teknik penyusunan Proba, Zaenuddin, SH, Msi (Inspektorat)

dengan materi Pengawasan PPRG, Dwi Arti, SH, Mhum (Bappeda) dengan materi

Kebijakan PPRG di Kota Semarang

4. Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI), sosialisasi tersebut

dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 2015 di Gedung PKK Kota Semarang .

5. Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender

(P2MBG), yang kegiatannya memberikan pelatihan selama 1 hari (24 Maret 2015) di



h a l | 1 8 2

Gedung Arsip bekerjasama oleh Dinas Koperasi dengan materi Kewirausahaan dan

Pemberdayaan UMKM.

6. Terlaksananya Pengumpulan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi

Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan

anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur.

7. Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang , dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015

bertempat di Halaman Balaikota Semarang, dengan rangkaian kegiatan yaitu :

a. Seminar Upaya penurunan AKI di balaikota tanggal 15 desember 2015, dengan

peserta ormas perempuan dan PLKB

b. Layanan KB gratis (IUD dan Implant), dengan peserta Masyarakat diutamakan

masyarakat kurang mampu

c. Bazaar

d. Puncak acara Peringatan hari Ibu (halaman balaikota)

8. Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota

Semarang telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan, yaitu :

a. Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2015, buku

dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang terintegrasi

dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini

merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.

b. Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak , yaitu di dua kelurahan di dua

kecamatan yang berbeda yaitu kelurahan Sumurboto dan kelurahan Mijen.

Fasilitasi itu berupa : permainan anak

c. Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan , dengan tujuan

untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan

aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan anak

di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )

9. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015, yaitu pada tanggal 27

Agustus 2015 dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu Lomba menggambar,

mewarnai, Membatik, tari tradisional dengan acara puncaknya pada tanggal 27

Agustus 2015 di Gedung Balaikota Semarang yang menampilkan ajang kreatifitas

Anak Kota Semarang.

10. Terlaksananya penyusunan buku profil gender Kota Semarang Tahun 2015, buku

tersebut bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya

mendorong kesetaraan gender di kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat

tentang pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan

kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.



h a l | 1 8 3

11. Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW,

Dharma Wanita dan GOP TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi

Pemerintah Kota Semarang yaitu :

a. PKK

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Terlaksananya Lomba- Lomba Dalam

Rangka HKG PKK, Terlaksananya Pelatihan (Kewirausahaan Remaja,

Ketrampilan bagi anak tuna rungu, Ketrampilan komputer bagi anak putus

sekolah,Ketrampilan service HP, Kreasi kain perca, Kader BKB), Penghargaan

Kader Berprestasi, Terlaksananya Sosialisasi Secara Terpadu Pokja I-IV (Kel.

Plalangan Kec.Gunungpati), Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan

Partisipasi PKK dalam TMMD

DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TAHUN 2014-2015

No Data umum PKK Tahun

2014

Tahun

2015

1 Tim Penggerak PKK Kelurahan 177 177

2 Kelompok PKK RW 1.449 1.449

3 Kelompok PKK RT 9.759 9.759

4 Dasa Wisma 21.176 21.176

5 Jumlah kader PKK :

a. Anggota tim penggerak PKK 3.800 3.800

b. Umum 129.654 129.654

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2013-2014

No Jenis Data Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015

1. Jumlah Kader :

Kader PPBN 1.915 1.915

Kader Kadarkum 2.815 2.815

Kader Pola Asuh 2.238 2.238

2. Jumlah Kelompok Simulasi :

Kelompok Simulasi PPBN 355 361

Kelompok Simulasi Kadarkum 486 489

Kelompok Simulasi Pola Asuh 470 480

3. Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :

Pelaksanaan Penyuluhan PPBN 704 709

Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum 886 893

Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 795 801

DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK

TAHUN 2014 -2015

No Jenis Kelompok Kegiatan Tahun

2014

Tahun

2015

1 Kerja Bakti 26.218 26.218

2 Rukun Kematian 8.064 8.064

3 Keagamaan/Rohani 5.381 5.381

4 Jimpitan 11.852 11.852

5 Arisan 12.568 12.568

DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK

TAHUN 2014-2015

No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun

2014

Tahun

2015

1 Jumlah Kader :

Pangan 5.732 5.732

Sandang 3.020 3.020

Perumahan 2.746 2.746



h a l | 1 8 4


2014

Tahun

2015

2 Pemanfaatan Pekarangan :

Peternakan 26.924 26.924

Perikanan 5.274 5.274

Warung Hidup 33.705 33.705

TOGA 49.273 49.273

Tanaman Keras 71.976 71.976

3 Jumlah Industri Rumah Tangga :

Pangan 18.413 18.413

Sandang/Konveksi 612 770

Jasa 17.208 22.739

Lainnya 3.972 4.245

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK

TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2014-2015


2014

Tahun

2015

1 Jumlah Kader :

Posyandu 14.744 14.744

Gizi 7.088 7.088

Kesehatan Lingkungan 4.650 4.650

2 Jumlah POSYANDU

Pratama 42 42

Madya 335 335

Purnama 595 596

Mandiri 621 621

3 POSYANDU LANSIA 1.599 1.599

b. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan kegiatan seperti terlaksananya

Musyawarah Kota DWP, Pelatihan Ketrampilan (sulam payet), Seminar

Kesehatan, Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II, pengajian Jum’at Legi,

terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan membuat Nugget

c. Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan

Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Kegiatan yang dilaksanakan seperti Raker GOW, Pelatihan peningkatan

Standar Muti Rias manten Agung, HUT GOW ke 53, terlaksananya Seminar

kesehatan penyakit mata, Terlaksananya pelatihan pembuatan mie, Sosialisasi

Penurunan AKI dan AKB, Partisipasi TMMD dan terlaksananya Pasar Murah

Idul Fitri

d. GOP TKI

HUT GOP TKI ke 57

Sosialisasi Kurikulum PAUD 2013 bagi guru TK

Work shop Modul Pembelajaran dan penilaian PAUD


Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.



h a l | 1 8 5

11.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 orang .


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Anggaran Program Penunjang Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan dan anggaran sebagai

berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : BAPERMASPER & KB


2 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 16.880.000 99,29

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17.000.000 16.880.000 99,29





Kantor 5.000.000 4.996.000 99,92

8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 52.000.000 52.000.000 100,00

9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.301.000 89,60



JUMLAH 354.450.000 344.670.002 97,24

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan dan anggaran

sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pembangunan Gedung Kantor 0 0 0




5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 582.700.000 421.927.100 72,41

6 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) 32.200.000 15.457.400 48,00

JUMLAH 1.393.000.000 1.202.962.500 86,36

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan dan

anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 199.951.000 199.852.500 99,95

JUMLAH 199.951.000 199.852.500 99,95


Keuangan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut



h a l | 1 8 6


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)




3 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00

4 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa 10.000.000 10.000.000 100,00

5 Penyusunan Lakip 12.000.000 12.000.000 100,00


7 Penyusunan Lkpj Skpd 25.000.000 25.000.000 100,00

8 Penyusunan Renja Skpd 12.000.000 12.000.000 100,00

9 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 141.291.500 140.570.500 99,49

JUMLAH 259.291.500 257.316.500 99,24

Anggaran program pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan

kegiatan dan anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di

Bidang Politik Dan Jabatan Publik 55.000.000 45.218.500 82,22

JUMLAH 55.000.000 45.218.500 82,22

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan

kegiatan dan anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak 265.000.000 249.305.704 94,08

2 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk) 800.000.000 788.044.300 98,51

3 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow) 325.000.000 325.000.000 100,00

4 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (dharma Wanita) 421.000.000 401.920.000 95,47

5 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Tki) 135.000.000 90.229.500 66,84

JUMLAH 1.946.000.000 1.854.499.504 95,30

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan

dan anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak

Kekerasan 557.525.000 510.662.211 91,59

JUMLAH 557.525.000 510.662.211 91,59

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 190.000.000 186.304.480 98,05

JUMLAH 190.000.000 186.304.480 98,05



h a l | 1 8 7

















11.8 PERMASALAHAN

1 Upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan belum dapat optimal (terkait

dengan bantuan modal yang belum dapat terealisasi dikarenakan perubahan

peraturan)

2 Belum optimalnya tim Gugus Tugas KLA

3 Masih tinggi angka kekerasan yang terjadi.

11.9 TINDAK LANJUT

1 Mengoptimalkan pemberdayaan korban kekerasan melalui pelatihan dan ketrampilan

dengan memberikan bahan praktek.

2 Mengoptimalkan tim Gugus Rugas KLA melalui koordinasi antar SKPD agar dapat

mensinergikan program KLA

3 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Langkah Antisipasi /

Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Pratama,

penghargaan diberikan oleh Presiden RI di Istana Bogor .



h a l | 1 8 8

12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA


Kebijakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada upaya

pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan

kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan

pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan

memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil

berkualitas.

Sedangkan program-program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2015 meliputi program-program sebagai

berikut :

1. Program Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB

melalui penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan

KB.

2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Remaja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja.

4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Semarang untuk

mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

juga pergaulan bebas.

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok

bina keluarga.


Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2015 dapat dilihat pada

beberapa indikator sebagai berikut :

1. TFR tahun 2015 sebesar 2,02



h a l | 1 8 9

2. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015,

sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang

3. Peserta KB baru tahun 2015 adalah sebesar 25.768 (81,10%) peserta dari perkiraan

permintaan masyarakat sebesar 36.122 permintaan.

4. Pada tahun 2015, Jumlah akseptor KB baru dengan metode kontrasepsi adalah

sebagai berikut :

a. IUD : 3.611 akseptor

b. MOW : 1.885 akseptor

c. Implant : 1.990 akseptor

d. Suntik : 14.574 akseptor

e. PIL : 2.318 akseptor

f. Kondom : 1.347 akseptor

g. MOP : 43 akseptor

5. Pada tahun 2015 Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap /

MKJP sebanyak 7.529 akseptor, yang mendapatkan Informed Consent sebesar 6.264

akseptor apabila dirinci dengan hasil pemberian Informed Consent sebagai berkut :

a. IUD sebanyak 2.819 akseptor

b. MOW sebanyak 1.622 akseptor

c. MOP sebanyak 41 peserta

d. Implant 1.654 peserta

6. Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompok-kelompok sebagai

berikut:

a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ,

Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 190 kelompok aktif dengan jumlah

anggota 1.465 anggota ;

b. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), ada 316 Kelompok BKL di 16

Kecamatan, adapun BKL aktif sejumlah 121 kelompok, dengan jujmlah

anggota yang aktif sejumlah 6.235 . adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok

tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ;

c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 153 Kelompok aktif di 16

Kecamatan, dengan 714 kader yang aktif dan terlatih dari 1.429 anggota.

d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR),Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 95

Kelompok, anggota yang aktif sebesar 2.894 .



h a l | 1 9 0

Sedangkan capaian kinerja secara umum pada Urusan Wajib Keluarga Berencana

Dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :

NO INDIKATOR KINERJA 2014 2015

1 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,02

2 Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB 76,67 75,79

3 Jumlah peserta KB aktif 203.328 197,543

4 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 265.215 260.637

5 Jumlah peserta KB baru 31.215 25.715

6 Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru 36.234 31.772

7 Penundaan usia perkawinan (PUS<20 tahun dibanding total PUS) 0,56 0,56

8 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang 415.526 420.438

9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 116.720 116.631

10 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK 67 74

11 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif 351 325

12 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 3.779 3.559

13 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima

bantuan modal 65 -

14 Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 279 279

15 Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 139 139

16 Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 247 246

17 Jml petugas KB

Petugas UPTB

PLKB/PKB

PPKBD/SKD

Sub PPKBD

Kelompok KB

16

55

177

1.451

9.775

16

57

177

1516

9864

Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2015.


Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

12.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera adalah sebanyak 83 orang.


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai

berikut:


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin 295.360.000 284.160.000 96,21

2 Pebinaan Keluarga Berencana 139.700.000 139.681.000 99,99

3 Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD 396.350.000 396.287.000 99,98

JUMLAH 831.410.000 820.128.000 98,64

2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :



h a l | 1 9 1


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 169.256.000 168.338.300 99,46

JUMLAH PROGRAM 169.256.000 168.338.300 99,46

3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan

kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan

kelompok sebaya diluar sekolah

273.760.000 273.760.000 100,00

JUMLAH PROGRAM 273.760.000 273.760.000 100,00

4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan kegiatan dan

realisasi anggaran sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan 217.860.000 217.260.000 99,72

JUMLAH PROGRAM 217.860.000 217.260.000 99,72















pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

12.8 PERMASALAHAN

1. Belum tercapainya Permintaan Perkiraan Masyarakat (PPM) peserta KB baru

2. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum terlayani (unmetneed )



h a l | 1 9 2

3. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB

4. Belum maksimalnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK)

12.9 TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan frekwensi dan akses pelayanan kontrasepsi gratis di masyarakat.

2. Meningkatkan sosialisasi program KKBPK melalui penyuluhan, media luar ruang,

media elektronik dan cetak.

3. Mengoptimalkan peran kelompok “Prio Utomo” dalam mengkampenyekan KB Pria.

4. Meningkatkan koordinasi komunikasi terhadap tokoh masyarakat dan agama


Juara I Nasional Pengelola KB Teladan Kategori Pembantu Pembina KB Desa

(PPKBD) atas nama Ibu Tasriyanti Kelurahan Mangunsari Kecamatan.............

13. URUSAN WAJIB SOSIAL


Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di bidang sosial lebih

mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah

sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta

masyarakat.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program-program penunjang :


Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional

yang memenuhi syarat.


Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan

dan keuangan atas penggunaan anggaran

Program-program pelaksanaan kegiatan urusan :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi

penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.



h a l | 1 9 3

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam

rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan

sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria.

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi

para penyandang cacat dan trauma

4. Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan panti asuhan/panti jompo

melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial.


1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan

pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan.

INDIKATOR SATUAN TARGET

2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PMKS YANG

TERTANGANI DIBANDINGKAN DENGAN PMKS YANG

ADA

% 17,80 17,95 100,84%

Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah

berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota

Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani :

INDIKATOR REALISASI TAHUN 2015

1. Jumlah PMKS yang tertangani

2. Jumlah PMKS tahun ini

57.844 orang

67.986 orang


2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan

sebagai berikut:

- fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian;

- TRC dan patroli;

- pelatihan keterampilan;

- indentifikasi dan monitoring;

- pemberdayaan anak jalanan;

- bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan

- penanganan rehabilitasi sosial

Adapun hasil program ini sebagai berikut :



h a l | 1 9 4


2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN,

PELAYANAN, DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL YANG DITANGANI

% 61,32 62,10 101,27%


3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat)

gelombang.

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :


2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PERSENTASE JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA YANG TERBINA DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG

ADA

% 26,36 30,00 113,81%


4. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi

penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian. Adapun hasil kinerja program

ini sebagai berikut :


2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

JUMLAH SARANA SOSIAL/PANTI ASUHAN/PANTI

JOMPO/PANTI REHABILITASI/RUMAH SINGGAH YANG

ADA

unit panti 137 132 96,35%


Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah

singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti.

5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:


2015

REALISASI

TAHUN 2015

PERSEN

TASE

PENINGKATAN JUMLAH KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERTANGANI

organisasi 2.323 2.285 98,36%

PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN

SOSIAL YANG TURUT BERPARTISIPASI DALAM

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

% 100 100 100%


Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan berikut :

- operasional panti khusus Among Jiwo;

- bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti;

- pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2015

1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pembangunan

2. Jumlah KUBE yang ada

3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini

4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (25 kube x 10 anggota)

Unit

Kelompok

Kelompok

Orang

125

70

5

183

122

70

-

250




h a l | 1 9 5


Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

13.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah sebanyak 151

orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian

Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang.


ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN SOSIAL

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PERSEN

TASE

(Rp) (Rp) (% )

SKPD : DISOSPORA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 24.000.000 12.008.434 50,04


3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 29.252.700 97,51

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 5.000.000 4.938.000 98,76

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 9.959.900 99,60

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 7.000.000 3.240.000 46,29

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 66.620.000 62.168.000 93,32

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 170.552.500 168.080.988 98,55

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 9.657.000 0 0,00

10 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga 1.048.800.000 1.041.005.647 99,26


JUMLAH SKPD 1.415.715.500 1.372.754.869 96,97

SKPD : BPBD

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000 100,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 116.660.000 100.691.517 86,31


4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 122.374.000 109.447.600 89,44


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.370.000 12.880.000 96,34

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 425.108.000 413.357.200 97,24

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 115.210.000 113.916.700 98,88

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13.865.000 13.865.000 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 20.000.000 33,33

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 277.233.000 276.848.100 99,86

12 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00

13 Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi 117.140.000 94.520.000 80,69

JUMLAH SKPD 1.444.949.000 1.315.484.467 91,04

JUMLAH PROGRAM 2.860.664.500 2.688.239.336 93,97

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




h a l | 1 9 6

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

PERSEN

TASE

(Rp) (Rp) (%)

SKPD : DISOSPORA




4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 313.444.000 281.176.450 89,71


6 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 5.000.000 4.975.000 99,50

7 Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf Raperda 100.000.000 96.203.000 96,20

JUMLAH SKPD 1.734.489.000 1.496.566.950 86,28

SKPD : BPBD


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 92.100.000 91.649.000 99,51

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional 435.680.000 405.418.000 93,05

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.900.000 100

JUMLAH SKPD 645.193.000 598.889.000 92,82

JUMLAH PROGRAM 2.379.682.000 2.095.455.950 88,06

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000 12.000.000 100,00


3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 11.880.000 99,00


5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 30.897.000 0 0,00

6 Penyusunan LAKIP 12.000.000 12.000.000 100,00

7 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 40.000.000 100,00

8 Penyusunan LKPJ SKPD 25.000.000 25.000.000 100,00

9 Penyusunan Renja SKPD 12.000.000 12.000.000 100,00

10 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 140.598.000 139.217.000 99,02

11 Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000 17.150.000 85,75

12 Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran 20.000.000 14.329.000 71,65

JUMLAH SKPD 348.495.000 307.356.000 88,20

SKPD : BPBD


2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 5.000.000 4.970.000 99,40

4 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100

5 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 6.235.000 31,18

6 Penyusunan LKPJ SKPD 15.000.000 14.255.000 95,03

7 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100

8 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 48.400.000 46.635.000 96,35

9 Penyusunan RKA dan DPA Murni 7.500.000 6.600.000 88,00

10 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 7.500.000 6.600.000 88,00

JUMLAH SKPD 133.400.000 115.114.500 86,29

JUMLAH PROGRAM 481.895.000 422.470.500 87,67

ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN SOSIAL

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)




h a l | 1 9 7


(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 150.000.000 141.944.900 94,63

2 Program Keluarga Harapan (PKH) 221.276.000 214.750.100 97,05

JUMLAH PROGRAM 371.276.000 356.695.000 96,07

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 275.987.000 259.672.000 94,09

2 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 100.000.000 92.480.000 92,48

3 Penanganan Rehabilitasi Sosial 175.000.000 174.855.000 99,92

JUMLAH PROGRAM 550.987.000 527.007.000 95,65

3) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks

Trauma 148.420.000 148.180.000 99,84

JUMLAH PROGRAM 148.420.000 148.180.000 99,84

4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan /

Jompo 75.000.000 73.500.000 98,00

2 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 2.000.000.000 32.720.000 1,64

JUMLAH PROGRAM 2.075.000.000 106.220.000 5,12

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DISOSPORA

1 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 800.000.000 767.328.414 95,92

2 Penyantunan bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti 158.875.000 152.232.000 95,82

3 Pembinaandan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) 40.000.000 29.296.200 73,24

4 Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial

serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

591.163.450 554.920.450 93,87

5 Pemberdayaan dan Pengembangan Karang Taruna 213.157.800 188.971.400 88,65

6 Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial 38.650.000 35.405.000 91,60

7 Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial

Masyarakat 36.842.200 29.930.600 81,24

8 Penumbuhan dan Pengembangan LembagaKonsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Semarang 30.000.000 29.472.400 98,24



h a l | 1 9 8


(Rp)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

PERSEN

TASE

(%)

JUMLAH SKPD 1.908.688.450 1.787.556.464 93,65

SKPD : SETDA (Bag. Kesejahteraan Rakyat)

11 Pembinaan dan Pemantauan UKS di Kota Semarang 75.000.000 65.725.100 87,63

12 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 290.000.000 263.351.000 90,81

13 Peningkatan Peran Masyarakat terhadap Lingkungan

Sosial 900.000.000 869.575.500 96,62

14 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 870.000.000 597.990.000 68,73

15 Sosial Kemasyarakatan 200.000.000 146.120.000 73,06

16 Pelaksanaan & Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar

Keagamaan 855.000.000 664.132.000 77,68

17 Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat 2.312.000.000 2.236.023.900 96,71

18 Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan

Masyarakat

223.000.000 181.006.500 81,17

19 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 474.600.000 470.882.500 99,22

20 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 498.000.000 480.042.000 96,39

21 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya

Narkotika dan AIDS 170.000.000 160.538.400 94,43

JUMLAH SKPD 6.867.600.000 6.135.386.900 89,34

JUMLAH PROGRAM 8.776.288.450 7.922.943.364 90,28

















13.8 PERMASALAHAN

1. Pelaksanaan urusan sosial masih terpecah-pecah dalam beberapa unit/satuan kerja

bersamaan dengan pelaksanaan urusan lainnnya sehingga kurang fokus

2. Jumlah PMKS terus meningkat setiap tahunnya dan tidak dapat dikendalikan intern

Pemerintah Kota Semarang karena turut dipengaruhi oleh wilayah di sekitar kota

3. Data PMKS masih banyak kekurangan karena peningkatan jumlah PMKS yang

secara langsung berpengaruh terhadap validitas data



h a l | 1 9 9

13.10 TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

yang timbul diantaranya :

1. Dalam pembahasan struktur perangkat daerah disesuaikan dengan UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2. Pelibatan secara aktif peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi

keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga

sosial asing agar jangkauan pelayanan dan penanganan PMKS lebih luas dan optimal.

3. Uji publik dan publikasi data secara berkala perlu dilakukan sebagai dasar

pelaksanaan program maupun untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Contoh riil

solusi ini adalah Semarang Charity Map (SCM), Penyajian Peta Donasi Sosial Kota

Semarang Berbasis Blogger Javascript (Rohim, dkk, 2015). Adapun untuk teknis

pendataan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial maupun peraturan

terkait lainnya.

14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN


Kebijakan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan pada

terwujudnya iklim ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas

menuju masyarakat sejahtera. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah:

a. Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f. Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor;

g. Penyediaan peralatan rumah tangga;

h. Penyediaan makanan dan minuman;

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya meliputi:

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;



h a l | 2 0 0

c) Pengadaan Mebelair;

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair.


Keuangan, kegiatannya meliputi:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b) Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu;

c) Penyusunan Lakip;

d) Penyusunan LKPJ;

e) Penyusunan Renja SKPD;

f) Penyusunan Program Kerja SKPD;

g) Penyusunan Profil SKPD;

h) Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubahan;

i) Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan;

j) Penyusunan Buku Saku.

b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatannya meliputi:

a) Pembangunan Balai Latihan Kerja;

b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja;

c) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK;

d) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja;

e) Pelatihan Pemagangan;

f) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatannya meliputi:

a) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja;

b) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;

c) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;

d) Pemberian Fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat;

e) Penempatan Transmigrasi;

f) Padat Karya Produktif;

g) Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001 – 2008;

h) Penyiapan tenaga keja siap pakai;

i) Penyusunan perda tentang perpanjangan retribusi IMTA.



h a l | 2 0 1

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, kegiatannya

meliputi:

a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di

Kota Semarang;

b) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan;

c) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;

d) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja;

e) Peningkatan pengawasan dan perlindungan Norma Kerja;

f) Penyusunan PAK Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator

Hubungan Industrial.


Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 berhasil

meningkatkan ketersediaan peluang kesempatan kerja untuk 30.129 orang naik sebesar

103,33 % dibanding tahun 2014 untuk 14.818 orang, sebagai hasil telah dilaksanakannya

bursa informasi tenaga kerja sejumlah 3 ( tiga ) kegiatan. Dengan ketersediaan peluang

kesempatan kerja telah dilakukan penempatan tenaga kerja pada tahun tahun 2015

sebanyak 8.136 orang dengan pola sebagai berikut penempatan pola AKL (antar kerja

local) sebanyak 8.043 orang, AKAD (antar kerja antar daerah) sebanyak 0 orang dan

AKAN (antar kerja antar negara) sebanyak 93 orang.

Komitmen Pemerintah Kota Semarang melalui Bapak Walikota dalam

memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja mendorong besaran UMK upah minimum Kota

Semarang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu,

tahun 2015 sebesar 18,37 % dari UMK tahun 2014 dan tahun 2016 kembali meningkat

sebesar : 13,29 % dari UMK tahun 2015. Diatas besaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah

dan diatas besaran KHL (kebutuhan hidup layak) di Kota Semarang. Besaran UMK

Semarang tahun 2015 sebesar Rp.1.685.000,- perbulan atas dasar Surat Keputusan

Gubernur Jateng Nomor 560/85/2014, tanggal 20 Nopember 2014. Kemudian untuk

besaran UMK Semarang tahun 2016 sebesarRp.1.909.000,- perbulan atas dasar Surat

Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015.

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang terealisasikan dalam beberapa

Program dan kegiatan selama tahun 2015 mengalami peningkatan dan perkembangan,

antara lain:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan

antara lain



h a l | 2 0 2

a. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK,

Disnakertrans dan LPK binaan Disnakertrans.

JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN

NO PELATIHAN 2014 (ORG) 2015 (ORG)

1. Pelatihan yg dilaksanakan BLK 420 org 432 org

2. Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans 350 org 310 org

3. Pelatihan yg dilaksanakan LPK BinaanDisnakertrans 11.650 org 11.650 org

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

Jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit modiste, otomotif,

operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata boga,

tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir.

Selain dilaksanakan pelatihan yang bersifat ketrampilan teknis juga

dilaksanakan pelatihan softskill berupa pelatihan pra magang, pelatihan

berbasis pemagangan, pelatihan achievment motivation, pelatihan

kewirausahaan mandiri dan pelatihan etos kerja.

b. Dalam mendorong peningkatan kualitas pelatihan terutama yang dilaksanakan

LPK Binaan Disnakertrans dilaksanakan kegiatan antara lain; Bintek pengelola

LPK, Uji Kompetensi Instruktur LPK serta akreditasi LPK.

c. Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2016 diatas besaran

kebutuhan hidup layak tahun 2015 dan 2106 sehingga tingkat kesejahteraan

tenaga kerja menjadi meningkat. Penetapan UMK tahun 2016 tanpa

menimbulkan gejolak yang luar biasa dari tenaga kerja dikarenakan komitmen

Walikota Semarang untuk mengusulkan UMK diatas KHL. Besaran UMK

Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor

560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015.

PERBANDINGAN UMK DAN KHL TAHUN 2015 DAN 2016

NO UMK DAN KHL 2015 2016

1. Persentase UMK dan KHL 102.37% 102.42% 2. Upah Minimum Kota Semarang Rp. 1.685.000 Rp. 1.909.000

3. Kebutuhan Hidup Layak Rp. 1.646.047,33 Rp. 1.863.925,19


2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan;

a. Penyusunan dan penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja.

Penyusunan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan untuk memperoleh

informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja

dan pencari kerja yang mendaftar. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja

dilaksanakan melalui pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2015

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali meningkat dibanding tahun 2014 yang

dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

Data pencari kerja dan penempatan nya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini;



h a l | 2 0 3

TABEL PENCARI KERJA BERIKUT PENEMPATAN NO URAIAN 2014 (Orang) 2015 (Orang)

1 Jumlah pencari kerja terdaftar 17.941 8.152

2 Jumlah lowongan kerja terdaftar 14.818 30.129

3 Jumlah penempatan pencari kerja 13.277 8.136

4 Penempatan Lokal 13.146 8.043

5 Penempatan Antar Daerah 4 0

6 Penempatan Antar Negara 127 93

Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah lowongan kerja terdaftar meningkat pesat

dari sebelumnya tersedia untuk 14.818 orang menjadi 30.129 orang. Hal ini

merupakan hasil dari pelaksanaan bursa tenaga kerja dan optimalisasi yang

dilakukan pengawas ketenagakerjaan dalam mendatangi obyek-obyek

perusahaan untuk menghimpun data lowongan kerja yang tersedia.

b. Kegiatan di layanan sistem antar kerja masyarakat dalam mengajukan AK-1

dengan memperhatikan pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 sejumlah 17.941

orang, sedangkan tahun 2015 sejumlah 8.152 orang, menunjukan penurunan

sejumlah 9.789 orang ( 54,56 % ) dibanding tahun 2014.

Penyebab penurunan angka tersebut dikarenakan tidak diperlukannya bagi

pencari kerja untuk mendaftar bilamana berorientasi untuk menjadi pekerja

swasta / berwirausaha/ berwiraswasta. Di satu sisi para lulusan sekolah baik pada

tingkat SD, SLP, SLA berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang

lebih tinggi, sehingga tidak perlu mendaftar sebagai pencari kerja; dan pada sisi

lain beberapa pencari kerja telah mendapat pekerjaan, terlihat pada penempatan

pencari kerja dalam tahun 2015 sejumlah 8.136 orang. Dan dari hasil

pencermatan data pencari kerja yang mendaftar AK-1 menunjukan secara realita

diantara mereka tidak bersatus sebagai penganggur penuh, mereka sudah bekerja

baik di swasta maupun telah berwirausaha.

c. Perkembangan angkatan kerja dan penganggur di Kota Semarang dapat dilihat

pada tabel dibawah ini;

DATA ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGUR KOTA SEMARANG

NO URAIAN : 2014

(ORANG)

2015

(ORANG)

I. Jumlah Angkatan Kerja 952.532 825.675

1 Jumlah Bekerja 884.406 736.406

2 Jumlah Penganggur 68.126 89.269

II. Bukan angkatan Kerja 494.271 483.864

1 Sekolah 295.079 167.698

2 Mengurus RT 189.355 257.533

3 Lainya 9.837 58.633

III. Jumlah penduduk usia kerja

(=angkatan kerja+bukan angkatan kerja)

1.446.803 1.309.539

IV. Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT 7,15% 10.81%

V. Tingkat Kesempatan Kerja/ TKK 92,85% 89.19%

VI. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK 65,84% 63,05% Sumber data : Laporan Hasil Survey Penganggur Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2015



h a l | 2 0 4

c.1 Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar

137.264 orang dibanding tahun 2014 dikarenakan terjadinya penurunan jumlah

angkatan kerja sebesar 126.857 orang, serta jumlah penduduk yang bukan

angkatan kerja juga mengalami penurunan sebesar 10.407 orang.

c.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah

penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

Dari tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015

sebesar 10,81 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar

7,15 %. Penambahan data penganggur terbuka ini disebabkan pertambahan

jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun, juga penambahan

data berdasarkan pencatatan pengajuan dana JHT pada tenaga kerja yang

mengalami PHK/pemutusan hubungan kerja dan dampak dari perusahaan pailit.

Jumlah data tenaga pekerja yang PHK kemudian mengajukan dana JHT program

BPJS pada tahun 2015 sebesar 1.680 orang.

c.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio perbandingan jumlah

penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.

Dari tabel diatas menunjukkan penurunan tingkat kesempatan kerja sebesar 2,66

% terlihat pada data tahun 2014 sebesar 92,85 % dan tahun 2015 sebesar 89.19

%. Kondisi ini dipengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk angkatan

kerja yang bekerja dan jumlah penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2015

dibanding tahun 2014.

c.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan

jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.

Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 65,84 %, dan tahun 2015

sebesar 63,05%

Memperhatikan data tersebut menunjukan penurunan angka TPAK pada tahun

2015 sebesar : 2,79% dibanding tahun 2014. Kondisi ini perlu mendapat

perhatian cukup serius dimana jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah

penduduk usia kerja mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kenaikan

jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun.

d. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan penganggur

melalui pelatihan keterampilan wirausaha baru melalui anggaran APBD Kota

Semarang dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dapat dijelaskan pada

tabel berikut;



h a l | 2 0 5

TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA & PENANGGULANGAN PENGANGGUR

NO URAIAN SUMBER TAHUN

2014 2015

1 Wira Usaha Baru (WUB) APBD 35 kelp/ 350 org 6 kelp/ 60 org

2 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) APBD 6 angkt/ 147 org -

3 Tenaga Kerja Siap Pakai/ TKSP APBD 5 angkt/ 125 org 10 angkt/250 org

4 Wira Usaha Baru/ WUB dbhcht - 8 kelp/ 80 org

5 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dbhcht - 2 angkt/ 50 org

6 Pelat ketrampilan pekerja rokok dbhcht 3 angkt/ 60 org -

7 Padat Karya Produktif APBD 5 pkt/ 330 org 6 pkt/ 270 org


Sebagai outcome dari kegiatan tersebbut adalah telah terbentuknya kelompok

usaha Wira Usaha Baru (WUB), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), maupun Tenaga

Kerja Siap Pakai (TKSP) yang diawali dengan pemberian pelatihan ketrampilan.

Untuk kegiatan padat karya produktif sumber dana APBD Kota Semarang dan

pemberian bantuan sarana usaha untuk kegiatan WUB dan TKM pada tahun

2015 tidak dapat teralisir karena terkendala adanya persyaratan regulasi.

e. Pelaksanaan transmigrasi

Kegiatan pembangunan dibidang ketransmigrasian dengan melaksanakan

kegiatan penempatan atau pemberangkatan calon transmigran yang merupakan

warga Kota Semarang minat transmigrasi ke lokasi permukiman transmigrasi di

wilayah kabupaten daerah penempatan transmigrasi sesuai perolehan alokasi

target penempatan transmigrasi.

TABEL PENEMPATAN TRANSMIGRASI

NO TAHUN

PATAN

JUMLAH

KK/JIWA

ALOKASI

TARGET

(KK/

JIWA)

UPT/ UNIT PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI

SESUAI ALOKASI TARGET

PENEMPATAN

KETE

RANGAN

1 2014 2/6 - Desa Satai Lestari SP-2, Kab. Kayong

Utara, Prov. Kalbar.

Terealisir

2 2015 10

5 Desa Saka Bingai, Kec. kapuas Murung,

Kab. Dadahub PLG, Prov. Kalteng Tidak

terealisir 5 Desa Dandare 23 Tanakeke, Kec.

Mappakasungu Kab. Takalar, Prov. Sulsel.

Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015. Patan = penempatan

Pada tahun 2015 Kota Semarang memperoleh alokasi target ke UPT/ Unit

permukiman Transmigrasi di desa Saka Bingai, Kec. Kapuas Murung, Kab.

Dadahub PLG, Provinsi Kalteng untuk 5 KK dan di desa Dandare 23 Tanakeke,

Kec. Mappakasungu Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5KK tidak

dapat direalisir dikarenakan lokasi yang dipersiapkan belum siap menerima

penempatan, sehingga tidak diturunkan SPP/ Surat Perintah Penempatan calon

transmigran pada tahun 2015.



h a l | 2 0 6

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan

dengan kegiatan antara lain;

a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial

yang dapat dilihat pada tabel berikut;

DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN

URAIAN

PENYELESAIAN KASUS

PADA TAHUN

2014 2015

Jumlah kasus yang ditangani : 214 175

Penyelesaian :

1 Dalam bentuk PB 71 72

2 Tahap anjuran mediator 92 56

3 Secara bipartite usai mediasi 25 26

4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. 22 21


Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial menunjukan

penurunan kasus yang ditangani dari tahun 2014 sebanyak 214 kasus menjadi

sebesar 175 kasus tahun 2015. Menurunnya jumlah kasus perselisihan yang

ditangani menunjukkan perusahaan dan pekerja semakin paham mengenai

peraturan perundangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sedangkan untuk mogok kerja / unjuk rasa pekerja perusahaan pada tahun 2014

sebanyak 1 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 10 kasus, dengan tuntutan

kepentingan dan beberapa hak normatif yang belum dipenuhi oleh pengusaha.

b. Dalam pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga

perlu mendapatan perhatian serius dalam upaya mewujudkan hubungan kerja di

perusahaan yang kondusif. Sarana Hubungan industrial yang terbentuk pada

tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL PEMBENTUKAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

No Uraian Pelaksanaan tahun Keterangan tahun

2015 2014 2015

1 Pembinaan pembentukan PP 175 persh 175 persh

Baru : 39 persh

Pemb : 131 persh

Legalisasi : 5 persh

2 Pembinaan pembentukan PKB 20 persh 29 persh

Baru : 1 persh

Pemb : 28 persh

Perpanj : 0 persh

3 Pembinaan pembentukan LKS-

Bipartite 19 persh 40 persh

Baru : 14 persh

Pemb : 26 persh

4 Pembinaan PKWT (perjanjian kerja

waktu tertentu) - 133 persh

Baru : 124 persh.

Pemb : 1 persh.

Perpanj : 12 persh.


c. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil kegiatan dimaksud pada tahun 2015

ditemukan pelanggaran pelaksanaan norma kerja sejumlah 492 kasus, norma K3

sejumlah 467 kasus. Sebagai tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan



h a l | 2 0 7

ketenagakerjaan pada 340 perusahaan dalam bentuk pembinaan diantaranya

pembentukan P2K3 sejumlah 82 perusahaan, bintek norma kerja untuk 100 orang

/ perusahaan dan bintek K3 untuk 100 orang/ perusahaan, serta bintek mengenai

BPJS untuk 100 orang/ perusahaan.

TABEL KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

KETERANGAN 2014 2015

Jumlah Perusahaan di Kota Semarang 3,735 3,990

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 491 570

Jumlah serikat buruh 858 PUK 890PUK

Jumlah serikat buruh di kota Semarang yang dibina

Disnakertrans

779 PUK

811 PUK

KECELAKAAN KERJA (Org) (Org)

Jumlah kecelakaan kerja 411 367

Jumlah Kejadian kecelakaan :

Kecelakaan Tempat Kerja 259 181

Kecelakaan Lalu Lintas 152 186

Tingkat keparahan kecelakaan :

Meninggal 8 7

Luka Berat 0 17

Luka Ringan 403 343



Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

14.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah sebanyak 81

orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 77 orang dan Bagian

Perekonomian sebanyak 4 orang.


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Program Penunjang Urusan Ketenagakerjaan


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 409.807.000 247.507.249 60,40%

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 142.200.000 122.400.000 86,08%

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.000.000 61.981.500 99,97%

4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 71.487.000 71.487.000 100,00%

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor 18.502.000 18.502.000 100,00%

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.371.000 45.067.750 97,19%

7. Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.940.000 5.997.000 86,41%

8. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000 94.409.850 75,53%

JUMLAH PROGRAM 882.307.000 667.352.349 75,64%



h a l | 2 0 8


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut


(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)


1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 453.950.000 392.425.000 86,45%

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 386.550.500 382.929.850 99,06%

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 314.970.000 306.454.000 97,30%

4. Pengadaan Mebeluer 5.710.000 5.710.000 100,00%

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 253.894.200 196.049.503 77,22%

6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 278.473.800 112.487.700 40,39%

7. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 32.260.000 26.330.000 81,62%

8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 61.766.000 56.930.000 92,17%

JUMLAH PROGRAM 1.787.574.500 1.479.316.053 82,76%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan



(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PRESEN

TASE

REALIS

ASI (%)


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd 10.000.000 9.219.600 92,20%

2. Penyusunan Lakip 10.000.000 9.382.000 93,82%

3. Penyusunan Renstra Skpd 16.330.000 0 0,00%

4. Penyusunan Lkpj Skpd 20.000.000 18.524.000 92,62%

5. Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 9.521.000 95,21%

6. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 125.160.000 124.308.700 99,32%

7. Penyusunan Buku Saku 10.000.000 9.821.000 98,21%

8. Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan 18.000.000 16.996.000 94,42%

JUMLAH PROGRAM 219.490.000 197.772.300 90,11%

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)


1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja 190.000.000 177.150.000 93,24%

2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur

Blk 350.000.000 345.383.200 98,68%

3. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 1.109.475.000 1.083.465.500 97,66%

4. Pelatihan Pemagangan 400.000.000 394.184.100 98,55%

5. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 75.000.000 73.895.000 98,53%

JUMLAH PROGRAM 2.124.475.000 2.074.077.800 97,63%

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja



(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)


1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 225.178.000 213.057.500 94,62%

2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1.211.032.500 1.182.657.494 97,66%

3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 974.709.400 962.727.100 98,77%

4. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan

Kewirausahaan 597.059.600

495.166.200 82,93%

5. Penempatan Transmigrasi 210.000.000 109.122.276 51,96%



h a l | 2 0 9


(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)

6. Padat Karya Produktif 660.000.000 34.008.500 5,15%

7. Audit Pengawasan Sertifikasi Iso 9001-2008 62.500.000 62.092.500 99,35%

8. Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Pembinaan Tenaga Kerja

Mandiri (dbhcht) 1.000.000.000 302.886.700 30,29%

JUMLAH PROGRAM 4.940.479.500 3.361.718.270 68,04%

6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



(RP)

REALISASI

ANGGARAN

(RP)

PERSEN

TASE

(%)


1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial 152.750.000 138.650.000 90,77%

2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum

Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 484.260.900 461.167.550 95,23%

3. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan 285.624.000 266.850.000 93,43%

4. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum

Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 244.535.000 236.257.500 96,62%

5. Peningkatan Pengawasan Dan Perlindungan Norma Kerja 288.621.000 283.276.900 98,15%

6. Penyusunan Pak Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 27.764.000 25.263.200 90,99%

JUMLAH PROGRAM 1.483.554.900 1.411.465.150 95,14%


Perencanaan pembangunan di Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja

SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.








14.8 PERMASALAHAN

1. Masih rendahnya peran serta pelaku produksi dalam mewujudkan hubungan

industrial yang kondusif.

2. Belum dapat diserah terimakannya bantuan sarana usaha bagi peserta pelatihan

kewirausahaan dikarenakan terkendala regulasi.

3. Masih rendahnya kesadaran/ ketertarikan warga masyarakat dalam pelatihan tenaga

kerja terampil mandiri usaha.



h a l | 2 1 0

14.9 TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada pekerja dan pengusaha

tentang pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan di perusahaan.

2. Mengadakan pembinaan kepada peserta pelatihan ketrampilan kemandirian untuk

pemenuhan regulasi dalam penerimaan bantuan sarana usaha.

3. Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran luasan informasi perlunya memiliki

ketrampilan sebagai salah satu modal berwirausaha.

15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

15.1 KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan

untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan

Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro,

Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem

pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro,

Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi

Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2015 beserta tujuannya adalah

sebagai berikut:

Program-program penunjang, yang meliputi:




Keuangan.

Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang

efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja

UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya

usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan

partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi

pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam

rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM



h a l | 2 1 1

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan

serta meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan dan sikap

kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah

wirausaha baru bertambah, serta ragam produk unggulan UKM semakin berkembang.

Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam

peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, dan peningkatan

SDM bagi KUMKM.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program ini ditujukan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses

UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,

teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-

lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang

terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk

memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan

pemasaran melalui promosi/pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan

usaha.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi

koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya

menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi

kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan

lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Realisasi

pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi agar tertib dalam

mengelola kelembagaan dan usahanya, dapat meningkatkan kualitas, serta sinergi

dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota

koperasi, sehingga koperasi dapat semakin tumbuh, berkembang dan mandiri.

15.2 HASIL YANG DICAPAI

Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2015 menunjukkan

perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif;

Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Semarang dapat dijelaskan pada data

berikut;

DATA JUMLAH UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR SAT Tahun 2014 Tahun 2015

1 - Jumlah UMKM unit 11.585 11.692

2 - Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK) unit 9.563 10.757

3 - Jumlah UMKM yang dibina unit 3.066 4.677

Sumber: Diskop UMKM Kota Semarang, Tahun 2015



h a l | 2 1 2

Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 meningkat sebesar 107

unit (0,92 %) dimana pada tahun 2014 sebesar 11.585 unit menjadi 11.692 unit pada

tahun 2015.

Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Jumlah UMKM secara keseluruhan

telah mengalami peningkatan sebanyak 12,91%, telah melebihi target peningkatan

UMKM dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebanyak 10%.


dengan kegiatan antara lain;

a. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

dalam bentuk;

1) Kemitraan dengan pengusaha besar dan toko modern;

2) Kontak dagang dengan buyer, asosiasi pengusaha dan UMKM

Kabupaten/Kota/Provinsi lain untuk 20 UMKM;

3) Workshop IUMK untuk 210 orang;

4) Fasilitasi gallery semarangan untuk 10 klaster.

b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada 800 orang yang terbagi dalam

Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber

Daya Lokal, Pelatihan Kewirausaan Ketrampilan Usaha Produktif dan

Achievment Motivation Training.

c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD kepada 613 orang yang terbagi

dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (SAKETAP),

Pelatihan Manajemen berbasis Kompetensi, Pelatihan Manajemen Dasar

Perkoperasian, PelatihanPenyusunan Peraturan Khusus KSP, Pelatihan Analisis

Laporan Keuangan.

d. Peningkatan dan Pengembangan OVOP kepada 90 orang yang terbagi dalam

Pelatihan Desain Fashion Batik, Pelatihan Sulam Pita, Pelatihan Peningkatan

Diversifikasi Produk Ovop.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan

antara lain;

a. Pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah berupa Sosialisasi media

marketing dan sosialisasi P-IRT.

b. Penyelenggaraan promosi produk UMKM berupa Pameran Gelar Inovasi

UMKM dan PKBL Expo 2015, Pameran Semarang Introducing Market 2015,

serta Fasilitasi UMKM pameran diluar daerah yang bersifat Regional dan

Nasional yaitu Pameran Produk Unggulan Manado 2015, Pameran Smesco

Jakarta Expo 2015, Pameran Puspita JCC Jakarta 2015, Pameran Harkopnas



h a l | 2 1 3

Kupang 2015, Pameran Pekan Batik Nusantara 2015 Pekalongan, Pameran

produk Unggulan Pontianak Expo 2015, Pameran Apeksi Expo 2015 Ambon,

Pameran Produk Unggulan Bandung Expo 2015, Pameran Bazar Ramadhan

2015, Pameran Bazar BBGRM Semarang 2015, Pameran Bazar TMMD 2015

Semarang, Pameran Hortikultura Expo 2015.

c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian bantuan peralatan

usaha bagi PUM dan peralatan usaha bagi pedagang makanan keliling, tidak

terealisasi karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 5 dimana Belanja hibah hanya dapat

diberikan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

Hukum Indonesia.

d. Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM melalui penyaluran pinjaman dana

bergulir kepada 10 Koperasi dengan nilai Rp. 820.000.000,- dan 19 UMKM

senilai Rp. 141.500.000,- dan fasilitasi forum pembiayaan bagi KUMKM

kepada 300 pelaku usaha.

e. Pemantauan penggunaan dana bergulir dari APBD Kota Semarang pada 350

orang dan dari APBN pada 36 orang.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perijinan untuk

Usaha Mikro dan Kecil, telah diterbitkan Perwal Nomor 24 tahun 2015 tentang ijin usaha

mikro dan kecil dan SK Walikota Nomor 518/948 tahun 2015 tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.

Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota

Semarang diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK sebagai tanda legal formal usaha

mereka.

Untuk Pemerintah Kota Semarang, pengurusan IUMK telah dilaksanakan secara

online seluruh Kecamatan se Kota Semarang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan

secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selaian itu melalui pengurusan IUMK akan

diperoleh database UMKM secara akurat.

Kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kepemilikan IUMK diantaranya adalah

kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh fasilitasi permodalan melalui

pinjaman dana bergulir.

Pada tahun 2015 Perwal Nomor 45 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana

Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola

oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah disempurnakan melalui Perwal

Nomor 27 tahun 2015 tentang perubahan atas Perwal nomor 45 tahun 2015 tentang

Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang , pelaku usaha



h a l | 2 1 4

mikro dan kecil yang telah memiliki IUMK apabila mengajukan pinjaman dana bergulir

dengan nominal setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- tidak dikenakan agunan.

Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan

pada data dibawah ini.

DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2015

INDIKATOR SAT TAHUN 2014 TAHUN 2015

- Jumlah Tenaga Kerja orang 18.705 19.042

- Jumlah Omset rupiah Rp. 347.916.404.000,- Rp. 357.621.389.000,-

- Fasilitasi permodalan KUMKM rupiah Rp. 1.931.000.000,- Rp. 961.500.000,-

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro

Kecil Menengah Tahun 2015 meningkat sebesar 337 orang (1,77%) dimana pada tahun

2014 sebesar 18.705 orang menjadi 19.042 orang pada tahun 2015.

Jumlah omzet UMKM meningkat sebesar Rp. 961.500.000 (2,79 %)dimana tahun

2014 sebesar Rp. 347.916.404.000,- menjadiRp. 357.621.389.000,- pada tahun 2015. Pada

tahun 2015 sektor ekonomi nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dipengaruhi

ekonomi global, hal ini juga mempengaruhi peningkatan omset dari UMKM.

Pada Tahun 2015 fasilitasi permodalan sebesar Rp. 961.500.000,- diberikan kepada

29 KUMKM, sumber dana APBD Kota Semarang, dan dari program KUR yang dikucurkn

oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng

diberikan kepada 54 Koperasi dan UMKM.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan;

a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasiankepada 730 orang berupa

Sosialisasi Perkoperasian kepada Koperasi sekolah, Sosialisasi Peraturan

Perkoperasian,Bintek kelembagaan Koperasi;

b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi berupa

Pembinaan dan peningkatan SPI (Sistem Pengawasan Intern), Penilaian

Kesehatan KSP/ USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam), Lomba

Koperasi Berprestasi;

c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa

Seminar dan sarasehan hari Koperasi, Upacara Hari Koperasi, Lomba Koperasi

Sekolah, Peningkatan usaha anggota koperasi;

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi berupa survey pendirian

koperasi,PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Koperasi, dan pembubaran koperasi,

Pemeringkatan Koperasi, Usulan penghargaan bidang Koperasi dan Rakor

Koperasi.



h a l | 2 1 5

Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat

dijelaskan pada data dibawah ini.

DATA KELEMBAGAAN KOPERASI TAHUN 2015

INDIKATOR SAT TAHUN 2014 TAHUN 2015

- Jumlah koperasi aktif unit 772 805

- Jumlah seluruh koperasi unit 974 1.007

- Persentase koperasi aktif persen 79,26 79,94

- Jumlah omzet koperasi rupiah (juta) 1.236.530 1.951.388

- Jumlah asset koperasi Rupiah (juta) 1.383.841 1.646.771

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015

Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat

sebanyak 974unit dimana 79,26 % atau sebanyak 772 unit adalah koperasi aktif. Pada

Tahun 2015 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 33 unit, sehingga jumlah

koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.007 unit dimana 805 unit atau 79,94 % adalah

Koperasi aktif. Dengan adanya penambahan jumlah koperasi berdampak pada peningkatan

omset koperasi sebesar Rp. 714.858.000.000 (57,81%) dimana tahun 2014

sebesarRp.1.236.530.000.000,- menjadi Rp. 1.951.388.134.000,-pada tahun 2015,

sedangkan jumlah Aset Koperasi meningkat sebesar Rp.262.929.913.000,- (19%) dimana

pada tahun 2014 sebesar Rp.1.383.841.648.000,- menjadi Rp. 1.646.771.561.000,-pada

tahun 2015.


Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

15.4 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah adalah sebanyak 56 orang.


Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasii dan

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

Anggaran Program Penunjang Urusan


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 13.202.000 12.377.838 93,76%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional 7.500.000 4.822.500 64,30%



h a l | 2 1 6


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.300.000 52.300.000 100%



6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.500.000 4.743.000 86,24%



JUMLAH PROGRAM 293.597.000 283.276.268 96,48%




(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 158.500.000 156.215.000

98,56%


3 Pengadaan Mebeluer 170.280.000 154.233.600 88,45%


5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 66.090.000 60.321.000 73,42%

JUMLAH PROGRAM 752.263.500 655.566.192 87,15%


Keuangan



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)




3 Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00%

4 Penyusunan Renstra Skpd 19.750.000 13.720.000 69,47%

5 Penyusunan Lkpj Skpd 14.100.000 14.100.000 100,00%

6 Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00%

7 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 120.801.000 120.801.000 100,00%

8 Penyusunan Rka Dan Dpa 14.100.000 14.100.000 100,00%

JUMLAH PROGRAM 198.751.000 192.161.000 96,68%

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil

Menengah 220.000.000 210.102.600 95,50%

JUMLAH PROGRAM 220.000.000 210.102.600 95,50%





h a l | 2 1 7


(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah 516.797.700 490.542.300 94,92%

2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 990.300.000 945.745.800 95,50%

3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Kud 600.130.000 556.014.000 92,65%

4 Peningkatan Dan Pengembangan Ovop 200.000.000 176.718.500 88,36%

JUMLAH PROGRAM 2.307.227.700 2.169.020.600 94,01%

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)

SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM

1 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 128.380.000 112.255.000 87,44%

2 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil

Dan Industri Menengah 85.000.000 69.651.200 81,94%

2 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.535.000.000 1.286.186.318 83,79%

3 Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm 224.775.000 180.403.911 80,26%

4 Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam 572.500.000 457.444.500 79,90%

5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 42.871.500 36.289.500 84,65%

6 Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Mikro Bagi

Masyarakat Di Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 1.130.000.000 1.060.057.000 93,81%

JUMLAH SKPD 3.718.526.500 3.202.287.429 86,12%

SKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

1 Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur) 50.000.000 0 0,00%

JUMLAH SKPD 50.000.000 0 0,00%

JUMLAH PROGRAM 3.768.526.500 3.202.287.429 84,97%

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



(Rp.)

REALISASI

ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN

TASE

(%)


1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 359.544.000 339.642.700 94,46%

2 Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 511.864.000 503.411.500 98,35%

3 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi 400.516.000 393.001.500 98,12%

4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 744.994.000 735.000.600 98,66%

JUMLAH PROGRAM 2.016.918.000 1.971.056.300 97,73%












h a l | 2 1 8








15.8 PERMASALAHAN

1. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor

25 tahun 1992 yang menyebabkan Koperasi mengalami kesulitan dalam

melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

2. Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi

sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

3. Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib administrasi

dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga

menyulitkan dalam updating data.

15.9 TINDAK LANJUT

1. Para pengelola kelompok simpan pinjam di masyarakat perlu diberikan dorongan dan

motivasi agar usahanya berbadan hukum, dengan memberikan pelatihan

perkoperasian dengan materi yang lebih mendalam dan diikutkan dalam program

pemagangan ke koperasi yang sudah berkembang.

2. Pengelola koperasi dan UMKM perlu diberikan motivasi dan pelatihan dalam hal

penggunaan teknologi informasi dan komuniasi untuk mengembangkan usahanya

melalui internet berupa cara penjualan online (e-commerce) dan marketing online.

15.11. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2015 dalam rangka Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, Kota Semarang berhasil memperoleh beberapa Penghargaan yaitu :

1. Penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI kepada Kepala Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Semarang Dra. LITANI SATYAWATI

2. Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UKM RI

kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota

Semarang Ibu KRISSEPTIANA, SH.MM

3. Penghargaan Koperasi Berprestasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI kepada KPRI

“HANDAYANI”

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.1. …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101412053.2BabIIILPPD...l a p o r a n p e n y e l e n g g a r a a n p e m e r i n t a h a

Documents