L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 1 2 5

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk

meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015

adalah:

Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang

penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang

perkantoran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.

4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas

pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan :

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan

system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian;

pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis

web, koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang, monitoring dan

evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan

melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian

dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; serta fasilitasi kerjasama

dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan

Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review Buku Putih

Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota; serta Study Integrasi Pasar Johar.

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 1 2 6

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah; serta fasilitasi dan koordinasi

kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada penetapan RKPD Kota Semarang tahun 2016 dan

Perubahan RKPD tahun 2015; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD

tahun 2016; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta penyusunan Naskah

Akademik dan Rancangan Teknokratik RPJMD.

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; penyusunan Rencana

Induk Pengembangan Ekonomi; penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan

bagi Pengembangan UMKM; serta koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya

melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi

dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi

kegiatan TKPKD; pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan

kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); koordinasi

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis

strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan

pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi

penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan

tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan

sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada

fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down bottom up secara

selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan

fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan

perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 1 2 7

strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan

wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan;

pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan

dokumentasi produk-produk perencanaan.

Selama tahun 2015, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai

berikut :

1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016

dan Perubahan RKPD Tahun 2015

RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016

yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-

2025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima

tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang

Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2016.

Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan

APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

2. Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan

Tahun 2015

Berdasarkan RKPD tahun 2016, disusun Sesuai dengan Untuk memberikan arahan

bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2016, maka pada tahun 2015 telah

dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. KUA Tahun 2016

disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 910/496/2015 tanggal 24

Agustus 2015. Untuk PPAS disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor Nomor

900/524 dan 910/497/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, telah disusun dan

disepakati KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015. Untuk KUA Perubahan 2015

disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/527 dan 910/557/2015 tanggal 14

September 2015. Sedangkan PPAS Perubahan 2015 disepakati dengan Nota

Kesepakatan Nomor 900/528 dan 910/558/2015 tanggal 14 September 2015.

L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )

K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5

h a l | 1 2 8

3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun

2016

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran

serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang

yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di

tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota.

Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang

Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017,

disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan

dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Semarang Tahun 2017.

Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi

untuk menjamin t