LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH) KABUPATEN TANAH LAUT 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 -2025 ; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II TApin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2456) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ; 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
102
Embed
4. Perda Tala 11 Tahun 2008 - RPJP Daerah 2005-2025
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 11 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH) KABUPATEN TANAH LAUT 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 -2025 ;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II TApin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2456) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2
5. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ) ;
11. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 - 2008 ;
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT dan
BUPATI TANAH LAUT
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005 -2025
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah
adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tanah Laut untuk 20 (dua puluh) tahun. 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. 8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan
visi dan misi. 9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
tujuan.
BAB II SISTEMATIKA RPJP DAERAH
Pasal 2 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut : a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Kondisi Umum, Analisa dan Prediksi
c. BAB III Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 d. BAB IV Penutup
4
Pasal 3 Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, termuat dalam naskah Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 4
Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 -2025
merupakan dokumen perencanaan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan program pembangunan sektoral.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
(1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pola Dasar dan Progam Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2001 – 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan daerah ini berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah
ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 28 Agustus 2008 .BUPATI TANAH LAUT,
H. ADRIANSYAH Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 28 Agustus 2008 plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut,
H. NURFUADI Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11
Cap ttd
BAB I
PENDAHULUAN
Alhamdulillah, atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, Kabupaten Tanah Laut sebagai
bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ikut serta mengisi
kemerdekaan Republik Indonesia melalui pembangunan. Berbagai kemajuan telah mampu
dicapai sebagaimana yang dapat dinikmati sekarang ini oleh masyarakat Kabupaten Tanah
Laut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang
dialami sehingga masih diperlukan suatu proses pembangunan kedepan guna pemenuhan
menuju cita-cita yang diinginkan. Karena itu, upaya melanjutkan proses pembangunan
Kabupaten Tanah Laut untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam bentuk penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025
merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mendorong proses pembangunan
kearah yang lebih baik dan lebih bermanfaat.
1.1. LATAR BELAKANG
a. Kabupaten Tanah Laut awalnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Banjar
dengan sebutan Kewidanaan sebagai perwakilan Kewilayahan Kabupaten Induk/
Banjar, yang di pimpin oleh seorang Widana. Namun sejak tahun 1965 Kabupaten
Tanah Laut sudah mulai memisahkan diri dengan Kabupaten Induknya.
b. Kabupaten Tanah Laut berdiri pada tanggal 2 Desember 1965, dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2765).
c. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional dan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJP
Nasional tahun 2005 -2025; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun kedepan dengan batas waktu sampai
tahun 2025 karena harus sesuai dengan batas waktu RPJP nasional. Dokumen RPJP
selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut untuk jangka waktu
5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanah Laut dengan proses
penyusunannya harus dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh pelaku
pembangunan.
Lampiran Peraturan Daerah Kab. Tala Nomor : 11 Tahun 2008
Tanggal : 28 Agustus 2008
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman: 1 -2
1.1.1. Pengertian RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Tanah Laut untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang mencakupi kurun waktu tahun 2005 -
2025
1.1.2. Proses Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut
Dalam upaya penyusunan dokumen RPJP Kabupaten Tanah Laut yang dapat
mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
kedepan, perlu dilaksanakan tahapan sebagai berikut :
Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman
pada RPJP nasional dan Provinsi Kalsel, dimana kegiatan ini dibutuhkan guna
mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang.
Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk pembangunan
jangka panjang, dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap rancangan RPJP tersebut.
Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJP, dimana seluruh masukan dan komitmen
hasil Musrenbang menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP,
menjadi rancangan akhir RPJP Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
Keempat, proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJP Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja perangkat
daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
Rancangan akhir RPJP beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten
Tanah Laut sebagai inisiatif pemerintah daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi
Peraturan daerah (perda) tentang RPJP Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 – 2025.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 – 2025 sebagai dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 20 tahun ke depan,
ditetapkan dengan maksud menetapkan visi, misi dan memberikan arah
pembangunan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan
(pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha) di Kabupaten Tanah Laut dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat,
pengelolaan maupun partisipasi dalam pembangunan; guna mencapai tujuan dan cita-
cita dibentuknya Kabupaten Tanah Laut oleh para pendirinya pada 42 tahun silam.
Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing
pelaku pembangunan di Kabupaten Tanah Laut tersebut akan bersifat sinergis,
koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola pikir, pola
sikap dan pola tindak.
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman: 1 -3
1.3. LANDASAN HUKUM
Landasan idiil RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Pancasila dan landasan
konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
pembangunan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765).
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
11. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.
14. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2004 tentang
Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003-2008.
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman: 1 -4
1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah
Laut tahun 2005 – 2025 mempunyai kedudukan strategis sebagai kerangka dasar
pengelolaan pembangunan Kabupaten untuk jangka panjang, yang merupakan
penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan tetap
memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP
Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalsel (RPJP
Provinsi).
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tanah Laut
merupakan dokumen perencanaan didaerah yang tertinggi hierarkhinya di daerah.
Oleh sebab itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah (Bupati) terpilih nantinya, penyusunannya harus tetap berpedoman
pada RPJP Daerah ini dengan tentunya juga tetap memperhatikan arahan RPJM
Nasional dan RPJM Provinsi Kalsel.
c. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Perda Nomor 13 Tahun 1993, tanggal 29
Desember 1993) ditetapkan dalam rangka perencanaan ruang Kabupaten dari tahun
1993-2003 dan akan dilakukan revisi pada tahun 2007, di antaranya berisi; (i)
pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten dengan potensi yang terdapat di
dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna, (ii) terselenggaranya pengaturan
pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, (iii) adanya penetapan
kawasan lindung, (iv) tertatanya perkembangan kawasan budidaya yang meliputi
kawasan permukiman dan pusat pelayanan kegiatan, (v) penetapan kawasan prioritas
pengembangan, (vi) penetapan sistem pelayanan per Kabupatenan dan tertatanya
jaringan induk sistem prasarana perKabupatenan, (vii) penetapan kebijakan yang
berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya alam, serta (viii)
kebijakan penunjang penataan ruang.
d. Dokumen Perencanaan lainnya yang disusun pada tahun 2003 yaitu Renstra
Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2003, yang
antara lain memuat Visi Kabupaten Tanah Laut, yaitu : Terwujudnya hasil
pembangunan dalam rangka menuju Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten
pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan
jasa yang prima, terciptanya masyarakat madani dan ramah lingkungan yang
didukung oleh prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi,
responsibilitas, konsensus/komitmen, keadilan, kredibilitas, efektif dan efisien,
akuntabilitas dan mempunyai wawasan ke depan.
1.5. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan RPJP Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 – 2025 ini ditetapkan
dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP
Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tanggal
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman: 1 -5
11 Agustus 2005 Tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 ini diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta
diupayakan pencapaiannya, maka RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 –
2025 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum, Analisis dan Prediksi
Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-
2025
Bab IV Penutup.
BAB II
KONDISI UMUM, ANALISIS DAN PREDIKSI
Penyusunan RPJP Kabupaten Tanah Laut memuat deskripsi dan analisis kondisi umum
daerah berikut prediksinya. Analisis ini penting artinya karena penyusunan rencana untuk
masa mendatang akan didasarkan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi pada saat
sekarang. Mempertimbangkan hal tersebut, maka RPJP yang disusun ini akan dilandasi oleh
kondisi yang riil yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini. Dengan demikian,
RPJP ini diharapkan juga akan menjadi lebih baik dan realisitis sesuai dengan kondisi objektif
yang terdapat di daerah ini.
2.1. GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1.1. Kondisi Geografis
Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan
Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114° 30‗ 20‖ sampai 115° 20‗ 00―
Bujur Timur dan 3° 30‘ 33‖ sampai 4° 10‗ 30‖ Lintang Selatan. Sedangkan secara
administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai
3.631,35 km2 atau 363.135 Ha, terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang
terbagi dalam 128 Desa dan 5 Kelurahan. Luas tersebut belum termasuk luas zona
perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang
200 km. Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru
Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Laut Jawa
Pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut berada di Kota Pelaihari yang juga merupakan
ibukota Kabupaten Tanah Laut. Jarak kota Pelaihari dengan Kota Banjarmasin
(ibukota Propinsi Kalimantan Selatan) kurang lebih 65 Km.
Topografi Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan
bergunung-gunung yang terdapat dibagian Utara dan Timur, yaitu tersebar di
Kecamatan Pelaihari, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap. Sedangkan
dibagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran rendah, pantai, dan rawa-rawa
yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Takisung, dan Panyipatan.
Daerah pasang surut terdapat dipesisir pantai sepanjang 200 Km yang merupakan
hutan api-api dan hutan bakau. Tingkat kelerengan tanah umumnya berkisar antara 0
sampai 2 % dan rata-rata ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai 7 m di atas
permukaan laut.
Jenis tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari tanah organosol gleihumus,
alluvial, latosol, komplek podsolik merah, kuning dan laterit, dengan dominasi berupa
tanah latosol yang tersebar dibagian tengah Kabupaten (Kecamatan Takisung, Batu
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -2
Ampar, Pelaihari, jorong dan Kintap), sedang jenis tanah Organosol Gleihumus
tersebar di Kecamatan Takisung, Kurau, dan Pelaihari serta untuk jenis tanah
komplek Podsolid Merah Kuning dan Laterit tersebar di Kecamatan Pelaihari, Kintap,
Jorong, dan Batu Ampar.
Menurut jenisnya, batuan yang terdapat di kabupaten Tanah laut terdiri dari batuan
endapan permukaan (Ressen, Halose, Pliosenatas), batuan terobosan (Miosen,
Oligasen dan Eosen) serta batuan kapur yang terbentuk pada masa Kenozoikum dan
Mesozoikum. Formasi batuan terdiri beberapa macam yaitu kwarter, mesozoikum,
bantuan beku dalam ultrabasa, miosen bawah, miosen, sekis hablur, mio pliosen,
batuan bekuan dalam basa, paleogem, batuan beku dalam asam kapur. Pada
umumnya wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun oleh formasi batuan kwarter.
Aliran sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Tanah Laut antara lain Sungai
Asam-asam, Sungai Pagatan Besar, Sungai Swarangan, Sungai Sebuhur, Sungai
Tabanio, dan Sungai Maluka yang tersebar di Kecamatan Pelaihari, Kurau, Jorong,
Takisung, dan Kintap. Debit Air masing-masing daerah aliran sungai adalah Sungai
Swarangan 28 m3/detik (dengan luas DAS 58.000 Ha), Sungai Sebuhur 9 m3/detik
(luas DAS 19.000 Ha), Sungai Tabanio 35 m3/detik (dengan Luas DAS 77.000 Ha),
dan Sungai Maluka 27 m3/detik (dengan luas DAS 64.000 Ha). Fungsi sungai tersebut
dipergunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pokok rumah tangga maupun
transportasi sungai.
Kemiringan Tanah di Kabupaten Tanah Laut sangat bervariasi yaitu berkisar antara
kurang dari 2% hingga lebih dari 40%. Wilayah dengan kelerengan lebih dari 40%
merupakan wilayah yang dilindungi dengan penyebaran di sekitar Gunung Paikat,
Gunung Damar Gusang, Pegunungan Kemuning, dan Batumandi. Untuk daerah yang
dilindungi juga ditunjukkan pada daerah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya,
cagar alam, dan suaka margasatwa.
Tekstur Tanah disebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah tekstur
sedang yang tersebar di bagian Timur wilayah kabupaten, sedangkan tekstur kasar
terdapat di tepi pantai barat dan selatan, serta untuk tekstur halus menyebar di bagian
barat dan utara.
Keadaan drainase tanah di Kabupaten Tanah Laut umumnya baik yang ditunjang oleh
permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit, yaitu terdapat di bagian timur dan
utara kabupaten, sedangkan drainase jelek dan sedang tersebar di bagian Barat
Kabupaten, yang umumnya terdapat pada rawa atau pun daerah pasang surut yang
sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pertanian terutama pada musim kemarau
dengan cara membuat saluran pembuangan.
Erosi Tanah di Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang cukup besar hanya terjadi di
wilayah Kecamatan Kintap dan Pelaihari yaitu pada permukaan lahan yang memiliki
kelerangan sebesar 40% sampai 60%, sedangkan wilayah lainnya memiliki tingkat
erosi yang kecil.
Tabel 2.1. Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah Setiap Kecamatan tahun 2005
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -3
Kecamatan Luas/Km2 Persentase
1. Panyipatan
2. Takisung
3. K u r a u
4. Bati - Bati
5. Tambang Ulang
6. Pelaihari
7. Batu Am par
8. J o r o n g
9. K i n t a p
336,00
628,00
548,10
537,00
575,75
343,00
234,75
160,75
268,00
9,25
17,29
15,09
14,79
15,86
9,45
6,46
4,43
7,38
Jumlah 3.631,35 100,00
Sumber: kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2005
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tanah Laut per
Kecamatan tahun 2005 (Luas/Km2)
Panyipatan
9%
Takisung
18%
K u r a u
15%
Bati - Bati
15%
Tambang Ulang
17%
Pelaihari
9%
Batu Am par
6%
J o r o n g
4%
K i n t a p
7%
Gambar 2.1. Persentase luas wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005
2.1.2. Iklim
Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut berdasar data pada tahun
2005 berkisar antara 30,50C sampai 34,10C, temperatur minimum berkisar antara
23,30C sampai 24,60C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara
26,10C sampai 28,20C.
Antara curah hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat satu sama lain.
Walaupun demikian di beberapa tempat, hubungan tersebut agaknya tidak selalu ada.
Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari
barat dan barat laut. Oleh karena itu musim tersebut dikenal juga dengan musim
barat. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat
itu bisa juga kencang. Catatan curah hujan tahun 2005 disajikan pada Tabel 2.2.
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -4
Tabel 2.2. Jumlah curah hujan dan hari hujan setiap bulan Kabupaten tanah Laut tahun 2005.
Bulan Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan
1. Januari 316 10
2. Pebruari 354 10
3. Maret 216 13
4. April 219 11
5. Mei 84 7
6. Juni 137 9
7. Juli 71 3
8. Agustus 38 4
9. September 20 4
10. Oktober 296 19
11. Nopember 155 9
12. Desember 387 17
Rata-Rata 191 10
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2005
2.2. DEMOGRAFI
2.2.1. Angka Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 2005 sebanyak 249.422 jiwa. Jika
ditinjau dari distribusi penduduk tiap kecamatan, maka Kecamatan Pelaihari memiliki
penduduk terbesar, yaitu 68.249 jiwa. Sedangkan distribusi terendah terdapat pada
Kecamatan Tambang Ulang sebanyak 12.838 jiwa.
2.2.2. Kepadatan Penduduk dan Penyebaran Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat perkembangan
yang positif, yaitu selalu mengalami pertambahan setiap tahunnya, namun besarnya
tingkat pertumbuhan tersebut menunjukkan angka yang fluktuatif. Secara keseluruhan
rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya selama kurun waktu 10 tahun
terakhir (1996-2005) di Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,15% per tahun atau rata-rata
sebanyak 4,761 jiwa/tahun. Laju pertumbuhan penduduk selengkapnya dapat dilihat
dalam Tabel 2.3 dan Gambar 2.2.
Tabel 2.3. Jumlah dan perkembangan penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 1996 – 2005
No. Tahun Jumlah penduduk
(jiwa)
Perkembangan/pertumbuhan
Jiwa/tahun %/tahun
1. 1996 201.816 0 0
2. 1997 206.142 4.326 2,14
3. 1998 211.016 4.874 2,36
4. 1999 217.581 6.565 3,11
5. 2000 230.689 13.108 6,02
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -5
6. 2001 233.332 2.643 1,15
7. 2002 235.910 2.578 1,10
8. 2003 241.640 5.730 2,43
9. 2004 243.762 2.122 0,88
10. 2005 249.422 5.660 2,32
RATA-RATA 4.761 2,15
Sumber : 1. Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2005 2. Disusun dan diolah kembali
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tahun
Ju
mla
h P
en
du
du
k (
jiw
a)
Gambar 2.2 Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut tahun 1996-2005
Penyebaran penduduk di Kabupaten Tanah Laut hampir merata. Setiap kecamatan
memiliki jumlah penduduk yang tidak berbeda jauh, kecuali Kecamatan Pelaihari yang
memiliki jumlah penduduk paling besar. Hal ini disebabkan karena pusat
pemerintahan Kabupaten Tanah Laut terletak di Pelaihari. Berdasarkan data BPS
tahun 2005, Kabupaten Tanah Laut ditinjau dari kepadatan penduduknya hanya
sebanyak 68 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Bati-
Bati (127 jiwa/Km2), sedangkan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Batu
Ampar (34 jiwa/Km2). Kecamatan yang terletak di daerah utara mempunyai kepadatan
yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah selatan.
Struktur penduduk menurut jenis kelamin atau sex rasio menunjukkan komposisi
jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk wanita sebesar 103,6
berarti bahwa rata-rata di dalam setiap 100 jiwa penduduk wanita terdapat sebanyak
103,6 jiwa penduduk pria. Jumlah penduduk wanita pada tahun 2005 sebesar 122.468
jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 126.954 jiwa, atau terdapat selisih sebesar 4.486
jiwa. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.3.
Tabel 2.4. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut menurut jenis kelamin Tahun 2005
No. Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Sex Ratio (%)
Laki-Laki Perempuan
1.
2.
3.
4.
Panyipatan
Takisung
Kurau
Bati-Bati
9.546
12.685
11.998
15.701
9.484
12.426
12.019
15.097
19.029
25.112
24.017
30.798
100,65
102,08
99,83
103,47
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -6
5.
6.
7.
8.
9.
Tambang Ulang
Pelaihari
Batu Ampar Jorong
Kintap
6.578
34.560
10.131
11.873
13.881
6.259
33.689
9.518
11.139
12.837
12.838
68.249
19.649
23.012
26.718
105,10
102,58
106,44
106,62
108,13
JUMLAH 126.954 122.468 249.422 103,60
Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka Tahun 2005 Disusun dan diolah kembali
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Panyipa
tan
Takisun
g
Kurau
Bati-B
ati
Tamba
ng U
lang
Pelaihar
i
Batu
Ampa
r
Joro
ng
Kinta
p
Kecamatan
Ju
mla
h p
en
du
du
ik (
jiw
a)
Perempuan
Laki-Laki
Gambar 2.3. Penduduk Kabupaten Tanah Laut menurut jenis kelamin
2.2.4. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tanah Laut bervariasi. Pada umumnya
sebagai petani seperti bertani sawah, berkebun, berternak, dan sebagainya dan
hanya sebagian kecil yang melakukan pekerjaan yang bergerak di bidang lainnya,
antara lain sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan wiraswasta.
2.2.5. Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2005 sebanyak
65.092 KK dari jumlah penduduk sebesar 249.422 jiwa. Dilihat dari distribusi pada
setiap kecamatan menunjukkan rata-rata jumlah jiwa yang menjadi tanggungan
kepala keluarga di Kabupaten Tanah Laut berkisar 4 jiwa/KK.
2.2.6. Agama
Agama yang di peluk di Kabupaten Tanah Tanah Laut terdiri dari 5 agama yaitu
Agama Islam, Agama Katolik, Agama Protestan, Agama Hindu dan Agama Budha.
Pada tahun 2005, penduduk Kabupaten Tanah Laut yang memeluk Agama Islam
mencapai 98,58% dari jumlah penduduk, sedangkan pemeluk Agama Protestan
sebesar 0,66%, Agama Katolik sebesar 0,35%, Agama Hindu sebesar 0,24 dan
Agama Budha sebesar 0,17% dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut.
2.2.7. Adat Istiadat
Kabupaten Tanah Laut yang penduduknya terdiri dari pendatang dan penduduk asli
setempat memberikan warna tersendiri dengan membawa berbagai macam
kebudayaan yang berkembang dan adat setempat. Para pendatang tersebut
merupakan penduduk yang tergabung dalam kelompok transmigrasi berasal dari Jawa
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -7
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara
Barat, Jakarta, Bali dan kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Selatan.
Karena perkembangan dari kegiatan ekonomi dan penduduk, terjadilah proses
asimilasi yang berasal dari penduduk setempat dan penduduk asli. Secara umum adat
istiadat yang dipegang sudah mulai melonggar akibat terjadinya pergeseran dari
masyarakat perdesaan menjadi masyarakat kota. Dengan demikian, pembangunan
yang dilaksanakan masih dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
2.2.8. Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2005 berdasarkan hasil
registrasi sebesar 249.422 orang. Dari rasio jenis kelaminnya dapat dilihat bahwa
jumlah penduduk laki-laki di kabupaten ini lebih besar jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Tanah Laut pada tahun
2005 sebesar 103.
Besarnya rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 dapat juga memberikan gambaran
bahwa Kabupaten tanah Laut merupakan daerah penerima migran, yang artinya
bahwa kabupaten ini merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup
besar sehingga menjadi daerah tujuan migrasi.
Dilihat dari perbandingan per kecamatan, maka yang terbanyak penduduknya
adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 68.249 orang, dengan kepadatan
penduduk 119 orang per km2, kemudian Kecamatan Bati-Bati berpenduduk 30.798
orang dengan kepadatan penduduk 127 orang per km2.
Sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Tambang
Ulang yaitu sebanyak 12.838 orang dengan kepadatan penduduknya 80 orang per
km2.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanah
Laut pada tahun 2005 berjumlah sebesar 6.577 orang. Latar belakang pendidikan dari
pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SLTA yakni sekitar 51,29 persen dan
disusul lulusan SLTP sekitar 28,61 persen. Lulusan D3/S1/S2 mencapai 13,43 persen,
sisanya berpendidikan di bawah SLTP.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2005
menurut catatan KPKN yaitu PNS pusat sebanyak 875 orang dan PNS daerah otonom
sebanyak 4.752 orang.
Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar PNS berlatar belakang pendidikan
perguruan tinggi yaitu sekitar 68,28 persen, dan 24,56 persen berpendidikan setingkat
SLTA sedangkan sisanya adalah tamatan SD dan SMTP.
2.2.9. Perkembangan Penduduk
Penduduk Kabupaten Tanah Laut menurut hasil registrasi penduduk Pertengahan
tahun 2005 berjumlah 248.442 orang atau mengalami peningkatan jika dibandingkan
pencatatan pada Pertengahan tahun 2004 dengan jumlah sebesar 4.740 orang. Rata-
rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut pada periode 2004-2005
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -8
adalah sebesar 1,91 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi di Kecamatan
Takisung yaitu sebesar 2,61 persen.
2.2.10. Penyebaran Penduduk
Penduduk Kabupaten Tanah Laut menyebar secara tidak merata dengan luas wilayah
yang berbeda mengakibatkan kepadatan penduduk antar kecamatan yang beragam.
Kecamatan Tambang Ulang yang mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 4,43 persen
dari total luas wilayah Kabupaten Tanah Laut dihuni 5,17 persen penduduk dengan
kepadatan 3 jiwa per km2 menurut catatan registrasi pertengahan tahun.
Sedangkan Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Jorong
atau 17,29 persen dari total wilayah dihuni 9,13 persen dari total penduduk Kabupaten
Tanah Laut.
2.2.11. Rasio Jenis Kelamin
Rasio jenis kelamin adalah salah satu indikator yang cukup penting dalam
penghitungan penduduk. Rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan
penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan. Jika hasil suatu perbandingan
menunjukkan angka di atas seratus, berarti keadaan penduduk di wilayah tersebut
lebih banyak laki-lakinya dibandingkan dengan perempuan, dan sebaliknya jika di
bawah seratus berarti lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki.
Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tanah Laut Pertengahan tahun 2005 tidak
menunjukkan perbedaan yang berarti. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten
Tanah Laut keadaan pertengahan Tahun 2005 adalah 104, yang artinya dari setiap
100 orang penduduk perempuan terdapat 104 orang penduduk laki-laki. Dari sembilan
kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tidak ada kecamatan yang rasio jenis
kelaminnya dibawa 100. Kecamatan yang paling tinggi rasio jenis kelaminnya adalah
Kecamatan Jorong yaitu 109.
2.2.12. Pertumbuhan Penduduk Menurut Tingkat Usia
Penduduk yang dikelompokkan menurut tingkat usia yaitu anak-anak (0-14 tahun) dan
dewasa (15+), apabila diamati dari tahun 2004-2005 seperti dimuat dalam tabel 1.6,
maka dapat diketahui tingkat perkembangan penduduk pada masing-masing
kelompok umur tersebut.
Tingkat pertumbuhan penduduk orang dewasa lebih tinggi dari pada pertumbuhan
penduduk anak-anak. Penduduk usia dewasa pada tahun 2005 persentasenya
sebesar 68,09 % dan sisanya adalah anak-anak (32,31 %).
2.3. EKONOMI DAN SUMBER DAYA
2.3.1. Perekonomian
Sebagaimana hampir seluruh daerah di Indonesia, krisis ekonomi yang terjadi pada
akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 juga berpengaruh terhadap perkembangan
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -9
perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Angka pertumbuhan ekonomi pada awal
krisis (pertengahan tahun 1997) menurun dan terus terkontraksi hingga tahun 1998.
Pada tahun 1999 telah terjadi perbaikan ekonomi kembali dengan ditandai
pertumbuhan ekonomi yang mulai positif. Dalam menampilkan data perekonomian
Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi umum RPJP ini, data yang digunakan adalah
data mulai tahun 2000. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa krisis
ekonomi yang terjadi sebelum tahun 2000 yaitu tahun 1997 sampai 1998 tersebut
merupakan keadaan yang mencerminkan adanya goncangan (shock).
Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di
suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Disamping digunakan untuk mengukur
tingkat pertumbuhan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu perekonomian, angka
ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi
pada suatu periode tertentu telah memberi lapangan pekerjaan dan menghasilkan
tambahan pendapatan bagi penduduk.
Hal ini dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan
suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
(output). Pada gilirannya, proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas
jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk.
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang
menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan
sebagai salah satu factor untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan
pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju
pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan,
karena semata mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang
dihasilkan pada periode tertentu sebab pengaruh perubahan harga telah ditiadakan.
Setelah mengalami penurunan drastis atau mengalami kontraksi pada saat krisis
ekonomi tahun 1997 /1998; maka mulai tahun 2000 perekonomian daerah Kabupaten
Tanah Laut secara bertahap kembali pulih (recovery) dengan pertumbuhan yang terus
membaik. Bahkan pada tahun 2000, tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,58
persen yang lebih disebabkan adanya booming sektor pertambangan. Selama kurun
waktu 2000-2006; pertumbuhan ekonomi Tanah Laut terus bergerak positif dengan
rata-rata pertumbuhan 5,23 persen per tahun. Bila pada tahun 2000, tingkat
pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,58 persen maka pada tahun 2001 sedikit
mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 4,04 persen seiring dengan semakin
menurunnya pula pertumbuhan sektor pertambangan dan terkontraksinya sektor
pertanian. Namun pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut
kembali meningkat menjadi 4,46 persen dan tahun 2003 meningkat menjadi 4,64
persen dan selanjutnya tahun 2004 meningkat lagi hingga mencapai 5,26 persen
seiring dengan meningkatnya lagi pertumbuhan sektor pertanian.
Selama Tahun 2005 kinerja perekonomian masih menunjukkan perkembangan yang
membaik walaupun memasuki triwulan III terjadi perlambatan dikarenakan lonjakan
inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM. Menurunnya daya beli riil masyarakat
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -10
akibat inflasi yang melonjak tinggi pada triwulan III dan IV menyebabkan pertumbuhan
konsumsi juga melambat. Melemahnya konsumsi yang diikuti antara lain kenaikan
biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya modal,
pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan investasi mengalami penurunan.
Konsumsi dan investasi yang menurun berdampak terhadap melambatnya
pertumbuhan ekonomi walaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi masih
tumbuh sedikit diatas pertumbuhan tahun 2004, karena pertumbuhan yang cukup
tinggi pada triwulan I dan II tahun 2005.
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 adalah sebesar 5,43 persen dan bahkan pada
tahun 2006 berdasar perhitungan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut, angka
pertumbuhan ekonomi sudah mampu mencapai 6,22 persen. Angka pertumbuhan
sebesar 6,22 persen pada tahun 2006 tersebut ditandai oleh kenaikan kembali
pertumbuhan sektor pertanian dan juga pertumbuhan sektor pertambangan yang
disebabkan adanya peningkatan produksi biji besi. Rata-rata angka pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu tahun 2000 – 2006 adalah
sebesar 5,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tanah Laut diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tanpa
migas tahun 2000 – 2005 yang hanya tumbuh rata-rata 4,67 persen. Faktor utama
meningkatnya pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut tersebut adalah terjadinya
peningkatan produksi pada sektor pertanian khususnya pada subsektor tanaman
bahan makanan (padi dan jagung) yang merupakan leading perekonomian dari sub
sektor pertanian pangan di Kabupaten Tanah Laut. Rincian tingkat pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Laut tiap sektor tahun 2000 – 2006 terinci pada Tabel 2.5
berikut :
Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut 2000 –2006
No Sektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
1 Pertanian 1.79 -4.26 4,71 1,44 4,41 3,58 4,62
2 Pertambangan &
Penggalian
47.81 28,68 13,22 16,30 11,83 7,28 15,73
3 Industri Pengolahan 4.17 1,17 0,01 6,30 4,10 3,45 3,51
4 Listrik & Air Bersih 12.47 17,32 0,10 0,30 1,58 -1,57 4,10
5 Bangunan 5.78 4,03 1,60 4,36 7,06 5,56 10,00
6 Perdagangan, Rest. dan Hotel
6.58 4,33 4,60 6,62 5,86 5,78 7,62
7 Pengangkutan & komunikasi
9.36 8,81 4,61 5,94 7,18 7,67 7,79
8 Bank dan lembaga keuangan lainnya
47.78 20,30 16,11 3,59 4,95 6,50 -2,03
9 Jasa-jasa 8.47 21,07 5,68 4,30 2,60 14,36 4,41
Rata-rata 6.58 4,04 4,46 4,64 5,26 5,43 6,22
*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara
Secara keseluruhan sektor pertanian meliputi pertanian pangan, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2000 – 2006,
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,33 persen per tahun walaupun pada
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -11
tahun 2001 sempat mengalami konstraksi sebesar -4,26 persen. Penyumbang untuk
mencapai rata-rata pertumbuhan tersebut adalah subsektor tanaman bahan makanan
yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,57 persen. Namun pertumbuhan negatif
terjadi pada subsektor perkebunan yaitu minus 11,34 persen dan subsektor
kehutanan yaitu minus 17,93 persen. Belum berproduksi maksimalnya perkebunan
kelapa sawit akibat peremajaan dan sebagai pengganti perkebunan tebu serta
semakin berkurangnya produksi kehutanan menjadi penyebab pertumbuhan negatif
pada kedua subsektor tersebut.
Sektor Pertambangan dan Penggalian masih mempunyai pertumbuhan yang cukup
tinggi yaitu rata-rata 20,12 persen selama tahun 2000 - 2006, yang disumbang oleh
pertambangan batubara dan biji besi. Hanya saja, tingkat pertumbuhan sektor ini
setiap tahun trendnya semakin menurun kecuali tahun 2006. Apalagi sifat dari bahan
yang terdapat di sektor ini bersifat tidak bisa diperbaharui sehingga mengandalkan
pertumbuhan ekonomi hanya dari sektor pertambangan dan penggalian sangat tidak
prosfektif. Selain batubara, pertambangan biji besi semakin mengambil peranan yang
cukup signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan sektor ini.
Sektor industri pengolahan juga mengambil peranan cukup besar dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 3,45 persen pada tahun 2005
dan naik menjadi 3,51 pada tahun 2006 setelah sempat mengalami pertumbuhan
yang rendah pada tahun 2001 (1,17 persen) dan tahun 2002 (0,01 persen). Rata-rata
pertumbuhan sektor ini pada kurun waktu tahun 2000 – 2006 mencapai 3,25 persen.
Industri pengolahan masih didominasi oleh industri pengolahan makanan, sedangkan
industri lainnya belum dapat berbicara banyak. Realisasi investasi baru untuk industri
hanyalah pembangunan pabrik tepung tapioka dan pabrik pakan ternak.
Sektor listrik dan air minum pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan negatif sebesar
minus 1,57 persen, namun pada tahun 2006 naik kembali dengan angka pertumbuhan
4,10. Turunnya pertumbuhan pada sektor ini pada tahun 2005 karena subsektor listrik
belum mampu mensuplai kebutuhan listrik masyarakat akibat kapasitas mesin dan
kendala suplai bahan baku untuk PLTU Asam-Asam,. Sedangkan subsektor air minum
juga mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan belum optimalnya berproduksi
karena kendala mesin dan peralatan yang tua pada PDAM mengakibatkan produksi
air minum juga turut menurun.
Sementara sektor konstruksi mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,56 persen
pada tahun 2005 dan naik menjadi 10,00 persen pada tahun 2006. Rata-rata
pertumbuhan sektor ini pada kurun waktu tahun 2000 – 2006 cukup tinggi kecuali
pada tahun 2002. Mulai bergairahnya perekonomian mendorong pembangunan
perumahan baru baik yang dilakukan oleh pengembang maupun oleh perorangan.
Disamping itu pendorong utamanya adalah peran pemerintah daerah yang mulai
melakukan pembangunan fisik yang secara kasat mata dapat kita lihat seperti
pembangunan prasarana jalan, jembatan dan gedung-gedung pemerintahan.
Sektor perdagangan, restoran dan hotel tumbuh sebesar 5,78 persen pada tahun
2005 dan naik menjadi 7,62 persen pada tahun 2006. Sektor perdagangan
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -12
merupakan sektor yang dibentuk oleh sektor pertanian, pertambangan penggalian dan
sektor industri, di mana barang-barang yang dihasilkan oleh ketiga sektor tersebut
adalah komoditas utama dalam sektor perdagangan. Sehingga kinerja yang cukup
baik pada sektor perdagangan ini dipengaruhi kinerja ketiga sektor tersebut di atas.
Pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2006 adalah
sebesar 7,79 persen dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2000 –
2006 adalah sebesar 7,34 persen. Bergairahnya pertambangan batubara dan biji
besi turut mendorong pertumbuhan pada angkutan disamping makin lancarnya arus
transportasi dengan adanya perbaikan jalan. Hanya saja masih digunakannya ruas
jalan umum untuk kegiatan pengangkutan bahan tambang dan hasil perkebunan
dengan kapasitas muatan yang melebihi kemampuan beban jalan mengakibatkan
kerusakan jalan serta kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Adanya gairah
perekonomian yang semakin baik juga turut mengangkat pertumbuhan komunikasi
yang ditandai dengan masuknya sarana komunikasi seluler baru.
Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencatat pertumbuhan sebesar
6,50 persen pada tahun 2005 dengan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi namun
mengalami kontraksi sebesar – 2,03 pada tahun 2006. Subsektor perbankan yang
semestinya berperan sebagai sektor yang melakukan pembiayaan bagi dunia usaha
untuk kegiatan produktif, justru cenderung lebih banyak memberikan kredit yang
bersifat konsumtif. Belum pulihnya sektor riil menjadi alasan utama perubahan
tersebut untuk mencegah terjadinya kembali negatif spread. Pertumbuhan subsektor
persewaan didorong oleh banyaknya pendatang masuk yang membutuhkan tempat
tinggal.
Sektor jasa-jasa yang didalamnya terdapat jasa pemerintahan, jasa sosial
kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga,
pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan sebesar 14,36 persen namun menurun
pada tahun 2006 dengan hanya bertumbuh sebesar 4,41. Sektor jasa yang
merupakan sektor tersier sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan pada sektor-
sektor primer maupun sekunder.
2.3.1.1. PDRB
Dalam penyusunan RPJP Kabupaten Tanah Laut ini, data harga berlaku dan harga
konstan untuk PDRB diperoleh dari kompilasi buku Pendapatan Regional Kabupaten
Tanah Laut dalam beberapa tahun yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tanah
Laut.
Secara absolut nilai PDRB Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya terus mengalami
kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga
beberapa komoditas ekspor dari Tanah Laut seperti produk udang, batubara, biji besi
dan hasil industri. Selama kurun waktu 2000-2006 PDRB Kabupaten Tanah Laut atas
dasar harga berlaku tumbuh rata-rata sebesar 12,30 %. Namun kenaikan atas dasar
harga konstan tidaklah sebesar atas dasar harga berlaku. Dari angka PDRB atas
dasar harga konstan inilah dapat diketahui kenaikan riil atas PDRB harga berlaku.
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -13
Rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2000 selama kurun waktu
2000-2006 hanya sebesar 5,64 %.
Nilai PDRB harga berlaku tahun 2006 sudah mencapai 2.608 milyar; lebih tinggi
dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 yang hanya sebesar 2.373 milyar
rupiah, serta meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2004 yang
hanya sebesar 2.094 milyar rupiah. Namun kenaikan nilai PDRB atas dasar harga
konstan tidak sebesar kenaikan atas dasar harga berlaku, dimana pada tahun 2004
sebesar 1.611 milyar rupiah sedangkan tahun 2005 hanya mencapai 1,699 milyar dan
pada tahun 2006 sudah mencapai 1.804 milyar rupiah. Nilai PDRB Kabupaten Tanah
Laut tahun 2000 – 2006 ditunjukkan oleh Tabel 2.6 dan gambar 2.4.
Tabel 2.6. PDRB Kabupaten Tanah Laut 2000 – 2006
Tahun
Total PDRB (Ribuan Rupiah)
Harga Berlaku Harga Konstan 2000
2000 1.301.572.805 1.301.572.805
2001 1.472.232.844 1.355.949.532
2002 1.638.588.189 1.416.828.337
2003 1.829.576.614 1.482.328.773
2004 2.094.755.614 1.611.487.464
2005 *) 2.373.099.636 1.699.062.148
2006 **) 2.608.656.770 1.804.714.575
0
500000000
1000000000
1500000000
2000000000
2500000000
3000000000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 *) 2006 **)
ribu rupiah
tah
un
Harga Berlaku Harga Konstan 2000
Gambar 2.4. PDRB Kabupaten Tanah menurut harga berlaku dan harga konstan tahun 2000 – 2006
Meskipun terjadi perubahan besarnya persentase sektoral dibanding tahun-tahun
sebelumnya, namun data tahun 2006 menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di
Kab. Tanah laut masih didominasi oleh sektor pertanian (pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan) dengan proporsi sebesar 31,56 % dari total
PDRB. Perdagangan, hotel dan restoran menyusul di tempat kedua dengan
proporsinya sebesar 24,48 % dan kemudian sektor industri pengolahan dengan 17,24
% serta pertambangan dan penggalian sebesar 9,75 %.
) Angka Sementara **) Angka sangat sementara
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -14
Bila dilihat kedudukan masing-masing sektor sebagai mata pencaharian penduduk,
maka sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten
Tanah Laut, selanjutnya sektor perdagangan dan sektor jasa. Diprediksi bahwa
beberapa tahun yang akan dating, sektor pertanian tetap mendominasi perekonomian
Kabupaten Tanah Laut.
Lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh tenaga kerja di Kabupaten Tanah
Laut adalah sektor pertanian. Sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja yang
ada di Kabupaten ini, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai
lebih dari separuh tenaga kerja yang ada atau sekitar 54,32 persen. Sektor lainnya
yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan (16,14
persen), industri pengolahan (9,19 persen) dan pertambangan (7,80 persen).
2.3.1.2. PDRB Perkapita
PDRB perkapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap
penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan
pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB
perkapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah
ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya.
PDRB perkapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB
perkapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga pada saat sekarang
sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga. Sedangkan PDRB perkapita atas
dasar harga konstan kita dapat melihat kenaikan secara riil atas harga pada tahun
dasar. Atau dapat dikatakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dapat
mengukur tingkat produktivitas sesungguhnya.
PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanah Laut selama periode
2000-2006 tumbuh rata-rata sebesar 10,12 persen, sedangkan pertumbuhan rata-rata
PDRB atas dasar harga konstan dalam periode yang sama hanya sebesar 3,52
persen. Rincian PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut tahun 2000 – 2006 terinci
pada Tabel 2.7
Tabel 2.7. PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Laut Tahun 2000 – 2006
Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
PDRB Perkapita
Pertumbuhan (%)
PDRB Perkapita
Pertumbuhan (%)
2000 5.634.392 - 5.634.392 -
2001 6.295.414 11,73 5.798.175 2,91
2002 6.815.835 8,27 5.893.408 1,64
2003 7.332.414 7,58 5.941.947 0,82
2004 8.266.890 12,74 6.359.687 7,03
2005 * 9.331.853 12,88 6.681.303 5,05
2006** 10.008.659 7,52 6.924.156 3,64
*) Angka sementara **) Angka sangat sementara
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -15
2.3.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tingkat kemiskinan penduduk sebagai indikator dari pencapaian sasaran Millenium
Development Goals (MDGs) apabila diukur menggunakan kriteria Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) maka untuk Kabupaten Tanah Laut secara umum untuk
perkembangan dari tahun 1996 sampai tahun 2006 menunjukkan adanya trend
perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Tanah Laut
tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga berupaya
melakukan dengan pemerataan.
Bila pada tahun 1996 angka IPM Kabupaten Tanah Laut hanya 66,0; maka pada
tahun 2004 mengalami perbaikan sehingga angka IPM naik menjadi 67,7; tahun 2005
angka IPM menjadi 68,3 dan tahun 2006 angka IPM Kabupaten Tanah Laut sudah
mencapai 68,8. Capaian angka IPM Kabupaten Tanah Laut ini ternyata lebih tinggi
dibanding angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang pada tahun 2005 hanya 67,4
dan tahun 2006 hanya 67,7. Walaupun demikian, angka IPM Kabupaten Tanah Laut
masih dibawah capaian angka IPM rata-rata nasional yang sudah mencapai 69,6
pada tahun 2005 dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi 70,1.
Ilustrasi yang menggambarkan fluktuasi nilai IPM Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke
tahun selama periode tersebut dan perbandingan IPM Kabupaten Tanah Laut;
Provinsi Kalimantan Selatan dan rata-rata nasional dapat dilihat seperti pada Gambar
2.5 dan 2.6 berikut. Rincian lengkap tentang fluktuasi nilai IPM beserta nilai masing-
masing komponennya ini dapat dilihat seperti pada Lampiran.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 1999 2002 2004 2005 2006
tahun
Kesehatan
Pendidikan
Daya beli
IPM
Sumber: BPS Kalsel
Gambar 2.5. Fluktuasi nilai IPM Kabupaten Tanah Laut
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1996 1999 2002 2004 2005 2006
tahun
IPM
Tanah Laut
Kal-Sel
Indonesia
Gambar 2.6. Perbandingan nilai IPM Kab.Tanah Laut, Kal-sel dan Indonesia
2.3.1.4. Struktur Perekonomian
Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam
struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur
distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi
antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan
konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita.
Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa
yang diproduksi dan diperdagangkan.
Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan besarnya peranan
atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan
mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut. Sehingga untuk melihat
kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari
peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral
maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-
sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih
dikembangkan.
Secara umum Struktur perekonomian Kab.Tanah Laut sampai pada tahun 2005 dan
kemungkinan untuk beberapa tahun kedepan tidak mengalami perubahan yang berarti
jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hipotesis para ahli bahwa
dalam perubahan structural, sektor primer akan semakin menurun pangsanya sejalan
dengan peningkatan pangsa sektor sekunder dan tersier, tampaknya belum
sepenuhnya berlaku bagi Kabupaten Tanah Laut walaupun beberapa kebijakan sudah
mulai mengarah kepada usaha peningkatan sektor riil yang mendukung sektor
sekunder dan terseir.
Memang salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah merubah struktur ekonomi
dengan pola primer-sekunder-tersier. Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan
akumulasi modal dan investasi baik pemerintah maupun swasta, penerapan teknologi
yang sesuai kebutuhan serta SDM yang memadai. Dalam kondisi ekonomi yang
sudah bangkit setelah krisis, diperlukan perencanaan jangka panjang yang baik dan
fokus serta bertahap untuk mencapai hal tersebut seperti halnya RPJP ini.
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025
Halaman 2 -17
Dari perkembangan kontribusi sektor terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Laut,
belum terjadi pergeseran yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah pada
tahun 2005 masih tetap sektor pertanian yaitu sebesar 31,40%, dan subsektor yang
cukup dominan ada dua yaitu tanaman bahan makanan serta perikanan. Oleh karena
itu, sejauh ini struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut masih bersifat agraris.
Sektor dominan lainnya adalah sektor industri pengolahan (18,24 persen) dan
subsektor perdagangan, restoran dan hotel (24,90 persen) seperti terinci pada Tabel
2.8.
Tabel 2.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2000 – 2005 (Persen)
Sumber : Hasil Perhitungan Peta Ketinggian Kab. Tanah Laut Skala 1:100.000 Tahun 1996 Keterangan: * Data Luas Wilayah Kecamatan yang digunakan berdasarkan Perda No. 13 Th. 1994
Lampiran 4. Luas Lahan Berdasarkan Jenis Tanah dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (Ha)
No Kecamatan Jenis Tanah
Jumlah * Organosol Alluvial Latosol (PMK) Podsolik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Panyipatan - 10.830 14.330 10.080 35.240
2. J o r o n g - 24.230 26.960 34.540 85.730
3. Batu Ampar - - 9.450 30.250 39.700
4. Kintap - 13.443 18.443 40.944 72.830
5. Pelaihari 3.470 - 34.970 8.970 47.410
6. Takisung 1.027 5.527 22.546 - 29.100
7. Bati-Bati 10.614 - 5.027 2.409 18.050
8. Tambang Ulang 1.720 - 8.622 11.118 21.460
9. K u r a u 16.705 6.705 - - 23.410
Jumlah 33.536 60.735 140.348 138.311 372.930
Persentase 9,0 16,3 37,6 37,1 100,00
Sumber : Hasil Perhitungan Peta Jenis Tanah Skala 1:100.000 Tahun 1996 Keterangan: * Data Luas Wilayah Kecamatan yang digunakan berdasarkan Perda No. 13 Th. 1994
Lampiran 5. Daerah Aliran Sungai dan Debit Air Sungai (m3/dt) di Kabupaten Tanah Laut
No Nama Sungai Luas DAS (Ha) Debit (m3/dt)
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
4.
5.
Swarangan
Sabuhur
Tabanio
Maluka
Kintap
58.000
19.000
77.000
64.000
*
28
9
35
27
40
Sumber : Repprot Tahun 1996 Keterangan : * = Data Belum Tersedia
Lampiran 6. Jenis Penggunaan Lahan Tiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (Ha) Tahun 2005
Sumber : BPP Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Keterangan: ** = Data Luas Lahan berdassarkan SK Gubernur
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -4
Lampiran 7. Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanah Laut (Ha) Tahun 2004 dan 2005
No Jenis Penggunaan Lahan ** 2004 2005 + -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sawah 74.824 75.171 347 -
2. Pekarangan 23.281 23.397 116 -
3. Tegalan/Kebun 21.319 22.889 1.570 -
4. Ladang/Huma 12.103 12.103 - -
5. Padang Rumput 28.054 10.071 - 17.983
6. Rawa-Rawa 29.774 30.134 360 -
7. Tambak 3.222 3.222 - -
8. Kolam/Tabat/Empang 389 403 14 -
9. Tanah Kering Sementara Tidak Diusahakan 10.096 26.429 16.333 -
10. Hutan Rakyat 21.681 19.249 - 2.432
11. Hutan Negara 35.509 38.898 3.389 -
12. Perkebunan 52.851 56.476 3.625 -
13. Lain-Lain 50.132 44.693 - 5.439
Jumlah 363.135 363.135 - -
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Laut
Lampiran 8. Jumlah dan Persentase Penduduk Serta Ciri-Ciri Lainnya Tahun 2005
Rincian Jumlah
(1) (2)
Jumlah Penduduk 254.240
a. Laki-laki 127.440
b. Perempuan 126.800
Jumlah Rumah Tangga 67.770
Rata-rata per Rumah Tangga 3,75
Sex Ratio 100,50
Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2005 (%) 0,71
Kepadatan Penduduk per Km2 70,01
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -5
Lampiran 9. Penduduk menurut Kelompok Umur per Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2005
Kelompok Umur
Jenis Kelamin Jumlah Sex
Ratio L P L+P %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 – 4 13.384 13.888 27.272 10,73 96,37
5 – 9 12.320 11.632 23.952 9,42 105,91
10 – 14 11.872 13.704 25.576 10,06 86,63
15 – 19 12.560 9.920 22.480 8,84 126,61
20 – 24 9.736 11.488 21.224 8,35 84,75
25 – 29 11.840 14.072 25.912 10,19 84,14
30 – 34 12.144 12.408 24.552 9,66 97,87
35 – 39 11.832 9.672 21.504 8,46 122,33
40 – 44 8.440 7.896 16.336 6,43 106,89
45 – 49 7.072 5.768 12.840 5,05 122,61
50 – 54 5.184 5.224 10.408 4,09 99,23
55 – 59 2.896 3.344 6.240 2,45 86,60
60 – 64 2.936 3.856 6.792 2,67 76,14
65 + 5.224 3.928 9.152 3,60 132,99
Jumlah 127.440 126.800 254.240 100,00 100,50
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -6
Lampiran 10. Penduduk menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga per Jenis
Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2005
Hubungan Dengan Kepala
Rumahtangga
Jenis Kelamin Jumlah
L P L+P %
(1) (2) (3) (4) (5)
Kepala RT 61.304 8.440 69.744 27,43
Isteri/Suami 0 56.464 56.464 22,21
Anak 58.280 53.752 112.032 44,07
Menantu 2.248 1.344 3.592 1,41
Cucu 2.488 2.472 4.960 1,95
Orang Tua/Mertua 112 2.872 2.984 1,17
Famili Lain 3.008 1.344 4.352 1,71
Lainnya 0 112 112 0,04
Jumlah 127.440 126.800 254.240 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 11. Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan per
Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2005
Status Perkawinan
Jenis Kelamin
Jumlah Sex Ratio
L P
(1) (2) (3) (4) (5)
Belum Kawin 63.944 53.504 117.448 119.51
Kawin 61.200 61.648 122.848 99.27
Cerai Hidup 832 2.448 3.280 33.99
Cerai Mati 1.464 9.200 10.664 15.91
Jumlah 127.440 126.800 254.240 100.50
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -7
Lampiran 12. Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin menurut Umur pada Perkawinan Pertama Tahun 2005
Umur Perkawinan Pertama (Tahun)
Jumlah Persentase
(1) (2) (3)
< 15 5.032 6,87
15 - 18 41.504 56,63
19 - 24 23.136 31,57
25 + 3.624 4,94
Jumlah 73.296 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran13. Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2005
Kelompok Umur (Tahun)
Status Perkawinan Jumlah
Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
(1) (2) (3) (4) (5)
< 15 3.368 112 1.552 5.032
15 - 18 34.576 1.392 5.536 41.504
19 - 24 20.736 672 1.728 23.136
25 + 2.968 272 384 3.624
Jumlah 61.648 2.448 9.200 73.296
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -8
Lampiran 14. Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin menurut Jumlah Anak yang
Dilahirkan Hidup Tahun 2005
Jumlah Anak Lahir Hidup
Perempuan Pernah Kawin
Persentase (%)
(1) (2) (3)
0 5.744 7,84
1 17.584 23,99
2 17.344 23,66
3 12.520 17,08
4 7.672 10,47
5 5.360 7,31
> 5 7.072 9,65
Jumlah 73.296 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 15. Penduduk Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi KB Tahun 2005
Pemakaian Alat KB Perempuan
Berstatus Kawin Persentase
(%)
(1) (2) (3)
1. Tidak Pernah 13.592 22,05
2. Pernah 48.056 77,95
2.1. Sekarang Pakai 36.232 58,77
2.2. Sekarang Tdk Pakai 11.824 19,18
Jumlah 61.648 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 16. Penduduk Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Jenis
Pemakaian Alat Kontrasepsi KB Tahun 2005
Pemakaian Alat KB Perempuan
Berstatus Kawin Persentase (%)
(1) (2) (3)
MOW/Tubektomi 560 1,55
MOP/Vasektomi 248 0,68
AKDR/IUD 1.240 3,42
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -9
Suntikan KB 15.336 42,33
Susuk/Norplant/Inplant 672 1,85
Pil KB 17.816 49,17
Kondom Karet 248 0,68
Alat/Cara Tradisional 112 0,31
Jumlah 36.232 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -10
Lampiran 17. Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Partisipasi Sekolah Laki-laki Perem-puan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Tidak/Blm Pernah Sekolah 6.552 13.928 20.480
Masih Sekolah 24.888 23.888 48.776
Tidak Sekolah Lagi 82.616 75.096 157.712
Jumlah 114.056 112.912 226.968
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 18. Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
5 – 6 4.088 4.352 8.440
7 – 12 112 224 336
13 – 15 224 0 224
16 – 18 0 0 0
19 – 24 112 136 248
25 – 55 672 5.176 5.848
> 55 1.344 4.040 5.384
Jumlah 6.552 13.928 20.480
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -11
Lampiran 19. Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Masih Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Jenjang Pendidikan Laki-laki Perem-puan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
SD / MI 15.752 16.032 31.784
SLTP /Sederajat 5.744 4.976 10.720
SMU/Sederajat 2.920 2.272 5.192
Pendidikan Tinggi (D-I/D-II/D-III/D-IV dan S1/S2/S3)
472 608 1.080
Jumlah 24.888 23.888 48.776
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 20. Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Tdk/Blm Tamat SD/MI 21.528 23.456 44.984
SD / MI 31.656 28.864 60.520
SLTP /Sederajat 14.072 10.792 24.864
SMU/Sederajat 6.376 7.016 13.392
SM Kejuruan 6.392 2.856 9.248
Pendidikan Tinggi (D-I/D-II/D-III/D-IV dan S1/S2/S3)
2.592 2.112 4.704
Jumlah 82.616 75.096 157.712
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -12
Lampiran 21. Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Kemampuan Membaca dan Menulis
Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Huruf Latin 103.680 94.640 198.320
Huruf Lainnya 0 136 136
Huruf Latin dan Huruf Lainnya
2.144 2.392 4.536
Tidak Dapat 8.232 15.744 23.976
Jumlah 114.056 112.912 226.968
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 22. Penduduk menurut Keluhan Kesehatan yang Dialami dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Keluhan Kesehatan Laki-laki Perem-puan
Jumlah
(1) (2) (3) (4)
1. Ada Keluhan 42.912 42.832 85.744
Panas 15.296 14.448 29.744
Batuk 20.760 19.224 39.984
Pilek 19.184 17.624 36.808
Asma/Napas Sesak/Cepat 3.776 2.152 5.928
Diare 1.280 1.392 2.672
Sakit Kepala Berulang 4.080 7.936 12.016
Sakit Gigi 4.752 2.688 7.440
Lainya 12.992 16.648 29.640
2. Tidak Ada Keluhan 84.528 83.968 168.496
Jumlah 127.440 126.800 254.240
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 23. Penduduk menurut Pelayanan Kesehatan dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Pelayanan Kesehatan Laki-laki Perem-puan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
13.968 13.488 27.456
RS Pemerintah 1.080 496 1.576
RS Swasta 136 112 248
Praktek Dokter 3.080 2.520 5.600
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -13
Puskesmas/Pustu 6.480 6.184 12.664
Praktek Tenaga Kesehatan 4.224 5.856 10.080
Praktek Batra 0 112 112
Dukun Bersalin 224 224 448
Lainnya 1.256 2.240 3.496
Tidak Mendapat Pelayanan Kesehatan
28.944 29.344 58.288
Tidak Ada Keluhan 84.528 83.968 168.496
Jumlah 127.440 126.800 254.240
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -14
Lampiran 24. Penduduk yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Obat Yang
Digunakan dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Jenis Obat Yang Digunakan
Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Mengobati Sendiri 33.456 32.856 66.312
Obat Modern 30.384 30.168 60.552
Obat Tradisional 13.848 14.472 28.320
L a i n n y a 8.000 7.504 15.504
Tidak Mengobati Sendiri 9.456 9.976 19.432
Jumlah 42.912 42.832 85.744
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 25. Penduduk Usia 0 - 59 Bulan menurut Penolong Kelahiran Pertama dan
Jenis Kelamin Tahun 2005
Penolong Kelahiran Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Dokter 1.152 1.056 2.208
Bidan 8.152 7.744 15.896
Paramedis Lain 112 0 112
Dukun 3.744 4.864 8.608
Famili/Keluarga 224 112 336
Lainnya 0 112 112
Jumlah 13.384 13.888 27.272
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 26. Penduduk Usia 0 – 59 Bulan menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Penolong Kelahiran Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Dokter 1.176 968 2.144
Bidan 8.128 9.088 17.216
Paramedis Lain 112 0 112
Dukun 3.968 3.720 7.688
Famili/Keluarga 0 112 112
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -15
Lainnya 0 0 0
Jumlah 13.384 13.888 27.272
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 27. Penduduk Usia 0 - 59 Bulan yang Diberi Air Susu Ibu (ASI) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Kelompok Umur ( Bulan)
Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
0 224 0 224
1 - 5 472 808 1.280
6 - 11 1.256 1.616 2.872
12 - 23 2.200 2.112 4.312
24 - 35 2.536 2.712 5.248
36 - 59 6.000 6.504 12.504
Jumlah 12.688 13.752 26.440
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 28. Penduduk Usia 0 - 59 Bulan menurut Lamanya Diberi ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2005
Lamanya Pemberian ASI
(bulan) Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4)
0 – 5 2.088 1.328 3.416
6 – 11 1.816 2.152 3.968
12 – 23 4.176 6.664 10.840
24 – 35 4.024 3.160 7.184
36+ 584 448 1.032
Jumlah 12.688 13.752 26.440
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 29. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Terbanyak yang Dilakukan Seminggu yang Lalu Tahun 2005
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -16
Kegiatan Jumlah Persentase
(1) (2) (3)
Bekerja 122.519 69,79
Mencari Kerja 7.637 4,35
Sekolah 10.033 5,72
Mengurus Rumah Tangga 29.140 16,60
Lainnya 6.221 3,54
Jumlah 175.550 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -17
Lampiran 30. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang
Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2005
Tingkat Pendidikan Jumlah Persen-tase
(1) (2) (3)
SD Kebawah 83.414 68,08
SLTP/Sederajat 17.280 14,10
SLTA/Sederajat 17.612 14,37
D I/II 1.589 1,30
D III 1.117 0,91
S1+ 1.508 1,23
Jumlah 122.519 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
Lampiran 31. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2005
Lapangan Usaha Jumlah Persen-
tase
(1) (2) (3)
Pertanian 66.558 54,32
Pertambangan 9.559 7,80
Industri Pengolahan 11.261 9,19
Listrik, Gas & Air 1.664 1,36
Bangunan/Konstruksi 2.428 1,98
Perdagangan, Rumah Makan & Hotel 19.769 16,14
Angkutan, Pergudangan & Komunikasi 5.049 4,12
Lembaga Keuangan 284 0,23
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan 5.948 4,85
Jumlah 122.519 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
Lampiran 32. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2005
Status Pekerjaan Utama Jumlah Persen-tase
(1) (2) (3)
Berusaha sendiri 28.644 23.38
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 24.498 20.00
Berusaha dibantu buruh tetap 5.194 4.24
Buruh/Karyawan 30.494 24.89
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -18
Pekerja bebas di pertanian 5.213 4.26
Pekerja bebas di Non Pertanian 8.995 7.34
Pekerja tidak dibayar 19.480 15.90
Jumlah 122.519 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
Lampiran 33. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2005
Jenis Pekerjaan Jumlah Persen-tase
(1) (2) (3)
Tenaga Profesional 5.891 4,81
Tenaga Kepemimpinan 376 0,31
Tenaga Tata Usaha 2.121 1,73
Tenaga Usaha Penjualan 17.681 14,43
Tenaga Usaha Jasa 5.400 4,41
Tenaga Usaha Pertanian 57.097 46,60
Tenaga Produksi & Operator 31.506 25,72
Pekerja Kasar & Lainnya 2.448 2,00
Jumlah 122.519 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -19
Lampiran 34. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang
Bekerja menurut Jam Kerja Seminggu yang Lalu Tahun 2005
Jam Kerja Jumlah Persentase
(1) (2) (3)
< 35 53.591 43,74
35-49 47.671 38,91
+50 21.257 17,35
Jumlah 122.519 100,00
Sumber : Sakernas 2005 (diolah)
Lampiran 35. Banyaknya Rumah Tangga menurut Status Rumah Yang Ditempati Tahun 2005
Status Rumah Banyaknya
RumahTangga Persentase
( % )
(1) (2) (3)
Milik Sendiri 57.671 85,10
Kontrak 894 1,32
Sewa 2.770 4,09
Bebas Sewa 1.112 1,64
Dinas 2.510 3,70
Milik Orang Tua/Famili 2.595 3,83
Lainnya 218 0,32
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -20
Lampiran 36. Banyaknya Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tahun 2005
Luas Lantai ( M2 )
Banyaknya RumahTangga
Persentase ( % )
(1) (2) (3)
< 21 2.617 3,86
21 – 35 13.431 19,82
36 – 44 11.447 16,89
45 – 70 23.419 34,56
> 70 16.856 24,87
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 37. Banyaknya Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Tahun 2005
Sumber Air Minum Banyaknya
RumahTangga Persentase
( % )
(1) (2) (3)
Air Dlm Kemasan 2.641 3,90
Leding 5.212 7,69
Pompa 916 1,35
Sumur Terlindung 15.502 22,87
Sumur Tak Terlindung 39.661 58,52
Mata Air Terlindung 349 0,51
Mata Air Tak Terlindung 872 1,29
Air Sungai 2.377 3,51
Air Hujan 131 0,19
Lainnya 109 0,16
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 38. Banyaknya Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Dan Jarak ke Tempat Penampungan Tinja Tahun 2005
Sumber Air Minum
Jarak ke Penampungan Tinja (Meter) Jumlah
10 > 10 TT
(1) (2) (3) (4) (5)
Pompa 0 916 0 916
Sumur Terlindung 4.361 10.661 480 15.502
Sumur Tak Terlindung
6.040 23.504 10.117 39.661
Mata Air Terlindung
240 109 0 349
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -21
Mata Air Tak Terlindung
0 0 872 872
Jumlah 10.641 35.190 11.469 57.300
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 39. Banyaknya Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tahun 2005
Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Banyaknya Rumahtangga
Persentase ( % )
(1) (2) (3)
Sendiri 45.224 66,73
Bersama 13.934 20,56
Umum 1.243 1,83
Tidak Ada 7.369 10,87
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 40. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Rumah Tahun 2005
Kepemilikan Telepon Rumah
Banyaknya Rumahtangga
Persentase ( % )
(1) (2) (3)
Memiliki 2,269 3.35
Tidak Memiliki 65,501 96.65
Jumlah 67,770 100.00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 41. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Yang Telepon Selular (HP) Beserta Jumlah Nomor Yang Digunakan Tahun 2005
Kepemilikan Telepon Selular (HP)
Banyaknya Rumahtangga
Persentase
( % )
(1) (2) (3)
Memiliki 14,330 21.15
1 Nomor 10,098 14.90
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -22
2 Nomor 3,883 5.73
3 Nomor 240 0.35
> 3 Nomor 109 0.16
Tidak Memiliki 53,440 78.85
Jumlah 67,770 100.00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -23
Lampiran 42 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki JPK
MM/KS/JPK Gakin/Kartu Miskin/Surat Miskin Beserta Penggunaannya Tahun 2005
Kepemilikan Kartu Sehat Jumlah Persentase
(1) (2) (3)
Memiliki 3.750 5,53
Rawat Jalan/Inap 458 12,21
Melahirkan/Periksa Kehamilan 240 6,40
Keperluan KB 240 6,40
Tidak Memiliki 64.020 94,47
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
Lampiran 43. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Yang Membeli Beras Murah menurut banyaknya beras yang dibeli selama bulan Oktober 2004 sampai dengan Januari 2005
Frekuensi Bantuan Jumlah Rumah
Tangga Persentase
(1) (2) (3)
Membeli Raskin 19.926 29,40
< 10 kg 5.821 29,21
10 kg – 30 kg 13.887 69,69
> 30 kg 218 1,09
Tidak Membeli Raskin 47.844 70,60
Jumlah 67.770 100,00
Sumber : Susenas 2005 (diolah)
RPJP Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
Halaman :i -24
Lampiran 45. Banyaknya Rumah Tangga Yang ARTnya Menerima Beasiswa Pada Tahun Ajaran 2004/2005 menurut Sumber Beasiswa