4. IKK Kabupaten Pakpak Bharat 2011

WEJANGAN STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan

pembangunan tanpa dukungan data statistik.

2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya, adalah data

yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan

benar.

3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang

dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologinya

sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.

4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip

bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan,

tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS

tidak melakukan kebohongan.

Copyright © BPS Kabupaten Pakpak Bharat

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ISSN : - Nomor Publikasi : 12.164.12.01 1276.05.0412740.04.05 Katalog BPS : 7102012.1216 Ukuran Buku : 28 cm x 21 cm Jumlah Halaman : v + 37 halaman Naskah: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Statistik Distribusi Gambar Kulit: BPS Kabupaten Pakpak Bharat Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat Kerjasama Dengan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pakpak Bharat Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

I n d e k s K e m a h a l a n K o n s t r u k s i K a b u p a t e n P a k p a k B h a r a t | 2011

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | i

KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2011 merupakan salah satu variabel yang

digunakan dalam penghitungan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2012 setiap

kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pakpak Bharat.

Kebutuhan akan data yang akurat, objektif tanpa rekayasa, serta terkini dewasa ini

semakin diminati dan ditunggu-tunggu, tidak terbatas hanya pada instansi pemerintah dan

pengambil kebijakan, namun telah merambah hingga pada masyarakat luas. Publikasi Indeks

Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 berguna memberikan data yang

akurat dimaksud, khususnya untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kemahalan

konstruksi yang dibedakan menjadi 3 kelompok jenis bangunan, yaitu: (1) bangunan tempat

tinggal dan bukan tempat tinggal; (2) jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan (3) bangunan

lainnya.

Informasi di atas tentunya sangat dibutuhkan secara berkesinambungan, baik

pemerintah, peneliti, maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten

Pakpak Bharat bekerjasama dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat untuk menyusun publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat ini

setiap tahun.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

hal penyediaan data dan penyusunan publikasi ini. Kami berharap kritik dan saran guna

perbaikan publikasi di masa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi

konsumen data.

Salak, Juli 2012 Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pakpak Bharat Kepala,

Dra. Minda Flora Ginting, M.M NIP 19690112 199401 2 001

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Plt. Kepala,

Sahat Bancin NIP 19560803 197803 1 002


Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | ii

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

Daftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Pengertian dan Definisi 3

1.3. Metode Penghitungan 4

BAB II PEMBAHASAN 12

2.1. Gambaran Umum 12

2.2

2.3

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat

Tahun 2011

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2011

15

20


Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB ...................................................... 13

Tabel 2.2 Perbandingan Antara IKK 2003 – IKK 2011..……………... 14

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan Kota Samarinda (kota acuan) Tahun 2010 dan 2011 .................... 15

Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2010 dan 2011 ................................... 18

Tabel 2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia Tahun 2011................................................................................. 21


Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | iv

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan Kota Samarinda Tahun 2010-2011 ……....………......................

16

Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan Tahun 2010-2011 …….. 20

Grafik 2.3 IKK Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2010-2011....................................................................... 22


Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan

sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2011 ….…………………

Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK 2009 …………….

Kuesioner Diagram Timbang yang Digunakan ………………………

24

30

37

BAB I PENDAHULUAN


Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat | 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang adil dan merata perlu dilakukan di seluruh daerah di

Indonesia hingga mencakup secara nasional. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan

oleh pemerintah sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah serta melakukan pembangunan secara adil dan merata. Dengan demikian tujuan

pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diharapkan dapat tercapai

secara efektif dan efisien. Kebijakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tanggal 1

Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Penyelenggaran

pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan data hingga level/tingkat

kabupaten/kota sebagai indikator pembangunan.

Selain mendorong percepatan pembangunan daerah, kebijakan Otonomi Daerah juga

diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan

utamanya adalah sebagai pemerataan keuangan antar daerah. Dengan kata lain, kebijakan

Otonomi Daerah dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal dan

terbelakang, baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari

pemanfaatan sumber daya alamnya. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah

tersebut, kepala daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah

sendiri dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan

kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan

pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks

Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks

Pembangunan Manusia.



DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan

fiskal (fiscal gap) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang

valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan

merata.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di daerah perlu didukung dengan

penyediaan statistik yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan harus memenuhi

kriteria: a) mempunyai kredibilitas tinggi; b) mutakhir; dan c) mempunyai validitas dan

akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU di suatu kabupaten/kota

adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota yang merupakan pendekatan

terhadap keadaan geografis suatu wilayah. IKK pertama kali dihitung Badan Pusat Statistik

(BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian

dilanjutkan hingga sekarang.

1.2 Pengertian dan Definisi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) adalah cerminan dari suatu nilai

bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan

per satuan luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK dihasilkan melalui pendekatan

terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang

mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota atau provinsi adalah angka indeks yang

menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK

kabupaten/kota atau provinsi acuan untuk periode waktu tertentu.

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan

perbandingan harga bahan bangunan/konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang

sama. Dengan demikian, penghitungan IKK harus dilakukan secara comparable dan

representative. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 3

(tiga) jenis kelompok bangunan. Untuk keperluan DAU yang digunakan adalah IKK umum

yang merupakan angka tertimbang dari ketiga kelompok jenis bangunan tersebut.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu



indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode

waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti IHPB atau IHK, dimana

indeks periodikal merupakan angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di

suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar. Sejak tahun 2005 dalam

penyajian IKK diperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga

periode dasar yaitu Februari 2004 (sesuai dasar penghitungan IKK 2004).

1.3 Metode Penghitungan

Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi hingga tahun 2009 disajikan

dengan menggunakan IKK rata-rata nasional sama dengan 100 yang kemudian dikalikan

dengan suatu bilangan/inflator sehingga diperoleh angka provinsi dan kabupaten/kota.

Namun sejak tahun 2010, penghitungan IKK disajikan dengan model yang berbeda yaitu

dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam

provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau

provinsi acuan.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi kalimantan Timur yang memiliki

angka IKK sebesar 100.08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK 491

kabupaten/kota sama dengan 100, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dipilih

sebagai kota acuan penghitungan IKK pada tahun 2010. Hal ini pun akan diikuti pada tahun-

tahun berikutnya, dimana Kota Samarinda sebagai kota acuan pada penghitungan IKK,

termasuk pada penghitungan IKK tahun 2011.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam

menghitung IKK adalah memberikan flexibilitas dalam penghitungan IKK apabila terjadi

penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya, sebagaimana literatur

tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

Dalam melakukan penghitungan IKK dibutuhkan data/komponen penunjang, seperti

paket komoditas, diagram timbang, dan data harga-harga jenis bahan bangunan yang menjadi

paket komoditas penghitungan IKK. Adapun metodologi penghitungan Indeks Kemahalan

Konstruksi yang akan dipaparkan dalam publikasi ini antara lain mencakup:



1. Paket Komoditas IKK

Pengertian paket komoditas IKK dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket yang

terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun

satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2011, diasumsikan jumlah

bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 22, terdiri

dari 18 jenis bahan bangunan dan 4 sewa alat berat.

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2011 terdiri dari 18 jenis

barang dan 4 sewa alat berat yang dipilih dari 60 jenis barang dan 4 sewa alat berat yang

terdapat dalam daftar HPB-K. Adapun jenis barang dan sewa alat berat tersebut yaitu: pasir,

batu pondasi, batu bata, batu split, semen abu-abu, pipa PVC, seng plat, seng gelombang,

paku, besi beton, keramik polos, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok putih, cat

kayu/besi, kaca polos bening, aspal, excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas),

dan dump truck. Ke-18 jenis barang dan 4 sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai

nilai atau andil cukup besar dan data harga barang-barang tersebut comparable atau

mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2. Diagram Timbang IKK

Penghitungan IKK kabupaten/kota tahun 2011 ini menggunakan dua jenis penimbang,

yakni diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum.

Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan

bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per

satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis bangunan.

Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan

Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;

c. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut:



a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kegiatan konstruksi yang

termasuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate,

rumah susun, dan perumahan dinas.

2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran,

industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan

bangunan monumental.

b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, kegiatan

konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah:

1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan,

landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-

rambu lalu lintas.

2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan

kereta.

3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/

pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

c. Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk pertanian, instalasi

listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya, diantaranya:

1. Pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan

kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa,

instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya

termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

2. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi

tegangan tinggi.

3. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan

navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.

4. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi

sinyal dan telekomunikasi kereta api.

5. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf,

konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan

stasiun bumi kecil/stasiun satelit.



6. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase pada

gedung.

7. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan

pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

8. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan

pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

9. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta

api, dan instalasi listrik lapangan udara.

10. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

11. Bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir,

dan sarana lingkungan pemukiman).

Pada tahun-tahun sebelumnya, penghitungan IKK seluruh kabupaten/kota dan provinsi

menggunakan 5 (lima) kelompok jenis bangunan, yang antara lain:

a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;

b. Prasarana untuk pertanian;

c. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;

d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;

e. Bangunan lainnya.

Namun, sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 penghitungan IKK hanya menggunakan 3

(tiga) kelompok jenis bangunan. Kelompok jenis bangunan yang tidak diikutsertakan adalah

bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, serta kelompok jenis

bangunan sarana pertanian yang digabung dengan kelompok jenis bangunan lainnya.

Perubahan pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar

kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/comparable. Kelompok

jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi tidak diikutsertakan,

dikarenakan kualitas barang-barang dalam kelompok jenis bangunan tersebut sangat

beragam antar kabupaten/kota. Sedangkan kelompok jenis bangunan sarana pertanian, tidak

relevan lagi digunakan untuk daerah perkotaan.

Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok jenis

bangunan dapat berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan

tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.



Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing

kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang

umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja

pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2011

digunakan data Realisasi APBD tahun 2010. Cara penyusunan diagram timbang umum IKK

sama dengan cara penyusunan diagram timbang IHPB bahan bangunan/konstruksi umum

yang intinya adalah memilih pengeluaran untuk pembangunan fisik dan dikelompokkan ke

dalam 5 (lima) kelompok jenis bangunan.

3. Harga Jenis Bahan Bangunan/Sewa Alat dan Jasa

Data harga yang digunakan untuk penghitungan IKK Tahun 2011 adalah harga bulan

Mei 2011. Data harga tersebut dikumpulkan melalui survei serentak paket komoditas IKK

yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Survei harga dilakukan pada tanggal 9-13 Mei 2011 setidaknya pada 3 (tiga) pedagang besar

barang/jasa konstruksi yang dianggap mewakili tingkat harga di pasaran.

Pada kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi sampel survei ini adalah UD Boymen,

UD Tumangger, dan UD Tobing. Responden yang dipilih dalam survei IKK di Kabupaten

Pakpak Bharat sebanyak 3 (tiga) panglong ini dianggap telah mewakili kondisi harga pasar

bahan konstruksi di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, dikumpulkan pula data sewa alat

berat dan jasa dari kontraktor ataupun dari instansi terkait yang menyediakan jasa sewa alat

berat konstruksi. Responden untuk data ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pakpak Bharat.



4. Rumus Penghitungan IKK

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

(TKKkj)

Untuk mendapatkan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) menurut

kelompok jenis bangunan kabupaten/kota adalah mengalikan bobot dengan harga masing-

masing bahan bangunan tersebut. Agar memperjelas penghitungan TKK kabupaten/kota

seperti yang telah diuraikan di atas, berikut ini disajikan dalam bentuk notasi matematis.

∑=

=m

iijikj QPTKK

1.

dimana:

i : Jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

TKKkj : Tingkat kemahalan harga bahan bagunan/konstruksi kelompok jenis

bangunan j kabupaten/kota k

Pi : Harga jenis barang/bahan bangunan i

Qij : Kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke- j

: Diagram timbang kelompok jenis bangunan

b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional

(TKKnj)

dimana:

k : Kabupaten/kota

TKKnj : Tingkat kemahalan Konstruksi nasional n untuk kelompok jenis bangunan

ke-j

N : Jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia



c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

(IKKkj)

100xTKK

TKKIKKnj

kjkj =

dimana:

IKKkj : Indeks kemahalan konstruksi kelompok jenis bangunan j kabupaten/kota k.

d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKKku)

dimana:

IKKku : Indeks kemahalan konstruksi umum u kabupaten/kota k

Qj : Diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

BAB II PEMBAHASAN



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penghitungan IKK mutlak

dilakukan karena IKK digunakan sebagai salah satu komponen/penimbang dalam penetapan

Dana Alokasi Umum (DAU) tiap-tiap kabupaten/kota. Penghitungan IKK telah

mempertimbangkan variasi harga-harga barang/jasa konstruksi yang beragam berdasarkan

keadaan dan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah. Azas kesenjangan fiskal (fiscal gap)

yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini

sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Demi pembagian

DAU yang adil dan merata berdasarkan tingkat kesulitan letak geografis suatu wilayah tersebut,

maka IKK hadir sebagai indeks spasial yang mutlak diperlukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga akhir 2008, Badan Pusat Statistik masih melakukan

penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk seluruh kabupaten/kota di

Indonesia. IHPB ini sendiri dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berfungsi

sebagai angka indeks yang dapat digunakan sebagai eskalasi (pertambahan dalam

kuantitas/volum/jumlah) nilai proyek konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dapat

didefinisikan sebagai angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada

tingkat harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di

suatu negara/daerah. IHPB termasuk dalam indeks periodikal sama seperti indeks harga

konsumen (IHK), yakni angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi

pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

Dalam perkembangannya, IHPB tidak lagi menjadi angka indeks yang wajib dihitung oleh

seluruh kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan oleh ketersediaan proyek berskala besar dan

nasional yang tidak sama/berbeda-beda dari seluruh kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota

dengan nilai pembangunan dan kontrak yang besar tentunya memerlukan angka indeks ini

sebagai acuan eskalasi nilai proyek yang harus diperhitungkan dan diprediksi. Atas dasar

cakupan yang besar (42 jenis barang dan 4 sewa alat berat pada tahun 2008) menjadikan IHPB

tidak lagi mutlak dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Berikut ditampilkan perbedaan IKK dan

IHPB:



Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB

No IKK (Spatial Index) No IHPB (Periodical Index)

1 Membandingkan harga untuk lokasi

berbeda pada waktu yang sama

1 Membandingkan harga untuk

lokasi yang sama pada waktu yang

berbeda

2 Reference/dasar: rata-rata nasional 2 Reference/dasar: tahun dasar

3 Perbandingan harga antar wilayah 3 Perubahan harga antar waktu

4 Perbedaan struktur harga relatif besar 4 Perubahan struktur harga relatif

kecil

5 Comparability dan representative

sulit diperoleh

5 Comparability dan representative

mudah diperoleh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKK memberikan solusi atas perbedaan tingkat

harga pada berbagai lokasi dalam waktu yang sama, sehingga nilai IKK seluruh

kabupaten/kota telah memperhitungkan tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah

pada saat yang bersamaan, walaupun keterbandingan dan keterwakilan komoditas barang sulit

diperoleh. Hal ini disebabkan karena komoditas suatu barang di suatu daerah dengan kualitas

dan kuantitas tertentu memang belum tentu dimiliki oleh daerah lain dengan kualitas dan

kuantitas yang sama. Pada penghitungan IKK tahun 2011 untuk komoditas yang tidak ada di

suatu daerah, tidak boleh membuat rujukan harga kabupaten/kota tetangga yang bersebelahan

sebagai acuan harga barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan

memperhitungkan ongkos/biaya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang

tersebut. Jadi yang menjadi acuan harga adalah semua komoditas yang ada beredar dan

dijumpai di pasaran di suatu kabupaten/kota.

Tabel 2.2 berikut menyajikan perbandingan ruang lingkup, paket komoditas, serta

kelompok jenis bangunan (diagram timbang) yang digunakan dalam penghitungan IKK dari

tahun ke tahun (2003 – 2011).



Tabel 2.2 Perbandingan Antara IKK 2003 – IKK 2011

No. KETERANGAN Tahun

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.

Ruang Lingkup:

Jumlah

Kabupaten/Kota 370 370 440 440 456 457 477 491 491

Jumlah Provinsi 30 32 33 33 33 33 33 33 33

2.

Paket Komoditas:

(jumlah barang dan 22 26 21 22 22 22 21 21 22

sewa alat berat)

3. Kelompok jenis

bangunan 5 5 3 3 3 3 3 3 3

Dari tabel di atas dapat dilihat trend perkembangan jumlah kabupaten/kota dan provinsi

di Indonesia dari tahun ke tahun yang tentunya juga disertai dengan penghitungan IKK untuk

tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi. Tahun 2011 ruang lingkup penghitungan IKK

mencakup 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi.

Penghitungan IKK pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2002, yakni

untuk memperoleh besaran angka IKK tahun 2003 dari 370 kabupaten/kota dan 30 provinsi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, paket komoditas barang dan sewa alat berat juga

mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jumlah paket komoditas barang

dan sewa alat berat terbanyak yang dikumpulkan adalah pada tahun 2004, yakni sebanyak 26

jenis barang dan sewa alat berat. Sedangkan untuk kelompok jenis bangunan (diagram

timbang) dari tahun 2005 hingga tahun 2011 konstan sebanyak 3 (tiga) jenis kelompok

bangunan. Hanya tahun 2003 dan 2004 saja kelompok jenis bangunan yang digunakan sebagai

diagram timbang sebanyak 5 (lima) kelompok/jenis.



2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011

Terjadinya perubahan model penyajian IKK pada tahun 2010, menyebabkan IKK yang

disajikan mulai tahun 2010 tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan IKK

yang disajikan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sehingga untuk pembahasan pada bab ini hanya membahas IKK untuk Kabupaten Pakpak

Bharat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dan juga IKK Kota Samarinda sebagai kota

acuan untuk tahun 2010 dan 2011.

Hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pakpak Bharat,

Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Samarinda sebagai kota acuan dapat dilihat melalui tabel

berikut ini:

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Pakpak Bharat,

Sumatera Utara, dan Kota Samarinda (kota acuan) Tahun 2010 dan 2011

Kabupaten / Provinsi Indeks Umum

2010 2011

Pakpak Bharat 87.94 89.82

Sumatera Utara 86.20 87.59

Kota Samarinda (kota acuan) 100.08 103.57

IKK umum Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Samarinda

sebagai kota acuan sebagaimana yang telah disajikan pada tabel diatas menunjukkan besaran

IKK umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011 adalah sebesar 89.82, lebih tinggi dari IKK

umum Provinsi Sumatera Utara (87.59) dengan selisih 2.23 dan lebih rendah dari IKK Kota

Samarinda sebagai kota acuan (103.57) dengan selisih 13.75 persen.

Dari tahun 2010 ke tahun 2011, IKK umum Kabupaten Pakpak Bharat mengalami

peningkatan. Peningkatan ini dapat diintepretasikan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan

harga barang-barang konstruksi selama kurun waktu 2010-2011 di Kabupaten Pakpak Bharat.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pakpak Bharat di tahun 2011 masih lebih

tinggi dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan

selisih sebesar 2,23 mungkin disebabkan beberapa hal, diantaranya:



1. Letak geografis Kabupaten Pakpak Bharat relatif jauh dalam jalur distribusi barangbarang

konstruksi,

2. Sebagai Daerah yang baru dimekarkan, keberadaan supplier yang mampu menyediakan

barang-barang untuk kebutuhan konstruksi masih sangat terbatas di Kabupaten Pakpak

Bharat, dan

3. Pemakaian barang-barang konstruksi yang berasal dari luar Kabupaten Pakpak Bharat masih

lebih besar bila dibandingkan dengan komoditas yang berasal dan dihasilkan di kabupaten

ini. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang yang saling

melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan

sebagainya hingga ke penggunaan peralatan berat. Diantara barang-barang konstruksi

tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Kabupaten Pakpak sendiri tanpa harus

didatangkan dari luar kabupaten, seperti pasir, batu dan kayu. Harga komoditas lokal

tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi

Sumatera Utara, namun karena share pemakaiannya dalam bangunan konstruksi relatif

kecil, pengaruhnya terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi juga tidak terlalu besar. Yang

artinya pembentukan tingkat kemahalan konstruksi lebih didominasi oleh barang-barang

konstruksi yang didatangkan dari luar Kabupaten Pakpak Bharat.

Berikut disajikan besaran IKK umum Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera

Utara, dan Kota Samarinda sebagai kota acuan tahun 2010-2011 dalam visualisasi diagram

batang:

Grafik 2.1 IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dan Kota Samarinda Tahun 2010-2011

75

80

85

90

95

100

105

2010 2011

088090

086 088

100103,57

Pakpak Bharat

Sumatera Utara

Samarinda



Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, terlihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2011 IKK

umum Kabupaten Pakpak Bharat selalu lebih rendah dari pada Kota Samarinda yang adalah

kota acuan IKK dengan selisih masing-masing tahun sebesar 12.14 dan 13.75. Hal ini

diinterpretasikan bahwa untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Kabupaten

Pakpak Bharat masih lebih murah dibandingkan dengan membangun satu unit bangunan di

Kota Samarinda. Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010, membangun satu

unit bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat 1.13 kali lebih murah dibandingkan di Kota

Samarinda. Sedangkan pada tahun 2011, membangun satu unit bangunan di Kabupaten Pakpak

Bharat 1.15 kali lebih murah dibandingkan di Kota Samarinda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

faktor letak geografis Kota Samarinda yang sangat sulit, karena semakin sulit kondisi geografis

suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat harganya.

IKK umum tertinggi pada tahun 2011 di Provinsi Sumatera Utara, dimiliki oleh

Kabupaten Nias Selatan yakni sebesar 112.96, dan terendah di Kabupaten Langkat yakni

sebesar 84.46 dengan range sebesar 28.5. Hal ini menggambarkan tingkat kemahalan harga

bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit

bangunan per satuan luas di Kabupaten Nias Selatan 1.34 kali lebih mahal jika dibandingkan

dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Langkat.

Penyebab IKK Kabupaten Langkat lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi

Sumatera Utara karena kabupaten ini merupakan sentra produksi bahan-bahan kelompok

bangunan, sehingga tingkat harga di kabupaten ini jauh lebih rendah, hal ini didukung oleh

kondisi geografisnya yang baik sehingga memungkinkan jangkauan transportasi ke manapun,

sedangkan kabupaten Nias Selatan dari sisi kondisi geografis kurang mendukung kelancaran

akses terhadap penyediaan bahan-bahan kelompok bangunan secara umum, meskipun untuk

komoditas tertentu kabupaten ini memproduksi sendiri. Berikut disajikan besaran IKK

kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berikut peringkatnya dalam provinsi:



Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi

Tahun 2010 dan 2011

Kabupaten/Kota 2010 2011

Indeks Umum

Ranking Dalam Provinsi

Indeks Umum

Rangking Dalam Provinsi

1 Nias 98.90 4 96.05 4 2 Mandailing Natal 86.58 16 88.76 17 3 Tapanuli Selatan 87.75 12 93.95 6 4 Tapanuli Tengah 85.05 23 88.39 18 5 Tapanuli Utara 85.79 20 88.29 19 6 Toba Samosir 88.37 9 94.53 5 7 Labuhan Batu 86.87 15 92.88 10 8 Asahan 83.84 27 87.31 23 9 Simalungun 83.33 29 86.11 29 10 Dairi 85.62 21 87.28 24 11 Karo 85.46 22 87.16 26 12 Deli Serdang 81.05 33 85.27 32 13 Langkat 81.70 31 84.46 33 14 Nias Selatan 109.54 1 112.96 1 15 Humbang Hasundutan 84.46 24 88.12 20 16 Pakpak Bharat 87.94 10 89.82 15 17 Samosir 89.17 6 93.02 9 18 Serdang Bedagai 82.76 30 85.29 31 19 Batu Bara 85.88 19 87.77 22 20 Padang Lawas Utara 87.62 13 92.10 12 21 Padang Lawas 87.81 11 93.18 8 22 Labuhan Batu Utara 87.28 14 92.86 11 23 Labuhan Batu Selatan 86.36 17 91.93 13 71 Sibolga 88.97 8 93.20 7 72 Tanjung Balai 86.33 18 87.99 21 73 Pematang Siantar 84.20 25 86.51 27 74 Tebing Tinggi 83.46 28 85.77 30 75 Medan 84.14 26 87.27 25 76 Binjai 81.43 32 86.29 28 77 Padang Sidempuan 89.16 7 88.91 16 99 Nias Utara 105.28 2 103.07 2 99 Nias Barat 104.31 3 101.86 3 99 Gunung Sitoli 89.51 5 91.71 14



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Nias Selatan, Nias

Utara, dan Nias Barat merupakan 3 (tiga) kabupaten yang memiliki indeks terbesar masing-

masing 112.96, 103.07 dan 101.86. Kabupaten Langkat, Kota Deli Serdang, dan Kabupaten

Serdang Bedagai adalah 3 (tiga) kabupaten/kota dengan nilai indeks terendah, masing-masing

84.46, 85.27, dan 85.29. Sedangkan Pakpak Bharat pada tahun 2011 menempati peringkat ke-

15 (lima belas) dengan besaran indeks 89.82, meningkat dari tahun 2010 yaitu dengan indeks

87.94 dan peringkat ke-10 (sepuluh).

Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit

bangunan per satuan luas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka

membangun di Kabupaten Pakpak Bharat menduduki peringkat termahal ke-15 (lima belas).

Semakin rendah peringkat IKK suatu kabupaten (semakin mendekati angka 1), maka semakin

mahal biaya yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di

kabupaten tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Dairi dan Humbang Hasundutan, nilai IKK

Kabupaten Pakpak Bharat jauh lebih besar dari nilai IKK kedua kabupaten tetangga tersebut,

dengan selisih masing masing 2.54 dan 1.7. Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa tingkat

kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk

membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Pakpak Bharat 1.03 kali

lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di

Kabupaten Dairi dan membangun 1 (satu) unit bangunan di Kabupaten Pakpak Bharat 1.02

kali lebih mahal dibandingkan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan sesama kabupaten pemekaran (Nias Selatan,

Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan), sama halnya pada tahun 2010, di tahun 2011

Kabupaten Pakpak Bharat kembali menempati posisi kedua setelah Nias Selatan. Berikut

disajikan grafik nilai IKK Kabupaten Pakpak Bharat, Nias Selatan, dan Humbang Hasundutan

tahun 2010-2011.



Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan Tahun 2010-2011

2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Indonesia Tahun 2011

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 sebesar

87.59. Jika dibandingkan dengan IKK provinsi acuan, Provinsi Kalimantan timur jauh lebih

rendah dengan selisih 12.41. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga

bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di

Provinsi Sumatera Utara 1.14 kali lebih murah dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit

bangunan per satuan luas di Provinsi Kalimantan Timur.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 sebesar 87.59.

Jika dibandingkan dengan IKK provinsi acuan yaitu Provinsi Kalimantan Timur, jauh lebih

rendah dengan selisih 15,98. Berikut disajikan tabel Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di

Indonesia pada tahun 2011.

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011

87.94 89.82

109.54 112.96

84.46 88.12

Pakpak Bharat

Nias Selatan

Humbang Hasundutan



Tabel 2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia

Tahun 2011

NO KODE PROPINSI IKK *) Rangking

(1) (2) (3) (4) (5)

1 11 NANGROE ACEH DARUSSALAM 92,56 15 2 12 SUMATERA UTARA 87,59 22 3 13 SUMATERA BARAT 83,84 29 4 14 R I A U 94,34 13 5 15 J A M B I 90,99 16 6 16 SUMATERA SELATAN 87,93 21 7 17 BENGKULU 89,52 20 8 18 LAMPUNG 86,74 24 9 19 KEP. BANGKA BELITUNG 100,90 7 10 21 KEPULAUAN RIAU 101,05 6 11 31 DKI JAKARTA 97,15 11 12 32 JAWA BARAT 85,62 25 13 33 JAWA TENGAH 83,79 30 14 34 DI YOGYAKARTA 79,48 33 15 35 JAWA TIMUR 81,72 32 16 36 B A N T E N 83,14 31 17 51 B A L I 84,82 27 18 52 NUSA TENGGARA BARAT 84,66 28 19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 94,29 14 20 61 KALIMANTAN BARAT 98,63 9 21 62 KALIMANTAN TENGAH 100,79 8 22 63 KALIMANTAN SELATAN 89,83 19 23 64 KALIMANTAN TIMUR 103,57 5 24 71 SULAWESI UTARA 98,14 10 25 72 SULAWESI TENGAH 86,99 23 26 73 SULAWESI SELATAN 85,25 26 27 74 SULAWESI TENGGARA 96,98 12 28 75 GORONTALO 90,61 17 29 76 SULAWESI BARAT 90,06 18 30 81 M A L U K U 106,61 4 31 82 MALUKU UTARA 111,42 3 32 91 PAPUA BARAT 148,13 2 33 94 PAPUA 212,05 1

Keterangan : *) Rata-rata Provinsi Kalimantan Timur



Berdasarkan tabel 2.5 di atas, 3 (tiga) provinsi yang memiliki indeks terbesar adalah

Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara dengan indeks masing-masing 212.05,

148.13, dan 111.42. Sedangkan Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten merupakan

3 (tiga) provinsi dengan angka indeks terendah dengan nilai masing-masing 79.48, 81.72, dan

83.14. Provinsi Sumatera Utara menempati rangking 22 dengan indeks sebesar 87.59 yang

diartikan bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi ke-22 (dua puluh dua) termahal

untuk membangun satu unit bangunan di Indonesia.

Grafik 2.3 berikut menyajikan perkembangan IKK Provinsi Sumatera Utara dan

Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan IKK di Indonesia selama kurun waktu 2010-2011.

Penyajian grafik ini hanya dapat menampilkan dalam periode 2 tahun saja karena sejak tahun

2010 IKK disajikan dengan model yang berbeda, dimana Provinsi Kalimantan Timur sebagai

provinsi acuan.

Grafik 2.3 IKK Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2010-2011

Dari Grafik 2.3 di atas, dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2010, Provinsi Sumatera

Utara mengalami peningkatan IKK dari 86.20 menjadi 87.59, terjadi perubahan sebesar 1.39.

Peningkatan ini dapat diintepretasikan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan harga barang-

barang konstruksi selama kurun waktu 2010-2011 di Provinsi Sumatera Utara. Hal serupa juga

terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan yang mengalami peningkatan

IKK dari 100 menjadi 103.57.

.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2011

86.200 87.59

100 103.57

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

L A M P I R A N 1



Lampiran 1. Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan

Sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2011

Jenis Barang Gambar Keterangan

Pasir Pasang

Batu Kali Utuh/Belah

Batu Bata

Batako



Batu Split

Semen Abu-abu

Keramik Polos

Kayu Papan

Kayu Balok



Kayu Lapis

Cat Tembok

Cat Kayu/Besi

Besi Beton

Seng Plat



Seng Gelombang

Kaca Bening

Pipa PVC

Aspal

Excavator



Buldozer

Three Wheel roller

DumpTruck

L A M P I R A N 2 & 3



Lampiran 2. Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK Tahun 2010

PENJELASAN1.

2. Kabupaten / Kota

4.1. Nama Pencacah 5. Nama Pemeriksa

6.

7.

VHBK2011-C

DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK 2011TANGGAL 9 - 13 MEI 2011

Kolom (8) digunakan untuk mencatat keterangan atau penjelasan tambahan tentang responden, kualitas barang, konversi dll. 3. Tanggal Pencacahan 7. Tanggal PemeriksaanPindahkan isian kuesioner kedalam file laporan hasil pencacahan (format Excel), selanjutnya file tersebut dikirim melalui email ke BPS Provinsi Bidang Statistik Distribusi, untuk direkapitulasi.

4.

REPUBLIK INDONESIABADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSISEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI

Tanda tangan 8. Tanda tangan

3. Semua jenis barang harus terisi dan sebaiknya diwakili oleh minimal 2 responden (khusus Blok III ). Jika salah satu jenis barang tidak tersedia di responden umum maka harga barang tersebut supaya dicari pada responden lainnya seperti Kontraktor, PU, dan lainnya.

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH

Kolom (6) dan (7), tuliskan nama Kabupaten / Kota asal barang tersebut diperoleh. Kolom ini harus terisi karena akan digunakan untuk melihat tata niaga atau pola distribusi dari masing-masing jenis barang yang kualitasnya akan dipilih untuk penghitungan IKK. 2. N I P 6. N I P

5.

Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa segera dikirim ke BPS Provinsi

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT Responden adalah pedagang campuran yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Apabila pedagang campurannya tidak ada maka respondennya adalah distributor, contoh : Aspal.

2. Harga untuk setiap jenis barang sebaiknya seluruhnya terisi, sedangkan untuk kualitas barang diharuskan semaksimal mungkin terisi, tergantung kondisi lapangan. Pakpak Bharat

1. Provinsi Sumatera Utara



Hargaper satuan/unit Kode

(Rp) (4 digit)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Pasir Pasir Pasang m3

Pasir Beton / Cor m3

Pasir Urug m3

Lainnya .................................(sebutkan) m3

2 Batu Pondasi Batu Kali Utuh m3

Batu Kali Belah m3

Batu Gunung m3

Lainnya …Padas….………………..… (sebutkan) m3

3 Batubata Batubata Merah Manual (60 buah/m2) 100 buah

Batubata Merah Press (60 buah/m2) 100 buah

Lainnya .................................(sebutkan) 100 buah

Lainnya …….………………..… (sebutkan) 100 buah

4 Batako Semen Campuran semen dan pasir 1:2 100 buah

Campuran semen dan pasir 1:3 100 buah

Lainnya …….………………..… (sebutkan) 100 buah

5 Batu Split Ukuran 1 - 2 cm m3

Ukuran 2 - 3 cm m3

Lainnya …….………………..… (sebutkan) m3

6 Semen Abu-abu Tiga Roda 50 kg zak

Tiga Roda 40 kg zak

Gresik 50 kg zak

Gresik 40 kg zak

Tonasa 50 kg zak

Tonasa 40 kg zakHarga

per satuan/unit Kode(Rp) (4 digit)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Holcim 50 kg zak

Holcim 40 kg zak

Bosowa 50 kg zak

Bosowa 40 kg zak

Lainnya (Semen Padang, 50 kg) zak

Lainnya .................................(sebutkan) zak

Lainnya …….………………..… (sebutkan) zak

7 Pipa PVC Maspion, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang

kw AW, Ф 4" panjang 4 m batang

Wavin, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang


Vinilon, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang


Winlon, kw D, Ф 4" panjang 4 m batang


Lainnya kw AW ….....Delon……..… (sebutkan) batang

Lainnya Muntilon kw D, Ф 4" panjang 5,6 m batang

8 Seng Plat Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm m

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm m

Ukuran ( 0,02 x 90 ) cm kaki

Ukuran ( 0,03 x 90 ) cm kaki

Lainnya …….………………..… (sebutkan) m/kaki *)

9 Seng Gelombang Ukuran ( 0,02 x 90 x 180 ) cm lembar

Ukuran ( 0,03 x 90 x 180 ) cm lembar

Lainnya …….………………..… (sebutkan) lembar

No Jenis Barang Kualitas Barang SatuanAsal Barang

KeteranganNama Daerah

Keterangan

BLOK III : RESPONDEN UMUM


Nama Daerah




(Rp) (4 digit)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10 Paku Paku Kayu 5 cm kg

Paku Kayu 10 cm kg

Paku Beton 5 cm 100 buah

Paku Beton 10 cm 100 buah

Lainnya ……Seng.………………..… (sebutkan) kg/100 buah *)

11 Besi Beton (Full) Ukuran Ф 6 mm Panjang 12 m batang

Ukuran Ф 8 mm Panjang 12 m batang

Ukuran Ф 6 mm Panjang 12 m kg

Ukuran Ф 8 mm Panjang 12 m kg

Pengikat batang/kg *)

Lainnya .................................(sebutkan) batang/kg *)

Lainnya …….………………..… (sebutkan) batang/kg *)

12 Keramik Polos Mulia m2

Kualitas 1 (KW 1) KIA m2

uk. ( 30 x 30 ) cm Asiatile m2

Diamond m2

Arwana m2

Accura m2

Impresso m2

Hercules m2

Asahi m2

Masterina m2

Classic m2

Lainnya .......Garuda..........................(sebutkan) m2

Lainnya .................................(sebutkan) m2

Lainnya …….………………..… (sebutkan) m2


(Rp) (4 digit)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

13 Kayu Papan Kamper ( 2 cm x 20 cm x 4 m ) m3

Meranti ( 2 cm x 20 cm x 4 m ) m3

Sembarang Merah ( 2 cm x 20 cm x 4 m ) m3

14 Kayu Balok Kamper ( 5 cm x 10 cm x 4 m ) m3

Meranti ( 5 cm x 10 cm x 4 m ) m3

Sembarang Putih ( 5 cm x 10 cm x 4 m ) m3

15 Kayu Lapis Ukuran ( 0,3 x 122 x 244 ) cm lembar





16 Cat Tembok Putih Vinilex kaleng

a. isi 5 kg Catylac kaleng

Metrolite kaleng

Belmas kaleng

Maritex kaleng

Matex kaleng

Dulux kaleng

Avian kaleng

Sanalux kaleng

Rabbit kaleng

Suryatex kaleng

b. isi 25 kg Vinilex kaleng

Catylac kaleng

Metrolite kaleng

Belmas kaleng

Kualitas Barang SatuanAsal Barang

KeteranganNama DaerahNo Jenis Barang

SatuanAsal Barang

KeteranganNama DaerahNo Jenis Barang Kualitas Barang




(Rp) (4 digit)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Maritex kaleng

Matex kaleng

Dulux kaleng

Avian kaleng

Sanalux kaleng

Rabbit kaleng

Suryatex kaleng

17 Cat Kayu / Besi Glotex kaleng

isi 1 kg Avian kaleng

Altex kaleng

Emco kaleng

Brilo kaleng

Kuda Terbang kaleng

Dulux kaleng

Ftalit kaleng

Fim kaleng

Lainnya .....KEN...........................(sebutkan) kaleng

Lainnya …….………………..… (sebutkan) kaleng

18 Kaca Polos Bening Mulia tebal 3 mm m2

Mulia tebal 5 mm m2

Asahi tebal 3 mm m2

Asahi tebal 5 mm m2

Reben 3 mm m2

Reben 5 mm m2

19 Aspal Curah Grade 60/70 Lokal ton

Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal drumHarga


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Curah Grade 60/70 Impor ton

Drum Grade 60/70 (155 kg) Impor drum

Lainnya .................................(sebutkan) drum/ton*)

Lainnya .................................(sebutkan) drum/ton*)

Lainnya …….………………..… (sebutkan) drum/ton*)

Harga Isikan Kodeper satuan/unit Kode (1) Harga SK

(Rp) (4 digit) (2) Harga Pasar(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal drum



Lainnya …….………………..… (sebutkan) ………

2 Sewa Excavator 100-120 HP unit/jam

100-120 HP unit/hari

Lainnya …….………………..… (sebutkan) unit/jam/hari *)

3 Sewa Buldozer 140 HP unit/jam

140 HP unit/hari


4 Sewa Three Wheel Roller 8 - 10 ton unit/jam

8 - 10 ton unit/hari





Nama Daerah

BLOK IV : RESPONDEN DINAS PEKERJAAN UMUM


SatuanKualitas BarangJenis BarangNoAsal Barang/ Asal Sewa



Harga Isikan Kodeper satuan/unit Kode (1) Harga SK

(Rp) (4 digit) (2) Harga Pasar(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5 Sewa Dump Truck 8 - 10 ton unit/jam



6 Upah Jasa Konstruksi Mandor o-h

Kepala Tukang o-h

Tukang Batu o-h

Tukang Kayu o-h

Tukang Cat o-h

Tukang Listrik o-h

Pembantu Tukang o-h

Buruh Terlatih o-h


(Rp) (4 digit)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal drum





2 Sewa Excavator 100-120 HP unit/jam

100-120 HP unit/hari

140 HP unit/jam/hari *)Harga


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 Sewa Buldozer 95-120 HP unit/jam

95-120 HP unit/hari

140 HP unit/jam/hari *)

4 Sewa Three Wheel Roller 8 - 10 ton unit/jam


4 - 6 ton unit/jam/hari *)

5 Sewa Dump Truck 8 - 10 ton unit/jam



6 Upah Jasa Konstruksi Mandor o-h

Kepala Tukang o-h

Tukang Batu o-h

Tukang Kayu o-h

Tukang Cat o-h

Tukang Listrik o-h

Pembantu Tukang o-h

Lainnya …….………………..… (sebutkan) o-h

*) Coret salah satu

Nama Daerah

BLOK V : RESPONDEN PENYEWAAN ALAT BERAT SWASTA/ KONTRAKTOR

No Jenis Barang Kualitas Barang SatuanAsal Barang/ Asal Sewa


No Jenis Barang Kualitas Barang SatuanAsal Barang/ Asal Sewa

KeteranganNama DaerahNo Jenis Barang Kualitas Barang SatuanAsal Barang/ Asal Sewa



1. Merk Komatsu Type PC 200-6

2. tahun

3. HP

4. liter

5. , juta rupiah

6. , juta rupiah

1. Merk Komatsu Type D 60 E

2. tahun

3. HP

4. liter

5. , juta rupiah

6. , juta rupiah

1. Merk Sakai Type 607 F

2. tahun

3. HP

4. liter

5. , juta rupiah

6. , juta rupiah

1. Merk Mitsubishi Type 8 DC 9

2. tahun

3. HP

4. liter

5. , juta rupiah

6. , juta rupiah

7. Berapa kapasitas muatan bak truck? , m3

*) Coret salah satu

BULDOZER

BLOK VI : ANALIS TARIF SEWA ALAT BERAT

Isian rincian di bawah ini berkaitan dengan alat berat yang diisikan pada blok IV atau V

ESCAVATOR

Tahun pembuatan/perakitan

Berapa tenaga alat tersebut?

Berapa konsumsi bahan bakar per jam? solar/bensin*

Berapa biaya mobilisasi per ............................................................... (sebutkan)?

Berapa biaya mobilisasi per km?







THREE WHEEL ROLLER








DUMP TRUCK





NIP. 19690112 199401 2 001(Dra. Minda Flora Ginting, M.M)

BLOK VII : CATATAN

Mengetahui,Kepala BPS Kab. Pakpak Bharat

Salak, Mei 2011



Lampiran 3. Kuesioner Diagram Timbang yang Digunakan

SDT_IKK11

Kabupaten : Pakpak Bharat

Persentase Persentase(%) (%)

(2) (3) (4) (5)

1. Bangunan Tempat Tinggal

dan Bukan Tempat Tinggal

2. Bangunan Pekerjaan Umum

untuk Pertanian

3. Pekerjaan Umum untuk Jalan,

Jembatan dan Pelabuhan

4. Bangunan dan Instalasi Listrik,

Gas, Air minum dan Komunikasi

5. Bangunan Lainnya

*) : coret yang tidak perlu

Keterangan :

I - Usahakan untuk mendapatkan nilai dan persentase pembangunan fisik untuk setiap jenis bangunan, apabila

mengalami kesulitan / terlalu lama untuk memperoleh data tersebut usahakan untuk mendapatkan persentasenya

terlebih dahulu.

- Tahun 2009 adalah realisasi nilai penggunaan dan tahun 2010 adalah nilai perkiraan.

II Data diperoleh dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota.

III Kelompok Jenis Bangunan terdiri dari :

1. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal meliputi bangunan perumahan, perkantoran, rumah sakit,

tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun, dll.

2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi bangunan waduk, bendungan, embung, jaringan irigasi, pintu air,

drainase irigasi, talang, check dam, tanggul, pengendali banjir, tanggul laut, dsb.

3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat

terbang, pagar / tembok, drainase jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, bangunan jalan, jembatan kereta api,

bangunan dermaga / pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.

4. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, meliputi pembangkit tenaga listrik, tranmisi dan

transmisi tegangan tinggi, bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, instalasi air bersih dan air limbah,

pemasangan instalasi gas pada gedung, instalasi jalan raya, jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

5. Bangunan Lainnya meliputi bangunan lapangan olahraga, lapangan parkir dan sarana lingkungan dan pemukiman.

Kelompok 2009 2010

REPUBLIK INDONESIABADAN PUSAT STATISTIK

Nilai dan PersentaseDiagram Timbang Umum menurut Kelompok Jenis Bangunan

Tahun 2009 - 2010

100

Jenis Bangunan Nilai Nilai

(1)

T o t a l 100

4. IKK Kabupaten Pakpak Bharat 2011

Documents