Top Banner
PENGELOLAAN DAS PENGELOLAAN DAS
20

3.kerangka pikir pengelolaan das

Jun 12, 2015

Download

Documents

Zaidil Firza
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 3.kerangka pikir pengelolaan das

PENGELOLAAN DASPENGELOLAAN DAS

Page 2: 3.kerangka pikir pengelolaan das

KERANGKA PIKIR KERANGKA PIKIR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya dengan tujuan membina segala aktifitasnya dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.manusia secara berkelanjutan.

Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi – Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi – disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus terpadu.terpadu.

Page 3: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Permasalahan DAS

PergeseranParadigma

Karakteristik DAS

KebijaksanaanPerundangan

KlasifikasiDAS

Prinsip DasarPengelolaan

DAS

Tujuan Pengelolaan

DAS Terpadu

Sasaran Pengelolaan

DAS Terpadu

ProsesPencapaian

Sesuai Dengan Sasaran

PEMELIHARAAN

Kerangka Pikir Pengelolaan DAS Terpadu

YA

TIDAK

Page 4: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;

Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar daerah kurang optimal;dan antar daerah kurang optimal;

Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;

Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;

Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);

Keterbatasan pangan dan energi.Keterbatasan pangan dan energi.

Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS

Page 5: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan

sedimentasisedimentasi

Pencemaran air dan tanahPencemaran air dan tanah

Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar daerahdaerah

Kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentinganKebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan

Kelembagaan yang belum mantapKelembagaan yang belum mantap

Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.

Page 6: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Tujuan Pengelolaan DASTujuan Pengelolaan DAS

Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan berkelanjutan (berkelanjutan (sustainable)sustainable) sehingga tidak membahayakan sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional dan bahkan global.lingkungan lokal, regional dan bahkan global.

Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar dapat menghasilkan barang dan jasa.dapat menghasilkan barang dan jasa.

KOORDINASIANTAR LEMBAGA / INSTANSI /

STAKEHOLDERS

Pengelolaan DAS yang prospektif dan komprehensifoleh semua stakeholders

Page 7: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Tujuan umum :Tujuan umum :

Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.

Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS.evaluasi DAS.

Page 8: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Tujuan spesifik :Tujuan spesifik :

Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai (waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi, (waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan.sedimentasi, banjir dan kekeringan.

Meningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan HidupMeningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.

Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.lingkungan.

Page 9: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Prinsip Dasar Pengelolaan DASPrinsip Dasar Pengelolaan DAS

1.1. Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan top-downtop-down (sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & (sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & bottom-upbottom-up (partisipatif (partisipatif yang melibatkan yang melibatkan stakeholders stakeholders / masyarakat);/ masyarakat);

2.2. Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu dan Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu dan keterpaduan kepentingan sektoral;keterpaduan kepentingan sektoral;

3.3. Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region) kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region) pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap pengelolaan, yaitu :pengelolaan, yaitu :

Fungsi koordinasiFungsi koordinasi Fungsi perencanaanFungsi perencanaan Fungsi pelaksanaanFungsi pelaksanaan Fungsi pemantauan dan evaluasi.Fungsi pemantauan dan evaluasi.

Page 10: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Karakterik DAS / Hakekat DASKarakterik DAS / Hakekat DAS

Sebagai bentang lahan (landscape);Sebagai bentang lahan (landscape);mempunyai fungsi:mempunyai fungsi:- - ruangruang

- produksi- produksi- habitat- habitat

Sebagai sistem hidrologiSebagai sistem hidrologi; mempunyai fungsi:; mempunyai fungsi:- - menangkap hujanmenangkap hujan

- menyimpan hujan- menyimpan hujan- menyalurkan air- menyalurkan air

Sebagai ekosistemSebagai ekosistem; dalam DAS terjadi:; dalam DAS terjadi:- - rantai makanan dan aliran energirantai makanan dan aliran energi

- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA)) - - Kegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budayaKegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budaya

(Notohadiprawiro, 1986)

Page 11: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Klasifikasi DASKlasifikasi DAS

-DAS lokal : Berada dalam satu kabupaten

-DAS regional : Berada dalam satu propinsi

-DAS nasional : Berada lebih dari satu propinsi

-DAS internasional : Berada lebih dari satu negara

Page 12: 3.kerangka pikir pengelolaan das

LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN HUKUM DAN PERATURANPERATURAN

UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3

UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANUU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYADAN EKOSISTEMNYA

UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG

UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.

Page 13: 3.kerangka pikir pengelolaan das

PERGERSERAN PARADIGMAPERGERSERAN PARADIGMA

PEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASIPEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI

SISTEM PEMBANGUNAN SISTEM PEMBANGUNAN GAVERMENT CENTRISGAVERMENT CENTRIS MENJADI PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTICIPATION.

BIROKRASI NORMATIF MENJADI PROFESIONAL RESPONSIF DAN NETRAL

PROGRAM TOP DOWN MENJADI BOTTOM UP-TOP DOWN

SUMBERDAYA AIR DARI BARANG SOSIAL MENJADI BARANG EKONOMI DAN FUNGSI SOSIAL

PENGELOLAAN HUTAN DARI TIMBER MANAGEMENT MENJADI RESOURCES (ECOSYSTEM) MANAGEMENT.

Page 14: 3.kerangka pikir pengelolaan das

KEWENANGAN MENURUT UU 22/1999KEWENANGAN MENURUT UU 22/1999

1. PEMERINTAH PUSAT :1. PEMERINTAH PUSAT :PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA, PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA, PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM & SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM & KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.

2. PEMERINTAH PROPINSI :2. PEMERINTAH PROPINSI : KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.

3.3. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.PENGENDALIAN BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.

Page 15: 3.kerangka pikir pengelolaan das

SASARAN PENGELOLAAN DAS TERPADUSASARAN PENGELOLAAN DAS TERPADU

Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal : hasil air yang memadai ( waktu, optimal : hasil air yang memadai ( waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi sedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas airsedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas air

Meningkatnya produktivitas lahan Meningkatnya produktivitas lahan Meningkatnya kesejahteraan masyarakatMeningkatnya kesejahteraan masyarakat Terwujudnya pembangunan yang Terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan yang berwawasan lingkunganberkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Page 16: 3.kerangka pikir pengelolaan das

PROSES PENCAPAIANPROSES PENCAPAIAN

Resources didayagunakan secara terpadu Resources didayagunakan secara terpadu menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan lingkungan melalui pendekatan DASlingkungan melalui pendekatan DAS

Page 17: 3.kerangka pikir pengelolaan das

TUGAS PDASTUGAS PDAS

Page 18: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Median Elevasi DASMedian Elevasi DAS Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000. Median elevasi dihitung dengan kurva hipsometrikMedian elevasi dihitung dengan kurva hipsometrik

Kelas Ketinggian Luas (ha) Luas (%)Kumulatif luas % diatas limit bawah

675-700 2.83700-725 7.3725-750 8.96

750-775 10.46775-800 11.2

800-825 11.11825-850 10.35850-875 11.72

875-900 8.47900-925 5.41925-950 2.92

950-975 1.35975-1000 0.69

1000-1005 0.23  93

Tabel Perhitungan Median Elevasi DTA Rahtawu

Page 19: 3.kerangka pikir pengelolaan das
Page 20: 3.kerangka pikir pengelolaan das

Peta DTA Rahtawu