3(5:$.,/$1 $&(+ VÁÆ &S· ÂV Æ

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH

Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, 23118

Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183, Faksimili 28173

Yth. Inspektur Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh

(daftar terlampir) di Tempat

Berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,

Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor

SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocusing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-

005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.

Kami menyampaikan contoh dokumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan reviu meliputi:

Nomor

:

S-0889/PW01/3/2020 03 April 2020

Lampiran : Dua Set Hal : Template Laporan Hasil Reviu atas Proses Refocusing

Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh

Lampiran I / 1-1 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020

Tanggal 03 April 2020

Daftar Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh

1. Pemerintah Aceh

2. Pemerintah Kota Banda Aceh

3. Pemerintah Kota Langsa

4. Pemerintah Kota Lhokseumawe

5. Pemerintah Kota Sabang

6. Pemerintah Kota Subulussalam

7. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

8. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

9. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

10. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

11. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

12. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

13. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

14. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

15. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

16. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

17. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

18. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

19. Pemerintah Kabupaten Bireuen

20. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

21. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

22. Pemerintah Kabupaten Pidie

23. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

24. Pemerintah Kabupaten Simeulue

Lampiran II / 1-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020


PEDOMAN REVIU ATAS REFOCUSSING

KEGIATAN DAN REALOKASI

ANGGARAN DALAM RANGKA

PERCEPATAN PENANGANANCORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai dengan 1 April 2020 terdapat 750.890 kasus global Covid-19, 36.405

meninggal (4,8% kematian) dengan sebaran di 198 negara terjangkit dan 158 negara

dengan transmisi lokal. Sementara kasus di Indonesia 1.528 kasus konfirmasi, 136

meninggal dengan sebaran transmisi lokal DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang,

Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bandung, Kab. Bekasi, Kota

Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Depok dan Kab. Karawang), Jawa Tengah (Solo),

Jawa Timur (Malang, Magetan, dan Surabaya), Kalimantan Barat (Kota Pontianak),

Kalimantan Timur (Kota Balikpapan), dan Sulawesi Selatan (Kota Makassar).

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai Pandemi global oleh WHO,

Pemerintah merespon dengan menerbitkan beberapa kebijakan sebagai langkah

percepatan penanganan, diantaranya Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2020

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi

Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada butir 5 Presiden

menginstruksikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara

untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawsan

keuangan/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi

pengorganisasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama

dengan Aparat Pengawsasan Intern Pemerintah lainnya, maka disusunlah pedoman

reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan



penanganan COVID-19 bagi APIP Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas


6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan

Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,




Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas


Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu

Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah

tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19);

14. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun

2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan

dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Daerah;

18. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat

Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020

tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

19. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor

SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

20. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014

tanggal 24 April 2014.

C. Tujuan

Pedoman ini memuat langkah kerja reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi

anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah.



D. Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Sasaran Reviu

Sasaran reviu adalah refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam

rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah.

2. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu meliputi usulan rancangan perubahan APBD menyangkut

pengeluaran daerah dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan

dampak penularan COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung

pada belanja tidak terduga, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaan berjalan dan/atau

pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana diatur saat ini dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan refocussing

kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan

Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Lingkup reviu juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait

dengan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan

penanganan Covid-19 dan terbit setelah tanggal pedoman reviu ini ditetapkan.

II. GAMBARAN UMUM

A. Sekilas tentang Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum

pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis

(ditularkan antara hewan dan manusia). Manifestasi klinis biasanya muncul

dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi

coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk

dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia,

sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31

Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang

tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7



Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya

tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, (Covid-19. Pada

tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health

Emergency of International Concern (PHEIC). Penambahan jumlah kasus

(Covid-19) berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar

wilayah Wuhan dan negara lain. (Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-

19 Kementerian Kesehatan RI, 2020). pada tanggal 11 Maret 2020, WHO

menetapkan penyebaran wabah Covid-19 sebagai pandemi global.

B. Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Menteri Dalam Negeri dalam Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ tentang

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan diperlukannya optimalisasi

penggunaan APBD dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan

dampak penularan COVID-19.

Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan

penanganan COVID-19 dilakukan melalui: pembebanan langsung pada belanja

tidak terduga, revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program

dan kegiatan lainnya, dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.

III. METODOLOGI DAN LANGKAH KERJA

Pengawasan intern atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk

percepatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara reviu. Sebagai langkah

awal reviu adalah mendapatkan informasi apakah di pemerintah

provinsi/kabupaten/kota sudah/sedang/akan melakukan refocussing dan realokasi

anggaran dan membentuk Gugus Tugas sesuai Perpres dan Inpres untuk

melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Tim Satgas Perwakilan

BPKP perlu memastikan apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan hal

tersebut, sehingga APIP provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dapat segera

melakukan reviu atas pengusulan anggaran dan pelaksanaan tugas percepatan

penanganan Covid-19 di pemerintah daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah

belum melakukan refocussing dan realokasi anggaran dan membentuk Gugus

Tugas, maka APIP dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan



refocussing dan realokasi anggaran dan membentuk Gugus Tugas dengan terlebih

dahulu melakukan analisis kebutuhan barang/jasa dan estimasi anggaran yang

dibutuhkan.

Reviu oleh APIP provinsi/kabupaten/kota dimaksudkan untuk pengeluaran yang

dilakukan melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga yang diusulkan

dalam rancangan perubahan APBD, hasil penjadwalan ulang capaian program dan

kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan

dan/atau pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam


Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

Langkah kerja reviu ini didesain secara sederhana agar dapat dilaksanakan dalam

waktu yang relatif singkat dan diharapkan dapat dilaksanakan APIP daerah tanpa

memerlukan tatap muka secara fisik, disusun berdasarkan Tentative Review

Objective (TRO) sebagai berikut:

No Uraian

I. Tujuan Reviu:

Memastikan bahwa tata cara revisi anggaran telah mengacu pada

peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah Kerja:

1. Dapatkan aturan/prosedur pemerintah daerah terkait percepatan

penanganan Covid-19 dan rencana operasional Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 antara lain:

- Penetapan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19

dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19

- SK KDH mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19

2. Dapatkan RKB Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional

terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan

COVID-19 dan dapatkan surat penyampaian RKB kepada PPKD



3. Dapatkan anggaran Belanja Tidak Terduga pada DPA PPKD yang

dimanfaatkan untuk percepatan penanganan COVID-19 dan lakukan

analisis apakah anggaran Belanja Tidak Terduga telah mencukupi

kebutuhan percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan RKB

yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah

4. Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga belum mencukupi kebutuhan

penanganan COVID-19, dapatkan usulan refocussing kegiatan dan

realokasi anggaran dalam perubahan DPA OPD yang memuat

penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, meliputi:

- Dana transfer

- Belanja modal kurang prioritas

- Kegiatan Pembangunan Sapras kelurahan

- Rasionalisasi perjalanan dinas, rapat, diklat, bimtek, sosialisasi

dan sejenisnya

- Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan

- Pemanfaatan dana dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun

2020

5. Pastikan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran telah

dituangkan dalam format DPA OPD sebagai usulan rancangan

perubahan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD

6. Buat Simpulan

II. Tujuan Reviu:

Memastikan bahwa usulan kegiatan baru yang muncul dari hasil

refocussing mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat

mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu

kepada Protokol Penanganan COVID-19 dan Rencana Operasional

Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19



Langkah Kerja:

1. Dapatkan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam

perubahan DPA OPD yang memuat penjadwalan ulang capaian

program dan kegiatan, meliputi:

- Dana transfer




dan sejenisnya



2020

2. Identifikasi kegiatan-kegiatan terkait percepatan penanganan Covid-19

pada dokumen perubahan DPA OPD dan dapatkan dokumen

pendukungnya

3. Lakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah mendukung

dan sesuai dengan aturan/prosedur dan rencana Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19

4. Buat Simpulan

III. Tujuan Reviu:

Memastikan bahwa usulan kegiatan hasil refocussing bukan hanya

penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan

dampak ekonomi dan sosial masyarakat

Langkah Kerja:

1. Dapatkan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam

perubahan DPA OPD yang memuat penjadwalan ulang capaian

program dan kegiatan, meliputi:

- Dana transfer






dan sejenisnya



2020

2. Identifikasi kegiatan-kegiatan terkait percepatan penanganan Covid-19

pada dokumen perubahan DPA OPD dan dapatkan dokumen

pendukungnya

3. Lakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah mencakup

penanganan dampak ekonomi dan sosial masyarakat

4. Buat Simpulan

IV. PELAKSANAAN REVIU ATAS REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI

ANGGARAN

Pelaksanaan reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah

daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh APIP

provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan reviu bersifat segera (mendesak/darurat)

sehingga lebih mendahulukan (memprioritaskan) substansi agar kegiatan

penanganan Covid-19 dapat segera direalisasikan.

V. PELAPORAN

Format laporan hasil reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran

mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan

oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor

Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014. Laporan hasil reviu ditujukan

kepada Kepala Daerah dengan tambahan tembusan kepada Kepala Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh.

VI. PENUTUP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah di wilayah Aceh dapat

berkonsultasi lebih lanjut dengan Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan



Perwakilan BPKP Aceh dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19).



LAPORAN HASIL REVIU ATAS

PELAKSANAAN REFOCUSSING KEGIATAN

DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM

RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN XYZ

Jl. Jangan Keluyuran Stayhome aja

PERNYATAAN REVIU ATAS PROSES REFOCUSING KEGIATAN DAN

REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

COVID-19 PADA PEMERINTAH KABUPATEN XYZ TAHUN ANGGARAN

2020

Kami telah mereviu Proses Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

dalam rangka Penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ tahun

Anggaran 2020 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang

Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa

dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan

kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan … dan dokumen

pendukung yang akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi

anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan yang diusulkan

merupakan kegiatan yang terkait dengan Percepatan penanganan COVID-19.

WFH, … April 2020

I N S P E K T U R

………………………..

…………………………. NIP.



INSPEKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN XYZ

Jl. Jangan Keluyuran Stayhome aja

Nomor : ..../Insp/04/2020 April 2020 Sifat : Penting Lampiran : .... berkas

Hal : Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19.

Yth. Bupati XYZ

di Work from Home

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19 pada Pemerintah Kabupaten

XYZ Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Proses Refocusing Kegiatan dan Realokasi

Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada

Pemerintah Kota/Kabupaten XYZ tahun Anggaran 2020 sesuai Instruksi

Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi

Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan ..…

dan dokumen pendukung yang akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, pelaksanaan refocusing kegiatan dan

realokasi anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan



yang diusulkan merupakan kegiatan yang terkait dengan Percepatan

penanganan COVID-19.

2. Dasar Reviu

a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,



b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

d. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocusing

Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19);

e. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan

oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-

005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014; dan

f. Surat Tugas Inspektur Kabupaten XYZ Nomor: …../Insp/4/2020

tanggal 1 April 2020.

3. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan

kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan ..… dan dokumen

pendukung yang akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada Pemerintah

Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2020.



4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu meliputi langkah dalam rangka percepatan

pengunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah dalam

melakukan percepatan penanganan dan antisipasi dampak sosial dan

ekonomi COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada

belanja tidak terduga, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan

lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan

dan/atau pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana diatur saat

ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

5. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam

rangka Penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun

Anggaran 2020 dilaksanakan mulai tanggal ………….. sampai dengan

……… 2020.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka

penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ dilakukan

dengan mekanisme:

a. Pergeseran antar rincian obyek belanja

b. Pergeseran antar obyek belanja

c. Pergeseran antar jenis belanja

d. Pergeseran antar program/kegiatan

e. Pergeseran antar unit organisasi

Usulan anggaran penanganan COVID-19 pada Pemerintah

Kabupaten XYZ disampaikan melalui Surat Bupati XYZ Nomor …………

tanggal ……2020. Usulan tersebut telah dilampiri data dukung berupa:

a. ……….

b. ……….

Nilai anggaran penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten

XYZ hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran adalah sebesar

Rp……….,00 dengan rincian sebagai berikut:



No Nama OPD Nilai (Rp)

1

2

3

Dst

Total

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, disimpulkan sebagai

berikut:

1) Pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19

di Kabupaten/Kota … telah/belum/belum sepenuhnya mengikuti

tata cara aturan yang berlaku. (Apabila kondisinya belum atau

belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………….

2) Anggaran kegiatan yang diusulkan dalam refocusing kegiatan dan

realokasi anggaran telah/belum/belum sepenuhnya mendukung

kegiatan percepatan penanganan COVID-19. (Apabila kondisinya

belum atau belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………….



3) Anggaran kegiatan yang diusulkan telah/belum/belum

sepenuhnya termasuk kegiatan penanganan Dampak Ekonomi

Masyarakat lewat Bantuan Sosial. (Apabila kondisinya belum atau

belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………….

b. Rekomendasi

Diisi saran perbaikan dalam rangka pelaksanaan Refocusing Kegiatan

dan Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan

COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2020

secara good governance.

WFH, … April 2020 I N S P E K T U R

………………………..

…………………………. NIP.

Tembusan Yth.: 1. Kepala Perwakilan BPKP Aceh 2. Sekretaris Daerah ……

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota XYZ



KERTAS KERJA REVIU ATAS

PELAKSANAAN REFOCUSING KEGIATAN

DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM

RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



1. Permendagri No. 20 Tahun 2020

Reviu Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease (COVID-19)

Ya/

Tidak Penjelasan

A. Kepala Daerah membentuk

Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19 (apabila

sudah dibentuk, tuliskan nomor

dan tanggal SK pada kolom

Nomor dan Tanggal Surat)

B. Anggaran Belanja Tak Terduga

2020

1. Berapa Nilai anggaran yang

dialokasikan untuk

Penanganan Dampak

Penularan COVID-19

(isikan ke Kolom

Penjelasan)

2. Apakah sudah ada Rencana

Kebutuhan Barang (RKB)

dari Kepala OPD terkait

dengan Antisipasi dan

Penanganan Dampak

Penularan COVID-19

3. Pencairan anggaran

berdasarkan SP2D (Nomor

dan Tanggal)

4. Apakah penggunaan dana

sudah tercatat pada Buku

Kas Umum tersendiri

(Daftar Lampiran SPJ)

5. Berapa nilai realisasi

penggunaan Anggaran

(isikan tanggal di kolom

penjelasan)

C. Refocusing Anggaran (Terkait

COVID-19)





Ya/

Tidak Penjelasan

1. Apabila ada pergeseran

antar Rincian Obyek

a. Apakah ada Persetujuan

PPKD

b. Rincian Nilai Pergeseran

masing masing OPD

2. Apabila ada pergeseran

antar Obyek

a. Apakah ada Persetujuan

Sekretaris Daerah


masing masing OPD

3. Apakah ada pergeseran

anggaran antar unit

organisasi

a. Apakah ada

Pemberitahuan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah


masing masing OPD


anggaran antar Kegiatan

a. Apakah ada


Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah


masing masing OPD


anggaran antar Jenis

Belanja

a. Apakah ada


Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah


masing masing OPD





Ya/

Tidak Penjelasan

D. Apakah ada hambatan dalam

proses penganggaran untuk

Percepatan Penanganan COVID-

19

Keterangan:

1. Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)

2. Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti

Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-

lain

2. Fokus Penggunaan Anggaran

No Nama OPD

Hasil Refocussing/Realokasi Anggaran

Total Nilai (Rp)

Fokus Penggunaan

Jaring Pengaman

Sosial (Rp)

Kesehatan

(Rp)

Dukungan Industri

dan

UMKM (Rp)

Pemulihan Ekonomi

(Rp)

Lainnya

(Rp)

1.

2.

3.

4.

5. Dst.

3. Jumlah Anggaran COVID-19

No Nama OPD

Jumlah Anggaran COVID-19

Belanja Tidak Terduga APBD

Murni (Rp)

Dana Alokasi Khusus

(Rp)

Lain-lain Sumber Dana (Rp)

Total (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.



4. Rekapitulasi Pergeseran Antar Rincian Obyek Hasil Refocusing

Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di

Kabupaten/Kota XYZ

No Nama OPD Nilai Pergeseran

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

5. Rekapitulasi Pergeseran Antar Obyek Hasil Refocusing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di Kabupaten/Kota XYZ

No Nama OPD Nilai Pergeseran

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

6. Rekapitulasi Pergeseran Antar Unit Hasil Refocusing Kegiatan dan


No OPD Lama OPD Baru Nilai Pergeseran

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

7. Rekapitulasi Pergeseran Antar Kegiatan Hasil Refocusing Kegiatan dan


No Nama OPD Kegiatan Lama Kegiatan Baru Nilai

Pergeseran

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.



8. Rekapitulasi Pergeseran Antar Jenis Belanja Hasil Refocusing

Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di

Kabupaten/Kota XYZ

No Nama OPD Jenis Belanja

Lama Jenis Belanja

Baru Nilai

Pergeseran

1.

2.

3.

4.

5.

Dst.

3(5:$.,/$1 $&(+ VÁÆ &S· ÂV Æ

Documents