bitungkota.go.id · 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015 82 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung 2011 – 2015 85 3.5 Target

i

RPJMD Perubahan Kota Bitung 2016 – 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar isi ………………………………………………………………… i

Daftar Gambar …………………………………………………………. ii Daftar Tabel ……………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1 1.1 Latar Belakang……………………………………….. 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ……………………… 4 1.3 Hubungan Antar Dokumen ………………….….. 6 1.4 Sistematikan Penulisan ………………………….. 9

1.5 Maksud dan Tujuan ………………………………. 10 BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH …..…. 13

2.1 Aspek Geografi dan Demografi …………………. 13 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………. 29

2.3 Aspek Pelayanan Umum …………………………. 43 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ………………………… 65

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH …………..….….. 77 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ……………….…… 77

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2016 …………………………………………………... 93

3.3 Kerangka Pendanaan …………………..…………. 100

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DAERAH……………………………………………………… 109

4.1 Permasalahan Pembangunan …………………… 109 4.2 Isu Strategis Pembangunan …………………….. 115

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………………… 122 5.1 Visi ………………………………………….…………. 122

5.2 Misi ………………………………………….…………. 125 5.3 Tujuan dan Sasaran …………………….…………. 127

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH……………………….……… 131

6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan ………… 131 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan ….………………… 137 6.3 Program Pembangunan Daerah ………………… 145

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH …………………… 157 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

DAERAH ..………………………………….……………….. 191

BAB IX PENUTUP ……………………………………..…………… 202 9.1 Pedoman Transisi ….……………………………… 202 9.2 Kaidah Pelaksanaan …….………………………… 203

ii


DAFTAR GAMBAR

No

Gambar

Judul Gambar

Hal

1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU

No. 25 Tahun 2004……………….………………………

7

1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral

…………………………………………………….

7

1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bitung dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

……………………..………………………………

9

2.1 Peta Kota Bitung………………..…………………………

13

2.2 Peta Penggunaan Tanah di Kota Bitung …….………

18

2.3 Peta Pola Ruang Kota Bitung……………………………

23

3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015………………….

83

3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung

Tahun Anggaran 2011 – 2015………………………….

85

3.3 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota

Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015………………………….

87

iii


DAFTAR TABEL

No

Tabel

Judul Tabel Hal

2.1 Penggunaan Lahan

17

2.2 Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan

dan Jenis Kelamin Tahun 2016

27

2.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rasio

Jenis Kelamin Kota Bitung Menurut Kecamatan Tahun 2016

28

2.4 Indikator Kependudukan Kota Bitung Tahun 2012-2015

29

2.5 PDRB Atas Dasar Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun

2011-2016

33

2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun 2011-2016

34

2.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016

34

2.8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota

Bitung Tahun 2012-2016

35

2.9 PDRB Kota Bitung ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010 Tahun 2012–2016

36

2.10 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota BitungTahun 2012–2016

36

2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Pendidikan

37

2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kesehatan

38

2.13 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Pustu,

Poskesdes Tahun 2012-2016

38

2.14 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2012-

2016

38

iv


2.15 Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

38

2.16 Rasio Penduduk Miskin

39

2.17 Statistik Penduduk Miskin (%) Nasional, Sulawesi Utara dan Kota Bitung

40

2.18 Kecamatan dengan Jumlah Miskin di Kota Bitung sesuai Data Basis Terpadu (2015)

41

2.19 Rasio Penduduk Bekerja

41

2.20 Rasio Tindak Kriminal

42

2.21 Rasio Grup Kesenian

42

2.22 Rasio Gedung Kesenian

43

2.23 Rasio Gedung Olah Raga

43

2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bitung

43

2.25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan

44

2.26 Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kota Bitung Tahun 2015

45

2.27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan

46

2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum

47

2.29 Kondisi Jalan Nasional

47

2.30 Kondisi Jalan Provinsi

47

2.31 Aspek Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

48

2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan

48

2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

49

2.34 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012-

2016

50

2.35 Rasio Jumlah Pos Kamling per Jumlah

Kelurahan Tahun 2012-2016

50

2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial

50

v


2.37 TPAK dan Tingkat Pengangguran Kota Bitung Tahun 2011-2015

51

2.38 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung menurut Jenjang

Pendidikan Tahun 2016

51

2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015

52

2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan

52

2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan

53

2.42 Pemantauan Kwalitas Udara

53

2.43 Pemantauan Kwalitas Air Sungai

53

2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

54

2.45 Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012-2016

55

2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

56


Perhubungan Tahun 2012-2016

57


komunikasi dan Informatika

57

2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

58

2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal

58

2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga

59

2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik

59

2.53 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan

60

2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan

61

2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata

62

vi


2.56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian

63

2.57 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan

64

2.58 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

64


Perdagangan Tahun 2012-2016

64


Perindustrian Tahun 2012-2016

65

2.61 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan

65

2.62 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 68

2.63 Jumlah Orang/barang melalui pelabuhan

Bitung Tahun 2012-2016

69

2.64 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2012-2016

70

2.65 Besarnya VA yang tersalur, banyaknya kapasitas listrik yang terpasang dan gardu yang

dilayani PLN ranting Bitung Tahun 2012-2016

70

2.66 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bitung Tahun 2013-2016

71

2.67 Angka Kriminalitas Tahun 2012-2016 71

2.68 Hasil Analisis Gabungan Umum Kondisi Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung

72

3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bitung

78

3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015

82

3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung 2011 – 2015

85

3.5 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Kota Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015

86

3.6 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota

Bitung Tahun Anggaran 2011 – 2015

86

3.7 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan

Pembiayaan Kota Bitung Tahun Anggaran 2011–2015

88

3.8 Rincian Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Bitung Tahun Anggaran

2011–2015

88

vii


3.9 Neraca Pemerintah Kota Bitung dan Pertumbuhannya Tahun 2011–2015

90

3.12 Analisa Rasio Keuangan Kota Bitung Tahun 2011–2015

91

3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bitung Tahun 2011-

2015

96

3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

97

3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011 s/d 2015

98

3.16 Defisit Riil Anggaran Kota Bitung

99

3.17 Komposisi Penutup Difisit Riil Anggaran

99

3.18 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta

Prioritas Utama Kota Bitung

101

3.19 Proyeksi Pendapatan Daerah

102

3.20 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, mengikat serta Prioritas Utama

103

3.21 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah

Kota Bitung

104

3.22 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah

Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2017-2021

106

3.23 Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran

2017-2021

108

3.24 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah

Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2017-2021

107

5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bitung

129

6.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Bitung

138

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bitung

142

6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

146

7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

159

viii


8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bitung 192

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung

194

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana

pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bitung yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun 2005-2025

merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi,

misi dan arah pembangunan daerah Kota Bitung selama 20 tahun

yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi

Utara. RPJPD Kota Bitung Tahun 2005-2025 memiliki empat tahapan

rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021

merupakan tahapan ketiga RPJPD Kota Bitung.

Dengan telah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bitung

masa jabatan 2016-2021, yang telah dilantik pada tanggal 30 maret

2016 maka RPJMD Kota Bitung harus disusun sebagai penjabaran

dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu lima

tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kota Bitung disusun

berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu

strategis daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi

dan arah kebijakan pembangunan daerah, indikator sasaran dan

target pencapaian pembangunan daerah yang bertumpu pada

program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan

serta kaidah pelaksanaannya.

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor : 6 Tahun 2018 Tanggal : 6 Maret 2018 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Bitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021

2


Penyusunan RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dilaksanakan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim,

menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan

narasumber sebagai tim ahli untuk membantu dalam

penyusunan RPJMD.

b. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap

penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran

umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan

dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan

dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga

penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

indikatif.

c. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan

integrasi seluruh Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD

menjadi rancangan RPJMD.

d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan

RPJMD Kota Bitung. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk

mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku

kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan

penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Bitung menjadi

rancangan akhir RPJMD Kota Bitung.

e. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara

kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD

yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil

Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala

Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa program

pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan

hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

3


Rancangan akhir RPJMD Kota Bitung diajukan dan

dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

f. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yaitu Mekanisme

pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang

RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dengan DPRD sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah

tentang RPJMD Kota Bitung 2016–2021.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Bitung 2016–2021 dilakukan

dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan

daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini

merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan

secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang akurat,

serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen

strategis dan berbasis kinerja.

b. Pendekatan Politis

Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat

kampanye lewat penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi,

misi, dan program pembangunan serta pembahasan dengan

DPRD dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kota

Bitung 2016–2021.

c. Pendekatan Top Down dan Bottom Up

Hasil dari pendekatan bottom up lewat penjaringan aspirasi

masyarakat dengan stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta

pendekatan top down melalui penyelarasan pada dokumen

perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional

(dan provinsi) dengan rencana pembangunan daerah Kota Bitung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bitung Tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

4


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021 mengacu pada

peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

5


9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;


Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;


Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

6


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang,

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tahun 2016

tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun

2016 tentang Perangkat Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2014-2034;

26. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bitung Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung Tahun 2013 -

2033.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016–2021 dengan dokumen

perencanaan lainnya memiliki keterkaitan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bitung Tahun 2016–2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional dengan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016–2021.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bitung Tahun 2016–2021 menjadi pedoman dalam penyusunan

7


Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD) untuk jangka

waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Bitung yang merupakan rencana kerja tahunan.

3. Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam

perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan

regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang

memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro,

perencanaan regional, dan spasial.

Gambar 1.2.

Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kota Bitung berpedoman pada RTRW Kota Bitung

yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah

daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang

PERENCANAAN MAKRO

Regulasi Pembiayaan

Keperluan wilayah

PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor)

PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan

antarwilayah)

Sumberdaya lokal

Dinas / instansi

Spasial, Efektivitas kebijakan, dan

Efisiensi sumberdaya Kapasitas kelembagaan

KESEJAHTERAAN, PELAYANAN, DAN

DAYA SAING

8


Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun

2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-

2033, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan

menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan

pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka

pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang

asumsi-asumsinya, meliputi :

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hirarkis memiliki hubungan fungsional;

2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan

3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka

mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui

sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat

maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW

daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain dalam

hal ini Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Kota

Bitung, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka

menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur

dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan

atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan

kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau

pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

9


Gambar 1.3

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Bitung 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2.Dasar Hukum Penyusunan

1.3.Hubungan Antar Dokumen 1.4.Sistematika Penulisan 1.5.Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARANUMUM KONDISIDAERAH 2.1.Aspek Geografi dan Demografi 2.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3.Aspek Pelayanan Umum 2.4.Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.Kinerja Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJP NASIONAL

RPJPD PROV. SULUT

RPJPD KOTA BITUNG

RPJM NASIONAL

RPJMD PROV. SULUT

RPJMD KOTA BITUNG

RTRW NASIONAL

RTRW PROV. SULUT

RTRW KOTA BITUNG

10


3.3.Kerangka Pendanaan 3.3.1.Analisis Pengeluaran Periodik Wajib

dan Mengikat sertaPrioritas Utama 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan

6.2 Strategi

BABVII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BABVIII.KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH BAB IX PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN


Bitung Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk

memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku

kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. RPJM Daerah ini sekaligus merupakan acuan

penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang

akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun

2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:

2. Menetapkan Visi, Misi, dan Program pembangunan daerah jangka

menengah;

11


3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), dan perencanaan penganggaran;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional,

Provinsi dan Kota;

5. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah

daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD

Provinsi maupun APBN;

6. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi

kinerja tahunan setiap perangkat daerah;

7. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang

dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah

dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan

misi daerah;

8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah kota dan

DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program

dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

9. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah kota dan

DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program

serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima

tahunan;

10. Menjabarkan kondisi kekinian, hambatan dan tantangan dalam

capaian kinerja lima tahun berikutnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2016-2021

adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah

terpilih.

2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

12


4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bitung.

13


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Bitung memiliki luas wilayah daratan 313,50 km²

(31.350 Ha) dan luas wilayah perairan 439,8 Km2 (43,980 Ha),

yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 69 (enam

puluh sembilan) kelurahan.

Gambar 2.1

Peta Kota Bitung

Sumber: RTRW Kota Bitung 2013-2033

Secara Geografis Kota Bitung terletak pada posisi 125o1’43”–

125o18’13” Bujur Timur, dan 1o23’23”– 1o35’39” Lintang Selatan

dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa

Utara) dan Laut Maluku;

Sebelah Timur : Laut Maluku dan Samudra Pasifik;

Bagian Selatan : Laut Maluku;

14


Bagian Barat : Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa

Utara)

Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian

besar daratan Kota Bitung 45,06 persen berbukit dan 32,73

persen bergunung. Hanya 4,18 persen merupakan dataran landai

serta sisanya 18,03 persen berombak.

Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga,

sampai dengan Tanjung Merah di Bagian Barat merupakan

dataran yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat

sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah

perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.

Pada bagian utara, keadaan topografi semakin

bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian utama dari lahan

tersebut merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan

lindung, taman margasatwa dan cagar alam.

Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yaitu Pulau

Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh

tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh

memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk

dikembangkan menjadi daerah wisata bahari.

Kemiringan lereng di kota Bitung sebagian besar

didominasi oleh kelerengan antara 25 – 40 persen. Hal ini terlihat

dari luas wilayah kelerengan 25 – 40 persen yang mempunyai

wilayah terluas yaitu sebesar 11.759 Ha atau sekitar 37,52 persen

dari total luas Kota Bitung saat ini. Memang secara visual juga

terlihat bahwa Kota Bitung hampir seluruh wilayahnya

merupakan daerah perbukitan atau pegunungan. Dan hasil

perhitungan menunjukkan bahwa daerah yang datar yaitu

kemiringan lereng antara 0 – 8 persen hanya memiliki luas paling

kecil, yaitu 2.274 persen atau sebesar 7,89 persen dari total luas

kota Bitung.

Di kota Bitung terdapat delapan gunung, yaitu Gunung

Duasudara (1.351 m), Gunung Tangkoko (774 m), Gunung

Batuangus (1.099 m), Gunung Klabat (1.990 m), Gunung Woka

(370 m), Gunung Lembeh (430 m), Gunung Temboan Sela (430

m), Gunung Wiau (861 m). Gunung Batuangus masih tercatat

sebagai gunung berapi namun tidak aktif. Juga terdapat lima

15


buah sungai kecil yang bermuara di Selat Lembeh, yaitu Girian,

Sagerat, Tanjung Merah, Tewaan, Rinondoran. Kota Bitung

merupakan satu-satunya kota di Sulawesi Utara dan bahkan

kedua sesudah Kota Pontianak di Indonesia yang memiliki

kawasan hutan yang sangat luas. Sebagian besar hutan di Kota

Bitung berdasarkan data BPS dapat diklasifikasikan dengan

hutan lindung seluas 4.611 Ha, hutan wisata 1.271,5 Ha, dan

hutan cagar alam 7.495 Ha.

Dari aspek geologis secara umum wilayah Kota Bitung dan

sekitarnya disusun oleh batuan vulkanik yang berumur kuarter

(Qv) yang terdiri atas lava, bom, lapili dan abu yang sebagian kecil

ditutupi oleh endapan (Qs) yang terdiri atas pasir lanau,

konglomerat dan lempung napalan. Berdasarkan pemetaan

geologi permukaan dan pendugaan reseistivitas bawah

permukaan, wilayah Kota Bitung umumnya disusun oleh batuan

vulkanik dan vulkaniklastik yang sebagian ditutupi oleh endapan

permukaan.

Selain itu dalam aspek hidrologi, Kota Bitung memiliki air

permukaan meliputi aliran-aliran sungai yang melintas di wilayah

Kota Bitung, yaitu :

1. Sungai Girian, panjang 17.50 km

2. Sungai Tewaan, panjang 8.75 km

3. Sungai Batu Putih, panjang 9.25 km

4. Sungai Rinondoran, panjang 11.25 km

5. Sungai Sagerat, panjang 9.50 km

Selain itu ada beberapa lokasi mata air di Kota Bitung yang

memiliki debit air yang cukup besar, yaitu:

- Mata air dengan volume + 50 liter/detik, terletak di sekitar

Lokasi RSUD Manembo-nembo.

- Mata air di kelurahan Danowudu yang dimanfaatkan Kota

Bitung termasuk pelabuhan Bitung berlokasi di bagian utara

kelurahan.

- Mata air (oleh masyarakat disebut mata air hujan) terletak di

sebelah selatan kelurahan Donowudu yang berbatasan

dengan kelurahan Girian Permai dan sudah dikelola oleh

PDAM Bitung.

16


- Mata Air di kelurahan Tewaan, sekarang ini sudah

dimanfaatkan oleh masyarakat umum tapi belum memenuhi

syarat.

- Mata air di kelurahan Girian Indah (sebelah utara berbatasan

dengan perkebunan kelurahan Danowudu kecamatan

Ranowulu), saat ini dikelola dan dimanfaatkan oleh SECATA B

(dahulu Dodik XII Wangurer) dan masyarakat kelurahan Girian

Indah Lingkungan VI.

- Mata air di kelurahan Bitung Barat II

- Mata air di kelurahan Aertembaga Dua (Lingkungan I)

- Mata air di kelurahan Makawidey (Lingkungan I)

- Mata air di kelurahan Kasawari

- Mata air di kelurahan Pintu Kota kecamatan Lembeh Utara,

yang sangat baik untuk dikonsumsi.

- Mata air di kelurahan Batukota (Lingkungan I/Baturiri)

- Tiga mata air di kelurahan Gunung Woka yang dapat

difungsikan untuk kebutuhan masyarakat, untuk sementara

masih digunakan melayani khusus masyarakat Kel. Gunung

Woka.

- Mata air di kelurahan Kareko, lokasinya di Lingkungan I

- Mata air di kelurahan Binuang, tapi belum ditata dengan baik.

- Mata air di kelurahan Posokan yang ditata dengan baik, untuk

saat ini masih dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Klimatologi Kota Bitung umumnya merupakan daerah

yang beriklim tropis, hanya dikenal 2 (dua) musim yaitu musim

kemarau dan musim penghujan. Keadaan ini berkaitan erat

dengan arus angin yang bertiup di wilayah ini. Pada bulan

Oktober sampai dengan bulan April biasanya terjadi hujan. Hal

ini disebabkan karena angin bertiup dari arah Barat/Barat Laut

yang banyak mengandung air dan sebaliknya adalah musim

kemarau yang terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan

September. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh arus angin dari

arah Timur yang tidak banyak mengandung air. Secara umum

suhu rata-rata per bulan menurut hasil pengukuran Stasiun

Meteorologi Bitung pada tahun 2013 adalah suhu udara terendah

terjadi pada bulan November yakni 24,1 oC dan tertinggi 33,6 oC

di bulan Maret.

17


Sebagai daerah tropis Bitung mempunyai kelembaban

udara relatif tinggi dengan rata-rata per bulan pada tahun 2013

berkisar antara 75 persen sampai dengan 80 persen. Jumlah

curah hujan di Kota Bitung cukup beragam menurut bulan.

Menurut catatan dari Stasiun Meteorologi Bitung curah hujan

tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Februari yang

mencapai 326,0 mm, sedangkan pada bulan April curah hujan

mengalami titik terendah yakni hanya 26 mm. Di bulan April

diwarnai dengan hari hujan terbanyak yakni 26 hari.

Penggunaan tanah di Kota Bitung sampai 2015

sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Penggunaan Lahan

No Penggunaan Luas (Ha) %

1 Sawah 76 0,25

2 Tegalan/ladang 1.852 6,09

3 Perkebunan 12.062 39,67

4 Kawasan Hutan 13.377 44,00

5 Wilayah efektif perkotaan 3.032 9,98


18


Gambar 2.2 Peta Penggunaan Tanah di Kota Bitung

Sumber : RTRW Kota Bitung 2013-2033

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bitung adalah Pusat Kegiatan Nasional. Menurut

Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional Lampiran II, Pusat Kegiatan Nasional

(PKN) yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi

Kawasan Perkotaan Manado – Bitung. Pusat Kegiatan Nasional

(PKN)ini ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang

menuju kawasan internasional;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang

melayani beberapa provinsi; dan/atau

c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai

simpul utama transportasi skala nasional atau melayani

beberapa provinsi.

Selain itu Kota Bitung juga termasuk dalam Kawasan Strategis

Nasional (KSN) KAPET Manado – Bitung. Menurut PP No. 26 Tahun

2008 tentang RTRW Nasional, KAPET Manado-Bitung dikategorikan

sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sisi kepentingan

19


pertumbuhan ekonomi. Dari sisi struktur ruang, Kawasan Perkotaan

Manado-Bitung sebagai kawasan inti diarahkan menjadi Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) dengan fasilitas utama Bandar Udara

Internasional Sam Ratulangi di Kota Manado yang ditetapkan sebagai

bandar udara pusat penyebaran primer dan Pelabuhan Bitung di Kota

Bitung yang ditetapkan sebagai Pelabuhan Internasional.

Dalam RTRW Nasional, Kota Bitung ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan

simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala

regional, nasional dan internasional. Sementara, dalam RTRW Provinsi

Sulawesi Utara, Kota Bitung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Provinsi (KSP) di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota

Bitung sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis

dalam pengembangan wilayah kota.

Secara kewilayahan Kota Bitung dibagi menjadi beberapa pusat

pelayanan. Rencana Pusat Pelayanan di Kota Bitung Tahun 2013 -

2033 adalah sebagai berikut:

A. Pusat Pelayanan Kota (PPK) ditetapkan di sebagian Kelurahan

Bitung Barat Satu, sebagian Kelurahan Bitung Barat Dua,

sebagian Kelurahan Bitung Timur dan sebagian Kelurahan

Bitung Tengah di Kecamatan Maesa, dengan fungsi sebagai :

a. Pusat pelayanan pemerintahan kota; dan

b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

B. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK)

Sub pusat pelayanan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan

perkotaan skala pelayanan kota yang meliputi :

a. Sarana perdagangan dan jasa;

b. Sarana pendidikan;

c. Sarana kesehatan;

d. Sarana peribadatan; dan

e. Sarana pelayanan umum.

Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota

ditetapkan sebagai berikut :

1. Sub pusat pelayanan kota I meliputi Kelurahan Winenet Satu

dan Kelurahan Pateten Dua;

2. Sub pusat pelayanan kota II meliputi Kelurahan Girian Weru

Satu;

20


3. Sub pusat pelayanan kota III meliputi Kelurahan Manembo-

nembo Atas, Kelurahan Manembo-nembo Tengah dan

Kelurahan Sagerat Weru Satu; dan

4. Sub pusat pelayanan IV meliputi Kelurahan Papusungan.

C. Pusat Lingkungan

Pusat lingkungan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan

perkotaan skala pelayanan lingkungan yang meliputi :

a. Sarana perdagangan;

b. Sarana pendidikan;

c. Sarana kesehatan;

d. Sarana peribadatan; dan

e. Sarana pelayanan umum.

Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan meliputi :

1. Pusat lingkungan I ditetapkan di Kelurahan Winenet Dua

dengan daerah pelayanan Kelurahan Aertembaga Satu,

Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan Tandurusa, Kelurahan

Makawidey, Kelurahan Kasawari, Kelurahan Pinangunian,

Kelurahan Pateten Satu, dan Kelurahan Pateten Tiga;

2. Pusat lingkungan II ditetapkan di Kelurahan Madidir Ure

dengan daerah pelayanan Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan

Madidir Unet, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan Pakadoodan,

Kelurahan Paceda;

3. Pusat lingkungan III ditetapkan di Kelurahan Girian Atas

dengan daerah pelayanan Kelurahan Girian Weru Dua,

Kelurahan Girian Permai, Kelurahan Girian Indah, Kelurahan

Girian Bawah, Kelurahan Wangurer, Kelurahan Wangurer

Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan Wangurer Utara;

4. Pusat lingkungan IV ditetapkan di Kelurahan Manembo-nembo

dengan daerah pelayanan Kelurahan Tendeki, Kelurahan

Tanjung Merah, Kelurahan Sagerat;

5. Pusat lingkungan V ditetapkan di Kelurahan Danowudu

dengan daerah pelayanan Kelurahan Pinokalan, Kelurahan

Tewaan, Kelurahan Apela Satu, Kelurahan Apela Dua,

Kelurahan Kumersot, Kelurahan Karondoran, Kelurahan Dua

Sudara;

6. Pusat lingkungan VI ditetapkan di Kelurahan Batuputih Bawah

dengan daerah pelayanan Kelurahan Batuputih Atas;

21


7. Pusat lingkungan VII ditetapkan di Kelurahan Pintukota

dengan daerah pelayanan Kelurahan Mawali, Kelurahan

Batukota, Kelurahan Gunung Woka, Kelurahan Kareko,

Kelurahan Binuang, Kelurahan Motto, Kelurahan Nusu,

Kelurahan Lirang, Kelurahan Posokan.

8. Pusat lingkungan VIII ditetapkan di Kelurahan Batulubang

dengan daerah pelayanan Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan

Paudean, Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang,

Kelurahan Pancuran

Kota Bitung memiliki beberapa kawasan strategis yang

diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan

memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap

pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang

ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis

wilayah kota berfungsi sebagai berikut:

a) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau

mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis

kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang

wilayah kota;

b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan

ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai

pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;

c) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama

RTRW kota; dan

d) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi cepat di Kota Bitung ditetapkan pada kawasan-kawasan yang

dianggap memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, yaitu:

I. KAWASAN STRATEGIS PROPINSI (KSP) yang berada di Kota

Bitung adalah :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu:

• Kawasan Global Hub Port/Pelabuhan Internasional Bitung

(IHP) di Kecamatan Maesa;

• Kawasan Industri di koridor Bitung - Kema – Airmadidi

• Kawasan Strategis Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

22


2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan :

• Kawasan Pangkalan Angkatan Laut di Bitung.

II. KAWASAN STRATEGIS KOTA BITUNG

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi

a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Aertembaga, Kecamatan

Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.

b. Kawasan industri di Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan

Matuari.

c. Kawasan Pelabuhan Utama Bitung.

d. Kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kelurahan Bitung

Tengah, Kelurahan Bitung Timur, Kelurahan Pateten Satu dan

Kelurahan Pateten Dua.

d. Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Girian.

e. Kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Sagerat Weru

Satu.

f. Kawasan perdagangan dan jasa di koridor Manado-Bitung.

2. Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya

Dukung Lingkungan Hidup

a. Kawasan suaka alam Laut Selat Lembeh.

Kawasan suaka alam Laut Selat Lembeh dari sudut

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu

dilakukan upaya pelestarian dan pencegahan pengrusakan

terumbu karang dan ekosistem bawah laut dari kegiatan

pelayaran kapal dan nelayan.

b. Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batu

Putih.

Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batu

Putih yaitu dilakukan upaya pelestarian ekosistem kawasan.

3. Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) untuk Kota Bitung-

Lembeh dan sekitarnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Dan Kawasan

Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) untuk Kota Bitung, meliputi

:

a. Kawasan Pulau Lembeh

23


b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata

Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batuangus)

c. Kawasan Wisata Tanjung Merah

d. Kawasan Wisata Danowudu

Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran RTRW Kota

Bitung tahun 2013-2033 kedalam rencanan pengaturan pemanfaatan

yang memilki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.

Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen

perwujudan ruang khusususnya sebagai acuan dalam pemberian

advise planning dalam pengaturan bangunan setempat rencana tata

bangunan dan lingkungan. Berdasarkan hasil telaah RPJMD

kabupaten Minahasa Utara, khususnya tentang detail RTRW

Kabupaten Minahasa Utara yang bersinggungan dengan kota Bitung,

maka penataan ruang dalam rangka pencapaian target pembangunan

telah memiliki kesesuaian.

Adapun rencana pola ruang kota Bitung dapat dilihat dalam

gambar berikut ini.

Gambar 2.3

Peta Pola Ruang Kota Bitung

C. Kerentanan Kota Bitung terhadap Bencana

Secara umum Kota Bitung memiliki potensi rawan terhadap

bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya.


24


1. Longsor

Kota Bitung yang memiliki relief morfologi kasar dengan lereng-

lereng yang terjal, lebih rawan terjadi gerakan tanah/ longsor

karena kondisi batuan yang tidak kompak (pasir volkanik). Hal

ini diperburuk lagi oleh curah hujan yang tinggi yang sering

terjadi di daerah ini. Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana

Gerakan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kota

Bitung termasuk dalam tingkat risiko “tinggi” terhadap gerakan

tanah. Daerah ini mempunyai potensi untuk terjadi gerakan

tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah

yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan

atau jika lereng mengalami gangguan.Kawasan rawan bencana

longsor di Kota Bitung berada pada sekitar kawasan perbukitan

di seluruh wilayah kota meliputi Kelurahan Tandurusa,

Kelurahan Makawidey, Kelurahan Aertembaga Dua, Kelurahan

Duasudara, Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan

Pinasungkulan.

2. Gelombang Pasang dan Tsunami

Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Tsunami di Provinsi

Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kota Bitung termasuk dalam

tingkat risiko “tinggi” terhadap tsunami.Untuk itu kondisi ini

perlu diantisipasi dengan menyediakan sistem peringatan dini

terhadap bahaya bencana tsunami.

Daerah rawan gelombang dan tsunami di Kota Bitung meliputi

Kelurahan Batuputih Atas, Kelurahan Batuputih Bawah,

Kelurahan Lirang, Kelurahan Nusu, Kelurahan Motto,

Kelurahan Posokan, Kelurahan Pintukota bagian timur,

Kelurahan Dorbolaang, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan

Pancuran, Kelurahan Papusungan bagian timur, Kelurahan

Wangurer Barat, Kelurahan Wangurer Timur, Kelurahan

Paceda, Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Madidir Ure,

Kelurahan Madidir Weru, Kelurahan Kadoodan, Kelurahan

Girian Bawah dan Kelurahan Wangurer.

3. Sempadan Sesar

Kawasan sempadan sesar adalah kawasan sepanjang tepi kiri

dan kanan sesar. Kawasan ini sangat berbahaya karena

merupakan kawasan yang sangat labil. Oleh sebab itu

25


diperlukan rencana pengelolaan untuk pengaturan sempadan

sesar agar supaya resiko bencana dapat dihindari. Kawasan

yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud

dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional

ditetapkan dengan kriteria: sempadan dengan lebar paling

sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan

aktif.

Menurut Peta Geologi Lingkungan (Atlas Sumberdaya Wilayah

Pesisir Minahasa-Manado-Bitung, 2002), di Selat Lembeh

terdapat sesar berarah Timur Laut – Barat Daya.

4. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu

kejadiannya tidak bisa diprediksi. Kawasan rawan gempa bumi

sebagaimana dimaksud dalam PP No. 26 tahun 2008 adalah

kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa

bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally

Intensity (MMI). Tujuan perlindungan terhadap Kawasan

Rawan Gempa Bumi adalah untuk melindungi manusia dan

kegiatan dari bencana akibat terjadinya gempa bumi maupun

secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Indonesia

terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu

lempeng Indo‐Australia di bagian selatan, Lempeng Euro‐Asia

di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga

lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga

lempeng Indo‐Australia menunjam ke bawah lempeng Euro‐

Asia. Penunjaman lempeng Indo‐Australia yang bergerak ke

utara dengan lempeng Euro‐Asia yang bergerak ke selatan

menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunun gapi

aktif sepanjang Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,

belok ke utara ke Maluku dan Sulawesi Utara, sejajar dengan

jalur penunjaman kedua lempeng. Daerah rawan gempa bumi

di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak dekat zona

penunjaman maupun sesar aktif. Kota Bitung tergolong daerah

dengan tingkat ancaman “tinggi” terhadap gempa bumi (Peta

Indeks Ancaman Gempabumi di Indonesia, BNPB, 2010).

5. Letusan Gunung Berapi

26


Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang

sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan

gunung berapi. Di Kota Bitung terdapat gunung berapi yang

aktif, yaitu Gunung Tangkoko (1.149 m) yang bertipe strato

dengan kawah yang besar dan dalam serta gunung api parasit

yang bernama Batu Angus (700 m). Dalam masa sejarah

kegiatan Gunung Tangkoko, tampaknya letusan lebih banyak

terjadi di Gunung Batu Angus dan tidak pernah di laporkan

adanya korban manusia. Tetapi meskipun demikian, di masa

mendatang bahaya letusan Gunung Tangkoko harus

diperhitungkan karena daerah di sekitar gunung api itu, yaitu

Kota Bitung terus berkembang dan bahkan makin pesat.

Dalam sejarah kegiatan Gunung Tangkoko tercatat pernah

terjadi letusan besar, yaitu dalam tahun 1801.

D. Demografi

Kota Bitung yang memiliki luas wilayah 313,50 km² (31.350 Ha)

dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sesuai data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebanyak 254.446

jiwa yang terdiri dari 131.094 jiwa penduduk laki-laki dan 123.352

jiwa penduduk perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 73.705

kepala keluarga. Jumlah Penduduk Kota Bitung mengalami kenaikan

sebanyak 7.679 jiwa dibanding dengan tahun 2015. Penduduk Kota

Bitung pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,31

persen. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat oleh

besarnya angka/nilai sex ratio dimana angka tersebut menunjukkan

lebih besar dari angka 100. Pada tahun 2016, sex ratio sebesar 104,57

persen.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Bitung tahun 2016 mencapai

666,64 jiwa per kilometer persegi. Distribusi penduduk paling besar

tersebar di kecamatan Maesa dengan jumlah penduduk sebesar

48,640 jiwa yang terdiri dari laki-laki 25,159 jiwa dan perempuan

23,481 jiwa atau sebesar 19,12 persen; berikutnya di ikuti oleh

kecamatan Madidir dengan jumlah penduduk sebanyak 42,499 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 21,583 jiwa dan perempuan 20,916 jiwa;

27


selanjutnya Kecamatan Girian dengan jumlah penduduk 41,265 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 21,103 jiwa dan perempuan 20,162 jiwa;

kemudian Kecamatan Matuari dengan jumlah penduduk sebanyak

40,195 jiwa terdiri dari laki-laki 20,698 jiwa dan perempuan 19,497

jiwa; Kecamatan Aertembaga dengan jumlah penduduk 36,065 jiwa

terdiri dari laki-laki 18,790 jiwa dan perempuan 17,275 jiwa;

Kecamatan Ranowulu dengan jumlah penduduk 22,829 jiwa terdiri

dari laki-laki 11,797 jiwa dan perempuan 11,032 jiwa; untuk

Kecamatan Lembeh Selatan dengan jumlah jiwa 12,290 jiwa terdiri

dari laki-laki 6,484 jiwa dan perempuan 5,806 jiwa; dan yang paling

sedikit populasi penduduk yaitu di Kecamatan Lembeh Utara dengan

jumlah 10,663 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5,480 jiwa dan

perempuan 5,183 jiwa atau sebesar 4,19 persen.

Komposisi penduduk Kota Bitung di dominasi oleh penduduk

muda/dewasa. Penduduk Kota Bitung yang berusia muda sebesar

20,03 persen, usia produktif 72,84 persen sedangkan usia 65 tahun

ke atas sebesar 6,11 persen.

Tabel 2.2 Penduduk Kota Bitung Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tahun 2016

Kecamatan Laki-laki Perempuan

Laki-Laki +

Perempuan

Jumlah %

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

1 2 3 4 5

Madidir 21.583 20.916 42.499 16,70

Matuari 20.698 19.497 40.195 15,80

Girian 21.103 20.162 41.265 16,21

Lembeh Selatan 6.484 5.806 12.290 4,85

Lembeh Utara 5.480 5.183 10.663 4,19

Aertembaga 18.790 17.275 36.065 14,17

Maesa 25.159 23.481 48.640 19,11

Ranowulu 11.797 11.032 22.829 8,97

Jumlah 131.094 123.352 254.446 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

28


Grafik 2.1 Grafik jumlah penduduk Kota Bitung

Berdasarkan Usia tahun 2016

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Rasio Jenis Kelamin

Kota Bitung Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan Jumlah

Penduduk (Jiwa)

Luas Wilayah

(Ha)

Rasio Jenis Kelamin

Sex Ratio

1 2 3 4

Madidir 42.499 2.083.00 100.57

Matuari 40.195 3.396.00 104.05

Girian 41.265 516.55 104.01

Lembeh Selatan 12.290 2.553.00 106.06

Lembeh Utara 10.663 2.766.00 104.13

Aertembaga 36.065 3.309.30 108.70

Maesa 48.640 969.70 107.64

Ranowulu 22.829 15.756.80 102.72

Jumlah 254.446 31.350,35 104.57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

0-4Thn

5-9Thn

10-14Thn

15-19Thn

20-24Thn

25-29Thn

30-34Thn

35-39Thn

40-44Thn

45-49Thn

50-54Thn

55-59Thn

60-64Thn

65-69Thn

70-74Thn

>74Thn

9,974

19,132

24,411

22,459

21,777

21,719

21,515

22,712

21,576

19,062

14,491

11,192

8,860

6,267

3,385

5,914

29


Tabel 2.4

Indikator Kependudukan Kota Bitung

Tahun 2012 - 2016

Uraian T a h u n

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Penduduk (Jiwa) 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

Pertumbuhan Penduduk (%)

1,36 1,30 1,20

1,26 1,31

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km2)

582,8 600,47 612,42

618,03

666,64

Sex Ratio (%) 104,41 104,31 104,38 104,48 104,57

Jumlah Rumah Tangga

(000)

64,887 67,845 65,630

66,331 73,705

% Penduduk Menurut Kelompok Umur

0 – 14 tahun 18,195 25,59 23,53 21,88 21,03

15 – 64 tahun 68,19 69,87 73,85 72,49 72,84

> 65 tahun 3,47 4,53 5,12 5,62 6,11

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan

selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat

yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

selama periode 2012-2016 diuraikan sebagai berikut.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah

senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah

berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu

pertumbuhan sektorsektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi

“proses perembesan ke bawah (trickle down effect)” akan terjadi,

sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai.

PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi

dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan

penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai dasar

pengukuran pertumbuhan ekonomi Kota Bitung selang waktu 2012 –

30


2016 mengalami peningkatan yang stabil. ditunjukkan oleh Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun dasar

2010 yang mengalami peningkatan dari 8,42 triliun pada 2012

menjadi 12,68 triliun di tahun 2016.

Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional,

perekonomian Bitung pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,19 persen.

Pertumbuhan tersebut sedikit diatas angka pertumbuhan nasional

yang tumbuh sebesar 5,02 persen, namun berada di bawah

pertumbuhan Propinsi Sulawesi Utara yang tumbuh 6,17 persen pada

tahun 2016. Beberapa lapangan usaha yang vital yang pada tahun

2015 mencatat pertumbuhan yang negatif, pada tahun 2016 sudah

mulai pulih sehingga mencatat pertumbuhan positif.

PDRB Kota Bitung menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17

kategori lapangan usaha setiap perkembangan lapangan usaha

diuraikan dibawah ini :

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada tahun 2016, Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan

perikanan merupakan share kedua terbesar dalam perekonomian Kota

Bitung, meskipun sejak tahun 2015 mulai mengalami penurunan,

demikian pula pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,83 persen kembali

mengalami penurunan dibanding kontribusinya pada tahun 2015 yang

sebesar 20,12 persen. Walau demikian, dengan capaian tersebut

kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pemulihan

dengan meraih pertumbuhan positif sebesar 3,08 persen dibandingkan

tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan sebesar 4,03 persen.

b. Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah yang tercipta dari kategori pertambangan dan

penggalian pada tahun 2016 mencapai 58,8 milyar rupiah atas dasar

harga berlaku dan 48,41 milyar rupiah atas dasar harga konstan 2010.

Peranan kategori pertambangan dan penggalian yang merupakan

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui cenderung stabil

dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2010 kontribusi kategori ini

terhadap total PDRB Kota Bitung tidak sampai 0,5 persen setiap

tahunnya.

c. Industri Pengolahan

Kategori Industri pengolahan menjadi ikon penting dan

merupakan kategori yang menjadi sandaran mayoritas tenaga kerja di

31


Kota Bitung, terlihat dari peranannya pada perekonomian yang sangat

besar, yaitu 33,04 persen ditahun 2016.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori pengadaan listrik dan gas Kategori lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang penting

bagi suatu wilayah. Kategori ini bersifat penunjang bagi kegiatan-

kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan lapangan usaha ini sangat vital

baik bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Lancarnya kegiatan

di lapangan usaha ini dapat dijadikan salah satu indikator telah

baiknya salah satu kondisi infrastruktur di suatu wilayah, yang pada

akhirnya akan memperbaiki iklim investasi dan mendorong aktivitas

produksi di wilayah tersebut berkontribusi sebesar 0,08 persen

terhadap perekonomian Kota Bitung pada tahun 2016.

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Bitung

selama tahun 2012-2016 relatif tidak banyak mengalami perubahan,

berada pada kisaran 0,19 – 0,22 persen.

f. Konstruksi

Kategori konstruksi ini menyumbang sebesar 9,28 persen tahun

2016. Pembangunan infrastruktur yang menunjang Bitung sebagai

Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu kegiatan yang

menggerakkan kategori ini maju dengan pesat.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang di atas 7 persen. Pada

tahun 2016, kontribusi kategori ini 8,33 persen.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan memiliki peranan sebesar

14,85 persen dari total PDRB Kota Bitung ditahun 2016. Mulai

pertengahan tahun lalu, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah

Philipina meresmikan pelayaran kapal langsung Bitung-Davao, yaitu

kapal Ro-Ro.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Selama periode 5 tahun terakhir peranan lapangan usaha

penyediaan akomodasi dan makan minum cenderung menunjukkan

tren yang stabil. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum

32


memiliki peran yang relatif tergolong tidak terlalu besar yakni sekitar

0,80 persen terhadap perekonomian Kota Bitung ditahun 2016.

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai

penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi,

peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan

suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Kategori ini ditahun

2016 memberi kontribusi sebesar 1,71 persen terhadap total PDRB

Kota Bitung.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Pada tahun 2016, kategori jasa keuangan dan asuransi

berkontribusi 3,48 persen terhadap PDRB Kota Bitung. Kategori ini

memiliki peran dan fungsi yang unik sekaligus penting dalam sebuah

perekonomian.

l. Real Estate

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi

PDRB Kota Bitung selama 5 tahun terakhir pada kisaran 2 persen.

Pada tahun 2016 kategori real estate memiliki peran 2,19 persen.

m. Jasa Perusahaan

Perkembangan kontribusinya pun cenderung stagnan selama 5

tahun terakhir yakni sebesar 0,02 persen saja. Kategori lapangan

usaha jasa perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan

beragam. Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknis; dan kegiatan

jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,

ketenagakerjaan,agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha

lainnya dicakup dalam kategori ini.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang

umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga

perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan

dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kontribusi yang

diberikan adalah 2,28 persen ditahun 2016.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016, jasa pendidikan menyumbang sebesar 0,73

persen terhadap total perekonomian Kota Bitung.

33


p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan

kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016,

kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bitung sebesar 2,03

persen.

q. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Bitung

relatif kecil yaitu sekitar 0,68 persen saja terhadap total PDRB Kota

Bitung ditahun 2016.

Tabel 2.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

di Kota Bitung (Juta Rupiah)

Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Kota Bitung

Kategori U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian 1.314.113,6 1.471.027,4 1.550.434,0 1.487.989,7 1.533.762,5

B Pertambangan dan Penggalian

40.991,1 42.013,6 43.457,0 44.870,8 48.412,5

C Industri Pengolahan 3.120.932,7 3.248.319,2 3.392.167,1 3.352.289,1 3.407.253,7

D Pengadaan Listrik dan Gas 5.989,4 7.056,7 7.915,3 9.893,9 11.590,7

E Pengadaan air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

16.624,0 17.189,7 17.394,6

19.060,0 19.449,4

F Kontruksi 702.097,5 745.291,2 830.987,7 955.490,0 1.030.780,0

G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan

sepeda motor

599.080,2 653.441,2 719.093,1

797.074,3

862.238,1

H Transportasi dan pergudangan

878.844,0 946.223,6 1.052.806,6 1.164.380,2 1.245.017,3

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

60.518,5 62.751,5 66.285,0

73.765,0

80.615,0

J Informasi dan Komunikasi 152.376,0 162.482,4 165.305,8 182.649,9 196.176,4

K Jasa Keuangan dan Asuransi

233.402,3 250.799,2 252.904,4 259.672,0 330.056,6

L Real Estate 177.255,8 188.002,1 199.158,1 215.289,9 227.456,8

M,N Jasa Perusahaan 1.668,3 1.750,0 1.820,9 1.979,9 2.093,1

O Adm.Pemerintahan,

Pertanahan dan Jaminan Sosial

141.847,5 146.459,2 154.675,8

175.388,2

187.976,0

P Jasa Pendidikan 55.890,1 58.728,6 62.287,5 67.907,4 74.098,8

Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 163.685,6 173.835,1 183.982,1 197.883,6 212.815,0

R,S,T,U Jasa Lainnya 50.083,4 53.360,8 56.207,4 61.454,7 67.992,3

Produk Domestik Regional Bruto 7.715.400,1 8.229.152,2 8.755.304,7

9.067.038,8

9.547.784,3

34


Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

di Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun 2012– 2016


Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016

Kategori U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian 1.549.389,6 1.866.866,7 2.182.101,1 2.341.327,6 2.514.550,3


41.293,9

44.261,4

46.315,6

50.991,0

58.801,1

C Industri Pengolahan 3.361.478,0 3.558.537,0 3.869.188,1 3.963.874,3 4.190.596,0

D Pengadaan Listrik dan Gas

5.523,4

5.999,7

6.844,8

9.125,8

10.257,8

E Pengadaan air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 17.498,7 19.294,4 20.571,3

23.659,9

25.582,3

F Kontruksi 739.976,3 817.548,2 853.643,0 1.071.928,4 1.177.601,0

G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor

642.228,5 722.005,4 813.020,1

965.003,9

1.056.599,0

H Transportasi dan pergudangan 947.965,5 1.107.624,4 1.373.664,9 1.683.775,1 1.884.053,8

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 63.383,3 66.913,6 72.928,8 88.761,1 101.347,7

J Informasi dan Komunikasi 155.562,8 167.137,6 176.392,7 199.253,8 216.784,5

K Jasa Keuangan dan Asuransi 261.909,2 297.873,7 314.652,0 338.137,0 441.688,1

L Real Estate 188.006,6 207.215,4 225.113,2 254.443,5 277.974,2

M,N Jasa Perusahaan 1.737,7 1.954,7 2.128,3 2.482,6 2.843,4

O Adm.Pemerintahan, Pertanahan dan

Jaminan Sosial 160.059,4 181.023,7 216.592,3

256.194,6

288.770,1

P Jasa Pendidikan 55.890,1 62.028,6 70.287,5 80.908,1 93.197,6

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 180.573,7 196.124,1 210.036,7 229.512,9 256.950,3

R,S,T,U Jasa Lainnya 54,248,7 58.664,3 63.944,2 75.981,8 86.662,6

Produk Domestik Regional Bruto 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7

Katego

ri U R A I A N 2012 2013 2014

2015

2016

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian 18,39 19,90 20,75 20,12 19,83


0,49 0,47 0,44 0,44 0,46

C Industri Pengolahan 39,89 37,93 36,79 34,07 33,04

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07

E

Pengadaan air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

0,21

0,21

0,20

0,20

0,20

F Kontruksi 8,78 8,71 8,17 9,21 9,21

G Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan

sepeda motor

7,95 7,62 7,70

7,78

8,30

H Transportasi dan

pergudangan

11,34

11,25

13,14

13,14 14,47

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 0,78 0,75 0,71

0,70 0,76

J Informasi dan Komunikasi 1,88 1,85 1,78

1,69 1,71

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,96 3,11 3,18 3,01 2,91

35



Tabel 2.8 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha di Kota Bitung Tahun 2012-2016


L Real Estate 2,32 2,23 2,21 2,15 2,19

M,N Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

O

Adm.Pemerintahan,

Pertanahan dan Jaminan

Sosial

1,82 1,90 1,93

2,07 2,20

P Jasa Pendidikan 0,64 0,66

0,66

0,67 0,70

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2,09

2,14

2,09

2,01 1,97

R,S,T,

U Jasa Lainnya

0,64

0,64

0,63

0,61 0,65

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kategori

U R A I A N 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian 18,39 19,90

20,75

20,12 19,83

B Pertambangan dan

Penggalian

0,49

0,47 0,44

0,44 0,46

C Industri Pengolahan 39,89 37,93 36,79

34,07 33,04

D

Pengadaan Listrik dan Gas

0,07

0,06

0,07

0,08

0,08

E

Pengadaan air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

0,21 0,21

0,20

0,20 0,20

F Konstruksi 8,78

8,71

8,12

9,21 9,28

G

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan

sepeda motor

7,72

7,70

7,73

8,29

8,33

H Transportasi dan

pergudangan

11,25

11,81

13,06

14,47 14,85

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

0,75

0,71 0,69

0,76 0,80

J Informasi dan Komunikasi 1,85

1,78 1,68

1,71 1,71

K Jasa Keuangan dan Asuransi

3,11 3,18

2,99

2,91 3,48

L Real Estate 2,23 2,21 2,14 2,19 2,18 M,N Jasa Perusahaan 0,02

0,02

0,02

0,02 0,02

O Adm.Pemerintahan,

Pertanahan dan Jaminan

Sosial

1,90

1,93

2,06

2,20

2,28

P Jasa Pendidikan 0,66 0,66 0,67 0.70 0,73

Q Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

2,14 2,09 2,00 1,97 2,03

R,S,T,U

Jasa Lainnya 0,64 0,63 0,61 0,65 0,68

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

36


Tabel 2.9 PDRB Kota Bitung ADH Berlaku dan ADH Konstan

Tahun 2012 – 2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

A ADH BERLAKU

PDRB (Juta Rp) 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7

B ADH KONSTAN

PDRB (Juta Rp) 7.715.400,1 8.229.152,2 8.755.304,7 9.067.038,8 9.537.784,3


B. Laju Inflasi

Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada

melonjaknya tingkat inflasi di Kota Bitung. Hal Ini perlu diwaspadai

karena laju inflasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan

besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Ini menunjukkan

bahwa besarnya pengaruh kenaikan harga yang dapat mengurangi

pendapatan riil penduduk Kota Bitung secara keseluruhan.

Tabel 2.10 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Bitung

Tahun 2012 – 2016

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Pertumbuhan

PDRB

6,45 % 6,66 % 6,39 % 3,56 % 5,19 %

2. Laju Inflasi 6,04% 8,12 % 9,62 % 5,56 % 0,43 %

Sumber. BPS Kota Bitung

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka

partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia

harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio

penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial

Kota Bitung periode 2012-2016 pada masing-masing indikator

sebagai berikut :

37


1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya

sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu

pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan

prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan

pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek

Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK),

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang

ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang

memperoleh kesempatan pendidikan. APK SD/MI/Paket A dan

SMP/MTs/Paket B mulai tahun 2012-2016 sudah di atas 100 persen,

sedangkan APK SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016 sudah

mencapai 97,31 persen.

Tabel 2.11 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Indikator Pendidikan

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Angka Melek Huruf - HLS 10,83 11,02 11,30 11,77 12,24

- RLS 9,03 9,15 9,26 9,28 9,37

2.. Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08

- SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49

- SMA/SMK/MA/Paket C 97,31 97,83 98,10 98,67 97,31

3. Angka Partisipasi Murni

- SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64

- SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 94,98

- SMA/SMK/MA/Paket C 90,75 91,03 91,44 92,07 92,22

Sumber : BPS Kota Bitung dan Dinas Pendidikan Kota Bitung

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir

menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

indikator bidang kesehatan, di mana angka kematian bayi pada tahun

2016 mengalami penurunan yaitu 4 kasus dari 18 kasus di tahun

38


2014, Umur Harapan Hidup Kota Bitung tahun 2016 mencapai 70,50

tahun dan prevalensi gizi buruk mengalami penurunan sebesar 0

persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

pelayanan kesehatan.

Tabel 2.12 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kesehatan

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Angka Kematian Bayi

(absolut) 28 19 18 5 4

2. Umur Harapan Hidup (UHH) 70,15 70,20 70,25 70,45 70,50

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,05 0,05 0 0,06 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bitung

Tabel 2.13 Jumlah dan Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes

Tahun 2012-2016

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Puskesmas 9 9 9 9 9

2. Jumlah Pustu 25 25 25 25 25

3. Jumlah Poskesdes 69 69 69 69 69

5. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

6. Rasio Puskesmas per satuan

penduduk 0,450 0,437 0,428 0,417 0,404


Tabel 2.14

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Tahun 2012-2016

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Rumah Sakit 3 3 3 3 3

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

3. Rasio RS per 100.000

penduduk

0,013 0,012 0,012 0,012 0,011


Tabel 2.15

Jumlah dan Rasio Dokter per Jumlah Penduduk

Tahun 2012-2016

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Dokter 76 97 112 111 137

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

3. Rasio Dokter per satuan

penduduk

0,332 0,411 0,465 0,449 0,538


39


3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk

memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari

pengeluaran (BPS); Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau

sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan,

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, rasa aman dari

perlakuan tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam

kehidupan berpolitik bermasyarakat.

Tingkat kemiskinan di Kota Bitung selama 5 tahun terakhir

(tahun 2012-2016) terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012

sebesar 7,45 persen turun menjadi 6,57 persen di tahun 2016. untuk

jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini.

Tabel 2.16

Rasio Penduduk Miskin

Tahun 2012-2016

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Penduduk

Miskin (000 Jiwa) 14.600 12.900 12.870 14,160 13,640

2. Tingkat Kemiskinan

(%) 7,45 6,45 6,24 6,87 6,57

Sumber : BPS Kota Bitung

Grafik 2.2 Statistik Kemiskinan Makro Kota Bitung

Tahun 2013 – 2016

12.9

12.6

14.1613.64

6.456.34

6.876.57

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2013 2014 2015 2016

Pe

nd

ud

uk

Mis

kin

Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) Penduduk Miskin (%)

40


Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Bitung

dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Utara dan Nasional, jumlah

penduduk miskin masih dibawah. untuk jelasnya dapat dilihat ditabel

dibawah ini.

Tabel 2.17

Statistik Penduduk Miskin (%), Nasional, Sulawesi Utara dan Kota Bitung

URAIAN 2014 2015 2016

NASIONAL 10,96 11,13 10,80

SULAWESI UTARA 8,26 8,98 8,20

BITUNG 6,34 6,87 6,57

Sumber : UPT. Kemiskinan Bappeda Provinsi

Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang

salah satunya untuk kelangsungan pembangunan manusia dan

pemberantasan kemiskinan, dan juga arahan RPJMN, masalah

kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat

prioritas untuk dikurangi angka kemiskinan, maka Bapak Walikota

Bitung telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kota Bitung tahun 2017–2022, sesuai SK Walikota Bitung, No.

188.45/HKM/SK/135/2017. Tugas dari Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bitung yang pertama ialah

melaksanakan pemutahiran data kemiskinan berdasarkan Basis Data

Terpadu 2015, pemutahiran adalah pengecekan dilapangan pada tiga

indikator yakni pertama, meninggal, kedua pindah tempat domisili dan

yang ketiga naik status kehidupan mereka. pelaksana pemutahiran

data kemiskinan di enam puluh sembilan kelurahan (69) adalah

sembilan ratus sembilan puluh delapan (998) ketua rukun tenangga

(RT), dengan pengawas yakni dua ratus tujuh puluh empat (274)

kepala lingkungan/pala, pengawas ditingkat kelurahan adalah enam

puluh sembilan (69) sekretaris kelurahan dan kepala seksi

pemerintahan, sedangkan pengawas ditingkat kecamatan adalah

delapan (8) orang sekcam dan kepala seksi pemerintahan. Adapun

jumlah miskin diKota Bitung sesuai basis data terpadu (2015) adalah

51.823 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

41


Tabel 2.18 Kecamatan dengan Jumlah Miskin

di Kota Bitung sesuai Data Basis Terpadu (2015)

No Kecamatan Jumlah Miskin

1. Aertembaga 8492

2. Girian 6016

3. Lembeh Selatan 4910

4. Lembeh Utara 4844

5. Madidir 7543

6. Maesa 9593

7. Matuari 5769

8. Ranowolu 4656

Jumlah 51.823

Sumber : UPT. Kemiskinan Bappeda Provinsi

4. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk

yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah.

Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2011-2012 mengalami

peningkatandari 87,81 persen pada tahun 2011 menjadi 92,28 persen

pada tahun 2012, selanjutnya tahun 2013 – 2015 mengalami

penurunan dari 89,47 persen turun menjadi 86,31 persen, hal ini

tentunya berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota

Bitung. Perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja serta

rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada pada Tabel 2.19

Tabel 2.19 Rasio Penduduk Bekerja

No. Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Penduduk Yang Bekerja 78,101 78,233 79,042 78,100 78,935

2. Angkatan Kerja 88,948 84,788 88,342 90,100 91,452

3. Rasio (%) 87,81 92,28 89,47 86,68 86,31

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Bitung

5. Angka Kriminalitas

Dari tabel Angka Kriminalitas selama lima tahun terakhir

berfluktuasi. Rasio tindak kriminal tersebut menunjukkan kondisi

42


keamanan di Kota Bitung masih mengalami fluktuasi, sebagaimana

uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Rasio Tindak Kriminal

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015

1. Jumlah Kriminal 1116 991 556 593

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767

3. Ratio Per 10.000 Penduduk 11,16 9,91 5,56 5,93

Sumber : Polres Bitung

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya.

Jumlah grup kesenian di Kota Bitung berfluktuasi dari tahun ke

tahun sebagaimana diuraikan dalam berikut:

Tabel 2.21 Rasio Grup Kesenian

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Grup

Kesenian 12 11 11 22 22

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

3. Ratio Per 10.000

penduduk 0,130,12 0,11 0,11 0,22 0,22

Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung

Tabel 2.22

Rasio Gedung Kesenian

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Gedung

Kesenian 1 1 1 1 1

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

3. Ratio Per 10.000

penduduk

0,01

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung

Sementara itu kondisi lapangan olahraga selang tahun 2012–

2016 terus mengalami penambahan. Ketersediaan lahan olahraga

untuk menunjang minat masyarakat dalam berolahraga perlu

ditingkatkan.

Berikut gambaran perkembangan lapangan olahraga seperti

tabel di bawah ini :

43


Tabel 2.23 Rasio Gedung OlahRaga

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah lapangan

olahraga 40 46 49 49 51

2. Jumlah Penduduk 228.557 235.564 240.375 246.767 254.446

3. Ratio Per 10.000

penduduk 0,390,4 0,46 0,49 0,49 0,49

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kota Bitung merupakan proses

panjang untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kota Bitung.

Berbagai terobosan program dan kegiatan dilaksanakan sampai

dengan 2016 telah memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kota Bitung yang semakin meningkat setiap tahunnya.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup dua

bidang pembangunan masyarakat yang dianggap sangat mendasar

yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup,

bidang pendidikan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah

dan rata-rata lama sekolah.Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh

BPS, terlihat bahwa status pembangunan masyarakat di Kota Bitung

pada 2016 sudah mencapai tingkat menengah atas sebesar 72,43 atau

naik sebesar 0.79 poin dari tahun 2015.

Tabel 2.24

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bitung

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Umur Harapan

Hidup (UHH)

70,15

Tahun

70.20

Tahun

70.25

Tahun

70.45

Tahun

70,50

Tahun

Harapan lama

sekolah (HLS)

10,83

Tahun

11,02

Tahun

11,30

Tahun

11,77

Tahun

12,24

Tahun

Rata Lama

Sekolah (RLS)

9,03

Tahun

9,15

Tahun

9,26

Tahun

9,28

Tahun

9,37

Tahun

IPM 70 70 70.88 71,64 72,43


44


Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sampai

dengan 2016 mencapai 9.37 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah

penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 12.24.

Selama kurun waktu 2012 – 2016 upaya penyediaan layanan

pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A sampai dengan jenjang

SMA/MA/SMK/Paket C telah menunjukkan peningkatan. APK

SD/MI/Paket A pada 2016 adalah 103,08 sementara Angka Partisipasi

Kasar (APK) pada jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 105,49 pada

2016 dan APK SMA/SMK/MA/Paket C pada 2016 adalah 97,31

persen.

Tabel 2.25

Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan

NO INDIKATOR TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016

1 PENDIDIKAN DASAR

a. Angka Partisipasi Sekolah

- APK SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08

- APM SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64

- APK SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49

- APM SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 92,22

b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

SD/MI 1:220,99 1:218,47 1:232,47 1:241,16 41 %

SMP/MTs 1:290,82 1:293,97 1:204,19 1:322,24 28%

c. Rasio guru:murid

SD 1:19,09 1:23,06 1:20,18 1:20,41 1:94,27

SMP 1:13,44 1:17,14 1:19,09 1:19,86 1:49,23

d. Rasio guru (PNS):murid

SD 1:33,01 1:30,71 1:31:70 1:35,99 1:42,17

SMP 1:20,77 1:21,90 1:22,22 1:26,13 1:25,17

e. Rasio murid per kelas rata-rata

SD 1:25,61 1:25,92 1:27,01 1:27,06 1:27,07

SMP 1:20,77 1:21,90 1:22,22 1:26,13 1:26,30

SDN 1:26,75 1:27,18 1:27,31 1:27,01 1:27,21

SMPN 1:18,35 1:29,32 1:28,89 1:31,36 1:31,42

2 PENDIDIKAN MENENGAH

a. Angka Partisipasi Sekolah

- APK SMA/MA/SMK/Paket C 97,31 97,83 98,10 98,67 97,31

- APM SMA/MA/SMK/Paket C 90,75 91,03 91,44 92,07 90,75

b. Rasio guru:murid

SMA 1 : 13 1 : 13 1:12 1:12 1:12

SMK 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10

c. Rasio guru PNS:murid

SMA 1:29 1:27 1:26 1:26 1:26

SMK 1:18 1:17 1:20 1:19 1:19

d. Rasio murid per kelas rata-rata

SMA 1 : 37 1 : 38 1 : 35 1 : 35 1:35

SMK 1 : 33 1 : 32 1 : 32 1 : 31 1:31

SMAN 1 : 39 1 : 39 1 : 39 1 : 37 1:37

45


SMKN 1 : 33 1 : 35 1 : 33 1 : 32 1:32

3 Fasilitas pendidikan

Sekolah SD dalam kondisi baik 86% 92% 89% 93% 94%

Sekolah SMP dalam kondisi baik 82% 89% 89% 88%

90%

Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik 93% 98% 97% 96% 97%

4 PAUD

a. Jumlah siswa TK/RA

5.759

5.977 6.323 6.315

2,634

b. APK PAUD 30,62 31,47 36,25 40,19 94,47

5 Angka putus Sekolah

a. SD/MI 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

b. SMP/MTs 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3

c. SMA/MA/SMK 1,3 0,3 0,6 0,6 0,5

SD/MI 48 24 27 18 22

SMP/MTs 152 89 56 32 23

SMA/MA/SMK 244 60 110 229 74

6. Angka Kelulusan

a. SD/MI 99,99 99,43 100 100 100

b. SMP/MTs 85,30 81,48 76,22 99,95 99,96

c. SMA/MA/SMK 85,03 89,42 73,02 99,83 99,85

7 Angka melanjutkan

a. dari SD/MI ke SMP/MTs 105,13 106,86 108,08 92,36 93,56

b. dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,19 162,02 117,42 129,92

129,92

8 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 60,6 63,68 65,37 74,87

86,56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung

Kualifikasi pendidik ditinjau dari kualifikasi pendidikan

menunjukkan keragaman. Pada jenjang TK pendidik dengan

kualifikasi sarjana (S1) persentasenya masih sangat kecil yaitu 37,08

persen. Sedangkan pada jenjang SD, pendidik dengan kualifikasi

sarjana (S1) persentasenya 82,73 persen. Sebagian besar pendidik

pada TK adalah mereka yang berpendidikan SMA, sedangkan untuk

SD mayoritas pendidik berlatar belakang D2 dan S1. Ijazah pendidik

pada SMP, SMA dan SMK dengan latar belakang S1 lebih dari 80

persen.

Tabel 2.26 Kualifikasi Tenaga Pendidik di Kota Bitung Tahun 2015

No. Jenjang

Pendidikan

Jumlah

Guru

Ijazah Tertinggi

SMA

(%)

D 1

(%)

D2

(%)

D3

(%)

Sarjana

(%)

S2/S3

(%)

1 TK 240 56,7 0,83 1,25 2,5 37,08 1,66

2 SD 892 1 10,08 0 0,89 82,73 5,26

3 SMP 481 6 35 15 10 311 38

4 SMA 277 0 0 0 6,16 65,46 8,37

5 SMK 200 0 0 0 3,3 83 13,5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bitung

46


2. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan

adalah perilaku hidup sehat. Dilihat dari indikator aspek pelayanan

kesehatan, ada upaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari

tahun ke tahun semakin dapat menjangkau pemerataan pelayanan

kesehatan masyarakat Kota Bitung. Kondisi pelayanan kesehatan

dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27

Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan

No. Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Rasio Posyandu per satuan balita

0,89 1,12 0,74 0,72 1,78

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk

4,5 4,4 4,6 4,4 4,3

3. Rasio RS per satuan penduduk

1,5 1,4 1,5 1,6 1

4. Rasio Dokter per satuan penduduk

30 31 37 44 46

5. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

151 155 176 148

227

6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

97,7 72,7 93,7 107,79

82,43

7.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

95,4 93,2 85,9 84,7

73,4

8. Cakupan kelurahan UCI 79,1 79,1 79,1 79,1 63,8

9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 100 0 100

0

10. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

81,32% 87,90% 72,40% 83,00%

93 %

11. Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

12.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

25,7 % 46,6 % 51,3% 100%

84,7 %

13. Cakupan kunjungan bayi 92,5% 81,5% 157,3% 81,3% 84,7 %

14. Cakupan Puskesmas 138,32 123,88 111,70 127,71

144,59


3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pekerjaan umum

di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing

indikator sebagaimana tabel berikut:

47


Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum

NO. Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

50,61 % 62,69 % 77,27 % 90,40 % 79,44%

2. Rasio jaringan irigasi 41,1 49,6 57,9 69,7 89,60

3. Persentase rumah tinggal bersanitasi 71% 71% 81% 91% 91%

4. Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk

13/1000 14/1000 14/1000 15/1000

15/1000

5. Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

91/1000 91/1000 100/1000 150/1000 150/1000

6. Rasio rumah layak huni 60/1000 60/1000 70/1000 80/1000 80/1000

7. Panjang jalan dilalui kendaraan (Km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08

8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

1,5 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha 2,0 Ha

9. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

7,79 10,74 18,91 29,17 29,17

10. Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (ha) 60 80 96 120 148

11. Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x100%

59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48%

Sumber : Dinas PUPR Kota Bitung

Tabel 2.29 Kondisi Jalan Nasional

NO

NAMA RUAS JALAN

PANJANG RUAS (KM)

PANJANG SEGMEN DI

WILAYAH KOTA BITUNG (KM)

KONDISI VISUAL

MANTAP TIDAK MANTAP

1. Aertembaga-Sagerat 13.91 13.91 85% 15%

2. Girian-Kema-Makalisung 26.27 6 84% 16%

3. Girian-Likupang 44.98 18.1 90% 10%

Jumlah 38.01


Tabel 2.30 Kondisi Jalan Provinsi

NO

NAMA RUAS JALAN

PANJANG RUAS (KM)

KONDISI VISUAL

MANTAP TIDAK MANTAP

1. Jl. S.H Sarundajang 8.1 95% 5%

2. Karondoran-Apela-Danowudu 10.5 90% 10%

Jumlah 18.6


Pada pelayanan dasar urusan penataan ruang, bangunan yang

memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 bangunan yang

memiliki IMB 21.765 unti meningkat menjadi 23.117 unit tahun 2016.

48


Tabel 2.31 Aspek Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB)

No. Indikator

Tahun

2012

(unit)

2013

(unit)

2014

(unit)

2015

(unit)

2016

(unit)

1. Jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB)

21.765 22.115 22.450

22.783

23.117

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bitung

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di

Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan

No. Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah rumah tangga

pengguna air bersih / jumlah

seluruh rumah tangga x 100%

55%

60%

65 %

72, %

72,25%

2

2 Luas lingkungan permukiman

kumuh/ Luas wilayah x 100% 59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48 %

3. Jumlah rumah layak huni/

Jumlah seluruh rumah x

100%

67,69% 67,69% 70% 76,69% 80 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bitung

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019, di amanatkan untuk memenuhi target akses

universal di tahun 2019 yaitu tercapainya 100 persen akses air

minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak

yang kemudian menjadi gerakan 100-0-100.

Target 100 persen pelayanan air minum : meningkatkan askes

penduduk terhadap air minum layak menjadi 100 persen. SPM Air

minum : tersedianya akses jaringan perpipaan dan bukan perpipaan

minimal 60 liter/orang/hari. Target Nasional meliputi 85 persen SPM

yaitu 60 liter/orang/hari (Permen PU No. 14/2010) dan 15 persen

kebutuhan dasar yaitu 15 liter/orang/hari. Target Provinsi Sulawesi

Utara 88,1 persen akses layak dan 11,9 persen akses dasar. Rencana

pelayanan SPAM Kota Bitung tahun 2016-2020 berdasarkan RISPAM

: 1.) Rencana tingkat pelayanan untuk jaringan perpipaan PDAM sama

49


dengan 60 persen dari jumlah penduduk Kota Bitung; 2.) Rencana

jumlah penduduk terlayani 181.169 jiwa; 3.) Target jumlah SR sampai

dengan tahun 2020 : 25.364 SR; 4.) Penyebaran pelayanan.

Provinsi Sulawesi Utara menetapkan target sanitasi sebesar 95

persen akses layak dan 5 persen akses dasar, sementara Kota Bitung

menetapkan target sanitasi sebesar 96,7 persen akses layak dan 3,3

persen akses dasar.

Rumah tangga pengguna air bersih meningkat selama 5 tahun

terakhir (tahun 2011-2016) dari 50 persen pada tahun 2011 menjadi

72,25 persen ditahun 2016. Sedangkan luas lingkungan permukiman

kumuh pada tahun 2011-2016 berkurang luasannya dari 59,58 persen

ditahun 2011 menjadi 39,48 persen ditahun 2016, seiring dengan Kota

Bitung telah mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman pada tahun 2014 untuk mendukung universal akses

sanitasi 100-0-100. Dimana capaian yang ingin dicapai yaitu

tertanganinya Sanitasi 100 persen Penanganan permukiman kumuh 0

persen dan pencapaian akses air bersih 100 persen pada tahun 2019.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa

dan politik dalam negeri di Kota Bitung selama periode 2012-2016

pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Lembaga Swadaya

masyarakat (LSM) 4 1 1 28 31

2. Jumlah Organisasi Profesi 6 6 3 7 8

3. Jumlah Ormas 39 39 39 42 43

Sumber :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Bitung

Tabel diatas menggambarkan bahwa peran serta masyarakat

dalam pembangunan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan

dengan meningkatnya jumlah organisasi profesi dan organisasi

kemasyarakatan.

50


Tabel 2.34 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Polisi Pamong Praja 252 251 241 242 302

2. Jumlah Penduduk (ribuan)

228,557 235,564 240,375 246,767 254,446

3. Rasio Jumlah Polisi

Pamong Praja Per 10.000

penduduk

11 11 11 11 11

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung

Tabel 2.35

Rasio Jumlah Pos Kamling PerJumlah Kelurahan Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Pos Kamling 252 251 241 242 302

2. Jumlah Kelurahan 69 69 69 69 69

3. Rasio Jumlah Pos Kamling Per Jumlah Kelurahan

2 2 2 2 2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung

6. Sosial

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial di Kota

Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator


Tabel 2.36

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1.

Jumlah sarana sosial seperti

panti asuhan, panti jompo dan

panti rehabilitasi

6 6 6 6 5

2. Persentase PMKS yg

memperoleh bantuan sosial 45,7 52,3 55 85,58

40,62

3.

Persentase Penanganan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

75,6 78,5 78,5 85,58 85,60

Sumber : Dinas Sosial Kota Bitung

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kota Bitung selama lima

tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari

permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bitung saat ini terus

diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota Bitung.

51


2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Bitung secara umum meningkat

baik di sektor formal maupun informal. Pada Tahun 2011 jumlah

angkatan kerja sesuai hasil Survey Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) sebanyak 88.948 orang dengan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,08 persen. Namun pada tahun 2012

menurun menjadi 61,52 persen,tahun 2013 terjadi peningkatan

menjadi 61,58 persen dan tahun 2014 menjadi 62,17 persen. TPAK

menunjukan potensi sumber daya manusia yang berpartisipasi aktif

dalam kegiatan ekonomi baik sebagai pekerja ataupun pencari kerja.

Banyaknya pencari kerja digolongkan sebagai pengangguran terbuka.

Pada tahun 2011 banyaknya pengangguran terbuka di Bitung

mencapai 11,30 persen, menurun pada tahun 2012 menjadi 9,75

persen, tahun 2013 sebesar 10,48 persen dan pada tahun 2014

meningkat menjadi 13,18 persen.

Tabel 2.37 TPAK dan Tingkat Pengangguran Kota Bitung

Tahun 2011 - 2015

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TPAK 68,08 61,52 61,58 62,17 61,27

Tingkat Pengangguran (%)

11,30 9,75 10,48 13,18 11,87


Selanjutnya selama kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah

pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dengan

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menduduki tempat tertinggi yang

kemudian disusul oleh lulusan Perguruan Tinggi dan D-III. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja

Kota Bitung Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2016

Pendidikan Jumlah SD 36 SLTP 36 SLTA /SMK 245 SARJANA MUDA 27 SARJANA 78 Jumlah 422


52


2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bitung pada

tahun 2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel

berikut.

Tabel 2.39

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015

No Indikator Capaian

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49%

2. Jumlah KDRT 90

3. Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angkatan Kerja) 900

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Kota Bitung

3. Pangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketahanan

pangan di Kota Bitung selama periode 2011-2015 pada masing-masing


Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketahanan Pangan

No Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1. Regulasi ketahanan pangan

ada

ada ada ada ada

2. Ketersediaan pangan

Padi

Jagung

Ubi kayu dan ubi jalar

545,20

8.032,00

5.593,00

504,50

8.796,00

5.566,00

198,00

9.552,00

1.716,00

221,00

9.642,00

2.478,00

206,00

8.764,00

2.182,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Daerah Kota Bitung

4. Pertanahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di

Kota Bitung selama periode 2011-2015 pada masing-masing


53


Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan

No Indikator Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah sertifikat hak milik 765 210 1372 588 819

2. Jumlah sertifikat hak guna bangunan (HGB)

140 60 309 322 377

3. Jumlah hak pakai 84 1 7 14 5

Sumber : Badan Pertanahan Kota Bitung

5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan di Kota Bitung berupa pemantauan kwalitas

udara ambie dan pemantauan kwalitas air dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 2. 42 Pemantauan Kwalitas Udara

NO PARAMETER SATUAN BAKU MUTU

HASIL

Terminal Tangkoko

BRI Girian

Lap. Sari Cakalang

Kantor Walikota

BNI Pateten

1. CO µg/Nm³ 30000 2100 315 235 556 570 115

2. NO2 µg/Nm³ 400 47 37 35 33 33 21

3. SO2 µg/Nm³ 900 16 8 5 7 11 12

4. TSP µg/Nm³ 230 54 45 43 44 48 46 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung

Tabel 2. 43

Pemantauan Kwalitas Air Sungai NO PARAMETER SATUAN BAKU

MUTU

HASIL

Girian

Bawah

Girian

Atas

Girian

Weru

Pinokalan Tewaan Tendeki Apela

1. Suhu ºC Dev 3 27,9 27,8 27,6 27,5 27,4 26,8 27,3

2. TDS Mg/L 1000 378 320 185 165 190 83 125

3. TSS Mg/L 50 23,9 14 22,8 13,8 4,8 4,2 4,3

4. CL Mg/L - 7,15 7,16 7,16 6,11 7,18 6,16 5,21

5. H2S Mg/L 0,002 0,002 <LD <LD <LD <LD <LD <LD

6. Fe Mg/L - 0,3 0,22 0,032 0,32 0,037 0,031 0,031

7. Ph 6-9 7,54 7,46 7,68 7,52 7,43 7,68 7,68

8. SO4 Mg/L - 6,12 6,12 6,14 6,17 6,16 7,14 6,14

9. F- Mg/L 1,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,3

10. PO4 Mg/L 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11. NO3 Mg/L 10 2,4 1,3 2,3 2,3 1,3 1,3 1,9

12. BOD Mg/L 3 2,8 2,1 2,3 2,3 2,1 2,4 2,4

13. COD Mg/L 25 6,64 6,46 6,46 6,42 5,38 6,41 4,76

14. DO Mg/L <4 5,36 6,12 5,43 5,38 6,14 5,12 6,21

15. NH3 Mg/L - 0,8 0,3 0,9 0,07 0,6 0,4 0,4

16. Cu Mg/L 0,02 <0,02 <LD 0,02 <LD <LD 0,01 0,01

17. Mn Mg/L - <LD <LD <LD 0,03 0,03 <LD <LD

18. Zn Mg/L 0,05 0,04 0,02 0,0074 <LD <LD <LD <LD

19. Minyak Mg/L 1 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung

54


6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bitung selama periode

2012-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana Tabel 2.44

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir

mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas,

pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan

persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya

tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi

kependudukan; dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang

serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan

kependudukan Kota Bitung.

Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan

dan Catatan Sipil

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 1. Rasio penduduk

berKTP per satuan penduduk

49%

52%

58%

60%

69%

2. Rasio bayi berakte

kelahiran per 11.000

bayi

26.03% 51.3% 44.4% 33.3% 70,04%

3. Rasio pasangan

berakte nikah 51.846 54.869 56.868 58.216 58.316

4. Kepemilikan KTP 12.001 7.012 15.009 6.591 6.891

5. Kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk (0-18)

Tahun

48.4% 49.3% 50.2% 51.4% 33,21%

6. Ketersediaan database kependudukan skala

provinsi

ada

ada

ada

ada

Ada

7. Penerapan KTP

Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Bitung

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa di Kota Bitungselama periode 2012-2016 pada

masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

55


Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1.

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

TTG

Ekonomi

8

9

8

9

8

10

8

10

8

10

2. Kelurahan Berprestasi 1 1 1 1 1

3. Jumlah LPM 69 69 69 69 69

4. PKK aktif 78 78 78 78 78

5. Jumlah Posyandu aktif 147 147 147 147 147

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bitung

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan

yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kota Bitung

terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan

untuk pedagang dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan

untuk peningkatan ketrampilan masyarakat.

Terkait dengan kelembagaan, sejak 2012-2016 Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada berjumlah 69 sesuai

dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bitung. Untuk

menggerakkan potensi kaum perempuan maka organisasi Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan

yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana

peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung selama periode

2012-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

56


Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Rata-rata jumlah anak per

keluarga 2,6 2,6 2,6 2,6

2,6

2. Prevalensi (peserta KB/PUS) 63 63,5 64 65 83

47,465

3. Jumlah peserta KB aktif 38,099 41,063 41,858 49,107

4. Jumlah Keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

8.279

13.789

8.171

14.001

7.209

14.001

6.585

12.230

7.892

13.781

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung

Pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera diupayakan melalui pemberdayaan dan ketahanan keluarga

secara menyeluruh, terutama dalam kemampuan pengasuhan dan

tumbuh kembang anak serta peningkatan kualitas lingkungan

keluarga.

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dilakukan melalui

pengembangan akses terhadap kualitas hidup keluarga: ekonomi,

kesehatan, pendidikan, parenting (beyond family planning) dan

menggalang kemitraan dengan masyarakat, swasta dan

profesi/perguruan tinggi.

9. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di


sebagaimana Tabel berikut.

57


Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah arus

penumpang angkutan umum

632.186 645.088 679.040 685.830 679,012

2 Rasio ijin trayek 0,119 0,118 0,118 0,115 0,66

3 Jumlah uji kir angkutan

umum

1.157 1.244 1.271 1.252 1,525

4 Jumlah Terminal Bis 1

1 1 1 1

5 Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang

angkutan darat x 100%

0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

6 Kepemilikan KIR

angkutan umum

11.511 11.932 13.401 13.348 820

7 Lama pengujian

kelayakan angkutan

umum (KIR)

15 menit 15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum (Rupiah)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

9 Persentase Pemasangan

Rambu-rambu

1,9 1,9 2,2 1,9 1,9

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bitung

Indikator pelayanan umum di bidang perhubungan selama lima tahun,

secara umum tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal

tersebut terkait dengan tidak banyak berubahnya jumlah arus

penumpang yang dilayani.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi

dan informatika di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada

masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan

Informatika

No Indikator

Tahun

2012 2013 2014 2015

2016

1. Jumlah surat kabar lokal 8 10 11 11 12

2. Jumlah penyiaran

radio/TV lokal

2

0

3

0

4

0

4

0

7

0

3. Web site milik

pemerintah daerah

Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bitung

58


11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha

kecil dan menengah di Kota Bitungselama periode 2012-2016 pada

masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Koperasi 493 495 520 532 560

2. Persentase Koperasi

Aktif 68,55 68,68 70,19 70,86 71,07

3. Jumlah Seluruh UKM 2.087 2.187 2.337 17.250 17.800

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung

Jumlah koperasi di Kota Bitung periode 2012-2016 mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah koperasi

tercatat 493 unit dengan persentase koperasi aktif 68,55 persen dan

pada tahun 2016 jumlah koperasi tercatat 560 unit sedangkan yang

aktif hanya 701,07 persen. Selama kurun waktu lima tahun terakhir

(2012-2016) jumlah Usaha Kecil Menengah mengalami peningkatan

dimana pada tahun 2012 tercatat 2.087 unit menjadi 17.800 unit pada

tahun 2016.

12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman

modal di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing

indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal

No Indikator

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1.

Jumlah

investor berskala nasional (PMDN/PMA)

PMA : 23 PMDN : 45

Jumlah : 68

PMA : 21 PMDN : 56

Jumlah : 77

PMA : 20 PMDN : 105

Jumlah : 125

PMA : 21 PMDN : 180

Jumlah : 201

PMA : 21 PMDN : 191

Jumlah : 212

2.

Realisasi investasi PMDN

berskala nasional (Rupiah)

160.392.199.493 144.817.000.000 656.231.775.812 233.189.558.045

205.400.223.796

3.

Realisasi investasi PMA berskala nasional

(Rupiah)

1.958.650.954.000 72.410.000.000 1.423.102.200.000 119.925.000.000

718.076.646.040

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Bitung

59


13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan

olahraga di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-

masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah organisasi kepemudaan

209 211 215 215 215

2. Jumlah organisasi olahraga 14 15 16 18 24

3. Jumlah kegiatan kepemudaan

3 3 4 6 6

4. Jumlah kegiatan olahraga 2 2 3 45 20

5. Jumlah lapangan olahraga 40 46 48 49 51

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan penyelenggaraan

pembangunan pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir

mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

14. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di Kota

Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing indikator


Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Buku ”kota Bitung dalam angka”

ada ada ada ada ada

2. Buku ”PDRB kota ” ada ada ada ada ada


Dari tabel di atas urusan statistik tersebut menggambarkan

bahwa dokumen bidang statistik tetap tersedia dan di masa depan data

statistik tersebut dapat lebih lengkap dan akurat.

60


15. Kebudayaan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan di


sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.53

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Sanggar Kesenian 18 18 19 20 20 2. Situs Bersejarah 13 13 13 13 13

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung

16. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,

pemikiran, pengalaman dan pengetahuan umat manusia, mempunyai

fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut,

khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam

lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman dan

pengetahuan umat manusia itu kepada generasi generasi selanjutnya.

Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya budaya baca

dan belajar sepanjang hayat.

Kota Bitung memiliki kantor perpustakaan dan arsip daerah pada

tahun 2012, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bitung No.

12 Tahun 2012, dan mulai melakukan operasionalnya pada bulan

januari 2013, kemudian pada tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah

Kota Bitung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat daerah Kota Bitung, merubah nama menjadi Dinas

Perpustakaan Kota Bitung, mempunyai Misi :

- Mengembangkan koleksi bahan pustaka

- Meningkatkan profesionalismen dan kompetensi SDM pengelola

perpustakaan dan kearsipan

- Mengembangkan minat baca masyarakat menuju masyarakat

cerdas

- Mengembangkan budaya arsip

- Mengembangkan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan

prasarana

- Melestarikan bahan pustaka sebagai ciri khas daerah.

61


tantangan Dinas Perpustakaan Kota Bitung adalah belum adanya

gedung dan ruang baca yang representative sesuai dengan aturan,

masih terbatasnya koleksi bahan pustaka, masih kurangnya tenaga

yang profesional dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola

perpustakaan dan kearsipan serta masih kurangnya minat baca

masyarakat cerdas.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan

perikanan di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-

masing indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.54 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan

Perikanan

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Produksi perikanan laut (ton)

159,319.4 133,277,587.8 124,501,482.1 49,441,347 49.834,42

2. Produksi perikanan darat (ton)

196,00

555,40

674,90

652,50

1.160,30

3.

Kontribusi sektor

pertanian (perikanan & kelautan) terhadap PDRB

18,39 %

19,90 %

20,75 %

20,12 %

19,83 %

Sumber : BPS Kota Bitung dan Dinas Kelautan dan Perikananan Kota Bitung

Produksi perikanan laut Kota Bitung selama 4 tahun terakhir

(tahun 2012 – 2014) mengalami peningkatan, ditahun 2015 mengalami

penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Penurunan

produksi perikanan pada tahun 2015 ini berkaitan dengan

dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan RI nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian

sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, Nomor 57 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana

Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi

Maluku Tahun 2014-2034 yang berdampak luas baik terhadap usaha

perikanan maupun nelayan.

62


2. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata di



Tabel 2.55 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Kunjungan wisatawan

13.476 8.180 9.721 18.867 56.110

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0,64 0,63 0,62 0,61 0,65


Kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Bitung selama 3

tahun terakhir (tahun 2012-2014) mengalami penurunan dari 13.476

kunjungan wisatawan menjadi 9.721 pada 2014 namun ditahun 2016

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 56.110 wisatawan yang

datang berkunjung di Kota Bitung.

Kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun

wisatawan luar negeri dengan tujuan destinasi ke provinsi Sulawesi

Utara pada umumnya dan ke Kota Bitung khususnya kedepan dapat

lebih meningkat karena terdapat obyek wisata yang menarik dan

menakjubkan. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi baik Gubernur

maupun Walikota Bitung yang memprioritaskan sektor pariwisata

dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Kota Bitung telah menetapkan “Branding” Pesona Pariwisata

yaitu B35P yang merupakan singkatan dari Bitung Bahari Berseri

dengan Lima Pesonanya. Branding Lima Pesona dimaksud adalah (1)

Pesona Maritim, (2) Pesona Flora, (3) Pesona Fauna, (4) Pesona Industri

dan (5) Sejarah/Religi/Budaya.

Potensi laut yang sangat potensial yang dimiliki Kota Bitung antara

lain :

• Wisata bawah air dengan 92 titik selam, dihidupi oleh 300 jenis

critters unik dan merupakan Muck Diving terbaik dunia.

• Karang yang masih hidup yang terdapat di Batu Angus

• wisata pantai yang sangat indah dan memukau

• Ekowisata Mangrove

• Lokasi Snorkling

63


• Pelabuhan perikanan samudera Bitung

• Kawasan minapolitan Bitung

• Industri perkapalan dan pengolahan hasil laut.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bitung tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Kota Bitung, meliputi :

a. Kawasan Pulau Lembeh

b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata

Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batuangus)

c. Kawasan Wisata Tanjung Merah

d. Kawasan Wisata Ranowulu

e. Kawasan Wisata Aertembaga

f. Kawasan Wisata Kuliner di Kecamatan Aertembaga

3. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian di


sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.56 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas Panen (Ha) 200 182 152 163 111

2. Produksi Padi (ton) 1.000 849,94 793,44 778 793

3.

Kontribusi sektor

pertanian (tanaman

bahan pangan)

terhadap PDRB

0,31 %

0,28 %

0,24 %

0,27 %

0,28 %

4.

Kontribusi sektor

perkebunan (tanaman

perkebunan rakyat)

terhadap PDRB

1,05 %

0,99 %

0,93 %

0,98 %

0,96 %

5.

Kontribusi sektor

pertanian

(peternakan dan

hasilnya) terhadap PDRB

0,42 %

0,39 %

0,37 %

0,41 %

0,44 %

Sumber :BPS dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Daerah Kota Bitung

4. Kehutanan

Urusan kehutanan di Kota Bitung selama periode 2012-2016

mempertahankan luasan pada jenis-jenis hutan sebagaimana tabel

berikut :

64


Tabel 2.57 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan

No Jenis Hutan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Hutan Lindung (Ha) 4.611 4.611 4.611 4.611 4.611

2. Hutan Wisata (Ha) 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5

3. Hutan Cagar Alam (Ha) 7.495 7.495 7.495 7.495 7.495

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan

sumberdaya mineral di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada

masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Kontribusi sektor

pertambangan terhadap

PDRB

0,49 % 0,47 % 0,44 % 0,44 %

0,46 %


6. Perdagangan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan di



Tabel 2.59 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016


Perdagangan thd PDRB

7,62 %

7,70 %

7,73 %

8,29 %

8,33 %

2. Jumlah perusahaan

perdagangan 44 50 65 71 71

Sumber : BPS dan Dinas Perdagangan Kota Bitung

7. Perindustrian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian

di Kota Bitung selama periode 2012-2016 pada masing-masing

indikator sebagaimana tabel berikut.

65


Tabel 2.60 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016


Industri terhadap

PDRB (%)

39,89 %

37,93 %

36,79 %

34,07 %

33,04 %

2. Industri Formal 646 730 865 1023 1023

3. Industri Non

Formal

655 727 808 898 898

Sumber : BPS dan Dinas Perdagangan Kota Bitung

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Untuk mengukur aspek kemampuan ekonomi daerah

dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga

per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,

produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran perkapita penduduk kota bitung tahun 2015

terbanyak ada pada kisaran 500.000-749.999 atau sekitar 27,00

persen mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya 2014 21,52 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada table dibawah ini.

Tabel 2.61

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan

NO. GOLONGAN

PENGELUARAN 2012 2013 2014 2015 2016

1. < 100.000 0,44 - - - -

2. 100.000-149.999 0,09 - 0,24 - -

3. 200.000-299.999 22,75 14,73 1,12 8,23 5,99

4. 300.000-499.999 26,59 23,89 8,58 22,60 30,57

5. 500.000-749.999 17,59 18,66 24,61 27,04 20,3

6. 750.000-999.000 7,83 15,59 21,52 19,67 5,29

7. 1.000.000+ 22,72 25,77 29,31 22,21 37,85


66


2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033, yang

merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 26 Tahun

2007. RTRW memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan,

serta koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan,

pemanfaatan, dan pengendalian ruang, selain itu juga berisi rencana

struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang

perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program.

RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur

dan pola ruang wilayah daerah serta dalam penetapan kawasan

strategis, memantapkan pemanfaatan dan pengedalian penataan

ruang yang meliputi : a. penyelarasan dan sinkronisasi program-

program pembangunan daerah dengan rencana tata ruang; b.

peningkatan kejelasan dan perincian dari proram-program utama yang

telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang mampu

menjawab kebutuhan masyarakat daerah; c. penyempurnaan

pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan

daya tampung daerah; d. penyempurnaan kegiatan pemantauan dan

pelaporan kegiatan dan program pembangunan daerah secara

menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian

pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang; e.

penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang; f.

pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam

penataan ruang.

Penataan Ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang

Kota yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat

kegiatan nasional yang berbasis pada kegiatan bahari. Lingkup

wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah

administrasi Kota, yang mencakup seluruh wilayah daratan seluas

31.350,35 ha (tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh koma tiga

puluh lima hektar), wilayah laut beserta wilayah udara di atasnya dan

wilayah ruang di dalam bumi. Dan selain itu juga RTRW Kota Bitung

memuat kebijakan dan strategi dalam penataan ruang yaitu adanya

kawasan strategis kota artinya wilayah yang penata ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

67


lingkup Kota Bitung terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau

lingkungan.

Salah satu wujud ketaatan terhadap pelaksanaan RTRW

dimana pemerintah Kota Bitung senantiasa berupaya untuk

memenuhi target-target pencapaian ruang terbuka hijau sebagaimana

diamanatkan oleh undang-undang. Ruang terbuka hijau merupakan

satu kebutuhan utama perkotaan yang berkaitan langsung dengan

upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai daeah

resapan air. Dengan adanya ruang terbuka hijau maka mutu

lingkungan hidup di perkotaan dapat meningkat, sehingga lingkungan

terasa nyaman, segar, indah, bersih dan juga dapat berfungsi sebagai

sarana pengaman lingkungan perkotaan.

Pengembangan RTH terus diupayakan sebagai salah satu

prioritas pembangunan di Kota Bitung, dengan melibatkan

masyarakat dan instansi-instansi seperti sekolah, perusahan, pihak

swasta dan lain sebagainya. Melakukan penertiban bangunan-

bangunan liar yang tidak berizin di RTH.

Beberapa permasalahan terkait dengan penataan ruang

diataranya adalah masih lemanya pengendalian dan penegakan

hukum terhadap pemanfaatan ruang dikarenakan masih berprosesnya

penyusunan RDTR di beberapa kecamatan. Kemudian masih

ditemukannya bangunan-bangunan yang belum mempunyai izin serta

bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Juga masalah

yang lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam

upaya pembangunan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan

yang ada, ditambah dengan belum optimalnya sistem informasi kepada

masyarakat terkait penataan ruang.

Ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait penataan

ruang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan mengingat saat ini degradasi daya lingkungan semakin

besar mengingat kebutuhan masarakat terhadap lahan semakin besar.

Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan

hidup menjadi terganggu akibat kurang terkendalinya para pelaku

pembangunan dalam pemanfaatannya serta kurangnya keperdulian

terhadap kaidah-kaidah kelestarian lingkungan alam dan lingkungan

yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut diatas menuntut pemerintah

Kota untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan terkait

68


dengan penataan ruang Kota Bitung sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan

perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut

pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas

penduduk dan arus barang dan jasa antar daerah. Jalan sebagai

sarana penunjang transportasi memikliki peran penting khususnya

untuk transportasi darat. Setiap tahun kondisi jalan di Kota Bitung

mengalami peningkatan, panjang jalan kota kondisi mantap pada

tahun 2016 dengan capaian 297,64 km sedangkan jalan provinsi dalan

keadaan mantap 36,4 km dan untuk jalan nasional kondisi mantap

18,91 km.

Pengembangan transportasi perkotaan diarahkan untuk

dapat memberikan pelayanan kepada masyakarat yang menggunakan

jasa angkutan umum dengan aksebilitas tinggi, menjangkau ke setiap

kawasan perkotaan dengan harga terjangkau. Jumah trayek yang ada

dikota bitung ada sepuluh (10) trayek. Untuk memenuhi kebutuhan

transportasi darat, pada tahun 2014 di Kota Bitung tersedia sarana

angkutan penumpang roda empat sebanyak 738 unit kendaraan yang

terdiri dari Angkutan Kota sebanyak 524 unit kendaraan, Angkutan

Antar Kota sebanyak 164 unit, dan Angkutan Pedesaan sebanyak 50

unit kendaraan. Selain kendaraan roda empat, di Kota Bitung juga

terdapat sarana angkutan roda dua (ojek) yang melayani trayek yang

tidak dilalui oleh mikrolet.

Tabel 2.62 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1. Panjang Jalan (km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08

2. Jumlah Angkutan Umum

861 937 738 694 629

3. Jumlah Kendaraan keseluruhan

72,079 22,904 21.510

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bitung, Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah Kota Bitung

69


3. Jumlah orang/barang melalui dermaga pertahun

Angkutan laut merupakan sarana perhubungan yang

sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pelabuhan

Bitung yang diapit oleh dua benua yakni benua Australia dan Asia dan

dua samudra, Samudera Pasific dan Samudera Hindia, terletak pada

jalur ALKI. Letaknya yang strategis menjadikannya dekat dengan

pelabuhan besar di Asia Pasific seperti Singapura, Manila, Kaoshiung,

Pusan, Kobe, dan Honolulu serta kota-kota besar lainnya, sehingga

berpeluang masuk dalam jaringan transportasi laut internasional,

bahkan pelabuhan Bitung berpotensi menjadi Pintu Gerbang Asia

Pasifik.

Tabel 2.63 Jumlah orang/barang melalui pelabuhan Bitung

Tahun 2012-2016

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1. Jumlah

Penumpang yang turun naik

237,521 196,551 154,970 137,314 145,065

2. Jumlah Import

Barang (ribuan)

50.539 63.769 54.320 54.673 91.599

3. Jumlah Ekspor

Barang (ribuan)

473.953 319.568 339.837 269.889 349.139

4. Bongkar antar

pulau (jutaan)

2.964.800 2.813.900 2.3334.400 1.893.600 1.218.410

5. Muatan antar

pulau (jutaan)

820.676 1.049.600 726.300 390.285 199.377

Sumber : PT. Pelindo IV Cabang Bitung

4. Luas Wilayah Industri

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 11

Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bitung

tahun 2013-2033, untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus

dan kawasan industri tertentu seluas kurang lebih 798 Ha meliputi :

a.) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah seluas kurang lebih 534

Ha di Keluraha Tanjung merah, Kelurahan Manembo-nembo dan

Kelurahan Sagerat serta pengembangan kawasan reklamasi pantai di

Kelurahan Girian Bawah sampai Kelurahan Tanjung Merah; b.)

Kawasan Industri tertentu seluas kurang lebih 264 Ha.

5. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu

aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama

dalam menerima dan melayani kunjungan dai dala maupun luar

70


daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan

meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan

semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan kesuatu daerah

perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Adapun

perkembangan dibidang perhotelan diKota Bitung dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2.64

Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2012-2016

No Uraian

2012 2013 2014 2015 2016

1. Hotel Berbintang 1 3 3 3 3 3

2. Hotel Berbintang 2 2 2 2 3 3

3. Hotel Melati 18 18 18 18 20

4. Resort/Cottage 13 13 15 15 16

5. Tanpa Klasifikasi 15 19 19 19 20

6. Home Stay 6 6 6 6 9 Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Kota Bitung

6. Ketersediaan Daya Listrik

Kebutuhan akan listrik baik untuk tenaga penerangan

maupun usaha di Kota Bitung dipenuhi oleh PT. PLN dengan

memanfaatkan generator diesel atau PLTD. Perkembangan daya

terpasang PLN dari tahun tahun mengalami peningkatan sampai

dengan tahun 2016, daya terpasang di Kota Bitung telah mencapai

110.313.650 VA.

Tabel 2.65

Besarnya VA yang tersalur, banyaknya kapasitas listrik yang

terpasang dan gardu yag dilayani PLN ranting Bitung Tahun 2012-2016

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1.

VA yang tersalurkan 76,996,750 86,120,450 102,731,200 105,949,050 110,313,650

2. Kapasitas Listrik yang terpasang

23,104,800 23,104,800 23,304,800 37,296,501 37,300,401

3. Gardu 283 283 285 332 371

4. Kapasitas Listrik yang terpasang Pulau Lembeh

1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

5. Gardu Pulau Lembeh 15 15 20 37 37

Sumber : Bitung Dalam Angka 2017

71


Tabel 2.66 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bitung

Tahun 2013-2016

o. Uraian 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Rumah Tangga 48,628 49,462 50,320 51,132

2. Jumlah Pelanggan 40,641 43,750 45,228 46,986

3. Presentase RT yang

menggunakan Listrik

83,57 88,45

89,88 91,89


2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kejahatan atau kriminalitas berpengaruh sangat besar

terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial,

namun juga mempengaruhi bidang ekonomi. Angka kriminalitas yang

tinggi akan menimbulkan kegelisahan dan mengganggu kondusivitas

di masyarakat. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi minat para

investor dalam berinvestasi. Keamanan, ketertiban dan

penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis

yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah.

Tabel 2.67 Angka Kriminalitas Tahun 2012-2016

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah Kasus Narkoba - - - 4 9

2. Jumlah Kasus Pembunuhan 90 60 10 7 1

3. Jumlah Kejahatan Pemerkosaan - - 2 2 1

4. Jumlah Kasus Penganiyaan 2 10 3 4 4

5. Jumlah Kasus Pencurian - - 57 76 56


72


Tabel 2.68 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung

No

Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja

Standar

Interpretasi belum

tercapai (<) sesuai

(=) melampaui

(>)

2012

2013

2014

2015

2016

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.1. Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB 6,45% 6,66% 6,39% 3,56& 5,19% Meningkat Tercapai

1.1.1.2 PDRB (adhb) (Juta Rp) 8.426.725,6 9.381.072,9 10.517.424,7 11.635.361,4 12.683.359,7 Meningkat Tercapai

1.1.1.3 PDRB per kapita (adhb)(Juta Rp)

43,15 47,32 51,70 56,65 60,69 Meningkat Tercapai

1.2. Kesejahteraan Sosial

1.2.1 Pendidikan

1.2.1.1 Harapan Lama Sekolah 10,83 11,02 11,30 11,77 12,24 Meningkat Tercapai

1.2.1.2 Angka rata-rata lama sekolah

9,03 9,15 9,26 9,28 9,37 Meningkat Tercapai

1.2.1.3 IPM 70 70 70,88 71,64 72,43 71,00 Melampaui

1.3.1 Kesehatan

1.3.1.1 Angka Kematian Bayi (absolute)

28 19 18 5 4 0 Belum Tercapai

1.3.1.2 Umur Harapan Hidup 70.15 70.20 70.25 70.45 70.50 70 Tercapai

1.3.1.3 Presentase Balita Gizi Buruk

0,05 0,05 0 0,06 0 0 Tercapai

1.4.1 Kemiskinan

1.4.1.1 Jumlah Penduduk miskin (000 jiwa)

14.600 12.900 12.870 14.160 13.640 Menurun Tercapai

1.4.1.2 Tingkat Kemiskinan (%) 7,45 6,45 6,24 6,87 6,57 Menurun Tercapai

1.5.1 Ketenagakerjan

1.5.1.1 Penduduk Yang Bekerja 78,233 79,042 78,100 78,935 Sesuai Meningkat

1.5.1.2 Rasio Penduduk yang

bekerja

92,28 89,47 86,68 86,31 Sesuai Meningkat

1.6.1 Kriminalitas

1.6.1.1 Jumlah kriminal 991 556 593 Sesuai Menurun

1.3 Seni Budaya dan Olahraga

1.3.1 Kebudayaan

1.3.1.1 Jumlah Grup Kesenian 12 11 11 22 22 Meningkat Melampaui

1.3.1.2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1 Tesedia Tercapai

1.3.2 Olahraga

1.3.2.1 Jumlah lapangan olahraga 40 46 49 49 51 Meningkat Tercapai

PELAYANAN UMUM

2.1 Pelayanan Urusan Wajib

2.1.1 Pendidikan

2.1.1.1 Pendidikan dasar

2.1.1.1.1

Angka partisipasi sekolah

- APK SD/MI/Paket A 112,65 108,70 109,22 105,36 103,08 100 Melampaui

- APM SD/MI/Paket A 93,25 93,89 94,05 94,53 94,64 100 Tercapai

- APK SMP/MTs/Paket B 101,69 100,16 102,21 100,54 105,49 100 Melampaui

- APM SMP/MTs/Paket B 92,31 92,79 94,28 94,48 92,22 100 Sesuai

2.1.1.2 Pendidikan menengah

2.1.1.2.1

Angka partisipasi sekolah

- APK SMA/MA/SMK/Paket C

97,31 97,83 98,10 98,67 97,31 100 Melampaui

- APM SMA/MA/SMK/Paket C

90,75 91,03 91,44 92,07 90,75 100 Melampaui

2.1.1.3 Fasilitas pendidikan

2.1.1.3.1

Sekolah SD dalam kondisi baik

86% 92% 89% 93%

94%

meningkat Tercapai

2.1.1.3.2

Sekolah SMP dalam kondisi baik 82% 89% 89% 88%

90%

meningkat Tercapai

2.1.1.3.3

Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik

93% 98% 97% 96%

97% meningkat Tercapai

73


2.1.1.5 Angka putus Sekolah

2.1.1.5

.1

SD/MI 48 24 27 18 22 Menurun Sesuai

SMP/MTs 152 89 56 32 23 Menurun Sesuai

SMA/MA/SMK 244 60 110 229 74 Menurun Sesuai

2.1.1.5 Angka Kelulusan

2.1.1.5.1 SD/MI 99,99 99,43 100 100

100 100 Tercapai

2.1.1.5.2 SMP/MTs 85,30 81,48 76,22 99,95

99,96 100 Meningkat

2.1.1.5

.3 SMA/MA/SMK 85,03 89,42 73,02 99,83

99,85 100 Meningkat

2.1.1.6 Angka melanjutkan

2.1.1.6

.1 dari SD/MI ke SMP/MTs 105,13 106,86 108,08 92,36

93,56

100

Meningkat

2.1.1.6.2

dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,19 162,02 117,42 129,92

129,92

100

Melampaui

2.1.2 Kesehatan

2.1.2.1 Rasio posyandu per satuan balita 0,89 1,12 0,74 0,72

1,78

Tiap

Kelurahan memiliki

posyandu

Tercapai

2.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk

4,5 4,4 4,6 4,4 4,3

Tiap

Kecamatan memiliki

Puskesmas

Tercapai

2.1.2.3 Rasio Tenaga Medis per

satuan penduduk

151 155 176 148

227 Sesuai Meningkat

2.1.2.4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

97,7 72,7 93,7 107,79

82,43 Meningkat

2.1.2.5 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

81,32% 87,90% 72,40% 83,00%

93 %

Meningkat

Tercapai

2.1.2.6 Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Sesuai

Tercapai

2.1.2.7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

25,7 % 46,6 % 51,3% 100%

84,7 %

Sesuai

Sesuai

2.1.2.8 Cakupan kunjungan bayi 92,5% 81,5% 157,3% 81,3% 84,7 % Meningkat Sesuai

2.1.2.9 Cakupan Puskesmas 138,32 123,88 111,70 127,71

144,59

Sesuai

Meningkat

2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

50,61 % 62,69 % 77,27 % 90,40 %

79,44%

Meningkat

Sesuai

2.1.3.2 Rasio jaringan irigasi 41,1 49,6 57,9 69,7 89,60 Meningkat

2.1.3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi

71% 71% 81% 91%

91% 100% Meningkat

2.1.3.9 Drainase dalam kondisi

baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

7,79 10,74 18,91 29,17

29,17

Sesuai

Meningkat

2.1.3.10

Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (ha)

60 80 96 120 148 Meningkat Tercapai

2.1.3.11

Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x100%

59,58% 59,58% 59,58% 40,71% 39,48% Berkurang Sesuai

2.1.3.12

Jumlah bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

21.765

22.115

22.450

22.783 23.117

Sesuai

Meningkat

2.1.4 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

2.1.4.1 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih /

jumlah seluruh rumah tangga x 100%

55%

60%

65 %

72, %

72,25%

100%

Meningkat

2.1.4.2 Luas lingkungan

permukiman kumuh/ Luas wilayah x 100%

59,58% 59,58% 59,58% 40,71%

39,48 %

0%

Menurun

2.1.4.3 Jumlah rumah layak huni/

Jumlah seluruh rumah x 100%

67,69% 67,69% 70% 76,69%

80 %

100%

Meningkat

2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

2.1.5.1 Jumlah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) 4 1 1 28

31

Meningkat

Tercapai

2.1.5.2 Jumlah Organisasi Profesi 6 6 3 7

8

Meningkat Tercapai

74


2.1.5.3

Jumlah Ormas 39 39 39 42

43 Meningkat Tercapai

2.1.5.4 Jumlah Polisi Pamong Praja 252 251 241 242 302 Meningkat Sesuai

2.1.5.5 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk

11 11 11 11

11

Sesuai

Meningkat

2.1.6 Sosial

2.1.6.1 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

6 6 6 6

5

2.1.6.2 Persentase Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

75,6 78,5 78,5 85,58

85,60

Meningkat

Tercapai

2.2 Pelayanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar

2.2.1 Ketenagakerjaan

2.2.1.1 TPAK 61,52 61,58 62,17 61,27 Menurun Sesuai

2.2.1.2 Tingkat Pengangguran (%) 9,75 10,48

13,18

11,87 Menurun Sesuai

2.2.3 Pangan

2.2.3.1 Regulasi ketahanan pangan

ada

ada ada ada Tersedia Tercapai

2.2.4 Pertanahan

2.2.4.1 Jumlah sertifikat hak milik

210 1372 588 819 Meningkat Belum tercapai

2.2.4.2 Jumlah sertifikat hak guna

bangunan (HGB)

60 309 322 377 Meningkat Belum

tercapai

2.2.4.3 Jumlah hak pakai 1 7 14 5 Meningkat

2.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.5.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

49%

52%

58%

60%

69%

Meningkat Sesuai

2.2.5.2 Rasio bayi berakte

kelahiran per 11.000 bayi

26.03% 51.3% 44.4% 33.3% 70,04% Meningkat Sesuai

2.2.5.3 Rasio pasangan berakte nikah

51.846 54.869 56.868 58.216 58.316 Meningkat Meningkat

2.2.5.4 Kepemilikan KTP 12.001 7.012 15.009 6.591 6.891 Meningkat Sesuai

2.2.5.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (0-18)

Tahun

48.4% 49.3% 50.2% 51.4% 33,21%

2.2.5.6 Ketersediaan database kependudukan skala

provinsi

ada

ada

ada

ada

Ada tersedia Tercapai

2.2.5.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah tersedia Tercapai

2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.6.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan - TTG - Ekonomi

8 9

8 9

8 10

8 10

8 10

2.2.6.2 Kelurahan Berprestasi 1 1 1 1 1 Sesuai Tercapai

2.2.6.3 Jumlah LPM 69 69 69 69 69 Sesuai Tercapai

2.2.6.4 PKK aktif 78 78 78 78 78 Sesuai Tercapai

2.2.6.5 Jumlah Posyandu aktif 147 147 147 147 147 Sesuai Tercapai

2.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.7.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Sesuai

Tercapai

2.2.7.2 Prevalensi (peserta KB/PUS)

63 63,5 64 65

83 Meningkat Tercapai

2.2.7.3 Jumlah peserta KB aktif 38,099 41,063 41,858 49,107

47,465

Meningkat Tercapai

2.2.8 Perhubungan

2.2.8.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

632.186 645.088 679.040 685.830 679,012

2.2.8.2 Rasio ijin trayek 0,119 0,118 0,118 0,115 0,66

2.2.8.3 Jumlah uji kir angkutan umum

1.157 1.244 1.271 1.252 1,525 Meningkat Meningkat

2.2.8.4 Jumlah Terminal Bis 1

1 1 1 1 Terseda Tercapai

75


2.2.8.5 Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%

0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

2.2.8.6 Kepemilikan KIR angkutan umum

11.511 11.932 13.401 13.348 820 Sesuai

2.2.8.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 menit

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Sesuai Meningkat

2.2.8.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rupiah)

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sesuai Meningkat

2.2.8.9 Persentase Pemasangan Rambu-rambu

1,9 1,9 2,2 1,9 1,9 Sesuai Meningkat

2.2.9 Komunikasi dan Informatika

2.2.9.1 Jumlah surat kabar lokal 8 10 11 11 12 Meningkat Tercapai

2.2.9.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal - Radio - TV

2 0

3 0

4 0

4 0

7 0

Sesuai

Meningkat

2.2.9.3 Website milik pemerintah

daerah

Ada Ada Ada Ada Ada Tersedia Tercapai

2.2.10 Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah

2.2.10.1

Jumlah Koperasi 493 495 520 532 560 Meningkat Tercapai

2.2.10.

2 Persentase Koperasi Aktif 68,55 68,68 70,19 70,86

71,07 Meningkat Tercapai

2.2.10.3

Jumlah Seluruh UKM 2087 2187 2337 17.250 17.800 Meningkat Tercapai

2.2.11 Penanaman Modal

2.2.11.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

PMA : 23

PMDN : 45 Jlh : 68

PMA : 21

PMDN : 56 Jlh : 77

PMA : 20

PMDN : 105 Jlh : 125

PMA : 21

PMDN : 180 Jlh : 201

PMA : 21

PMDN : 192 Jlh : 213

Meningkat Tercapai

2.2.11.

2

Realisasi investasi PMDN

berskala nasional (Rupiah) 160.392.199.493 144.817.000.000 656.231.775.812 233.189.558.045

205.400.223.796

Sesuai

2.2.11.

3

Realisasi investasi PMA

berskala nasional (Rupiah) 1.958.650.954.000 72.410.000.000

1.423.102.200.000

119.925.000. 000

718.076.646. 040 Meningkat Tercapai

2.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

2.2.12.

1

Jumlah organisasi

kepemudaan 209 211 215 215 215

Sesuai Meningkat

2.2.12.2

Jumlah organisasi olahraga 14 15 16 18 24

Meningkat Tercapai

2.2.12.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

3 3 4 6 6 Meningkat Tercapai

2.2.12.

4

Jumlah kegiatan olahraga 2 2 3 45 20

Meningkat Tercapai

2.2.12.5

Jumlah lapangan olahraga 40 46 48 49

51 Meningkat

2.2.13 Statistik

2.2.13.1

Buku ”kota Bitung dalam angka”

ada ada ada ada ada Tersedia Tercapai

2.2.13.

2

Buku ”PDRB kota ” ada ada ada ada ada Tersedia Tercapai

2.2.14 Kebudayaan

2.2.14.

1

Sanggar Kesenian 18 18 19 20 20 Meningkat Tercapai

2.2.14.2

Situs Bersejarah 13 13 13 13 13 Tersedia Tercapai

2.2.15 Perpustakaan

2.2.15.1

Jumlah Perpustakaan 1 1 1 1 1 Tersedia Sesuai

2.3 Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.3.1.1 Produksi perikanan laut (ton)

159,319.4 133,277,587.8 124,501,482.1 49,441,347 49.834,42 Meningkat Sesuai

2.3.1.2 Produksi perikanan darat

(ton)

196,00 555,40 674,90 652,50 1.160,30 Meningkat Sesuai

2.3.2 Pariwisata

2.3.2.1 Kunjungan wisatawan 13.476 8.180 9.721 18.867 56.110 Meningkat Tercapai

2.3.2..2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0,64 0,63 0,62 0,61

0,65

Meningkat Meningkat

2.3.3 Pertanian

2.3.3.1 Luas Panen (Ha) 200 182 152 163 111

2.3.3.2 Produksi Padi (ton) 1.000 849,94 793,44 778 793 Meningkat

2.3.4 Kehutanan

2.3.4.1 Hutan Lindung (Ha) 4.611 4.611 4.611 4.611 4.611 Sesuai Meningkat

2.3.4.2 Hutan Wisata (Ha) 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 1.271,5 Sesuai Meningkat

2.3.4.3 Hutan Cagar Alam (Ha) 7.495 7.495 7.495 7.495 7.495 Sesaui Meningkat

2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

76


2.3.5.1 Kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB

0,49 % 0,47 % 0,44 % 0,44 %

0,46 %

Sesuai

Meningkat

2.3.6 Perdagangan

2.3.6.1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB

7,62 %

7,70 %

7,73 %

8,29 %

8,33 %

Sesuai Meningkat

2.3.6.2 Jumlah perusahaan perdagangan

44 50 65 71 71 Meningkat Meningkat

2.3.7 Perindustrian

2.3.7.2 Industri Formal 646 730 865 1023 1023 Meningkat Tercapai

2.3.7.3 Industri Non Formal 655 727 808 898 898 Sesuai Meningkat

DAYA SAING DAERAH

2.4 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infratruktur

Rasio Panjang Jalan perJumlah Kendaraan

Panjang Jalan (km) 341,88 342,02 447,43 455,08 455,08 Sesuai Meningkat

Jumlah Angkutan Umum 861 937 738 694 629

Jumlah orang/barang melalui dermaga pertahun

Jumlah penumpang yang turun naik

237,521 196,551 154,970 137,314 145,065 meningkat Tercapai

Jumlah Import barang (ribuan)

50,539 63,769 54,320 54,673 91,599 meningkat Tercapai

Jumlah Eksport barang (ribuan)

473,953 319,568 339,837 269,889 349,139 meningkat Sesuai

Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Hotel Berbintang I 3 3 3 3 3 Sesuai Sesuai

Hotel Berbintang 2 2 2 2 3 3 Sesuai Sesuai

Hotel Melati 18 18 18 18 20 Meningkat Tercapai

Resort/Cottage 13 13 15 15 16 Meningkat Tercapai

Tanpa Klasifikasi 15 19 19 19 19 Sesuai Sesuai

Home Stay 6 6 6 6 9 Meningkat Meningkat

Ketersediaan Daya Listrik

Jumlah Rumah Tangga 48,628 49,462 50,320 51,132 Sesuai Meningkat

Jumlah Pelanggan 40,641 43,750 45,228 46,986 Sesuai Meningkat

Angka Kriminalitas

Jumlah Kasus Narkoba - - - 4 9

Jumlah Kasus Pembunuhan

90 60 10 7 1 Menurun Tercapai

Jumlah Kejahatan Pemerkosaan

- - 2 2 1 Menurun Sesuai

Jumlah Kasus Penganiyaan 2 10 3 4 4 Menurun Sesuai

Jumlah Kasus pencurian - - 57 76 56 Menurun Belum tercapai

77


BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi

makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya

secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi

bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting

dalam penyusunananggaran adalah penyelarasan antara kebijakan

(policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)

antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kota Bitung disajikan untuk periode

tahun 2011-2016, penyajian data diuraikan mulai tahun 2011 sebagai

data dasar atau kondisi eksisting sampai dengan tahun 2015 sebagai

data tahun terakhir, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-

rata pertumbuhan. Data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan

tahun 2014 diperoleh dari Peraturan Daerah Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun

Anggaran 2014 sedangkan untuk tahun 2015 adalah data atas laporan

realisasi APBD tahun 2015 yang telah di audit oleh BPK.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

meliputi aspek pendapatan, belanja serta pembiayaan.

Pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan,

dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan aspek belanja terdiri

dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dan aspek

pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung,

proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan

gambaran realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

ini.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Kota Bitung

No. Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata pertumbuhan

(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 PENDAPATAN 470,440,997,652.63 555,570,392,064.59 651,336,944,328.88 740,132,180,691.00 724,062,475,263.30 11.70%

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

25,394,063,796.63 38,435,120,911.59 55,173,113,990.88 83,520,151,103.00 106,133,530,054.30 43.34%

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 15,419,397,097.00 17,723,643,955.00 26,162,693,540.00 33,493,759,019.00 37,360,100,376.00 25.53%

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4,442,723,160.00 12,447,169,236.00 18,733,227,432.00 33,365,953,410.00 44,406,734,633.00 85.47%

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2,137,860,157.00 2,348,938,426.00 3,417,640,904.00 3,120,050,638.00 2,945,625,375.00 10.27%

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

3,394,083,382.63 5,915,369,294.59 6,859,552,114.88 13,540,388,036.00 21,421,069,670.30 61.46%

1.2 DANA PERIMBANGAN 353,630,749,839.00 440,111,231,759.00 492,770,558,386.00 550,441,543,914.00 503,702,709,603.00 9.91%

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak

21,178,128,839.00 27,801,382,759.00 27,644,076,386.00 27,826,740,914.00 15,983,321,603.00 -2.80%

1.2.2 Dana Alokasi Umum 304,453,621,000.00 379,300,339,000.00 421,672,562,000.00 469,745,053,000.00 437,048,958,000.00 10.05%

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 27,999,000,000.00 33,009,510,000.00 43,453,920,000.00 52,869,750,000.00 50,670,430,000.00 16.76%

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

91,416,184,017.00 77,024,039,394.00 103,393,271,952.00 106,170,485,674.00 114,226,235,606.00 7.19%

79


1.3.1 Pendapatan Hibah 442,825,000.00 0%

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

16,355,673,457.00 19,181,430,394.00 22,924,490,952.00 29,114,068,674.00 29,016,483,606.00 15.86%

1.3.3 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

74,617,685,560.00 57,842,609,000.00 80,468,781,000.00 77,056,417,000.00 85,209,752,000.00 5.74%

2 BELANJA 488,279,829,001.91 576,658,615,934.50 694,628,934,232.29 805,392,320,954.80 815,622,604,521.10 13.94%

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

276,942,298,892.00 289,986,659,532.00 307,631,056,410.00 338,789,335,686.00 389,207,030,275.00 8.95%

2.1.1 Belanja Pegawai 253,538,020,183.00 281,030,795,842.00 296,533,059,718.00 324,731,422,559.00 362,968,314,718.00 9.41%

2.1. 2 Belanja Hibah 13,020,295,500.00 7,980,462,500.00 5,446,250,000.00 11,785,000,000.00 24,952,432,000.00 39.41%

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 9,038,382,000.00 - 4,658,750,000.00 1,350,750,000.00 196,000,000.00 -64.12%

2.1.4 Belanja Bunga 157,402,475.00 97,663,144.00 0%

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota

459,014,934.00 409,458,546.00 462,496,692.00 580,688,127.00 719,174,899.00 12.89%

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 729,183,800.00 468,279,500.00 530,500,000.00 341,475,000.00 371,108,658.00 -12.36%

2.2 BELANJA LANGSUNG 211,337,530,109.91 286,671,956,402.50 386,997,877,822.29 466,602,985,268.80 426,415,574,246.10 20.65%

2.2.1 Belanja Pegawai 36,755,846,671.27 39,913,788,131.79 42,543,650,452.82 62,819,731,055.98 71,618,438,203.25 19.21%

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69,185,654,332.74 97,846,754,406.80 149,024,289,552.14 187,904,618,662.03 155,826,953,280.47 25.69%

2.2.3 Belanja Modal 105,396,029,105.90 148,911,413,863.91 195,429,937,817.34 215,878,635,550.80 198,970,182,762.38 18.79%

3 Pembiayaan Netto 17,838,831,349.28 21,088,223,869.91 43,291,989,903.41 65,260,140,263.80 91,560,129,257.80 53.64%

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

14,645,989,823.28 18,227,882,369.91 32,641,989,903.41 62,010,140,263.80 87,812,129,257.80 58.78%

80


3.1.1 Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

14,554,193,123.28 18,097,552,369.91 32,286,039,225.41 61,836,469,063.80 87,164,170,557.80 58.81%

3.1.3 Penerimaan kembali Investasi

91,796,700.00 130,330,000.00 355,950,678.00 173,671,200.00 647,958,700.00 109.24%

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3,192,841,526.00 2,860,341,500.00 10,650,000,000.00 3,250,000,000.00 3,748,000,000.00 51.94%

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 10,650,000,000.00 3,250,000,000.00 3,748,000,000.00 79.79%

3.2.2 Pembayaran Pokok Utang 942,841,526.00 610,341,500.00 - - - 0%

RPJMD PERUBAHAN KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021 81

Struktur APBD Kota Bitung dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan

2015 pada tabel 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah

Untuk komponen pendapatan terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah,

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah;

2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bitung pada

tahun 2011-2015 sebesar 11,70 persen. Dari tiga komponen

pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi

pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari dua komponen lainnya,

meskipun Dana Perimbangan memiliki kontribusi yang besar, namun

rata-rata pertumbuhan per tahun hanyalah sebesar 9,91 persen. PAD

Kota Bitung mengalami pertumbuhan paling tinggi di tahun 2012 dan

2014 mencapai 51,35 dan 51,38 persen. Penyebabnya bukan pola

normal pertumbuhan PAD, tetapi adanya Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah yang kemudian

masuk sebagai PAD di Tahun 2012 dan PBB-P2 di Tahun 2014.

Secara kapasitas keuangan, maka dapat diketahui bahwa struktur

pendapatan Kota Bitung masih bergantung pada komponen Dana

Perimbangan (APBN), sehingga masih membutuhkan perhatian yang

cukup serius dalam pengembangan potensi-potensi yang bias

menambah porsi kontribusi PAD terhadap pendapatan Kota

Bitung.Ketergantungan pendapatan terhadap komponen Dana

Perimbangan mengindikasikan kelemahan terhadap ketidakpastian


jumlah pendapatan dalam rangka perencanaan penganggaran per

tahunnya.

Selain itu, kelemahan lainnya adalah aliran Dana Perimbangan bukan

merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bitung, sehingga bisa saja

terjadi keterlambatan proses pencairan maupun proses serupa yang

mempengaruhi besaran struktur APBD Kota Bitung. Sebaliknya bila

sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi

pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga

mempermudah perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Pendapatan Daerah Kota Bitung dari tahun ke tahun terus

meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan

Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 seperti tabel berikut ini.

Tahun

Anggaran

Target Setelah

Perubahan APBDRealisasi %

Bertambah/

Berkurang

2011 487,359,959,461.00 490,636,327,652.63 100.67 3,276,368,191.63

2012 543,661,389,911.00 555,570,392,064.59 102.19 11,909,002,153.59

2013 635,629,065,296.00 651,336,944,328.00 102.47 15,707,879,032.00

2014 729,466,744,841.00 745,132,180,691.00 102.15 15,665,435,850.00

2015 725,429,140,000.00 724,062,475,263.30 99.81 -1,366,664,736.70

Rata-rata 624,309,259,901.80 633,347,663,999.90 101.45

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d. 2014

Laporan Realisasi Anggaran APBD 2015


Untuk pencapaian target dan realisasi dari Pendapatan dapat dilihat

pada gambar 3.1.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja

daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintah yag menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota

yang terdiri dari urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah

atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan. Untuk komponen belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja

Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan

Belanja Tidak Terduga; dan

2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

0.00

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 3.1Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tahun Anggaran 2011-2015

Target APBD Realisasi APBD


Proporsi Belanja pada sebuah APBD memiliki indikasi terhadap

penggunan kapasitas keuangan daerah dalam hal alokasi belanja

penunjang capaian indikator pembangunan.Proporsi Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung Kota Bitung berdasarkan tabel 3.1

dari tahun ke tahun semakin membaik. Pada tahun 2011 dan 2012

proporsi Belanja Tidak Langsung masih lebih besar dari Belanja

Langsung, yaitu 56,72 persen dan 43,28 persen. Mulai tahun 2013

sampai 2015, proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja

Langsung mengalami perubahan yang membaik. Pada tahun 2013

proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung,

yaitu 55,71 berbanding 44,29 persen. Pada tahun 2014 mengalami

peningkatan proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak

Langsung sebesar 57,93 persen dan 42,07 persen, dimana terjadi

pengingkatan sebesar 2,22 persen dari proporsi tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan 5,65 persen proporsi Belanja

Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung menjadi 52,28 persen dan

47,72 persen.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah

Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input

yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, dari akumulasi rata-

rata target Belanja Daerah sebesar Rp. 662.329.733.991,86 terealisasi

sebesar Rp. 621.407.227.306,10 atau 94,18 persen, yang secara lebih

terinci disajikan pada Tabel 3-4.


Tabel 3.4

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung

2011-2015

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2015

*) Laporan Realisasi APBD TA. 2015

Gambar3.2

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung


Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (Data Diolah).

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a)

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja

Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan

Sosial, dan (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran

2011-2015 rata-rata terealisasi sebesar 93.74 persen dari target yang

telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 3-6.

0.00

100,000,000,000.00

200,000,000,000.00

300,000,000,000.00

400,000,000,000.00

500,000,000,000.00

600,000,000,000.00

700,000,000,000.00

800,000,000,000.00

900,000,000,000.00

2011 2012 2013 3014 2015Target Realisasi


Tabel 3.5

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Bitung



Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang

dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran

2011-2015, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif

tidak mencapai target, yaitu sebesar 94,72persen (tabel 3.7).

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bitung


Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2015 Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015

Tahun

Anggaran

Target Setelah


Bertambah/Berkuran

g

2011 287,104,714,881.45 276,942,298,892.00 96.46 -10,162,415,989.45

2012 304,152,610,336.91 289,986,659,532.00 95.34 -14,165,950,804.91

2013 331,497,422,266.00 307,631,056,410.00 92.80 -23,866,365,856.00

2014 370,733,293,586.80 338,789,335,686.00 91.38 -31,943,957,900.80

2015 419,782,619,935.80 389,207,030,275.00 92.72 -30,575,589,660.80

Rata-rata 342,654,132,201.39 320,511,276,159.00 93.74

Tahun

Anggaran

Target Setelah


Bertambah/Berkuran

g

2011 211,726,596,176.83 207,049,625,563.00 97.79 -4,676,970,613.83

2012 254,856,331,944.00 248,658,896,541.00 97.57 -6,197,435,403.00

2013 325,894,019,891.00 303,861,408,758.49 93.24 -22,032,611,132.51

2014 417,439,920,318.00 377,938,364,711.00 90.54 -39,501,555,607.00

2015 388,461,140,622.00 366,971,460,162.00 94.47 -21,489,680,460.00

Rata-rata 319,675,601,790.37 300,895,951,147.10 94.72


Gambar 3.3

Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bitung


Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data Diolah).

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan

bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan

pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelmnya terhadap

surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan

kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka

penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi

pembiayaan daerah pemerintah kota Bitung mulai tahun 2011-2015

dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih

besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi

oleh SILPA tahun lalu.

Adapun untuk target dan realisasi pembiayaan daerah adalah sebagai

berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Penerimaan Kembali

0.00

50,000,000,000.00

100,000,000,000.00

150,000,000,000.00

200,000,000,000.00

250,000,000,000.00

300,000,000,000.00

350,000,000,000.00

400,000,000,000.00

450,000,000,000.00

2011 2012 2013 2014 2015

Target Realisasi


Investasi Dana Bergulir. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015

target penerimaan sebesar Rp. 42.963.042.395,26 sedangkan

realisasinya mencapai Rp. 43.067.626.323,64 atau 100,20 persen,

seperti disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan



Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015

2). Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang. Khusus untuk

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah terdiri dari

penyertaan modal pada BUMD dan dana bergulir. Rincian target dan

realisasi pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Rincian Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan


Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011-2014 Dan Laporan Realisasi APBD TA. 2015

Tahun

Anggaran

Target Setelah


Bertambah/

Berkurang

2011 14,664,193,123.28 14,645,989,823.28 99.88 -18,203,300.00

2012 18,217,552,369.91 18,227,882,369.91 100.06 10,330,000.00

2013 32,412,376,861.50 32,641,989,903.41 100.71 229,613,041.91

2014 61,956,469,063.80 62,010,140,263.80 100.09 53,671,200.00

2015 87,564,620,557.80 87,812,129,257.80 100.28 247,508,700.00

Rata-rata 42,963,042,395.26 43,067,626,323.64 100.20

Tahun

Anggaran

Target Setelah


Bertambah/

Berkurang

2011 14,554,193,123.28 14,554,193,123.28 100.00 0.00

2012 18,097,552,369.91 18,097,552,369.91 100.00 0.00

2013 32,292,376,861.50 32,292,376,861.50 100.00 0.00

2014 61,836,469,063.80 61,836,469,063.80 100.00 0.00

2015 87,164,620,557.80 87,164,620,557.80 100.00 0.00

Rata-rata 42,789,042,395.26 42,789,042,395.26 100.00


3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan

salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah

Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah

Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar

untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka

pengelolaan suber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah

secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah

Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu

saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi

penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif

daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta

masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau

aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal

tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset,

kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut

diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan

Neraca Pemerintah Kota Bitung tahun 2011-2015 dan rata-rata

pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 3.9

Neraca Pemerintah Kota Bitung dan Pertumbuhannya

Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

1.1.1 Kas 18,098,411,095.82 32,299,368,275.41 61,884,723,438.00 87,211,425,588.00 52,066,771,836.30 42.67

1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 18,098,411,095.82 32,286,039,225.41 61,883,341,313.00 87,166,075,538.00 51,853,615,812.30

1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan - 11,675,000.00 - 44,817,000.00 -

1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran - 1,654,050.00 1,382,125.00 533,050.00 97,100,195.00

1.1.1.4 Kas di Bendahara BOS 116,055,829.00

1.1.2 Piutang 2,737,407,720.92 2,050,073,224.60 2,458,245,451.32 9,585,791,250.32 17,226,804,891.32 91.11

1.1.2.1 Piutang Pajak 1,072,234,403.00 408,189,644.60 446,027,298.32 7,577,818,101.32

1.1.2.2 Piutang Retribusi - 23,294,500.00 109,583,600.00 107,058,150.00

1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil 1,323,884,232.92 1,613,564,330.00 1,897,609,803.00 1,900,914,999.00

1.1.2.4 Piutan Pendapatan Lain 341,289,085.00 5,024,750.00 5,024,750.00 10,109,238,740.32 17,226,804,891.32

1.1.3 Piutang lain-lain 777,411,548.00 504,910,017.00 1,061,147,559.09 590,862,100.09 67,414,610.09 (14.45)

1.1.3.1 Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah 402,250,500.00 402,250,500.00 504,995,626.00 506,352,490.00

1.1.3.2 Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 44,895,000.00 28,095,000.00 455,957,500.00 17,095,000.00

1.1.3.3 Piutang Lain-lain - Lainnya 330,266,048.00 74,564,517.00 100,194,433.09 67,414,610.09 67,414,610.09

1.1.4 Persediaan 3,399,345,756.00 1,959,684,582.78 1,954,077,978.25 6,868,618,463.84 6,606,915,315.89 51.26

1.1.4.1 Persediaan Alat Tulis Kantor 118,983,250.00 189,054,550.00 171,091,900.00 239,892,621.00

1.1.4.2 Persediaan Alat Listrik 2,052,500.00 2,817,000.00 - 1,389,750.00

1.1.4.3 Persediaan Material / Bahan 3,278,274,006.00 1,762,038,032.78 1,749,169,088.25 6,609,569,492.84

1.1.4.4 Persediaan Benda Pos 36,000.00 180,000.00 450,000.00 315,000.00

1.1.4.5 Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - 5,595,000.00 33,366,990.00 17,451,600.00

JUMLAH ASET LANCAR 31,926,741,145.66 41,328,703,924.17 72,831,665,415.32 104,256,697,402.25 68,718,862,487.52 28.68

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Non Permanen 4,060,268,100.00 4,429,938,100.00 4,046,607,622.00 4,897,068,222.00 5,579,105,066.50 8.85

1.2.2 Investasi Permanen 10,563,800,000.00 12,901,034,606.00 24,389,903,436.00 29,845,801,390.00 22,766,477,382.40 27.46

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 14,624,068,100.00 17,330,972,706.00 28,436,511,058.00 34,742,869,612.00 28,345,582,448.90 21.59

1.3 ASET TETAP

1.3.1 Tanah 59,187,982,176.00 67,997,069,976.00 69,578,222,856.00 71,377,813,856.00 71,377,813,856.00 4.95

1.3.2 Peralatan dan Mesin 170,168,007,982.50 184,990,983,240.50 195,201,037,397.58 221,300,895,841.58 236,836,417,835.58 8.66

1.3.3 Gedung dan Bangunan 190,984,050,576.00 234,914,103,405.00 276,118,133,409.00 323,366,408,434.00 352,894,206,934.00 16.70

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 372,839,426,630.17 441,222,237,844.17 508,345,236,351.99 600,548,075,010.03 712,166,962,540.03 17.57

1.3.5 Aset Tetap Lainnya 10,909,075,298.00 11,949,536,098.00 12,696,323,598.00 13,800,847,646.00 16,440,576,709.00 10.90

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16,077,559,000.00 1,061,821,075.00 4,363,524,500.00 1,509,600,000.00 2,381,242,500.00 52.47

1.3.7 Akumulasi Penyusutan - - (410,988,327,331.30)

JUMLAH ASET TETAP 820,166,101,662.67 942,135,751,638.67 1,066,302,478,112.57 1,231,903,640,787.61 981,108,893,043.31 5.81

1.4 DANA CADANGAN - -

1.5 ASET LAINNYA

1.5.1 Tagihan Jangka Panjang 3,138,620,860.00

1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 3,261,742,288.00 3,184,994,860.00 3,184,994,860.00 3,173,934,860.00

1.5.3 Aset Lain-Lain - 4,361,831,405.00 25,374,579,701.10 26,518,811,581.10 26,132,631,581.10

JUMLAH ASET LAINNYA 3,261,742,288.00 7,546,826,265.00 28,559,574,561.10 29,692,746,441.10 29,271,252,441.10 103.09

JUMLAH ASET 863,064,488,171.41 1,003,827,586,709.46 1,190,656,758,158.33 1,400,595,954,242.96 1,107,444,590,420.83 7.91

2 KEWAJIBAN

2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 724,364,328.69 628,764,413.91 1,146,856,963.20 1,103,709,706.20 2,290,734,821.20 43.25

2.1.1 Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK) 858,725.91 (4,683,586.09) 48,254,374.20 1,988,030.20 2,601,923.20

2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 660,137,602.78 -

2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka - - 193,747,500.00

2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 63,368,000.00 633,448,000.00 1,098,602,589.00 1,101,721,676.00 2,094,385,398.00

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -

2.2.1 Utang Dalam Negeri - -

2.2.2 Utang Luar Negeri - -

JUMLAH KEWAJIBAN 724,364,328.69 628,764,413.91 1,146,856,963.20 1,103,709,706.20 2,290,734,821.20 43.25

3 EKUITAS DANA

3.1 EKUITAS DANA LANCAR 24,288,211,792.05 36,185,271,685.88 66,211,337,463.46 103,152,987,696.05

3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 18,097,552,369.91 32,292,376,861.50 61,836,469,063.80 87,164,620,557.80

3.1.2 Cadangan Untuk Piutang 3,514,819,268.92 2,554,983,241.60 3,519,393,010.41 10,176,653,350.41

3.1.3 Cadangan Untuk Persediaan 3,399,345,756.00 1,959,684,582.78 1,954,077,978.25 6,868,618,463.84

3.1.4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang (723,505,602.78) (633,448,000.00) (1,098,602,589.00) (1,101,721,676.00)

3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan - 11,675,000.00 - 44,817,000.00

3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 838,051,912,050.67 967,013,550,609.67 1,123,298,563,731.67 1,296,339,256,840.71

3.2.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 14,624,068,100.00 17,330,972,706.00 28,436,511,058.00 34,742,869,612.00

3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 820,166,101,662.67 942,135,751,638.67 1,066,302,478,112.57 1,231,903,640,787.61

3.2.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 3,261,742,288.00 7,546,826,265.00 28,559,574,561.10 29,692,746,441.10

3.2.4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang - -

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN - -

3.3.1 Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan - -

JUMLAH EKUITAS DANA 862,340,123,842.72 1,003,198,822,295.55 1,189,509,901,195.13 1,399,492,244,536.76 1,105,153,855,599.63 7.88

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 863,064,488,171.41 1,003,827,586,709.46 1,190,656,758,158.33 1,400,595,954,242.96 1,107,444,590,420.83 7.91

RATA-RATA

PERTUMBUHURAIAN

TAHUNNO


Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan

dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat

ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di

masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat

diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2)

investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset

lainnya.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa asset Pemerintah

Kota Bitung dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami rata-rata

pertumbuhan 7,91 persen dengan rincian, asset lancar mengalami

rata-rata pertumbuhan sebesar 26,68 persen dan asset tetap

mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,81 persen.

Kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,25 persen

walaupun pertumbuhannya mengalami fluktuatif.

Dari neraca daerah, dapat diketahui kemampuan keuangan

pemerintah daerah melalui rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio

aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk menyediakan dana

pembangunan daerah. Tabel di bawah ini menyajikan analisis rasio

keuangan pemerintah kota Bitung tahun 2011-2015.

Tabel 3.12

Analisa Rasio Keuangan Kota Bitung

Tahun 2011-2015

Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (data diolah)

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui

berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara

kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang

lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah

2011 2012 2013 2014 2015

% % % % %

I Rasio Likuiditas

1 Rasio lancar (current ratio ) 4,407.55 6,573.00 6,350.54 9,446.03 2,999.86 6.56

2 Rasio cepat (quick ratio ) 3,938.27 6,261.33 6,180.16 8,823.70 2,711.44 7.80

3 Rasio Kas 2,498.52 5,136.96 5,396.03 7,901.66 2,272.93 21.46

II Rasio Solvabilitas

1 Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 0.0839 0.0626 0.0963 0.0788 0.2068 43.18

2 Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas 0.0840 0.0627 0.0964 0.0789 0.2073 43.27

Rata-rata

pertumbuhanNO URAIAN


rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas antara lain rasio

lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio) dan rasio kas (Cash

ratio).

Rasio lancar (current ratio) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek

dengan menggunakan aset lancar yang dimilki. Rasio ini menunjukkan

apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi

kewajiban yang jatuh tempo. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa

rasio lancar Pemerintah Kota Bitung selama tahun 2011- 2015

mempunyai nilai lebih dari 100%, yang berarti bahwa Pemerintah Kota

Bitung dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan

menggunakan aset yang lebih lancar. Dalam rasio ini komponen aset

lancar dikurangi oleh persediaan, karena meskipun persediaan masuk

dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi

kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan

barang dagangan, sehingga untuk mendapatkan rasio aset cepat

persediaan menjadi komponen pengurang aset lancar. Hasil analisis

rasio menunjukkan bahwa rasio cepat Pemerintah Kota Bitung selama

tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mempunyai nilai lebih dari

100%, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Bitung dapat memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo. Demikian halnya dengan rasio kas, jauh

melebihi kemampuan pada rasio lancar dan rasio cepat, karena kas

memiliki likuiditas lebih tinggi.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang,

dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah

dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka

pendek maupun jangka panjang. Pada tabel tersebut menunjukkan

bahwa rasio utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap

ekuitas sangat rendah dan cenderung fluktuatif dari tahun 2011-2015,

hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kota Bitung

dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kota

Bitung.


3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2016

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada

tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan

pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah

menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran

daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah

daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang

terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yangditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan

transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan

pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).


Dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun

2011-2015 adalahdata APBD yang sudah diaudit oleh BPK.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pajak daerah

maupun retribusi daerah merupakan langkah alternatif yang akan

dikembangkan dan ditingkatkan dalam memupuk rasa kedekatan dan

tanggung jawab antara masyarakat selaku wajib pajak/retribusi

dengan pemerintah kota.

Untuk menjamin pencapaian target dan optimalisasi pendapatan

daerah maka berbagai uipaya dan strategi yang dilakukan yakni :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem pungutan yang berorientasi

pada peningkatan pengawasan baik pengawasan fungsional

maupun pengawasan melekat;

2. Meningkatkan intensifikasi operasional pungutan pendapatan

daerah;

3. Melanjutkan upaya peningkatan sumber daya aparatur pengelola

pendapatan baik segi mental maupun ketrampilan sehingga benar-

benar dapat diandalkan sebagai aparat pemungut yang cakap,

terampil, jujur dan berhasil.

4. Pemantapan fungsi Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator

Pendapatan Daerah dan terus membina dan menigkatkan

koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dalam

usaha peningkatan pendapatan daerah;

5. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan

kemampuan pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan

kewajibannya;

6. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan

retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas

prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.

7. Memberikan sanksi yang tegas dan adil kepada wajib pajak dan

wajib tertribusi.


8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem

pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan.

9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

B. Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat yang

belum dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan yang

memadai, maka diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada

peningkatan efektifitas dan efisiensi aparatur dan perangkat-

perangkat daerah, pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat

melalui strategi :

1. Menata sistem dan mekanisme kerja perangkat kota agar lebih

responsif, akuntabel dan transparan sesuai dengan semangat dan

jiwa otonomi dan desentralisasi.

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan

kemasyarakatan.

3. Peningkatan pelayanan masyarakat di urusan pendidikan dan

kesehatan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jaringan

utilitas kota sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat kota dengan

menyusun prioritas penanganannya (Infrastruktur).

5. Menciptakan suasana yang harmonis dan bersahabat yang

berlandaskan nafas keagamaan demi terciptanya kerukunan hidup

antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja

daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a)

penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur

cenderung menurun. Pada tahun 2011, proporsi belanja aparatur

terhadap total pengeluaran mencapai 66.74 persen, menurun menjadi


64,88 persen tahun 2012, dan tahun 2015 menurun lagi menjadi

62.74 persen. Kondisi ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kota

Bitung masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik

karena sebagian besar APBD Kota Bitung digunakan untuk belanja

pegawai dan kebutuhan aparatur. Perlu dipahami bahwa belanja

pegawai sebagian besar untuk belanja aparatur bidang pendidikan dan

kesehatan.

Tabel 3.13

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kota Bitung Tahun 2011-2015

No. Uraian

Total belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur

Total pengeluaran (Belanja +

Pembiayaan Pengeluaran)

Prosentase

(a) (b) (a)/(b)x100%

1 TA.

2011 325.134.399.256,00 487.184.765.106,00 66,74

2 TA.

2012 351.333.853.540,00 541.505.897.573,00 64,88

3 TA.

2013 406.674.338.548,00 622.142.465.168,49 65,37

4 TA.

2014 465.220.442.700,00 719.977.700.397,00 64,62

5 TA.

2015 476.788.116.527,00 759.926.490.437,00 62,74

Sumber : APBD, data diolah, DPKAD dan Bapeda Kota Bitung.

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada data

tersebut diatas diperoleh dari perhitungan tabel Realisasi

belanja pemenuhan aparatur dibawah ini:


Tabel 3.14

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung.

2011 2012 2013 2014 2015

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

A. Belanja Tidak Langsung 233.517.317.783 248.423.239.947 296.533.059.718 324.731.422.559 362.968.314.718

1 Belanja Gaji dan tunjangan 177.450.036.116 191.280.007.519 201.321.769.542 212.203.828.207 278.487.076.122

2 Belanja Tambahan Penghasilan 53.053.451.882 53.537.879.205 92.208.307.450 109.480.678.907 80.578.534.965

3Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan

DPRD serta Operasional KDH/WKDH

1.761.600.000 1.753.200.000 1.497.000.000 1.710.000.000 1.894.800.000

4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 1.252.229.785 1.852.153.223 1.505.982.726 1.336.915.445 2.007.903.631

B. Belanja Langsung 91.617.081.473 102.910.613.593 110.141.278.830 140.489.020.141 113.819.801.809

1 Belanja Honorarium PNS 6.894.264.400 6.943.653.484 5.124.224.730 4.308.584.250 4.325.666.975

2 Belanja Honorarium Non PNS 27.981.054.637 26.904.513.085 28.280.024.495 46.559.149.401 57.308.861.474

3 Belanja uang Lembur 1.134.774.800 158.553.350 - 14.895.000 -

4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 97.000.000 78.000.000 380.000.000 35.000.000 350.400.000

5Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi &

Bimbingan Teknis PNS

2.166.869.000 2.890.145.000 2.352.154.500 1.950.039.000 972.768.000

6 Belanja premi asuransi kesehatan 752.000.000 751.970.000 661.977.500 1.428.544.189 801.759.400

7 Belanja makan dan minum pegawai - - -

8 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.327.573.500 1.618.775.000 1.884.626.625 1.218.661.500 1.947.547.500

9 Belanja pakaian kerja 339.433.500 420.414.750 479.406.000 751.926.500 674.346.000

10 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.068.416.250 1.493.578.100 2.031.602.891 3.113.933.450 2.669.402.960

11 Belanja perjalanan dinas 18.095.857.914 23.197.663.931 28.438.772.167 33.447.278.519 14.706.685.154

12 Belanja perjalanan pindah tugas - - - -

13 Belanja pemulangan pegawai - - - -

14Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair,

Peralatan dan perlengkapan dll)

31.759.837.472 38.453.346.893 40.508.489.922 47.661.008.332 30.062.364.346

15 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 1.609.738.726 2.111.052.000 -

16Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan

darat Bermotor Sedan

1.019.938.000 - -


darat Bermotor Station Wagon

5.487.800.000 4.282.654.000 8.695.568.200 4.128.815.000 1.738.900.000


darat Bermotor Sepeda Motor

323.540.000 781.810.000 738.843.624 3.590.128.400 818.928.000

19Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1.269.684.000 1.903.015.900 3.007.354.733 4.665.015.518 2.287.837.999

20 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.166.904.096 1.834.802.500 4.990.652.850 4.416.804.894 4.903.632.898

21 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2.519.479.700 1.899.910.000 3.679.295.100 5.107.367.743 2.530.214.900

22 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 398.012.000 335.682.300 340.645.500 611.430.050

23Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga

503.985.000 1.375.359.150 412.444.000 989.027.502 5.487.102.149

24 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99.162.000 424.328.000 1.809.258.750 1.184.638.100 1.232.057.400

25Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

516.519.000 35.457.000 100.640.000 472.815.800 149.263.000

26Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan

Telepon

321.841.600 374.769.214 328.789.451 745.648.900

27Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

15.711.377.350 21.310.454.102 12.796.413.714 20.705.365.425 10.035.688.000


Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan

1.455.094.000 1.784.052.727 - 362.700.000


Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas

376.700.000 - 2.588.646.000 681.251.000 878.740.000

TOTAL 325.134.399.256 351.333.853.540 406.674.338.548 465.220.442.700 476.788.116.527

No. Uraian


3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam

penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.15 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahun 2011 s/d 2015

Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari

tahun 2011 sampai dengan 2014 terus meningkat, namun pada tahun

2015 mengalami penurunan. Sedangkan Belanja Daerah cenderung

terus meningkat. Sebagai catatan pada tahun 2015 realisasi belanja

lebih besar dari realisasi pendapatan. Untuk mengetahui lebih lanjut

defisit riil Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tahun

Anggaran

Realisasi Pendapatan

Daerah (Rp)

Realisasi Belanja Daerah

(Rp)

2011 490.636.327.652,63 483.991.924.455,00

2012 555.570.392.064,59 538.645.556.073,00

2013 651.336.944.328,00 611.492.465.168,49

2014 745.132.180.691,00 716.727.700.397,00

2015 724.062.475.263,30 756.178.490.437,00


Tabel 3.16

Defisit Riil Anggaran Kota Bitung

Sumber : APBD, data diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung. Berdasarkan tabel tersebut ini selama kurun waktu 2013-2015, APBD

Kota Bitung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah

melebihi realisasi belanja daerah, masing-masing sebesar

Rp.29.194479.159,51 dan Rp. 25.154.480.294,00. Namun pada tahun

2015 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah

kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp.

35.864.015.173,70.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus

diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan

Penerimaan kembali dari pemberian dana bergulir.

Tabel 3.17

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Sumber : Data sudah diolah, BPKBMD dan Bappeda Kota Btiung.

2013 2014 2015

(Rp) (Rp) (Rp)

1. Realisasi Pendapatan Daerah 651.336.944.328,00 745.132.180.691,00 724.062.475.263,30

Dikurangi Realisasi:

2. Belanja Daerah 611.492.465.168,49 716.727.700.397,00 756.178.490.437,00

3. PengeluaranPembiayaan Daerah 10.650.000.000,00 3.250.000.000,00 3.748.000.000,00

Defisit Riil 29.194.479.159,51 25.154.480.294,00 (35.864.015.173,70)

No. Uraian

No. Uraian 2013 2014 2015

1. Realisasi Pendapatan Daerah 651.336.944.328,00 745.132.180.691,00 724.062.475.263,30

Dikurangi Realisasi:

2. Belanja Daerah 611.492.465.168,49 716.727.700.397,00 756.178.490.437,00

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.650.000.000,00 3.250.000.000,00 3.748.000.000,00

A. Defisit Riil 29.194.479.159,51 25.154.480.294,00 (35.864.015.173,70)

Ditutupi oleh realisasi penerimaan

Pembiayaan

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 32.286.039.225,41 61.836.469.063,80 87.164.170.557,80

(SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2 Penerimaan kembali dari Pemberian 355.950.678,00 173.671.200,00 647.958.700,00

Dana Bergulir

B. Total Realisasi Penerimaan 32.641.989.903,41 62.010.140.263,80 87.812.129.257,80

Pembiayaan Daerah

A+B Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 61.836.469.062,92 87.164.620.557,80 51.948.114.084,10

Tahun Berkenaan


Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2015

Pemerintah Kota Bitung mempunyai surplus riil yang cukup besar

sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan

yang relatif besar. Sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil.

Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah

Kota Bitung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan

belanja tidak langsung.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan

keberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat

bermakna positif ataupun negatif.

Bermakna positif Jika SILPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya

penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh

efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SILPA

bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung

program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SILPA yang terdapat pada APBD Kota Bitung sebagian besar berasal

dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil

evaluasi terhadap SILPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan

jumlah SILPA Kota Bitung dapat diperkecil.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana

Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan

operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu

kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan

program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan

belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat

ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan


pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus

dibayar dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.18

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta

Prioritas Utama Kota Bitung

Sumber: BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data diolah)

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk belanja tidak

langsung Kota Bitung berasal dari belanja gaji dan tunjangan, Belanja

Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional

KDH/WKDH dan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing

masing mencapai 12,42 persen, 2,49 persen dan 17,05 persen.

Sedangkan untuk belanja langsung pertumbuhan paling tinggi berasal

dari belanja beasiswa pendidikan PNS, yaitu sebesar 294,49 persen.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan

kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Ini karena akan

berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan

pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun

kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima

tahun kebelakang. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan,

meliputi : proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 pertumbuhan

A. Belanja Tidak Langsung 180,621,268,376 194,983,023,886 204,324,752,268 215,250,743,652 282,389,779,753 12.32

1 Belanja Gaji dan tunjangan 177,450,036,116 191,280,007,519 201,321,769,542 212,203,828,207 278,487,076,122 12.42

2Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan

DPRD serta Operasional KDH/WKDH 1,761,600,000 1,753,200,000 1,497,000,000 1,710,000,000 1,894,800,000 2.49

3 Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1,252,229,785 1,852,153,223 1,505,982,726 1,336,915,445 2,007,903,631 17.05

4 Belanja Bunga 157,402,475 97,663,144 - - - (34.49)

5 Belanja bagi Hasil - -

B. Belanja Langsung 7,388,045,869 7,130,322,327 8,636,267,646 13,227,429,829 17,142,111,492 25.10

1Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga

medis 2,890,966,600 2,577,003,074 3,071,078,995 7,059,302,672 9,321,433,885 42.56

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 97,000,000 78,000,000 380,000,000 35,000,000 350,400,000 294.49

3Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan

kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) 4,400,079,269 4,475,319,253 5,185,188,651 6,133,127,157 7,470,277,607 14.41

4Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada

kontrak jangka panjangnya)-

5Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)-

C. Pembiayaan Pengeluaran 942,840,651 610,341,500 - - - (8.82)

1. Pembentukan Dana Cadangan - -

2. Pembayaran pokok utang 942,840,651 610,341,500 (8.82)

TOTAL BELANJA WAJIB DAN

PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT

SERTA PRIORITAS UTAMA

188,952,154,896 202,723,687,713 212,961,019,914 228,478,173,481 299,531,891,245 12.68


dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas

utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Proyeksi pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan

rata-rata pendapatan selama lima tahun.Proyeksi pendapatan ini

mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima

tahun(2011-2015), dengan tetap mempertimbangkan laju inflasi dan

pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk

tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 811.770.276.920, dan

meningkat menjadi Rp1.093.152.760.844 pada tahun 2020.

Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan

akan menjadi Rp. 1.190.263.831.371Komponen pendapatan yang

berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Alokasi Umum.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka

perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif

sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak

mengalami perubahan.

Adapun proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19

Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (Data Diolah).


2). Proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama

Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas

utama tahun 2016-2021 diproyeksikan cenderung meningkat.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama

Sumber : BPKBMD dan Bapeda Kota Bitung (data diolah)

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta

prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp

306.900.827.301 di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 458.936.327.629

di tahun 2021. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan

bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan

pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang (2016-2021), kapasitas

kemampuan keuangan daerah Kota Bitung diharapkan akan semakin

meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan

pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi

peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2011-2015 daya serap

anggaran hanya 94,18%, pada belanja tidak langsung rata-rata hanya


mampu menyerap 93,74% anggaran dan belanja langsung sebesar

94,72%. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi.

Berdasarkan data tersebut diatas SILPA akan terjadi, diskenariokan

sebesar Rp.20.000.000.000 pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila

SILPA pada akhir tahun terealisasikan diatas jumlah tersebut, maka

selisih tersebut akan diprioritaskan pada penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan

kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja pelayanan public

lainnya.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara

indikatif, yaitu tidak kaku dan dan disesuaikan dengan kondisi dan

informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap

tahunnya, namun untuk data tahun 2016 tidak lagi dilakukan

proyeksi karena telah diatur melalui Peraturan Daerah tentang APBD

TA. 2016. Selengkapnya proyeksi secara indikatif tersaji dalam tabel

berikut ini.

Tabel 3.21

Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah KotaBitung


3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah,

selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas

kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok

Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum

Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi

anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan

dananya.


Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran

Wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, yang

merupakan program pembangunan daerah dengan tema

atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan

amanat/kebijakan nasional yang definitif harus

dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program

tersebut harus berhubungan langsung dengan

kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar,

dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya

ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada

masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani

sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi

berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi

Perangat Daerah .

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi

belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan

penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan

pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan

(mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II

terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang

benar.

Berkaitan dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan

berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.22

Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis

PrioritasTahun Anggaran 2017-2021

Sumber : data diolah

Selanjutnya proyeksi berdasarkan alokasi kapasitas keuangan daerah

tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.23 Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis

PrioritasTahun Anggaran 2016-2021 No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total Kapasitas Kemampuan Daerah

831,770,276,920.00

886,570,591,793.00

951,268,905,148.78

1,026,940,454,465.53

1,113,152,760,843.74

1,210,263,831,371.39

PRIORITAS I 306,900,827,301.00

332,535,351,103.16

360,247,338,145.00

390,393,080,599.90

423,204,091,317.83

458,936,327,629.15

Belanja Tidak Langsung

285,197,069,177.05

309,018,741,873.15

334,770,961,425.34

362,784,823,336.09

393,275,468,069.06

426,480,751,876.06

Belanja Gaji dan tunjangan

280,518,312,367.59

303,949,182,263.15

329,278,927,724.23

356,833,212,516.76

386,823,647,650.52

419,484,187,263.02

Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

1,956,743,572.32

2,120,184,610.00

2,296,871,173.53

2,489,074,916.68

2,698,271,923.04

2,926,094,129.79

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2,722,013,237.14

2,949,375,000.00

3,195,162,527.58

3,462,535,902.65

3,753,548,495.49

4,070,470,483.25

Belanja Langsung

21,703,758,123.95

23,516,609,230.01

25,476,376,719.66

27,608,257,263.81

29,928,623,248.77

32,455,575,753.10

Belanja Honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis

12,420,713,148.20

13,458,178,800.01

14,579,722,345.00

15,799,763,434.38

17,127,671,722.59

18,573,806,166.96

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

184,582,376.75

200,000,000.00

216,667,092.36

234,797,942.12

254,531,790.33

276,022,579.92

Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

9,098,462,599.00

9,858,430,430.00

10,679,987,282.30

11,573,695,887.31

12,546,419,735.86

13,605,747,006.22

PRIORITAS II 432,069,449,619.00 461,235,240,689.84 488,221,567,003.78 533,747,373,865.64 577,148,669,525.91 638,527,503,742.24

Program pencapaian visi dan misi

427,069,449,619.00

456,235,240,689.84

483,221,567,003.78

528,747,373,865.64

572,148,669,525.91

633,527,503,742.24

Pengeluaran Pembiayaan

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00


PRIORITAS III 92,800,000,000.00

92,800,000,000.00

102,800,000,000.00

102,800,000,000.00

112,800,000,000.00

112,800,000,000.00

Belanja Tidak Langsung

92,800,000,000.00

92,800,000,000.00

102,800,000,000.00

102,800,000,000.00

112,800,000,000.00

112,800,000,000.00

Belanja Tambahan Penghasilan

80,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

90,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

Belanja Hibah 8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

Belanja Tidak Terduga

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

TOTAL BELANJA PRIORITAS I, II DAN III

831,770,276,920.00

886,570,591,793.00

951,268,905,148.78

1,026,940,454,465.53

1,113,152,760,843.74

1,210,263,831,371.39

Sumber : BPKBMD dan Bappeda Kota Bitung (data diolah)

Selanjutnya data berdasarkan rincian belanja tidak langsung dan

belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.24 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis

PrioritasTahun Anggaran 2017-2021 No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total Kapasitas Kemampuan Daerah

831,770,276,920.00

886,570,591,793.00

951,268,905,148.78

1,026,940,454,465.53

1,113,152,760,843.74

1,210,263,831,371.39

A Belanja Tidak Langsung

377,997,069,177.05

401,818,741,873.15

437,570,961,425.34

465,584,823,336.09

506,075,468,069.06

539,280,751,876.06

PRIORITAS I 285,197,069,177.05

309,018,741,873.15

334,770,961,425.34

362,784,823,336.09

393,275,468,069.06

426,480,751,876.06

Belanja Gaji dan tunjangan

280,518,312,367.59

303,949,182,263.15

329,278,927,724.23

356,833,212,516.76

386,823,647,650.52

419,484,187,263.02

Belanja Penerimaan Anggota dan pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

1,956,743,572.32

2,120,184,610.00

2,296,871,173.53

2,489,074,916.68

2,698,271,923.04

2,926,094,129.79

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2,722,013,237.14

2,949,375,000.00

3,195,162,527.58

3,462,535,902.65

3,753,548,495.49

4,070,470,483.25

PRIORITAS III 92,800,000,000.00

92,800,000,000.00

102,800,000,000.00

102,800,000,000.00

112,800,000,000.00

112,800,000,000.00

Belanja Tambahan Penghasilan

80,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

90,000,000,000.00

100,000,000,000.00

100,000,000,000.00

Belanja Hibah

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

8,000,000,000.00

Belanja Bantuan Sosial

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

800,000,000.00

Belanja Tidak Terduga

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

2,500,000,000.00

B Belanja Langsung

448,773,207,742.95

479,751,849,919.85

508,697,943,723.43

556,355,631,129.45

602,077,292,774.68

665,983,079,495.33

PRIORITAS 1 21,703,758,123.95

23,516,609,230.01

25,476,376,719.66

27,608,257,263.81

29,928,623,248.77

32,455,575,753.10

Belanja Honorarium PNS khusus

12,420,713,148.20

13,458,178,800.01

14,579,722,345.00

15,799,763,434.38

17,127,671,722.59

18,573,806,166.96


guru dan tenaga medis

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

184,582,376.75

200,000,000.00

216,667,092.36

234,797,942.12

254,531,790.33

276,022,579.92

Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

9,098,462,599.00

9,858,430,430.00

10,679,987,282.30

11,573,695,887.31

12,546,419,735.86

13,605,747,006.22

PRIORITAS 2 427,069,449,619.00

456,235,240,689.84

483,221,567,003.78

528,747,373,865.64

572,148,669,525.91

633,527,503,742.24

Program pencapaian visi dan misi

427,069,449,619.00

456,235,240,689.84

483,221,567,003.78

528,747,373,865.64

572,148,669,525.91

633,527,503,742.24

C Pembiayaan Daerah

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

PRIORITAS 2 5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

Pengeluaran Pembiayaan

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah BUMD

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

3,500,000,000.00

Dana Bergulir 1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis pada bab ini menjadi dasar utama visi

dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini

menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan

menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Analis isu-isu strategis merupakan bagian

penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang

tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika

birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak

diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah

adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan

internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari

Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan di Kota Bitung dijabarkan

berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam Bab II serta

perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD

sebelumnya. Permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tugas


pemerintah daerah untuk ke depan dalam kurun waktu periode

RPJMD 2016-2021.

Permasalahan pembangunan di Kota Bitung tahun 2016-2021

diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Pendidikan;

1. Masih tingginya angka anak usia sekolah yang putus

sekolah;

2. Terbatasnya tenaga kependidikan bidang-bidang tertentu;

3. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua wilayah;

4. Masih ada sarana prasarana pendidikan yang perlu

ditingkatkan.

B. Kesehatan;

1. Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian anak;

2. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan

seperti penduduk miskin dan kelurahan-kelurahan terpencil;

3. Belum optimalnya pelaksanaan jaminan perlindungan

kesehatan masyarakat;

4. Masih ada rumah tangga yang seluruh anggotanya belum

melaksanakan prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat dalam

menjamin terpeliharanya status kesehatannya;

5. Layanan rumah sakit umum daerah yang seringkali mendapat

komplain dari masyarakat. Keluhan dari keterlambatan

dokter, penanganan di unit gawat darurat, kekurangan

fasilitas dan peralatan adalah sebagian dari persoalan

pelayanan kesehatan rujukan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai untuk

mendukung pelaksanaan mega project di Kota Bitung seperti

pembangunan KEK, IHP dan jalan tol;


2. Kondisi tanah yang berpasir seringkali menjadi hambatan

dalam pembangunan saluran air/drainase. Sebagai kota yang

memiliki wilayah pegunungan, dataran landai dan pantai,

tentunya memiliki kondisi kemiringan lereng yang sangat

landai. Kemiringan lereng yang landai dengan kondisi tanah

yang berpasir seringkali membawa permasalahan tersendiri

pada saat terjadi hujan yang cukup lebat. Air hujan yang

cukup lebat akan membawa tanah berpasir dan dengan

mudah akan memenuhi saluran air/drainase sehingga wilayah

perkotaan dengan mudah tergenang air dan sangat rentan

terhadap banjir.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1. Terbatasnya ketersediaan kawasan siap bangun (Kasiba) dan

lingkungan siap bangun (Lisiba)

2. Belum optimalnya pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah

Tinja (IPLT)

3. Belum tercapainya akses sanitasi layak

4. Layanan air minum belum menjangkau seluruh masyarakat

5. Belum adanya data yang akurat tentang backlock rumah di

kota Bitung

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan

Masyarakat;

1. Ketaatan terhadap Perda yang relative masih sangat rendah;

2. Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah

terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam

mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum,

penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat).

F. Sosial;

1. Masih tingginya angka kemiskinan;

2. Masih terdapat sejumlah penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)


4.1.2. Permasalahan Pembangunan yang menjadi urusan wajib

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Tenaga Kerja

1. Masih tingginya angka pengangguran;

2. Rendahnya kualitas, produktifitas dan daya saing tenaga kerja

serta variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas;

4. Migrasi tenaga kerja dari daerah lain untuk mencari kerja di

Kota Bitung semakin meningkat sehingga dapat mengancam

kesempatan tenaga kerja lokal dan menimbulkan

pengangguran;

5. Masih tingginya jumlah perusahaan yang tidak

memperhatikan hak-hak buruh;

6. Masih adanya kasus perselisihan buruh dengan perusahaan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Masih adanya kasus traffiking.

C. Pangan

1. Masih perlu peningkatan ketersediaan pangan.

D. Pertanahan

1. Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang

tanah;

2. Sertifikasi Tanah untuk rumahtangga miskin sebagai salah

satu dasar intervensi program pemerintah belum dilakukan

secara optimal.

E. Lingkungan Hidup

1. Degradasi lingkungan akibat aktifitas ekonomi dan

kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan yang semakin

sering terjadi;

2. Masih adanya pencemaran lingkungan hidup terutama untuk

air sungai sebagai akibat aktifitas ekonomi.


F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama dari sisi

migrasi, mengingat Kota Bitung adalah kota industri;

2. Database kependudukan masih lemah sehingga masih

menimbulkan kendala dalam menetapkan target

pembangunan pemerintah.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kapasitas pemerintah ditingkat kelurahan dalam menyusun

perencanaan dan penganggaran masih rendah;

2. Masih adanya keterbatasan ketersediaan sarana dan

prasarana di daerah tertentu seperti air bersih, listrik,

sanitasi, dan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi

masih kurang;

2. Belum optimalnya kelestarian dan kemandirian peserta KB.

I. Perhubungan

1. Terjadinya kemacetan rutin di beberapa titik tertentu di pusat

kegiatan ekonomi seperti di Girian dan Winenet;

J. Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya layanan e-government secara holistik

untuk pengelolaan data sebagai aset strategis;

2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

K. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Tingginya jumlah pengangguran dikalangan pemuda;

2. Kurangnya minat dari generasi muda menjadi atlit

dikarenakan kurangnya jaminan akan kesejahteraan;

3. Belum tersedianya gedung olah raga yang representative.


L. Statistik

Lambatnya publish data dari BPS sehingga menyebabkan

kendala dalam proses perencanaan terutama dalam

menentukan target-target perencanaan pembangunan.

4.1.3. Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan tenaga kerja yang

bekerja di sektor perikanan dan kelautan

2. Kurangnya modal bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan

golongan menengah ke bawah

3. Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, masih

terdapat kegiatan illegal fishing akibat kemampuan pengawas

sumberdaya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan

sarana dan prasarana pengawas belum memadai

B. Pariwisata

1. Belum terbangunnya destinasi pariwisata yang berdayasaing.

2. Belum optimalnya promosi destinasi pariwasata.

3. Belum memadainya sarana prasarana penunjang pariwisata.

C. Pertanian

Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat konversi lahan

pertanian menjadi tempat permukiman.

D. Kehutanan

Beberapa permasalahan ekologi yang umumnya terjadi adalah

rusaknya atau berkurangnya habitat satwa dalam bentuk

penebangan pohon ilegal dan perambahan, berkurangnya populasi

satwa dikarenakan perburuan.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi sumber daya

energi (green energy).

2. Ketersediaan energi listrik yang masih belum dapat memenuhi

kebutuhan dasar rumahtangga.


F. Perdagangan

1. Belum optimalnya peran sektor swasta dan asosiasi-asosiasi

bisnis dalam menunjang perdagangan di Kota Bitung.

2. Masih terbatasnya permodalan UMKM

G. Perindustrian

Terbatasnya bahan baku untuk industri pengolahan.

4.2 Isu Strategis Pembangunan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar

pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari

masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan

dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis

lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika

eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang

diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan

atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan

daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah


keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang

bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu

strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi

yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi

daerah yang telah berhasil menciptakan sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-

upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan

eksternal. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah tidak lagi

bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, ada banyak peluang-

peluang penting yang akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali

atau terlambat diantisipasi.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan

isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program

kepala daerah terpilih, RPJMD Provinsi dan RPJMN agar rumusan isu

yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat

terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta

kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adapun isu-isu pembangunan daerah Kota Bitung tahun 2016-

2021 di kelompokan dalam lima (5) isu pokok sebagai berikut:

1. Isu Perekonomian, Perdagangan dan Jasa, yang terdiri dari:

1. Isu perekonomian adalah sebagai berikut: (i) Belum

optimalnya iklim investasi dan pemanfaatan potensi

unggulan daerah yang bertumpuh pada agroindustri,

agrobisnis dan industri rumah tangga yang ramah

lingkungan; (ii) Rendahnya promosi dan kerjasama

investasi; (iii) Belum optimalnya sistem informasi potensi

sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik

investasi; (iv) Rendahnya usaha industri yang

memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; (v)

Rendahnya investasi PMA, PMDN dan investasi non


fasilitas; dan (vi) Rendahnya penerapan sistem informasi

sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik

investasi.

2. Isu Perdagangan dan industri meliputi; (i) Belum

optimalnya struktur industri yang kuat dan berdaya saing

tinggi, didukung oleh basis kegiatan produksi dan

distribusi yang memanfaatkan sumber daya secara efisien

dan efektif; (ii) Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana

pasar yang memadai dan peremajaan pasar-pasar

tradisional termasuk industri kecil dan kreatif yang dapat

menumbuh kembangkan budaya cinta produksi daerah

dan nasional; (iii) Rendahnya promosi produk unggulan

dan investasi, (iv) Rendahnya kualitas SDM yang terampil

sesuai kebutuhan industri; (v) Rendahnya

kualitas/kompetensi pengusaha dalam penerapan IPTEK

sesuai kebutuhan industri.

2. Isu Infrastruktur

Isu utama tentang infrastruktur antara lain:

1. Masalah banjir pasir dan genangan air;

2. Kemacetan di pasar Girian;

3. Perumahan dan permukiman yang belum tertata secara

optimal untuk menciptakan permukiman yang layak dan

sehat (perlunya penataan kawasan lingkungan, air bersih,

dan sanitasi lingkungan);

4. Terbatasnya infrastruktur perkotaan, sarana dan

prasarana transportasi yang mendukung mobilitas

perdagangan barang dan jasa;

5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan;

6. Terbatasnya jumlah permukiman sehat dan prasarana

permukiman terutama pada kawasan padat perkotaan

dan miskin pinggiran;

7. Terbatasnya pelayanan kebersihan dan sanitasi

lingkungan;

8. Terbatasnya pemberian stimulan kepada masyarakat

berupa bantuan rehab pembangunan perumahan bagi

keluarga miskin;


9. Perlunya keserasian pemanfaatan dan pengendalian

ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang

berkelanjutan;

10. Perlunya peningkatan pelayanan angkutan dengan baik;

11. Perlunya peningkatan tindakan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran dengan meningkatkan

partisipasi masyarakat

3. Isu Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Isu sosial dan kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Masih tingginya angka kemiskinan;

2. Perlunya peningkatan dan perluasan kearustamaan

gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan

serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya;

3. Perlunya peningkatan perlindungan terhadap perempuan,

anak-anak, dan remaja;

4. Masih rendahnya kesadaran KB mandiri dan kesehatan

reproduksi remaja;

5. Perlunya peningkatan kualitas hidup fakir miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6. Perlunya peningkatan kualitas hidup bagi keluarga

miskin;

7. Perlunya peningkatan kualitas keterampilan pemuda;

8. Perlunya peningkatan apresiasi dan ekspresi masyarakat

terhadap budaya local;

9. Perlunya peningkatan kualitas Organisasi Kepemudaan

(OKP);

10. Perlunya peningkatan budaya dan prestasi olahraga;

11. Perlunya peningkatan pemahaman, pembinaan, dan

pengamalan keagamaan.

4. Isu Pendidikan, Kesehatan, Sumber Daya Manusia dan

Ketenaga Kerjaan.

1. Isu Pendidikan meliputi: (i) Tingginya anak usia sekolah

yang putus sekolah; (ii) Aksesibilitas pelayanan


pendidikan yang masih rendah; (iii) Terbatasnya tenaga

kependidikan bidang-bidang tertentu; (iv) Belum

meratanya kualitas pendidikan di semua wilayah; (v)

Adanya infrastruktur pendidikan yang perlu ditingkatkan.

2. Isu Kesehatan meliputi: (i) Adanya kasus kematian ibu

dan kematian anak; (ii) Terbatasnya aksesibilitas terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada

kelompok rentan seperti penduduk miskin dan kelurahan-

kelurahan terpencil; (iii) Belum optimalnya pelaksanaan

jaminan perlindungan kesehatan masyarakat; (iv) Masih

adanya rumah tangga yang seluruh anggotanya belum

melaksanakan prinsip-prinsip hidup bersih dan sehat

dalam menjamin terpeliharanya status kesehatannya.

3. Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan

meliputi: (i) Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia dalam rangka meningkatkan tenaga trampil

melalui sekolah kejuruan, pelatihan dan atau kursus-

kursus; (ii) Masih tingginya angka pengangguran; (iii)

Rendahnya kualitas, produktifitas dan daya saing tenaga

kerja; (iv) Variasi lapangan kerja yang tersedia masih

terbatas; (v) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun.

5. Isu Pemerintahan, Politik dan Pelayanan Masyarakat

Isu pemerintahan, politik dan pelayanan kepada masyarakat

meliputi:

1. Peningkatan kehidupan masyarakat yang demokratis,

aman dan damai;

2. Peningkatan budaya hukum dilingkungan masyarakat;

3. Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan

korban bencana alam;

4. Pemberantasan praktek KKN di birokrasi;

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

6. Penyempurnaan sistem dan pengolahan pengelolaan data

melalui pembangunan jaringan pengelolaan data secara

terintegrasi;


6. Isu Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

Pengurangan Resiko Bencana telah dimasukkan dalam

Kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015

– 2030 yang bertujuan untuk 1. mencegah timbulnya dan

mengurangi risiko, 2. mencegah & menurunkan keterpaparan

dan kerentanan, 3. meningkatkan resiliensi melalui peningkatan

kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan, dimana hal ini juga

dikaitkan dengan implementasi SDG‟s. Penanggulangan

bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi

risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi

bencana.

Dalam kerangka perencanaan Rencana Aksi Nasional -

Pengurangan Resiko Bencana terkait dengan beberapa kerangka

kerja yang relevan (other relevant action frame) baik tingkat

internasional maupun regional, di antaranya adalah aspek (1).

tata ruang; (2). lingkungan; (3). perubahan iklim; dan (4).

pengurangan kemiskinan. Secara umum pengelolaan bencana

dapat dilakukan secara holistik melalui tiga tahap yaitu 1. Pra

Bencana, 2. Penanganan Darurat dan 3. Pasca Bencana.

Program dan kegiatan pada tahap Pra Bencana dapat

menunjang program prioritas Adaptasi Perubahan Iklim dan

Pembangunan Berkelanjutan, pada tahap Penanganan Darurat

akan menunjang program prioritas Penanggulangan

Kemiskinan, dan pada tahap Pasca Bencana akan menunjang

program prioritas Pembangunan dan Pengembangan

Infrastruktur Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan serta

Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan sasaran strategis nasional yang diamanatkan pada

RPJMN 2015-2019, fokus penanggulangan bencana yaitu

Menurunnya indeksrisiko bencana pada pusat-pusat

pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko

bencana di Kota Bitung mengacu pada strategi penanggulangan

bencana nasional yaitu :


1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan

bencana.


BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Perencanaan pembangunan di Kota Bitung merupakan suatu

alur kajian perencanaan berdasarkan prinsip perencanaan

pembangunan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah

pada dasarnya menekankan pada integrasi kondisi, potensi serta

dinamika yang ada di daerah, nasional bahkan global. Dengan

memperhatikan sepenuhnya visi Kepala Daerah terpilih, maka visi

pemerintah Kota Bitung tahun 2016-2021 adalah:

“Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera

menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan

Asia Pasifik”

Penjelasan visi tersebut didasarkan pada 6 (enam) kata kunci

yang merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, antara

lain:

1. Maju :

a. Maju dalam Perekonomian: Bitung sebagai pelabuhan

internasional / International Hub Port (IHP) yang

ditunjang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maju

dalam sector industry terlebih khusus industry berbasis

kelautan, perikanan dan perkebunan serta usaha mikro

kecil menengah (UMKM). Dalam sektor perdagangan

menjadi tempat konsolidasi barang komoditi ekspor dan

impor, juga sebagai pusat distribusi dan kolektif logistik.

Sektor jasa dikembangkan dengan berbasis pelayanan di

bidang perekonomian serta sektor pariwisata yang

berbasis pada keindahan alam dan potensi lainnya.

b. Maju dalam Pendidikan: Pendidikan formal maupun

nonformal yang berkualitas dari segi sumber daya,

infrastruktur dan keterjangkauan dan mendorong

pengembangan pendidikan tinggi vokasi.


c. Maju dalam Kesehatan: Masyarakat mudah

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,

merata dan berkeadilan.

2. Berdaya saing :

Ditunjukkan oleh kemampuan kualitas produk dan jasa

yang mampu bersaing di pasaran nasional dan global, baik

produk yang dihasilkan dari sector perikanan maupun

kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing di pasar

tenaga kerja nasional maupun internasional dengan tingkat

kemakmuran masyarakat yang tercermin dari tingkat

pendapatan dan pembagiannya, tersusunnya lembaga dan

pranata ekonomi yang berfungsi dengan baik, kemandirian

ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

struktur ekonomi wilayah yang kokoh dalam menghadapi

berbagai tantangan ekonomi global. Dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan mampu

menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya dan

meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani

masyarakat Kota Bitung.

3. Berbudaya

Ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan sumberdaya

manusia Kota Bitung yang memiliki harkat dan martabat

yang tinggi, akhlak dan moral yang mulia, berkepribadian

yang baik, serta berkualitas pendidikan yang tinggi

sebagaimana tercermin dalam kearifan lokal budaya

masyarakat Kota Bitung yang berjiwa gotong royong

(Mapalus) didorong oleh falsafah DR. Sam Ratulangi Sitou

Timou Tumou Tou yang dapat diukur melalui ketersediaan

sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu

memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan

pembangunannya, mampu menjadi Kota yang maju dalam

tata kelola pemerintahan yang didukung oleh masyarakat

yang tertib dan sadar hokum, santun dalam bergaul dan

dalam melaksanakan demokrasi; Mampu mempertahankan


dan mengembangkan budaya daerah di tengah-tengah

keragaman social budaya bangsa dan masyarakat secara

nasional; serta mampu menjalankan Pembangunan yang

lestari dalam pengertian berkesinambungan dan tetap

memelihara kualitas lingkungan hidup bagi generasi di masa

mendatang.

4. Sejahtera :

Ditunjukkan oleh kemudahan masyarakat untuk mengakses

sumber – sumber kegiatan social ekonomi untuk kehidupan

yang layak yang diukur melalui penyelenggaraan kehidupan

masyarakat Kota Bitung yang sejajar dan sederajat,

manurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan,

meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat,

meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan,

ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber

dari luar daerah Kota Bitung menjadi lebih kecil, adanya

kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan pokok

serta kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

5. Bitung Titik Simpul :

Sesuai kebijakan program Sistem Logistik Nasional, Kota

Bitung menjadi titik temu atau integrase jaringan local dan

nasional dengan koneksi jaringan global Supply Chain

Management.

6. Pintu Gerbang :

Ditunjukkan oleh kesiapan baik Infrastruktur, kebijakan,

Sumberdaya Manusia sebagai Bandar Niaga Internasional

dengan infrastruktur yang mantap (Pelabuhan Bitung,

Kawasan KEK dan Jalan Tol), prasarana dan sarana

Pendidikan serta Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia

yang tinggi, Jumlah Kunjungan Wisatawan yang terus

meningkat.


5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai dengan

harapan terwujudnya Bitung kota industri dan bahari yang sejahtera,

berbudaya, berdaya saing serta sebagai pintu gerbang indonesia di

kawasan Asia Pasifik, maka disusun misi pembangunan Kota Bitung

tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1) Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman,

damai, berbudaya dan sejahtera.

2) Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik

yang berkualtias.

3) Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan

dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing

4) Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu

pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang

ramah lingkungan.

5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan

mobilitas ekonomi daerah.

6) Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di

kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota

industri dan bahari.

Penjelasan dari ke 6 (enam) misi tersebut, adalah sebagai

berikut:

Misi 1 Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius,

aman, damai serta berbudaya dan sejahtera.

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1)

Meningkatkan kualitas iman dan spiritualitas (2)

Melestarikan budaya yang ada sebagai nilai-nilai dan

identitas masyarakat Kota Bitung dan mengembangkan

sumber daya kebudayaan dalam keberagaman sebagai

elemen pemersatu masyarakat Bitung dan bangsa

Indonesia. (3) Pengurangan pengangguran dan kemiskinan


Misi 2 Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan

publik yang berkualtias.

Misi tersebut mencakup upaya umum dalam hal: (1)

Peningkatan kualitas pendidikan (2) Peningkatan layanan

kesehatan masyarakat (3) Pengembangan dan pembangunan

Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi serta yang

menguasai dan memanfaatkan IPTEK secara handal dan

berkelanjutan (4) Peningkatan pembangunan SDM Aparatur

dilakukan melalui upaya simultan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah dengan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju

pencapaian good governance dengan diimbangi peningkatan

kesejahteraan aparatur (5) Peningkatan kualitas tenaga

kerja lebih diarahkan kepada aspek profesionalitas dan

kredibilitas sesuai dengan keahlian. (6) Peningkatan kualitas

pelayanan publik kepada semua masyarakat.

Misi 3 Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi

kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki

daya saing

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1) Pemberian

kemudahan-kemudahan kepada kelompok usaha ekonomi

kerakyatan. (2) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (3) Peningkatan daya

saing dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan. 4)

Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar ke

kota Bitung (5) Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

(6) Meningkatkan kesempatan berwisata dan rekreasi bagi

warga kota.

Misi 4 Membangun dan menciptakan iklim investasi yang

bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah

tangga yang ramah lingkungan.

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah:

(1) Menciptakan nilai tambah produk industri dengan basis

teknologi tepat guna dengan bahan baku lokal, (2)


Menciptakan dan memperbaiki sentra-sentra industri

produk unggulan dari agroindustry, agrobisnis dan industri

rumah tangga yang ramah lingkungan, (3) Menciptakan

kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.

Misi 5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas

dan mobilitas ekonomi daerah.

Misi tersebut di atas mencakup berbagai upaya umum yang

berkaitan dengan: (1) Membangun sarana dan prasarana

infrastruktur (2) Peningkatan pelayanan air bersih kepada

masyarakat (3) Membuat regulasi yang mendukung

kemudahan aksesbilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Misi 6 Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di

kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota

industri dan bahari.

Upaya yang terkandung dalam misi ini adalah: (1)

Peningkatan infrastruktur pelabuhan sehingga menjadi IHP

(2) Mendorong percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) dan Jalan Tol serta rel kereta api (3)

Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang

ekonomi melalui peran pelabuhan bitung sebagai pintu

gerbang indonesia di kawasan asia pasifik (4) Membangun

ekonomi kelautan secara terpadu.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di

atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bitung

yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Penetapan tujuan dan sasaran berdasarkan definisi dan rumusan

sebagai berikut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun


pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut.

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan visi;

2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa

tujuan;

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan.

Kriteria Sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa

sasaran;

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

4. Memenuhi kriteria SMART-C (specific, measurable, achievable,

relevant, time bond dan continously improve)

Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud

secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.


Tabel 5.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bitung

Visi : “Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Sejahtera menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik”

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Target Capaian

2017 2018 2019 2020 2021

1 MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman, damai, berbudaya dan sejahtera

Tujuan 1. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

Sasaran 1.1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman

Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan per 10,000 penduduk

20,25 15,25 10,35 7,25 5,24

Tujuan 2. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)

Sasaran 2.1. Pengentasan kemiskinan

Angka kemiskinan (%) 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50

Sasaran 2.2. Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Tingkat pengangguran terbuka (%)

9,85 9,50 9,00 8,00 7,50

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

56,66 66,5 67 68 68

2 MISI 2 : Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran 3.1. Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,94 73,00 73,25 73,50 74,00

Tujuan 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 4.1. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Angka kematian ibu melahirkan 0 0 0 0 0

Angka usia harapan hidup 70,54 72 73 73 73

Angka kematian bayi 5 7 5 3 3

Presentase balita gizi buruk 0 0 0 0 0

Tujuan 5. Mewujudkan smart city

Sasaran 5.1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik

Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik

35% 45% 63% 75% 75%

Tujuan 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik

Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

Persentase Perangkat Daerah dengan nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat di atas 75%

88 90 92 99 99

Sasaran 7.2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Tujuan 8. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender

Sasaran 8.1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)

Total Fertility Rate (Persentase Pertumbuhan Penduduk)

1,44 1,39 2,26 2,23 2,20


3 MISI 3 : Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing

Tujuan 9. Mengembangkan koperasi, UKM dan ekonomi kreatif

Sasaran 9.2. Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif

Pertumbuhan UKM (%) 4 5 6 7 8

Tujuan 10. Mewujudkan Bitung Bahari, Berseri

Sasaran 10.1. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

Jumlah Kunjungan wisatawan 66,000 77,000 88,000 99,000 100,000

4 MISI 4: Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang ramah lingkungan

Tujuan 11. Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif

Sasaran 11.2. Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan dari agroindustri, agrobisnis dan industri rumah tangga

Pertumbuhan ekonomi 6,71 6,74 6,76 6,78 7.00

5 MISI 5:Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Tujuan 12. Pembangunan infrastruktur yang merata

Sasaran 12.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar

Rasio permukiman layak huni 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000

Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha

6 MISI 6: Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari

Tujuan 14: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)

Sasaran 14.1. Meningkatnya jalur pelayaran internasional

Jumlah Jalur pelayaran Internasional

2 2 2 3 3

Sasaran 14.2. Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung

5% 15% 30% 40% 55%


BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

6.1 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan pada dokumen RPJMD

sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat

prinsipal dan berdasarkan data empirik sebagaimana telah dipaparkan

pada pada bab-bab sebelumnya. Dimana pada bab-bab sebelumnya

terdapat uraian dan penjelasan tentang gambaran umum kondisi

daerah, diikuti dengan gambaran pengelolaan kerangka pendanaan

keuangan daerah dan pembahasan tentang isu-isu strategis.

Penjelasan yang bersifat uraian dan didukung dengan data

empirik tentang gambaran umum kondisi daerah, gambaran

pengelolaan dan kerangka pendanaan keuangan daerah dan isu-isu

strategis, merupakan dasar dalam perumusan strategi dan arah

kebijakan pembangunan Kota Bitung tahun 2016-2021. Perumusan

perihal tersebut memerlukan analisis yang tepat dan sesuai dengan

kondisi Kota Bitung yang didukung dengan data-data empirik.

Mengingat visi Kota Bitung yang menyebutkan Bitung yang Sejahtera,

Maju, Berdaya Saing, dan Berbudaya, Menjadi Titik Simpul dan Pintu

Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik, maka pisau analisa yang

tepat untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan

di Kota Bitung tahun 2016-2021 adalah dengan menggunakan metoda

analisa ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture dan Agility).

Metoda analisa ASOCA dikemukakan pertama kali secara resmi

oleh Prof. DR. Ermaya Suridinata, MS., MH. Menurutnya untuk

menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya

menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities,

Threat) melainkan di Indonesia dapat menggunakan analisis ASOCA.

Dimana, analisis ASOCA ini menambahkan unsur culture (budaya) dan

agility (kecerdasan) sebagai unsur penting dalam merumuskan strategi

dan arah kebijakan yang tepat untuk pemecahan masalah,

pengambilan keputusan dan perumusan strategi dan arah kebijakan

guna pencapaian indikator dan target pembangunan Kota Bitung


tahun 2016-2021. Unsur-unsur dalam ASOCA tersebut sangat cocok

dalam menghasilkan rumusan pembangunan di Kota Bitung,

mengingat penduduk yang multi etnis dan memiliki kebudayaan dan

perkembangan pola perilaku yang berbeda. Untuk memperoleh

kejelasan tentang terminology ASOCA, maka berikut diuraikan unsur-

unsur dalam ASOCA, yaitu:

- Ability (Kemampuan)

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa,

sanggup), melakukan sesuatu, dapat juga diartikan sebagai

kesanggupan, kecakapan atau kemampuan.

- Strenght (Kekuatan, ketangguhan)

Ketangguhan berasal dari kata tangguh yang berarti sukar

dikalahkan, kuat, andal, kukuh, atau dengan kata lain

ketangguhan berarti kekuatan keuletan.

- Opportunity (Peluang)

Peluang berarti ruang gerak, baik yang kongkrit maupun yang

bersifat abstrak dan memberikan kesempatan, kemungkinan

untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi usaha untuk

mencapai cita-cita tujuan atau program tertentu.

- Culture (Budaya)

Budaya memiliki arti pikiran,

- Agility (Kecerdasan)

Kecerdasan merupakan perkembangan akal budi, ketajaman

pikiran dan kepandaian. Kecerdasan diperlukan dalam

menganalisis suatu informasi untuk dijadikan bahan keputusan.

Sinergisitas dari unsur-unsur ASOCA sangat penting, sehingga

analisis strategi dan arah kebijakan Kota Bitung tahun 2016-2021

perlu untuk terlebih dahulu menguraikan faktor-faktor utama yang

menjadi bagian masing-masing unsur baik itu kemampuan/ ability (A),

kekuatan/ strength (S), peluang/ opportunities (O), budaya/ culture (C)

dan kecerdasan/ agility (AG). Analisis ini selanjutnya diidentifikasi

berdasarkan masing-masing faktor lingkungan baik internal maupun

eksternal seperti terlihat pada matriks identifikasi ASOCA berikut ini.


Faktor Internal

Faktor Eksternal

Ability (Kemampuan)

Strength (Kekuatan)

Agility (Kecerdasan)

Opportunities (Peluang)

(AO) Menggunakan kemampuan

untuk memanfaatkan

peluang

(SO) Menggunakan

kekuatan untuk memanfaatkan

peluang

(AgO) Menggunakan

kecerdasan untuk memanfaatkan

peluang

Culture (Budaya)

(AC) Melihat

kemampuan untuk

menghadapi tuntutan

lingkungan perubahan

budaya

(SC) Menggunakan

kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh

perubahan budaya

(AgC) Menggunakan

kecerdasan untuk mensiasati pengaruh

perubahan budaya

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diidentifikasi masing-masing

faktor lingkungan baik internal maupun eksternal menurut unsur-

unsur yang terdapat pada analisa ASOCA. Hasil identifikasi dan

analisa seperti terlihat pada matriks Identifikas dan Analisis ASOCA

RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021 berikut ini.


Matriks Identifikasi ASOCA RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021

Faktor Internal Ability

(Kemampuan) Strength

(Kekuatan) Agility

(Kecerdasan)

a. Kemampuan keuangan daerah

b. Adanya komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Fakta Integritas dalam

memenuhi target pembangunan Kota Bitung.

c. Kemampuan

mengembangkan program kerja Perangkat Daerah sesuai target kinerja Kota Bitung

d. Kemampuan

penyediaan fasilitas, sarana prasarana penunjang pembangunan

a. Perda Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Bitung.

b. Adanya program kerja

Perangkat Daerah dan regulasi daerah untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat

c. Dukungan sumber

daya aparatur yang tersedia sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional.

a. Pengalaman kerja Kepala Daerah dan aparatur/pegawai dalam meraih prestasi-prestasi kerja merupakan kecerdasan tersendiri dalam memecahkan masalah, menyusun

strategi serta memanfaatkan peluang untuk pengembangan pembangunan Kota Bitung ke depan.

b. Kecerdasan dalam mempertahankan prestasi-prestasi yang telah dicapai

c. Kecerdasan dalam

meraih pencapaian target-target pembangunan

Faktor Eksternal


Culture (Budaya)

a. Potensi geoposisi dan geostrategis Kota Bitung yang didukung degan regulasi dan kebijakan pemerintah

b. Dukungan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam pembangunan mega proyek (Jalan Tol, IHP, KEK) di Kota Bitung

c. Cetak Biru Pengembangan Sistem

Logistik Nasional, huruf c tentang infrastruktur dan jaringan transportasi global yang menyebutkan Bitung sebagai

a. Adanya perubahan budaya berupa perubahan pola dan perilaku hidup masyarakat, dari masyarakat agraris dan nelayan yang turun-temurun dan tetap, menjadi masyarakat buruh dan jasa yang penghasilannya tak menentu yang berakibat pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat

b. Perubahan budaya dari masyarakat pedesaan (rural) menjadi masyarakat perkotaan (urban)

c. Kebiasaan yang berkembang dalam

masyarakat untuk menolak kebijakan relokasi/ganti rugi lahan


Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia.

d. Potensi sumber daya alam

e. Potensi pariwisata

f. Potensi Industri

dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung

d. Terbentuknya masyarakat yang

heterogen (melting pot)

Matriks Analisa ASOCA RPJMD Kota Bitung Tahun 2016-2021

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Ability (Kemampuan)

Strength (Kekuatan)

Agility (Kecerdasan)


(Ability-Opportunities)

a. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam mengembangkan potensi-potensi Kota Bitung

b. Memaksimalkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan mega proyek di Kota Bitung

c. Peningkatan

koordinasi dan sinergitas antara pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga dan instansi yang berhubungan

dengan pengembangan potensi dan pembangunan Kota Bitung

(Strength- Opportunities)

a. Memanfaatkan program kerja Perangkat Daerah dan regulasi daerah serta sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan keuntungan geoposisi dan geostrategis potensi-potensi Kota Bitung

b. Meningkatkan peran aktif Perangkat Daerah yang diatur melalui Perda Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Bitung dalam

peningkatan pembangunan dan pengembangan pemanfaatan potensi-potensi di Kota Bitung

(Agility- Opportunities)

a. Memanfaatkan kecerdasan pengelolaan pemerintahan Kepala Daerah dan aparatur/pegawai guna optimalisasi dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan mega proyek di Kota Bitung

b. Memanfaatkan citra pemerintahan yang berprestasi guna meningkatkan investasi, perindustrian dan perdagangan pada pengembangan potensi-potensi di

Kota Bitung


c. Mengoptimalkan sumber daya aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional guna mendukung pengembangan potensi-potensi Kota Bitung

Culture (Budaya)

(Ability-Culture)

a. Memaksimalkan

keuangan daerah dan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam menjaga kelestarian masyarakat berbudaya agraris dan nelayan

b. Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui pengembangan program kerja Perangkat Daerah

c. Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh agama dan pemangku kepentingan dalam mengembalikan budaya yang mendukung

(Strenght-

Culture) a. Pemberdayaan

masyarakat melalui program kerja Perangkat Daerah dan regulasi daerah untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat

b. Memanfaatkan

peran aparatur sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatan struktural maupun fungsional dalam melakukan pendekatan terhadap pola perilaku/kebiasaan masyarakat yang memperlambat maupun menghalangi pembangunan di Kota Bitung

(Agility-Culture)

a. Menggunakan

kecerdasan pemerintah daerah dalam menyusun strategi serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bitung

b. Menggunakan

kecerdasan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pola perilaku/budaya masyarakat yang mendukung pengembangan dan pembangunan di Kota Bitung khususnya dalam hal pembebasan lahan


6.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Kota Bitung merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Bitung bersama seluruh komponen masyarakat untuk

mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bitung.

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bitung

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien

melalui pendekatan yang komprehensif. Rumusan strategi

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan

dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat

dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran

pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan

efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah

ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi

pedoman bagi Pemerintah Kota Bitung maupun stakeholder dalam

melaksanakan pembangunan di Kota Bitung serta sebagai dasar

untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan

kewenangannya.

Oleh karena itu strategi dalam kerangka perencanaan

menengah pembangunan daerah merupakan upaya yang cermat

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

program pelaksanaan pembangunan di Kota Bitung


pertimbangan dan analisis terhadap aspek ASOCA yang dimiliki

oleh Kota Bitung.

Berdasarkan penjabaran strategi pada unsur-unsur ASOCA

yang ada di Kota Bitung, maka secara umum penjabaran strategi

dan arah kebijakan pembangunan Kota Bitung dapat dilihat pada

table-tabel berikut.

Tabel. 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kota Bitung

VISI : Bitung yang Maju, Berdaya Saing, Berbudaya dan Sejahtera

menjadi Titik Simpul dan Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik

Tujuan

Sasaran

Strategi

MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman,

damai, berbudaya dan sejahtera 1) Meningkatkan ketentraman, Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

Sasaran 1.1.Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman

Memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk mendukung terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan nyaman

2) Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)

Sasaran 2.1. Pengentasan kemiskinan

Mendorong peran aktif setiap perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran 2.2. Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha serta peningkatan kualitas tenaga kerja

MISI 2 : Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik

yang berkualitas 3) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran 3.1. Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

Pemerataan sarana pendidikan dan tenaga kependidikan

Sasaran 3.2. Meningkatnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah


4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 4.1. Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan

Sasaran 4.2. Terwujudnya pola hidup sehat masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan

5) Mewujudkan smart city

Sasaran 5.1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik

Meningkatkan sarana prasarana penunjang pemanfaatan teknologi

6) Mewujudkan tenaga kerja yang profesional

Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang memiliki kredibilitas sesuai dengan keahlian

Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha

7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik

Sasaran 7.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap aparatur dalam pelayanan public

Sasaran 7.2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi

Mengoptimalkan sumber daya terkait perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi

8) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender

Sasaran 8.1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)

Meningkatkan Peran Perangkat Daerah yang menangani Pengendalian Penduduk

Sasaran 8.2. Meningkatnya kedudukan dan peran serta perempuan

MISI 3 : Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing 9) Mengembangkan koperasi. UKM dan ekonomi kreatif

Sasaran 9.1. Berkembangnya koperasi

Peningkatan teknis manajerial SDM pelaku Koperasi

Sasaran 9.2. Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif

Peningkatan teknis manajerial SDM pelaku UKM dan ekonomi produktif

10) Mewujudkan Bitung Bahari. Berseri

Sasaran 10.1. Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

Peningkatan fasilitas pendukung sarana prasarana pariwisata

Sasaran 10.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan

Peningkatan peran serta organisasi masyarakat pemerhati lingkungan hidup


melestarikan fungsi lingkungan hidup

MISI 4: Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu

pada agroindustri. agrobisnis. industri rumah tangga yang ramah lingkungan Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif

Sasaran 11.1. Terwujudnya kondisi perekonomian Kota Bitung yang kondusif untuk investasi

Peningkatan Iklim investasi yang kondusif

Sasaran 11.2. Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan dari agroindustri. agrobisnis dan industri rumah tangga

Peningkatan ketrampilan bagi pekerja di sentra agroindustri. agrobisnis dan industri rumah tangga

MISI 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur. aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah Pembangunan infrastruktur yang merata

Sasaran 12.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar

Peningkatan dan Perluasan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi

MISI 6: Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di

kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari Tujuan 14: Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)

Sasaran 14.1. Meningkatnya jalur pelayaran internasional

Peningkatan infrastruktur, sarana prasarana dan mutu pelayanan Pelabuhan Bitung

Sasaran 14.2. Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung

Peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Kota Bitung



Tabel 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BITUNG

2017 2018 2019 2020 2021

1) Menciptakan kemudahan dalam berinvestasi;

1) Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana

pendidikan dan pemerataaan pemenuhan kebutuhan terhadap

tenaga kependidikan;

1) Meningkatkan jaringan kerjasama dan memberikan dorongan dan

stimulan untuk memperkuat industri yang berbasis teknologi tepat

guna;

1) Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi pemerhati lingkungan

hidup;

1) Meningkatkan fungsi fasilitas pendukung, sarana prasarana, dan

pengembangan wisata kuliner di sekitar tempat-tempat wisata alam;

2) Mengembangkan sentra industry yang menghasilkan produk

unggulan;

2) Melakukan evaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran dan

manajemen berbasis sekolah secara berkala;

2) Optimalisasi kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan

stimulan bagi petani;

2) Memberdayakan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam

melestarikan lingkungan hidup;

2) Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi pemerhati lingkungan

hidup;

3) Penguatan kapasitas pelaku industri;

3) Optimalisasi jangkauan pelayanan kesehatan;

3) Memanfaatkan stakeholder terkait serta

melakukan stimulasi dalam menjaring pelaku

ekonomi lokal yang baru;

4) Memantapkan pengawasan terhadap

evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD

dalam peningkatan kualitas hidup;

3) Meningkatkan kerjasama antar

stakeholder terkait dalam peningkatan promosi

pariwisata;

4) Meningkatkan fungsi

fasilitas pendukung, sarana prasarana, dan pengembangan wisata

kuliner di sekitar tempat-tempat wisata

alam;

4) Mengoptimalkan

sumberdaya stakeholder terkait dalam penanganan penyakit menular,

endemic dan KLB;

4) Meningkatkan

kerjasama dengan stakeholder terkait dalam membantu

mengembangkan usahanya;

5) Meningkatkan jaringan

kerjasama dan memberikan dorongan dan stimulan untuk

memperkuat industri yang berbasis teknologi tepat

guna;

4) Memberdayakan fungsi

desa adat dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam

melestarikan lingkungan hidup;

5) Meningkatkan

kerjasama antar stakeholder terkait dalam peningkatan

promosi pariwisata;

5) Optimalisasi peran

serta pemerintah kelurahan dalam penerapan pola hidup

sehat masyarakat;

5) Pengembangan sentra

industry yang menghasilkan produk unggulan;

6) Optimalisasi

kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan stimulan bagi petani;

5) Memantapkan

pengawasan terhadap evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD

dalam peningkatan kualitas hidup;


6) Menggali dan mengembangkan

potensi wisata

6) Meningkatkan peran Perangkat Daerah (PD)

terkait dalam mengembangkan layanan kesehatan reproduksi dan

KB;

6) Penguatan kapasitas pelaku industri;

7) Memanfaatkan stakeholder terkait serta

melakukan stimulasi dalam menjaring pelaku ekonomi lokal yang baru;

6) Meningkatkan jaringan kerjasama dan

memberikan dorongan dan stimulan untuk memperkuat industri yang

berbasis teknologi tepat guna;

7) Meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik

7) Optimalisasi

sumberdaya pihak-pihak yang berkaitan dengan

pembangunan jalan tol dan jalur kereta api;

7) Penggalian potensi-

potensi baru untuk pengembangan usaha

sector swasta maupun pemerintah;

8) Meningkatkan

kerjasama dengan stakeholder terkait dalam

membantu mengembangkan usahanya;

7) Optimalisasi

kemampuan daerah dalam memberikan dorongan dan

stimulan bagi petani;

8) Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam

pembangunan kesehatan;

8) Optimalisasi sumberdaya pihak-pihak yang berkompeten dalam

pembangunan simpul jaringan, kapasitas dan

jaringan listrik serta air bersih;

8) Sinergisitas pemerintah dan pemangku kepentingan

dalam penghantaran kompetensi spesifik sesuai

tuntutan pasar;

8) Memanfaatkan stakeholder terkait serta melakukan stimulasi

dalam menjaring pelaku ekonomi lokal yang baru;

9) Menggali dan mengembangkan potensi baru untuk

sektor swasta;

9) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;

9) Penerbitan regulasi kelestarian lingkungan hidupSinergisitas

pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penghantaran

kompetensi spesifik sesuai tuntutan pasar;

9) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam

membantu mengembangkan usahanya;

10) Meningkatkan pengawasan terhadap

evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD terkait dalam

meningkatkan kualitas hidup masyarakat

10) Meningkatkan pengawasan terhadap

evaluasi pelaksanaan peran dan fungsi PD dalam peningkatan

kualitas hidup;

10) Meningkatkan kerjasama dan

mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam peningkatan

infrastruktur sarana prasarana dan mutu pelayanan Pelabuhan

Bitung;



mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam percepatan

pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung;


mengoptimalkan sumberdaya pihak terkait dalam percepatan

pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung;

12) Melakukan upaya-upaya penjaringan

investor mancanegara;

12) Melakukan upaya-upaya penjaringan

investor mancanegara;

13) Penerbitan regulasi kelestarian lingkungan hidup

13) Mengoptimalkan kemampuan daerah dan sumberdaya lainnya

dalam membangun Bitung sebagai kota bahari

`


6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan tujuan, sasaran dan strategi pencapaian untuk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bitung

Tahun 2016-2021, selanjutnya dipertajam lewat penetapan

program pembangunan daerah Kota Bitung disertai penjabaran

pagu anggaran dan pencapaian indicator kinerja sebagaimana

diuraikan pada Tabel 6.3 berikut.


Tabel 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

KOTA BITUNG

KODE MISI/TUJUAN

/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/

OUTCOME)

KONIDISI AWAL

TAHUN 2016

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH

PENANGGUNG JAWAB

TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

TARGET TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (17)

Misi 1 Mewujudkan masyarakat Kota Bitung yang religius, aman, damai, berbudaya dan sejahtera

292,574,800,000 13,620,200,000 329,926,300,000 353,780,900,000 373,084,500,000

Tujuan (1.1) Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

Sasaran (1.1.1) Terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman

4.01 . 4.01.03 . 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

100% 100% 217,817,365 100% 230,998,808 100% 252,608,903 100% 273,397,978 100% 302,429,363 Sekretariat Daerah

1.05 . 1.05.02 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

100% 100% 17,147,768 100% 19,135,741 100% 21,512,131 100% 23,242,954 100% 25,365,745 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05 . 1.05.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

100% 100% 95,600,297 100% 107,554,612 100% 120,856,038 100% 130,751,683 100% 142,825,133 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.05 . 1.05.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan


1.05 . 1.05.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



1.05 . 1.05.01 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

100% 100% 101,259,324 100% 113,921,875 100% 128,015,520

100% 138,497,255 100% 151,284,072 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.05 . 1.05.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat

Terwujudnya pendidikan politik masyarakat




100% 100% 3,966,359,667 100% 4,421,963,654 100% 4,971,101,665 100% 5,371,347,664 100% 5,869,564,999 Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan (2.1) Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didalamnya termasuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)

Sasaran (21.1) Pengentasan kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

100% 100% 119,960,780 100% 133,720,561 100% 150,339,529 100% 162,453,410 100% 177,474,806 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100% 100% 794,464,182 100% 885,678,653 100% 995,692,646 100% 1,075,852,032 100% 1,175,621,131 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar

Terwujudnya pembinaan anak terlantar

100% 100% 12,732,034 100% 14,160,449 100% 15,950,059 100% 17,226,161 100% 18,789,441 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100% 100% 59,023,647 100% 65,826,950 100% 74,024,632 100% 79,949,167 100% 87,370,898 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 22 Program Keluarga Harapan Terwujudnya Keluarga Harapan

100% 100% 67,266,351 100% 75,012,106 100% 84,330,824 100% 91,158,534 100% 99,584,035 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pemberian Bantuan Sosial

Terwujudnya Pemberian Bantuan Sosial

100% 100% 7,653,939 100% 8,496,269 100% 9,570,035 100% 10,385,149 100% 11,273,664 Dinas Sosial

Sasaran (22.2) Berkurangnya pengangguran serta terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha


2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja

100% 100% 257,841,311 100% 273,402,391 100% 299,020,794 100% 323,590,594 100% 357,971,950 Dinas Tenaga Kerja

2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

50 Kasus 8 Kali

50 Kasus 8 Kali

889,245,007 50 Kasus 8 Kali

942,915,332 50 Kasus 8 Kali

1,031,247,112 50 Kasus 8 Kali

1,116,019,275 50 Kasus 8 Kali

1,234,513,913 Dinas Tenaga Kerja

Misi 2 Meningkatkan sumberdaya manusia dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan (2.1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran (2.1.1) Pemerataan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

106,54 106,99 228,146,268 107,29 244,937,489 109,82 269,924,072 109,92 280,234,192 109,92 298,922,917 Dinas Pendidikan

Angka PartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/Paket B

101,2 101,87 -

103,55 -

105,7 -

106 -

106 -

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

95,33 96,01 -

96,71 -

97,1 -

97,54 -

97,54 -

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

95,43 95,91 -

96,14 -

96,69 -

96,88 -

96,88 -

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Paket 1 Paket 185,313,646 1 Paket 206,589,464 1 Paket 232,216,497 1 Paket 250,974,445 100% 274,240,425 Dinas Pendidikan

Tujuan (2.2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran (2.2.1) Terwujudnya layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terwujudnya Obat dan Perbekalan Kesehatan

100% 100% 3,340,723,724 100% 3,724,427,610 100% 4,186,931,337 100% 4,524,051,343 100% 4,943,758,020 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat

100% 100% 3,110,443,184 100% 3,467,702,504 100% 3,898,276,170

100% 4,212,167,171 100% 4,602,900,488 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan

100% 100% 26,715,192 100% 29,775,214 100% 33,454,226

100% 36,100,758 100% 39,457,825 Dinas Kesehatan


1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100% 100% 58,434,883 100% 65,138,064 100% 73,206,680 100% 79,124,948 100% 86,431,426 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Terwujudnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

100% 100% 2,561,567,421 100% 2,855,818,039 100% 3,210,378,762 100% 3,468,887,188 100% 3,790,684,218 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Terwujudnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

100% 100% 8,873,638,701 100% 9,892,948,648 100% 11,121,444,346 100% 12,016,936,684 100% 13,131,512,947 Dinas Kesehatan

Tujuan (2.3) Mewujudkan Smart City

Sasaran (2.3.1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% 100% 1004303735 100% 1064874700 100% 1164653396 100% 1260382909 100% 1,353,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika

4.01 . 4.01.03 . 23 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

100% 100% 217060397.4 100% 230156429.7 100% 251733140.6 100% 272415945.1 100% 292,500,000 Sekretariat Daerah

Tujuan (2.4) Mewujudkan tenaga kerja yang profesional

Sasaran (2.4.1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang profesional dan memiliki kredibilitas sesuai dengan keahlian

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

12 Lap 12 Paket 120 Org


47,404,953 12 Lap 12 Paket 120 Org

50,262,610 12 Lap 12 Paket 120 Org

54,880,484 12 Lap 12 Paket 120 Org

59,414,965 12 Lap 12 Paket 120 Org

65,722,620 Dinas Tenaga Kerja

3.07 . 3.07.01 . 22 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen

Terwujudnya Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen

100% 100% 65,742,390 100% 72,052,560 100% 80,305,632 100% 86,832,707 100% 95,260,405 Dinas Perdagangan

Tujuan (2.5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik

Sasaran (2.5.1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah


4.01 . 4.01.03 . 32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

100% 100% 81,657,857 100% 86,577,754 100% 94,679,685 100% 102,426,038 100% 113,308,004 Sekretariat Daerah

4.01 . 4.01.03 . 35 Program Pelayanan Umum Rumah Tangga

Terwujudnya Pelayanan Umum Rumah Tangga

100% 100% 984,719,946 100% 1,044,080,916 100% 1,141,897,335 100% 1,235,790,286 100% 1,366,906,557 Sekretariat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 3,075,558,482 12 Bulan 3,261,126,605 12 Bulan 3,566,689,809 12 Bulan 3,859,782,374 12 Bulan 4,269,445,588 Kecamatan Girian



12 Bulan 12 Bulan 1,867,343,916 12 Bulan 1,980,056,637 12 Bulan 2,165,566,697 12 Bulan 2,343,523,473 12 Bulan 2,592,281,116 Kecamatan Ranowulu



12 Bulan 12 Bulan 2,361,738,239 12 Bulan 2,504,203,040 12 Bulan 2,738,899,385 12 Bulan 2,963,971,901 12 Bulan 3,278,618,598 Kecamatan Matuari



12 Bulan 12 Bulan 3,265,651,916 12 Bulan 3,462,642,178 12 Bulan 3,787,090,104 12 Bulan 4,098,318,182 12 Bulan 4,533,350,230 Kecamatan Madidir



12 Bulan 12 Bulan 3,265,651,916 12 Bulan 3,462,642,178 12 Bulan 3,787,090,104 12 Bulan 4,098,318,182 12 Bulan 4,533,350,230 Kecamatan Maesa



12 Bulan 12 Bulan 3,169,327,817 12 Bulan 3,360,620,824 12 Bulan 3,675,479,005 12 Bulan 3,977,528,127 12 Bulan 4,399,749,793 Kecamatan Aertembaga



12 Bulan 12 Bulan 2,254,911,216 12 Bulan 2,390,949,978 12 Bulan 2,614,930,301 12 Bulan 2,829,826,198 12 Bulan 3,130,185,112 Kecamatan Lembeh Utara



12 Bulan 12 Bulan 2,186,311,047 12 Bulan 2,318,224,664 12 Bulan 2,535,430,503 12 Bulan 2,743,800,110 12 Bulan 3,035,109,396 Kecamatan Lembeh Selatan

Sasaran (2.5.2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi

4.03 . 4.03.01 . 12 Program pengembangan data/informasi

Terwujudnya Pengembangan Data/ informasi

Dokumen Dokumen 141,931,385 Dokumen 140,396,358 Dokumen 170,287,204 Dokumen 171,855,769 Dokumen 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah se-Kota Bitung

38 PD 38 PD 962,673,271 38 PD 1,020,775,121 38 PD 1,116,402,908 38 PD 1,208,096,956 38 PD 1,336,416,403 Badan Perencanaan Daerah


Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok PPAS 1 Dok KUA

Per. Dok PPAS Per.

1 Dok, Per.RKPD

1 Dok, Nota

Kesep. RKPD 1

Dok, 1 Dok.

RPJMD

Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok

PPAS 1 Dok KUA Per. Dok

PPAS Per. 1

Dok, Per.RKPD

1 Dok, Nota

Kesep. RKPD 1

Dok, 1 Dok.

Revisi RPJMD

189,241,846 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok, 1

Dok Revisi RPJPD

374,390,288 Ranc. RKPD 1 Dok

KUA 1 Dok PPAS 1 Dok

KUA Per. Dok PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok, Nota

Kesep. RKPD 1 Dok

194,613,947 Ranc. RKPD 1 Dok

KUA 1 Dok PPAS 1 Dok

KUA Per. Dok PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok, Nota

Kesep. RKPD 1 Dok

196,406,593 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1

Dok, Per.RKPD

1 Dok, Nota

Kesep. RKPD 1

Dok

206,014,553

4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi

Dokumen Dokumen 141,931,385 Dokumen 140,396,358 Dokumen 170,287,204 Dokumen 171,855,769 Dokumen 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya

Perencanaan sosial dan budaya Kota Bitung

3 Dokumen

3 Dokumen

141,931,385 3 Dokumen

140,396,358 3 Dokumen 170,287,204 3 Dokumen 171,855,769 100% 180,262,734 Badan Perencanaan Daerah

4.01 . 4.01.07 . 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 100% 1,597,390,422 100% 1,693,741,664 100% 1,852,432,856 100% 2,004,623,896 100% 2,217,437,637 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah



12 Bulan 12 Bulan 1,796,378,224 12 Bulan 1,904,804,189 12 Bulan 2,083,244,997 12 Bulan 2,254,453,083 12 Bulan 2,493,806,159 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

4.02 . 4.02.01 . 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% 100% 1,419,313,845 100% 1,637,957,511 100% 1,946,139,471 100% 2,258,675,824 100% 2,678,189,184 Inspektorat Daerah

4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya kualitas aparatur pengwas

100% 100% 229,266,496 100% 243,072,895 100% 265,842,652 100% 287,735,659 100% 318,292,484 Inspektorat Daerah

4.02 . 4.02.01 . 22 Program Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan

100% 100% 49,770,606 100% 52,789,031 100% 57,800,342 100% 62,457,297 100% 69,117,882 Inspektorat Daerah

Tujuan (2.6) Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berwawasan gender


Sasaran (2.6.1) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan Total Fertelity Rate (TFR)

2.08 . 2.08.01 . 15 Program Keluarga Berencana

Terwujudnya Keluarga Berencana

100% 100% 618,440,665 100% 655,753,903 100% 717,143,916 100% 776,126,393 100% 858,514,598 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08 . 2.08.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Terwujudnya Kesehatan Reproduksi Remaja


2.08 . 2.08.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

Terwujudnya pelayanan kontrasepsi


2.08 . 2.08.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Terwujudnya penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga


2.08 . 2.08.01 . 25 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan

Terwujudnya Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan


2.08 . 2.08.01 . 27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB


2.08 . 2.08.01 . 30 Program Pengendalian Penduduk dan KB

Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan KB


2.08 . 2.08.01 . 31 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB


2.08 . 2.08.01 . 33 Program Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan

Terwujudnya Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan



2.08 . 2.08.01 . 34 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK


Sasaran (2.6.2) Meningkatnya kedudukan dan peran serta perempuan

2.02 . 2.02.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Terwujudnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100% 100% 45,701,781 100% 48,484,231 100% 53,031,674 100% 57,352,627 100% 63,456,323 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.02 . 2.02.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


2.02 . 2.02.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


Misi 3 Mengembangkan dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dan sumber daya pariwisata yang memiliki daya saing

Tujuan (3.1) Mengembangkan koperasi UKM dan ekonomi kreatif

Sasaran (3.1.2) Berkembangnya UKM dan ekonomi produktif

3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah

100% 100% 14,062,297,303 100% 15,429,341,837 100% 17,190,185,391 100% 18,583,776,451 100% 20,388,917,158 Dinas Perdagangan

2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

20 Kop 100 UKM 4

Kl

20 Kop 100 UKM

4 Kl

94,715,285 20 Kop 100 UKM

4 Kl

100,431,621 20 Kop 100 UKM 4 Kl

109,760,968 20 Kop 100 UKM 4 Kl

118,829,930 20 Kop 100 UKM

4 Kl

131,445,240 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11 . 2.11.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Terwujudnya penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

560 Koperasi

17.800 UKM

585 Koperasi

18.100 UKM

70,208,533 600 Koperasi

18.150 UKM

74,411,127 625 Koperasi

18.200 UKM

81,444,974 643 Koperasi

18.325 UKM

88,091,279 662 Koperasi

18.400 UKM



2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2 Kl 2 Kl 88,943,425 2 Kl 94,347,693 2 Kl 103,144,172 2 Kl 111,660,851 2 Kl 123,513,199 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan (3.2) Mewujudkan Bitung Bahari, Berseri

Sasaran (3.2.1) Menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Wisata

3.02 . 3.02.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

100% 100% 2,178,799,026 100% 2,390,618,605 100% 2,663,383,224 100% 2,879,323,492 100% 3,158,999,107 Dinas Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata

100% 100% 525,377,908 100% 576,420,483 100% 642,184,325 100% 694,311,170 100% 761,718,605 Dinas Pariwisata

2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya

100% 100% 692,625,156.50 100% 734,460,147.86 100% 803,269,066.75 100% 869,295,582.49 100% 961,572,924.33 Dinas Pariwisata

2.16 . 3.02.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya


2.16 . 3.02.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya


3.02 . 3.02.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan

Terwujudnya pengembangan Kemitraan

100% 100% 187,365,813 100% 205,571,371 100% 229,010,109 100% 247,617,790 100% 271,651,681 Dinas Pariwisata

Misi 4 Membangun dan menciptakan iklim investasi yang bertumpu pada agroindustri, agrobisnis, industri rumah tangga yang ramah lingkungan

Tujuan (4.1) Mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif

Sasaran (4.1.2) Terciptanya nilai tambah produk-produk unggulan




3.07 . 3.07.01 . 23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Terwujudnya an dan Pengembangan Industri Berbasis Agro



Misi 5 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah

Tujuan (5.1) Pembangunan infrastruktur yang merata

Sasaran (5.1.1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar

1.04 . 1.04.01 . 40 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Pengembangan Permukiman

Tersedianya dokumen perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Permukiman

1 dok 1 dok 288,805,852 1 dok 299,440,738 1 dok 319,395,340 1 dok 321,925,671 5 dok 367,305,060 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 41 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman

2 keg 2 keg 144,402,926 2 keg 149,720,369 2 keg 159,697,670 2 keg 160,962,835 10 keg 183,652,530 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 42 Program Pembangunan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pembangunan talud di perumahan dan kawasan permukiman

1 lokasi 4 lokasi 4,007,181,198 3 lokasi 4,154,740,240 3 lokasi 4,431,610,339 3 lokasi 4,466,718,683 14 lokasi 5,096,357,711 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 43 Program Pemeliharaan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pemeliharaan talud di kawasan perumahan dan kawasan permukiman

3 lokasi 3 lokasi 324,906,584 3 lokasi 336,870,830 3 lokasi 359,319,757 3 lokasi 362,166,380 15 lokasi 413,218,193 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.03 . 1.03.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100% 100% 571,101,626 100% 636,536,697 100% 715,629,756 100% 773,165,166 100% 844,889,748 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 32 Program Perencanaan Tata Ruang

Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang

100% 100% 2,249,375,012 100% 2,507,195,455 100% 2,818,523,045 100% 3,045,362,699 100% 3,327,900,752 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang


1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Misi 6 Mewujudkan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan kota yang bercirikan kota industri dan bahari

Tujuan (6.1) Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan International Hub Port (IHP)

Sasaran (6.1.1) Meningkatnya jalur pelayaran international

4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3 Dokumen 3 Dokumen

724,300,000 3 Dokumen

776,400,000 3 Dokumen 816,700,000 3 Dokumen 875,800,000 3 Dokumen

923,600,000 Badan Perencanaan Daerah

Sasaran (6.1.2) Tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung

4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Perencanaan pengembangan Kota Bitung

3 Dokumen 3 Dokumen

138,000,000 3 Dokumen

147,900,000 3 Dokumen 155,600,000 3 Dokumen 166,900,000 3 Dokumen


3.07 . 3.07.01 . 20 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan

Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan arah kebijakan yang dituangkan ke

dalam program-program pembangunan daerah. Sasaran, strategi

dan arah kebijakan beserta indikator (outcome) dinyatakan dalam

bentuk matriks yang akan menjadi capaian kerja selama lima tahun

dalam bentuk yang terukur dan relatif komprehensif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa berdasarkan potensi dan

keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar Pembangunan

Wilayah Sulawesi adalah:

1. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam

perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur

Indonesia;

2. Pengembangan industri berbasis logistik;

3. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim

(kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan

pariwisata bahari.

Dalam Buku Dua RPJMN tahun 2015-2019 salah satu daerah

yang masuk dalam pengembangan perwilayahan industri adalah

Kota Bitung. Juga disebutkan bahwa Kota Bitung merupakan salah

satu dari tiga lokasi yang dijadikan target diseminasi tiga (3) jenis

biota unggulan. Selain itu kota Bitung juga menjadi target

pembangunan techno park yang akan dilaksanakan oleh

kementrian kelautan dan perikanan.

Berdasarkan target pencapaian RPJMN Tahun 2015-2019

dan Visi Misi kota Bitung tahun 2016-2021 maka perumusan

Arah kebijakan yang ditempuh bertujuan untuk menterjemahkan

strategi ke dalam rencana program-program prioritas

pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah


perumusan rencana program prioritas pembangunan yang

disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun

program pada Rencana Strategis (Renstra) PD.

Berdasarkan tujuan, strategi dan arah kebijakan maka

ditetapkan program-program yang secara langsung mendukung

pencapaian visi, misi pembangunan daerah dan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah Kota Bitung Jangka Menengah Tahun

2016-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 7.1


Tabel 7.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN

2015)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 2021 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (17)

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

315,013,742,452 6 411,175,153,883 12 419,195,468,690 12 429,029,041,726 12 460,756,979,506 12 491,851,395,918

1.01 Pendidikan 14,871,800,000 15,627,300,000 16,766,700,000 17,623,600,000 18,876,800,000 19,887,500,000

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 14,871,800,000 15,627,300,000 16,766,700,000 17,623,600,000 18,876,800,000 19,887,500,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 5,500,000,000 12 Bulan 5,949,800,000 12 Bulan 6,377,800,000 12 Bulan 6,709,400,000 12 Bulan 7,194,500,000 12 Bulan 7,587,100,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 1,736,100,000 12 Bulan 1,864,000,000 12 Bulan 1,998,100,000 12 Bulan 2,102,000,000 12 Bulan 2,254,000,000 12 Bulan 2,377,000,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

12 Bulan 12 Bulan 486,700,000 12 Bulan 494,100,000 12 Bulan 529,600,000 12 Bulan 557,100,000 12 Bulan 597,400,000 12 Bulan 630,000,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 62,000,000 12 Bulan 63,000,000 12 Bulan 67,500,000 12 Bulan 71,000,000 12 Bulan 76,200,000 12 Bulan 80,300,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan

100% 100% 96,900,000 100% 98,300,000 100% 105,400,000 100% 110,900,000 100% 118,900,000 100% 125,400,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SD)

0 0 - - TAHUN 2017

- TAHUN 2018

- TAHUN 2019

- TAHUN 2020

- - - Dinas Pendidikan

0 0 TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.) TARGET (Rp.)

1.01 . 1.01.01 . 24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SMP)

(3) (4) (5) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) Dinas Pendidikan

0 0 - - - - - - - - - - - -



0 - - - - - - - - - - - - Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 07 Program Perencanaan Perangkat Daerah

Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD

100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya pemahaman tentang pendidikan anak usia dini

100% 1 Paket 114,700,000

1 Paket 116,400,000 1 Paket 124,800,000 1 Paket 131,300,000 1 Paket 140,800,000 1 Paket 148,500,000 Dinas Pendidikan


1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


112,76 106,54 250,000,000

106,99 310,000,000 107,29 320,000,000 109,82 330,000,000 109,92 340,000,000 109,92 350,000,000 Dinas Pendidikan


100,41 101,2 101,87 103,55 105,7 106 106


94 95,33 96,01 96,71 97,1 97,54 97,54


91,59 95,43 95,91 96,14 96,69 96,88 96,88

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal

Terwujudnya Pendidikan Non Formal

100% 1 Paket 57,800,000 1 Paket 58,700,000 1 Paket 62,900,000 1 Paket 66,200,000 1 Paket 70,900,000 1 Paket 74,800,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terwujudnya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100% 1 Keg 93,500,000 1 Keg 94,900,000 1 Keg 101,700,000 1 Keg 107,000,000 2 Keg 114,700,000 2 Keg 121,000,000 Dinas Pendidikan



100% 1 Paket 248,000,000 1 Paket 251,800,000 1 Paket 269,900,000 1 Paket 283,900,000 1 Paket 304,500,000 100% 321,100,000 Dinas Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SD)


112,76 106,54 300,000,000 106,99 310,000,000 107,29 320,000,000 109,82 330,000,000 109,92 340,000,000 109,92 350,000,000 Dinas Pendidikan


94 95,33 96,01 96,71 97,1 97,54 97,54

1.01 . 1.01.01 . 24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Dana BOS-SMP)


100.41 101.2 5,861,500,000 101.87 5,950,700,000 103.55 6,378,700,000 105.7 6,710,400,000 106 7,195,600,000 106 7,588,200,000 Dinas Pendidikan


91,59 95.43 95.91 96.14 96.69 96.88 96.88

1.01 . 1.01.01 . 25 Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa

Terwujudnya Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa

100% 100% 64,600,000 100% 65,600,000 100% 70,300,000 100% 73,900,000 100% 79,300,000 100% 83,600,000 Dinas Pendidikan

1.02 Kesehatan 65,298,492,540 1 71,311,072,199 2 75,475,048,949 2 78,908,555,369 2 83,450,675,367 2 87,321,783,528

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 65,298,492,540 1 71,311,072,199 2 75,475,048,949 2 78,908,555,369 2 83,450,675,367 2 87,321,783,528 Dinas Kesehatan



12 Bulan 12 Bulan 1,100,000,000 12 Bulan 1,880,400,000 12 Bulan 2,015,700,000 12 Bulan 2,120,500,000 12 Bulan 2,273,800,000 12 Bulan 2,397,900,000 Dinas Kesehatan



12 Bulan 12 Bulan 1,100,000,000 12 Bulan 1,859,700,000 12 Bulan 1,993,500,000 12 Bulan 2,097,100,000 12 Bulan 2,248,800,000 12 Bulan 2,371,500,000 Dinas Kesehatan



12 Bulan 12 Bulan 457,900,000 12 Bulan 378,500,000 12 Bulan 405,800,000 12 Bulan 426,900,000 12 Bulan 457,700,000 12 Bulan 482,700,000 Dinas Kesehatan




12 Bulan 12 Bulan 249,800,000 12 Bulan 57,000,000 12 Bulan 61,000,000 12 Bulan 64,200,000 12 Bulan 68,900,000 12 Bulan 72,600,000 Dinas Kesehatan



100% 100% 57,000,000 100% 50,900,000 100% 54,600,000 100% 57,400,000 100% 61,600,000 100% 64,900,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100% 133,011,037 100% 43,810,474 100% 48,861,569 100% 54,920,652 100% 59,380,297 100% 64,867,898 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat

100% 100% 240,823,771 100% 199,981,927 100% 223,017,068 100% 250,703,363 100% 270,840,131 100% 296,050,593 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat

100% 100% 33,657,732 100% 27,979,798 100% 31,170,311 100% 35,031,355 100% 37,854,939 100% 41,365,037 Dinas Kesehatan



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terwujudnya Obat dan Perbekalan Kesehatan

100% 100% 3,500,000,000 100% 4,539,300,000 100% 4,865,800,000 100% 5,118,800,000 100% 5,488,900,000 100% 5,788,500,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat

100% 100% 4,163,000,000 100% 4,226,400,000 100% 4,530,400,000 100% 4,765,900,000 100% 5,110,500,000 100% 5,389,400,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan

100% 100% 35,700,000 100% 36,300,000 100% 38,900,000 100% 40,900,000 100% 43,800,000 100% 46,200,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100% 147,800,000 100% 59,500,000 100% 63,800,000 100% 67,100,000 100% 72,000,000 100% 75,900,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat

100% 100% 267,600,000 100% 271,600,000 100% 291,200,000 100% 306,300,000 100% 328,400,000 100% 346,400,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat

100% 100% 37,400,000 100% 38,000,000 100% 40,700,000 100% 42,800,000 100% 45,900,000 100% 48,400,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100% 100% 506,200,000 100% 513,900,000 100% 550,900,000 100% 579,500,000 100% 621,400,000 100% 655,300,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100% 100% 78,200,000 100% 79,400,000 100% 85,100,000 100% 89,500,000 100% 96,000,000 100% 101,200,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Terwujudnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

100% 100% 3,428,400,000 100% 3,480,600,000 100% 3,731,000,000 100% 3,924,900,000 100% 4,208,700,000 100% 4,438,400,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Terwujudnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

100% 100% 10,000,000,000 100% 12,057,300,000 100% 12,924,700,000 100% 13,596,700,000 100% 14,579,800,000 100% 15,375,300,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

100% 100% 335,500,000 100% 340,600,000 100% 365,100,000 100% 384,100,000 100% 411,800,000 100% 434,300,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia

100% 100% 167,300,000 100% 169,900,000 100% 182,100,000 100% 191,600,000 100% 205,400,000 100% 216,600,000 Dinas Kesehatan


1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

100% 100% 38,300,000 100% 38,800,000 100% 41,600,000 100% 43,800,000 100% 47,000,000 100% 49,500,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Terwujudnya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

100% 100% 71,400,000 100% 72,500,000 100% 77,700,000 100% 81,700,000 100% 87,600,000 100% 92,400,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 34 Program Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

Terwujudnya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

100% 100% 173,300,000 100% 175,900,000 100% 188,600,000 100% 198,400,000 100% 212,700,000 100% 224,300,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Terwujudnya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

100% 100% 246,300,000 100% 250,100,000 100% 268,100,000 100% 282,000,000 100% 302,400,000 100% 318,900,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 36 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_(DAK Non Fisik)

Terwujudnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)_(DAK Non Fisik)

100% 100% 4,406,700,000 100% 4,473,800,000 100% 4,795,600,000 100% 5,044,900,000 100% 5,409,700,000 100% 5,704,900,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 37 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)_(DAK Non Fisik)

Terwujudnya Jaminan Persalinan (Jampersal)_(DAK Non Fisik)

100% 100% 755,900,000 100% 767,400,000 100% 822,600,000 100% 865,300,000 100% 927,900,000 100% 978,500,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 38 Program Akreditasi Rumah dan Puskesmas_(DAK Non Fisik)

Terwujudnya Akreditasi Rumah dan Puskesmas_(DAK Non Fisik)

100% 100% 835,000,000 100% 590,600,000 100% 633,100,000 100% 666,000,000 100% 714,200,000 100% 753,100,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 100% 5,725,600,000 100% 5,812,700,000 100% 6,230,900,000 100% 6,554,800,000 100% 7,028,800,000 100% 7,412,300,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 100% 756,700,000 100% 768,200,000 100% 823,500,000 100% 866,300,000 100% 928,900,000 100% 979,600,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 28 Program pengingkatan mutu pelayanan BLUD

Terwujudnya pengingkatan mutu pelayanan BLUD

100% 100% 26,200,000,000 100% 28,000,000,000 100% 29,000,000,000 100% 30,000,000,000 100% 31,000,000,000 100% 32,000,000,000 Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 29 Program Palang Merah Indonesia (PMI)

Tercapainya tujuan PMI 100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 Dinas Kesehatan

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

158,418,800,000 160,829,800,000 172,398,700,000 181,362,700,000 194,475,600,000 205,087,700,000

1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

158,418,800,000 1 160,829,800,000 2 172,438,700,000 2 181,403,200,000 2 194,525,600,000 2 205,138,200,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



12 Bulan 12 Bulan 1,235,700,000 12 Bulan 1,254,500,000 12 Bulan 1,344,700,000 12 Bulan 1,414,600,000 12 Bulan 1,516,900,000 12 Bulan 1,599,700,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



12 Bulan 12 Bulan 687,900,000 12 Bulan 698,400,000 12 Bulan 748,600,000 12 Bulan 787,600,000 12 Bulan 844,500,000 12 Bulan 890,600,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



12 Bulan 12 Bulan 107,900,000 12 Bulan 109,500,000 12 Bulan 117,400,000 12 Bulan 123,500,000 12 Bulan 132,500,000 12 Bulan 139,700,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



100% 100% 8,500,000 100% 8,700,000 100% 9,300,000 100% 9,800,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 07 Program Peningkatan Jalan & Jembatan

Terwujudnya Peningkatan Jalan & Jembatan

100% 100% 54,832,600,000 100% 55,667,000,000 100% 59,671,400,000 100% 62,774,000,000 100% 67,312,700,000 100% 70,985,900,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan

Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan


1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong


1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


1.03 . 1.03.01 . 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong


1.03 . 1.03.01 . 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Terwujudnya pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

100% 100% 849,300,000 100% 862,200,000 100% 924,200,000 100% 972,300,000 100% 1,042,600,000 100% 1,099,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya


1.03 . 1.03.01 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


1.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya Pengendalian Banjir



Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang


1.03 . 1.03.01 . 33 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Pemanfaatan Ruang


1.03 . 1.03.01 . 34 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang


1.03 . 1.03.01 . 36 Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

Terwujudnya Pemerintah Daerah dan Desentralisasi


1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

65,188,549,912 2 151,999,581,684 4 142,207,419,741 4 138,149,286,357 4 150,010,504,139 4 164,857,612,390

1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

62,352,349,912 1 149,120,281,684 2 139,081,019,741 2 134,861,986,357 2 146,478,904,139 2 161,135,812,390 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



12 Bulan 12 Bulan 1,060,700,000 12 Bulan 1,076,900,000 12 Bulan 1,154,300,000 12 Bulan 1,214,400,000 12 Bulan 1,302,200,000 12 Bulan 1,432,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman




12 Bulan 12 Bulan 360,100,000

12 Bulan 365,600,000 12 Bulan 391,900,000 12 Bulan 412,300,000 12 Bulan 442,100,000 12 Bulan 486,400,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



12 Bulan 12 Bulan 44,200,000 12 Bulan 44,900,000 12 Bulan 48,100,000 12 Bulan 50,600,000 12 Bulan 54,300,000 12 Bulan 59,800,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



12 Bulan 12 Bulan 38,300,000 12 Bulan 38,800,000 12 Bulan 41,600,000 12 Bulan 43,800,000 12 Bulan 47,000,000 12 Bulan 51,700,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 7,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 35 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

Tersedianya dokumen Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

0 dok 1 dok 343,949,912 1 dok 288,881,684 1 dok 299,519,741 1 dok 319,486,357 1 dok 322,004,139 5 dok 367,412,390 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman

Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman

16 ha 10 ha 1,950,000,000 10 ha 2,500,000,000 10 ha 3,000,000,000 10 ha 3,500,000,000 10 ha 9,500,000,000 66 ha 10,450,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 27 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Terwujudnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

110 km 3 km 3,000,000,000 7.5 km 7,500,000,000 7.5 km 7,500,000,000 10 km 10,000,000,000 10 km 10,000,000,000 143 km 11,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum

Terwujudnya Pengelolaan Air Limbah

0 KK 0 KK - 5000 KK 3,000,000,000 10000 KK 6,000,000,000 15000 KK 9,000,000,000 20000 KK 12,000,000,000 58000KK 13,200,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya Pengelolaan Air Minum

15000 SR 2000 SR 4,000,000,000 2000 SR 4,000,000,000 2000 SR 5,000,000,000 2000 SR 5,000,000,000 2000 SR 6,000,000,000 25000 SR 6,600,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 30 Program Penyediaan Sarana Penerangan Jalan

Terwujudnya Penyediaan Sarana Penerangan Jalan

1480 titik lampu 300 titik lampu

2,700,000,000 400 titik lampu

4,800,000,000 400 titik lampu

5,000,000,000 300 titik lampu

3,900,000,000 300 titik lampu

405,000,000 3180 titik lampu

445,500,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 31 Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

Terwujudnya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

2759 KK 600 KK 5,100,000,000 500 KK 4,250,000,000 500 KK 4,250,000,000 500 KK 4,375,000,000 500 KK 4,500,000,000 5359 KK 4,950,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 32 Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Terwujudnya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat



Penataan kawasan strategis dan cepat tumbuh


- Terwujudnya kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berdaya guna dan berkelanjutan

1 kawasan 1 kawasan 1,500,000,000 1 kawasan 2,000,000,000 1 kawasan 2,500,000,000 1 kawasan 3,000,000,000 1 kawasan 3,500,000,000 6 kawasan 3,850,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 35 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

Tersedianya dokumen Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan


1.04 . 1.04.01 . 36 Program Pembangunan Gedung

Terwujudnya pembangunan gedung

0 bangunan 1 bangunan 10,000,000,000 1 bangunan

50,000,000,000 1 bangunan

30,000,000,000 1 bangunan

20,000,000,000 1 bangunan

20,000,000,000 5 bangunan

22,000,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan


1.04 . 1.04.01 . 38 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ruang

2 keg 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 10 keg 220,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 39 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman

Terwujudnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

2 kawasan 1 kawasan 1,000,000,000 2 kawasan 5,000,000,000 2 kawasan 5,500,000,000 2 kawasan 6,000,000,000 2 kawasan 7,000,000,000 11 kawasan


1.04 . 1.04.01 . 40 Program Perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Pengembangan Permukiman

Tersedianya dokumen perencanaan Investasi Infrastruktur Sub Bidang Permukiman


1.04 . 1.04.01 . 41 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman

2 keg 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 10 keg 220,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 42 Program Pembangunan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pembangunan talud di perumahan dan kawasan permukiman

0 lokasi 1 lokasi 1,350,000,000 4 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 3 lokasi 5,550,000,000 14 lokasi 6,105,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 43 Program Pemeliharaan Talud di Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya pemeliharaan talud di kawasan perumahan dan kawasan permukiman

0 lokasi 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 3 lokasi 450,000,000 15 lokasi 495,000,000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 44 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Terwujudnya lingkungan sehat


1.04 . 1.04.01 . 45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau

10% RTH Publik 1% RTH Publik

19,600,000,000 1% RTH Publik

25,900,000,000 1% RTH Publik

25,950,000,000 1% RTH Publik

21,050,000,000 1% RTH Publik

21,100,000,000 15% RTH Publik


1.04 . 1.04.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1,780,600,000 1 1,807,600,000 2 1,977,600,000 2 2,078,800,000 2 2,235,700,000 2 2,355,200,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah



12 Bulan 12 Bulan 124,000,000 12 Bulan 125,900,000 12 Bulan 135,000,000 12 Bulan 142,000,000 12 Bulan 152,300,000 12 Bulan 160,600,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah












100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.04 . 1.04.02 . 21 Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah


1.04 . 1.04.02 . 22 Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana



1.04 . 1.04.02 . 23 Program Pengembangan Data/Informasi Bencana

Terwujudnya Pengembangan Data/Informasi Bencana


1.04 . 1.04.02 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapan Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Pencegahan dan Kesiapan Penanggulangan Bencana


1.04 . 1.04.02 . 25 Program Tanggap Darurat Bencana

Terwujudnya Tanggap Darurat Bencana


1.04 . 1.04.02 . 26 Prgram Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

Terwujudnya ehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana


1.04 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1,055,600,000 1,071,700,000 1,148,800,000 1,208,500,000 1,295,900,000 1,366,600,000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.04 . 1.05.02 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Terwujudnya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

100% 100% 1,055,600,000 100% 1,071,700,000 100% 1,148,800,000 100% 1,208,500,000 100% 1,295,900,000 100% 1,366,600,000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

8,613,000,000 2 8,744,400,000 4 9,453,100,000 4 9,941,300,000 4 10,673,300,000 4 11,250,900,000

1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2,076,100,000 1 2,107,800,000 2 2,299,300,000 2 2,417,100,000 2 2,598,500,000 2 2,737,900,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



12 Bulan 12 Bulan 194,500,000 12 Bulan 197,500,000 12 Bulan 211,700,000 12 Bulan 222,700,000 12 Bulan 238,800,000 12 Bulan 251,800,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik












100% 100% 9,400,000 100% 9,500,000 100% 10,200,000 100% 10,700,000 100% 11,500,000 100% 12,100,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik







1.05 . 1.05.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan


1.05 . 1.05.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Terwujudnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



1.05 . 1.05.01 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)


1.05 . 1.05.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat

Terwujudnya pendidikan politik masyarakat


1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 6,536,900,000 1 6,636,600,000 2 7,153,800,000 2 7,524,200,000 2 8,074,800,000 2 8,513,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja



12 Bulan 12 Bulan 231,000,000 12 Bulan 234,600,000 12 Bulan 251,400,000 12 Bulan 264,500,000 12 Bulan 283,600,000 12 Bulan 299,100,000 Satuan Polisi Pamong Praja



12 Bulan 12 Bulan 839,100,000 12 Bulan 851,900,000 12 Bulan 913,100,000 12 Bulan 960,600,000 12 Bulan 1,030,100,000 12 Bulan 1,086,300,000 Satuan Polisi Pamong Praja









100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Satuan Polisi Pamong Praja



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja






100% 100% 5,308,600,000 100% 5,389,400,000 100% 5,777,100,000 100% 6,077,500,000 100% 6,516,900,000 100% 6,872,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.05 . 1.05.02 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan


1.06 Sosial 2,623,100,000 1 2,663,000,000 2 2,894,500,000 2 3,043,600,000 2 3,270,100,000 2 3,445,900,000

1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 2,623,100,000 1 2,663,000,000 2 2,894,500,000 2 3,043,600,000 2 3,270,100,000 2 3,445,900,000 Dinas Sosial



12 Bulan 12 Bulan 662,500,000 12 Bulan 672,500,000 12 Bulan 720,900,000 12 Bulan 758,400,000 12 Bulan 813,200,000 12 Bulan 857,600,000 Dinas Sosial













100% 100% 1,700,000 100% 1,800,000 100% 1,900,000 100% 2,000,000 100% 2,100,000 100% 2,200,000 Dinas Sosial



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

100% 100% 160,600,000 100% 163,000,000 100% 174,700,000 100% 183,800,000 100% 197,100,000 100% 207,800,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100% 100% 1,063,300,000 100% 1,079,500,000 100% 1,157,100,000 100% 1,217,300,000 100% 1,305,300,000 100% 1,376,500,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar

Terwujudnya pembinaan anak terlantar

100% 100% 17,000,000 100% 17,300,000 100% 18,500,000 100% 19,500,000 100% 20,900,000 100% 22,000,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma

100% 100% 14,500,000 100% 14,700,000 100% 15,800,000 100% 16,600,000 100% 17,800,000 100% 18,700,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Terwujudnya pembinaan panti asuhan /panti jompo

100% 100% 26,400,000 100% 26,800,000 100% 28,700,000 100% 30,200,000 100% 32,400,000 100% 34,100,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terwujudnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

100% 100% 11,900,000 100% 12,100,000 100% 13,000,000 100% 13,700,000 100% 14,600,000 100% 15,400,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100% 100% 79,000,000 100% 80,200,000 100% 86,000,000 100% 90,500,000 100% 97,000,000 100% 102,300,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 22 Program Keluarga Harapan Terwujudnya Keluarga Harapan

100% 100% 90,100,000 100% 91,400,000 100% 98,000,000 100% 103,100,000 100% 110,600,000 100% 116,600,000 Dinas Sosial

1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pemberian Bantuan Sosial

Terwujudnya Pemberian Bantuan Sosial

100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Dinas Sosial

2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

31,425,000,000 31,903,500,000 34,197,700,000 - 35,976,700,000 - 38,576,200,000 - 40,679,600,000

2.01 Tenaga Kerja 1,931,600,000 1,961,100,000 2,102,100,000 2,211,200,000 2,371,100,000 2,500,400,000

2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 1,931,600,000 1,961,100,000 2,102,100,000 2,211,200,000 2,371,100,000 2,500,400,000 Dinas Tenaga Kerja



12 Bulan 12 Bulan 362,700,000 12 Bulan 368,200,000 12 Bulan 394,700,000 12 Bulan 415,200,000 12 Bulan 445,200,000 12 Bulan 469,500,000 Dinas Tenaga Kerja













100% 100% 11,100,000 100% 11,300,000 100% 12,100,000 100% 12,700,000 100% 13,600,000 100% 14,300,000 Dinas Tenaga Kerja



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Tenaga Kerja

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

12 Laporan 12 Paket 120 Org


49,300,000 12 Lap 12 Paket 120 Org

50,100,000 12 Lap 12 Paket 120 Org

53,700,000 12 Lap 12 Paket 120 Org

56,400,000 12 Lap 12 Paket 120 Org

60,500,000 12 Lap 12 Paket 120 Org

63,800,000 Dinas Tenaga Kerja

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja

100% 100% 268,400,000 100% 272,500,000 100% 292,100,000 100% 307,300,000 100% 329,500,000 100% 347,500,000 Dinas Tenaga Kerja

2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

100% 50 Kasus 8 Kali

925,700,000 50 Kasus 8 Kali

939,800,000 50 Kasus 8 Kali

1,007,400,000 50 Kasus 8 Kali

1,059,800,000 50 Kasus 8 Kali

1,136,400,000 50 Kasus 8 Kali

1,198,400,000 Dinas Tenaga Kerja

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,245,500,000 1,264,300,000 1,355,400,000 1,425,800,000 1,528,800,000 1,612,100,000

2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,245,500,000 1,264,300,000 1,355,400,000 1,425,800,000 1,528,800,000 1,612,100,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



12 Bulan 12 Bulan 444,200,000 12 Bulan 451,000,000 12 Bulan 483,400,000 12 Bulan 508,500,000 12 Bulan 545,300,000 12 Bulan 575,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak












100% 100% 13,600,000 100% 13,800,000 100% 14,800,000 100% 15,600,000 100% 16,700,000 100% 17,600,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak










2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan






100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak










2.02 . 2.02.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan



2.02 . 2.02.01 . 21 Program Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTP2TP2O)

Terwujudnya Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTP2TP2O)


2.02 . 2.02.01 . 22 Program Pengembangan Layanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tersedianya layanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan


2.05 Lingkungan Hidup 12,683,800,000 12,876,800,000 13,803,100,000 14,521,000,000 15,570,600,000 16,420,100,000

2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 12,683,800,000 12,876,800,000 13,803,100,000 14,521,000,000 15,570,600,000 16,420,100,000 Dinas Lingkungan Hidup



12 Bulan 12 Bulan 596,200,000 12 Bulan 605,300,000 12 Bulan 648,800,000 12 Bulan 682,600,000 12 Bulan 731,900,000 12 Bulan 771,800,000 Dinas Lingkungan Hidup












100% 100% 7,700,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 100% 9,400,000 100% 9,900,000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100% 6 Paket 2 Perda

- 6 Paket 2 Perda

10,092,472,676 6 Paket 3 Perda

10,701,699,885 6 Paket 3 Perda

11,703,928,458 6 Paket 3 Perda

12,666,369,558 6 Paket 3 Perda

14,011,348,952 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

100% 500 Rekomenda

si

- 500 Rekomend

asi

714,310,237 500 Rekomend

asi

757,455,972 500 Rekomend

asi

828,448,491 500 Rekomend

asi

896,555,843 500 Rekomend

asi

991,672,934 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

100% 10,000 bibit pohon

- 10,000 bibit

pohon

87,395,062 10,000 bibit

pohon

92,633,109 10,000 bibit

pohon

101,365,172 10,000 bibit

pohon

109,674,046 10,000 bibit

pohon



2.05 . 2.05.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

100% 1 Paket - 1 Paket 161,723,474 1 Paket 171,404,035 1 Paket 187,540,173 1 Paket 202,936,295 1 Paket 224,414,967 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100% 1 Dok - 1 Dok 45,733,277 1 Dok 48,517,645 1 Dok 53,068,221 1 Dok 57,392,153 1 Dok 63,500,055 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi

Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi

100% 10 Pers. 30 Reagen 100

Org

- 10 Pers. 40

Reagen 100 Org

16,380,656 10 Pers. 50

Reagen 100 Org

17,327,730 10 Pers. 50

Reagen 100 Org

18,987,712 10 Pers. 60

Reagen 100 Org

20,539,315 10 Pers. 60

Reagen 100 Org




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100% 6 Paket 2 Perda

10,499,100,000 6 Paket 2 Perda

10,658,900,000 6 Paket 3 Perda

11,425,700,000 6 Paket 3 Perda

12,019,700,000 6 Paket 3 Perda

12,888,800,000 6 Paket 3 Perda

13,592,100,000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

100% 500 Rekomenda

si

743,100,000 500 Rekomend

asi

754,400,000 500 Rekomend

asi

808,700,000 500 Rekomend

asi

850,800,000 500 Rekomend

asi

912,300,000 500 Rekomend

asi


2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

100% 10,000 bibit pohon

90,900,000 10,000 bibit

pohon

92,300,000 10,000 bibit

pohon

98,900,000 10,000 bibit

pohon

104,100,000 10,000 bibit

pohon

111,600,000 10,000 bibit

pohon


2.05 . 2.05.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

100% 1 Paket 168,200,000 1 Paket 170,800,000 1 Paket 183,000,000 1 Paket 192,600,000 1 Paket 206,500,000 1 Paket 217,700,000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100% 1 Dok 47,600,000 1 Dok 48,300,000 1 Dok 51,800,000 1 Dok 54,500,000 1 Dok 58,400,000 1 Dok 61,600,000 Dinas Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi

Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi

100% 10 Pers. 30 Reagen 100

Org

17,000,000 10 Pers. 40

Reagen 100 Org

17,300,000 10 Pers. 50

Reagen 100 Org

18,500,000 10 Pers. 50

Reagen 100 Org

19,500,000 10 Pers. 60

Reagen 100 Org

20,900,000 10 Pers. 60

Reagen 100 Org


2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil

2,045,200,000 2,076,400,000 2,225,600,000 2,341,400,000 2,510,600,000 2,647,600,000

2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2,045,200,000 2,076,400,000 2,225,600,000 2,341,400,000 2,510,600,000 2,647,600,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



12 Bulan 12 Bulan 796,600,000 12 Bulan 808,800,000 12 Bulan 866,900,000 12 Bulan 912,000,000 12 Bulan 977,900,000 12 Bulan 1,031,300,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



12 Bulan 12 Bulan 254,800,000 12 Bulan 258,700,000 12 Bulan 277,300,000 12 Bulan 291,700,000 12 Bulan 312,800,000 12 Bulan 329,900,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil









100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Penataan Administrasi Kependudukan

100% 100% 916,400,000 100% 930,300,000 100% 997,200,000 100% 1,049,100,000 100% 1,124,900,000 100% 1,186,300,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2,321,700,000 2,357,000,000 2,526,500,000 2,658,100,000 2,850,100,000 3,005,100,000

2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2,321,700,000 2,357,000,000 2,526,500,000 2,658,100,000 2,850,100,000 3,005,100,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



12 Bulan 12 Bulan 140,200,000 12 Bulan 142,300,000 12 Bulan 152,500,000 12 Bulan 160,500,000 12 Bulan 172,100,000 12 Bulan 181,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana












100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08 . 2.08.01 . 15 Program Keluarga Berencana Terwujudnya Keluarga Berencana


2.08 . 2.08.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Terwujudnya Kesehatan Reproduksi Remaja


2.08 . 2.08.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi

Terwujudnya pelayanan kontrasepsi


2.08 . 2.08.01 . 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Terwujudnya pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


2.08 . 2.08.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Terwujudnya penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga


2.08 . 2.08.01 . 25 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan

Terwujudnya Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan Program KKB oleh Tenaga Lini Lapangan



2.08 . 2.08.01 . 27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB


2.08 . 2.08.01 . 30 Program Pengendalian Penduduk dan KB

Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan KB


2.08 . 2.08.01 . 31 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan KB


2.08 . 2.08.01 . 33 Program Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan

Terwujudnya Pemaduan Kebijakan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Kependudukan


2.08 . 2.08.01 . 34 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK


2.09 Perhubungan 2,214,300,000 2,248,000,000 2,409,600,000 2,535,000,000 2,718,200,000 2,866,400,000

2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 2,214,300,000 2,248,000,000 2,409,600,000 2,535,000,000 2,718,200,000 2,866,400,000 Dinas Perhubungan



12 Bulan 12 Bulan 179,200,000 12 Bulan 182,000,000 12 Bulan 195,100,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 232,000,000 Dinas Perhubungan












100% 100% 6,800,000 00% 6,900,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 Dinas Perhubungan



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Terwujudnya eningkatan pelayanan angkutan

100% 100% 1,699,400,000 100% 1,725,200,000 100% 1,849,300,000 100% 1,945,500,000 100% 2,086,100,000 100% 2,200,000,000 Dinas Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 21 Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Lalu Lintas

Terwujudnya n Hukum di Bidang Keselamatan Lalu Lintas


2.09 . 2.09.01 . 23 Perencanaan Kebutuhan Sarana Prasarana Transportasi

Terwujudnya aan Kebutuhan Sarana Prasarana Transportasi


2.10 Komunikasi dan Informatika 2,542,900,000 2,581,700,000 2,767,300,000 2,911,300,000 3,121,700,000 3,291,900,000


2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

2,542,900,000 2,581,700,000 2,767,300,000 2,911,300,000 3,121,700,000 3,291,900,000 Dinas Komunikasi dan Informatika



12 Bulan 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 406,100,000 12 Bulan 435,300,000 12 Bulan 458,000,000 12 Bulan 491,100,000 12 Bulan 517,900,000 Dinas Komunikasi dan Informatika












100% 100% 4,300,000 12 Bulan 4,400,000 12 Bulan 4,700,000 12 Bulan 4,900,000 12 Bulan 5,300,000 12 Bulan 5,500,000 Dinas Komunikasi dan Informatika



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

100% 100% 1,045,500,000 100% 1,061,400,000 100% 1,137,700,000 100% 1,196,900,000 100% 1,283,400,000 100% 1,353,400,000 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10 . 2.10.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mass media

Terwujudnya kerjasama informasi dengan mass media

100% 100% 503,600,000 100% 511,300,000 100% 548,100,000 100% 576,600,000 100% 618,300,000 100% 652,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikas


Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Terwujdunya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

936,300,000 950,600,000 1,018,900,000 1,071,900,000 1,149,400,000 1,211,900,000

2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

936,300,000 950,600,000 1,018,900,000 1,071,900,000 1,149,400,000 1,211,900,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



12 Bulan 12 Bulan 375,400,000 12 Bulan 381,100,000 12 Bulan 408,500,000 12 Bulan 429,800,000 12 Bulan 460,800,000 12 Bulan 486,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah












100% 100% 6,800,000 100% 6,900,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

10 Kl 40 Kop

10 UKM

10 Kl 40 Kop 10 UKM

54,222,035 10 Kl 40 Kop 10

UKM

58,042,441 10 Kl 40 Kop 10

UKM

61,536,858 10 Kl 40 Kop 10

UKM

67,284,662 10 Kl 40 Kop 10

UKM

72,821,208 10 Kl 40 Kop 10

UKM





100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11 . 2.11.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Terwujudnya penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

532 Koperasi 17.250 UKM

560 Koperasi

17.800 UKM

73,100,000 585 Koperasi

18.100 UKM

74,200,000 600 Koperasi

18.150 UKM

79,500,000 625 Koperasi

18.200 UKM

83,700,000 643 Koperasi

18.325 UKM

89,700,000 662 Koperasi

18.400 UKM


2.11 . 2.11.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

100% 2 Kl 92,600,000 2 Kl 94,000,000 2 Kl 100,800,000 2 Kl 106,000,000 2 Kl 113,700,000 2 Kl 119,900,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

100% 20 Kop 100 UKM 4 Kl

98,600,000 20 Kop 100 UKM

4 Kl

100,100,000 20 Kop 100 UKM

4 Kl

107,300,000 20 Kop 100 UKM

4 Kl

112,800,000 20 Kop 100 UKM

4 Kl

121,000,000 20 Kop 100 UKM

4 Kl


2.11 . 2.11.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

10 Kl 40 Kop

10 UKM

10 Kl 40 Kop 10 UKM

60,300,000 10 Kl 40 Kop 10

UKM

61,300,000 10 Kl 40 Kop 10

UKM

65,700,000 10 Kl 40 Kop 10

UKM

69,100,000 10 Kl 40 Kop 10

UKM

74,100,000 10 Kl 40 Kop 10

UKM


2.12 Penanaman Modal 1,857,900,000 1,886,000,000 2,021,600,000 2,127,000,000 2,280,200,000 2,404,800,000

2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1,857,900,000 1,886,000,000 2,021,600,000 2,127,000,000 2,280,200,000 2,404,800,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



12 Bulan 12 Bulan 347,400,000 12 Bulan 352,700,000 12 Bulan 378,000,000 12 Bulan 397,700,000 12 Bulan 426,400,000 12 Bulan 449,700,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu












100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

100% 2 Kali 1 Paket

443,400,000 2 Kali 1 Paket

450,100,000 2 Kali 1 Paket

482,500,000 2 Kali 1 Paket

507,600,000 2 Kali 1 Paket

544,200,000 2 Kali 1 Paket

573,900,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Terwujudnya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

100% 1 Paket 439,100,000 1 Paket 445,800,000 1 Paket 477,800,000 1 Paket 502,700,000 1 Paket 539,000,000 1 Paket 568,400,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Terwujudnya penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

100% 1 Paket 17,000,000 1 Paket 17,300,000 1 Paket 18,500,000 1 Paket 19,500,000 1 Paket 20,900,000 1 Paket 22,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 18 Program Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Advokasi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengawasan dan Advokasi

100% 1 Paket 4 Kali

51,900,000 1 Paket 4 Kali

52,600,000 1 Paket 4 Kali

56,400,000 1 Paket 4 Kali

59,400,000 1 Paket 4 Kali

63,600,000 1 Paket 4 Kali



2.12 . 2.12.01 . 19 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan

1 Tahun 1 Tahun 27,200,000 1 Tahun 27,600,000 1 Tahun 29,600,000 1 Tahun 31,200,000 1 Tahun 33,400,000 1 Tahun 35,200,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

100% 1 Paket 8 Kali

141,000,000 1 Paket 8 Kali

143,200,000 1 Paket 8 Kali

153,500,000 1 Paket 8 Kali

161,400,000 1 Paket 8 Kali

173,100,000 1 Paket 8 Kali


2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2,312,000,000 2,347,400,000 2,516,000,000 2,647,000,000 2,838,200,000 2,992,900,000

2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2,312,000,000 2,347,400,000 2,516,000,000 2,647,000,000 2,838,200,000 2,992,900,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga



12 Bulan 12 Bulan 405,100,000 12 Bulan 411,300,000 12 Bulan 440,900,000 12 Bulan 463,800,000 12 Bulan 497,300,000 12 Bulan 524,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga












100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.13 . 2.13.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


2.13 . 2.13.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan

100% 100% 913,000,000 100% 926,900,000 100% 993,500,000 100% 1,045,200,000 100% 1,120,800,000 100% 1,181,900,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.13 . 2.13.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terwujudnya peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda


2.13 . 2.13.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga


Pogram peningkatan sarana prasarana olahraga

Terwujdunya peningkatan sarana prasarana olahraga

100% 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

2.16 Kebudayaan 617,600,000

627,000,000 672,100,000 707,000,000 758,100,000 799,400,000

2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 617,600,000 627,000,000 672,100,000 707,000,000 758,100,000 799,400,000 Dinas Pariwisata


2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya

100% 100% 186,900,000 100% 189,700,000 100% 203,400,000 100% 213,900,000 100% 229,400,000 100% 241,900,000 Dinas Pariwisata

2.16 . 3.02.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya


2.16 . 3.02.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya


2.17 Perpustakaan 675,400,000 685,700,000 735,000,000 773,200,000 829,100,000 874,200,000

2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan 675,400,000 685,700,000 735,000,000 773,200,000 829,100,000 874,200,000 Dinas Perpustakaan



12 Bulan 12 Bulan 328,700,000 12 Bulan 333,700,000 12 Bulan 357,700,000 12 Bulan 376,300,000 12 Bulan 403,500,000 12 Bulan 425,500,000 Dinas Perpustakaan




2.17 . 2.17.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur





2.17 . 2.17.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Perpustakaan



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perpustakaan

2.17 . 2.17.01 . 15 Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terwujudnya ngan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan


2.18 Kearsipan 40,800,000 41,500,000 44,500,000 46,800,000 50,100,000 52,800,000

2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan 40,800,000 41,500,000 44,500,000 46,800,000 50,100,000 52,800,000 Dinas Perpustakaan

2.18 . 2.17.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan


2.18 . 2.17.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi


3 Urusan Pilihan 34,249,300,000 34,770,800,000 37,271,300,000 39,209,300,000 42,044,300,000 44,337,700,000

3.01 Kelautan dan Perikanan 3,134,200,000 3,181,900,000 3,410,700,000 3,588,000,000 3,847,500,000 4,057,300,000

3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 3,134,200,000 3,181,900,000 3,410,700,000 3,588,000,000 3,847,500,000 4,057,300,000 Dinas Perikanan




12 Bulan 12 Bulan 180,100,000 12 Bulan 182,800,000 12 Bulan 196,000,000 12 Bulan 206,200,000 12 Bulan 221,100,000 12 Bulan 233,100,000 Dinas Perikanan












100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Perikanan



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

100% 150 org 47,600,000 150 org 48,300,000 150 org 51,800,000 150 org 54,500,000 150 org 58,400,000 150 org 61,600,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Terwujudnya peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

100% 100% 248,000,000 100% 251,800,000 100% 269,900,000 100% 283,900,000 100% 304,500,000 100% 321,100,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan

100% 100% 1,487,900,000 100% 1,510,600,000 100% 1,619,200,000 100% 1,703,400,000 100% 1,826,600,000 100% 1,926,200,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap

Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap

100% 150 Org 660,800,000 150 Org 670,800,000 150 Org 719,100,000 150 Org 756,400,000 150 Org 811,100,000 150 Org 855,400,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Terwujudnya pengembangan sistem penyuluhan perikanan

100% 4 Dok 108,800,000 4 Dok 110,400,000 4 Dok 118,300,000 4 Dok 124,500,000 4 Dok 133,500,000 4 Dok 140,800,000 Dinas Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 Program pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

100% 100% 47,600,000 100% 48,300,000 100% 51,800,000 100% 54,500,000 100% 58,400,000 100% 61,600,000 Dinas Perikanan

Pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Terwujudnya pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perikanan

3.02 Pariwisata 4,232,100,000 4,296,600,000 4,605,600,000 4,845,000,000 5,195,300,000 5,478,700,000

3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata 4,232,100,000 4,296,600,000 4,605,600,000 4,845,000,000 5,195,300,000 5,478,700,000 Dinas Pariwisata



12 Bulan 12 Bulan 426,400,000 12 Bulan 432,900,000 12 Bulan 464,000,000 12 Bulan 488,100,000 12 Bulan 523,400,000 12 Bulan 552,000,000 Dinas Pariwisata
















100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

100% 100% 2,676,800,000 100% 2,717,600,000 100% 2,913,100,000 100% 3,064,500,000 100% 3,286,100,000 100% 3,465,400,000 Dinas Pariwisata

3.02 . 3.02.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata


3.02 . 3.02.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan

Terwujudnya pengembangan Kemitraan


3.03 Pertanian 4,648,600,000 4,719,400,000 5,058,700,000 5,321,800,000 5,706,500,000 6,017,600,000

3.03 . 3.03.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4,648,600,000 4,719,400,000 5,058,700,000 5,321,800,000 5,706,500,000 6,017,600,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



12 Bulan 12 Bulan 171,600,000 12 Bulan 174,200,000 12 Bulan 186,700,000 12 Bulan 196,400,000 12 Bulan 210,600,000 12 Bulan 222,100,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian












100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani


3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Terwujudnya Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)


3.03 . 3.03.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

100% 100% 1,481,100,000 100% 1,503,700,000 100% 1,611,800,000 100% 1,695,600,000 100% 1,818,200,000 100% 1,917,400,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.03 . 3.03.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


3.03 . 3.03.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan



3.03 . 3.03.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Terwujudnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


3.03 . 3.03.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak


3.03 . 3.03.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan


3.03 . 3.03.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


3.03 . 3.03.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Terwujudnya peningkatan produksi peternakan


3.03 . 3.03.01 . 25 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air

Terwujudnya ngan Sarana dan Prasarana Air

100% 100% 1,561,800,000 100% 1,585,600,000 100% 1,699,600,000 100% 1,788,000,000 100% 1,917,300,000 100% 2,021,900,000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3.03 . 3.03.01 . 26 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian

Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian


3.06 Perdagangan 3,927,900,000 3,987,600,000 4,274,400,000 4,496,700,000 4,821,800,000 5,084,900,000

3.06 . 3.07.01 Dinas Perdagangan 3,927,900,000 3,987,600,000 4,274,400,000 4,496,700,000 4,821,800,000 5,084,900,000 Dinas Perdagangan

3.06 . 3.07.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

100% 100% 41,700,000 100% 42,300,000 100% 45,300,000 100% 47,700,000 100% 51,100,000 100% 53,900,000 Dinas Perdagangan

3.06 . 3.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


3.06 . 3.07.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Terwujudnya pembinaan pedagang kakilima dan asongan

100% 100% 3,617,800,000 100% 3,672,800,000 100% 3,937,000,000 100% 4,141,700,000 100% 4,441,200,000 100% 4,683,500,000 Dinas Perdagangan

3.07 Perindustrian 18,306,500,000

18,585,300,000 19,921,900,000 20,957,800,000 22,473,200,000 23,699,200,000

3.07 . 3.07.01 Dinas Perdagangan 18,306,500,000 18,585,300,000 19,921,900,000 20,957,800,000 22,473,200,000 23,699,200,000 Dinas Perdagangan



12 Bulan 12 Bulan 455,200,000 12 Bulan 462,200,000 12 Bulan 495,400,000 12 Bulan 521,200,000 12 Bulan 558,800,000 12 Bulan 589,300,000 Dinas Perdagangan














3.06 . 3.07.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


3.06 . 3.07.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Dinas Perdagangan

3.07 . 3.07.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah

100% 100% 17,276,900,000 100% 17,539,800,000 100% 18,801,500,000 100% 19,779,100,000 100% 21,209,200,000 100% 22,366,500,000 Dinas Perdagangan

3.07 . 3.07.01 . 20 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan

Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Pengembangan Industri dan Perdagangan





3.07 . 3.07.01 . 23 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Terwujudnya an dan Pengembangan Industri Berbasis Agro


4 Penunjang Urusan 118,733,900,000 120,541,500,000 129,211,900,000

135,930,100,000 145,758,300,000 153,710,100,000

4.01 Administrasi Pemerintahan 103,749,600,000 105,328,900,000 112,904,900,000

118,775,400,000 127,363,300,000 134,311,700,000

4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 53,825,500,000 54,644,600,000 58,575,400,000 61,620,800,000 66,076,400,000 69,681,700,000 Sekretariat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 12,425,200,000 12 Bulan 12,614,300,000 12 Bulan 13,521,700,000 12 Bulan 14,224,700,000 12 Bulan 15,253,200,000 12 Bulan 16,085,600,000 Sekretariat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 23,962,900,000 12 Bulan 24,327,600,000 12 Bulan 26,077,600,000 12 Bulan 27,433,400,000 12 Bulan 29,417,000,000 12 Bulan 31,022,200,000 Sekretariat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 787,300,000 12 Bulan 799,300,000 12 Bulan 856,800,000 12 Bulan 901,300,000 12 Bulan 966,500,000 12 Bulan 1,019,200,000 Sekretariat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 662,500,000 12 Bulan 672,500,000 12 Bulan 720,900,000 12 Bulan 758,400,000 12 Bulan 813,200,000 12 Bulan 857,600,000 Sekretariat Daerah



100% 100% 312,600,000 100% 317,300,000 100% 340,100,000 100% 357,800,000 100% 383,700,000 100% 404,600,000 Sekretariat Daerah

4.01 . 4.01.03 . 38 Program Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Terwujudnya Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah


4.01 . 4.01.03 . 39 Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat Daerah


4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% 100% 4,104,400,000 100% 4,166,900,000 100% 4,466,600,000 100% 4,698,800,000 100% 5,038,600,000 100% 5,313,500,000 Sekretariat Daerah


Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


4.01 . 4.01.03 . 23 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi


4.01 . 4.01.03 . 24 Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


4.01 . 4.01.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perudang-Undangan

Terwujudnya Penataan Peraturan Perudang-Undangan


4.01 . 4.01.03 . 31 Program Kerjasama Pemerintah dengan Masmedia

Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dengan Masmedia





4.01 . 4.01.03 . 35 Program Pelayanan Umum Rumah Tangga

Terwujudnya Pelayanan Umum Rumah Tangga


4.01 . 4.01.03 . 36 Program Peningkatan Kehidupan Umat Beragama

Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Umat Beragama


4.01 . 4.01.03 . 37 Program Peningkatan Kapasitas BUMD

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas BUMD


4.01 . 4.01.03 . 37 Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)


4.01 . 4.01.03 . 37 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan

Terwujudnya Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan


4.01 . 4.01.03 . 38 Program Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Terwujudnya Peningkatan dan Ketahanan Ekonomi Daerah


4.01 . 4.01.03 . 39 Program Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pemasaran Produksi Daerah


4.01 . 4.01.03 . 07 Program Penataan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


4.01 . 4.01.03 . 08 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


4.01 . 4.01.03 . 09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 19,161,600,000 19,453,200,000 20,852,500,000 21,936,700,000 23,522,800,000 24,806,300,000 Sekretariat DPRD



12 Bulan 12 Bulan 3,350,300,000 12 Bulan 3,401,300,000 12 Bulan 3,645,900,000 12 Bulan 3,835,500,000 12 Bulan 4,112,800,000 12 Bulan 4,337,200,000 Sekretariat DPRD




12 Bulan 12 Bulan 1,525,300,000 12 Bulan 1,548,500,000 12 Bulan 1,659,900,000 12 Bulan 1,746,200,000 12 Bulan 1,872,400,000 12 Bulan 1,974,600,000 Sekretariat DPRD



12 Bulan 12 Bulan 737,200,000 12 Bulan 748,400,000 12 Bulan 802,200,000 12 Bulan 843,900,000 12 Bulan 905,000,000 12 Bulan 954,300,000 Sekretariat DPRD



12 Bulan 12 Bulan 240,400,000 12 Bulan 244,000,000 12 Bulan 261,600,000 12 Bulan 275,200,000 12 Bulan 295,100,000 12 Bulan 311,200,000 Sekretariat DPRD



100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Sekretariat DPRD



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100% 100% 13,303,300,000 100% 13,505,800,000 100% 14,477,300,000 100% 15,230,000,000 100% 16,331,200,000 100% 17,222,400,000 Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.07 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

3,000,700,000 3,046,400,000 3,265,500,000 3,435,300,000 3,683,500,000 3,884,500,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah



12 Bulan 12 Bulan 504,500,000 12 Bulan 512,200,000 12 Bulan 549,000,000 12 Bulan 577,600,000 12 Bulan 619,300,000 12 Bulan 653,100,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah












100% 100% 7,700,000 100% 7,800,000 100% 8,400,000 100% 8,800,000 100% 9,400,000 100% 9,900,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah



100% 100% 1,662,900,000 100% 1,688,200,000 100% 1,809,600,000 100% 1,903,700,000 100% 2,041,300,000 100% 2,152,700,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah


Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% 100% 197,900,000 100% 200,900,000 100% 215,400,000 100% 226,600,000 100% 243,000,000 100% 256,200,000 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

4.01 . 4.01.10 Kecamatan Ranowulu 3,014,200,000 3,060,100,000 3,280,200,000 3,450,800,000 3,700,200,000 3,902,000,000 Kecamatan Ranowulu



12 Bulan 12 Bulan 928,300,000 12 Bulan 942,400,000 12 Bulan 1,010,200,000 12 Bulan 1,062,700,000 12 Bulan 1,139,500,000 12 Bulan 1,201,700,000 Kecamatan Ranowulu



12 Bulan 12 Bulan 36,600,000 12 Bulan 37,100,000 12 Bulan 39,800,000 12 Bulan 41,900,000 12 Bulan 44,900,000 12 Bulan 47,300,000 Kecamatan Ranowulu










100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Kecamatan Ranowulu



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Ranowulu



12 Bulan 12 Bulan 1,943,900,000 12 Bulan 1,973,500,000 12 Bulan 2,115,500,000 12 Bulan 2,225,500,000 12 Bulan 2,386,400,000 12 Bulan 2,516,600,000 Kecamatan Ranowulu

4.01 . 4.01.11 Kecamatan Matuari 3,584,100,000 3,638,600,000 3,900,300,000 4,103,200,000 4,399,800,000 4,639,800,000 Kecamatan Matuari



12 Bulan 12 Bulan 1,008,900,000 12 Bulan 1,024,300,000 12 Bulan 1,098,000,000 12 Bulan 1,155,100,000 12 Bulan 1,238,600,000 12 Bulan 1,306,200,000 Kecamatan Matuari



12 Bulan 12 Bulan 53,600,000 12 Bulan 54,400,000 12 Bulan 58,300,000 12 Bulan 61,300,000 12 Bulan 65,700,000 12 Bulan 69,300,000 Kecamatan Matuari









100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Kecamatan Matuari



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Matuari



12 Bulan 12 Bulan 2,458,600,000 12 Bulan 2,496,000,000 12 Bulan 2,675,500,000 12 Bulan 2,814,700,000 12 Bulan 3,018,200,000 12 Bulan 3,182,900,000 Kecamatan Matuari

4.01 . 4.01.12 Kecamatan Girian 3,478,000,000 3,531,000,000 3,784,900,000 3,981,600,000 4,269,400,000 4,502,300,000 Kecamatan Girian



12 Bulan 12 Bulan 141,000,000 12 Bulan 143,200,000 12 Bulan 153,500,000 12 Bulan 161,400,000 12 Bulan 173,100,000 12 Bulan 182,600,000 Kecamatan Girian












100% 100% 4,300,000 100% 4,400,000 100% 4,700,000 100% 4,900,000 100% 5,300,000 100% 5,500,000 Kecamatan Girian




100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Girian



12 Bulan 12 Bulan 3,201,700,000 12 Bulan 3,250,400,000 12 Bulan 3,484,200,000 12 Bulan 3,665,400,000 12 Bulan 3,930,400,000 12 Bulan 4,144,800,000 Kecamatan Girian

4.01 . 4.01.13 Kecamatan Madidir 4,578,500,000 4,648,100,000 4,982,400,000 5,241,500,000 5,620,600,000 5,927,200,000 Kecamatan Madidir



12 Bulan 12 Bulan 132,500,000 12 Bulan 134,500,000 12 Bulan 144,200,000 12 Bulan 151,700,000 12 Bulan 162,700,000 12 Bulan 171,600,000 Kecamatan Madidir









100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Kecamatan Madidir



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Madidir



12 Bulan 12 Bulan 4,281,900,000 12 Bulan 4,347,100,000 12 Bulan 4,659,800,000 12 Bulan 4,902,000,000 12 Bulan 5,256,500,000 12 Bulan 5,543,300,000 Kecamatan Madidir

4.01 . 4.01.14 Kecamatan Maesa 3,860,700,000 3,919,700,000 4,201,400,000 4,420,000,000 4,739,500,000 4,998,100,000 Kecamatan Maesa



12 Bulan 12 Bulan 167,300,000 12 Bulan 169,900,000 12 Bulan 182,100,000 12 Bulan 191,600,000 12 Bulan 205,400,000 12 Bulan 216,600,000 Kecamatan Maesa







4.01 . 4.01.14 . 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100% 100% 30,000,000 100% 30,500,000 100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Maesa



100% 100% 3,400,000 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,900,000 100% 4,200,000 100% 4,400,000 Kecamatan Maesa



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Maesa



12 Bulan 12 Bulan 3,399,500,000 12 Bulan 3,451,300,000 12 Bulan 3,699,500,000 12 Bulan 3,891,900,000 12 Bulan 4,173,300,000 12 Bulan 4,401,000,000 Kecamatan Maesa

4.01 . 4.01.15 Kecamatan Aertembaga 3,558,500,000 3,612,700,000 3,872,600,000 4,073,900,000 4,368,600,000 4,606,700,000 Kecamatan Aertembaga




12 Bulan 12 Bulan 156,300,000 12 Bulan 158,700,000 12 Bulan 170,100,000 12 Bulan 178,900,000 12 Bulan 191,900,000 12 Bulan 202,300,000 Kecamatan Aertembaga












100% 100% 4,300,000 100% 4,400,000 100% 4,700,000 100% 4,900,000 100% 5,300,000 100% 5,500,000 Kecamatan Aertembaga



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Aertembaga



12 Bulan 12 Bulan 3,299,300,000 12 Bulan 3,349,500,000 12 Bulan 3,590,500,000 12 Bulan 3,777,200,000 12 Bulan 4,050,300,000 12 Bulan 4,271,300,000 Kecamatan Aertembaga

4.01 . 4.01.16 Kecamatan Lembeh Utara 2,899,500,000 2,943,800,000 3,155,400,000 3,319,500,000 3,559,500,000 3,753,600,000 Kecamatan Lembeh Utara



12 Bulan 12 Bulan 181,800,000 12 Bulan 184,600,000 12 Bulan 197,800,000 12 Bulan 208,100,000 12 Bulan 223,200,000 12 Bulan 235,300,000 Kecamatan Lembeh Utara












100% 100% 6,000,000 100% 6,100,000 100% 6,500,000 100% 6,900,000 100% 7,300,000 100% 7,700,000 Kecamatan Lembeh Utara



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Lembeh Utara



12 Bulan 12 Bulan 2,347,300,000 12 Bulan 2,383,100,000 12 Bulan 2,554,500,000 12 Bulan 2,687,300,000 12 Bulan 2,881,600,000 12 Bulan 3,038,800,000 Kecamatan Lembeh Utara

4.01 . 4.01.17 Kecamatan Lembeh Selatan 2,788,300,000 2,830,700,000 3,034,300,000 3,192,100,000 3,423,000,000 3,609,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan



12 Bulan 12 Bulan 148,700,000 12 Bulan 150,900,000 12 Bulan 161,800,000 12 Bulan 170,200,000 12 Bulan 182,500,000 12 Bulan 192,400,000 Kecamatan Lembeh Selatan













100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Kecamatan Lembeh Selatan



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan



12 Bulan 12 Bulan 2,276,000,000 12 Bulan 2,310,600,000 12 Bulan 2,476,800,000 12 Bulan 2,605,600,000 12 Bulan 2,794,000,000 12 Bulan 2,946,500,000 Kecamatan Lembeh Selatan

4.02 Pengawasan 1,753,100,000 1,779,800,000 1,908,000,000 2,007,100,000 2,152,200,000 2,269,500,000

4.02 . 4.02.01 Inspektorat Daerah 1,753,100,000 1,779,800,000 1,908,000,000 2,007,100,000 2,152,200,000 2,269,500,000 Inspektorat Daerah



12 Bulan 12 Bulan 246,300,000 12 Bulan 250,100,000 12 Bulan 268,100,000 12 Bulan 282,000,000 12 Bulan 302,400,000 12 Bulan 318,900,000 Inspektorat Daerah












100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Inspektorat Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Inspektorat Daerah


100% 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,750,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,600,000,000 Inspektorat Daerah

4.02 . 4.02.01 . 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya kualitas aparatur pengwas


4.02 . 4.02.01 . 22 Program Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terwujudnya Penataaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


4.03 Perencanaan 3,968,900,000 4,029,400,000 4,319,300,000 4,543,800,000 4,872,400,000 5,138,100,000


4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Daerah 3,968,900,000 4,029,400,000 4,319,300,000 4,543,800,000 4,872,400,000 5,138,100,000 Badan Perencanaan Daerah



12 Bulan 12 Bulan 417,900,000 12 Bulan 424,200,000 12 Bulan 454,700,000 12 Bulan 478,400,000 12 Bulan 513,000,000 12 Bulan 541,000,000 Badan Perencanaan Daerah



12 Bulan 12 Bulan 1,528,700,000 12 Bulan 1,551,900,000 12 Bulan 1,663,600,000 12 Bulan 1,750,100,000 12 Bulan 1,876,600,000 12 Bulan 1,979,000,000 Badan Perencanaan Daerah









100% 100% 5,100,000 100% 5,200,000 100% 5,600,000 100% 5,900,000 100% 6,300,000 100% 6,600,000 Badan Perencanaan Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Perencanaan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3 Dokumen 3 Dokumen 713,400,000 3 Dokumen

724,300,000 3 Dokumen

776,400,000 3 Dokumen

816,700,000 3 Dokumen

875,800,000 3 Dokumen


4.03 . 4.03.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Perencanaan pengembangan Kota Bitung


138,000,000 3 Dokumen

147,900,000 3 Dokumen

155,600,000 3 Dokumen

166,900,000 3 Dokumen


4.03 . 4.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Perangkat Daerah se-Kota Bitung

57 PD 38 PD 1,002,100,000 38 PD 1,017,400,000 38 PD 1,090,600,000 38 PD 1,147,300,000 38 PD 1,230,200,000 38 PD 1,297,400,000 Badan Perencanaan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Ranc. RKPD 1 Dok KUA 1 Dok

PPAS 1 Dok KUA Per. Dok PPAS

Per. 1 Dok, Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep. RKPD 1 Dok

Ranc. RKPD 1 Dok KUA

1 Dok PPAS 1 Dok KUA

Per. Dok PPAS Per. 1

Dok, Per.RKPD 1

Dok, Nota Kesep.

RKPD 1 Dok, 1 Dok.

RPJMD

350,000,000 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok, 1

Dok. Revisi

RPJMD

200,000,000 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok, 1

Dok Revisi RPJPD

400,000,000 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok

200,000,000 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok

200,000,000 Ranc. RKPD 1

Dok KUA 1 Dok


PPAS Per. 1 Dok,

Per.RKPD 1 Dok,

Nota Kesep.

RKPD 1 Dok


4.03 . 4.03.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

Dokumen Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 150,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Dokumen 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya

Perencanaan sosial dan budaya Kota Bitung


150,000,000 3 Dokumen

150,000,000 3 Dokumen

175,000,000 3 Dokumen

175,000,000 100% 175,000,000 Badan Perencanaan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 24 Program Low Carbon Model Town (LCMT)

Rasio Emisi Dokumen Dokumen 510,000,000 Dokumen 520,000,000 Dokumen 530,000,000 Dokumen 540,000,000 Dokumen 550,000,000 Dokumen 560,000,000 Badan Perencanaan Daerah

Program pengembangan data Terwujudnya Pengembangan Data



Program pengingkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya pengingkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah


Program perencanaan pemerintahan pembangunan manusia

Terwujudnya perencanaan pemerintahan pembangunan manusia


Program penelitian dan pengembangan kebijakan daerah

Terwujudnya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah


4.04 Keuangan 6,659,100,000 6,760,500,000 7,246,900,000 7,623,600,000 8,174,700,000 8,620,800,000

4.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

6,659,100,000 6,760,500,000 7,246,900,000 7,623,600,000 8,174,700,000 8,620,800,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



12 Bulan 12 Bulan 1,859,000,000 12 Bulan 1,887,300,000 12 Bulan 2,023,100,000 12 Bulan 2,128,300,000 12 Bulan 2,282,100,000 12 Bulan 2,406,700,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah






12 Bulan 12 Bulan 179,200,000 12 Bulan 182,000,000 12 Bulan 195,100,000 12 Bulan 205,200,000 12 Bulan 220,000,000 12 Bulan 232,000,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



12 Bulan 12 Bulan 85,000,000 12 Bulan 86,300,000 12 Bulan 92,500,000 12 Bulan 97,300,000 12 Bulan 104,300,000 12 Bulan 110,000,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



100% 100% 10,200,000 100% 10,400,000 100% 11,100,000 100% 11,700,000 100% 12,600,000 100% 13,200,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah




4.05 Kepegawaian 2,603,200,000 2,642,900,000 2,832,800,000 2,980,200,000 3,195,700,000 3,370,000,000

4.05 . 4.05.09 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2,603,200,000 2,642,900,000 2,832,800,000 2,980,200,000 3,195,700,000 3,370,000,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah



12 Bulan 12 Bulan 484,100,000 12 Bulan 491,500,000 12 Bulan 526,800,000 12 Bulan 554,200,000 12 Bulan 594,300,000 12 Bulan 626,700,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah













100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 3,000,000 100% 3,200,000 100% 3,300,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah



100% 40,000,000 100% 40,500,000 100% 50,000,000 100% 50,500,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4.05 . 4.05.09 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 852,700,000 12 Bulan 865,700,000 12 Bulan 927,900,000 12 Bulan 976,200,000 12 Bulan 1,046,700,000 12 Bulan 1,103,900,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

4.05 . 4.05.09 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 777,900,000 12 Bulan 789,800,000 12 Bulan 846,600,000 12 Bulan 890,600,000 12 Bulan 955,000,000 12 Bulan 1,007,100,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Program pendidikan kedinasan

Terwujdunya pendidikan kedinasan bagi PNS

1 Tahun 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 500,000,000 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

TOTAL KEBUTUHAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER TAHUN

472,578,600,000

479,770,600,000 514,282,700,000

541,022,300,000 580,140,000,000 611,797,000,000


BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun

yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Oleh karena itu

indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang

berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja

daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya

bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang

dilaksanakan PD. Karakter indikator yang berbeda tersebut

menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang

berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja

tersebut dengan tujuannya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk

memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian

visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa

jabatan. Hal ini di tunjukan dari akumulaasi pencapaian indikator

outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja

yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD PerubahanTahun 2016

– 2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu

atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan. Penetapan

indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Kota Bitung Tahun 2016 – 2021 diuraikan

pada tabel berikut.


Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kota Bitung

No Indikator Target Capaian

2017 2018 2019 2020 2021

1 Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan per 10,000 penduduk

20,25 15,25 10,35 7,25 5,24

2 Angka kemiskinan (%) 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50

3 Tingkat pengangguran terbuka (%)

9,85 9,50 9,00 8,00 7,50

4 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

56,66 66,5 67 68 68

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,94 73,00 73,25 73,50 74,00

6 Angka kematian ibu melahirkan (angka absolut)

0 0 0 0 0

7 Angka usia harapan hidup 70,54 72 73 73 73

8 Angka kematian bayi 5 7 5 3 3

9 Persentase balita gizi buruk 0 0 0 0 0

10 Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik

30% 35% 45% 63% 75%

11 Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

12 14 18 25 30

12 Indeks Kepuasan Masyarakat 88 90 92 99 99

13 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP

14 Total Fertility Rate (Persentase Pertumbuhan Penduduk)

1,44 1,39 2,26 2,23 2,20

15 Pertumbuhan UKM (%) 4 5 6 7 8

16 Jumlah Kunjungan wisatawan 66000 77000 88000 99000 100000

17 Jumlah sarana pariwisata alam 44 48 54 58 63

18 Nilai pertumbuhan ekonomi 6,00 6,25 6,50 6,78 7.00

19 Rasio permukiman layak huni 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000

20 Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha

21 Jumlah Jalur Pelayaran Internasional

2 2 2 3 3

22 Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung

5% 15% 30% 40% 55%



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bitung

NO ASPEK/FOKUS/ BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja Periode

Sebelumnya Target Capaian Setiap Tahun

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE

RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi

1 Indikator Makro

1.1. PDRB (adhb (Rp. MILYAR) 11,800.00 12,000.00 12,200.00 12,700.00 13,000.00 13,500.00 13,500.00

1.2. Laju inflasi 5.00 4.75 4.50 4.25 4.00 4.00 4.00

1.3. PDRB per kapita (adhb) (Rp. Juta) 60,69 67.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00

1.4 Pertumbuhan Ekonomi 5.19 6,00 6,25 6,50 6,78 7.00 7.00

1.5 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 72,43 72,94 73,00 73,25 73,50 74,00 74,00

1.6 Kemiskinan (%) 6.57 6,62 6,45 6,43 6,00 5,50 5,50

Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Pendidikan

1.1. Angka melek huruf (AMH) 15-25 Tahun 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Angka rata‐rata lama sekolah (tahun) 9,37 9.46 9.42 9.41 9.4 9.4 9.4

1.3. Angka partisipasi kasar

1.3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 112,76

106.54 106.99 107.29 109.82 109.92 109.92

1.3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 100.41

101.2 101.87 103.55 105.7 106 106

1.4. Angka Partisipasi Murni

1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

94 95.33 96.01 96.71 97.1 97.54 97.54

1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

91,59 95.43 95.91 96.14 96.69 96.88 96.88

2 Kesehatan

2.1. Angka kematian bayi (angka absolut) 4 5 7 5 3 3 3

2.2. Angka kematian ibu melahirkan (angka absolut) 4 0 0 0 0 0 0

2.3. Angka usia harapan hidup 70,5 70,54 72 73 73 73 73

2.4. Persentase balita gizi buruk 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2.5 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 88 75 65 55 45

35 35

2.6 Angka Kesembuhan TB (kasus) 6 5 4 3 2 0 0

3 Ketenagakerjaan

3.1 Rasio penduduk yang bekerja 86,50 87,00 88,25 88,50 88,75 90,00 90,01


4 Seni Budaya dan Olahraga

4.1 Kebudayaan

4. 1.1.

Jumlah grup kesenian 1 1 2 2 2 2 2

4. 1.2.

Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1 1

4. 2. Pemuda dan Olahraga 4.2.1. Jumlah gedung olahraga (Outdoor) 49 50 51 52 53 53 53 4.2.1. Jumlah gedung olahraga (indoor) 4 5 6 7 8 8 8

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar:

1.1.1. Angka partisipasi sekolah 96.81 97.52 97.99 98.02 98.25 98.25 98.25

1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180 1 : 180

1.1.3. Rasio guru/murid SD ( %) 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64

1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata SD 19.84 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01

1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata SMP 18,32 19,23 21.01 22.01 23.01 24.01 24.01

1.2. Pendidikan menengah pertama: (SLTP/MTs)

1.2.1. Angka partisipasi sekolah 97.25 97.89 98.15 98.75 99.06 99.24 99.24

1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1:252,53 1:240,03 1:238,71 1:235,84 1:230,66 1:230,01 1:230,01

1.2.3. Rasio guru/murid ( %) 5.55 5.88

6.14

6.22 6.38 6.39

6.39

1.2.4. Rasio guru/murid per kelas rata‐rata 18.32 18.82 19.25 19.89 20 21 21

1.4. Fasilitas Pendidikan :

1.4.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

98.26 98.54 98.91 99.02 99.25 99.41 99.41

1.4.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

97.31 97.86 98.25 98.64 98.92 99.01 99.01

1.5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.5.1. Pendidikan Anak Usia Dini 99.29 99.31 99.38 99.41 99.45 99.52 99.52

1.6. Angka Putus Sekolah:

1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0

1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.32 0.3 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24

1.7. AngkaKelulusan:

1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.79 99.88 99.89 100 100 100 100

1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.93 99.98 99.99 100 100 100 100

1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.91

1.7.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99.7 99.72 99.75 99.95 100 100 100

2 Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per satuan balita 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79


2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9

2.3 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

2.4 Rasio Dokter persatuan penduduk 45 46 47 48 49 49 49

2.5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 150 155 157 159 162 162 162

2.6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

85% 86% 87% 88% 89% 89% 89%

2.8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

90% 90% 90% 90% 90% 90% 95%

2.11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.12. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.13. Cakupan kunjungan bayi (%) 83% 85% 87% 91% 95% 100% 100%

2.14. Cakupan puskesmas 66% 67% 68% 69% 70% 70% 70%

2.15 Cakupan puskesmas pembantu 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2.16. cakupan Kelurahan yang menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pekerjaan Umum

3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)

4 Km 8 Km 12 Km 16 Km 20 Km 24,75 Km 84,75 Km Jalan Rusak Berat

menjadi Baik

3.2. Rasio Jaringan Irigasi (buah) 5% 5% 6% 6% 7% 7% 66% Kondisi Baik

3.3. Persentase rumah tinggal bersanitasi 91% 91% 92% 92% 95% 99% 99%

3.4. Rasio tempat pemakaman umum (buah) 14/1000 15/1000 16/1000 16/1000 16/1000 16/1000 16/1000

3.5. Rasio permukiman layak huni 40/1000 60/1000 70/1000 80/1000 90/1000 100/1000 100/1000

4 Perumahan

4.1. Rumah tangga pengguna air bersih 21,700 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 26,000

4.2. Rumah tangga pengguna listrik 43,086 43,500 44,000 44,500 45,000 45,000 45,000

4.3. Rumah tangga ber‐Sanitasi 37,58% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

4.4. Lingkungan pemukiman kumuh 123,76Ha 123,76Ha 50Ha 40Ha 30Ha 20Ha 20Ha

4.5. Rumah layak huni 86,69% 96,69% 96,69% 96,69% 98% 98% 98%

4.6. Kapasitas jaringan listrik dan air bersih 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90%

4.7. Prosentase layanan air bersih 23.5 29.4 35.3 41 47 47 47

5 Penataan Ruang

5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

0,0075% 0,01% 0,1% 0,5% 5% 10% 10%

6 Perencanaan Pembangunan


6.1. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Renstra

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Perhubungan

7.1 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

7.2. Angkutan darat 24000 26000 28000 300000 320000 34000 34000

7.3. Kepemilikan KIR angkutan umum 3.733 4.233 4.433 4.733 5.233 5.533 5.533

7.4. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

7.5. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000 Rp.30.000

7.6. Pemasangan Rambu‐rambu 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1

7.7 Terbangunnya Jalan Tol Manado-Bitung _ _ V V V V V

7.8 Terbangunnya jalan kereta api _ _ V V V V V

8 Lingkungan Hidup

8.1. Persentase penanganan sampah (%) 82% 84% 86% 88% 90% 92% 92%

8.2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)

100 100 100 100 100 100 100

8.3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M3 / 1000 penduduk)

91/1000 100/1000 150/10000 200/1000 250/1000 300/1000 300/1000

8.4. Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 100 100 100 100

8.5. Prosentase Pencemaran Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0

8.6 Jumlah Organisasi Pemerhati Lingkungan hidup 3 5 5 6 6 6 6

8.7 Prosentase masyarakat terlibat pelanggaran lingkungan

0 0 0 0 0 0 0

8.8 LCMT Tahap perencanaan

Tahap sosialisasi Institusionalisasi Penyusunan Regulasi

Penetapan Regulasi

Implementasi regulasi

Implementasi regulasi

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1. Kepemilikan KTP 94.673 113.607 135.607 161.607 193.607 227.607 227.607

10.2. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 54.10% 67.50% 77.50% 82.50% 100% 100% 100%

10.4. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1. Keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I (KK)

125 125 150 150 150 150 150

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1. Rata‐rata jumlah anak per keluarga 2 2 2 2 2 2 2

12.2. Rasio akseptor KB 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86%

12.3. Cakupan PUS peserta KB aktif (%) 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86%


12.4. Unmet Need (%) 6.3% 6.3% 6.3% 15,5% 14,7% 14,0% 14,0%

12.5 Jumlah Anggota BKB yg ber KB (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

12.6 Cakupan PUS Peserta KB anggota UPPKS (%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

12.7 Rasio PLKB 1 Petugas di setiap 2 desa/kelurahan

1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2

12.8 Rasio PPKBD (%) 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100 1:1=100

12.9 Penyediaan Alokon (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

12.10 Penyediaan Informasi Data Mikro (%) 100 100 100 100 100 100 100

12.11 Total Fertiliti Rate (Prosentase Pertumbuhan Penduduk)

2.1 1.44 1.39 1.34 1.39 1.24 1.24

12.12 Menurunnya angka kelahiran 2.55 2.5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.3

13 Sosial

13.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

6 7 7 9 9 9 9

13.2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 90 90 95 95 95 95 95

13.3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)

90 90 95 95 95 95 95

14 Ketenagakerjaan

14.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 55,25 56,66 66,5 67 68 68 68

14.2. Rasio Penduduk yang bekerja 84,82 86,20 88,30 90,23 92,40 95,00 95,00

14.3. Tingkat pengangguran terbuka 10,8 9,85 9,50 9,00 8,00 7,50 7,50

14.4 Prosentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi

12 12 12 12 12 12 12

14.5 Prosentase pencari kerja yang sesuai keahlian 66,7 66,7 66,7 66,8 66,9 66,10 70

14.6 Jumlah penduduk yang bekerja 78,935 80,000 82,000 84,000 86,000 88,000 88,00

14.7 Jumlah angkatan kerja yang terlatih 59,000 61,000

15 Koperasi

15.1. Persentase koperasi aktif (%) 71.07 71.79 72.5 72.8 73.09 73.26 73.26

15.2. Jumlah UKM 17,800 18,100 18,150 18,200 18,325 18,400 18,400

15.3. Pertumbuhan Koperasi (%) 3 4 5 6 7 8 8

15.4 Pertumbuhan UMKM (%) 3 4 5 6 7 8 9

16 Penanaman Modal

16.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158 382,216,898,158

16.5 Jumlah Investasi 2,513,825,733,571 2,896,042,631,729 3,278,259,529,887 3,660,476,428,045 4,042,693,326,203 4,424,910,224,361 4,424,910,224,361

17 Kebudayaan

17.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 13 14 15 16 17 17

17.2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 5 5 6 7 8 8

17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

13 13 13 13 13 13 13


19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

11 12 13 14 15 15 15

20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

2 2 2 2 2 2 2

20.4. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah

2 1 1 1 1 1 1

20.5. Penegakan PERDA 17 19 21 23 25 28 28

20.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 88 90 92 99 99 99

20.7. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

20.8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B B B BB BB BB BB

20.9 Jumlah PD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan

12 12 14 20 24 30 30

20.10 Menurunnya tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap APBD setiap tahun

0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0% 0% 0%

20.12 Tingkat Marturitas SPIP - - Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

20.13 Tingkat kapabilitas APIP - - Level 2 Level 2 Level3 Level3 Level3

21 Ketahanan Pangan

21.1. Regulasi ketahanan pangan ada ada ada ada ada ada ada

21.2. Ketersediaan pangan utama 9173.18 9448.38 9731.83 10023.78 10324.49 10634.23 10953.26

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1. Rata‐rata jumlah kelompok binaan PKK 9 9 9 9 9 9 9

22.2. PKK aktif 78 78 78 78 78 78 78

22.3. Posyandu aktif 147 147 147 147 147 147 147

23 Statistik

23.1. Buku ”kota dalam angka” ada ada ada ada ada ada ada

23.2. Buku ”PDRB kota” ada ada ada ada ada ada ada

24 Kearsipan

24.1. Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada

24.2. Pameran/expo ada ada ada ada ada ada ada

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

1.1. Kontribusi sektor pertanian (palawija)terhadap PDRB (%)

0.85 0.86 0.89 0.90 0.92 0.95 5.37

1.2. Profitabilitas produk hasil inovasi dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan

2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA 2 HA

4 Pariwisata


4.1 Jumlah Kunjungan wisatawan 56000000 66,000 77,000 88,000 99,000 100,000 100,000

4.2. Jumlah sarana pariwisata alam 37 44 48 54 58 63 63

5 Kelautan dan Perikanan

5.1. Produksi perikanan (ton) 157,747.45 159,577.40 161,492.33 163,430.24 165,391.40 167,591.50 167,591.50

5.2. Konsumsi ikan (kg/kapita) 67 74 81 89 98 98 98

5.3 Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB (%) 22,43 23,55 24,73 25,96 27,26 30,50 29,51

6 Perdagangan

6.1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

6.2. Ekspor Bersih Perdagangan (US $) (000.000) 914,044,376 932,325,264 950,971,769 969,991,204 989,391,028 1,009,178,846 1,009,178,846

6.3. Jumlah Jalur pelayaran Internasional 1 2 2 2 3 3 3

7 Perindustrian

7.1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 1.41 1.47 1.52 1.59 1.63 1.66 1.66

7.2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

0.6 0.61 0.61 0.64 0.64 0.66 0.66

7.3. Cakupan bina kelompok pengrajin (%) 5 6 8 10 11 12 12

7.4 Jumlah Produk Unggulan 2 2 2 2 2 2 14

7.5 Jumlah Investor Mancanegara 10 10 22 22 28 28 28

7.6 Jumlah IKM 625 830 872 906 934 952 952

7.7 Pertumbuhan IKM (%) 31 32.80 39.44 45.02 49.37 52.36 52.36

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


2.1 Persentase perangkat daerah yang memiliki sistim informasi dalam Optimalisasi Pelayanan Publik

25% 35% 45% 63% 75% 75% 75%

2.2 Jumlah aplikasi yang digunakan perangkat daerah dalam menunjang program smart city

10 14 18 25 30 30 30

Fokus Iklim Berinvestasi


1.1. Lama proses perijinan (hari) 7 6 5 2 1 1 1

1.2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 0 1 1 1 1 7

1.3 Jumlah Kriminal 593 400 300 200 150 50 50

1.4 Rasio gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kemyamanan per 10.000 penduduk

25,78 20,25 15,25 10,35 7,25 5,24 5,24


1.5 Ketersediaan sarana prasarana perkantoran 100 100 100 100 100 100 100


BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan

mengisi kekosongan rencana program pembangunan daerah tahun

2021, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan

dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun

2021 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kota Bitung tahun 2021.

Mengingat keterbatasan waktu bagi Walikota terpilih nanti

pada hasil pemilihan Walikota Bitung Tahun 2021 dalam menyusun

RPJMD Kota Bitung 2021-2025 dan RKPD Tahun 2021, maka

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah

(Bapeda) Kota Bitung akan memprakarsai penyusunan Rancangan

RKPD Tahun 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum

terlaksana atau terselesaikan sampai dengan tahun 2020 serta

merencanakan program kegiatan pembangunan dalam tahun 2021.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, tidak terlepas dari

ketersediaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta berbagai usulan program

kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui pelaksanaan

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2021 akan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk

menyempurnakan rancangan RKPD dan rancangan APBD Tahun


2021 yang sudah disusun untuk pelaksanaan program

pembangunan di daerah Kota Bitung.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perubahan Kota Bitung tahun 2016-2021 merupakan penjabaran

dari visi, misi dan kebijakan program Walikota dan Wakil Walikota

Bitung terpilih.

RPJMD Perubahan Kota Bitung Tahun 2016-2021 di samping

sebagai penjabaran dari visi, misi dan kebijakan program kepala

daerah, juga didasarkan dan disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019.

RPJMD Perubahan Kota Bitung Tahun 2016-2021 menjadi

pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan pemerintahan

daerah kota Bitung, serta masyarakat termasuk dunia usaha dan

lembaga swadaya masyarakat yang berkewajiban untuk

melaksanakan visi, misi serta kebijakan program pembangunan

daerah kota Bitung.

Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD

Perubahan Kota Bitung yaitu: Persiapan Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD Perubahan; Penyusunan Rancangan RPJMD

Perubahan; Musrenbang RPJMD Perubahan; Penyusunan

Rancangan Akhir RPJMD Perubahan; Penetapan Peraturan Daerah

tentang RPJMD Perubahan. Rancangan awal RPJMD Perubahan

diperlukan untuk mengarahkan penyusunan rancangan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang

disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan

partisipatif.


Dinas/badan/kantor dan seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan pemerintah daerah kota Bitung berkewajiban

menyusun program dan kegiatan pokok pembangunan sebagai

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada rancangan awal RPJMD Perubahan Kota Bitung

tahun 2016–2021.

Dalam tahap penyusunan RPJMD Perubahan Kota Bitung,

setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rancangan

Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna

melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana visi dan

misi serta kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Perubahan.

Selanjutnya setelah RPJMD Perubahan Kota Bitung

ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka pemerintah dan DPRD

bersama-sama bertanggung-jawab untuk menjaga konsistensi

antara RPJMD, RKPD dan RAPBD melalui perencanaan

pembangunan dan perencanaan anggaran tiap tahunnya.

Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh melaksanakan

program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD

Perubahan ini dan berupaya untuk memenuhi kinerja yang

disepakati dalam matriks kebijakan. Hal ini diperlukan agar hasil

pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta

dinikmati secara lebih merata dan adil dalam rangka mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA BITUNG

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

bitungkota.go.id · 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011-2015 82 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bitung 2011 – 2015 85 3.5 Target

Documents