30bidang IT

Date post:13-Aug-2015
Category:
View:31 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:

LAPORAN AKHIR TIM FORUM DIALOG HUKUM DAN NON HUKUM KELOMPOK KERJA BIDANG HUKUM DAN TEKNOLOGI

Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan : Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., LL.M.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ......................................................................................... iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. B. C.

Latar Belakang Maksud dan Tujuan . . Ruang Lingkup Pembahasan ..

1 3 4

BAB II

INVENTARISASI ISU-ISU AKTUAL DI BIDANG HUKUM DAN TEKNOLOGI

A.

Perkembangan Regulasi Indonesia yang Terkait Dengan Teknologi Informasi & Cyber Crime ........................... I. Ketentuan Hukum Positif (Existing Law) terkait Cyber Crime..................................................... II. Draft Regulasi terkait Cyber Crime yang Sedang Dipersiapkan ................................................... 11 6 5

B.

Teknologi Informasi Menembus Batas Ruang dan Waktu ........................................................................ 27

C.

Interpretasi Dan Implementasi Perjanjian-Perjanjian Internasional Di Bidang Keantariksaan Serta Implikasinya Bagi Upaya Perumusan Legislasi Nasional ................ 29 31

D. E.

Efek Rumah Kaca .......................................................

Pembajakan Hak Cipta Dan Mall-Mall Yang Ada Di Indonesia Sebagai Tempat Penjualannya................... 34

F.

Situs Web Instansi Pemerintah, Lembaga Legeslatif dan Judikatif sebaga sarana Penyebarluasan dan Layanan Informasi Hukum .......................................... 38

BAB

III

TEKNOLOGI INFORMASI MENEMBUS BATAS RUANG WAKTU

DAN

A. B.

Telematika Dan Jaringan Telekomunikasi Global........ Teknologi Informasi Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan ................................................

43

47

C.

Perkembangan Teknologi Informasi di Beberapa Negara .................................................... 54

BAB IV

INTERPRETASI DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG KEANTARIKSAAN SERTA IMPLIKASINYA BAGI UPAYA PERUMUSAN LEGISLASI NASIONAL

A.

Space Treaty 1967 I. II. III. Prinsip-prinsip Pokok......................................... Permasalahan Interpretasi dan Implementasi .. 57 59

Implikasi terhadap Perumusan Legislasi Nasional 61

B.

Rescue Agreement 1968 I. II. III. Ketentuan Pokok . Permasalahan Interpretasi dan Implementasi..... 64 66

Implikasi terhadap Perumusan Legislasi Nasional 67

C.

Liability Convention I. II. III. Ketentuan-ketentuan Pokok . Interpretasi dan Implementasi ........................... Implikasi terhadap Upaya Legislasi Nasional. 68 71 73

D.

Registration Convention I. II. III. Ketentuan-ketentuan Pokok . Permasalahan Interpretasi dan Implementasi.... Implikasi bagi Perumusan Legislasi Nasional ... 75 76 78 79 80

E. F.

Moon Agreement 1979.................................................. Perjanjian-perjanjian Internasional Terkait Lainnya.......

BAB V

EFEK RUMAH KACA

A. B. C. D. E. F.

Efek Rumah Kaca (Green House Efect). Pemanasan Global (Global Warming) Gas-Gas Rumah Kaca ................................................ Dampak Pemanasan Global ....................................... Meminimalkan Dampak Pemanasan Global............... Aspek Hukum Dalam Pemanasan Global..................

82 83 85 88 92 95

BAB VI

PEMBAJAKAN HAK CIPTA DAN MALL-MALL YANG ADA DI INDONESIA SEBAGAI TEMPAT PENJUALANNYA

A. B. C.

Sasarannya Mall-Mall Yang Ada Di Jabotabek............. Pembajakan Hak Cipta Dan Penegakan Hukumnya... Upaya Pengurangan Pembajakan ........

97 100 103

BAB VII

SITUS WEB INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA LEGESLATIF DAN JUDIKATIF SEBAGAI SARANA PENYEBARLUASAN DAN LAYANAN INFORMASI HUKUM

A. B.

Kebutuhan Sistem Informasi Hukum Nasional..................105 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam membangun Sistem Informasi Hukum Nasional.............. 107

C.

Sistem Internet

Informasi

Hukum

Nasional Portal

Berbasis Situs

Jaringan Web

berupa

bphn.go.id................................ ...................................... 113 D. Pendayagunaan Situs Web Instansi Pemerintah, Lembaga Legislatif dan Judikatif sebagai Sarana Penyebarluasan dan Layanan Informasi Hukum............................................. 124

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN A. B. Kesimpulan .................................................................. Saran .............. 127 130

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

131

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sebagai bagian dari proses peningkatan aktifitas sosial dalam ekonomi, masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang

berorientasi kepada informasi. Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan dibanyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (Electronic Comerce) pendidikan (electronic education), kesehatan (telemedika), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan. Teknologi Informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (Collect), menyimpan (save), memproses,

memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak, jaringan komunikasi meluas dan teknologi multimedia dimungkinkan menjadi tulang punggung di masyarakat abad 21 mendatang. Namun demikian, selain keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi informasi, teknologi ini juga memberikan persoalan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat, misalnya

pelanggaran HAKI, penipuan dalam perdagangan elektronik, perpajakan dan sebagainya. Di Indonesia saat ini penggunaan teknologi informasi telah sedemikian luas, namun demikian perangkat hukum/peraturan

perundang-undangan yang mengatur kegiatan ini belum mendukung untuk mengimbangi ekses-ekses yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi ini. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara kemajuan teknologi dan rendahnya perangkat hukum positif, penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya dalam mengatur

penyalahgunaan teknologi informasi. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 2004 telah membahas keterkaitan antara hukum dan teknologi, dengan membentuk kelompok kerja hukum dan teknologi, lingkup pembahasan tahun lalu adalah : Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap Sistem Hukum Nasional; Cyber Law, dukungan mutlak bagi perkembangan Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Sistem Informasi Hukum Nasional menunjang kesiapan berlakunya undang-undang kebebasan memperoleh informasi public; Kesiapan regulasi dalam mengantisipasi pembangunan dan

pengoperasian Badan Antariksa di Biak; Peningkatan Investasi dan Kreativitas Investor Nasional melindungi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Internasional; Sistem Tanggungjawab dalam Penerbangan Sipil; Prospek Multimedia dan Industri Penyiaran; Hukum dan Teknologi (Nuklir).

Sebagai sebuah negara hukum, maka segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus dilandasi dan sejalan dengan aturan hukum. Demikian pula sebaliknya sebagai perangkat acuan maka hukum di Indonesia harus bisa memberikan koridor yang jelas dan terarah

sehingga berbagai aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan secara tertata dengan benar. Dalam hal ini bahwa keberadaan hukum harus selalu bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga dengan demikian proses yang pembangunan memang masyarakat tujuan secara utama

berkesinambungan

menjadi

diberlakukannya hukum di negeri ini akan dapat terlaksana dengan baik serta bersifat dinamis mengikuti berbagai perubahan yang terjadi dalam skala nasional maupun internasional.

B.

Maksud dan Tujuan Mengacu kepada latar belakang seperti tersebut diatas, maka maksud dan tujuan pembahasan kelompok kerja hukum dan teknologi adalah untuk memperoleh masukan-masukan pemikiran yang diperlukan bagi peningkatan pembangunan hukum nasional melalui penyusunan kebijakan pemerintah di bidang teknologi. Apakah itu kebijakan melalui pembentukan pada peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lain.

C.

Ruang Lingkup Pembahasan Lingkup pembahasan dalam kegiatan tim mencakup isu-isu aktual di bidang hukum dan teknologi antara lain sebagai berikut : a. b. c. Inventarisasi isu-isu aktual di bidang hukum dan teknologi Teknologi informasi menembus batas ruang dan waktu Interpretasi dan implementasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang keantariksaan serta implikasinya bagi upaya perumusan legislasi nasional d. e. Efek rumah kaca Pembajakan hak cipta dan mall-mall yang ada di indonesia sebagai tempat penjualannya f. Situs web instansi Pemerintah, lembaga Legislatif dan Judikatif sebagai sarana penyebarluasan dan layanan informasi hukum.

BAB II INVENTARISASI ISU-ISU AKTUAL DI BIDANG HUKUM DAN TEKNOLOGI

A.

Perkembangan Regulasi Indonesia yang Terkait Dengan Teknologi Informasi & Cyber Crime

Indonesia seperti halnya negara-negara lain di dunia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap keberadaan regulasi di bidang Cyber Crime. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang sangat cepat telah mempengaruhi sistem hukum nasional secara keseluruhan, karena kesulitan seringkali dihadapi jika kasus-kasus cyber cri