3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP - wonosobokab.go.id fileKebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup

IV.B.3.Urusan Wajib Lingkungan Hidup

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 53

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tetap harus

dilaksanakan dalam ranah pembangunan wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang terkendali dan ramah lingkungan niscaya akan menjadi salah satu

modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui prinsip dan asas lingkungan

hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengurangi

eksploitasi sumberda daya alam dan lingkungan hidup. Terlebih lagi, jika memperhatikan

kaidah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada batas ekosistem yang menunjukkan

bahwa Kabupaten Wonosobo secara konstelasi regional berada dikawasan pegunungan di

tengah wilayah Jawa Tengah tentunya kondisi biogeofisiknya akan mempengaruhi wilayah

kabupaten tetangganya.

Urusan lingkungan hidup strategis tetap dikedepankan untuk mendukung keberlanjutan

pembangunan di daerah. Hal ini juga selaras dengan salah satu isu strategis dalam RPJMD

Kabupaten Wonosobo. Lingkungan Hidup sebagai salah satu isu strategisnya telah

digariskan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015, yang ditindaklanjuti

dengan menyusun rencana upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah

konservasi alam. Penguatan isu lingkungan juga strategis karena ke depan, Wonosobo akan

berhadapan dengan ancaman berkurangnya daya dukung lingkungan serta kebutuhan

untuk mengelola pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan

pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Wonosobo Tahun 2010-2015, yaitu:

Tujuan :

a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

b. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air

b. Meningkatnya kualitas udara ambien

c. Meningkatnya kualitas lahan

d. Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3

e. Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

f. Meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan

g. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah daerah berusaha merumuskan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup pada tahun

2013 yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu melalui Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta dua tambahan program yang

dianggarkan pada tahun ini yaitu program Program Pengawasan dan Pengendalian

Dampak Lingkungan dan Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi



Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2013 di Kabupaten Wonosobo

diampu oleh 6 (enam) SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup selaku leading sector, DPU,

Bappeda, Satpol PP serta beberapa kegiatan yang melekat di kecamatan (Kecamatan

Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Wonosobo).

a. Program dan Kegiatan

Upaya mempertahankan dan melestarikan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui

Kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada

upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup dituangkan ke dalam 8

(delapan) program yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan program

diwujudkan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten

Wonosobo Tahun 2013.

Total alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan

hidup pada tahun 2013 berjumlah Rp 9.904.255.540 dan setelah perhitungan APBD

terealisasi sebesar Rp 6.868.289.227. Proporsi realisasi tersebut merupakan 0,70 % dari

total realisasi belanja APBD Kabupaten Wonosobo tahun 20134 yang berjumlah Rp

988.103.772.409,00. Proporsi sebesar ini memang perlu ditingkatkan, mengingat urusan

lingkungan hidup memegang peranan vital dan berengaruh terhadap berbagai sektor

pembangunan lainnya.

Uraian lengkap program dan realisasi anggaran urusan Lingkungan hidup bisa dilihat

pada tabel berikut:

Tabel IV.B.3.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013

No. Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)

A Belanja Langsung 8.338.587.600 5.381.818.075

1 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.034.750.000 733.953.500

2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

3.425.000.000 1.931.699.000

3 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.415.000.000 667.875.350

4 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.934.227.600 1.600.066.250

5 Program Pengawasan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan

30.000.000 0

6 Program Pengembangan Jasa

Lingkungan di Kawasan Konservasi

10.000.000 0

7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

176.466.000 158.157.210

8 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

313.144.000 290.066.765

B Belanja Tidak langsung 1.565.667.940 1.486.471.152

1 Belanja Pegawai 1.565.667.940 1.486.471.152

Gaji dan Tunjangan 1.359.508.000 1.339.456.152



No. Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)

Tambahan Penghasilan 206.159.940 147.015.000

Insentif Pajak/Retribusi Daerah - -

2 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial - -

3 Belanja Tak Terduga - -

Jumlah total 9.904.255.540 6.868.289.227

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan

Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2013, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Setiap hasil budidaya manusia, penduduk pasti akan menimbulkan sampah. Peningkatan

jumlah penduduk (baik secara de jure ataupun de facto) di wilayah Kabupaten

Wonosobo dan juga peningkatan aktivitas penduduk berkorelasi dalam peningkatan

timbulan sampah. Selanjutnya karena perkembangan zaman, perubahan pola konsumsi

dan gayahidup masyarakat juga turut meningkatkan jumlah timbulan, jenis dan

keberagaman karakteristik sampah. Sampah merupakan sisa hasil dari kegiatan/aktifitas

manusia yang, baik berupa padat maupun cair. Sebagai hasil sisa produktivitas ini

mempunyai potensi untuk mencemari atau merusak lingkungan hidup, sehingga harus

dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah diarahkan pada upaya pengurangan dari

sumbernya dan diharapkan diatur secara sistemik dari hulu ke hilir (dari sumber hingga

ke TPA).

Melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan telah dialokasikan

anggaran untuk kegiatan berupa (1) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan; (2) Pembuatan Tempat Sampah Organik dan Anorganik; (3)

Pembangunan Pagar Keliling Lingkungan TPA; (4) Pengadaan Kontainer Sampah; (5)

Pembangunan Senderan dan Bronjong TPA; (5) Pembentukan Bank Sampah; (6

Pembuatan Demplot Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat); (7) Pelatihan

Manajemen Pengelolaan Sampah; (8) Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Sekolah-sekolah.

Dari 8 kegiatan tersebut, untuk 2 kegiatan terakhir tidak dapat terealisasi karena

berbagai kendala teknis dan nonteknis. Dominasi SKPD pengampu kegiatan yaitu DPU

bidang PKP, sedang SKPD BLH hanya dapat melaksanakan kegiatan pembentukan bank

sampah.

Pada pengelolaan sampah, pastinya unsur yang sangat penting adalah keberadaan dan

pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah terutama pada

kawasan sekitar TPA sampah telah menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan

secara komprehensif dan terpadu sehingga memberikan manfaat ekonomi, aman bagi

lingkungan, serta mengubah perilaku dan paradigma masyarakat terhadap sampah. TPA

yang dimiliki Kabupaten Wonosobo baru ada satu (1) buah yaitu TPA Wonorejo di sisi

selatan perkotaan Wonosobo yang secara administratif masuk di Kecamatan Selomerto.

Pengolahan sampah di TPA Wonorejo hingga tahun 2013 masih tetap dalam taraf

control landfill belum dapat meningkat ke sistem sanitary landfill. Dalam rangka menuju

ke taraf tersebut masih diperlukan berbagai tahapan panjang. Salah satunya sebagai



upaya pemenuhan syarat dan kriteria teknis zonasi kawasan sekitar TPA sesuai Permen

PU No 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat

Pemrosesan Akhir Sampah. Kondisi pijakan selanjutnya yang lebih rasional dicapai TPA

Wonorejo yaitu TPA sampah dengan sistem lahan urug terkendali (LUT), masih jauh

untuk dapat mencapai yang TPA lahan urug saniter (LUS). Dengan demikian, kegiatan

pembangunan pagar keliling lingkungan TPA dan pembangunan senderan serta

bronjong TPA dilakukan dalam rangka penetapan batas zonasi kawasan TPA dari zona

inti (subzona inti dan penyangga), kawasan sekitar TPA yang terdiri subzona penyangga

dan subzona budidaya terbatas.

Selanjutnya dalam upaya perubahan paradigma masyarakat tentang sampah, telah

dilaksanakan kegiatan pembentukan bank sampah yang pada tahun 2013 ini dengan

lokasi diluar Kecamatan Wonosobo yaitu 10 kecamatan terdiri Kecamatan Sapuran,

Kertek, Kejajar, Kalikajar, Kaliwiro, Garung, Leksono, Sukoharjo, Kepil, Kalibawang. Hasil

yang dicapai melalui kegiatan ini adalah pengurangan timbulan sampah dari sumbernya

dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sangatlah diperlukan untuk

menunjang keserasian pemanfaatan ruang sebagaimana amanat undang-undang

penataan ruang. RTH dapat berupa area terbuka atau jalur yang diisi tanaman guna

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Melalui program ini

telah dilaksanakan kegiatan, penataan taman pendopo Kabupaten Wonosobo, serta

yang telah menjadi agenda rutin tahunan adalah pemeliharaan alun-alun kota

Wonosobo. Pada program ini juga bersinergi dengan salah satu implementasi program

Pemerintah pusat yang memfasilitasi kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau

(P2KH), yaitu terbangunnya taman Kartini yang berlokasi di selatan alun-alun

Wonosobo, utara Kantor Perpustakaan. Sinergi pendanaan APBD Kabupaten dalam

perwujudan integrasi pembangunan taman kartini juga diwujudkan melalui kegiatan

pembuatan dan pemeliharaan taman dalam kota, pembuatan taman kota Penataan

Drainase Kompleks Ruang Terbuka Hijau Blok Kota Wonosobo. Keberadaan Taman

Kartini pada kondisi sekarang telah menjadi “ikon baru” kenampakan fisik kota

Wonosobo, dan telah menjadi ruang publik untuk beraktivitas.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan penduduk pastinya

membutuhkan sumber daya khususnya sumberdaya alam. Terciptanya keseimbangan

antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan wilayah.

Dengan demikian diperlukan upaya konservasi sumberdaya alam yang lebih mengarah

pada pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana

serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan

kualitas nilai serta keanekaragamannya. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan

rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan Dieng yang merupakan tahapan akhir dari

rangkaian bantuan Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan kawasan Dieng. Pada tahun

ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan Konservasi Lahan (RKL) selama

lima tahun terakhir dan merumuskan kebijakan tertentu yang non fisik serta mencoba

keluar dari business as usual yang menempatkan petani Dieng sebagai faktor utama

penyebab kerusakan kawasan Dieng, namun lebih kepada upaya intervensi kebijakan

daerah dan nasional pada pasar komoditas pertanian. Kegiatan ini dilakukan oleh SKPD

Bappeda. Kegiatan lain yaitu penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan



bencana alam, fasilitasi kegiatan adiwiyata, fasilitasi kegiatan adipura, fasilitasi kegiatan

kalpataru, fasilitasi kegiatan menuju indonesia hijau, fasilitasi kegiatan K3, fasilitasi

penyusunan Perdes Lingkungan Hidup, pembinaan pengendalian kerusakan dan

konservasi SDA dan LH, pengadaan solar cell untuk RTH Taman Kota, pengadaan Bibit

aren dan jati untuk konservasi Lahan kritis kanan kiri jalan daerah sempadan sungai. Dari

berbagai kegiatan yang telah dianggarkan, ada satu kegiatan BLH yang tidak dapat

dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu Normalisasi Telaga Bedakah Desa Tlogomulyo

Kertek karena kendala teknis dan non teknis, yang selanjutnya telah dianggarkan

kembali pada APBD 2014 dengan kegiatan konservasi lahan di sekitar Telaga Bedakah.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

Kegiatan pembangunan tentunya juga akan menimbulkan pencemaran dan perusakan

lingkungan, namun demikian melalui urusan Lingkungan Hidup perlu dilakukan

program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui program ini

telah dilaksanakan kegiatan meliputi:

Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK)

Pembelian bibit tanaman ayoman

Operasional laboratorium uji kualitas udara

Operasional laboratorium uji kualitas air di sekitar sumber air

Operasional laboratorium uji kualitas tanah

Pembinaan tentang pentingnya pembuatan dokumen lingkungan

Fasilitasi penunjang kegiatan adipura

Koordinasi dan operasi pertambangan tanpa izin (PETI)

Uraian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1) Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK)

Lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo ada indikasi penurunan kualitas, maka

diperlukan kegiatan untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

agar tidak semakin meluas. Kegiatan ini di danai oleh Dana Alokasi Khusus Bidang

Lingkungan Hidup.

Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaannya, maka pemerintah

memberikan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi

yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini, pengendalian dampak lingkungan di

wilayah Kabupaten, diwujudkan dengan sub kegiatan meliputi:

- Pengadaan bibit tanaman :

a. Pengadaan bibit tanaman untuk sekolaha adiwiyata, LBS, dan kelurahan yang

berupa angsana, pucuk merah

b. Pengadaan bibit tanaman untuk keanekaragaman hayati yaitu beringin,

cemara kudang, cemara pecut yang ditanam di kantor BLH dan Taman

Semagung.

- Pengadaan sarana prasanara pengelolaan sampah berupa tempat sampah,

komposting, gerobak sampah, papan informasi yang didistribusikan di RW

Kecamatan Wonosobo, titik pantau adipura, sekolah adiwiyata.

- Pengadaan sarana prasarana bank sampah yang diperuntukkan bagi 20 bank

sampah di Kecamatan Wonosobo yang dinilai baik. Sarana prasarana contohnya

berupa timbangan, almari kayu, buku nasabah, ATK, mesin jahit, komputer, dll.



- Pengadaan sumur resapan sejumlah 51 unit yang berlokasi di kantor dan sekolah

di perkotaan Wonosobo.

- Penyusunan dokumen lingkungan hidup (buku pemantauan kualitas udara, air,

dan status lingkungan hidup daerah/SLHD). Mulai 2014, daerah diwajibkan

melakukan penyusunan SLHD melalui APBD Kabupaten.

- Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang diarahkan pada alat pengangkut

sampah seperti becak motor 9 unit untuk Kel. Kalikajar, Ds.Plubangan, Bank

Sampah Praba, Kelompok Sadar Bersih (Kel. Kalibeber), Perum Asli Permai dan

Perum Mutiara Persada.

- Pengadaan peralatan mesin pengolah sampah berupa pengolah sampah kecil dan

pencacah plastik, didistribusikan baru mencakup di SMP 3 Kepil.

- Pembuatan Pergola Tanaman dan Pot dibeberapa lembaga pendidikan dan pingir

jalan, taman kehati dan bantaran sungai Semagung.

2) Kegiatan Pembelian Bibit Tanaman Ayoman

Belanja ini berupa pengadaan bibit angsana, bungur, trembesi, tanjung dengan total

jumlah bibit 1950 batang yang ditanam dilokasi jalan lingkar utara (kel. Andongsili),

Tembelang dan Jlegong.

3) Operasional laboratorium uji kualitas udara; air di sekitar sumber air; dan tanah

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang juga dilaksanakan dalam

rangka untuk menerapkan mencapai standar pelayanan minimal bidang lingkungan

hidup untuk penyediaan informasi kualitas udara, air bagi masyarakat. Khusus untuk

uji kualitas tanah tidak dapat dilaksanakan karena laboratorium sedang direhab.

Koordinasi dan operasi pertambangan tanpa izin (PETI)

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kerusakan lingkungan di lokasi pertambangan

khususnya galian C (tambang sirtu). Bentuk kegiatan berupa pemantauan, operasi

dan penertiban yang melibatkan personil satpol PP, polres, kodim. Operasi dilakukan

di wilayah Kecamatan Kertek, Kecamatan garung, Mojotengah, Kejajar, Selomerto

dan Kalikajar. Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya kegiatan

penambangan liar.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan dalam rangka menfasilitasi kelembagaan SKPD BLH sebagai

pengampu urusan lingkungan hidup di daerah. Tujuan program ini adalah menyediakan

sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan

tersebut, Badan Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa

administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan

penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan,

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan

dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan

umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor



dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam Urusan Lingkungan Hidup serta

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, dilakukan pula rehab

sedang/berat gedung kantor BLH karena kondisi atap bocor dan kerusakan lainnya.

c. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan

mengalami peningkatan dari tahun 2013. Selengkapnya capaian kinerja urusan

lingkungan hidup dapat dillihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji

pada tabel berikut :

Tabel IV.B.3.2

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

EKPPD

Capaian Kinerja (%)

2012 2013

1 Persentase penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani (m3)/

Volume produksi sampah (m3) x 100%

71,134

-------- x 100%

92.134

= 20,78 %

34%

2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi/

Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL x

100%

100 3

-- x 100%=100%

4

= 75%

3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk

Jumlah daya tampung TPS (m3) /

Jumlah penduduk x 100%

124

--------- x 100%

38,252

=3,24 %

4

4 Penegakan hukum lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan

Pemda/

Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%

100 0

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, analisis, 2013

Keterangan :

1. Volume produksi sampah = sampah yang timbul, dengan asumsi kriteria volume

timbulan sampah di kota kecil sebesar 2,5 orang/liter/hari dan jumlah penduduk.

2. Jumlah TPS di wsb 62 X 2 meter kubik sampah dibagi jumlah penduduk di layanan

sampah perkotaan

3. Perusahaan yang sudah amdal : (1) PT Geo Dipa Energi (2) PLTA Garung(bidang

energi), (3) CV. Berkah Sukses di Wringinanom Kec. Kertek (pembuatan batubata dari

sisa abu batubara).

Adapun untuk instansi Pemerintah akan menganggarkan kembali penyusunan

AMDAl GOR Kabupaten Wonosobo.

Disamping capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang telah dicapai Berdasarkan IKK

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) seperti pada tabel diatas,

capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan pada Indikator Kinerja



Pembangunan Daerah berdasar Indikator Kinerja RPJMD sebagai kondisi awal Status

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel IV.B.3.3

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013

berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015

No Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Capaian Pembangunan

2012 2013

1 Kualitas / kelas air 1 1

2 % kelestarian sumber air 25 20

3 % peningkatan debit sumber air 15 12

4 % meningkatnya kualitas udara

ambien di sekitar pabrik 8 6


ambien di sekitar pemukiman 8 6


ambien di daerah transportasi 10 15

7 % menurunnya kasus kebakaran

hutan 40 20

8 Rasio kesesuaian regulasi

bidang lingkungan hidup 25 30

9 Nilai Adipura 75,56 75,52

10

Jumlah CSR yg diberikan utk

mendukung penyelamatan

lingkungan (perusahaan)

2 36

11 % peningkatan penyerapan

CO2 18 22

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, Dishutbun (analisis 2014)

Berdasarkan tabel di atas, nilai parameter kinerja urusan lingkungan hidup bersifat

fluktuatif. Adakalanya,meningkat dan menurun. Sebagai contoh, ada penurunan sekitar

0,04 pada penilaian adipura tahun lalu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh operasional

TPA Wonorejo yang belum sanitary landfill karena kurangnya lahan seitar 0,5 hektar.

Adapun indikator jumlah CSR dalam sektor lingkungan menunjukkan peningkatan

yang signifikan, dari 2 menjadi 36. Hal ini disebabkan bahwa pada tahun 2013 lalu

dilaksanakan program ”green city”, yang digawangi oleh SKPD DPU dengan

mengedepankan menuju Wonosobo sebagai kota hijau. Pada kegiatan ini pula

ditandai adanya awal kemitraan dari perusahann/institusi yang berpartisipasi dalam

kemitraan ”green partnership”. CSR tersebut lebih banyak berpartsipasi dalam

penyediaan puluhan ribu kantong belanja pengganti tas plastik yang berdampak

pada berkurangnya timbulan sampah plastik di TPA. Selain itu, ada pula yang

memberikan bantuan tong sampah terpilah untuk ruang publik seperti alun-alun,

taman dan lain-lain, pendampingan masyarakat untuk pengelolaan sampah.

Selain indikator di atas, capaian kinerja juga dapat dilihat dari indikator standar pelayanan

minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Hal ini sebagai sarana untuk melihat kinerja

pemerintah dalam era reformasi birokrasi “good governance” yang lebih mengedepankan

pada pelayanan publik. Capaian SPM LH dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah

ini:



Tabel IV.B.3.4

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan SPM bidang Lingkungan Hidup

No. Indikator SPM

Capaian Kinerja

2012 2013

1 Keberadaan Pelayanan Informasi

Status Mutu Air

- Ada (melalui buku Wonosobo

dalam Angka) dan Buku SLHD

2 Pelayanan informasi status mutu

udara

- Ada (melalui Buku Laporan

Pemantauan Kualitas air/udara,

Buku Status Lingkungan Hidup

Daerah/SLHD)

3 Pelayanan tindak lanjut

pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan

- Ada Tim dan Posko Pengaduan di

kantor BLH

*) Pada tahun 2012 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja

berdasarkan SPM Urusan Lingkungan Hidup

Secara makro, pembangunan urusan lingkungan hidup sudah diupayakan seoptimal

mungkin mencapai sasaran sesuai target kinerja, meskipun masih ada beberapa

kendala. Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib daerah yang

juga concruen dengan pemerintah pusat, dimana salah satu pembagian urusanny,

bahwa instansi pusat lebih bersifat pada “pembinaan”, penyediaan NSPK (SPM salah

satu hasilnya). Untuk urusan lingkungan hidup yang utamanya digawangi oleh

Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan standar pelayanan minimal bidang

lingkungan hidup.SPM ini lebih didasarkan pada upaya pemenuhan pelayanan kepada

masyarakat terkait urusan lingkungan hidup.Jika dilihat pada tabel di atas, Pemerintah

Kabupaten Wonosobo telah mencapai SPM bidang lingkungan hidup. SPM lingkungan

hidup ini dinilai masih mudah untuk dicapai oleh pemerintah kabupaten, pasalnya

indikator masih terbatas pada materi “ada” dan “tidak ada”, belum melihat pada

besaran kuaantitatif angka target capaian sebagaimana SPM lainnya. Keberadaan

informasi status mutu air, udara telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten

Wonosobo melalui buku laporan pemantauan dan status lingkungan hidup daerah

yang dapat diperoleh di Kantor BLH.Capaian SPM ini juga didukung oleh Pemerintah

Pusat yaitu Kementerian LH melalui DAK LH. Kedepannya, jika daerah akan mengakses

DAK LH, maka diwajibkan untuk menganggarkan penyusunan dokumen Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) melalui APBD Kabupaten Wonosobo.Selanjutnya,

untuk Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga telah disediakan oleh SKPD

BLH.Selama tahun 2013, hanya ada 8 kasus lingkungan yang diadukan oleh

masyarakat ke BLH, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti.Kasus pengaduan tersebut

diantaranya yaitu (1) pengaduan pencemaran lingkungan dampak cucian kendaraan,

Longkrang Wonosobo;(2).Pencemaran air di Dusun Ngandam,Kejajar;(3).Pencemaran

limbah tapioka di Jlamprang, Leksono; (4).Pencemaran lingkungan dampak peternakan

ayam, Mojotengah;(5).Pencemaran asap dari PT. Kasus-kasus lingkungan tersebut



telah ditindaklanjuti oleh BLH sesuai prosedur penanganan.

Beberapa pencapaian, dan dampak pelaksanaan pembangunan di urusan lingkungan

hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan dan terkelolanya sampah di

Kabupaten Wonosobo meski masih terfokus di wilayah perkotaan (RIK), dan diluar

perkotaan dimulai dengan pengelolaan berbasis masyarakat, melalui fasilitasi Bank

Sampah di tingkat RT/RW, fasilitasi pengelolaan sampah dengan metode 3 R

(Reduce, Reuse, Recycle). Hal ini dapat memperluas arena cakupan pelayanan dalam

pengelolaan persampahan.

diperolehya data dan informasi tentang kualitas air, dan udara untuk memantau

potensi pencemaran

terlayaninya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan

terciptanya ruang terbuka hijau di perkotaan Wonosobo

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup

antara lain :

Aspek teknis dan perencanaan (*catatan: masih banyak didominasi suburusan

persampahan)

Lahan TPA masih kurang 0,5 hektar untuk menuju syarat minimal luas TPA Sistem

Sanitary Landfill

Masih adanya penduduk/Rumah Tangga yang membuang sampah ke sungai

Masih ditemui kotoran kuda penarik andong yang dibuang/terbuang sembarangan

di jalanan

Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah lingkungan permukiman

(TPS, alat pengangkut, dll)

Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan bidang persampahan

yang memadai

Terbatasnya armada pengangkutan dan pengelolaan sampah beserta SDM-nya yang

dapat mengelola sampah hingga cakupan tingkat kabupaten

Cakupan pelayanan angkutan sampah domestik hanya terbatas di perkotaan

Wonosobo (RIK)

Belum tersedianya laboratorium lingkungan hidup terpadu yang representatif

Aspek kelembagaan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, pendanaan,

peraturan perundangan

Belum optimalnya pembentukan sampah di tingkat RW (Baru 10% kelompok

masyarakat yang memiliki bank sampah dan sejenisnya, dan baru 2% bank sampah

yang sudah berfungsi dengan baik, sisanya masih sebatas taraf pembentukan)

Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat

dalam pengelolaan persampahan



Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai regulator

sekaligus operator pengelolaan sampah

Terbatasnya SDM khususnya analis laboratorium lingkungan

Belum memadainya SDM (secara kualitas dan kuantitas) dalam pelayanan

persampahan

Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif

Pengelolaan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas

Rendahnya dana penarikan retribusi sampah

Belum optimalnya investasi swasta terhadap urusan lingkungan hidup

Masih didominasinya kegiatan ekonomi berbasis lahan (dengn praktik tidak ramah

lingkungan) di kawasan Dieng yang merupakan kawasan hulu DAS Serayu

Tidak optimalnya edukasi petani terhadap konsep dan praktik pertanian ramah

lingkungan

Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap kerusakan dan

atau pencemaran lingkungan.

Belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen

lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.

Belum optimalnya koordinasi antar sektor, antar wilayah kabupaten tetangga terkait

pengelolaan LH berbasis ekosistem DAS.

Belum ada penerapan mekanisme imbal jasa lingkungan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

Penyusunan masterplan persampahan tingkat kabupaten

Optimalisasi pembentukan sampah Tingkat RW di kabupaten

Kampanye intensif penerapan gaya hidup “go green”

Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dari tingkat hulu-hilir yang sistemik

Perluasan lahan TPA dalam rangka Optimalisasi TPA Wonorejo menuju sanitary

landfill

Perluasan jangkauan pelayanan armada pengangkutan sampah domestik diluar

kawasan perkotaan

Fasilitasi TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) tingkat kecamatan

Fasilitasi kampung olah sampah mandiri

Peningkatan kampanye penggunaan bahan nonplastik untuk kantong belanja

Pembangunan IPAL Dokar komunal yang representatif

Penerapan kebijakan mengefektifkan kekuatan pasar utamanya komoditi kentang

yang lolos uji ramah lingkungan

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan melalui rekayasa

teknis dan vegetatif yang tepat



Meningkatkan upaya pemantauan lingkungan dilapangan pada perusahaan yang

telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan sejenisnya) melalui monitoring dan

evaluasi yang optimal dan tidak tebang pilih.

Peningkatan jumlah SDM di bidang lingkungan hidup sesuai kualifikasi

Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya

konservasi di kawasan hulu DAS, dengan upayapelaksanaan pertanian terpadu ramah

lingkungan secara intensif khususnya di kawasan hulu DAS.

Peningkatan kampanye lingkungan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha

secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan

pengelolaan lingkungan.

Penguatan kelembagaan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.

Peningkatan koordinasi dengan kabupaten tetangga yang masih dalam batas

ekosistem DAS/Subdas terkait pengelolaan lingkungan hidup

Penyusunan kajian imbal jasa lingkungan dengan kualitas yang memadai.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP - wonosobokab.go.id fileKebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup

Documents