3. Draft RPP No. 41 17 Sept 2015

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal …. ayat (..) dan ayat (..) Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …….

DRAFT 17 Sept UU 23/2014

2

Nomor ……, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

3

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

12. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Perangkat daerah provinsi adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi.

15. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas atau badan.

21. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota.

4

BAB IIAZAS DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAHPasal 2

(1)Azas pembentukan organisasi perangkat daerah meliputi:a. Visi dan misi yang jelas;b. Efisiensi;c. Efektifitas;d. Pembagian habis tugas;e. Rentang kendali; f. Tata kerja yang jelas;g. Pengembangan organisasi fungsional; danh. Fleksibilitas.

(2)Prinsip pembentukan organisasi perangkat daerah meliputi:a. Adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah;b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; danc. Mewujudkan visi dan misi daerah.

BAB IIIPEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3(1)Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan

dengan Perda.(2)Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah

mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3)Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(4)Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.

BAB IVPERANGKAT DAERAH

Pasal 4(1)Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD;

5

c. Inspektorat;d. Dinas; dane. Badan;

(2)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :a. Sekretariat Daerah;b. Sekretariat DPRD;c. Inspektorat;d. Dinas;e. Badan; danf. Kecamatan;

BAB VKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Bagian KesatuSekretariat Daerah

Pasal 5(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(4)Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah;b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur daerah;

dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeduaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

6

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.

(4)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dand. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Bagian KetigaInspektorat

Pasal 7(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur.

(2) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

(3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah provinsi.

(4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;

7

b. perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

d. evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian KetigaDinas Daerah

Pasal 8(1)Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah.(2)Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(3)Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(4)Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daeah sesuai

dengan lingkup tugasnya; danc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur

sesuai berkaitan dengan tugas dan fungsinya.(5)Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kriteria :a. Adanya fungsi pelayanan tertentu yang membutuhkan

satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya;b. Tindak lanjut peratuaran perundang-undangan yang

memerintahkan pembentukan satuan/unit organisasi pelaksana; dan

c. Kemampuan keuangan daerah.(7)Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT yang berbentuk

rumah sakit dan sekolah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

8

(1) Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi atau urusan pemerintahan yang memberikan pelayanan yang masif dan terus menerus setiap hari, dapat dibentuk cabang dinas pada setiap kabupaten/kota.

(2) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kepala cabang, kassubag tatausaha dan sebanyak-banyaknya 3 seksi.

(3) Kepala cabang dinas adalah jabatan administrator.(4) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik

serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang tertentu dari gubernur.

Pasal 10

(1)Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Tipe.

(2)Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan klasifikasi : a. dinas Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. dinas Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. dinas Tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

(3)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11(1)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3)

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.(2)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

:a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

dan

9

b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. pendidikan;b. kesehatan;c. pekerjaan umum dan penataan ruang;d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; danf. sosial.

(4)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. tenaga kerja;b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan;d. pertanahan;e. lingkungan hidup;f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika;k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;l. penanaman modal;m. kepemudaan dan olah raga;n. statistik;o. persandian;p. kebudayaan;q. perpustakaan; danr. kearsipan.

(5)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. kelautan dan perikanan;b. pariwisata;c. pertanian;d. kehutanan;e. energi dan sumber daya mineral;f. perdagangan; g. perindustrian; danh. transmigrasi.

(6)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.

(7)Khusus untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

10

(3) huruf e, dinas hanya menyelenggarakan sebagian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diluar tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja.

Pasal 12(1)Dalam hal berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan perangkat daerah lain.

(2)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan perangkat daerah yang memiliki kesamaan karakteristik urusan pemerintahan atau memeliki keterkaitan dengan penyelenggaraan urusuan pemerintahan tersebut.

Bagian KeempatBadan DaerahPasal 13

(1)Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2)Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(3)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4)Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5)Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan;b. keuangan;c. kepegawaian;d. pendidikan dan pelatihan;e. penelitian dan pengembangan; dan

11

f. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(6)Badan yang melaksanakan fungsi lain sebaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria :a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan/menunjang terhadap pelaksanaan

tugas seluruh perangkat daerah yang lain; danc. Memberikan layanan kesehatan dengan kapasitas di atas

1000 tempat tidur.(7)tuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan

dan pembangunan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi dapat membentuk badan di ibu kota negara.Cacatan : dalam penjelasan dicantumkan bahwa badan ini adalah badan yang selama ini sebagai badan/kantor penghubung.

Pasal 14(1)Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dibentuk dalam 3 (tiga) Klasifikasi.(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

dengan ketentuan: a. badan Tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. badan Tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. badan Tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

(3)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIKEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTABagian Kesatu

Sekretariat DaerahPasal 15

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

12

(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota

(3)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(4)Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. Koordinasi penyusunan kebijakan daerah;b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja

perangkat daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur daerah;

dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeduaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 16(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap

DPRD.(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

(2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.

(4)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dand. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

13

Bagian KetigaInspektorat

Pasal 17(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur.

(2) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

(3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan yang dilaksanakan perangakat daerah kabupaten/kota.

(4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. d. evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

bupati/walikota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian KeempatDinas Daerah

Pasal 18(1)Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah.(2)Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(3)Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

(4)Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

14

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5)Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kriteria :a. Adanya fungsi pelayanan tertentu yang membutuhkan

satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya;b. Tindak lanjut peratuaran perundang-undangan yang

memerintahkan pembentukan satuan/unit organisasi pelaksana; dan

c. Kemampuan keuangan daerah.

(7)Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT yang berbentuk rumah sakit, puskesmas, sekolah (disarankan bukan sekolah, tetapi UPT Pendidikan) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19(1)Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Tipe.(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan klasifikasi : a. dinas Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. dinas Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. dinas Tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

(3)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pasal 20(1)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat

(3) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.(2)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

:

15

a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan

b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3)Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. pendidikan;b. kesehatan;c. pekerjaan umum dan penataan ruang;d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat; danf. sosial.

(4)Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas : a. tenaga kerja;b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan;d. pertanahan;e. lingkungan hidup;f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika;k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;l. penanaman modal;m. kepemudaan dan olah raga;n. statistik;o. persandian;p. kebudayaan;q. perpustakaan; danr. kearsipan.

(5)Urusan pilihan, terdiri atas : a. pariwisata;b. pertanian;c. perdagangan;d. kelautan dan perikanan;e. kehutanan;f. energi dan sumber daya mineral. g. perindustrian; danh. transmigrasi.

(6)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.

16

(7)Khusus untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat diwadahi dalam bentuk satuan polisi pamong praja.

Pasal 21(1)Dalam hal berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan perangkat daerah lain.

(2)Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan perangkat daerah yang memiliki kesamaan karakteristik urusan pemerintahan

Bagian KelimaBadan DaerahPasal 22

(1)Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2)Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(3)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(4)Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5)Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan;b. keuangan;c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;d. penelitian dan pengembangan; dane. fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)Badan yang melaksanakan fungsi lain sebaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria :a. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

17

b. Memberikan pelayanan/menunjang terhadap pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah yang lain.

c. Memberikan layanan kesehatan dengan kapasitas di atas 500 sampai degan 950 tempat tidur.

Pasal 23

(1)Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk dalam 3 (tiga) Klasifikasi.

(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan: a. badan Tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;

b. badan Tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan

c. badan Tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.

(3)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KeenamKecamatan

Pasal 24(1)Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Camat yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum;

18

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

g. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5)Selain melaksanakan tugas sebagiaman dimaksud pada ayat (4), camat melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas bupati/walikota di wilayah kecamatannya.

(6)Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 25(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

diklasifikasikan dalam 2 (dua) Tipe.(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk

dengan ketentuan: a. Kecamatan Tipe A dibentuk untuk kecamatan dengan

beban kerja yang besar; danb. Kecamatan Tipe B dibentuk untuk kecamatan dengan

beban kerja yang kecil.(3)Klasifikasi penentuan tipe kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dari peraturan ini.

Pasal 26(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.(2)Kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3)Kelurahan dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan

dan bertanggung jawab kepada camat.(4)Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris

Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

19

(5)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lurah wajib mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan.

(6)Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:a. Mela’ksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;b. melakukan pemberdayaan masyarakat;c. melaksanakan pelayanan masyarakat;d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dang. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.BAB VII

KRITERIA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian KeduaKriteria Jumlah Susunan Organisasi

Pasal 27(1)Kriteria jumlah susunan organisasi digunakan unutk

menentukan tipe dinas dan badan berdasarkan variabel faktor umum dan faktor teknis.

(2)Kriteria variable faktor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari variabel:a. jumlah penduduk;b. luas wilayah; c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

dan(3)Kriteria variabel faktor teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi beban tugas utama pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pada setiap susunan pemerintahan.

(4)Perhitungan variabel faktor umum dan variabel faktor teknis tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian KetigaTipe Dinas dan Badan

Pasal 28Perhitungan total skor Tipe dinas dan Tipe badan sebagai berikut: (1) Dinas dan badan Tipe A dibentuk apabila total skor variabel

lebih dari 800.

20

(2) Dinas dan badan Tipe B dibentuk apabila total skor variabel 601 sampai dengan 800.

(3) Dinas dan badan Tipe C dibentuk apabila total skor 400 sampai dengan 600.

(4) Apabila total skor kurang dari 400, tidak dapat dibentuk dinas tersendiri dan digabung dengan urusan yang memiliki kesamaan fungsi.

(5) Penggabungan urusan pemerintahan yang tidak dapat dibentuk dinas sendiri dilakukan perumpunan sebagai berikut:a. Urusan …… menjadi bidang di dinas ….b. Urusan …… menjadi bidang di dinas ….c. Urusan …… menjadi bidang di dinas ….d. Urusan …… menjadi bidang di dinas ….e. Urusan …… menjadi bidang di dinas ….

Pasal 29Dalam hal intensitas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar tidak memenuhi syarat/kriteria untuk menjadi dinas, maka urusan pemerintahan tersebut tetap dibentuk dan diwadahi dalam dinas tipe C.

BAB VIIISUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian KesatuSusunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 30

(1)Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten dan paling banyak 8 (delapan) biro, masing-masing biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2)Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat daerah dikelompokkan berdasarkan perangkat daerah yang dikoordinasikan atau berdasarkan fungsi/unsur manajemen tertentu.

(3) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2Dinas Daerah

21

Pasal 31(1)Dinas Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

(2)Dinas Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(3)Dinas Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(5) Cabang dinas terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.

Paragraf 3Badan Daerah

Pasal 32(1)Badan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 4 (empat), sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.

(2)Badan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang atau jabatan fungsional.

(3)Badan Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4)Unit pelaksana teknis pada badan provinsi terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 33Urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan pertanian dan fungsi penunjang bidang keuangan dapat memiliki 2 bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi perangkat daerah lain.

Bagian KeduaSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

22

Paragraf 1Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 34(1)Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat)

asisten dan paling banyak 12 (dua belas) bagian, masing-masing agian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2)Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat daerah dikelompokkan berdasarkan perangkat daerah yang dikoordinasikan atau berdasarkan fungsi/unsur manajemen tertentu

(2)Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2Dinas DaerahPasal 35

(1)Dinas Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

(2)Dinas Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(3)Dinas Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

(4)Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3Badan Daerah

Pasal 36(1)Badan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.

(2)Badan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang atau jabatan fungsional.

23

(3)Badan Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

Paragraf 4Kecamatan

Pasal 37(1)Kecamatan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling

banyak 5 (lima) seksi, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

(2)Kecamatan Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.

(3)Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Pasal 38Urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan pertanian dan fungsi penunjang keuangan dapat memiliki 2 bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi perangkat daerah lainnya.

BAB IXLEMBAGA LAIN

Pasal 39(1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan

memerintahkan pembentukan lembaga tertentu/lain di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Konsultasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila mengakibatkan terjadinya penambahan bagian organisasi perangkat darah di luar yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini.

BAB XPERANGKAT DAERAH OTONOM BARU

Pasal 40

(1)Pembentukan perangkat daerah bagi daerah otonom provinsi baru ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri.

(2)Pembentukan perangkat daerah bagi daerah otonom kabupaten/kota baru ditetapkan dengan peraturan

24

bupati/walikota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(3)Ketentuan tentang susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berlaku secara mutatis mutandis bagi daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XISTAF AHLI

Pasal 41

(1)Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada gubernur, bupati/walikota baik diminta ataupun tidak diminta.

(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

(4)Staf ahli gubernur diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(5)Staf ahli bupati/walikota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(6)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur, bupati/walikota dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Pasal 42

(1) Staf ahli gubernur/bupati/walikota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB XIIPEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian PertamaTujuan Pemetaan

Pasal 43(1) Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk

memperoleh informasi tentang intensitas urusan

25

pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja peneyelnggaraan urusan.

(2) Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal…,

Bagian KeduaTata Cara Pemetaan

Pasal 44(1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, pemerintah daerah dan kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan;

(2) Untuk melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyampaikan rencana pemetaan urusan pemerintahan kepada masing-masing kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala pembaga pemerintah nonkementrian setelah mendapat pertibangan Menteri.

Bagian KetigaHasil PemetaanPasal 45

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun perda pembentukan perangkat daerah berdasarkan tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Pasal 46(1) Untuk pertama kalinya, pemetaan urusan pemerintahan

harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat bulan April tahun 2016.

(2) hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lambat bulan bulan Mei tahun 2016.

(3) Perda pembentukan perangkat daerah harus sudah ditetapkan paling lambat akhir Juli 2016.

(4) Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah paling lambat awal Oktober 2016.

(5) Dalam hal hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan

26

perangkat daerah tanpa menunggu hasil penetapan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIIIPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 47(1)Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah

provinsi dilakukan oleh pemerintah.(2)Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah

kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pasal 48(1)Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.

(2)Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

(3)Rancangan peraturan daerah provinsi sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat fasilitasi dan evaluasi.

(4)Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk mendapat fasilitasi dan evaluasi.

Pasal 49

(1)Fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah.

(2)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pasal 50(1)Peraturan daerah provinsi tentang organisasi perangkat

daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

27

(2)Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri.

(3)Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51(1)Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan

organisasi perangkat daerah.(2)Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 52Pemberdayaan kapasitas dan standardisasi nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh menteri.

BAB XIVSANKSI

Pasal 53Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diberikan sanksi berupa pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

BAB XVKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54(1)Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus,

pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa dan otonomi khusus berpedoman pada peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2)Pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur jumlah, jenis, susunan organisasi dan eselonisasi sesuai dengan karakteristik dan keistimewaan daerah masing-masing.

Pasal 55

28

Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56Pada perangkat daerah yang sudah dibentuk cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perangkat daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57(1)Pada perangkat daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.(2)Kementerian/lembaga berkoordinasi dengan kementerian

yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 58

(1)Perangkat daerah yang sudah didukung oleh kelompok jabatan fungsional menghapus unit organisasi terendah.

(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kebudayaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, dan perdagangan.

(3)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 59Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 6 bulan (enam) sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 60(1)Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan

secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemda.

29

(2)Pengangkatan Kepala UPT Kementerian/ Lembaga harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 61Semua jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan sebelum Peraturan Pemerintah ini, disesuaikan dan dikukuhkan kedalam jabatan yang setara sesuai dengan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

62Menteri dapat menetapkan pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah setalah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga.

BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 62Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggalPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

H. JOKO WIDODO

30

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR