3 Bab 3 Profil Wilayah

PT. Ahassa Ciptanika

3−1

Bab ini akan menguraikan mengenai mengenai wilayah perencanaan yakni Kecamatan Medan

Petisah, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia dan sebagaian Medan Barat dalam

aspek fisik dasar, sosial kependudukan, perekonomian, penggunaan lahan dan bangunan,

sarana dan prasarana, tata bangunan dan aspek pengelolaan pembangunan.

3.1 FISIK DASAR

3.1.1 Kondisi Umum

Keadaan iklim di Kota Medan seperti juga wilayah Sumatera Utara umumnya termasuk iklim

tropis yang ditandai oleh curah hujan yang cukup tinggi dengan suhu udara tidak kurang dari

200 - 300 C dengan rata-rata kelembaban udara 83%. Curah hujan tahunan di daerah ini

berkisar antara 1.500 - 4.000 mm. Curah hujan tertinggi tercatat di daerah Pegunungan

(Peg.) Bodol dan Peg. Alas. Sedangkan yang terendah tercatat di dataran Medan dengan

curah hujan antara 1.500 – 2.000 mm/tahun.

3.1.2 Fisiografi, Tanah dan Bentuk Wilayah

Fisiografi menunjukkan bentuk permukaan lahan dipandang dari faktor dan proses

pembentukan tanah, sehingga fisiografi memberikan pengaruh terhadap perkembangan

tanah. Secara umum fisiografi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokan dalam

beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin beserta satuan lahan/unit lahan

sesuai dengan proses geomorfologinya, susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti

penjelasan di bawah ini.

Grup Aluvial Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal

dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir

disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial.

Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Perkotaan Medan Laporan Antara


23−2

Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara

berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar

airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal

persawahan dan perkebunan negara. Secara rinci satuan lahan/unit lahan yang termasuk

dalam grup Aluvial disajikan uraiannya di bawah ini:

• Dataran Aluvial Peralihan ke Marin Satuan lahan ini merupakan dataran Aluvial peralihan ke Marin, dengan bahan sedimen

halus dan kasar masam, bentuk wilayah datar (lereng 3%). Jenis tanah dominan adalah

Troquentsts, Fluvaquents dan setempat yang agak kering di dominasi oleh Eutropepts.

Satuan lahan ini tersebar secara luas dibagian agak hilir sebelah kanan dan kiri dari sungai

Belawan, sungai Serdang, sungai Deli dan sungai Ulah. • Dataran Banjir dari Sungai Bermeander

Satuan lahan ini merupakan rawa belakang dari sungai Ular yang berbatasan langsung

dengan dataran banjir, dengan bahan endapan halus dari sungai, drainase terhambat dan

jenis tanah dominan adalah Tropaquepts. Satuan lahan ini berpenyebaran sempit

dimuara sungai Ular.

• Kipas Aluvial dan Koluvial Satuan lahan merupakan kipas Aluvial dan Koluvial, bahan endapan halus dan kasar,

drainase sedang sampai agak terhambat dan jenis tanah dominan adalah Eutropepts dan

Fluvaquents. Penyebaran satuan lahan agak luas disekitar Perbaungan ke arah pantai

sekitar Percut.

Grup Marin Grup Marin ini menempati daerah di sepajang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai

20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya.

Dataran ini bentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara).

Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah

banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda). 3.1.3 Hidrologi

Wilayah perencanaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perairan Kota Medan

dimana sebagian sungai turut melintasi wilayah tersebut. Adapun sungai yang melintasi

wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Sungai Badera – Sungai Belawan

2. Sistem Sungai Deli – Babura, dengan anak sungainya :



33−3

o Sungai Sikambing, dengan anak sungainya :

Sei Selayang

Sei Putih

o Sungai Babura, dengan anak sungainya :

Sei Siput

Sei Berkala

3. Sistem Sungai Kera, dengan anak sungainya :

o Parit Emas

o Parit Martondi

4. Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan, dengan anak sungainya :

o Sungai Buncong

o Sungai Pelangkah

o Sei Percut Denai

3.2 ASPEK SOSIAL KEPENDUDUKAN

3.2.1 Jumlah Penduduk

Wilayah perencanaan merupakan kawasan pusat kota Kota Medan, sehingga konsentrasi

penduduk tidak terjadi. Jumlah penduduk untuk Kecamatan Medan Petisah, Medan Baru,

Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Barat dapat dilihat pada

tabel berikut:.

Tabel III.1 Jumlah Penduduk

Kecamatan Medan Petisah, Medan Baru dan Medan Maimun Tahun 2002 – 2006

Jumlah Penduduk (Jiwa)

No Kecamatan 2001 2002 2003 2004 2005 1 Medan Petisah 69.778 70.364 65.938 66.073 66.926 2 Medan Maimun 48.995 48.329 47.232 47.137 47.057 3 Medan Baru 43.415 43.514 42.093 42.221 42.789 4 Medan Polonia 46.316 47.842 48.600 49.048 50.426 5 Medan Barat 86.706 86.640 91.807 77.839 77.791

Total Wilayah Perencanaan 295.210 296.689 295.67 282.318 284.988

Sumber: Medan Dalam Angka, 2002-2006 , Monografi Kecamatan Tahun 2006



43−4

Pada tahun 2005, jumlah penduduk di wilayah perencanaan adalah 284.988 jiwa, atau sebesar

14,21% dari luas keseluruhan penduduk Kota Medan yang mencapai jumlah 2.006.142 jiwa

tersebar dalam 21 kecamatan. Untuk wilayah perencanaan, berdasarkan data monografi

masing-masing kecamatan pada tahun 2006, diperoleh data jumlah penduduk per kelurahan

sebagai berikut:

Tabel III.2

Jumlah Penduduk di Wilayah Perencanaan Tahun 2005

Jumlah Penduduk Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

Luas Wilayah (Ha) Laki-laki Perempuan Jumlah

Sei Sikambing D 91 5308 5750 11058 Petisah Tengah 127 5151 5125 10276 Sekip 61 4180 4734 8914 Sei Putih Timur II 34 4414 4417 8831 Sei Putih Timur I 32 3115 3111 6226 Sei Putih Tengah 50 4666 4796 9462

Medan Petisah

Sei Putih Barat 98 5967 6191 12158 Jumlah 493 32801 34124 66925

Aur 60 3197 3337 6534 Sukaraja 17 2497 2548 5045 Sei Mati 23 5309 4974 10283 Jati 55 645 724 1369 Hamdan 52.5 3142 3531 6673

Medan Maimun

Kampung Baru 127 8489 8665 17154 Jumlah 334.5 23279 23779 47058

Babura *) 3993 4549 8542 Padang Bulan *) 4624 5343 9967 Darat *) 1328 1390 2718 Merdeka *) 4000 4169 8169 Titi Rantai *) 3741 3710 7451

Medan Baru

Petisah Hulu *) 2648 3294 5942 Jumlah 584 20334 22455 42789

Sari Rejo 76 10482 10659 21141 Suka Damai 40 2352 2374 4726 Polonia 177 9454 9665 19119 Anggrung 362 1152 1210 2362

Medan Polonia

Madras Hulu 240 1462 1616 3078 Jumlah 895 24902 25524 50426

Kesawan 105 2552 2556 5108 Silalas 92 3650 3696 7346 Sei Agul 107 11356 11601 22957 Karang Berombak 105 10557 10440 20997 Gelugur Kota 62 3725 3889 7614

Medan Barat

Pulo Brayan Kota 68 6817 6952 13769 Jumlah 539 38657 39134 77791

Sumber: BPS Kota Medan, Monografi Kecamatan tahun 2006.



53−5

3.2.2 Kepadatan Penduduk

Sebagai kawasan pusat kota dengan intensitas aktivitas yang tinggi, maka kepadatan

penduduk di wilayah perencanaan rata-rata lebih tinggi dari Kota Medan secara keseluruhan.

Kepadatan penduduk Kota Medan berdasarkan RTRW Kota Medan adalah sebesar 78

jiwa/Ha. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan kecenderungan akan terus

bertambah seiring dengan perkembangan kota, memerlukan ruang yang cukup besar untuk

menunjanganya. Oleh karena itu, arahan pembangunan ke depannya akan harus menekankan

pada pembangunan vertical sehingga ruang yang ada memiliki daya tampung yang lebih besar.

Tabel III.3

Kepadatan Penduduk Di Wilayah Perencanaan Tahun 2005

Sumber: BPS Kota Medan, 2002-2005 , Monografi Kecamatan tahun 2006, Hasil perhitungan, 2007.

Dari di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kepadatan penduduk di wilayah perencanaan pada

tahun 2005 adalah sebesar 100 jiwa per hektar. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi

terdapat di Kecamatan Medan Barat yakni mencapai 144 jiwa/ha, diikuti oleh Kecamatan

Medan Maimun sebesar 141 jiwa/ha. Kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah

kecamatan Medan Polonia sebesar 56 jiwa/ha. Hal ini terkait dengan fungsi wilayah ini

sebagai kawasan penerbangan Bandar Udara Polonia. Rencana pemindahan yang akan

dilakukan dan pengembangan fungsi baru sebagai kawasan CBD akan sangat mempengaruhi

kpedatan di kawasan ini.

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) No Kecamatan

Luas Wilayah

(Ha) 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

1 Medan Petisah 493 69.778 70.364 65.938 66.073 66.925 142 143 134 134 136

2 Medan Maimun 334.5 48.995 48.329 47.232 47.137 47.057 146 144 141 141 141

3 Medan Baru 584 43.415 43.514 42.093 42.221 42.789 74 75 72 72 73

4 Medan Polonia 895 46.316 47.842 48.600 49.048 50.426 52 53 54 55 56

5 Medan Barat 539 86.706 86.640 91.807 77.839 77.791 161 161 170 144 144

Total Wilayah Perencanaan 2845.5 295.210 296.689 295.670 282.318 284.988 104 104 104 99 100



63−6



73−7

3.3 ASPEK PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian wilayah perencanaan tidak terlepas dari kegiatan ekonomi Kota

Medan secara umum mengingat posisi ketiga Kecamatan di wilayah perencanaan berada di

pusat Kota Medan. Kota Medan mengemban fungsi regional yang luas, baik sebagai pusat

pemerintahan maupun kegiatan ekonomi dan sosial yang juga mencakup Propinsi Sumatera

Utara. Adanya fungsi regional telah menjadikan Kota Medan dapat menyelenggarakan

aktivitas ekonomi dalam volume yang besar baik dalam bentuk ekspor maupun import.

Komoditi ekspor dalam jumlah besar Kota Medan meliputi lemak dan minyak nabati/hewani,

udang, kerang, kayu lapis, alumunium, barang kesenian, coklat, kopi, mineral mentah dan

lain-lain. Selain melakukan kegiatan ekspor, Kota Medan pun melakukan kegiatan impor

barang modal (suku cadang / asesoris kendaraan bermotor, mesin / peralatan industri

khusus, alat elektronik, dll) serta impor barang konsumsi, (makanan ternak, beras,

aluminium, sayur segar, tembakau, dll). Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor maupun

negara impor adalah Malaysia, Jerman, Inggris, Singapura, RRC, Belanda, Taiwan, dan

Hongkong.

Secara umum indikator utama ekonomi Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel III.4

Indikator Utama Ekonomi Kota Medan

Keterangan Tahun 2004 Penduduk 2.006.142 jiwa

PDRB 24,5 trilyun

Pertumbuhan ekonomi 5,49 %

Income perkapita Rp.12,500,000

Tingkat inflasi 6,64 %

Jumlah tenaga kerja produktif 682.826 jiwa

Tingkat Pengangguran 13,01 %

Total of export (FOB,000 US$) 2.229.125

Total of import (CIF,000 US$) 679.000,00

Sumber: BPS Kota Medan, 2004



83−8

3.3.1 Data PDRB Kota Medan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan disajikan atas dasar harga berlaku

dan atas dasar harga konstan Tahun 1993. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan PDRB

dapat ditelaah sebelum dan sesudah memperhitungkan pengaruh harga. Penyajian PDRB atas

dasar harga konstan akan lebih mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi

perubahan harga yang biasanya cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Dengan demikian,

PDRB atas dasar harga konstan lebih mencerminkan kenaikan produk secara nyata (riil).

Apabila dikelompokkan semua sektor kedalam tiga kelompok, maka diperoleh:

1. Sektor Primer yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku melainkan hanya

mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya yaitu

sektor pertanian, pertambangan dan penggalian.

2. Sektor Sekunder yaitu mengolah bahan baku yang berasal dari sektor primer maupun

sektor sekunder sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini

mencakup sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta sektor konstruksi.

3. Sektor Tersier/Sektor Jasa, yaitu sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik

melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini mencakup sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

Besarnya PDRB menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan 1993 sepanjang tahun 2000 - 2004 secara umum menunjukkan kenaikan yang

konstan. Pada tahun 2004, PDRB Kota Medan (Atas Dasar Harga) ADH Berlaku mencapai

Rp. 26.379.403.230.000, mengalami peningkatan sebesar 17,02% dibandingkan tahun

sebelumnya. Peningkatan ini cenderung semakin baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Ini

berarti semua sektor berkembang sesuai dengan adanya pembangunan di segala bidang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar

5.46%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang lalu. Dibandingkan

dengan kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota

Medan dari tahun 2000 hingga 2004 relatif bagus. Sebagai perbandingan, pertumbuhan

ekonomi nasional jauh lebih rendah yakni 4,26% per tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi

Sumatera Utara 4,3% per tahun, sementara Kota Medan mencapai 5,46% per tahun. Pada

tahun 2004 keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan Medan khususnya mengalami



93−9

perbaikan, dimana para pelaku ekonomi melakukan antisipasi dan perbaikan di bidang

ekonomi.

Salah satu penyebab positifnya pertumbuhan ekonomi di Kota Medan adalah turunnya

tingkat suku bunga sehingga merangsang kegiatan ekonomi di sektor riil. Adapun sektor

ekonomi yang mengalami peningkatan adalah sektor pertanian naik 1,98%, sektor

pernggalian naik 9.31%, sektor industri naik 5.31%, sektor listrik, gas dan air naik 6.52%,

sektor bangunan naik 12,96%, sektor perdagangan naik 5,65%, sektor angkutan naik 5,63%,

sektor lembaga keuangan naik 3,38%an sektor jasa naik 4,98%. Laju pertumbuhan ekonomi

Kota Medan menurut PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan selama 5 (lima) tahun

terakhir dapat dilihat pada Tabel III.5


3−10

Tabel III.5 PDRB Kota Medan Menurut Kelompok Sektor Tahun 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004 PDRB NO. LAPANGAN USAHA

Juta rupiah % Juta rupiah % Juta rupiah % Juta rupiah % Juta rupiah % A. Sektor Primer 575979.04 4.13 725189.43 4.23 814097.87 4.14 894623.57 3.97 1005833.74 3.81

1 Pertanian 573744.23 4.11 721783.76 4.21 810011.06 4.12 888269.18 3.94 998206.21 3.78 2 Pertambangan dan Penggalian 2234.81 0.02 3405.67 0.02 4086.81 0.02 6354.39 0.03 7627.53 0.03

B. Sektor Sekunder 4006916.10 28.71 5105491.98 29.78 5646629.22 28.72 6282596.85 27.87 7275159.32 27.58 3 Industri Pengolahan 2864148.34 20.52 3635095.45 21.20 3957938.12 20.13 4265965.28 18.92 4858052.89 18.42 4 Listrik, Gas, dan Air Minum 414223.16 2.97 571815.49 3.34 674546.28 3.43 884195.38 3.92 1034912.60 3.92 5 Bangunan dan Konstruksi 728544.60 5.22 898581.04 5.24 1014144.82 5.16 1132436.19 5.02 1382193.83 5.24

C. Sektor Tersier 9375711.40 67.17 11314982.47 65.99 13199815.41 67.14 15364800.64 68.16 18098410.17 68.61

6 Perdagangan Hotel dan Restoran 5007711.66 35.88 6059152.73 35.34 6788650.51 34.53 7841083.41 34.78 9343861.13 35.42

7 Pengangkutan dan Komunikasi 2018101.46 14.46 2433409.73 14.19 2916262.08 14.83 3419278.75 15.17 3968000.33 15.04 8 Keuangan dan Jasa Perusahaan 1330336.89 9.53 1560229.48 9.10 1830300.26 9.31 2163198.06 9.60 2508005.69 9.51 9 Jasa-jasa 1019561.39 7.30 1262190.53 7.36 1664602.56 8.47 1941240.42 8.61 2278543.02 8.64

AD

H B

ER

LAK

U

PDRB 13958606.54 100.00 17145663.88 100.00 19660542.50 100.00 22542021.06 100.00 26379403.23 100.00 A. Sektor Primer 320696.17 6.08 335734.03 6.05 358858.05 6.19 374957.92 6.15 382438.60 5.95

1 Pertanian 320107.65 6.07 335093.54 6.04 358156.08 6.18 374246.27 6.14 381660.73 5.94 2 Pertambangan dan Penggalian 588.52 0.01 640.49 0.01 701.97 0.01 711.65 0.01 777.87 0.01

B. Sektor Sekunder 1277818.44 24.23 1363335.90 24.57 1396270.71 24.08 1468915.88 24.11 1572594.57 24.48 3 Industri Pengolahan 789853.54 14.98 829044.78 14.94 833173.03 14.37 867180.62 14.23 913206.65 14.21 4 Listrik, Gas, dan Air Minum 259689.31 4.92 273752.25 4.93 292001.85 5.04 315310.56 5.18 335854.81 5.23 5 Bangunan dan Konstruksi 228275.59 4.33 260538.87 4.69 271095.83 4.67 286424.70 4.70 323533.11 5.04

C. Sektor Tersier 3675586.60 69.69 3850383.27 69.38 4044093.31 69.74 4248539.61 69.73 4470008.29 69.57

6 Perdagangan Hotel dan Restoran 1558782.52 29.56 1590045.64 28.65 1651985.79 28.49 1711597.38 28.09 1808350.74 28.15

7 Pengangkutan dan Komunikasi 973479.07 18.46 1062191.82 19.14 1126497.67 19.42 1208062.46 19.83 1276048.27 19.86 8 Keuangan dan Jasa Perusahaan 717971.33 13.61 763272.29 13.75 818568.66 14.12 862097.63 14.15 895558.59 13.94 9 Jasa-jasa 425353.68 8.06 434873.52 7.84 447041.19 7.71 466782.14 7.66 490050.69 7.63

AD

H K

ON

STA

N 1

993

PDRB 5274101.21 100.00 5549453.20 100.00 5799222.07 100.00 6092413.41 100.00 6425041.46 100.00 Sumber : Perhitungan Pendapatan Regional Kota Medan Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2005


3−11

Tabel III.6 Laju Pertumbuhan Kota Medan Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tahun 2000-2004 (Persentase)

Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016

3.3.2 Aktivitas Ekonomi

3.3.2.1 Kegiatan Sektor Formal

Aktivitas ekonomi pada sektor formal meliputi seluruh aktivitas perekonomian yang diatur

dan dilindungi oleh hukum yang berlaku yang meliputi pasar tradisional, pasar modern, mall

serta pusat-pusat perbelanjaan lainnya.

Berikut adalah data jumlah dan sebaran sarana perdagangan pasar, pertokoan dan toko yang

berada di wilayah perencanaan (Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Baru,

Medan Polonia dan Medan Barat).

PDRB NO. LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 1 Pertanian 14.86 25.80 12.22 9.66 12.38 2 Pertambangan dan Penggalian 67.27 52.39 20.00 55.49 20.04 3 Industri Pengolahan 32.65 26.92 8.88 7.78 13.88 4 Listrik, Gas, dan Air Minum 8.01 38.05 17.97 31.08 17.05 5 Bangunan dan Konstruksi 37.38 23.34 12.86 11.66 22.05 6 Perdagangan Hotel dan Restoran 33.21 21.00 12.04 15.50 19.17 7 Pengangkutan dan Komunikasi 26.09 20.58 19.84 17.25 16.05 8 Keuangan dan Jasa Perusahaan 16.62 17.28 17.31 18.19 15.94 9 Jasa-jasa 20.26 23.80 31.88 16.62 17.38

AD

H B

ER

LAK

U

Laju Pertumbuhan PDRB 27.80 22.83 14.67 14.66 17.02 1 Pertanian 9.43 4.68 6.88 4.49 1.98 2 Pertambangan dan Penggalian 24.87 8.83 9.60 1.38 9.31 3 Industri Pengolahan 3.25 4.96 0.50 4.08 5.31 4 Listrik, Gas, dan Air Minum 4.92 5.42 6.67 7.98 6.52 5 Bangunan dan Konstruksi 15.36 14.13 4.05 5.65 12.96 6 Perdagangan Hotel dan Restoran 3.82 2.01 3.9 3.61 5.65 7 Pengangkutan dan Komunikasi 9.84 9.11 6.05 7.24 5.63 8 Keuangan dan Jasa Perusahaan 1.41 6.31 7.24 5.32 3.88 9 Jasa-jasa 5.06 2.24 2.80 4.42 4.98 A

DH

KO

NST

AN

199

3

Laju Pertumbuhan PDRB 5.40 5.22 4.50 5.06 5.46



123−12

Tabel III.7 Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2005

No. Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

Pasar Pertokoan Toko

A.1 Sei Sikambing D - 1 94 A.2 Petisah Tengah 3 4 410 A.3 Sekip 2 3 71

A.4 Sei Putih Timur II 1 1 24

A.5 Sei Putih Timur I - - 11 A.6 Sei Putih Tengah 1 - 7 A.7

Medan Petisah

Sei Putih Barat 1 - 12 Sub Jumlah 8 9 629

B.1 Aur - 152 *) B.2 Sukaraja 1 60 *) B.3 Sei Mati - 15 *) B.4 Jati - 1 *) B.5 Hamdan - 6 *) B.6

Medan Maimun

Kampung Baru 1 76 *) Sub Jumlah 2 310 *)

C.1 Babura 1 26 *) C.2 Padang Bulan 1 28 *) C.3 Darat - 9 *) C.4 Merdeka - 6 *) C.5 Titi Rantai - 9 *) C.6

Medan Baru

Petisah Hulu - 31 *) Sub Jumlah 2 109 *)

D.1 Sari Rejo - - *) D.2 Suka Damai - - *) D.3 Polonia 1 10 *) D.4 Anggrung - 4 *) D.5

Medan Polonia

Madras Hulu 1 95 *) Sub Jumlah 2 109 *)

E.1 Kesawan 1 18 *) E.2 Silalas - 4 *) E.3 Sei Agul - 1 *)

E.4 Karang Berombak - - *)

E.5 Gelugur Kota 1 3 *)

E.6

Medan Barat

Pulo Brayan Kota 2 10 *)

Sub Jumlah 4 36 *) Jumlah Total 18 573 629

Keterangan : *) tidak ada data Sumber : Monografi Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun dan Medan Baru, Data

Tahun 2005.



133−13

Berikut adalah data jumlah dan sebaran pusat perbelanjaan modern (departemen store,

super market dan swalayan) di Kecamatan Medan Petisah, Medan Baru dan Medan Maimun.

Tabel III.8

Daftar Departemen Store/ Super Market/ Pasar Swalayan

Jumlah Tenaga Kerja No Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Kecamatan

Laki2 Perempuan Departemen Store

1 Perisai Plaza Jl.Pemuda Medan Medan Maimun 20 59 2 Medan Fair Plaza Jl. Gatot Subroto Medan Petisah 63 79 3 Medan Plaza Jl. Iskandar Muda Medan Petisah 28 73 4 Sinar Plaza Jl. Guru Patimpus Medan Barat 24 28 5 Deli Plaza Jl. Guru Patimpus Medan Barat 36 70 6 Menara Plaza Jl. Guru Patimpus Medan Barat 18 78 7 Sun Plaza Jl. Diponegoro Medan Polonia 30 48 8 Palladium Plaza Jl. Kapten Maulana Lubis Medan Barat - -

Hypermarket 9 Mall Clubstore Jl. Gatot Subroto Medan Petisah 10 9

10 Carrefour Jl. Gatot Subroto Medan Petisah 30 73 11 Hypermart Jl. Kapten Maulana Lubis Medan Barat - -

Supermarket 12 Yuki SP Jl. Gatot Subroto Medan Petisah 15 15 13 Macan Yaohan Jl. B. Katamso Medan Maimun 18 30 14 Suzuya Jl. B. Katamso Medan Maimun 59 68 15 Ramayana Jl. Iskandar Muda Medan Baru 95 195 16 Ramayana Jl. Ir. H Juanda Medan Maimun 102 212 17 Macan Yaohan Jl. Putri Merak Jingga Medan Barat 12 43

Pasar Swalayan 18 Sinar Sumatera Jl. Iskandar Muda Medan Baru 45 50 19 Sun Swalayan Jl. B. Katamso Medan Maimun 3 35 20 Yaohan Sentosa Jl. Pemuda Medan Maimun 12 86

21 Tokyo Indo Pratama Jl. Guru Patimpus, Prisai Plaza Medan Maimun 8 50

22 Saudara Swalayan Jl. T. Cikditiro Medan Polonia 6 25 23 Dahlia Mini markey Jl. Cik Ditiro Medan Polonia 4 14 24 Mini Market Swalayan Jl. Glugur Medan Barat 6 12

Sumber : Dinas Perindag Kota Medan, 2004

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di atas, dapat diketahui bahwa

sebagian besar pusat perbelanjaan di Kota Medan berada di wilayah perencanaan. Di wilayah



143−14

perencanaan terdapat 8 (delapan) departement store, 3 (tiga) hypermart, 6 (enam)

supermarket dan 10 (sepuluh) pasar swalayan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Namun

konsentrasi pusat perbelanjaan tersebut terdapat di ruas-ruas jalan utama seperti di Jalan

Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, dan Jalan Brigjen Katamso.

Sedangkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, secara umum pusat

perbelanjaan modern lebih banyak mempekerjakann tenaga kerja perempuan dibandingkan

tenaga kerja laki-laki dengan perbandingan secara persentase tenaga kerja wanita sebesar

67,03 % sedangkan tenaga kerja laki-laki sebesar 32,96%.



153−15



163−16

3.3.2.2 Kegiatan Sektor Non Formal

Sektor non formal merupakan salah satu sektor subjek perdagangan di Kota Medan diluar

sektor formal yang memiliki belum terdaftar, serta belum diatur dan dilindungi oleh hukum

yang berlaku. Meskipun demikian sektor informal di kota-kota besar di negara berkembang,

termasuk di Kota Medan memiliki jumlah yang cukup banyak dan menyumbangkan

kontribusi yang cukup signifikan bagi ekonomi kota baik dari segi perputaran uang dan

terutama dalam penyerapan tenaga kerja yang artinya dalam mengurangi pengangguran.

Fakta tersebut didasarkan pada data yang dikeluarkan BPS, bahwa secara nasional sektor

informal menyumbang sekitar 74% kesempatan kerja (tahun 1985), 72 % (tahun 1990) dan

60 % pada tahun 1998.

Berikut adalah rincian sektor non formal yang ada di Kota Medan.

Tabel III.9

Daftar Pusat Perbelanjaan Sektor Informal Di Wilayah Perencanaan

Fasilitas No Lokasi Jumlah Pedagang Kios Los Tenda - Keterangan

Pasar Inpres

1 Pasar Peringgan, Medan Baru 125

Bangunan baru, pengganti yang terbakar Pembinaan : Penataran

Pasar Non Inpres

2 Pasar Petisah, Medan Petisah 1859 888 905 60 Pembinaan : Penataran

3 Pasar Medan Super Market, Medan Petisah 486 169 256 50

Pembinaan : Penataran dan penyuluhan

4 Pasar Kampung Baru, Medan Maimun 70 24 41 5

Pasar Lingkungan/ Malam Hari 5 Taman Lily Suheri

6 Jl. Jangka, Medan Petisah 54 Pasar Belum teratur

Pembinaan : Penataran

7 Iskandar Muda Malam Medan Baru

(Makanan/Minuman Malam hari) Pembinaan : Penataran

8 Zainul Arifin/ Pagaruyung Medan Petisah

30 (Makanan/ minuman malam hari) Pembinaan : Penataran




173−17

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 8 titik lokasi aktivitas perdagangan

sektor nonformal yang terdiri dari tiga kategori pasar inpres, pasar non inpres dan pasar

lingkungan/ malam hari dengan total pedagang mencapai 2.624 pedagang. Mayoritas pedagang

menggunakan fasilitas kios dan tenda.

3.3.2.3 Kegiatan Sektor Industri

Kegiatan sektor industri di Kota Medan termasuk di wilayah perencanaan didominasi oleh

industri kecil dan rumah tangga. Jumlah unit usaha sektor industri di Kota Medan sebanyak

2383 unit dengan rincian industri kecil sebanyak 2123 unit, industri menengah sebanyak 246

unit dan industri besar sebanyak 14 unit.

Tabel III.10

Jumlah, Jenis, Investasi Dan Nilai Produksi Industri Di Kota Medan

No Uraian 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jumlah Unit Usaha 877 1057 1235 1519 1860 2140 2383

Kecil 788 921 1060 1319 1627 1895 2123

Menengah 85 129 166 189 219 231 246

1 Besar 4 7 9 11 14 14 14

2 Tenaga Kerja (orang) 14988 17148 19284 22692 26270 27761 29186

3 Investasi (Rp Juta) 291682,26 358929,38 423802,61 495998,87 578174,99 654999,16 730244,42

4

Nilai Produksi (Rp Juta) 452137,18 554657,32 653237,86 768358,50 898901,21 1020069,38 1136319,62


Di Kecamatan Medan Petisah yang merupakan salah satu kecamatan di wilayah perencanaan

jumlah industri sebanyak 126 unit yang didominasi oleh industri rumah tangga sebanyak 81

unit, industri kecil sebanyak 44 unit sedangkan industri besar/ sedang hanya berjumlah 8

unit.



183−18

Tabel III.11 Jumlah, Jenis, Investasi Dan Nilai Produksi Industri

Di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

Besar/ Sedang Kecil Rumah

Tangga

Sei Sikambing D - 9 20 Petisah Tengah 3 11 20 Sekip 5 8 15 Sei Putih Timur II - 8 6 Sei Putih Timur I - 1 2 Sei Putih Tengah - - -

Medan Petisah

Sei Putih Barat - - 18 Jumlah 8 37 81

Aur 2 2 - Sukaraja 1 2 10 Sei Mati 3 2 75 Jati - - - Hamdan - - -

Medan Maimun

Kampung Baru - 1 - Jumlah 6 7 85

Babura 1 3 16 Padang Bulan 1 3 16 Darat - 2 5 Merdeka - 1 12 Titi Rantai 1 6 4

Medan Baru

Petisah Hulu 1 2 8 Jumlah 4 17 61

Sari Rejo - - 6 Suka Damai - - - Polonia 6 7 2 Anggrung 1 - -

Medan Polonia

Madras Hulu - 2 - Jumlah 7 9 8

Kesawan 4 17 20 Silalas - 6 12 Sei Agul - 9 14 Karang Berombak 5 28 39 Gelugur Kota 3 13 17

Medan Barat

Pulo Brayan Kota 3 10 16 Jumlah 15 83 118 Jumlah Total 40 153 353

Sumber : Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia dan Medan Barat Dalam Angka, Tahun 2006



193−19

3.4 PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN

Penggunaan lahan dan bangunan di Wilayah Perencanaan terdiri dari perumahan,

pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, ruang terbuka hijau, perdagangan, jasa, dan industri.

Berdasarkan hasil survai lapangan pendataan bangunan dan guna lahan maka dapat

disimpulkan bahwa penggunaan lahan pada wilayah perencanaan masih didominasi oleh

bangunan perumahan.

3.4.1 Perumahan

Berdasarkan guna bangunannnya, perumahan di wilayah

perencanaan teridir dari rumah tunggal, rumah kopel,

rumah deret ataupun berbentuk ruko (townhouse).

Kecenderungan pembangunan ruko sangat mendominasi

kondisi bangunan di Kota Medan dan wilayah perencanaan

khususnya. Keberadaan ruko tersebut menyebabkan

intrepretasi ganda terhada guna lahan pada kavling dengan bangunan ruko tersebut. Karena

bentuknya ruko maka bangunan ini dapat dikategorikan ke dalam guna lahan perumahan atau

komersial yaitu perdagangan atau jasa. Pengelompokan ruko sebagai rumah dilakukan

terhadap ruko yang belum memiliki kegiatan komersial saat disurvai, sehingga hanya

digunakan sebagai tempat tinggal.

Selain itu, pembangunan apartemen juga mulai menjadi trend pembangunan perumahan

dalam kota di Kota Medan. Beberapa bangunan apartemen sedang dibangun dan akan

menjadi salah satu tren perumahan di Kota Medan terutama pada wilayah pusat kota dan

pusat primer yang direncanakan pada Kecamatan Polonia (rencana CBD Polonia).

Lingkungan-lingkungan perumahan diikuti dengan

perkembangan perdagangan dan jasa pada skala

lingkungan, baik berupa warung yang menempel pada

bangunan utama yaitu rumah, maupun berupa toko.

Selain itu, sebagaimana layaknya permukiman,

lingkungan-lingkungan perumahan dilengkapi pula dengan

sarana atau fasilitas peribadatan yang dibangun melalui swadaya masyarakat setempat.



203−20

3.4.2 Perdagangan dan Jasa

Penggunaan lahan dan bangunan untuk perdagangan

dan jasa terutama berkembang memita mengikuti

jaringan jalan. Perkembangan ini tidak hanya terjadi

pada jalan-jalan utama kota, tetapi juga pada jalan-jalan

utama berstatus lokal. Penggunaan bangunan untuk

perdagangan tunggal yaitu pusat perbelanjaan dalam

bentuk plaza terdapat pada Jalan Gatot Subroto, Jalan

Gajah Mada, dan bentuk supermarket pada jalan-jalan utama di Wilayah Perencanaan.

Sementara penggunaan perdagangan tunggal berbentuk toserba tersebar mengambil tempat

pada jalan kolektor dan jalan lokal mendekati kawasan permukiman.

Penggunaan bangunan perkantoran dibagi dalam dua

kelompok, yaitu perkantoran swasta dan perkantoran

pemerintah. Perkantoran swasta umumnya berupa

bangunan tunggal yang menempati lokasi pada pusat

kota, jalan arteri, dan beberapa di antaranya dapat

ditemukan pada kawasan permukiman. Sementara

perkantoran pemerintah umumnya membentuk

komplek perkantoran meskipun tidak berada pada satu kesatuan penggunaan lahan.

Penggunaan lahan dan bangunan perkantoran pemerintahan dapat ditemukan di wilayah

sekitar lapangan Merdeka (Jalan Walikota, Jalan Kejaksaaan, dll). Perkantoran pemerintah

pada skala lokal, yaitu kecamatan, tersebar tanpa membentuk pusat-pusat kecamatan.

3.4.3 Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTH yang ada di Wilayah Perencanaan adalah:

Taman pasif, seperti: taman sisi jalan, taman pinggir

jalan, jalur penghijauan jalan, taman pulau jalan.

Taman aktif, seperti taman umum kota.

Lapangan Olah Raga

Penjualan tanaman hias dan bunga di ruang terbuka

Pemakaman



213−21

Ruang terbuka bukan sarana lingkungan (lahan budidaya atau lahan kosong belum

terbangun)

Ruang terbuka pengaman (yang terbentuk karena sempadan jalan, sempadan sungai,

sempadan rel KA, sempadan SUTET).

Secara lebih rinci RTH di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel III.12

Taman dan Jalur Hijau di Wilayah Perencanaan

No. Nama Tanaman Luas (m2) No. Nama Tanaman Luas

(m2) 1 Ahmad Yani 14.453 41 Stand Medan Fair 1.600 2 Segitiga Sudirman 600 42 Segitiga Jl. Sei Rotan 388 3 Bundaran Sudirman 2.300 43 Boulevard Jl. Gatot Subroto 40.000 4 Jl. Gurita/Jl. Samanhudi 144 44 Planting Box Jl. Gatot Subroto 3.200 5 Jl. Samanhudi/Jl. Juanda 1.400 45 Bundaran Majestik (Tugu SIB) 1.911 6 Jl. Iman Bonjol 800 46 Kantor Perpustakaan Medan 1.454 7 Halaman Dispenda Medan 10.000 47 Jl. Sriwijaya/Jl. Nibung 270 8 Segitiga depan Rumah Gubsu 40 48 Lapangan Merdeka 8.500

9 Rumah Dinas Walikota Medan 2.500 49 Segitiga Pos Kesawan 500

10 Jl. Masdulhak 1.680 50 Segitiga Eksponen 66 568

11 Jl. H. Misbah 1.675 51 Lapangan Volley Jl. Imam Bonjol 3.700

12 Jl. Juanda Baru 125 52 Simpang Wahid Hasyim 120 13 Jl. Walikota 945 53 Kantor KONI Gajah Mada 3.100 14 Uskup Agung (boulevard) 800 54 Jl. Jamin Ginting 172 15 Jl. Rivai 640 55 Planting Box Jl. Jamin Ginting 110 16 Depan Hotel Pardede 68 56 Jl. Juanda Simpang Mongonsidi 350 17 Jl. Mangkubumi/Suprapto 228 57 Kantor Dharma Wanita 1.500 18 Pot-pot di Jl. Brigjen Katamso 500 58 Sei Tuntung 1.133 19 Istana Maimoon 4.100 59 Sei Serapu 900 20 Depan Istana Plaza 200 60 Segitiga Jl. Badur 100

21 Jl. Juanda (depan Brigjen. Katamso) 149 61 Segitiga Jl. H.M. Yamin SH 126

22 Jl. K.H.A. Dahlan/Gerilla 228 62 Boulevard Jl. H.M. Yamin SH 2.000 23 Jl. K.H.A. Dahlan/Samanhudi 144 63 Air Mancur Petisah 362

24 Bundaran Polonia/Tugu Pemersatu 490 64 Segitiga S. Parman 33

25 Lily Suheri 1.800 65 Taman Jl. Mongonsidi simp. Jl. Cipto 380

26 Segitiga Monumen Lily Suheri 12 66 Jl. Jamin Ginting simp. Jl. Sei Wampu 115



223−22

No. Nama Tanaman Luas (m2) No. Nama Tanaman Luas

(m2)

27 Kantor DPRD Kota Medan 650 67 Taman Jl. Gatot Subroto simp. Jl. Kaki Lima 18

28 Lap. Tenis Jl. Imam Bonjol 6.978 68 Taman Jl. Gatot Subroto simp. Jl. Sekip 280

29 Jl. Diponegoro 144 69 Taman Depan Puskesmas Pdg. Bulan 120

30 Boulevard Jl. Kapt. Maulana Lubis 300 70 Jl. Sei Wampu/Jl. Iskandar

Muda 120

31 Segitiga Cik Ditiro 900 71 Taman Sudut Jl. Mangkubumi 228

32 Jl. Sei Wampu Depan BRIMOB 172 72 Taman Depan Waspada Jl.

Suprapto 228

33 Segitiga Simpang Kampus USU 267 73 Taman Depan Mesjid Jl. Jamin

Ginting 270

34 Depan Wisma Kodam I/BB 5.400 74 Jl. Juanda simp. Jl. Katamso 149 35 Pot-Pot Jalan Ahmad Yani 18 75 Planting Box Jl. Merak Jingga 25 36 Planting Box Jl. Raden Saleh 13 76 Planting Box Depan Deli Plaza 36 37 Segitiga Tembakau Deli 36 77 Tugu KB Sutomo 430 38 Halaman Dispenda Medan 10.000 78 Jalan Karya Dalam 1.300 39 Kantor Pos Besar 608 79 Tugu Adipura 2.483 40 Simpang Jalan Duruan 379

Sub Total 71886 Sub Total 64.498 Total 150165

Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016

Tabel III.13 Tempat Pemakaman Umum di Wilayah Perencanaan

No Nama Pemakaman Luas Areal (Ha)

Kelurahan/ Kecamatan Keterangan

1 Abdullah Lubis Jl. Abdullah Lubis

1,50 Babura/ Medan Baru

Kristen

2 Padang Bulan Jl. Jamin Ginting

2,00 Medan Baru Kristen

3 Gajah Mada Ujung Jl. Gajah Mada/Sei Wampu

1,90 Medan Baru Kristen

4 Gajah Mada Lama Jl. Gajah Mada/Iskandar Muda

1,90 Medan Petisah Kristen

5 Sei Batu Gingging Jl. Sei Batu Gingging

1,50 Babura/ Medan Baru

Islam

Total 8,8 Ha Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016

Berdasarkan data di atas, maka luas RTH publik di wilayah perencanaan adalah 23,8 Ha atau

sekitar 1% dari luas keseluruhan wilayah perencanaan. Selain RTH publik, masing-masing

kota atau kabupaten juga harus menyediakan RTH privat minimal 10% dari luas kota.



233−23



243−24



253−25



263−26



273−27



283−28

3.5 ASPEK SARANA DAN PRASARANA

3.5.1 Fasilitas Umum dan Sosial

3.5.1.1 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah perencanaan sudah cukup lengkap mulai dari TK, SD, SLTP,

SMU dan perguruan tinggi sudah tersedia. Hal ini disebabkan karena wilayah perencanaan

merupakan kawasan pusat kota di Kota Medan sehingga fasilitas pendidikan juga

terkonsentrasi disini.

Tabel III.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Per Kelurahan

Wilayah Perencanaan Tahun 2005

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

TK/ Play Group SD SMP/MTs SLA/SMK/

MA Perguruan

Tinggi

Sei Sikambing D *) 6 4 3 *) Petisah Tengah *) 2 4 5 *) Sekip *) 6 2 4 *) Sei Putih Timur II *) 2 2 3 *) Sei Putih Timur I *) 1 - - *) Sei Putih Tengah *) 1 1 5 *)

Medan Petisah

Sei Putih Barat *) 6 2 1 *) Jumlah *) 24 15 21 *)

Aur 1 4 1 1 1 Sukaraja 0 1 1 0 0 Sei Mati 1 7 0 0 0 Jati 2 2 2 1 1 Hamdan 0 2 0 0 0

Medan Maimun

Kampung Baru 4 8 5 2 0 Jumlah 8 24 9 4 2

Babura *) 2 4 2 *) Padang Bulan *) 5 6 6 *) Darat *) - - - *) Merdeka *) 1 2 4 *) Titi Rantai *) 6 4 12 *)

Medan Baru

Petisah Hulu *) 12 8 12 *) Jumlah *) 26 24 36 *)

Sari Rejo *) 5 1 *) *) Suka Damai *) 2 1 *) *) Polonia *) 11 3 *) *)

Medan Polonia

Anggrung *) 1 - *) *)



293−29

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

TK/ Play Group SD SMP/MTs SLA/SMK/

MA Perguruan

Tinggi Madras Hulu *) 2 2 *) *)

Jumlah *) 21 7 *) *)

Kesawan 2 1 - - 1 Silalas 4 4 3 - 2 Sei Agul 4 8 4 2 1 Karang Berombak

1 8 3 - -

Gelugur Kota 1 2 3 3 1

Medan Barat

Pulo Brayan Kota 2 8 7 3 1 Jumlah 14 31 20 8 6

Sumber : Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia dan Medan Barat Dalam Angka, Tahun 2006

Fasilitas pendidikan yang terdapat di wilayah perencanaan, tidak hanya melayani wilayah

perencanaan, tetapi juga daerah di luar wilayah perencanaan, sehingga perlu diantisipasi

dampak yang akan ditimbulkan dari sisi transportasi maupun sarana penunjang lainnya.



303−30



313−31

3.5.1.2 Fasilitas Kesehatan

Sebagai daerah pusat kota, fasilitas kesehatan di wilayah perencanaan lebih lengkap

dibandingkan wilayah lain di Kota Medan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.15 Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kelurahan


Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

Rumah Sakit Puskesmas BPU BKIA

Sei Sikambing D 2 1 - 1 Petisah Tengah 5 1 - - Sekip - - - - Sei Putih Timur II - - - - Sei Putih Timur I - - - - Sei Putih Tengah - 1 - -

Medan Petisah

Sei Putih Barat 1 - - - Jumlah 8 3 0 1

Aur - - - - Sukaraja - - - - Sei Mati - - - - Jati 1 - - - Hamdan - - - -

Medan Maimun

Kampung Baru 2 1 - 1 Jumlah 3 1 0 1

Babura - - 2 - Padang Bulan - 1 1 1 Darat - - - - Merdeka 3 - 1 - Titi Rantai - - 4 -

Medan Baru

Petisah Hulu 1 - 2 - Jumlah 4 1 10 1

Sari Rejo - - - 1 Suka Damai 1 - - - Polonia 2 1 - - Anggrung - - - -

Medan Polonia

Madras Hulu - - 2 - Jumlah 3 1 2 1

Kesawan 2 - 3 - Silalas 1 1 - -

Medan Barat

Sei Agul 1 1 1 1



323−32

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

Rumah Sakit Puskesmas BPU BKIA

Karang Berombak - 1 6 1 Gelugur Kota - - 1 1 Pulo Brayan Kota - 1 1 1

Jumlah 4 4 12 4 Keterangan : *) tidak ada data Sumber : Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia dan Medan Barat Dalam Angka, Tahun 2006

Fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah perencanaan lebih lengkap dan memiliki hirarki

yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Medan. Hal ini akan

mengakibatkan daerah jangkauan pelayanan semakin luas, bahkan sampai seluruh Kota

Medan. Untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung bangunan kesehatan perlu

disediakan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di

sekitarnya.



333−33



343−34

3.5.1.3 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang tersedia di wilayah perencanaan, sesuai dengan agam yang dianut

penduduknya cukup lengkap dan tersebar merata di wilayah perencanaan.

Tabel III.16 Jumlah Fasilitas Peribadatan Per Kelurahan


No. Nama Kecamatan

Nama Kelurahan Mesjid Langgar Gereja

A.1 Sei Sikambing D 4 5 6 A.2 Petisah Tengah 5 4 3 A.3 Sekip 2 4 1 A.4 Sei Putih Timur II 1 3 - A.5 Sei Putih Timur I 4 2 1 A.6 Sei Putih Tengah 4 2 4 A.7

Medan Petisah

Sei Putih Barat 5 2 4 Jumlah 25 22 19

B.1 Aur 2 *) 1 B.2 Sukaraja 2 *) - B.3 Sei Mati 3 *) - B.4 Jati 1 *) 2 B.5 Hamdan 5 *) 2 B.6

Medan Maimun

Kampung Baru 9 *) - Jumlah 22 *) 5

C.1 Babura 3 3 3 C.2 Padang Bulan 2 4 3 C.3 Darat 1 1 - C.4 Merdeka 3 2 2 C.5 Titi Rantai 3 1 6 C.6

Medan Baru

Petisah Hulu 2 4 4 Jumlah 14 15 18

D.1 Sari Rejo 8 2 4 D.2 Suka Damai 4 3 - D.3 Polonia 4 3 7 D.4 Anggrung 1 1 1 D.5

Medan Polonia

Madras Hulu 1 1 4 Jumlah 18 10 16

E.1 Kesawan 5 3 1 E.2 Silalas 3 6 1 E.3

Medan Barat

Sei Agul 8 3 7



353−35

No. Nama Kecamatan

Nama Kelurahan Mesjid Langgar Gereja

E.4 Karang Berombak 5 5 2 E.5 Gelugur Kota 3 1 1 E.6 Pulo Brayan Kota 3 7 2 Jumlah 27 25 14 Keterangan : *) tidak ada data Sumber : Kecamatan Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia dan Medan Barat Dalam Angka, Tahun 2006

Fasilitas peribadatan umumnya memiliki pelayanan skala lingkungan, sehingga pergerakan

yang terjadi tidak terlalu berarti bagi arus transportasi wilayah perencanaan. Namun

penyediaan sarana parkir bagi gedung-gedung peribadatan harus tetap diperhatikan untuk

menghindari pemanfaatan badan jalan sebagai lahan parkir.



363−36



373−37

3.5.2 Sistem Transportasi

Sistem Transportasi yang dipaparkan meliputi jaringan jalan, lokasi simpang bermasalah,

lokasi ruas jalan bermasalah, VCR dan kecepatan rata-rata pada jalan-jalan utama, angkutan

umum, terminal dan bandara.

Jaringan jalan kereta api dan ketersediaan pelabuhan tidak menjadi bahasan dalam sub bab ini

karena di wilayah perencanaan tidak terdapat jalan kereta api dan pelabuhan yang secara

aktif melayani pergerakan di wilayah perencanaan. Secara faktual sebenarnya tidak terdapat

terminal di wilayah perencanaan, tetapi karena angkutan umum di wilayah perencanaan

dilayani oleh terminal-terminal di luar wilayah perencanaan, maka keberadaan terminal di

Kota Medan menjadi bahasan dalam sub bab ini. Begitupun dengan bandara, meskipun

Bandara Polonia terletak diluar lokasi perencanaan tetapi mempunyai kaitan yang erat

dengan kawasan perencanaan.

3.5.2.1 Sistem Jaringan Jalan

Pada wilayah perencanaan yang terletak pada pusat Kota Medan, pola jaringan jalan yang ada

berbentuk grid sedangkan pada kawasan pinggiran kota (bagian selatan wilayah perencaaan).

Jalan utama Kota Medan sebagaian berada pada wilayah perencanaan seperti Jalan Pemuda,

Jalan Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, Jalan Raden Saleh, Jalan Guru Patimpus dan Jalan Perintis

Kemerdekaan. Di samping itu terdapat pula Jalan Putri Hijau sebagai koridor yang

menghubungkan penghubung pusat kota dengan kawasan pinggiran Medan sebelah utara,

Jalan Jalan Bridgjend Katamso sebagai penghubung ke arah Medan bagian selatan, Jalan Gatot

Subroto dan Jalan Jamin Ginting yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan Medan

bagian timur.

Jaringan jalan di 3 kecamatan wilayah perencanaan merupakan rangkaian jaringan yang tidak

terpisahkan dengan Kota Medan baik secara status jalan maupun hirarki jalan. Berdasarkan

status jalan, terdiri dari jalan nasional, propinsi dan kota. Beberapa status jalan utama di

wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel III.17 dan Gambar 3.11 Data status jalan

beserta lebarnya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran.



383−38

Tabel III.17 Status Jalan-jalan Utama di Wilayah Perencanaan

No. Ruas jalan Status Jalan

1 Ahmad Yani Kota 2 Balai Kota Kota 3 Brigjen Katamso Propinsi 4 Gajah Mada Kota 5 Gatot Subroto Nasional 6 Guru Patimpus Kota 7 Imam Bonjol Kota 8 Ir.H.Juanda Nasional 9 Iskandar Muda Nasional

10 Jenderal Sudirman Kota 11 Letjen Suprapto Kota 12 Palang Merah Kota 13 Pemuda Kota 14 Puteri Hijau Kota 15 Raden Saleh Kota 16 S. Parman Kota 17 Jamin Ginting Kota 18 Diponegoro Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2007

Berdasarkan hirarki jalan, secara umum jalan-jalan di wilayah perencanaan terdiri dari jalan

arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder serta jalan lokal

(Gambar 3.5). Jalan arteri primer yang berada di wilayah perencanaan adalah:

Jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai di bagian barat

yaitu Jalan Gatot Subroto;

Jalan arteri primer yang menuju arah selatan ke Deli Tua yaitu Jalan Brigjen Katamso;

Jalan arteri primer yang menuju arah selatan ke Brastagi yaitu jalan Letjen Jamin Ginting.

Untuk kondisi jalan, secara umum untuk jalan-jalan utama di wilayah perencanaan dapat

dinilai baik hanya sedikit yang termasuk dalam kategori jalan rusak. Lebar jalan cukup

memadai sesuai dengan kelas dan hirarkinya. Untuk jalan arteri sebagian besar dipisahkan

dengan median jalan dan dilengkapi dengan trotoar dan RTH sempadan jalan pada sisinya.



393−39



403−40

Disamping jalan lokal, pada wilayah perencanaan juga ditemukan jalan lingkungan berupa

gang. Gang merupakan akses masuk ke dalam lingkungan dengan lebar kurang dari 2 meter.

Gang hanya dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Perkerasan gang

biasanya berupa tanah atau disemen. Keadaan gang ada yang menerus dan ada juga yang

tidak (buntu).

3.5.2.2 Sistem Pergerakan

Pola pergerakan di wilayah perencanaan merupakan pergerakan internal wilayah yang

merupakan pusat kota Medan dan dari/keluar wilayah perencanaan. Pergerakan menuju

wilayah perencanaan, sebagai bagian dari pusat kota Medan, dilakukan dengan tujuan untuk

menuju ke tempat bekerja (kawasan perkantoran), menuju fasilitas perdagangan dan jasa

serta menuju fasilitas sosial dan umum lainnya yang berada di pusat kota tersebut. Sistem

jaringan jalan yang berbentuk grid pada sebagian wilayah perencanaan menyebabkan

pergerakan pada jalan-jalan tersebut menjadi tinggi. Berikut adalah volume kendaraan pada

jam sibuk dan kapasitas jalan di beberapa jalan utama di wilayah perencanaan :



413−41



423−42

Tabel III.18 Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan pada Ruas Jalan Utama

di Wilayah Perencanaan No. Ruas jalan Status Jalan Volume Kapasitas

1 Ahmad Yani Kota 1.342 8.388 2 Balai Kota Kota 3.967 4.176 3 Brigjen Katamso Propinsi 49.068 90.495 4 Gajah Mada Kota 6.916 14.590 5 Gatot Subroto Nasional 15.967 33.615 6 Guru Patimpus Kota 8.320 12.800 7 Imam Bonjol Kota 8.942 21.600 8 Ir.H.Juanda Nasional 12.811 18.840 9 Iskandar Muda Nasional 4.704 16.800

10 Jenderal Sudirman Kota 5.187 17.100 11 Letjen Suprapto Kota 2.565 10.260 12 Palang Merah Kota 2.800 11.200 13 Pemuda Kota 1.980 6.000 14 Puteri Hijau Kota 3.388 30.800 15 Raden Saleh Kota 3.659 5.808 16 S. Parman Kota 10.731 26.172


3.5.2.3 Sarana dan Prasarana Transportasi

A. Terminal

Pada wilayah perencanaan tidak terdapat terminal, terminal yang ada untuk Kota Medan

berada di luar wilayah perencanan. Walaupun demikian, angkutan umum dari masing-masing

terminal tersebut dalam pelayanannya rute-rutenya melalui wilayah perencanaan. Berikut

adalah lokasi – lokasi terminal di Kota Medan:

Tabel III.19 Terminal di Kota Medan

No Nama Terminal Kapasitas Keterangan 1 Amplas 80 unit bus

160 unit mobil penumpang umum Luas terminal 26.580 m2

Melayani angkutan umum antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dari wilayah timur/ selatan ke Kota Medan

2 Pinang Baris 60 unit bus 120 unit mobil penumpang umum Luas terminal 19.940 m2

Melayani angkutan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dari wilayah barat/ selatan ke Kota Medan

3 Teladan 120 unit taksi Luas terminal 4.500 m2

Melayani kendaraan umum dengan mobil penumpang (Taxi) antar kota dalam propinsi

4 Sambu 200 unit mobil penumpang umum Melayani kendaraan umum (Mobil



433−43

No Nama Terminal Kapasitas Keterangan Luas terminal 3.000 m2 Penumpang) dalam Kota Medan

menuju inti kota 5 Veteran 20 unit bus

60 unit mobil penumpang umum Luas terminal 2.600 m2

Melayani kendaraan umum (mobil bus) dalam Kota Medan yang menuju inti kota

6 Williem Iskandar 60 unit mobil penumpang umum Luas terminal 3.500 m2

Melayani kendaraan umum (mobil penumpang/ mobil bus) dalam kota dan angkutan antar kota yang menuju Percut Sei Tuan dan Tembung

7 Belawan 24 unit bus Luas terminal 1.080 m2

Melayani kendaraan umum (mobil bus) dalam Kota Medan yang menuju inti kota (Belawan-Medan)


B. Angkutan Umum

Untuk menunjang sistem transportasi kota, Kota Medan dilengkapi dengan angkutan umum

berupa mobil angkutan penumpang. Keberadaan angkutan ini sangat membantu pergerakan

penduduk dalam menjalani aktivitasnya terutama bagi penduduk yang tidak menggunakan

kendaraan pribadi. Secara aktivitas kota keberadaan angkutan umum ini berdampak kepada

pengurangan penggunaan kendaraan sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Jaringan jalan pada wilayah perencanaan yang dilalui angkutan umum dapat dilihat pada

Gambar 3.13

C. Pangkalan Becak dan Bentor

Di samping angkutan umum, Kota Medan dilayani pula oleh angkutan umum berupa Bentor

becak motor) dan becak. Keberadaan kedua moda ini sangat membantu terutama di wilayah

yang belum dilalui angkutan umum, seperti jalan-jalan lokal yang sempit atau untuk

pergerakan yang dekat jaraknya. Dalam rangka menunggu penumpang pada umumnya

bentor dan becak ini akan menunggu pada lokasi-lokasi tertentu yang disebut pangkalan ojeg

dan pangkalan becak (Gambar 3.14)

C. Parkir

Pengaturan parkir on street di Kota Medan telah diatur dalam SK Walikota Medan No:

974/1029/K/2003 di mana pada lampiran SK tersebut telah disebutkan nama jalan serta batas

lokasi parkir yang berlaku. Sebaran lokasi parkir pada jalan-jalan utama wilayah perencanaan



443−44

yang diperboleh berdasarkan SK Walikiota tersebut di atas adalah sebagaiman ditampilkan

pada Tabel III.20 dan Gambar 3.15

Tabel III.20 Beberapa Lokasi Parkir On Street di Wilayah Perencanaan

No. Ruas jalan Cara Parkir Jumlah Sisi Batas Lokasi

1 Ahmad Yani Sudut 45ο 1 2 Balai Kota Sudut 45ο 1 3 Brigjen Katamso Sejajar 2 4 Gajah Mada Sejajar 2 Jl.S.Parman s/d Jl. Darusalam 5 Gatot Subroto Sejajar 2

6 Guru Patimpus Sejajar

1 Jl. Laboratorium s/d Jl. Laboratorium III

7 Imam Bonjol Sejajar 2 Jl. Kapt Maulana s/d Jl. Juanda 8 Ir.H.Juanda Sejajar 2 Jl Suryo s/d Jl Iman Bonjol 9 Iskandar Muda Sejajar 2

10 Jenderal Sudirman Sejajar 2 11 Letjen Suprapto Sejajar 2 12 Palang Merah Sudut 45ο 1 13 Pemuda Sudut 45ο 1 Jl. Pandu s/d Jl. Palang Merah 14 Puteri Hijau Sejajar 2 15 Raden Saleh Sejajar 1 Balai Kota s/d Jembatan

16 S. Parman Sejajar

2 Jl Gatot Subroto s/d Jl. Pattimura/Sudirman

17 Jamin Ginting Sejajar 2 18 Diponegoro 19 Karya Sejajar 2 20 Haji Misbah Sudut 45ο 2 Jl. Iman Bonjol s/d Selamet Riyadi 21 Abdullah Lubis Sejajar 2


Di samping pada badan jala sebagaiman diatur dalam SK Walikota, pada kenyataannya di

lapangan, akibat perkembangan guna lahan yang sangat dinamis yang diikuti dengan

meningkatnya kebutuhan lahan parkir, maka dapat ditemukan beberapa jalan yang tidak

termasuk dalam tabel lokasi parkir juga ditemukan kendaraan yang parkir.

Untuk kegiatan perdagangan ruko, sebagian besar kavling peruntukan lahan tersebut telah

menyediakan lahan untuk parkir di muka bangunan (sempadan muka). Sedangkan untuk

bangunan seperti mall, pusat perbelanjaan yang lebih besar dari ruko sebagian besar memiliki

lahan parkir yang memadai dalam bentuk halaman parkir atau penggunaan gedung dan

bassement untuk parkir.



453−45



463−46



473−47



483−48

D. Trotoar/ Pedestrian

Keberadaan trotoar atau pedestirian dalam suatu pusat kota dengan dominasi kegiatan

perdagangan dan jasa yang akan menarik pergerakan orang tinggi sangat dibutuhkan. Tingkat

pergerakan orang pada wilayah tersebut akan menjadi lebih nyaman dan tidak mengganggu

kelancaran lalu lintas apabila ada trotoar sebagai sarana berjalan untuk pada pejalan tersebut.

Pada beberapa ruas jalan utama di wilayah perencanaan terutama yang berada di pusat kota,

trotoar

3.5.3 Sistem Utilitas

3.5.3.1 Jaringan Air Bersih

Kota Medan sudah terlayani sistem penyediaan air bersih perpipaan sejak tahun 1905 dengan

didirikannya Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dengan

nama N.V Waterleiding Maschapij. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara

No. 11 tahun 1974 dan Perda No. 25 tahun 1985 perusahaan ini resmi menggunakan nama

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi.

Sistem penyediaan air bersih di wilayah perencanaan sebagaimana kecamatan-kecamatan

lainnya di Kota Medan, pada umumnya sudah terlayani oleh PDAM Tirtanadi, dengan

memanfaatkan sumber air permukaan, mata air dan sumur bor. Untuk memenuhi kebutuhan

air bersih di Kota Medan maka diproduksi air dari beberapa IPA (Instalasi Pengolahan Air

Bersih) dan air dari beberapa sumur bor antara lain dalam bentuk tabel di bawah ini.



493−49



503−50

Tabel III.21 Data Kapasitas Produksi PDAM Tirtanadi Medan Sekitarnya

Kapasitas (l/detik) No. Instalasi/Pompa/Cabang Sumber Air

Baku Terpasang Produksi 1 IPA Sunggal Sungai 1.750 1.808,28 2 IPA Delitua Sungai 1.400 1.409,98 3 IPA Hamparan Perak Sungai 200 111,83 4 IPA Sibolangit Mata Air 600 683,11 5 IPA TLM Sungai 500 447,74 6 IPA Limau Manis Sungai 500 441,85 7 Pompa III Jln. Hanafiah Sumur Bor 26 0 8 Pompa XII Kp. Salam Sumur Bor 15 6,34 9 Pompa Sicanang Sumur Bor 15 10,19 10 Pompa VI Jl. Sumatra Sumur Bor 25 6,52 11 BP Martubung Sumur Bor 25 23,21 12 Pompa Psr VI Padang Bulan Sumur Bor 25 24,29 13 Pompa Sei Agul Sumur Bor 25 26,47 14 Pompa Gaperta Sumur Bor 25 20,46 15 Pompa Rumah Susun Sumur Bor 30 28,02

TOTAL 5.161 5.048 Sumber : PDAM Tirtanadi, Tahun 2006

Sehingga bila produksi air dari IPA dan Pompa Sumur Bor ini dijumlahkan, maka Total

Produksi Air Bersih PDAM Tirtanadi untuk Kota Medan dan sekitarnya adalah 5.048 l/detik.

Hal yang mengenai jumlah sambungan, berdasarkan data dari PDAM Tirtanadi Medan tahun

2006, jumlah pelanggan air bersih di Kota Medan dan sekitarnya adalah seperti pada tabel

berikut.

Tabel III.22 Data Jumlah Sambungan PDAM Tirtanadi

untuk Wilayah Pelayanan Kota Medan dan Sekitarnya No. Jenis Pelanggan Jumlah (unit) 1 Sarana Umum 2.169 2 Sarana Khusus 2.097 3 Rumah Tangga 267.828 4 Perkantoran 2.301 5 Niaga 28.377 6 Industri 412 7 Kran Umum 88 8 Cuma-cuma 54

Sumber : PDAM Tirtanadi, 2006



513−51

Sedangkan bagi masyarakat yang belum terlayani PDAM, mereka menggunakan air tanah

dangkal baik berupa sumur gali maupun sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan akan air

bersih sehari-hari.

3.5.3.2 Jaringan Drainase

Kota Medan dialiri oleh banyak sungai dan terdiri dari 4 sistem sungai yang melewatinya

yaitu :

1. Sistem Sungai Badera – Sungai Belawan

2. Sistem Sungai Deli – Babura, dengan anak sungainya :

o Sungai Sikambing, dengan anak sungainya :

Sei Selayang

Sei Putih

o Sungai Babura, dengan anak sungainya :

Sei Siput

Sei Berkala

3. Sistem Sungai Kera, dengan anak sungainya :

o Parit Emas

o Parit Martondi

4. Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan, dengan anak sungainya :

o Sungai Buncong

o Sungai Pelangkah

o Sei Percut Denai

Sedangkan saluran drainase yang mendukung drainase primer yaitu drainase sekunder dan

tersier sudah ada, baik yang lama maupun yang dibangun selama MUDP I dan MUDP II. Dan

kondisi saluran tersebut bervariasi, khusus untuk saluran yang menyebabkan banjir,

kondisinya adalah sebagai berikut :

Terjadinya penyempitan dimensi saluran karena sedimentasilumpur dan sampah

Air hujan yang ada tidak memiliki ruang untuk dapat meresap ke tanah terlebih dulu

karena semakin banyak lahan terbangun

Sempadan saluran dan sungai yang tertutup bangunan liar



523−52

Sehingga akibat permasalahan di atas Kota Medan sering sekali terkena banjir, dimana

terdapat beberapa titik lokasi genangan dan banjir di Kota Medan seperti terlihat pada

Peta Genangan Kota Medan berikut.

Selain itu faktor lain yang mengakibatkan banjir di Kota Medan antara lain:

1. Jumlah lahan terbangun di daerah hulu DAS sungai-sungai yang melewati Kota Medan

sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan peningkatan debit

banjir yang sangat berarti karena meningkatnya koefisien runn off (C) karena laju infiltrasi

air hujan ke arah bawah tanah sudah tertutup (sudah di-lining) oleh berbagai bangunan.

2. Banyaknya alih fungsi lahan di daerah hulu DAS sungai, yang tadinya merupakan daerah

pertanian/perkebunan yang diharapkan dapat menyimpan dan menahan air telah berubah

fungsi menjadi daerah permukiman bahkan beberapa diantaranya menjadi daerah

industri

3. Permasalahan sampah yang ada di saluran-saluran drainase tersier dan sekunder. Kondisi

street inlet jalan yang tidak terawat dan tertutup sampah dan tanah, sehingga air hujan

tidak menemukan jalan masuk menuju saluran drainasenya.

4. Sempadan sungai dan saluran yang ditutupi bangunan liar

Sampai saat ini hal-hal yang sudah dilakukan untuk mewujudkan Medan bebas banjir antara

lain adalah:

1. Memperbaiki/rehabilitasi dan membangun saluran primer dan sekunder

2. Membangun drainase ligkungan/mikro drainase

3. Membuat gorong-gorong/box culvert

4. Normalisasi saluran/drainase dari endapan (sedimentasi)

5. Membuat saluran-saluran tertutup terutama di pusat kota

6. Membuat Bar Screen (jeruji penangkap) pada saluran yang sering jadi tempat

pembuangan sampah

7. Melakukan perawatan saluran secara berkala terutama pada daerah-daerah rawan banjir

8. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam penanganan sungai

saluran primer dalam hal program maupun pendanaan.



533−53

3.5.3.3 Jaringan Air Limbah

(i) Sistem Penanganan Air Limbah Domestik

A. Sistem Penyaluran Air Bekas Mandi dan Cuci (Grey Water)

Sistem Penyaluran Air Bekas Mandi dan Cuci di beberapa perumahan di Kota Medan

sudah dialirkan melalui sistem perpipaan ((off site) yang terus dialirkan ke IPAL

Domestik yang berlokasi di daerah Pulau Brayan Bengkel. Dan perumahan yang belum

terlayani sistem perpipaan, air bekas mandi dan cucinya dialirkan tercampur dengan air

hujan di saluran drainase.

B. Sistem Penanganan Air Bekas Kakus dan Tinja (Black Water)

- Sistem On Site (Setempat)

Pada beberapa lokasi di Kota Medan yang belum terlayani sistem perpipaan (off site)

maka Sistem Penanganan Air Bekas Kakus (Tinja) adalah secara On Site yaitu : Cubluk

dan Septic Tank. Sistem Septic Tank jauh lebih baik daripada Cubluk, karena diberi lapisan

kedap (lining) di dasar tangki sehingga menghindari terjadinya pencemaran air tanah

dibawahnya.

- Sistem Off Site (Terpusat)

Sedangkan lokasi perumahan yang sudah terlayani sistem off site maka buangan kakus

(tinja) dialirkan melalui perpipaan yang selanjutnya dialirkan menuju IPAL Domestik yang

berlokasi di Pulau Brayan Bengkel, yang biasa disebut IPAL Cemara. Dalam Rencana

Induk (Masterplan) Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Medan daerah pelayanan

dibagi atas 3 (tiga) tahap:

• Tahap I dengan luas area pelayaan 520 Ha (168.000 penduduk)

• Tahap II dengan luas area pelayanan 480 Ha (91.000 penduduk)

• Tahap III dengan luas area pelayanan 1.200 Ha (313.700)

Tetapi sampai saat ini baru Tahap I yang selesai dibangun dengan luas area 492 Ha (95%

dari rencana awal), dan dibagi dalam beberapa zona pelayanan (zona I s/d dengan zona

VIII). Selain Kota Medan, sistem oofside ini juga melayani air limbah domestik dari

Perumahan Cemara Asri Medan dengan luas area 75 Ha, yang dibagi dalam 4 zona (zona

XV s/d zona XVIII).



543−54

IPAL Cemara ini menggunakan sistem pengolahan UASB (Upflow Anaerobic Sludge

Blanked) dengan kapasitas pengolahannya adalah 10.000 m3/hari dengan 1 UASB. Pada

Rencana Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Medan, direncanakan

kapasitas olahannya adalah 30.000 m3/hari dengan 3 UASB. Jumlah pelanggan yang sudah

terlayani sistem offsite sampai tahun 2006 ini ± 15.000 sambungan pipa air limbah.

Sehingga tingkat pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik yang menggunakan

sistem offsite baru mencapai ± 4% dari jumlah penduduk kota.

Jaringan pipa air limbah terdiri dari pipa PVC dan RCP mulai dari diameter 150 mm s/d

1300 mm yang mengalir secara gravitasi. Kedalaman perletakan pipa mulai dari

kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah hingga 9 meter dari permukaan tanah.

Untuk menghindari kedalaman pipa yang lebih dalam digunakan lift pump untuk

menaikkan elevasi air ke level 1,5 meter dan kemudian mengalirkannya secara gravitasi

menuju down stream. Panjang pipa air limbah yang telah terpasang 130.080 meter.

Sedangkan lift pump station yang digunakan terdiri dari 5 unit yaitu:

• Lift pump station Jl. Laksana (kapasitas 42l/detik)

• Lift pump station Jl. Sutrisno (kapasitas 42l/detik)

• Lift pump station Jl. Waja (kapasitas 42l/detik)

• Lift pump station Jl. Serdang (kapasitas 42l/detik)

• Lift pump station IPAL Cemara (kapasitas 42l/detik)

(ii) Sistem Penanganan Air Limbah Industri

Sistem penyaluran air limbah industri yang ada di Kota Medan, baik yang ada di Kawasan

Industri Medan (KIM) maupun yang diluar itu diharuskan melalui proses pengolahan di IPAL

(Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri) sebelum dialirkan ke badan air penerima/sungai

terdekat.

3.5.3.4 Sistem Persampahan

Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terdiri dari 3 tindak yaitu :

1. Untuk wilayah inti kota dilayani 100% dengan sistem door to door dengan menggunakan

compactor

2. Untuk wilayah luar inti kota dengan sistem door to door melalui sarana pemindahan

transfer depo



553−55

3. Untuk wilayah pinggir kota dengan sistem komunal melalui sarana container

Berdasarkan Profil Dinas Kebersihan Kota Medan Tahun 2006 diketahui kondisi eksisting

prasarana persampahan Kota Medan yaitu:

1. Total Sampah yang dapat diangkut setiap hari adalah 3.390 m3, sedangkan yang tidak

terangkut sebesar 293 m3, diangkut 2 hari sekali atau 3 hari sekali.

2. Jumlah fasilitas pendukung yang ada:

• Becak sampah sebanyak : 661 unit

• Road sweeper sebanyak : 5 unit

• Compactor truck 16 m3 sebanyak : 30 unit

• Dump truck 8 m3 sebanyak : 18 unit

• Armroll truck 6 m3 sebanyak : 3 unit

• Armroll truck 10 m3 sebanyak : 15 unit

• Tipper Truck 8 m3 sebanyak : 3 unit

• Tipper Truck 6 m3 sebanyak : 86 unit

• Bulldozer sebanyak : 3 unit

• Excavator sebanyak : 1 unit

• Wheel Loader sebanyak : 3 unit

• Bon Cat sebanyak : 2 unit

3. Data pengoperasian TPA Nambo Bintang sampai saat ini:

• Luas : 176,392 m2

• Mulai beroperasi : 1987

• Jarak dengan permukiman terdekat : 500 m

• Jarak dari pusat kota ke TPA : 15 km

• Topografi : lembah

• Sistem Pengolahan : open dumping

• Kondisi tanah : tanah liat

• Jarak dari Bandara Polonia : 10 km



563−56

4. Data pengoperasian TPA Terjun sampai saat ini:

• Luas : 137.563 m2

• Mulai beroperasi : 1993

• Jarak dengan permukiman terdekat : 500 m

• Jarak dari pusat kota ke TPA : 14 km

• Topografi : Relatif Datar

• Sistem Pengolahan : open dumping

• Kondisi tanah : tanah lempung dan liat

• Jarak dari Bandara Polonia : 14 km

A. Manajemen Persampahan (Management Waste)

Manajemen persampahan (Management Waste) meliputi kegiatan :

1. Pewadahan

2. Pengumpulan

3. Pengangkutan

4. Pembuangan Akhir

5. Pengelolaan Sampah

Uraian dari masing-masing tahapan kegiatan persampahan adalah sebagai berikut:

1. Pewadahan

Pola individual : setiap rumah/bangunan memiliki pewadahan sampahnya

masing-masing

Pada tahap ini Kepala Lingkungan bertanggungjawab menghimbau dan mensosialisasikan

penggunaan pewadahan sampah kepada masyarakat di lingkungannya.

2. Pengumpulan

• Pola Individual Langsung : proses pengumpulan sampah secara langsung

(house to house collection) dengan truck sampah

compactor atau tipper dan kemudian dibuang ke

TPA

• Pola Individual Tidak Langsung : proses pengumpulan sampah dengan menggunakan

becak/gerobak sampah dan kemudian dipindahkan/

ditempatkan ke Tempat Penampungan Sementara

(TPS).



573−57

Pada tahap ini Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi jadwal waktu

pembuangan/pengumpulan smapah dan memelihara kebersihan TPS. Dalam

melaksanakan tanggung jawab tersebut, kepala Lurah diserahkan pengendalian Melati

(penyapu jalan) dan Bestari (petugas becak sampah).

3. Pengangkutan

• Pola langsung : proses pengangkutan sampah dengan mempergunakan

compactor atau tipper secara langsung dari sumber sampah

dan kemudian diangkut langsung ke TPA.

• Pola tidak langsung : proses pengangkutan sampah dengan mempergunakan arm

roll truck dengan cara mengangkut sampah yang telah

bertumpuk di TPS dan kemudian diangkut ke TPA.

Pada tahap ini camat aktif melakukan koordinasi dengan Lurah dan Dinas Kebersihan

tentang jadwal waktu pengangkutan sampah ke TPS. Dalam melaksanakan tanggung

jawab tersebut kepada Camat diserahkan pengendalian truck sampah berkoordinasi

dengan Dinas Kebersihan Kota Medan.

4. Pembuangan Akhir

Merupakan kegiatan operasional pembuangan sampah tahap akhir, dimana sampah

diamankan di suatu tempat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kualitas

lingkungan di sekitarnya.

Adapun metode pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan di lokasi

TPA adalah metode open dumping yaitu sampah yang masuk ke TPA tanpa melalui

proses tertentu langsung diserakkan/dipaparkan di lokasi TPA. Sebelum dilakukan

pembuangan/pemaparan sampah terlebih dahulu lokasi TPA yang ada dibagi dalam

beberapa zona agar pembuangan/pemaparan sampah menjadi teratur, misalnya sampah

yang masuk ke TPA dipaparkan/ditimbun di satu zona tertentu, apabila zona tersebut

penuh dengan timbunan sampah, maka pemaparan dialihkan kepada zona yang baru,

demikian seterusnya.



583−58

B. Sumber dan Komposisi Sampah

• Sumber sampah, antara lain:

- Rumah tangga

- Komplek perumahan

- Perguruan tinggi/sekolah

- Perkantoran

- Plaza

- Hotel

- Rumah sakit

- Rumah makan/restiran

- Pabrik/industri

- Pasar-pasar

- Jalan umum

- Fasilitas umum

- Terminal

- Stasiun kereta api

- Taman

- Tempat hiburan

- Halte

- dll

• Komposisi sampah

Tabel III.23 Klasifikasi Sampah di Wilayah Perencanaan

No Klasifikasi Komposisi Sampah Persentase (%) 1 Sampah Organik - Daun-daunan

- Makanan 32,0 16,2

Sub Total 48,2 2 Sampah An Organik - Kertas

- Plastik - Kaca - Logam - Karet - Kayu - Lain-lain

17,5 13,5 2,3 3,5 2,3 4,5 8,2

Sub Total 51,8 Total 100

Sumber; Dinas Kebersihan Kota Medan

C. Wilayah Operasional Kebersihan Kota Medan

Wilayah operasional Kota Medan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah operasional yakni:

• Wilayah Medan I, meliputi:

1) Kecamatan Medan Kota

2) Kecamatan Medan Area

3) Kecamatan Medan Johor

4) Kecamatan Medan Amplas

5) Kecamatan Medan Denai



593−59

6) Kecamatan Medan Polonia

7) Kecamatan Medan Maimun

• Wilayah Medan II, meliputi:

1) Kecamatan Medan Barat

2) Kecamatan Medan Petisah

3) Kecamatan Medan Sunggal

4) Kecamatan Medan Helvetia

5) Kecamatan Medan Tuntungan

6) Kecamatan Medan Selayang

7) Kecamatan Medan Baru

• Wilayah Medan III, meliputi:

1) Kecamatan Medan Belawan

2) Kecamatan Medan Labuhan

3) Kecamatan Medan Marelan

4) Kecamatan Medan Deli

5) Kecamatan Medan Timur

6) Kecamatan Medan Perjuangan

7) Kecamatan Medan Tembung

D. Daftar Lokasi TPS (Bak Kontainer) di Wilayah Perencanaan

• Kecamatan Medan Maimun

• Kecamatan Medan Petisah

1) Jl. Rambung Kel Sekip : 2 kontiner

2) Jl. Inang Kara Kel Petisah Tengah : 1 kontiner

3) Jl. Sei Wampu Kel Sei Sikambing D : 2 kontiner

4) Jl. Sei Bahkapuran Kel Sei Sikambing D : 1 kontiner

5) Jl. Buku Kel. Sei Putih Barat : 1 kontiner

6) Pasa Petisah Kel Petisah Tengah : 2 kontiner

• Kecamatan Medan Baru

1) Jl. DI Panjaitan (PSR Periangan) : 2 kontiner

2) Jl. Djamin Ginting (Depan Kuburan) : 1 kontiner

• Kecamatan Medan Polonia

• Kecamatan Medan Barat



603−60

E. Personil dan Peralatan pada Operasionalisasi

Tabel III.24 Personil dan Peralatan Operasionalisasi Dinas Kebersihan

di Wilayah Perencanaan Personil Peralatan No Kecamatan/

Kelurahan a b c d e f g h i j I Kec Medan Petisah 8 13 4 4 8 0 0 Kel Petisah Tengah 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sekip 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Putih Timur I 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Putih Timur II 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Putih Tengah 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Putih Barat 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Sikambing 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 Sub Jumlah 8 54 40 8 13 4 4 8 0 0 II Kec Medan Baru 6 9 4 2 3 0 0 Kel darat 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 Kel Titi Rante 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 Kel Petisah Hulu 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 Kel Merdeka 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 Kel Babura 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 Kel Padang Bulan 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 Sub Jumlah 6 37 31 6 9 4 2 3 0 0 III Kec Medan Maimun 3 9 3 0 0 0 0 Kel Kampung Baru 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 Kel Aur 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sei Mati 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Kel Jati 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 Kel Sukaraja 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 Kel Hamdan 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 IV Kec Medan Polonia*) V Kec Medan Barat*) Sub Jumlah 6 33 27 3 9 3 0 0 0 0 Jumlah 20 124 98 17 31 11 6 11 0 0 Keterangan: *) : tidak ada data a. Mandor b. Bestari c. Melati d. Suoir

e. Kenek f. Typer Truck g. Arm Roll Truck h. Bak Kontiber i. Kereta Sorong j. Becak Sampah



613−61

F. Pengoperasian Dump Truck di Wilayah Perencanaan

• Kecamatan Medan Petisah

i. BL. 8602 DK

Trip I : Jl. Gatot Subroto, Jl. Ayahanda

Trip II : Jl. Buku, Jl. Jangka, Pasar Meranti

ii. BD. 8837 DI

Trip I : Jl.Sekip, Jl. Merbau, Jl. Gatot Subroto, Jl. Meranti

Trip II : Jl. Sekip, Jl. Hotel Asean, Jl. Adam Malik, Jl. Sikambing

• Kecamatan Medan Baru

i. BL. 8516 DE

Trip I : Kelurahan Merdeka

Trip II : Kelurahan Darat

ii. BD. 8099 MM

Trip I :Pasar Sore Padang Bulan

Trip II : Jl. Sembada Komp. Koserna

• Kecamatan Medan Maimun

i. BK. 4783 AB

Trip I : TPS Simpang Pelangi Kel Sei Mati

Trip II : TPS Simpang Pelangi Kel Sei Mati

• Kecamatan Medan Barat

i. BK. 8645 DR

Trip I : Jl. Perintis, Jl. Stasion, Jl. HM. Yamin, Telkom

Trip II : Sinar Plaza, Deli Plaza, Hotel Darma Deli, Satlantas, Sabara, Jl.

Putri Hijau

ii. BK. 4640 AB

Trip I : Jl. Mahamkan Kec Medan Kota, Kel. Mesjid

Trip II : Jl. Kereta Api, TPS Pasar Palapa

Bagi masyarakat Kota Medan yang belum terlayani Dinas Kebersihan, mereka menangani

sampahnya dengan cara membuat lubang-lubang penampungan kemudian menimbun dan

membakar sampah dalam lubang tersebut. Sedangkan sebagian lain membuang sampahnya

ke sembarang tempat dengan tidak beraturan. Dari tinjauan di lapangan masih ditemukan



623−62

beberapa titik tumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya, seperti : di selokan dan di

street inlet (sehingga menutupi jalan masuk air yang menggenang di jalanan).

3.5.3.5 Jaringan Listrik

Kebijaksanaan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi, khususnya sektor industri. Untuk mencapai

sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik dan

perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan mutu

pelayanan yang baik.

Jumlah pelanggan listrik Kota Medan sampai akhir tahun 2004 mencapai 395.380 pelanggan

dengan KWH terjual sebanyak 2.074.638.677. pada tahun 2000 banyaknya listrik yang

disalurkan PLN cabanng Medan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 2.400.537.453

KWH dan di Tahun 2004 sebesar 2.342.787.328 KWH. Di samping itu, jumlah energi listrik

yang hilang sebesar 283.362.000 KWH dan tahun 2004 menurun menjadi 268.148.651

KWH. Hal ini membuktikan bahwa sudah maksimalnya upaya pengamanan yang dilakukan

PLN dan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.

Tabel III.25 Jumlah Pelanggan Listrik Serta Konsumsi Cabang Medan

No Jenis Pelanggan Jumlah Sambungan (Unit)

Konsumsi Listrik (KVA)

1 Rumah Tangga 356.634 333.391 2 Bisnis 27.916 231.135 3 Industri 1.501 327.534 4 Publik (Umum) 9.329 74.327 5 Multiguna 0 0

Total 395.380 966.387 Sumber: RTRW Kota Medan 2006-2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa total pelanggan listrik PLN sampai tahun 2004 di Kota

Medan adalah 395.380 unit sambungan dengan total konsumsi listrik sebesar 966.387 KVA.



633−63

3.5.3.6 Jaringan Telekomunikasi

Saat ini penyediaan jaringan telepon (dalam bentuk SST) oleh PT Telkom sudah menjangkau

daerah-daerah perdesaan di Kota Medan. Berdasarkan perkiraan dalam rencana tata ruang

wilayah Kot Medan, kebutuhan masyarakat pada tahun-tahun mendatang terhadap prasarana

komunikasi masih sangat besar. Sehingga dana yang perlu dipersiapkan untuk

pengembangannya juga cukup besar. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi selain

kabel (SST), seperti telepon selular yaitu dengan mendirikan BTS dari berbagai provider

mungkindapat membantu menambah variasi/pilihan bagi masyarakat dan dapat menjadi salah

satu potensi penarik pendatang/wisatawan.

3.6 ASPEK TATA BANGUNAN

3.6.1 Aspek Perpetakan

Perhitungan KDB

Koefisien Dasar Bangunan pada dasarnya diperoleh dari perhitungan kebutuhan akan ruang

terbuka hijau, yang mana ditunjukan oleh Koefisien Dasar Hijau (KDH). Koefisien Dasar

Hijau ditentukan oleh kebutuhan akan infiltrasi air pada sebidang lahan, yang setara dengan

besaran ruang terbuka.

Ruang Terbuka (%) =

dimana Iinf adalah Indeks Infiltrasi

Qinf adalah Kemampuan Infiltrasi

Ruang tertutup atau besaran tutupan lahan (%) = 100% - ruang terbuka(%)

KDB atau besaran tutupan lahan mengandung komponen-komponen :

- Lantai dasar gedung

- Akses dari jalan menuju gedung (jalan dalam kavling)

- Perkerasan lainnya seperti plaza, tempat parkir (carport), teras, setapak, pelataran

dan sebagainya

Iinf Qinf/Ha



643−64

Gambar 3.17 Ilustrasi KDB (Tutupan Lahan)

Namun demikian, KDB di kawasan perdagangan atau komersial dapat melebihi perhitungan

KDB rata-rata yang berlaku di suatu kawasan dengan tetap memperhatikan persyaratan garis

sempadan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran. Pada kawasan perdagangan yang

berkepadatan tinggi, luas tutupan lahan dapat mencapai 70-80%. Pada kasus di kawasan pusat

kota yang sudah terlalu padat, peraturan tata bangunan dapat memperbolehkan KDB untuk

perdagangan hingga 100%, selama memperhatikan syarat-syarat keamanan dan keselamatan

bangunan, serta terdapat area-area terbuka di sekitarnya. Dan sebaliknya, pada kawasan-

kawasan yang berkepadatan rendah, besaran lantai dasar bangunan (1 lantai) dapat dibatasi

hingga 20% , sehingga sebagian besar area tutupan dapat dipergunakan untuk memenuhi

kebutuhan parkir.

Dengan pertimbangan diatas untuk

mencapai tingkat infiltrasi air yang

diperlukan di suatu wilayah atau

kawasan, Peraturan KDB perlu

dibedakan antara KDB Kavling (atau

tapak), KDB blok, dan KDB kawasan,

dimana semakin kecil area

perencanaan akan semakin ketat peraturannya dan semakin besar area perencanaan, maka

akan semakin luwes ketentuannya. Namun demikian, KDB kawasan akan menentukan

penetapan KDB Blok dan seterusnya.

Blok

Kawasan

Kavling

Taman



653−65

Disamping itu, Penentuan KDB kawasan berkorelasi dengan penentuan kepadatan bangunan,

yang mana dapat dibedakan atas :

- Kepadatan sangat tinggi

- Kepadatan tinggi

- Kepadatan sedang

- Kepadatan rendah

- Kepadatan sangat rendah

Untuk wilayah perencanaan, penggunaan faktor infiltrasi dalam penentuan KDB kurang

sesuai karena sebagian besar guna lahan wilayah perencanaan saat ini merupakan wilayah

terbangun. Oleh karena itu, perhitungan yang digunakan dalam penentuan KDB di wilayah

perencanaan ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

• KDB maks : Koefisien Dasar Bangunan yang diperkenankan untuk suatu lokasi

• FPs : Faktor penyesuaian lokasi lahan terhadap sistem pusat pelayanan

• FJl : Faktor penyesuaian lokasi lahan terhadap hirarki jalan

• FLk : Faktor penyesuaian luas blok peruntukkan/unit lingkungan

• FFb : Faktor penyesuaian fungsi dominan pada blok peruntukkan/unit

lingkungan

• FKl : Faktor penyesuaian kelerengan lahan

Dalam menentukan faktor penyesuaian dalam perhitungan KDB, terdapat beberapa kriteria

yang digunakan, antara lain: lokasi terhadap pusat pelayanan, baik pusat primer, sekunder,

maupun pusat tersier. Selain itu perlu diperhitungkan lokasi penentuan KDB terhadap

hirarki jalan, luas blok , fungsi bangunan yang dominan dalam blok tersebut, kelerengan

lahan, serta tinggi bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah lantai. Dalam perhitungan

matematisnya, penggunaan kriteria-kriteria tersebut harus disesuaikan dengan faktor pengali

berdasarkan subkriteria yang sesuai dengan lokasi blok yang akan dihitung KDB-nya. Secara

rinci akan diuraikan sebagai berikut.

• Kriteria lokasi lahan terhadap sistem pusat pelayanan, mempunyai faktor

penyesuaian antara lain:

KDB maks = 100% x FPs x FJl x FLk x FFb x FKl



663−66

Tabel III.26 Faktor Penyesuaian Lahan terhadap Pusat Kota No Lokasi terhadap Pusat

Pelayanan Faktor

Penyesuaian 1 Pusat Primer 1,00 2 Pusat Sekunder 0,95 3 Pusat Tersier 0,90 4 Radius 1000 m dari Pusat Primer 0,95 5 Radius 2000 m dari Pusat Primer 0,90 6 Radius 3000 m dari Pusat Primer 0,85 7 Radius 1000 m dari Pusat Sekunder 0,90 8 Radius 2000 m dari Pusat Sekunder 0,85 9 Radius 1000 m dari Pusat Tersier 0,85 10 Radius 2000 m dari Pusat Tersier 0,80

• Kriteria lokasi lahan terhadap hirarki jalan, mempunyai faktor penyesuaian antara

lain:

Tabel III.27 Faktor Penyesuaian Lahan terhadap Hirarki Jalan

No Lokasi terhadap Hirarki Jalan

Faktor Penyesuaian

1 Arteri Primer 0,85 2 Kolektor Primer 0,90 3 Arteri Sekunder 1,00 4 Kolektor

Sekunder 0,95

5 Lokal Sekunder 0,90 6 Lingkungan 0,80

• Faktor penyesuaian untuk kriteria luas unit lingkungan yaitu:

Tabel III.28 Faktor Penyesuaian Lahan terhadap Unit Lingkungan

No Lokasi terhadap Luas/ Skala Unit

Lingkungan

Faktor Penyesuaian

1 Blok Besar 0,60 2 Blok Sedang 0,70 3 Blok Kecil 0,80



673−67

• Faktor penyesuaian untuk kriteria fungsi dominan pada unit lingkungan, yaitu:

Tabel III.29 Faktor Penyesuaian Lahan terhadap Fungsi Dominan

No Fungsi Dominan Faktor Penyesuaian

1 Perumahan 0,70 2 Perdagangan 0,90 3 Jasa 0,85 4 Pemerintahan 0,70 5 Fasilitas Umum 0,80 6 Fasilitas Sosial 0,80 7 Militer 0,70 8 Industri 0,75

• Faktor penyesuaian kelerengan lahan, yaitu:

Tabel III.30 Faktor Penyesuaian Lahan terhadap Tingkat Kelerengan

No Tingkat Kelerengan

Faktor Penyesuaian

1 0% - 5% 1,00 2 5% - 10% 0,90 3 10% - 20% 0,80 4 > 30% 0,70

Perhitungan KLB

Koefisien Lantai Bangunan merupakan suatu perbandingan luas keseluruhan lantai bangunan

atau bangunan-bangunan terhadap luas lahan

KLB =

KLB yang ditetapkan di suatu kawasan akan menunjukan tingkat intensitas penggunaan lahan

(LUI – Land Use Intensity) di kawasan tersebut. De Chiara merumuskan hubungan KLB

dengan LUI sebagai berikut :

LUI =

Secara umum, besaran KLB akan menentukan tinggi suatu bangunan. Bersama-sama dengan

KDB, maka ketinggian suatu bangunan dapat diperkirakan sebagai berikut :

1,903 + Log KLB 0,301

Luas lantai total pada suatu tapak Luas Lahan Tapak



683−68

Tinggi Bangunan = X tinggi per lantai

Namun demikian, batas ketinggian bangunan rata-rata di suatu wilayah perlu juga ditetapkan

mengingat perhitungan KDB bukan semata-mata hanya untuk lantai dasar bangunan.

Ketentuan mengenai sempadan banguna podium dan sempadan bangunan menara pada

gedung bertingkat tinggi akan menyebabkan luas lantai dasar dengan luas lantai tipikal

bangunan bertingkat menjadi berbeda.

Sama halnya dengan KDB, ketentuan untuk KLB dapat dibedakan antara KLB kavling, KLB

blok dan KLB kawasan. Penentuan KLB kawasan akan menjadi pedoman dalam penetapan

KLB blok, selanjutnya KLB blok akan menjadi pedoman dalam penetapan KLB kavling.

3.6.2 Aspek Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan di Kawasan Perkotaan Medan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu

kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi. Kriteria kepadatan disini tidak

menggunakan kriteria jumlah bangunan untuk setiap hektar, tetapi dengan menggunakan

kriteria yang dapat langsung dilihat oleh pengamat. Kriteria tersebut adalah:

Total luas lantai Luas lantai dasar



693−69

Kepadatan rendah, apabila terdapat taman lingkungan dan ruang terbuka lainnya dengan

luasan yang cukup besar dan tersebar merata. Wilayah yang termasuk ke dalam kawasan

kepadatan rendah adalah wilayah Kecamatan Medan Polonia

Kepadatan sedang, apabila masih terdapat taman lingkungan dan ruang terbuka lainnya

dengan luasan yang tidak terlalu besar dan tersebar merata. Wilayah yang termasuk ke

dalam kepadatan sedang adalah wilayah Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan

Petisah, dan Kecamatan Medan Baru.

Kepadatan tinggi, apabila tidak terdapat ruang terbuka bersama, hanya berupa ruang

terbuka di pekarangan yang luasannya tidak terlalu besar. Wilayah yang termasuk ke

dalam kepadatan tinggi adalah wilayah Kecamatan Medan Maimun.

3.6.3 Aspek Ketinggian Bangunan

Aspek tata bangunan yang menjad perhatian di wilayah perencanaan adalah aspek ketinggian.

Ketinggian bangunan di wilayah perencanaan cukup bervariasi antara 1 (satu) lantai sampai di

atas 8 (delapan) lantai. Untuk itu ketinggian bangunan di Wilayah Perencanaan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

Ketinggian 1 lantai

Ketinggian 2 lantai

Ketinggian 3-4 lantai

Ketinggian 5-8 lantai

Ketinggian > 8 lantai

Dari hasil pengamatan lapangan, pada umumnya penggunaan bangunan perumahan

merupakan bangunan dengan 1 – 2 lantai. Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 pada

umumnya merupakan bangunan dengan penggunaan sebagai kantor maupun perdagangan

dan jasa. Untuk fasilitas pendidikan dasar dan menengah umumnya merupakan bangunan 1-2

lantai sementara bangunan dengan penggunaan pendidikan Perguruan Tinggi umumnya

memiliki jumlah lantai lebih dari 3 lantai.

Bangunan dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai banyak terdapat di Kecamatan Medan

Petisah (Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda dan sekitarnya). Sedangkan bangunan 2

(dua) lantai dapat ditemui di sepanjang jaringan jalan utama di wilayah perencanaan seperti

Jalan Yamin Ginting, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pemuda, jalan A. Yani dan sekitarnya.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa ketinggian bangunan dapat mengindikasikan penggunaan

atau pemanfaatan bangunannya dan sebaran lokasinya di wilayah perencanaan.



703−70



713−71

3.6.4 Aspek Bangunan Cagar Budaya

Wilayah perencanaan merupakan bagian dari Kota Medan Lama sehingga pada kawasan ini

terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah yang memiliki nilai estetika tersendiri serta

gaya/langgam yang cukup beragam. Adanya pembangunan kota yang menuntut modernisasi

menjadikan kawasan pusat Kota Medan mulai kehilangan cirinya sebagai pusat kota

bersejarah. Salah satu indikasinya adalah pergeseran atau perubahan fungsi bangunan-

bangunan bersejarah di kawasan ini. Untuk menjaga agar nilai historis kawasan pusat Kota

Medan maka diperlukan pelestarian bangunan-bangunan bersejarah di kawasan ini, yaitu

menjadikan bangunan-bangunan bersejarah di kawasan ini sebagai cagar budaya.

Bangunan-bangunan yang dapat diidentifikasi sebagai bangunan cagar budaya di wilayah

perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.31 Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Perencanaan

No. Nama Bangunan Lokasi Fungsi Asal Pemilik

Sekarang

1. Bank Indonesia Jl. Balai Kota Bank Pemerintah

2. Balai Kota Jl. Balai Kota Balai Kota Pemerintah

3. Kantor Pos dan Giro Pusat Jl. Bukit Barisan Kantor Pos Pemerintah

4. Hotel Dharma Deli Jl. Balai Kota Hotel Pemerintah

5. Bank Exim Jl. Raden Saleh Bank Pemerintah

6. Bank Bumi Daya Jl. Ahamad Yani Bank Pemerintah

7. Stasiun Kereta Api Jl. Kereta Api Stasiun KA Pemerintah

8. Kantor Pusat PTP IX Jl. Tembakau Deli Kantor Deli Mij. PTP IX

9. RS. Tentara Jl. Putri HIjau Rumah Sakit Pemerintah

10. RS. Tembakau Deli JL. Putri Hijau Rumah Sakit Pemerintah

11. Gedung Pengadilan Jl. Pengadilan Gedung Pengadilan Pemerintah

12. Kantor Pengadilan Tinggi Jl. Pengadilan Kantor Pengadilan Pemerintah

13. Kompleks Perumahan CPM Jl. Maulana Lubis Kompleks.

Perumahan Militer

Pribadi

14. Masjid Bengkok Jl. Masjid Mesjid Yayasan

15. Madrasah Ibtidaiyah Jl. Masjid Madrasah Yayasan

16. Rumah Tjong A Fie Jl. A. Yani Rumah Pribadi

17. Ruko Pajak Hindu Jl. Hindu

18. PT. PP Lonsum Indonesia Jl. A. Yani Kantor Swasta



723−72


Sekarang

19. Jakarta Lloyd Jl. Pulau Pinang Kantor Swasta

20. Gedung Perisai Jl. A. Yani Bank Swasta

21. Raja Sports, dll Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

22. Mahkota Sports Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

23. Bank Dagang Negara Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

24. Dinas Pariwisata Jl. A. Yani Kantor Pemerintah

25. Kesawan Jaya, dll Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

26. Toko Benyamin; UD. Sukaria Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

27. PT. Dharma Niaga Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

28. Lyn’s Cafe & Restaurant Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

29. Toko Sepatu Arrow Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

30. Toko Bali, Tour & Travel Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

31. Tip Top Restaurant Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

32. BBD (eks Toko Basrida) Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

33. Toko ABC (sekarang ISEYA) Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

34. Bank Modern Jl. A. Yani Kantor Swasta

35. Bank Nasional Jl. A. Yani Kantor Swasta

36. Bank BNI Jl. A. Yani Kantor Pemerintah

37. Romantik Interior Showroom Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

38. Bangunan Ruko Sudut Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

39. Toko BATA Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

40. Gedung Puas Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

41. Interor Show Room Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

42. Ruko Malaka (Singer) Jl. A. Yani Ruko Pribadi/Swasta

43. Ruko-ruko Jl. Perniagaan Jl. Perniagaan Ruko Pribadi/Swasta

44. Pajak Ikan Lama Jl. Perniagaan - Pribadi/Swasta

45. Ruko-ruko Jl. Sutoyo Jl. Sutoyo Ruko Pribadi/Swasta

46. PT. Yuki Taxi Jl. Hindu Gudang/Pabrik Swasta

47. Kantor Depdikbud-Depnaker Jl. A. Yani VII Ruko Pribadi/Swasta

48. Kantor LBH, dll Jl. Hindu Ruko/Kantor Pribadi/Swasta

49. Haus Musik (Big Boy) Jl. Sutoyo Ruko Pribadi/Swasta

50. Ruko-ruko sudut Jl. Bandung,Bogor,

Surabaya

Ruko Pribadi/Swasta

51. Majalah Detektif, dsb Jl. Sutoyo Ruko Pribadi/Swasta

52. Kedai Kopi Jl. A. Yani V Ruko Pribadi/Swasta

53. Sempana Indah, Fakta, dll Jl. Sutoyo Ruko Pribadi/Swasta

54. Pemuda Pancasila, dll Jl. Sutoyo Ruko Pribadi/Swasta



733−73


Sekarang

55. Ruko (Jl. Ahmad Yani V) Jl. A. Yani V Ruko Pribadi/Swasta

56. Kantor Jiwasraya & Kantor PU Jl. Palang Merah-Kol.

Sugiyono

Kantor Palang Merah Swasta

57. Bank Bukopin (sekarang Ruko

Modern)

Jl. Kol. Sugiyono Kantor Pemerintah

58. Bank Koperasi (sekarang Ruko

Modern)

Jl. Kol. Sugiyono Kantor Pemerintah

59. Rumah (sekarang Ruko Modern) Jl. Kol. Sugiyono Rumah Pribadi/Swasta

60. BKS PPS Jl. Palang Merah Kantor AVROS Swasta

61. Gereja Katolik Cathedral Jl. Pemuda Gereja Yayasan

62. TK. Santo Yoseph Jl. Pemuda Sekolah Yayasan

63. Bank South Asia (sekarang Ruko

Modern)

Jl. Pemuda Kantor Swasta

64. Kantor Sospol (sekarang Ruko

Modern)

Jl. Pemuda Kantor Swasta

65. Gedung Asia Jaya Jl. Pemuda Kantor AVROS Swasta

66. Bank Duta Jl. Pemuda Kantor Swasta

67. PT. Pantja Niaga (sekarang Ruko

Modern)

Jl. Katamso Kantor Swasta

68. Kuil Sri Mariaman Jl. Z. Arifin-T. Umar Kuil Yayasan

69. Sekolah Khalsa Jl. Teuku Umar Ruko Pribadi/Swasta

70. Kapolda Sumut Jl. Z. Arifin Kantor Pemerintah

71. Medan Club Jl. Kartini Rumah Ibadah Jepang Swasta

72. Kantor PLN Jl. Listrik Kantor Pemerintah

73. Penerangan Kodam BB I

(sekarang Rumah Sakit)

Jl. Listrik Kantor Swasta

74. Kantor PU Kodati II Medan

(sekarang Rumah Sakit)

Jl. Listrik Kantor Swasta

75. Museum Kodam BB I Jl. Z. Arifin Kantor Pemerintah

76. Gereja Kristen Indonesia Jl. Z. Arifin Gereja Yayasan

77. Rumah (samping GKI) Jl. Z. Arifin Rumah Pribadi/Swasta

78. Rumah (Jl. Diponegoro) Jl. Diponegoro Rumah Pribadi/Swasta

79. Rumah (Jl. Diponegoro) Jl. Diponegoro Rumah Pribadi/Swasta

80. Rumah (Jl. Candi Biara) Jl. Candi Biara Rumah Pribadi/Swasta

81. Rumah (Jl. Candi Mendut) Jl. Candi Mendut Rumah Pribadi/Swasta

82. Kuil Sri Subramaniam Jl. Kebun Bunga Kuil Yayasan

83. Penjara Suka Mulia Jl. Suka Mulia Penjara Swasta



743−74


Sekarang

84. Standard Chartered Bank Jl. Imam Bonjol Rumah Dinas Residen Swasta

85. Rumah (Jl. Imam Bonjol) Jl. Imam Bonjol Rumah Pemerintah

86. Kantor Gubernur Jl. Diponegoro Kantor Gubernur Pemerintah

87. Gereja Immanuel GPIB Jl. Diponegoro Gereja Yayasan

88. Bangunan Kosong Jl. Diponegoro Kantor Swasta

89. SMP Negeri 1 Jl. Tun Sri Lanang Sekolah Swasta

90. Markas Besar POLRI Jl. Suprapto Kantor Pemerintah

91. Rumah (Jl. Multatuli) Jl. Multatuli Rumah Pribadi/Swasta

92. Kantor Taman Bukit Mas Jl. Multatuli Rumah Pribadi/Swasta

93. Vihara Gunung Timur Jl. Hang Tuah Dalam Vihara Yayasan

94. Gereja Methodist Jl. Hang Tuah Gereja Yayasan

95. Gereja Kristen Batak Jl. Hang Jebat Gereja Yayasan

96. Sekolah Immanuel Jl. Slamet Riyadi Sekolah Yayasan

97. Rumah (Jl. A. Rivai) Jl. A. Rivai Rumah Pribadi/Swasta

98. Rumah Gubernur Jl. Sudirman Rumah Pemerintah

99. Rumah Sekwilda Jl. Sudirman Villa Pemerintah

100. Rumah Komandan Militer Jl. Sudirman Villa Pemerintah

101. Rumah Direktur BI Jl. Sudirman Villa Pemerintah

102. Rumah (Jl. Ir. H. Juanda) Jl. Ir. H. Juanda Villa Pribadi/Swasta

103. RS. Elizabeth Jl. H. Misbah Rumah Sakit Yayasan

104. Kesusteran Jl. Amir Hamzah Asrama Yayasan

105. Rumah (Jl. Linggarjati) Jl. Linggarjati Rumah Pribadi

106. Gereja HKBP Jl. Sudirman Gereja Yayasan

107. Gereja Maimoon Jl. Brigejen Katamso Istana Pemerintah &

Pribadi

108. Bekas Kantor Bupati Deli

Serdang

Jl. Brigjen Katamso Kantor Pemerintah

109. Rumah Melayu Kampung Aur Jl. Brigjen Katamso Rumah Swasta

110. Mesjid Raya Jl. Sisingamangaraja Mesjid Pemerintah

111. Taman Sri Deli Jl. Sisingamangaraja Taman Pemerintah

Sumber:Tugas Akhir Esther Irina B. Siregar , Arahan Tindakan Pelestarian Bangunan dan Kawasan Bersejarah di

Kota Medan, 1998



753−75

3.7 ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Penyusunan suatu rencana tata ruang adalah suatu hal yang melibatkan banyak pihak terkait

dan memiliki suatu proses serta prosedur tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan

hasil rencana yang optimal. Sebagai suatu wilayah administrative yang otonom, maka

Pemerintah Kota Medan dihadapkan suatu kondisi dimana rencana tata ruang adalah hal yang

penting untuk disusun.

Aspek pengelolaan pembangunan meliputi aspek kelembagaan penataan ruang, perijinan dan

peran serta masyarakat, seperti yang diuraikan berikut ini.

3.7.1 Kelembagaan

Kelembagaan meliputi lembaga-lembaga penataan ruang di Kota Medan beserta tugas pokok

dan fungsinya masing-masing. Secara umum struktur organisasi Pemerintahan Kota Medan

adalah sebagai berikut:

Gambar 3.19 Struktur Organisasi Kota Medan

3.7.1.1 Lembaga Penataan Ruang Kota Medan

Dalam suatu struktur pemerintahan, ada banyak pihak yang terkait dalam rencana tata

ruang. Pihak-pihak tersebut, yakni dinas, badan atau lembaga pemerintahan terkait lainnya



763−76

yang terlibat baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang maupun dalam proses

pengendlaian pemanfaatan ruang.

Lembaga penataan ruang Kota Medan terdiri dari Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah. Dinasi Daerah yang terkait dengan penataan ruang diantaranya:

1. Dinas Pekerjaan Umum

2. Dinas Perhubungan

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5. Dinas Kependudukan

6. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran

7. Dinas Tata Kota dan Bangunan

8. Dinas Kebersihan

9. Dinas Pertamanan

10. Dinas Pendapatan

11. Dinas Perumahan dan Permukiman

12. Dinas Pertanahan

13. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral

Sementara itu lembaga teknis daerah yang terkait dengan penataan ruang diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

2. Kantor Penanaman Modal Daerah

3. Polisi Pamong Praja

3.7.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing dinas dan lembaga teknis daerah terkait dengan

penataan ruang akan diuraikan di bawah ini.

1. Dinas Pekerjaan Umum

• Tugas Pokok : Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum yang

meliputi jalan, jembatan dan pengairan / saluran termasuk

perawatan, pengawasan dan pengamanan bangunan fisik untuk



773−77

menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan

umum;

2) Menyusun program pelaksanaan pembangunan fisik meliputi jalan,

jembatan dan pengairan / saluran;

3) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan fisik jalan-jalan, jembatan

dan pengairan / saluran serta sarana-sarana milik pemerintah;

4) Melaksanakan pengawasan pembuatan jalan, jembatan dan saluran

air yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

5) Memberikan izin dalam membantu, mengawasi pelaksanaan

pemasangan atau pembongkaran / penggalian saluran bawah tanah

dan izin pembuatan jalan, jembatan dan saluran pembuangan air;

6) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang

tugasnya;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Dinas Perhubungan

• Tugas Pokok : Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan


• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

2) Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang

perhubungan;

3) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan

telekomunikasi;

4) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;




783−78

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

• Tugas Pokok : Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang

perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas pembantuan

sesuai dengan bidang tugasnya

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan

perdagangan;

2) Melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan

industri dan perdagangan;

3) Menyelenggarakan perlindungan konsumen;

4) Menetapkan tera dan tera isi ulang alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan

perdagangan);

5) Menyelenggarakan pemberian perizinan bidang perindustrian dan perdagangan;

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

• Tugas Pokok : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan

kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan

bidang tugasnya

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan

kepariwisataan;

2) Menyelenggarakan pemberian perizinan dibidang kebudayaan dan

kepariwisataan;

3) Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan

perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;


5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah



793−79

5. Dinas Kependudukan

• Tugas Pokok : Dinas Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan


• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan

pencatatan penduduk;

2) Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan;



6. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran

• Tugas Pokok : Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran mempunyai tugas


pencegah pemadam kebakaran dan melaksanakan tugas pembantuan

sesuai dengan bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegah pemadam

kebakaran;

2) Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau bencana

alam;

3) Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan/pemadaman kebakaran atau

bencana alam;

4) Menyelenggarakan pengawasan atau pengendalian terhadap pengolahan,

penyimpanan, peredaran, kegiatan bongkar muat, pengangkutan barang dan

bahan (material) yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5) Mengkoordinir kegiatan unit pemadam kebakaran pada instansi pemerintah dan

swasta, perusahaan, perhotelan, perbankan, tempat-tempat vital/non vital, pusat

perbelanjaan pasar dan lain-lain;

6) Melaksanakan kegiatan retribusi racun api;

7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada semua bangunan, gedung

pertunjukan / pameran, tempat usaha, tempat hiburan dan tempat keramaian

yang ramai dikunjungi orang yang rawan terhadap bahaya kebakaran;



803−80



7. Dinas Tata Kota dan Bangunan

• Tugas Pokok : Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas


tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan

dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan

dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan

terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas

pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang tata kota dan tata

bangunan;

2) Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan,

pengembangan dan penerapan rencana tata ruang kota dan kebijakasanaan

penataan ruang kota dan penataan bangunan;

3) Mengevaluasi dan merevisi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan

ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan

kota dan bangunan yang berlaku;

4) Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam

rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan

penatan ruang kota dan penataan bangunan;

5) Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan

pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6) Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan dan

kebijaksanaan panataan ruang dan penataan bangunan yang telah ditetapkan;



813−81

7) Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan

(KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB dan IMB tersebut sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

8) Mengadakan pengawasan dan penindakan penertiban terhadap pelestarian dan

kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis

konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait;

9) Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan

konservasi bangunan;

10) Mengarahkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan kota;



8. Dinas Kebersihan

• Tugas Pokok : Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan

tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.Fungís :

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan

kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan;

2) Melakukan pengelolaan limbah / sampah sesuai dengan perkembangan yang ada

agar tidak terjadi pencemaran;

3) Menyelenggarakan penelitian dan menyusun program pengembangan sistem

pengelolaan kebersihan secara efisien dan efektif;

4) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta

serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib, rapi dan indah;



9. Dinas Pertamanan

• Tugas Pokok : Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah

tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta




823−82

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan

keindahan kota;

2) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta

serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan

kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan;

3) Menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan

jenazah, melayani penguburan serta serta merawat kuburan-kuburan umum

milik pemerintah daerah;

4) Menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon

pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan /

taman, jalur hijau, lapangan olah raga berikut bangunannya;

5) Mengelola izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk

sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian

dan keindahan;



10. Dinas Pendapatan

• Tugas Pokok : Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan


• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksankan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;

2) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah,

retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan;

3) Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi

terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi;

4) Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

lainnya serta PBB;





833−83

11. Dinas Perumahan dan Permukiman

• Tugas Pokok : Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas


perumahan dan permukiman, antara lain menyangkut bina

lingkungan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelola bangunan

pemerintah dan rumah dinas, bina teknik dan pemberdayaan

masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan

bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan dan

permukiman;

2) Menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman;

3) Pmbinaan dan pengaturan perumahan dan permukiman;

4) Mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman;

5) Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka penyiapan kebijaksanaan

strategis pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan

gedung-gedung pemerintah;

6) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategis

pembangunan perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung-gedung

pemerintah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku;

7) Melaksanakan pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangn

yang berlaku;

8) Merencanakan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana dasar, sarana

lingkungan dan bangunan pemerintah / rumah dinas;

9) Merumuskan pola dan kebijaksanaan pengembangan pembiayaan pembangunan

perumahan dan permukiman;

10) Merumuskan dan menggalangkan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan perumahan dan permukiman;





843−84

12. Dinas Pertanahan

• Tugas Pokok : Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang pertanahan dan melaksanakan

tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanahan;

2) Menyelenggarakan pelayanan umum dan memberikan pembinaan dan bimbingan

teknis dibidang pertanahan;

3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pertanahan;

4) Melaksanakan pemberian izin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah,

pendaftaran, pengesahan atas tanah dan landerform berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

5) Melaksanakan penyelesaian permasalahan sangketa pertanahan;

6) Melakukan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap mitra kerja serta

meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pertanahan;


8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

13. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral

• Tugas Pokok : Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan hidup, energi dan

sumber daya mineral serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai

dengan bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup,

energi dan sumber daya mineral;

2) Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum

pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun;

3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-

sama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan

unit organisasi terkait;

4) Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk

penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;



853−85


6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

• Tugas Pokok : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas

membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang

perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas

pelaksanaannya.

• Fungsi :

1) Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2) Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum

pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun;

3) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-

sama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan

unit organisasi terkait;

4) Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk

penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;


6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

15. Kantor Penanaman Modal Daerah

• Tugas Pokok : Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang penanaman

modal daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan

bidang tugasnya.

• Fungsi :

1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

2) Menyusun rencana dibidang penanaman modal serta mengidentifikasi sumber-

sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal

daerah, pemberian pelayanan konsultasi investasi yang berkaitan dengan kegiatan

pelayanan perizinan, kemudahan infrastruktur dan kerjasama investasi;

3) Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan

investasi;



863−86



3.7.2 Mekanisme dan Prosedur Perijinan dalam Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Bagian ini akan membahas jenis perijinan dan instansi yang berwenang mengeluarkannya,

proses prosedur serta persoalan perijinan di Kota Medan. Perijinan yang dikenakan pada

kegiatan dan pembangunan di Kota Medan terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Keterangan Rencana Peruntukan (KRP)

4. S I U P

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

6. Izin Industri

7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

8. Izin Usaha Perfilman

9. Izin Reklame

Masing-masing izin tersebut melibatkan mekanisme dan instansi yang berbeda-beda, seperti

yang akan diuraikan berikut ini.

1. Perda No. 16 Tahun 1998 tentang Izin Undang-Undang Gangguan

(UUG)/HO

Izin Undang-Undang Dasar merupakan ijin dasar dalam mendirikan bangunan yang

berpotensi menimbulkan gangguan pada lingkungan sekitarnya.

Tabel III.32 Izin Undang-Undang Gangguan

No Identifikasi Keterangan

1 Masa Berlaku 5 (lima) tahun 2 Diproses pada Bagian Hub. Antar Kota dan Daerah Setda Kota Medan 3 Persyaratan Bukan Perusahaan Industri:

1. Foto Copy KTP pemilik / pengusaha. 2. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 3. Surat Keterangan domisili dari Lurah Setempat. 4. Foto Copy Akte pendirian perusahaan.



873−87

No Identifikasi Keterangan 5. Status tempat (sewa / milik sendiri) 6. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir 7. Surat Keterangan fiskal. 8. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan. Untuk Usaha harus mendapat: 1.Surat pernyataan tidak keberatan tetangga setempat. 2.Rekomendasi Camat Setempat. 3.Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Medan.

4 Lama waktu yang dibutuhkan

7 (tujuh) hari

5 Biaya Retribusi Perhitungan Retribusi Izin UUG Bukan Industri : " Tarif lingkungan (TL) x Index Lokasi (IL) x Index Gangguan (IG) x Luas Tempat Usaha (LTU) x Index Luas Bangunan (ILB) x Index Jenis Usaha (IJU) x Index jenis Bangunan (IJB) x Rp. 25.000,- (bagi usaha yang berbadan Hukum) "

Sumber: web site Kota Medan dan Hasil Analisis, 2007

Gambar 3.20 Skema Prosedur Penerbitan Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

2. Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dasar dalam pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni:

• Peraturan Daerah Kota Medan No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

• Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan

Bangunan. Pelaksanaan Perda tersebut diatur melalui Keputusan Walikota Medan

No. 34 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Perda No. 9/2002 dan Keputusan Walikota

Medan No. 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Medan No. 9 Tahun 2002.



883−88

IMB adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Tata

Bangunan yang wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan di dalam wilayah

administratif Kota Medan. Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan penataan

bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota. IMB dibuat berdasarkan rencana kota

dan memuat penjelasan mengenai:

o Bentuk dan ukuran persil

o Alamat persil

o Jalan dan rencana jalan di sekeliling persil

o Penggunaan bangunan dan jumlah lantai

o Peruntukan tanah diatas persil

o Garis-garis sempadan

o Arah mata angin

o Skala gambar

o Tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lainnya

o Biaya retribusi KRP

Tabel III.33 Izin Mendirikan Bangunan

No Identifikasi Keterangan 1 Masa Berlaku 6 (enam) bulan 2 Diproses pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan 3 Persyaratan Persyaratan Administrasi:

1. Pengisian Formulir Surat Permohonan IMB. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku. 3. Fotocopy SPPT dan Pelunasan PBB tahun terakhir. 4. Fotocopy Hak Atas Tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang, antara lain : o Fotocopy Sertifikat yang dilegalisir oleh BPN

ataupun Notaris. o Fotocopy Akta Jual Beli dari Notaris/Camat

Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris. Akta yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Camat.

o Asli Surat Tidak Silang Sengketa. yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; bagi surat tanah yang bukan Sertifikat dan SK Camat.

o Asli Rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan.

5. Rekomendasi dari Instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU), dan pendidikan.

6. Asli Surat Kuasa, AKTE perusahaan, surat keputusan instansi,



893−89

No Identifikasi Keterangan bagi pemohon yang bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah).

Persyaratan Teknis: 1. Gambar Rencana Bangunan rangkap 3 :

o Denah / Site Plan o Tampak (depan dan samping) o Potongan (memanjang dan melintang) o Gambar Konstruksi (pondasi, sloop, kolom, balok,

lantai, tangga, rencana atap/kap, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai.

o Sumur peresapan, septic tank, dan bak kontrol. o Untuk Bangunan Pagar (Denah, Tampak Potongan

dan Situasi) 2. Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan

ditandatangani oleh perencana, bagi bangunan dengan : o Bentangan balok lebih dari 6 (enam) meter. o Ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih bagi bangunan

yang digunakan untuk kepentingan umum. o Ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai. o Konstruksi baja atau kayu yang bentangnya lebih dari

12 meter. o Konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya

lebih dari 6 (enam) meter perlantai. 3. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan

Tower/Menara, Tanki, Gapura/Tugu dan Cerobong asap, serta renovasi bangunan.


16 hari kerja

5 Biaya Retribusi Jenis Pengukuran Besar Tarif

a Luas tanah s/d 100 m ² Rp. 30.000,-

b Luas tanah > 100 m ² s/d 500 m ² Rp. 40.000,-

c Luas tanah > 500 m ² s/d 1000 m ² Rp. 60.000,-

d Luas tanah > 1000 m ² s/d 2000 m ² Rp. 80.000,-

e Luas tanah > 2000 m ² s/d 3000 m ² Rp. 100.000,-

f Luas tanah > 3000 m ² s/d 4000 m ² Rp. 120.000,-

g Luas tanah > 4000 m ² s/d 5000 m ² Rp. 140.000,-

h Luas tanah > 5000 m ², setiap kelebihan s/d 1000 m ² dikenakan tambahan sebesar Rp. 150.000,-

6 Penolakan

Permohonan IMB 1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 2. Bertentangan dengan rencana kota.

o Bangunan yang direncakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi dimaksud.

o Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan / pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.

o Bangunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.

3. Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.



903−90

No Identifikasi Keterangan 4. Bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

7 Penandatanganan IMB

• Luas Bangunan < 200 m² ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan.

• Luas Bangunan > 200 m² ditandatangani oleh Walikota Medan.

8 Ketentuan Lain • IMB dicabut apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan

atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.

• Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulaai setelah IMB diberikan oleh Kepala Daerah. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima Kepala Daerah, maka izin dapat dicabut.

• Bangunan dapat dibongkar, apabila : o Pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan,

tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan.

o Pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin.


Gambar 3.21 Proses Pengurusan IMB



913−91

3. Keterangan Rencana Peruntukan (KRP)

KRP adalah surat keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana peruntukan/

penggunaan atas suatu persil tanah. KRP berguna untuk:

a. Mengetahui rencana peruntukan/penggunaan tanah pada suatu persil sesuai rencana

kota.

b. Pertimbangan di dalam pembelian atau mensertifikatkan tanah sehingga luas tanah yang

akan diberikan atas haknya sesuai dengan rencana kota.

c. Sebagai syarat permohonan IMB pembangunan pagar.

KRP dibuat berdasarkan rencana kota dan memuat penjelasan mengenai:

a. Bentuk dan ukuran persil

b. Alamat persil

c. Jalan dan rencana jalan di sekeliling persil

d. Peruntukan tanah diatas persil

e. Garis-garis sempadan

f. Arah mata angin

g. Skala gambar

h. Tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lainnya

i. Biaya retribusi KRP

Dasar pengeluaran surat keterangan rencana peruntukan:




• Peraturan Daerah Kota Medan No. 17 Tahun 2002 tentang Peruntukan Penggunaan

Tanah. Pelaksanaan Perda tersebut diatur melalui Keputusan Walikota Medan No.

41 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Perda No. 17/2002 dan Keputusan Walikota

Medan No. 61 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Medan No. 17 Tahun 2002.



923−92

Tabel III.34 Keterangan Rencana Peruntukan


1 Masa Berlaku 2 Diproses pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan 3 Persyaratan Awal 1. Keterangan Rencana Peruntukan (KRP)

2. Peta-peta kota 3. IMB (diberikan dalam bentuk lampiran Gambar Situasi) 4. Informasi secara lisan (informal) di Kantor Dinas

4 Persyaratan o 1 (satu) foto copy Surat Tanah, Surat jual Beli, dll Fotocopy sertifikat yang dilegalisir oleh BPN/Notaris Fotocopy akta jual beli dari Notaris/Camat

1. Akta yang dikeluarkan Notaris dilegalisir oleh Notaris. 2. Akta yang dikeluarkan Camat dilegalisir oleh Camat.

o 1 (satu) lembar foto copy KTP permohonan yang masih berlaku. o 1 (satu) lembar foto copy SPPT pelunasan PBB tahun terakhir

dengan menunjukkan aslinya. o 1 (satu) lembar foto copy pelunasan SPPT tahun terakhir o Map berwarna biru 1 (satu) buah


16 hari kerja

6 Biaya Retribusi 1. Sebelum penyerahan KRP, pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Pemda Medan melalui Bendarahawan Penerima Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.

2. Besarnya retribusi KRP yang harus dibayar pemohon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2002. Jumlah retribusi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Retribusi KRP = 0,0015 x NJOP x Luas Tanah NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak per m² pada PBB Luas Tanah = Luas tanah yang dimohonkan sesuai surat

7 Penolakan Permohonan KRP

Suatu permohonan KRP ditolak jika : 1. Bertentangan dengan rencana kita. 2. Menganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap

kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan. 3. Tidak sesuai persyaratan permohonan. 4. Luas persil tanah dimohon tidak sesuai peruntukannya. 5. Diatas persil dimohon terdapat rencana jalan/pelebaran

sehingga sisa luas tanah tidak sesuai dengan peruntukannya. 6. Persil tanah dimohon berada di atas rencana peruntukan

taman.




933−93

Gambar 3.22 Proses Pengurusan KRP

4. SK Menperindag RI No: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Prosedur Surat Izin

Usaha Perdagangan (S I U P)

Dasar dalam penyusunan SIUP Kota Medan yakni:




• Peraturan daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,

Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Tabel III.35 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)


1 Masa Berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

2 Diproses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 4 Persyaratan Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

1. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan 2. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari

Menteri Kehakiman dan HAM RI. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur

Utama/Direktur, Komisaris/Komisaris Utama Perusahaan



943−94

No Identifikasi Keterangan 4. Foto Copy NPWP Perusahaan 5. Foto Copy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan

yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)

6. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna

7. Neraca Awal Perusahaan Perusahaan Berbentuk Koperasi

1. Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari Instansi berwenang

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung Jawab Koperasi

3. Foto Copy NPWP Perusahaan 4. Foto Copy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan


5. Neraca Awal Perusahaan 6. Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 sebanyak 2

lembar berwarna Perusahaan Persekutuan (CV dan Fa)

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan




lembar berwarna Perusahaan Perorangan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan




lembar berwarna Pembukaan Cabang / Perwakilan Perusahaan

1. Foto Copy SIUP Perusahaan Pusat yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar

2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan Kantor Pusat 3. Foto Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang

pembukaan Kantor Cabang Perusahaan 4. Foto Copy Pengesahan Badan hukum bagi Perseroan

Terbatas



953−95

No Identifikasi Keterangan 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab

Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan.

6. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat) 7. Foto Copy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan



Gambar 3.23 Skema Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan



963−96

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Tabel III.36 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)


1 Masa Berlaku 2 Diproses pada Bagian Bina Pogram Setda Kota Medan Kantor Walikota Medan 4 Persyaratan 1. Mengisi formulir permohonan IUJK

2. Akte Pendirian Perusahaan 3. Fotocopy KTP Direktur dan Komisaris pada Akte Perusahaan 4. SKITU (H.O) 5. NPWP 6. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diregistrasi LPJK-D 7. Phasfoto Direktur terbaru dan berwarna uk. 3x4 cm, 2 (dua) lembar 8. Fotocopy ijazah Tenaga Teknik (Tenaga Ahli) yang dilegalisir 9. Phasfoto Tenaga Teknik (Tenaga Ahli) terbaru dan berwarna uk. 2x3 cm, 2 lembar 10. Fotocopy KTP Tenaga Teknik (Tenaga Ahli)

5 Lama waktu yang

dibutuhkan 7 (tujuh) hari

6 Biaya Retribusi a. K1, K2, K3 = Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) b. M1, M2 = Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) c. B = Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)


Gambar 3.24

Skema Prosedur Penerbitan Izin IUJK



973−97

6. Izin Industri

Dasar dalam mengeluarkan izin industri adalah sebagai berikut:




• Peraturan daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,

Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Tabel III.37 Izin Industri


1 Masa Berlaku - Selama kegiatan perusahaan masih berjalan/aktif - Selama tidak ada perubahan (nama, alamat, perluasan)

2 Diproses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 4 Persyaratan • Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila perusahaan

berbadan hukum) • Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan

ketentuan Izin Usaha Industri • Foto copy NPWP • Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti diri lainnya) • Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar • Pengisian formulir permohonan


14 hari kerja

6 Biaya Retribusi Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) : 1. Perusahaan Industri Kecil

o Nilai Investasi Rp. 5 Juta s/d 50 Juta sebesar Rp. 150.000,- o Nilai Investasi Rp. 50 Juta s/d 200 Juta sebesar Rp.300.000,-

2. Perusahaan Industri Menengah o Nilai Investasi Rp. 200 Juta s/d 2 Milyar sebesar Rp.600.000,- o Nilai Investasi Rp. 2 Milyar s/d 5 Milyar sebesar Rp.900.000,-

3. Perusahaan Industri Besar sebesar Rp. 1.500.000,-


7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel III.38 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol


1 Masa Berlaku 1 (satu) tahun 2 Diproses pada Bagian Perekonomian Setda Kota Medan, Kantor Walikota Medan

lantai II 4 Persyaratan 1.Pengisian formulir permohonan

2.Phasfoto uk. 3X4 cm, 2 (dua) lembar



983−98

No Identifikasi Keterangan 3.Fotocopy KTP 4.fotocopy Izin tempat Penjualan minuman beralkohol tahun lalu 5.Surat keterangan Fiskal dari Dispenda Kota medan 6.Fotocopy Izin usaha


7 (tujuh) hari

6 Biaya Retribusi a. kawasan Perdagangan/NIaga: 1.Penjualan perbotol : Rp. 350.000,-/tahun 2.Penjualan eceran : Rp. 450.000,-/tahun 3.grosir : Rp. 650.000,-/tahun b. Kawasan pemukiman 1.Penjualan perbotol : Rp. 500.000,-/tahun 2.Penjualan eceran : Rp. 700.000,-/tahun c. Kawasan Perkantoran 1.Penjualan perbotol : Rp. 550.000,-/tahun 2.Penjualan ecerran : Rp. 750.000,-/tahun

7 Ketentuan lain Sesuai dengan SK Walikota Medan No. 188.342/3930/SK/1998 tentaaang Pelaksanaan perdda No. 15 tahun 1998, bahwwa wilayah yang diberikan izinn ini adalah untuk 10 kecamatan: 1.Medan Kota 2.Medan Area 3.Medan Timur 4.Medan Perjuangan 5.Medan Barat 6. Medan Petisah 7. Medan Baru 8. Medan Polonia 9. Medan Maimun 10. Medan Belawan Dengan radius diatas 100 m dari rumah ibadah, sekolah, perkantoran.


Gambar 3.25

Skema Prosedur Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol



993−99

8. Izin Usaha Perfilman

Dasar hukum yang digunakan dalam pengurusan izin usaha perfilman adalah Perda Nomor

11 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Usaha Perfilman. Izin usaha perfilman diproses pada

Dinas Informasi Komunikasi dan Pengelolaan data Elektronik.

Gambar 3.26 Skema Pengurusan Izin Perfilman

9. SK Walikota No. 21 Tahun 2000 dan No. 106 Tahun 2002 tentang Izin

Reklame

Tabel III.39 Izin Reklame


1 Masa Berlaku 1 (Satu) Tahun 2 Diproses pada Dinas Pertamanan Kota Medan 4 Persyaratan 1. Pengisian Formulir Permohonan

2. Photo Copy KTP 3. Denah Lokasi


7 (tujuh) hari

6 Biaya Retribusi a. Perhitungan Pajak Merek Usaha : Tarif x Luas Ukuran x 25 % + Rp. 2500,- b. Perhitungan Pajak Reklame : ( Tarif + Nilai Strategis ) x 25 % + Rp. 2500,- c. Perhitungan Retribusi ( yang berdiri diatas Tanah Pemko ) : Tarif x Panjang x 365 Hari.




1003−100

Gambar 3.27 Skema Prosedur Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

3.7.3 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dijamin dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.

3.7.3.1 Hak dan Kewajiban

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang;

2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

4. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

5. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

6. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila

kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan

kerugian.



1013−101

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalma persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundnag-

undnagan dinyatakan sebagai milik umum.

3.7.3.2 Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam penataan ruang maka dapat dikenai sanksi

admnistratif, dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;

2. Penghentian sementara kegiatan;

3. Penghentian sementara pelayanan umum;

4. Penutupan lokaso

5. Pencabutan izin;

6. Pembatalan izin;

7. Pembongkaran bangunan;

8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau

9. Denda administratif.

3.7.3.3 Peran Masyarakat

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran

masyarakat, antara lain melalui:

1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan

melalui pengadilan.



1023−102

3.8 MASALAH DAN POTENSI WILAYAH PERENCANAAN

3.8.1 Permasalahan Penataan Ruang Kota Medan

Permasalahan penataan ruang wilayah perencanaan Kota Medan meliputi permasalahan mulai

dari tahap kebijakan penataan ruang yang ada, struktur ruang kawasan, guna lahan serta

sarana dan prasarana perkotaan.

3.8.1.1 Kebijakan Penataan Ruang yang berlaku

Saat ini kebijakan penataan ruang yang berlaku di wilayah perencanaan dan di Kota Medan

pada umumnya adalah Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) tahun 1979. Melihat dari tahun

pembuatannya maka perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi sejak lahirnya dokumen

perencanaan itu sangat besar sehingga sangat sulit untuk dijadikan acuan dalam pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang yang disusun setelah RSSW tahun 1979 belum ada yang ditetapkan

secara resmi sebagai kebijakan pembangunan kota, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman

dalam penyusunan rencana rinci selanjutnya.

3.8.1.2 Struktur Ruang

Struktur tata ruang sebuah kota dibangun berdasarkan sistem pelayanan yang efekif dan

efisien untuk perkembangan suatu kota. Secara umum Kota Medan direncanakan

mempunyai 2 pusat inti yaitu Pusat Primer Polonia dan Pusat Primer Belawan. Untuk

mendukung pusat tersebut maka ditetapkan 8 pusat pelayanan sekunder yang melayani 9

Bagian Wilayah Kota (BWK) atau 21 Kecamatan di Kota Medan. Disamping itu untuk setiap

lingkungan maka dibentuk pusat-pusat kegiatan lingkungan dengan kriteria dan kebutuhan

sarana dan prasarana yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya struktur tata ruang harus didukung dengan jaringan jalan yang

melayani pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jaringan jalan yang

dibangun diklasifikasikan menjadi jaringan jalan arteri, kolektor dan jaringan jalan lokal.

Kriteria teknis klasifikasi jalan ini merupakan ketetapan yang harus dilaksanakan untuk

membentuk struktur tata ruang Kota Medan yang baik.



1033−103

Sampai saat ini struktur tata ruang Kota Bandung belum dapat dilaksanakan dengan baik yang

diakibatkan berkumpulnya pelayanan pada satu wilayah tertentu. Dalam kasus ini, wilayah

perencanaan memiliki berbagai fasilitas pelayanan yang berskala kota maupun regional. Hal

ini mengakibatkan pergerakan menuju wilayah ini sangat besar, khususnya untuk

memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

Permasalahan internal di wilayah perencanaan dimana dukungan untuk memperoleh

pergerakan yang efisien tidak berlangsung dengan baik. Hambatan lalu lintas sebagai efek dari

aktifitas tertentu menjadikan perjalanan menjadi semakin lama. Disamping itu aktifitas di

sepanjang jalan yang menjadi jalur utama pergerakan antar wilayah kurang memperhitungkan

aspek kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan yang sering mengganggu pola pergerakan adalah kegiatan perparkiran dan

sirkulasi kendaraan yang masuk ke kawasan tersebut. Pola pergerakan lalu lintas banyak yang

memiliki pola stau arah sehingga mengakibatkan pergerakan yang terjadi lebih panjang. Pola

persebaran fasilitas khususnya fasilitas yang mempunyai hirarki yang jelas dan tidak tersebar

merata dan ditambah lagi dengan beban yang datang dari wilayah sekitarnya.

Secara umum pelayanan kegiatan pada beberapa wilayah cukup untuk pelayanan penduduk di

wilayah tersebut. Namun pada kenyataannya ada faktor lain yang menyebabkan penduduk

suatu wilayah tidak menggunakan fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut. Jaringan jalan

sebagai pendukung pergerakan orang dan barang harus memutar untuk mencapai suatu

tempat.

3.8.1.3 Guna Lahan

Pola penggunaan lahan merupakan bagian fisik kota yang dapat menunjukkan citra kota

secara langsung. Penggunaan lahan di Kota Medan sangat bercampur, tidak terbentuk pola

penggunaan lahan yang terstruktur. Hal ini tidak terlepas dari dokumen rencana kota yang

tidak detail sehingga menyulitkan dalam mengeluarkan ijin pemanfaatan ruang.

Kecenderungan penggunaan lahan di wilayah perencanaan adalah mix land use yang tidak

beraturan.



1043−104

Penggunaan lahan di Kota Medan, khususnya di wilayah perencanaan sangat didominasi oleh

bangunan ruko, dimana bangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan dengan kegiatan apa saja

karena tidak ada ketentuan yang mengatur untuk itu. Ketidakteraturan penggunaan lahan

dan bangunan berawal dari hal tersebut.

Selain itu, aktivitas perdagangan dan jasa berkembang memita sepanjang jaringan jalan. Pola

penggunaan lahan seperti ini kurang efektif karena menimbulkan bangkitan pergerakan yang

lebih besar dibandingkan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang mengelompok

(membentuk blok). Hal ini dapat dilihat dari tundaan arus lalu lintas pada jalan dengan

aktivitas kiri kanan perdagangan dan jasa, seperti Jalan Yamin Ginting, Jalan Brigjen Katamso,

dan jalan-jalan kecil diantaranya yang mulai dipadati aktivitas perdagangan dan jasa.

Banyaknya bangunan-bangunan kosong yang sudah tidak berfungsi lagi juga mengganggu fisik

kota, dimana bangunan-bangunan tersebut cenderung tidak terawat dan merusak ccitra

visual lingkungan sekitarnya. Peninjauan kembali tentang izin-izin pembangunan dalam kota

perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut.

3.8.1.4 Sarana dan Prasarana Perkotaan

A. Sistem Transportasi

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan (Studi Manajemen Lalu Lintas Kota Medan)

permasalahan ruas jalan secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

On-street parkir

Naik turun penumpang angkutan umum pada lokasi yang sembarangan

Adanya lalu lintas yang bercampur (mix-traffic)

Pedagang kaki lima yang berkegiatan di trotoar dan perkerasan jalan

Pejalan kaki berjalan pada perkerasan jalan

Kendaraan tidak bermotor yang parkir pada sembarang tempat

Lokasi pemberhentian angkutan umum

Berdasarkan Kajian Studi Manajemen Transportasi Kota Medan dan pengamatan lapangan

terhadap ruas-ruas jalan di kawasan perencanaan terdapat beberapa ruas jalan yang

bermasalah, yaitu ruas jalan yang memiliki arus lalulintas yang tinggi namun kapasitas



1053−105

optimalnya tidak tercapai sebagai akibat tingginya gangguan samping yang terjadi. Berikut

adalah ruas-ruas jalan yang bermasalah di lokasi perencanaan :

Tabel III.40 Lokasi Ruas dan simpang Jalan Bermasalah di Wilayah Perencanaan

No. Ruas Jalan Permasalahan 1. Jl. Pemuda Adanya pusat perbelanjaan sehingga terjadi:

o arus keluar masuk kendaraan untuk parkir o Kendaraan umum (becak, taxi) menunggu

penumpang di depan pusat perbelanjaan Penyebrangan pejalan kaki tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat

2. Jl. Balai Kota – Jl.HM Yamin Arus kendaraan tinggi Adanya pusat perbelanjaan sehingga terjadi:

o arus keluar masuk kendaraan untuk parkir parkir becak mesin Penyebrangan pejalan kaki tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan


3. Jl. Adam Malik – Jl. Guru Patimpus – Jl.Kapten Maulana – Jl.Gatot Subroto

Arus kendaraan tinggi Arus pejaln kaki/ penyebrangan jalan tinggi Parkir becak dan mobil pribadi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat Adanya pusat perbelanjaa

4. Jl. Gatot Subroto – Jl. Iskandar Muda Arus kendaraan tinggi Arus pejaln kaki/ penyebrangan jalan tinggi Parkir becak dan mobil pribadi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat Adanya pusat perbelanjaan

5. Jl. Iskandar Muda (Ruas Jalan) Arus kendaraan tinggi

Arus pejaln kaki/ penyebrangan jalan tinggi Parkir becak dan mobil pribadi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat Adanya pusat perbelanjaan

6. Jl. Jamin Ginting – Jl.Dr. Mansyur Arus penyebrangan tinggi

Angkutan umum menaikan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat

Parkir becak dan mobil Pedangan kaki lima di trotoar Adanya kegiatan perdagagan pada koridor Adanya kampus USU



1063−106

No. Ruas Jalan Permasalahan 7. Jl. Jamin Ginting – Jl.Sembada Arus penyebrangan tinggi

Angkutan umum menaikan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat

Parkir becak dan mobil Pedangan kaki lima di trotoar Adanya kegiatan perdagagan pada koridor

8. Jl. Jamin Ginting – Jl.S. Parman – Jl.

Iskandar Muda – Jl.Wahid Hasyim Arus kendaraan tinggi Parkir becak Angkutan umum menaikan dan menurunkan


9. Jl. Gatot Subroto – Jl.Ayahanda – Jl. Darussalam



10. Jl. Gatot Subroto – Jl.Kapten Muslim – Mayjen Supomo


penumpang pada sembarang tempat Adanya kegiatan perdagangan

11. Jl. Imam Bonjol – Jl. Letjen Suprapto

– Jl. Jendral Sudirman Arus kendaraan tinggi Parkir kendaraan pada badan jalan

12. Jl. Ir.H. Djuanda – Jl. Multatuli Arus kendaraan tinggi Parkir kendaraan pada badan jalan

13. Jl. Putri Hijau – Jl. Guru Patimpus –

Jl.Balai Kota Arus kendaraan tinggi Adanya pusat perbelanjaan sehingga terjadi:

o arus keluar masuk kendaraan untuk parkir parkir becak mesin Penyebrangan pejalan kaki tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat 14. Jl. Iskandar Muda – Jl.Gajah Mada Arus kendaraan tinggi

Angkutan umum menaikan dan menurunkan penumpang pada sembarang tempat

Adanya PKL

15. Jl. Stasiun Kereta Api Arus kendaraan tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan

penumpang pada sembarang tempat Adanya stasiun Asrus pejalan kaki/penyebrangan jalan tinggi

16. Jl. Diponegoro – Jl. HZ. Arifin Arus kendaraan tinggi

Angkutan umum menaikan dan menurunkan penumpang pada sembarang tempat



1073−107

No. Ruas Jalan Permasalahan 17. Jl. Imam Bonjol – Jl.HZ Arifin – Jl.

Palang Merah Arus kendaraan tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan


18. Jl. Ahmad Yani – Jl.Raden Saleh – Jl. Balai Kota

Arus kendaraan tinggi Angkutan umum menaikan dan menurunkan


19. Jl. Mayjen S. Parman – Jl HZ. Arifin

Arus kendaraan tinggi

20. Jl. Mayjen S. Parman – Jl. Mangkubumi – Jl. Masjid


21. Jl. Mayjen S. Parman – Jl. Jend. Sudirman


22. Jl. Palang Merah – Jl. Mangkubumi – Jl. Mesjid (simpang)


23. Jl. Jamin Ginting – Jl. Sempada (simpang)


24. Jl. HM. Yamin – Jl. Sutomo (simpang) Arus kendaraan tinggi 25. Jl.Gatot Subroto – Jl. Ayahanda – Jl.

Darussalam (simpang) Arus kendaraan tinggi

26. Jl. Stasiun Kereta Api – Jl. MT Haryono (simpang)


27. Jl. Brigjen Katamso – Jl. Suprapto – Jl. Pandu – Jl. Pemuda (simpang)

Arus kendaraan tinggi Parkir kendaraan Angkutan menaikan dan menurunkan penumpang

pada sembarang tempat Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2007 dan pengamatan lapangan

Jalan-jalan yang disebutkan di atas adalah jalan-jalan dengan aktivitas perdagangan dan jasa

yang padat, dimana tarikan yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut cukup tinggi. Tarikan

pergerakan yang tinggi tidak disertai dengan pemenuhan prasarana pendukung yang

memadai seperti sarana parkir, pedestrian serta tempat pemberhentian angkutan umum atau

halte. Selain itu jaringan jalan yang tidak menerus dan penyempitan lebar jalan juga

memberikan dampak terhadap kemacetan yang terjadi.

B. Sistem Utilitas

1. Terjadi peningkatan volume timbulan sampah, disebabkan:

a. Jumlah pertumbuhan penduduk plus commuters terus meningkat

b. Konsentrasi penduduk di perkotaan atau kawasan industri

c. Perubahan pola konsumsi masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan

ekonomi.



1083−108

d. Pergeseran teknik penanganan makanan (kemasan) dengan menggunakan

plastik dan kaleng.

e. Meningkatnya limbah industri.

2. Masih ada sementara masyarakat yang membuang sampah sembarang waktu dan

tempat.

3. Berkembangnya areal prmukiman baru yang tidak dilengkapi fasilitas persampahan

yang memenuhi syarat.

4. Terbatasnya dana yang tersedia.

5. Tarif retribusi persampahan belum dapat diimplementasikan sepenuhnya, khususnya

di wilayah pinggiran Kota Medan.

6. Para penghuni perumahan/realestate masih membayar retribusi persampahan

langsung kepada pengusaha perumahan (developer).

7. Pengelolaan sampah di TPA masih mempergunakan metode open dumping sehingga

dapat berakibat tercemarnya lingkungan (tanah, air dan udara).

8. Sulitnya mencari lahan TPA yang baru yang jauh dari permukiman penduduk.

9. Pembuatan TPA yang baru membutuhkan biaya yang cukup besar.

3.8.1.5 Tata Bangunan

Aspek tata bangunan di Kota Medan kurang mendapat perhatian dalam arahan

pengembangan Kota Medan, wilayah perencanaan pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari

ketidakteraturan ketinggian bangunan pada setiap blok-blok atau ruas jalan. Hal ini secara

langsung dan tidak langsung mengurangi nilai estetis kawasan perkotaan.

3.8.1.6 Pengelolaan Bangunan

Permasalahan utama dari aspek pengelolaan bangunan adalah mekanisme perijinan. Izin yang

dikeluarkan di Kota Medan melibatkan beberapa instansi yang memiliki kewenangan masing-

masing dalam mengeluarkan izin, khususnya izin pemanfaatan ruang. Izin-izin yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan yang terkait dengan tata ruang serta instansi yang

mengeluarkan adalah sebagai berikut :



1093−109

Tabel III.41 Izin Pemanfaatan Ruang Dan Instansi Yang Mengeluarkan

Di Kota Medan

No Izin Instansi yang Mengeluarkan 1 Izin Undang-Undang

Gangguan (UUG)/HO Bagian Hub. Antar Kota dan Daerah Setda Kota Medan

2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan

3 Keterangan Rencana Peruntukan (KRP)

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan

4 S I U P Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

5 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Bagian Bina Pogram Setda Kota Medan Kantor Walikota Medan

6 Izin Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

7 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

8agian Perekonomian Setda Kota Medan, Kantor Walikota Medan lantai II

8 Izin Usaha Perfilman Dinas Informasi Komunikasi dan Pengelolaan data Elektronik

9 Izin Reklame Dinas Pertamanan Kota Medan Sumber: Hasil Analisis, 2007

Hal utama lainnya adalah menyangkut rencana tata ruang yang dijadikan acuan dalam

perijinan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dokumen rencana yang saat ini

digunakan sebaga acuan adalah Rencana Sub-Sub Wilayah Tahun 1979 dengan klasifikasi

penggunaan lahan yang sangat umum. Hal ini mengakibatkan kesulitan interpretasi pada

tahap memanfaatkan rencana tersebut pada saat proses perijinan.

3.8.2 Potensi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Medan

Terlepas dari berbagai permasalahan yang dimiliki oleh wilayah perencanaan, pada dasarnya

wilayah ini pun memeiliki berberapa potensi yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan

untuk menjadi kawasan yang lebih baik. Potensi-potensi yang dimaksud diantaranya:

• Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan identifikasi awal dan dari data sekunder wilayah perencanaan memiliki

ruang terbuka yang dapat berfungsi ekologis dan sosial paling banyak diantara

wilayah/kecamatan lain di Kota Medan. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk

membentuk lingkungan permukiman dan lingkungan perkotaan yang lebih indah dan

sehat.



1103−110

• Kawasan Cagar Budaya

Wilayah Perencanaan merupakan kawasan pusat Kota Medan atau Medan lama, dimana

masih banyak terdapat peninggalan bangunan-bangunan lama yang bernilai sejarah dan

artistik. Bangunan-bangunan ini cukup beragam langgamnya, seperti langgam klasik (Bank

Satnadard Chartered), langam kolonial tropis (Kantor Gubernur), langgam elektik,

langgam malaya, langgam india dan langgam china. Keanekaragaman ini dapat dikemas

sebagai komoditas kota yang tidak hanya memiliki nilai sejarah juga memiliki nilai

ekonomis.

• Pusat Perdagangan

Wilayah perencanaan merupakan kawasan pusat perdagangan dimana pusat-pusat

perbelanjaan terbesar di Kota Medan berada di wilayah perencanaan.

3 Bab 3 Profil Wilayah

Documents