2.vina serevina lukman hidayatullah

EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA

MASALAH DAN PEMBAHASANNYA MENGENAI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007

DOSEN :

Dr.Ir. Vina Serevina

Mahasiswa S2 :

Lukman Hidayatullah

7836130839

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ada beberapa masalah yang sementara waktu ini dapat teramati dilapangan, walau hanya

beberapa saja yang dipaparkan disini, hal ini perlu ditangani secara serius dalam evaluasi

pembelajaran di sekolah. Menurut Safari (2003) Pertama adalah pengembangan system ujian,

dimana bahwasannya penyelenggaraan ujian disekolah sepertinya hanya menjadi kegiatan

musiman dengan hasil yang diragukan. Kedua adalah bahwa nilai siswa yang diperoleh dari

seorang guru tidak dapat diperbandingkan dengan nilai yang diperoleh guru lain, apalagi

bila membandingkan dengan guru dari berbagai sekolah. Tentu saja sulit untuk menafsirkan

apapun yang diperoleh dalam situasi seperti ini. Ketiga adalah perbedaan kemampuan siswa

yang dilatar belakangi perbedaan daya dukung akan menunjukan hasil belajar yang

berbeda. Keempat adalah orientasi pengajar yang salah menyikapi system penilaian. Kelima

adalah pergeseran nilai moral pengajar dalam nuansa keterpaksaan, sehingga tidak dapat

menentukan sikap pendidikan dalam keputusan penilaian. Keenam adalah rekayasa

penilaian secara menyuluh didunia pendidikan dasar, karena untuk menyelamatkan peserta

didik, agar lulus ujian Nasional. Ketujuh adalah kebocoran jawaban, baik disengaja atau

tidak disengaja dilakukan oleh oknum yang berkecimpung dalam dunia pendidikan,

sehingga berpengaruh pada keresahan dan ketidak sahihan dalam penilaian. Kedelapan

adalah kecerobohan pendidik dengan memberikan jawaban UN pada saat UN berlangsung,

hal ini sangat berpengaruh besar pembentukan mindset pada siswa, sehingga kewibawaan

pendidikan menjadi ruksak karenanya.

Dari permasalahan di atas yang penulis paparkan, bila ditinjau dari tujuan pendidikan

Nasional dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, sangatlah

bertolak belakang, dimana tujuan pemerintah memajukan mutu Pendidikan Nasional tidak

sejalan dengan pelaksanaan dilapangan.

Bila dilihat dari poin – poin utama dari Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar

Penilaian, ada 7 poin yang dipaparkan, diantaranya :

1. Pengertian

2. Prinsip Penilaian

3. Teknik dan Instrumen Penilaian

4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

5. Penilaian oleh Pendidik

6. Penilaian oleh Satuan Pendidikan


7. Penilaian oleh Pemerintah

Dari ketujuh ruang lingkup di atas yang mengatur pelaksanaan kendali mutu hasil

pendidikan Nasional, tentunya sudah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun telah

dipaprkan sebelumnya di atas ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya,bahkan

tanpa disadari, akan menghancurkan pendidikan di Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari berbagai permasalahan di atas yang berkaitan dengan implementasi Permandiknas RI

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, mana kiranya poin – poin yang teramati

terjadinya ketidaksesuaian dengan harapan yang termaktub dalam poin tersebut, perlu

dipaparkan fakta dan argumentasinya.

Agar hal ini tidak menjadi kesalahan dalam pengamatan, penting sekali untuk menyertakan

bukti catatan dari beberapa media, dan dengan uraian pengalaman pribadi penulis sebagai

pengajar di Sekolah.

( Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan , 2010 , Pembinaan dan Pengembangan

Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional ).

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah poin ke 6 dan ke 7 dari

Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentan Standar Penilain Pendidikan Nasional, yang

mana poin – poin tersebut adalah sebagai berikut :

a) Point 6: Penilaian oleh Satuan Pendidikan

b) Point 7: Penilaian oleh Pemerintah

D. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Makalah ini terutama untuk memenuhi tugas Mata kuliah Sistem

Penilaian pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta yang

dibimbing oleh ibu Dr. Ir. Vina Serevina selaku dosen pengajar Mata Kuliah Sistem Penilaian.

Dan selanjutnya, diharapkan menjadi sumbang saran dari penulis sebagai guru pengajar

SMA di daerah yang sekaligus melihat secara langsung kejadian dilapangan tentang masalah

pelaksanaan system penilaian yang dianggap penulis terjadi penyimpangan, dalam hal ini


perlu dicatat bahwasannya bukan maksud kesalahan dari tujuan Permendiknas RI Nomor 20

Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, tetapi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ).

Kekeliruan itu tentunya, didorong oleh keterpakasaan, yang merupakan kesalahan patal

tetapi dilakukan dengan argumentasi kebenaran, yang dipandang menjadi tindakan itu

benar dan baik, namun telah mengancam keterpurukan pendidikan di Indonesia,

contohnya memberikan jawaban UN pada saat pelaksanaan UN berlangsung dengan tujuan

menolong peserta didik lulus dari UN.

Sehingga berangkat dari keterpaksaan ini, diharapkan menjadi masukan terhadap

pemerintah untuk mengamati kembali undang – undang system penilaian, yang dapat

mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan juga tidak menghantui peserta

didik dengan momok kelulusan dalam UN, tetapi dengan tidak mengurangi reward daya

juang peserta didik, artinya pengukuran mutu pendidikan di Indonesia harus terus dilakukan

oleh semua unsur pendidik, terutama pemerintah sebagai penanggung jawab penilaian hasil

belajar pendidikan secara Nasional, dengan kata lain UN harus tetap diadakan tetapi system

penilaian yang perlu untuk dikaji ulang.

E. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari isi Makalah ini yaitu untuk meninjau pelaksanaan

Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional,

sejauh mana hasil yang terjadi dilapangan dan apa saja kendala yang terjadi, adakah

kesesuaian ataukah sebaliknya.


Bahkan dengan digalinya unsur – unsur permasalahan dalam implementasi Permendiknas

RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian tersebut di atas, kita dapat menganalisis

dan mengevaluasi sehingga dapat dijadikan tinjauan, pertimbangan dan penentuan

pengambil keputusan untuk revisi atau pembentukan Perundangan baru dimasa

mendatang, agar arah proses dan sistemnya lebih baik.


BAB II KAJIAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan hal lain yang berbeda dari Makalah seperti biasanya, tidak

dalam bentuk bedah pustaka, tetapi akan menyajika konten dari Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Pendidikan yang selanjutnya akan dibahas dibab 3 .

Naskah Permendiknas ini dikutif dari Kabag Hukum 1 Kementrian Pendidikan Nasional yang

dicatat pada format pdf tertanggal 10 Agustus 2007, sebagai berikut :

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar

nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94

Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007


TTD.

BAMBANG SUDIBYO



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta

didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,

melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD)

atau lebih.

5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur

pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan

pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh

KD pada periode tersebut.

6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur

pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh

indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester

genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada

satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh

indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta

didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi

belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.



Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif

dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian

Sekolah/Madrasah.

9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian

kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar

Nasional Pendidikan.

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang

ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk

kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas

ambang kompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang

diukur.

2.objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak

dipengaruhi subjektivitas penilai.

3.adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat,

status sosial ekonomi, dan gender.

4.terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak

terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

5.terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan

dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.



6.menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk

memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

7.sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti

langkah-langkah baku.

8.beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang

ditetapkan.

9.akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,

prosedur, maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes,

observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan

karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau

di luar kegiatan pembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah

dan/atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a)

substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah

memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c)

bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan

taraf perkembangan peserta didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian

sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki

bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi

persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta

menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.



D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh

pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus

yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan

oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau

aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui

ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan

salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata

pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh

pendidik.

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak

mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh

satuan pendidikan

melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan

mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.

7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-

kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan

menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan

memanfaatkan hasil penilaian.

8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran

agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa

kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari

pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.



9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab

sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai

luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari

penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan

kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan

sumber lain yang relevan.

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran

yang relevan.

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan

yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan

harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran

remedi.

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu

nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang

diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama

dengan instansi terkait.

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi

masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian

bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.



E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk

memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas

kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1.menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan

kriteria penilaian pada awal semester.

2.mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada

saat menyusun silabus mata pelajaran.

3.mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik

penilaian yang dipilih.

4.melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

5.mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar

peserta didik.

6.mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar

yang mendidik.

7.memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan

satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi

singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian

kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk

menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori

sangat baik, baik, atau kurang baik.



F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian

kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan

sebagai berikut:

1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta

didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan

pendidik.

2.mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan

kenaikan kelas.

3.menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem

paket melalui rapat dewan pendidik.

4.menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan

sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.

5.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran

pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan

mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

6.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik

dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian

sekolah/madrasah.

7.menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari

ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan

penyelenggara UN.

8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada

setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan

pendidikan.

9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan

kabupaten/kota.



10.menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan

pendidik sesuai dengan kriteria:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika;

dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah/madrasah.

d. lulus UN.

11.menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang

mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

12.menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan

pendidikan penyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta

pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan

pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN

dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan

kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.



5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan

peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan

rekomendasi BSNP.


TTD.

BAMBANG SUDIBYO



BAB III PEMBAHASAN MASALAH

Pada Bab 3 ( tiga ) ini akan dibahas tentang poin yang menjadi sorotan utama, sebagaimana

telah dibatasi pada pembatasan masalah, yaitu poin F dan G dari LAMPIRAN PERATURAN

MENTRI PENDIDIKAN NASIONAL, dan permasalahan – permasalahan dilapangan yang terjadi

berkenaan dengan poin tersebut di atas.

I. Cuplikan uraian Poin F dan G Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Sebuah catatan bahwasannya dibawah ini akan dipaparkan beberapa sub uraian dari poin F

dan G yang dalam implementasinya terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang diharapkan

Peraturan Perundangan No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional,

diantaranya :

F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik

peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui

rapat dewan pendidik.

9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas

pendidikan kabupaten/kota.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang

bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata

pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta

pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri

berdasarkan rekomendasi BSNP.



II. Pembahasan Masalah Terkait di Lapangan

F. 1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

Permasalahan dan saran solusi :

Dengan penentuan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran masing – masing disetiap sekolah, sebagaimana yang diamanatkan oleh point F.1 Permendiknas No. 20 Tahun 2007, bertujuan untuk menentukan tolak ukur pencapaian hasil belajar ditiap semester.

Namun dalam pelaksanaannya, ada kekeliruandilapangan yang terjadi, diantaranya :

1. Ketercapaian KKM seakan – akan dipaksakan2. Ada beberapa oknum guru yang memampatkan siswa yang remedial , dengan sangsi

dan tugas yang tidak sesuai.

F. 9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.


Data nila siswa yang dilaporkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota bersumber dari akumulasi nilai rapot siswa dari semester 3, 4 dan 5 . Dilapangan ditemukan ketidaksesuaian dalam tujuan dan pelaksanaannya, diantaranya :Dengan ketentuan kelulusan UN 40 % dari nilai akumulasi semester 3,4 dan 5 yang diberikan oleh guru, dan 60 % dari nilai UN. Maka terjadi Mark Up nilai oleh guru.

G. 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.




Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sangatlah penting sekali dalam arti kata UN tidak boleh dihapus, perlu sekali dievaluasi dan dicari temukan system yang lebih baik, dan perlu dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,namun penentuan kelulusan dengan hanya mata pelajaran tertentu, ini perlu dikaji ulang.

G. 2.UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.


Dilapangan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan standar penilaian pendidikan Nasional yang mengatur tentang mutu pendidikan di Indonesia, mutu pendidikan akan menunjukan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan di negeri ini. Namun kenyataannya banyak kecurangan dan kebocoran soal yang dilakukan oleh pendidik tentunya, karena pendidiklah yang berinteraksi secara langsung dengan siswa.Disertakan disini, beberapa temuan factual dari sorotan media masa, sebagai berikut :

KEBOCORAN SOAL DAN KASUS SISWA MENCONTEK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan, pihaknya

masih mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya pengaduan bocornya kunci

jawaban ujian nasional di sebagian daerah di Jawa Timur."Jadi terkait isu kebocoran yang

ramai, tim kementerian sudah turun untuk melakukan verifikasi. Siang ini saya juga akan

'video conference' dengan yang ada di Jatim untuk memastikan cerita bocornya itu.

Kesimpulan sampai saat ini apa yang beredar di sejumlah HP (handphone-red) itu tidak

benar. Oleh karena itu siang, jam 14.00 atau jam 15.00 kami akan meng-'clearkan' hal itu

kembali," kata Mendikbud di Kompleks Istana Presiden, Selasa (17/4).

( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013,Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google ).

Menjawab pertanyaan adanya indikasi kebocoran soal dari jumlah lembar soal atau

jawaban yang kurang, Mendikbud mengatakan kekurangan lembar jawaban atau soal bisa

saja terjadi meski sudah disiapkan sebelumnya."Kalau toh ada lembaran atau soal yang

kurang itu sangat dimungkinkan meskipun sudah dipersiapkan dengan baik asalkan yang


pertama ada jalan keluarnya.Oleh karena itu, misalnya di SMA 39, atau SMA manapun,

kalau ada kekurangan maka jalan keluarnya ada. Yang penting kalau dia kekurangan 10

menit bisa diberikan waktu khusus, yang penting yang penting sianak tidak dirugikan,

paparnya !

Mengenai adanya sekolah yang menggunakan CCTV untuk pengawasan selama ujian

nasional, Mendikbud menilai hal itu wajar dalam rangka memanfaatkan perkembangan

teknologi."CCTV dimana-mana ada, intinya ingin manfaatkan teknologi. Itu biasa

saja,kenapa menjadi stress, katanya !

Ia menambahkan, "Jadi CCTV untuk pengamanan, proses belajar itu biasa saja. Jadi

pemanfaatan teknologi untuk pengamanan itu sesuatu yg biasa saja." Sebelumnya seperti

diberitakan ANTARA di Jawa Timur, Data Humas Kemendikbud mencatat pengaduan dari

masyarakat atas isu kebocoran soal UN pada hari pertama (16/4) mencapai 27 kasus, isu

kecurangan mencapai 54 kasus, dan beredarnya kunci jawaban 20 kasus. Selain itu, ada juga

laporan soal tertukar sebanyak dua kasus. Total pengaduan 254 kasus.

Laporan itu antara lain beredarnya kunci jawaban lewat modus SMS di Jombang dan Jember

(Jawa Timur), Temanggung dan Demak (Jawa Tengah) serta Kendari (Sulawesi Tenggara). Di

Jombang, kunci jawaban Bahasa Indonesia itu langsung dicek Dewan Pendidikan Kabupaten

Jombang dengan menghadirkan sejumlah guru Bahasa Indonesia,ternyata 75 % jawabannya

benar.

Selain itu, ada pula pelajar yang ketahuan mencontek dan guru memberitahukan jawaban

soal kepada anak didiknya.Kasus itu terjadi di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi

Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.(Ant).

( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek,

google )


G. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan

rekomendasi BSNP.


Banyak sekali pemberitaan oleh media masa maupun elektronik, yang menginformasikan

kejadian, yang terjadi pada peserta UN yang tidak lulus setelah menerima pengumuman

hasil UN.

Ada yang stress, ada juga yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang konyol, karena

sebuah alasan berat menanggung malu karena tidak lulus UN.

Dengan hal demikian, perlu kiranya untuk menguji ulang Perundangan ini, dengan tidak

mengurangi mutu pendidikan di Indonesia.

( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ).


BAB IV KESIMPULAN

Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional

merupakan perundangan yang menjadi sandaran hukum, dan peraturantentang

pengendalian mutu hasil pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan yang

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar

Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Isi Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan

Nasional, merupakan prosedur rangkaian proses penilaian hasil belajar peserta didik dari

tahap ulangan harian sampai Ujian Nasional.

Tujuan dan fungsi Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian, sangatlah

penting sekali, walau ada beberapa poin yang perlu argumentasi dan perlu dilakukan kaji

ulang, agar terjadi keselarasan antara tujuan dan pelaksanaannya, dan dapat mengikat

semua komponen, sebagaimana fungsi perundangan yang semestinya.

( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan )

Ada hal – hal yang terjadi ketidaksesuaian dilapangan, yang merupakan penyelewengan dari

pelaku dan pelaksana Permendiknas RI No. 20 tahun 2007 tersebut di atas, penyelewengan

tesebut merupakan konsekuensi efek dari peraturan perundangan tersebut.

Salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu penentuan prosentasi nilai 40 % dari nilai

sekolah dan 60 % dari hasil UN, yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak

menujukan kebenaran prinsif penilaian yang dilakukan.

Begitu juga dengan ketentuan hasil UN yang menjadi patokan kelulusan, hal ini yang

menjadi dorongan penyelewengan tehadap prinsif penilaian, demikian perlu kiranya

pengkajian lebih mendalam, dengan meninjau fakta di lapangan.


BAB V SARAN – SARAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya penilaian hasil belajar secara Nasional sangat

perlu dilakukan oleh pemerintah, hal ini untuk mengetahui mutu dan keberhasilan pendidikan

di Indonesia, dengan demikian tidak ada alasan untuk menghapus atau menghilangkan UN.

Namun dalam pelaksanaannya perlu dipelajari sebuah system yang proporsional, yang dapat

mengikat dan menggiring mutu pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.

Sebuah perundangan tidak akan terlepas pengkajian ulang dan evaluasi, bila tidak dilakukan

pengkajian ulang dan evaluasi, baik penyempurnaan atau perubahan, maka akan terjadi

kemunduran atau kehancuran dari sebuah tujuan.

Dengan demikian, sebatas saran dari penulis, penulis memaparkan saran – saran yang berkaitan

dengan uraian standar penilaian pada point F dan G dari isi Permendiknas RI No. 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, diantaranya :

( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan )

1. KKM masih perlu tetap diberlakukan

2. System Pelaporan nilai 40 % dari penilaian sekolah perlu ditiadakan, karena selalu

terjadi Murk Up nilai, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsif penilaian yang diamanati

Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007.

3. Patokan UN sebagai penentu kelulusan, perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan

merubah system tahapan kelas dan penjurusan, yang jelasnya sebagai berikut :

1) Siswa SD seperti biasa, masa belajar 6 tahun dengan patokan nilai Ujian Nasional

Murni ( UNM ).

2) Siswa SMP seperti biasa, masa belajar 3 tahun dengan materi pelajaran umum, dan

patokan nilai Ujian Nasional Murni ( UNM ).


3) Siswa SMA dijuruskan di kelas X, dan masa belajar hanya 2 tahun, dimasa inilah

diberlakukan penentuan kelulusan seperti UN yang benar-benar dikontrol ketat ,

dan jika tidak lulus di tahun ke-2 ini, siswa diberikan kesempatan dengan mengikuti

kelas kembali selama satu tahun dengan program kurikulum yang telah ditentukan,

jadi tetap sama masanya 3 tahun ( jika untuk siswa yang tidak lulus di tahun ke-2).

Dan perlu kiranya diberikan reward untuk siswa yang dapat lulus UN di tahun ke-2.

Demikian kiranya hanya sebuah saran, dan mohon kiranya untuk dimaklum atas keterbatasan

dan kekeliruan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA


Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan( 2010 ), Pembinaan dan Pengembangan

Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional.


Safari ( 2003 ), Evaluasi Pembelajaran, Program Guru Bantu Direktorat Tenaga Kependidikan

TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google


2.vina serevina lukman hidayatullah

Documents