2020-2024 RENCANA STRATEGIS - ekon

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

2020-2024

RENCANASTRATEGIS

(RENSTRA)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN,DAN UMKM

D4

RENCANASTRATEGIS

(RENSTRA)



EkonomiDigital

Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja

Harmonisasi EkosistemKetenagakerjaan

UMKM

PemberdayaanEkonomi Masyarakatdan Kewirausahaan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

2020-2024

RENCANASTRATEGIS

(RENSTRA)



D4

RENCANASTRATEGIS

(RENSTRA)



EkonomiDigital

Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja

Harmonisasi EkosistemKetenagakerjaan

UMKM

PemberdayaanEkonomi Masyarakatdan Kewirausahaan

KATAPENGANTAR

kami telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun

2020-2024. Renstra ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa

setiap kementerian/lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis.

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan dokumen negara yang berisi

upaya-upaya pembangunan nasional di bidang ekonomi digital, ketenagaker-

jaan, dan UMKM yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Rens-

tra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024, berisi

program, kegiatan, indikator, target, kerangka regulasi, kelembagaan dan pen-

danaannya. Renstra yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman

dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM pada periode 2020-2024.

Akhir kata, semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2020-2024

mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiiin

Jakarta, Desember 2020

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM

Rudy Salahuddin

Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya,S egala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan Deputi

2.4 Sasaran Strategis Deputi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi

3.4 Kerangka Regulasi

3.5 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

256

15

2526

27

28

28

3132

34

36

39

43

4748

54

5456

66

DAFTAR ISI

BAB

1 PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,

terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasi-

onal yakni: Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengem-

bangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjan-

gan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pemban-

gunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur

untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan

Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik. Ekonomi digital, ketenagakerjaan, serta

Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM)

merupakan tiga bidang yang memiliki peran

fundamental untuk mewujudkan beberapa

agenda prioritas nasional tersebut.

Indonesia memiliki peluang besar untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pen-

ingkatan nilai transaksi e-Commerce, pencipta-

an wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap

PDB, peningkatan keterampilan dan kompeten-

si kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan

penciptaan lapangan kerja.

Pelaku-pelaku usaha skala mikro kecil dan

menengah, termasuk pelaku usaha di

bidang ekonomi digital, menempati bagian

terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi

rakyat Indonesia. Indonesia juga akan men-

galami bonus demografi hingga tahun 2035,

dimana hingga tahun 2030 jumlah penduduk

usia produktif diperkirakan diatas 60% dan

27% di antaranya adalah penduduk muda

dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk

muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi

wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki

talenta kreatif dan mampu menggerakkan

dinamika ekonomi, sosial dan budaya baik di

perkotaan maupun perdesaan. Peluang

tersebut ditunjang pula dengan ekosistem

ketenagakerjaan di Indonesia yang secara

umum terus mengalami perbaikan. Hal ini

ditandai dengan penurunan Tingkat Pen-

gangguran Terbuka (TPT) dan kenaikan Ting-

kat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan

jumlah pekerja formal. Pada rentang waktu

2015-2019, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) menurun dari 6,18% menjadi 5,28%.

Selain itu, Tingkat Pratisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) terus mengalami kenaikan dari

65,76% menjadi 67,49% serta peningkatan

jumlah pekerja formal dari 42,25% menjadi

44,28%.

1.1. Kondisi Umum

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL. KETENAGAKERJAAN DAN UMKM

06Halaman

Gambar 1.1 Statistik Tingkat Pengangguran

Pada periode 2015-2019,

Deputi IV Kementerian Koordina-

tor Bidang Perekonomian (Depu-

ti Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan

Daya Saing Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah dan Mikro)

mempunyai tugas menyelengga-

rakan koordinasi dan sinkronisa-

si perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kement-

erian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang pengem-

bangan ekonomi kreatif, isu di

bidang peningkatan daya saing

ekonomi kawasan, isu di bidang

pengembangan kewirausahaan,

isu di bidang peningkatan daya

saing Koperasi dan UMKM, dan

isu di bidang ketenagakerjaan.

Di bawah ini akan diuraikan sejumlah capaian yang telah dihasilkan Pemerintah pada peri-

ode 2015-2019 dalam pengembangan ekonomi kreatif, kawasan berbasis KIT, kewirausahaan,

KUMKM, serta ketenagakerjaan

1.1.1 Kinerja Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM

2015-2019

1 EKONOMI KREATIF

a. Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif Meningkat dari 7,1%

(2014) menjadi 12%

(2019)

2015 : 852T

2016 : 922.59T

2017 : 1.009T

2018 : 1.105T

2019 : 1.211*

* proyeksi PDB Ekraf

CAPAIAN 2015-2019SASARAN 2015-2019URAIAN

Tabel 1.1 Uraian Sasaran dan Capaian Deputi IV



07Halaman

b. Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta

orang)

Meningkat dari 12

juta orang (2014)

menjadi 13 juta

orang (2019)

2015 : 16.06JT

2016 : 16.91 JT

2017 : 17.43 JT

2018 : -

2019 : -

c. Kontribusi /Devisa Bruto Meningkat dari 5,8%

(2014) menjadi 10%

(2019)

2 KEWIRAUSAHAAN

Pertambahan jumlah wirausaha baru 1 juta unit (2019) 4.363.318 (Melebihi

target pada tahun

2019)

3 KOPERASI DAN UMKM

a. Rata-rata pertumbuhan nilai PDB

UMKM dan Koperasi

6.5-7.5% pertahun Rata-rata

pertumbuhan

menurun sekitar 1-

2% pertahun

b. Rata-rata pertumbuhan produktivitas

UMKM

5,0-7,0% per tahun 2015 : 7.72%

2016 : 2.98%

2017 : 3.62 %

2018 : 4.44%

2019 : 1.95%*

*data sementara

c. Peningkatan partisipasi anggota

koperasi dalam permodalan

55% (tahun 2019 2015 : 58.84%

2016 : 51.43%

2017 : 80.74 %

2018 : 53.08%

2019 : 46.63%*

*data sementara

d. Rata-rata pertumbuhan volume usaha

koperasi

15.5-18% per tahun 2015 : 38.43%

2016 : -27.32%



08Halaman

Sejak mulai dikembangkan secara sistematis

pada tahun 2009, ekonomi kreatif saat ini mulai

tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang

memiliki peranan penting bagi perekonomian nasi-

onal. Begitu pula dengan perkembangan ekonomi

digital juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional.

Sejumlah langkah dan capaian yang telah

dilakukan antara lain:

Diterbitkannya SK Menko Perekonomian

No.185 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi

Percepatan Pengembangan dan Pengenda-

lian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional, SK

Menko Perekonomian No. 199 Tahun 2015

tentang Tim Teknis Penyusunan Peta Jalan

Pengembangan Kota Kreatif Nasional yang

Berkelanjutan, dan SK Menko Perekonomian

No. 200 Tahun 2015 tentang Tim Teknis Peny-

usunan Skema Pembiayaan bagi Industri

Kreatif

Rekomendasi kebijakan Pengembangan

Industri Kreatif Unggulan dan Prioritas yang

meliputi industri animasi, fashion, film, dan

kriya.

Rekomendasi kebijakan bidang koordinasi

ekonomi kreatif, yang turut mendukung baik

dalam proses penyusunan rancangan Ren-

cana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif

sampai implementasi Peraturan Presiden

Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana

Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun

2018-2025.

Rekomendasi capaian 62 keluaran yang

terdapat dalam 7 Pilar Peta Jalan e-com-

merce sebagai implementasi Perpres Nomor

(1)

(2)

(3)

(4)

74 Tahun 2017 tentang Road Map e-Com-

merce, ekosistem e-Commerce melalui

koordinasi RPP Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik, peningkatan ekspor

Indonesia melalui e-Commerce (5 produk

dalam negeri), pengumpulan data e-Com-

merce, dan kerjasama internasional.

Penetapan peraturan-peraturan tentang

perdagangan melalui sistem elektronik

(e-commerce) antara lain Penetapan PP

Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagan-

gan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

menjadi payung hukum E-Commerce di

Indonesia serta penetapan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (PSTE) untuk mendorong pem-

bentukan ekosistem ekonom digital yang

kondsusif.

Penyusunan Strategi Nasional Kebijakan

Ekonomi Digital 2020-2024 sebagai

urgensi keberlanjutan SPNBE.

Koordinasi kebijakan e-commerce di ting-

kat internasional dengan mendorong

penyelesaian penandatangan perjanjian

ASEAN Agreement on E-Commerce yang

saat ini sedang dalam proses ratifikasi.

(5)

(6)

(7)

Pengembangan Ekonomi

Kreatif dan Ekonomi DigitalA.



sumber foto : unsplash.com

09Halaman



Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Berbasis

Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi (KIT)B. Kebijakan Pengembangan Kawasan Ber-

basis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi melalui

Pengembangan Ruang Kreatif, Kota/Desa

Kreatif, Pusat Kreatif, Science Techno Park

adalah sebagai berikut:

Rekomendasi sinergi program lintas

Kementerian/Lembaga untuk mendukung

pencapaian target RPJMN 2015 – 2019

terkait kebijakan pengembangan science

dan Techno Park (STP) sebanyak 100

techno park dan satu buah science park

pada masing-masing provinsi;

Rekomendasi kebijakan pengembangan

kota kreatif yang berfungsi sebagai rujukan

untuk menciptakan kesepahaman tentang

Kota Kreatif di Indonesia;

Rekomendasi strategi peningkatan daya

saing ekonomi Kawasan perdesaan kebija-

kan/program dengan Kementerian/Lemba-

ga terkait untuk memunculkan sinergitas

pembangunan kawasan perdesaan dengan

program-program pengembangan ekonomi

lokal, infrastuktur, kewirausahaan, kelem-

bagaan, dan e-commerce dalam rangka

pengembangan produk unggulan kawasan

perdesaan;

Rekomendasi strategi pengembangan

produk unggulan lokal daerah demi

berkembangnya kelembagaan dan tata

kelola inovatif dalam pengembangan

produk unggulan lokal di daerah seperti

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

Badan Usaha Milik Petani (BUMP),

Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), dan

Kemitraan Pemerintah-Masyarakat-Dunia

Usaha;

Peningkatan daya saing ekonomi

Kawasan melalui pendekatan kemitraan;

Rekomendasi Program Kemitraan

Ekonomi Umat, sebagai bagian dari

implementasi Kebijakan Pemerataan

Ekonomi (kebijakan ekonomi affirmatif

yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat ekonomi lemah

dan menengah agar memiliki equity (teru-

tama lahan), kesempatan dan kemam-

puan SDM yang mempunyai daya saing)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


10Halaman



Pengembangan KewirausahaanC. Kebijakan Pengembangan kewirausahaan melalui Pembentukan Inkubator Wirausaha

dan Penciptaan Ekosistem Wirausaha yang Baik adalah sebagai berikut:

Rancangan roadmap pengembangan inkubator

wirausaha yang berisi mengenai pemetaan dan

permasalahan program pengembangan inkuba-

tor wirausaha di Indonesia, strategi pengemban-

gan inkubator wirausaha, peran pemerintah dan

pemda dalam pengembangan inkubator wirau-

saha, dan implementasi pengembangan inkuba-

tor wirausaha.

Dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian No.184 Tahun 2015 tentang

Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha sesuai dengan amanat Peraturan

Presiden No.27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

Rekomendasi pengembangan inkubator wirausaha indonesia di JAFZA sebagai sarana pen-

dorong peningkatan ekspor nasional 2015-2019, dan operasionalisasi strategi kebijakan

pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi; dan

Rekomendasi kebijakan implementasi program kerja dan strategi percepatan pengembangan

wirausaha nasional.

Penyusunan draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriterian Pengembangan

Kewirausahaan Nasional yang akan dijadikan Peraturan Presiden

Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung

Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan inkubator wirausaha dan ekosistem

wirausaha sesuai dengan Perpres No. 27 tahun 2013

Rekomendasi kebijakan tumbuh kembangnya wirausaha desa

Rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan sektor pariwisata melalui pengelola

homestay dan tour guide

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



11Halaman



Peningkatan Daya Saing Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM)

dan komitmen kerjasama dalam pembinaan UMKM dengan pilot project beberapa lokus Sen-

tra/Klaster UMKM.

Sementara pengendalian pelaksanaan kebijakan mencakup: i) Rekomendasi koordiansi

Rancangan Undang-Undang Perkoperasian; ii) Monitoring implementasi Peraturan Presiden

No. 98/2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, iii) Pengajuan usulan perubahan Per-

menaker No. 19/2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Kepada Perusahaan Lain agar koperasi dapat ikut serta sebagai penyedia jasa, dan iv) Pemba-

hasan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengalihan pengelolaan

dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang

semula dikelola oleh Koperasi Perikanan

D. Selama tahun 2015 sampai dengan 2019 bebera-

pa upaya peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

dilakukan melalui kegiatan sinergi pembinaan serta pen-

gendalian pelaksanaan kebijakan. Secara umum, kegia-

tan sinergi pembinaan berwujud: i) Koordinasi program

UMKM Go Online pada Kementerian/Lembaga untuk

meningkatkan pemasaran produk UMKM dalam Plat-

form e-Commerce; dan ii) Inventarisasi program pembi-

naan UMKM masing-masing Kementerian/Lembaga

KetenagakerjaanE. Pembangunan SDM melalui penyiapan tenaga

kerja yang terampil dan berdaya saing merupakan

salah satu faktor penunjang pembangunan Indone-

sia, selain itu diperlukan pembangunan ekosistem

ketenagakerjaan yang lebih baik dan seimbang yang

mengikuti perkembangan teknologi dan industri

untuk meningkatkan perekonomian Indonesia

dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Adapun beberapa kebijakan ketenagakerjaan

selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019

sebagai berikut:


sumber foto : pixabay.com

12Halaman

1.1.2 Arah Kebijakan yang dikoordinasikan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing

Koperasi dan UKM 2015-2019

Rekomendasi kebijakan terkait kesiapan

tenaga kerja terampil dalam rangka mengh-

adapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

Rekomendasi RUU Perlindungan Tenaga

Kerja Luar Negeri;

Rekomendasi tata kelola dan pengawasan

calon tenaga kerja Indonesia;

Rekomendasi kebijakan penyusunan struk-

tur biaya penempatan TKI untuk menetap-

kan peraturan Menteri baru terkait peneta-

pan struktur biaya penempatan TKI;

Rekomendasi kebijakan penyederhanaan

perizinan penggunaan TKA;

Rekomendasi pengendalian implementasi

kebijakan pengupahan untuk mendorong

Pemerintah Provinsi dapat menetapkan

UMP sesuai PP 78/2015 dan mempercepat

koordinasi dengan stakeholder, terkait

adanya perbedaan besaran KHL di setiap

Kabupaten/Kota yang menjadi isu penting

dalam penyusunan aturan terkait Upah Min-

imum Sektoral;

Rekomendasi pengendalian implementasi

kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Penetapan beberapa peraturan perun-

dang-undangan terkait ekosistem

ketenagakerjaan dalam kurun waktu

2014-2019 antara lain Peraturan Pemerin-

tah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pen-

gupahan; Undang Undang Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (TKA);

Rekomendasi kebijakan pengembangan

Revitalisasi SMK dan BLK agar link and

match dengan kebutuhan tenaga kerja

industri;

Diterbitkannya Buku Roadmap Kebijakan

Pengembangan Vokasi 2019-2025;

Diterbitkannya PP No 45 Tahun 2019 dan

PMK No 128 Tahun 2019, yang mendorong

keterlibatan dunia usaha dan dunia industri

untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembi-

naan dan pengembangan sumber daya

manusia yang berbasis kompetensi melalui

pemanfaatan Super Tax Deduction;

Rekomendasi Kebijakan TVET System

Reform (TSR), yang berfokus membantu

pemerintah Indonesia dalam mengembang-

kan standar dan kualitas TVET System;

Rekomendasi kebijakan peningkatan kom-

petensi tenaga kerja melalui Program Kartu

Prakerja;

Rekomendasi kebijakan berupa penyusu-

nan daftar pekerjaan kritis di Indonesia atau

Critical Occupation List (COL).

Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun

2015 tentang Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, koordinasi kebija-

kan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan

daya saing koperasi dan UKM diarahkan

untuk penanganan isu di bidang ekonomi

kreatif, kawasan berbasis kreativitas, inova-

si, dan teknologi, kewirausahaan, peningka-

tan daya saing koperasi dan usaha kecil

menengah, dan ketenagakerjaan. Dalam

periode 2015-2019 sejumlah kebijakan

telah dirumuskan, dilaksanakan dan dieval-

uasi dalam rangka penyempurnaan dalam

tahapan implementasi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

13Halaman

Koordinasi dan Sinkronisasi

Perumusan Kebijakan

Ekonomi Kreatif, Kawasan

Berbasis KIT, Kewirausahaan,

Daya Saing KUMKM, dan

Ketenagakerjaan diwujudkan

melalui arah kebijakan

sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi

dan sinkronisasi perumusan

kebijakan pengembangan

ekonomi kreatif berbasis

seni, budaya, media, desain,

dan IPTEK melalui pengem-

bangan, perlindungan, dan

pemasaran produk industri

kreatif;



kebijakan pengembangan

kawasan berbasis KIT melalui

pengembangan ruang kreatif,

Kota/Desa Kreatif, Pusat

Kreatif, Science Techno Park



kebijakan penciptaaan wirau-

saha baru berbasis teknologi

melalui pembentukan inkuba-

tor wirausaha dan pencipta-

an ekosistem wirausaha

yang baik;



kebijakan peningkatan daya

saing Koperasi dan UMKM,

melalui kebijakan

usaha mikro untuk naik

kelas, dan usaha kecil dan

menengah dapat mendorong

program industri nasional

dan meningkatkan ekspor

nasional



kebijakan ketenagakerjaan,

terkait isu peningkatan

produktivitas dan daya saing

tenaga kerja, peningkatan

peran dunia usaha dunia

usaha dan duna industri

(DUDI) dalam kegiatan

pengembangan vokasi seperti

penyusunan kurikulum, pem-

belajaran, pemagangan, serti-

fikasi uji kompetensi, peneta-

pan upah minimum, outsourc-

ing tenaga kerja, tata cara

penggunaan Tenaga Kerja

Asing, serta jaminan sosial

untuk pekerja (Jaminan Pen-

siun, Jaminan Hari Tua, Jam-

inan Kecelakaan Kerja, dan

Jaminan Kematian Tenaga

Kerja).



Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, Dan KetenagakerjaanA.

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirausahaan, Daya Saing KUMKM, Dan KetenagakerjaanB.

Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kreatif, Kawasan Berbasis KIT, Kewirau-

sahaan, Daya Saing KUMKM, dan Ketenagakerjaan diwujudkan melalui arah kebijakan sebagai

berikut :

Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,

dan UMKM dalam acara sosialisasi program

Deputi IV di Manado 2020

14Halaman

1.2.1 Potensi

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan

kebijakan pengembangan ekonomi kreatif

berbasis seni, budaya, media, desain, dan

IPTEK melalui pengembangan, perlindun-

gan, dan pemasaran produk industri kreatif-


kebijakan pengembangan kawasan berbasis

KIT melalui pengembangan ruang kreatif,

Kota/Desa Kreatif, Pusat Kreatif, Science

Techno Park;


kebijakan penciptaaan wirausaha baru

berbasis teknologi melalui pembentukan

inkubator wirausaha dan penciptaan eko-

sistem wirausaha yang baik;

Melaksanakan pengendalian pelaksa-

naan kebijakan peningkatan daya saing

Koperasi dan UMKM, melalui kebija-

kan usaha mikro untuk naik kelas,

dan usaha kecil dan menengah dapat

mendorong program industri nasional

dan meningkatkan ekspor nasional;

Melaksanakan pengendalian pelaksa-

naan kebijakan ketenagakerjaan melalui

kebijakan pengembangan peningkatan

daya saing dan produktivitas tenaga kerja

melalui perbaikan lembaga pendidikan

dan pelatihan vokasi, dan kebijakan

perbaikan ekosistem ketenagakerjaan

1.

2.

3.

4.

5.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Pengembangan Ekonomi Digital

Dampak Covid-19

telah memicu resesi ekonomi

global di banyak negara. Lem-

baga-lembaga internasional

telah merevisi proyeksi

pertumbuhan ekonomi global

yang jatuh dalam resesi pada

tahun 2020. Pada tahun 2020

di Q1, nilai GDP Growth

(%YoY) Indonesia sebesar

2,97, kemudian pada Q2

mulai turun (-5,32), di Q3 pun

Kemenkeu memprediksi

pertumbuhan ekonomi Indo-

nesia masih negatif. Namun,

proyeksi ekonomi global

diharapkan mulai tumbuh

positif di tahun 2021.

Pada saat pertumbuhan

ekonomi Indonesia negatif di

Q2, sektor informasi dan

komunikasi mencatatkan

pertumbuhan yang positif dan

paling tinggi di Q2 (10,88%).

Ini merupakan potensi bagi

sektor informasi dan komuni-

kasi untuk dapat menjadi

penggerak sektor-sektor

ekonomi lainnya di masa pan-

demi dan pasca pandemi

Covid-19.

Potensi ekonomi digital

Indonesia terbilang tinggi. Di

kawasan regional ASEAN,

Google & Temasek mempre-

diksi nilai ekonomi digital



15Halaman

dalam hampir seluruh aktivi-

tasnya saat periode PSBB.

Berdasarkan data APJII

(2020), trafik internet di masa

pandemi ini meningkat 15 –

20%.

Pada hakikatnya poten-

si digital ekonomi Indonesia

masih terbuka lebar, dengan

jumlah populasi terbesar ke

empat di dunia dan didukung

dengan pengguna ponsel

sebanyak 338,2 juta atau

(124% dari total populasi).

Selain itu, akibat pandemi

pada tahun ini, jumlah pene-

trasi internet meningkat men-

capai 196,7 juta orang, begitu

pula dengan trafik internet

yang meningkat 15-20%.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kewirausahaan

Berdasarkan pengukuran Global Competitiveness Index yang dilakukan secara tahunan oleh

World Economic Forum, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam fase tengah atau

kedua, atau efficiency driven, dilihat dari tahap perkem-

bangan econominya. Fase efficiency driven adalah kondisi

ekonomi dimana negara menjadi lebih kompetitif diikuti

dengan kondisi industrialisasi dan peningkatan skala

ekonomi serta organisasi intensif modal. Penilaian ini

didasarkan pada dua belas pilar fase perkembangan

ekonomi, yang dibagi dalam tiga kelompok kondisi yaitu (i)

kebutuhan dasar, (ii) faktor penguat efisiensi, serta (iii)

inovasi dan keunggulan usaha. Perkembangan ekonomi

ini selanjutnya digunakan untuk memetakan berbagai

upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi sebuah

negara, termasuk untuk penciptaan iklim kewirausahaan

di suatu negara.

Data BPS (2020) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan



Indonesia mencapai 133 USD

di tahun 2025, meningkat

32% dari tahun 2019. Namun,

hal ini baru potensi, perlu

strategi untuk mewujudkann-

ya.

Ke depan perkemban-

gan ekonomi digital yang

pesat tersebut diharapkan

dapat memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi mas-

yarakat. Pengembangan

ekonomi digital harus bersifat

inklusif, sehingga manfaatnya

bukan hanya dinikmati di

perkotaan, di Pulau Jawa,

atau oleh digital native, tapi

oleh seluruh masyarakat

termasuk petani, UMKM, dan

masyarakat di daerah 3T.

Agar manfaat ekonomi digital

tersebut dapat inklusif, maka

literasi digital, pengembangan

digital talent, dan pembangu-

nan infrastruktur hingga ke

daerah terpencil perlu dilaku-

kan.

Pemanfaatan teknologi

digital pada seluruh sektor

ekonomi merupakan kenis-

cayaan, di masa depan mun-

gkin tidak akan ada lagi istilah

ekonomi digital, karena digital

akan menjadi bagian dari

ekonomi itu sendiri. Hal ini

diakselerasi dengan terjadinya

pandemi Covid-19 yang

secara tidak langsung memak-

sa masyarakat untuk meman-

faatkan teknologi digital


16Halaman



penduduk Indonesia dalam sepuluh tahun tera-

khir (2010-2019) adalah 1.31% atau sekitar 3,5

juta orang per tahun. Berdasarkan data BPS

2018 (dari Survei Angkatan Kerja Nasional), ang-

katan kerja Indonesia di Agustus 2019 adalah

133,56 juta jiwa dari jumlah penduduk usia kerja

sebanyak 197,91 juta orang. Tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) Indonesia sebesar 67,5%

dan rasio penduduk bekerja terhadap penduduk

usia kerja adalah 63,93 dengan mayoritas pen-

duduk bekerja di kegiatan informal (55,7% beker-

ja di sekto informal). Tingkat pengangguran Indo-

nesia pada Agustus 2019 sebesar 5,28% cend-

erung lebih rendah dari rata-rata OECD sebesar

5,4% (data tahun 2019).

Selain itu, Indonesia adalah penduduk

terbesar keempat di dunia dan Indonesia memili-

ki profil demografi dengan lebih dari 40 persen

penduduknya berusia di bawah 25 tahun.

Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035

menunjukkan bahwa mulai tahun 2000 sampai

dengan 2035, Indonesia akan memiliki bonus

demografi yang ditandai dengan penurunan

rasio ketergantungan (dependency ratio) dan

peningkatan jumlah penduduk usia produktif

yang berpotensi tinggi untuk berpartisipasi dalam

angkatan kerja. Proyeksi bonus demografi terse-

but membawa tantangan untuk dapat memper-

siapkan lapangan kerja yang layak bagi angka-

tan kerja ini agar bonus demografi dapat mencip-

takan manfaat sosial ekonomi yang optimal.

Potensi lainnya yaitu dapat dilihat dari persepsi

pemuda terhadap wirausaha menunjukkan

bahwa sebanyak 35,5 persen pemuda usia 15

s.d. 35 tahun di Indonesia ingin menjadi pengu-

saha di masa depan. Pesatnya pertumbuhan

perusahaan rintisan (start-up) dalam beberapa

tahun terakhir menjadi faktor yang men-

dorong tingginya minat pemuda tersebut.

Persepsi tersebut merupakan yang tertinggi

dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dan

potensi tenaga kerja yang besar di Indonesia

perlu didukung dengan iklim usaha yang baik,

termasuk untuk berwirausaha.

Kewirausahaan juga menjadi strategi utama

dalam upaya pemberdayaan ekonomi mas-

yarakat. Salah satu model dan pendekatan

kewirausahaan yang dapat didorong untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat

masyarakat adalah melalui pengembangan

kewirausahaan sosial. Menurut British Coun-

cil dan ESCAP (2018), dari 258 juta pen-

duduk Indonesia, sebanyak 187 juta (73%)

dan 7 juta penduduk usia produktif (3,73%)

bekerja di usaha sosial. Tiga sektor utama

wirausaha sosial adalah industri kreatif

(22%), pertanian dan perikanan (16%), dan

pendidikan (15%). Pendapatan total usaha

sosial di Indonesia sebesar US$ 26,8 juta

atau rata-rata pendapatan setiap usaha

sosial per tahun sebesar US$57.467,00. Kon-

tribusi Sektor Kewirausahaan Sosial terhadap

PDB Indonesia kurang lebih bernilai 19,6

miliar dollar AS atau setara dengan 2,5% dari

PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

kewirausahaan sosial memiliki potensi yang

besar untuk mendukung upaya pember-

dayaan ekonomi masyarakat.

Potensi lain yang menjadi peluang bagi

upaya pengembangan kewirausahaan di

Indonesia adalah populasi muslim di Indone-

sia yang sangat besar yaitu sebanyak

229.000.000 jiwa atau 87.2% dari total

17Halaman



penduduk di Indonesia dan 12.7% dari populasi penduduk muslim dunia. Hal ini merupakan

potensi pasar yang besar bagi tumbuh berkembangnya usaha di sektor industri halal mencakup:

(1) pakaian/fesyen, (2) makanan dan minuman, (3) pariwisata, (4) kosmetik, (5) media, (6)

keuangan, dan (7) farmasi. Pengembangan kewirausahaan yang memiliki keterkaitan kuat

dengan rantai nilai halal (halal value chain) akan secara langsung memperkuat industri halal dan

mendorong pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana transformasi ekonomi bisa menjadikan Indo-

nesia tidak sebatas menjadi konsumen dan pasar, tetapi juga dapat ikut berperan sebagai

produsen dalam aktivitas ekonomi yang mendukung industri halal untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan lebih

banyak wirausaha dan peningkatan daya saing UMKM.

C. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM memiliki peran yang sangat strategis

dalam perekonomian Indonesia, antara lain: men-

ciptakan lapangan kerja yang besar, menciptakan

pasar baru dan sumber inovasi, serta fungsi pentin-

gnya dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal

dan pemberdayaan masyarakat. Data Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indone-

sia tahun 2018 menunjukkan total jumlah unit usaha

UMKM adalah 64,2 juta, dengan komposisi terbesar

adalah sebagai pelaku usaha mikro sebanyak 63,5

juta unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB

adalah sebesar 61,07%, menyerap tenaga kerja

sebesar 97%, investasi dari sektor UMKM sebesar

60,42% dari total investasi, serta kontribusi terha-

dap pertumbuhan ekspor sebesar 14,37%. Selain

itu, pelaku UMKM yang telah memanfaatkan

e-commerce adalah sebesar 15%.

Selain itu, Koperasi memegang peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Beberapa

koperasi besar mampu memajukan daerahnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan

UKM per 30 Juni 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 122.978 unit dengan volume usahanya Rp

120,4 T dan jumlah anggota 16.066.443 orang. Potensi koperasi yang besar ini harus menjadi

peluang untuk dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan nilai-nilai sosial.


18Halaman



Menurut BPS, Indonesia akan mengalami

bonus demografi pada tahun 2020-2030, hal ini ditan-

dai dengan proporsi penduduk usia produktif lebih dari

60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini

tentu saja dapat menjadi peluang untuk percepatan

pertumbuhan ekonomi nasional melalui dukungan

ketersediaan jumlah SDM yang memadai. Meningkat-

nya jumlah penduduk usia-usia produktif juga membu-

ka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan per

kapita Indonesia karena lebih banyak orang yang

bekerja. Disisi lain, bonus demografi ini justru dapat

menjadi bencana demografi apabila SDM tersebut

tidak dapat disiapkan dengan baik, Indonesia justru

berisiko terjebak dalam middle income trap

Penyediaan skilled labour juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di era

industri 4.0 dimana dibutuhkan banyak tenaga ahli dengan keterampilan khusus. Oleh karena

itu, percepatan perbaikan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, akademi

komunitas, Balai Latihan Kerja) dengan melibatkan Akademisi dan Dunia Usaha dan Dunia

Industri (DUDI) sangat diperlukan sehingga dapat tercipta link and match antara pelatihan

tenaga kerja dengan kebutuhan DUDI. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilak-

sanakan melalui pendekatan penguatan kelembagaan dan kerjasama pelatihan dengan DUDI,

serta dengan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja, baik standar kompetensi maupun

infrastruktur dan tenaga pelatihan tenaga kerja.

1.2.2 Permasalahan

A. Bidang Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital dan e-com-

merce merupakan tantangan sekaligus peluang

bagi kita. Tujuan utama dari pengembangan

ekonomi digital dan e-commerce ialah UKM dan

talenta lokal guna mendorong pertumbuhan

ekonomi dan inklusivitas. Oleh karena itu, perlu

didorong pemanfaatan e-commerce oleh UKM

lokal yaitu produsen/maker, serta peningkatan

kapasitas agar memiliki daya saing.

Ruang lingkup ekonomi digital yang

begitu luas dan tidak terbatas membuat

ekosistem digital menjadi kompleks dan

bisa saling terkait satu dengan lain. Adapun

inovasi memunculkan berbagai model

bisnis baru yang mendisrupsi model lama.

Pemerintah dituntut untuk mampu menge-

lola disrupsi, yaitu membuka ruang untuk

inovasi,

D. Ketenagakerjaan


19Halaman



namun tetap memberikan kepastian hukum.

Sebagai bagian dari pengelolaan disrupsi,

Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan

dan peraturan yang ada agar tetap relevan

dengan dinamika digital. Oleh karenanya, berb-

agai aspek kebijakan dalam ekonomi digital

membutuhkan perlakuan yang khusus dan tidak

bisa disamakan dengan kebijakan konvensional.

Kebijakan akomodatif yang bersifat enabling dan

agile sangat dibutuhkan untuk mendukung

terwujudnya level of playing field dan pember-

dayaan UMKM, serta SDM dengan keahlian

tinggi. Dalam perumusan dan peninjauan kem-

bali kebijakan dan peraturan, termasuk keterse-

diaan data e-commerce yang termutakhir dan

berasal dari sumber resmi menjadi sangat pent-

ing.

Dengan memperhatikan perkembangan

digital, diperlukan kerangka peraturan yang lebih

ringan, dinamis dan adaptif. Dengan memperha-

tikan Equal playing field dan persaingan usaha

yang sehat; Mendorong inovasi; Berorientasi

pada kepentingan nasional; Manfaat bagi pelaku

usaha lokal; Inklusivitas.

Dengan memperhatikan hal tersebut, data

e-commerce merupakan komponen penting

yang diperlukan oleh Pemerintah. Data tersebut

dapat menggambarkan potret baseline kondisi

e-commerce Indonesia, yang kemudian dapat

menjadi dasar yang mendukung evaluasi dan

penyusunan kebijakan.

Selain itu program terkait Desa Digital dan

UMKM Digital merupakan salah satu

program/kegiatan yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi digital, mengurangi kes-

enjangan arus informasi dan meningkatkan

Tantangan lain yang dihadapi oleh

Indonesia berkaitan dengan pengembangan

SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi

membawa dampak pada perubahan pola

bekerja dan berpotensi menghilangkan

pekerjaan yang bersifat sederhana dan

repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan

penyediaan layanan berbasis daring serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkembangan Teknologi Informasi Komuni-

kasi (TIK) sudah memasuki tahap 5G (era

digital) sehingga kesenjangan pembangunan

antar kota dan desa tidak dapat dilepaskan

dari dampak sebaran demografi dan kapasi-

tas ekonomi yang tidak seimbang, serta kes-

iapan infrastruktur yang memadai. Adapun

Tantangan dalam pengembangan Desa Digi-

tal dan UMKM Digital, antara lain:

Terdapat 20.000 desa yang belum tersen-

tuh internet (Katadata 2020);

Saat ini hanya 10,9 juta UMKM yang

sudah Go-Digital dari total 64 juta UMKM

(gernas BBI, Kemenko Marves);

Rata-rata kecepatan internet mobile Indo-

nesia adalah 13,83 Mbps, jauh di bawah

Malaysia 23,8 Mbps, Thailand 25,9 Mbps,

Vietnam 30,39 Mbps, dan Singapura

57,16 Mbps (datareportal.com),

Kurangnya talenta digital yang sesuai

dengan kebutuhan industri,

Lemahnya cyber security dan keamanan

data digital, dan

Membanjirnya produk-produk impor

melalui pemasaran digital.

20Halaman



B. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kewirausahaan

penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak

model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi

ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi

yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi

digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbu-

han ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan

sosial dan lingkungan.

Saat ini Indonesia memiliki peringkat yang rendah dalam kemudahan usaha. Data Global

Entrepreneurship Monitor (GEM) di tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai

yang relatif rendah terkait dukungan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun komersial dan

legal. Penilaian mengenai kesiapan infrastruktur fisik dinilai 6,37 dari skala 10, dan Indonesia

memiliki peringkat ke-41 dari 54 negara yang disurvei. Untuk infrastruktur komersial dan legal,

nilai cenderung lebih rendah (5,44) meskipun berada pada peringkat 17. Selain itu, kebijakan

pemerintah terkait perijinan dan pajak dinilai rendah (dengan skor 4.98 dan berada di peringkat

14 dari 54).

Stabilitas ekonomi dan besarnya pasar tenaga kerja Indonesia saat ini masih perlu didukung oleh

iklim usaha yang baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, baik dalam iklim

untuk kemudahan usaha, serta berbagai ekosistem kewirausahaan yang lain, seperti kebijakan

di bidang kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha dan faktor-faktor lain. Pemer-

intah memandang perlu untuk menata kebijakan dan pola pengembangan kewirausahaan di

Indonesia untuk iklim usaha yang lebih baik dan hal ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak, baik

publik maupun swasta, perlu dilengkapi dengan ekosistem yang mampu mendukung realisasi

dari motivasi berwirusaha yang ditumbuhkan dari pendidikan formal dan non-formal menjadi

usaha yang berkembang secara berkelanjutan.

Upaya-upaya pengembangan kewirausahaan juga perlu terukur sehingga masyarakat dapat

merasakan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan kesempatan berusaha dan lapangan

usaha, serta perbaikan pendapatan. Upaya Pemerintah ini diwujudkan melalui penyusunan

nilai-nilai dasar, standar maupun prosedur dan kriteria pengembangan kewirausahaan. Hasilnya

diharapkan dapat menjadi Pedoman (guiding principles) dalam melaksanakan program dan

kegiatan pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan utamanya oleh Kementerian/Lem-

baga dan Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik pengusaha

besar, asosiasi dan pemangku kepentingan lain dalam kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat

dan penciptaan peluang usaha baru memerlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya pem-

berdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan masyarakat telah

Dokumentasi Asisten Ekonomi Digital dalam kunjungan kerja

di Tanggulangin, Jawa Timur

21Halaman



banyak dilaksanakan baik oleh pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, maupun

perguruan tinggi. Namun demikian tidak sedikit program yang keberjalanannya kurang memba-

wa dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan tidak berke-

lanjutan. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya intervensi yang tidak didesain berbasis

pasar (demand-driven), kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang disasar, lemahnya

pendampingan untuk menjamin kualitas dan kontinuitas produk, pendekatan program yang

parsial, dan belum optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan enabling

environment. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum

didesain secara terintegrasi melalui pengembangan potensi ekonomi lokal atau daerah, serta

belum mengoptimalkan penguatan pola kemitraan hulu-hilir antara UMKM dengan industri/usa-

ha skala besar.

Adapun pengembangan kewirausahaan di sektor industri halal masih menghadapi sejum-

lah tantangan diantaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran baik pelaku usaha maupun

konsumen tentang pentingnya produk halal. Selain itu, pelaku wirausaha berskala UMKM juga

masih mempunyai tantangan lain berupa, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya

kemampuan manajerial untuk dapat melakukan value creation, minimnya literasi keuangan,

serta kurangnya akses terhadap hasil penelitian dan pengembangan

C. Bidang Koperasi dan UMKM

Beberapa permasalahan dalam peningkatan

daya saing KUMKM adalah (i) inovasi dan

teknologi; (ii) branding dan pemasaran; (iii) pem-

biayaan; (iv) legalitas; (v) sumber daya manusia;

(vi) pengembangan produk, standarisasi, dan

sertifikasi; serta (vii) Database UMKM.

Permasalahan yang dihadapi koperasi

saat ini diantaranya terkait pengawasan kopera-

si, tata laksana koperasi, transformasi digital

bagi koperasi serta penguatan peran pengawas

dan penyukuh koperasi. Selain itu, pada

tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia

termasuk Indonesia telah terjangkit penyeba-

ran pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Pandemi COVID-19 telah

menimbulkan disrupsi pada kehidupan manu-

sia, menyebabkan terhentinya aktivitas

ekonomi di seluruh negara dan berakibat

terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dira-

sakan Indonesia juga cukup besar terutama

pada UMKM.

Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM dalam acara grand opening lulu hypermart

22Halaman



Penelitian World Bank (2020) mendapat-

kan fakta bahwa Covid-19 telah berdampak pada

penurunan ekonomi global, diprediksi terjadi

kontraksi sebesar 5,2% dalam PDB global pada

tahun 2020 dan dalam jangka panjang bisa men-

garah pada terjadinya resesi, investasi yang

lebih rendah, penetrasi terhadap sumber daya

manusia melalui hilangnya pekerjaan, dan terjadi

fragmentasi perdagangan global.

Pemerintah telah melakukan berbagai

terobosan untuk membangkitkan dan menaikkan

kelas UMKM baik pada masa maupun pasca

pandemi Covid-19, diantaranya melalui program

Pemulihan Ekonomi Nasional, BPUM (Bantuan

Pemerintah untuk Pelaku UMKM), maupun gera-

kan nasional bangga buatan Indonesia. Berbagai

program tersebut terbukti mampu menggeliatkan

daya tahan UMKM dan keberlanjutannya tentu

sangatlah diharapkan.

Mengutip data dari KemenKUKM (Per Juni

2020)), pandemi covid-19 telah memunculkan

berbagai kendala bagi pengembangan UMKM

diantaranya (i) Sulitnya pemenuhan bahan baku

(18,87%); (ii) Distribusi terhambat (20,01%); (iii)

Sulitnya Permodalan (19,39%); (iv) Produksi

terhambat (18,83%); dan (iv) Permintaan

menurun (22,90%).

Berdasarkan Katadata Insight Center

(KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan

dampak negatif dari pandemi dan sebagian kecil

(5,9%) yang tumbuh positif, pandemi juga

menyebabkan 63,9% UMKM mengalami

penurunan omset lebih dari 30%, dan hanya

3,8% yang merasakan peningkatan.

Penelitian ABDSI (2020) mendapatkan

fakta bahwa Covid-19 telah berdampak pada

terhambatnya pasokan bahan baku (48%), pem

Beberapa permasalahan dalam upaya

peningkatan produktivitas tenaga kerja antara

lain: (i) miss-match antara keahlian lulusan

lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi

dengan kebutuhan industri; (ii) keterbatasan

informasi pasar kerja; (iii) kurangnya keterli-

batan industri dalam kegiatan peningkatan

SDM; (iv) kebijakan pendidikan dan pengem-

bangan vokasi yang masih sporadis dan

belum terkoordinasi antar K/L; (v) masalah

pembiayaan; dan (vi) adanya pandemi

COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020

berakibat pada pelambatan aktivitas ekonomi

dan industri sehingga berdampak pada

penurunan produktivitas tenaga kerja dan

peningkatan jumlah pengangguran.

Beberapa permasalahan dalam upaya

peningkatan produktivitas tenaga kerja antara

lain:

bayaran kredit memerlukan restrukturisasi

(93%), dan pembayaran kredit tidak dapat

dilakukan (27%). Pada sisi pembiayaan terja-

di persoalan likuiditas dan potensi kredit

bermasalah semakin membesar serta NPL

naik.

D. Bidang Ketenagakerjaan

sumber foto : Humas Kemenko Perekonomian RI

23Halaman



(i) miss-match antara keahlian lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan

vokasi dengan kebutuhan industri; (ii) keterbatasan informasi pasar kerja; (iii)

kurangnya keterlibatan industri dalam kegiatan peningkatan SDM; (iv) kebija-

kan pendidikan dan pengembangan vokasi yang masih sporadis dan belum

terkoordinasi antar K/L; (v) masalah pembiayaan; dan (vi) adanya pandemi

COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 berakibat pada pelambatan aktivitas

ekonomi dan industri sehingga berdampak pada penurunan produktivitas

tenaga kerja dan peningkatan jumlah pengangguran.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, Indonesia

akan mengalami bonus demografi pada 2020-2013, dalam ekosistem

ketenagakerjaan, pertambahan jumlah angkatan kerja berarti meningkatnya

penawaran tenaga kerja, apabila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan

permintaan tenaga kerja melalui penambahan lapangan pekerjaan, maka

bonus demografi justru akan menjadi boomerang bagi perekonomian dengan

meningkatnya jumlah pengangguran akibat tenaga kerja yang tidak dapat

terserap di pasar kerja.

Selain masalah bonus demografi, pandemi COVID-19 juga mempersulit

kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian

Ketenagakerjaan (per Mei 2020), menunjukan dampak yang signifikan dari

pandemi COVID-19 terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Tercatat

sebesar 15,8% pekerja ter-PHK dan 39,6% pekerja yang mengalami

penurunan pendapatan dengan sektor yang paling berdampak ialah pada

sektor perhotelan dan pariwisata. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Novem-

ber 2020, tingkat pengangguran Agustus 2020 mengalami kenaikan menjadi

7.07%, dengan peningkatan jumlah penganggur sebanyak 2.67 juta orang

year on year.

Pelaksanaan hubungan industrial saat ini juga masih belum harmonis

dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya bargaining yang cukup

baik yang tertuang dalam peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja (PK),

dan perjanjian kerja bersama (PKB). Selain itu, belum optimalnya kinerja

forum lembaga kerja sama (LKS) bipartit dan tripartit, serta peran SP/SB dan

asosiasi pengusaha. Masih belum terjalinnya hubungan industrial yang baik

yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja.

Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan juga

masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih rendahnya

kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan antara lain hubungan kerja, jam

kerja, kerja lembur, upah, dan jaminan sosial. Selain itu, permasalahan lain

adalah masih rendahnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia

(PMI) dan masih banyaknya penempatan PMI secara ilegal.

24Halaman

VISI, MISI, TUJUAN &SASARAN STRATEGIS

BAB

2

Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Pada Sidang

Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019, Kementerian PPN/Bappenas

ditugaskan untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada visi tersebut, visi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

Visi ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,

dan UMKM, yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian turut mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan

ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga

kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga

menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.



Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi

Digital, Koperasi dan UMKM, dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

VISI

2.1 Visi

26Halaman



Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa

rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Visi Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) Misi Kementerian Koor-

dinator Bidang Perekonomian yang meliputi:

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Koordinator Perekono-

mian yang telah dirumuskan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagaker-

jaan dan UMKM berperan mendukung misi, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas melalui pengembangan ekonomi digital,

ketenagakerjaan, dan UMKM, sehingga misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut :

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang

ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM,

peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan dalam

kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;

Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;

Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan

Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

1.

2.

3.

4.

MISI

Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital yang Mendukung

Pertumbuhan dan Inklusifitas Ekonomi.

Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penumbuhan

Wirausaha Baru yang Berkualitas serta Mendukung Peningkatan

Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian

Mewujudkan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan

Koperasi dan UMKM

Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang

berkualitas dan berdaya saing

Mewujudkan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

1.

2.

3.

4.

5.

2.2 Misi

27Halaman



2.3 Tujuan Deputi

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai

ukuran kinerjanya. Berdasarkan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah

Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian tujuan yang ditetapkan. Adapun penja-

baran sasaran strategis di masing-masing tujuan yang ditetapkan, sebagai berikut

Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat.

Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas.

Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital

yang Mendukung Pertumbuhan dan Inklusifitas

Ekonomi.

Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Mas-

yarakat dan Penumbuhan Wirausaha Baru yang

Berkualitas serta Mendukung Peningkatan Nilai

Tambah dan Daya Saing Perekonomian.

Terwujudnya Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Terwujudnya Harmonisasi Ekosistem Ketenaga-

kerjaan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.4 Sasaran Strategis Deputi

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

No`

Tujuan

Sasaran Strategis Indikator Sasaran

Strategis Target

1. Terwujudnya Pengembangan

Ekonomi Digital yang

Mendukung Pertumbuhan

dan Inklusifitas Ekonomi.

Mendorong

pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan nilai

transaksi e-Commerce,

Nilai Transaksi e-

Commerce

Pada tahun 2024 :

600 Triliun

Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagkerjaandan UMKM dalam acara serap aspirasi UU Ciptaker

28Halaman



baru, kontribusi UMKM

terhadap PDB,

peningkatan

keterampilan dan

kompetensi

kerja/kewirausahaan

bagi masyarakat, dan

penciptaan lapangan

kerja.

2. Terwujudnya Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat dan

Penumbuhan Wirausaha

Baru yang Berkualitas serta

Mendukung Peningkatan

Nilai Tambah dan Daya

Saing Perekonomian

Pertumbuhan

Wirausaha

Pada tahun 2024 :

4 persen

3. Terwujudnya Kemudahan,

Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi

dan UMKM

Kontribusi UMKM

Terhadap PDB

Pada tahun 2024 :

65 persen

4. Terwujudnya Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

yang berkualitas dan

berdaya saing

Jumlah lulusan

pelatihan vokasi

(Pelaksanaan Kartu

Pra-Kerja) per tahun

Pada tahun 2024 :

2 juta

Orang

5. Terwujudnya Harmonisasi

Ekosistem Ketenagakerjaan

Penyediaan Lapangan

Kerja Pertahun

Pada tahun 2024 :

2,7-3 juta

Orang

6. Terwujudnya Kebijakan

Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan,

dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang Berkualitas

Terwujudnya

Kebijakan Bidang

Koordinasi Ekonomi

Digital,

Ketenagakerjaan, dan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah yang

Berkualitas

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan

Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah yang

diterima Menko

Perekonomian

Pada tahun 2024 :

100 %

7. Terwujudnya Program Kartu

Prakerja yang Berkualitas

dan Bermanfaat

Terwujudnya Program

Kartu Prakerja yang

Berkualitas dan

Bermanfaat

Indeks Kepuasan

Penerima Manfaat

terhadap Program

Kartu Prakerja

Indeks 3 dari 4

8. Terwujudnya Aparatur

Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, Dan

Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah yang Profesional,

Inovatif, dan Berintegritas.

Terwujudnya Tata

Kelola Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi

Digital,



Menengah yang baik

Persentase ASN

Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan,

Dan Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah dengan

Nilai Indeks Profesiona-

litas ASN berkategori

tinggi

Pada tahun 2024 :

82 %

penciptaan wirausaha

Nilai SAKIP Deputi

Bidang Koordinasi

Ekonomi Digital,



Menengah

Pada tahun 2024 :

86,50

29Halaman



Persentase Pemenuhan

Nilai Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

Deputi Bidang Koordina-

si Ekonomi Digital,



Menengah.

Pada tahun 2024 :

84 %

Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran

Deputi Bidang Koordina-

si Ekonomi Digital,



Menengah

Pada tahun 2024 :

98 %

Gambar 2.1

Peta Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital

30Halaman

BAB

3

ARAH KEBIJAKAN,

STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 sesuai dengan RPJPN 2005-2025

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui perce-

patan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekono-

mian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN

2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya

terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development

Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan

nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas

SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Gambar 3.1 Agenda Pembangunan RPJMN

Tahun 2020-2024

Adapun detail dari 3 (tiga) agenda pemba-

ngunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang

terkait dengan bidang Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai

berikut:

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi

merupakan modal utama untuk men-

dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan

secara adil dan merata.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas A.

32Halaman

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing

melalui:



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya SaingB.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C.

Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan

pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta

kehutanan; dan

Akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industry, kemaritiman, energi,

industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

1.

2.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan

yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mening-

katkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adap-

tif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki

kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangu-

nan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang

berorientasi pada kemajuan, dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :

Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola

kependudukan;

Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

menuju cakupan Kesehatan semesta;

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkuali-

tas;

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

Pengentasan kemiskinan; dan

Peningkatan produktivitas dan daya saing.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Revolusi mental dalam sistem pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila;

Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

Memperkuat moderasi beragama; dan

Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

1.

2.

3.

4.

Dokumentasi IV dalam acara PenandatangananPKS antara PMO Kartu Prakerja dan DANA

33Halaman



Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas A.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pere-

konomian dalam rangka mengemban tugas dan

fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pem-

bangunan nasional maupun program-program

prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbu-

han ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berke-

lanjutan, melalui strategi koordinasi dan sinkroni-

sasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/telaa-

han dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan

langkah-langkah Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian mendorong peningkatan

kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal

baik dalam pelaksanaan program/kegiatan

sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan

efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas

sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan

manfaat peningkatan produktivitas bagi sek-

tor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga

pada akhirnya dengan tercapainya target-target

sektor/lintas sektor secara akumulatif memberi-

kan kontribusi dampak terhadap keberhasilan

akan terwujudnya sasaran pembangunan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandi-

ri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan

pembangunan nasional di berbagai bidang

dengan menekankan pembangunan struktur

perekonomian yang kokoh dan berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah,

didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan Kementerian Koordina-

tor Bidang Perekonomian dalam rangka men-

dukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan

RPJMN tahun 2020-2024 yang terkait

dengan ekonomi digital, ketenagakerjaan,

dan UMKM yaitu:

Pembangunan ekonomi dalam lima

tahun ke depan diarahkan untuk meningkat-

kan ketahanan ekonomi yang diharapkan

Kementerian Koordinator Bidang berkualitas

dan berkelanjutan, dapat mendorong pertum-

buhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan

keberlanjutan daya dukung sumber daya

ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningka-

tan kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam implementasinya, agenda ini akan

dilaksanakan melalui beberapa strategi.

Dokumentasi Menteri Kemenko Perekonomian bersama Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, CEO Gojek dan CEO Tokopedia

34Halaman



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya SaingB.

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas

dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,

terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pening-

katan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM

yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan berikut:

Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Penerapan Kartu Prakerja.

Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM.

1.

2.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-

an akan mengeluarkan beberapa kebijakan

prioritas dalam mendukung ketahanan

ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM untu Perrtumbu-

han yang berkualitas adalah sebagai berikut:

Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong perekonomian.

Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Pertumbuhan Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pencipta-

an peluang usaha baru.

Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang

berkualitas.

1.

2.

3.

4.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan C. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memi-

liki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pemba-

ngunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap

mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai

kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi.

Kemajuan pada karakter bangsa tentu saja memberikan

dukungan pada transformasi perekonomian. Peningkatan

etos kerja, yang merupakan salah satu sasaran dari revolu-

si mental pada RPJMN tahun 2020-2024, tentu saja akan

berdampak baik pada peningkatan produktivitas yang juga

berdampak pada peningkatan nilai ekonomi.

Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian RI

sumber foto : Humas Perekonomian RI

35Halaman



Dalam rangka mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebu-

dayaan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, Kement-

erian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah

kebijakan berikut.

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berdasarkan Arah Kebijakan dan

Strategi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sehingga mendukung pencapaian target yang diamanatkan dalam

RPJMN 2020-2024 dan target kinerja Kementerian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lem-

baga/Instansi di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, arah kebijakan Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2020-2024 difokuskan

pada:

Adapun strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan di bidang Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

a) Mendorong pengembangan sektor digital;

b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital;

Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental

(GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam perekonomian

1.

2.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi

Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian.

Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan

ekonomi.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian melalui peningkatan Pertumbuhan

Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang usaha baru.

Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang

berkualitas.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Kerjasama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri

dalam peningkatan kualitas SDM.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong pertumbuhan perekono-

mian, akan dilakukan dengan strategi : 1.

36Halaman



Meningkatkan perlindungan dan keaman-

an dalam transaksi e-commerce;

Mendorong penguatan enablers (SDM,

Infrastuktur, Sistem Inovasi, Regulasi dan

Birokrasi) untuk mendukung transformasi

digital.

c)

d)

Koordinasi dan sinergi program pengembangan UMKM antar K/L, Pemerintah Daerah

serta pemangku kepentingan lainnya melalui pengembangan produk, perluasan akses

pasar, pembiayaan, dan restrukturisasi usaha;

Koordinasi Implementasi RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pem-

berdayaan UMKM, serta Perkoperasian (Omnibus Law);

Pengembangan klaster UMK yang mengintegrasikan dari penyediaan bahan baku, akses

permodalan, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, dan akses pemasaran yang dapat men-

dorong peningkatan usaha UMK.

Memperluas pembentukan klaster Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baru yang beroperasi

serta memiliki standarisasi mutu dan sertifikasi produk.

a)

b)

c)

d)

Sinergi program K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendukung penguatan kapasitas SDM

dalam rangka mendorong ekosistem kewirausahaan yang kondusif.

Perumusan skema model kolaborasi/piloting, koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelak-

sanaan program dan kebijakan terkait kemitraan usaha besar/industri melalui proses

inkubasi bisnis.

Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha termasuk melalui

penyediaan skema pembiayaan dan pendampingan mengakses pembiayaan.

Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up mulai dari pelatihan kewirausahaan

sampai dengan penyediaan insentif fiskal.

Meningkatkan nilai tambah usaha sosial melalui pendampingan akses permodalan hingga

fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Transformasi ekonomi masyarakat perdesaan melalui perluasan kemitraan usaha hulu-hilir,

pengembangan sentra industri dan produksi, pengembangan usaha ekonomi desa

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Akselerasi Peningkatan Skala Usaha

Mikro Kecil sebagai penggerak pertum-

buhan ekonomi, dilakukan melalui beber-

apa strategi berikut:

2.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian melalui peningkatan Pertum-

buhan Wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan peluang

usaha baru, dilakukan melalui beberapa strategi berikut:

3.



sumber foto : kominfo.go.id

37Halaman

Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta

aturan turunannya;

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;

Penguatan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja terutama peningkatan

kepatuhan kepesertaan pada jaminan sosial yang ada saat ini (Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Peker-

jaan) ;

Pembenahan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran terutama pada masa

adaptasi baru Covid-19 dan di negara-negara Kawasan timur tengah yang sangat berpo-

tensi menampung Pekerja Migran Indonesia;

Mengefektifkan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

a)

b)

c)

d)

e)

Peningkatan kompetensi tenaga kerja

baik dalam hubungan kerja maupun di

luar hubungan kerja yang meliputi skilling,

up-skilling, dan re-skilling

Mendorong keterlibatan dunia usaha

(industri) dalam perbaikan bisnis proses

dan pelaksanaan program

a)

b)

terintegrasi dengan BUMDES, serta penguatan layanan usaha masyarakat;

Transformasi ekonomi masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan

Prioritas Pemerintah;

Pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan industri halal atau

gaya hidup muslim serta ekonomi syariah.

g)

h)

Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi

yang berkualitas akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut:4.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja

melalui Penerapan Kartu Prakerja, akan

dilakukan dengan strategi:

5.



sumber foto : bisnis.com sumber foto : pacitankab.go.id


38Halaman

Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan vokasi antar Kementeri-

an/Lembaga baik di level pusat maupun daerah.

Mendorong keterlibatan dunia usaha (industri) dalam perbaikan kualitas SDM lulusan lem-

baga pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK/Politeknik/BLK) sesuai dengan kompetensi

yang dibutuhkan

Mendorong kerjasama dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan lembaga pendidikan dan

pelatihan vokasi (SMK/Politeknik/BLK) untuk mengurangi mismatch antara supply dan

demand tenaga kerja.

a)

b)

c)

Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM,

akan dilakukan dengan strategi:6.



3.4 Kerangka Regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan

tugas, fungsi, dan pencapaian Sasaran Strat-

egis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digi-

tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperlukan

terobosan regulasi atau evaluasi terhadap

seluruh kerangka regulasi yang ada untuk

mendorong partisipasi optimal dari seluruh

stakeholder terkait. Terobosan regulasi diper-

lukan untuk mengurai hambatan-hambatan

(bottleneck) yang terjadi seperti menghindari

tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh

sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasil-

kan rekomendasi langkah-langkah strategis

untuk menyempurnakan atau mengubah

regulasi yang ada. Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan

UMKM dalam hal ini berperan sebagai

koordinator dalam penyusunan regulasi baru

atau evaluasi suatu regulasi.

Kerangka regulasi yang akan dikoordinasikan

mencakup perumusan, penetapan, dan pelak-

sanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebi-

jakan K/L yang berkaitan dengan isu di bidang

ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UKM

diantaranya:

Perkembangan ekonomi digital di Indo-

nesia masih dihadapkan pada berbagai tanta-

ngan terkait regulasi serta arah tujuan yang

akan dicapai. Pemerintah telah mengidentifika-

si perkembangan ekonomi digital sebagai

salah satu tantangan perekonomian dan

1. Penyusunan Strategi Nasional Ekonomi

Digital

39Halaman



dan menjadi pengarusutamaan dalam men-

jalankan agenda pembangunan sesuai

RPJMN tahun 2020-2024. . Berdasarkan hasil

dari Peraturan Presiden No. 74 tahun 2017

tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan

Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (Road

Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Isu

yang berkembang saat ini lebih luas dari

e-commerce, hingga mencakup ekonomi digi-

tal. Namun, Indonesia belum memiliki kebija-

kan dan strategi nasional terkait pengemban-

gan ekonomi digital yang komprehensif dan

terintegrasi. Di sisi lain, Indonesia menghada-

pi tuntutan global untuk bergerak cepat terma-

suk membangun kerja sama, di antaranya

melalui berbagai kerjasama internasional

terutama terkait ekonomi digital dan e-com-

merce. Kondisi ini juga menjadi perhatian

Komite Pengarah dan Tim Pelaksana. Oleh

karena itu, Manajemen Pelaksana Peta Jalan

SPNBE diminta untuk mempersiapkan peny-

usunan Strategi Nasional Pengembangan

Ekonomi Digital sebagai keberlanjutan dan

transformasi dari kebijakan Road Map

E-Commerce.

Sehubungan dengan isu tersebut, saat ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-

an sedang menginisiasi kegiatan penyusunan

Strategi Nasional Ekonomi Digital sebagai

tindak lanjut berakhirnya Peraturan Presiden

No 74 Tahun 2017. Perkembangan teknologi

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk men-

transformasi kegiatan ekonomi, mendorong

inklusivitas, dan membantu menyelesaikan

isu-isu pembangunan. Dengan memperhati-

kan perkembangan isu ekonomi digital baik di

tingkat nasional maupun global, maka sangat

diperlukan kebijakan dan strategi nasional

pengembangan ekonomi digital yang kompre-

hensif dan terintegrasi. Strategi tersebut

diharapkan dapat memberikan arah dan pan-

duan strategis dalam mengembangkan berb-

agai aspek ekonomi digital.

Pencapaian target RPJMN Tahun

2020-2024 perlu didorong dengan melihat

potensi saat ini antara lain Indonesia secara

resmi “naik kelas” menjadi negara

berpendapatan menengah dengan PDB per

kapita sekitar USD 4.500 pada tahun 2019

(World Bank, 2020) dan diproyeksikan akan

memiliki bonus demografi yang ditandai

dengan penurunan rasio ketergantungan dan

peningkatan jumlah penduduk usia produktif

potensial untuk berpartisipasi dalam angkatan

kerja (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal terse-

but merupakan peluang sekaligus tantangan

bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus

demografi tersebut agar menciptakan manfaat

sosial ekonomi yang optimal dan mampu men-

dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Rancangan Peraturan Presiden terkait

Pengembangan Kewirausahaan Nasional

STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL

EKONOMI DIGITAL

sumber foto : pixabay.com

40Halaman

Dalam mendukung pelaksanaan

tugas, fungsi, dan pencapaian Sasaran Strat-

egis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digi-

tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperlukan

terobosan regulasi atau evaluasi terhadap

seluruh kerangka regulasi yang ada untuk

mendorong partisipasi optimal dari seluruh

stakeholder terkait. Terobosan regulasi diper-

lukan untuk mengurai hambatan-hambatan

(bottleneck) yang terjadi seperti menghindari

tumpang tindih regulasi yang ditetapkan oleh

sektor. Sedangkan evaluasi akan menghasil-

kan rekomendasi langkah-langkah strategis

untuk menyempurnakan atau mengubah

regulasi yang ada. Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan

UMKM dalam hal ini berperan sebagai



Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah

menciptakan iklim kewirausahaan yang lebih

baik dalam pengembangan kewirausahaan di

Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan acuan

atau pedoman dalam rangka pengembangan

kewirausahaan di Indonesia. Namun hingga

saat ini belum ada peraturan tunggal, sedang-

kan berbagai peraturan yang memilki keter-

kaitan dengan pengembangan kewirau-

sahaan masih diselenggarakan secara terpi-

sah oleh berbagai Kementerian/Lembaga.

Sehubungan dengan isu diatas, saat ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekono-

mian sedang mengkoordinasikan penyusunan

sebuah kebijakan berupa Pedoman Pengem-

bangan Kewirausahaan Nasional yang saat

ini didorong menjadi sebuah kebijakan yang

ditandatangani oleh Presiden bersama Bap-

penas dan Kementerian Koperasi & UKM,

serta Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu

telah disepakati bahwa Kementerian pemra-

karsa adalah Kementerian Koperasi & UKM.

Diharapkan Perpres ini dapat menjadi sebuah

acuan atau pedoman bersama yang dapat

digunakan oleh Kementerian/Lembaga

maupun pemerintah daerah untuk melakukan

koordinasi agar terdapat sebuah pemahaman

yang sama dan sebagai upaya pemulihan

dampak krisis ekonomi dan resesi terhadap

UMKM, yang dapat diakibatkan oleh pandemi

maupun kejadian tak terduga lainnya, serta

mencapai target RPJMN Tahun 2020-2024

yaitu rasio kewirausahaan 3,9% dan pertum-

buhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024.

Inisiasi penyusunan RPerpres PPKN

(sebagai bridging policy sebelum diterbitkann-

ya RUU Wirausaha yang saat ini belum diba-

has kembali di DPR) merupakan sebuah

upaya untuk mendorong percepatan pertum-

buhan wirausaha. Percepatan pertumbuhan

wirausaha juga menjadi trigger untuk memper-

cepat pertumbuhan ekonomi melalui pencipta-

an wirausaha yang semakin banyak, mengin-

gat wirausaha berpotensi untuk menyerap

tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap PDB.

Dengan ditetapkannya RUU Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, menjadi sebuah

trigger atau momentum untuk mempercepat

pemberdayaan UMKM dan wirausaha, serta

sebagai pemulihan dari keterpurukan akibat

3. RPP tentang Kemudahan, Pelindungan,

dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M

sumber foto : setkab.go.id

41Halaman



krisis pandemi karena UU Cipta Kerja diyakini

menjadi “magic pill policy”.

Dalam klaster Kemudahan, Pelindun-

gan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM, koordinasi penyusunan RPP tentang

Kemudahan, Pelindungan dan Pember-

dayaan bagi Koperasi dan UMK-M meliputi 13

substansi yaitu Koperasi, kriteria UMK-M,

basis data tunggal, pengelolaan terpadu

UMK, Kemitraan, Kemudahan perizinan tung-

gal,kemudahan fasilitasi pembiayaan dan

insentif fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAK),

layanan bantuan dan pendampingan hukum,

prioritas pengadaan barang/jasa bagi UMK,

pemanfaatan aplikasi pembukuan, inkubasi,

partisipasi UMK pada infrastruktur publik.

Koordinasi beberapa K/L terkait yang

memiliki program Pembinaan UMKM yang

meliputi: pembiayaan, pemasaran, peningka-

tan kapasitas produksi, peningkatan nilai

tambah, keamanan pangan, dan lain-lain

telah dilaksanakan. Namun demikian, berb-

agai program tersebut belum sepenuhnya

tersinergi dan terintegrasi dengan program

masing-masing K/L. Sehingga dibutuhkan

rancangan sinergi pengembangan klaster

UMK yang terintegrasi.

Kebijakan dalam peningkatan skala

usaha mikro, kecil dan menengah dapat men-

cakup penguatan kelembagaan, pengemban-

gan produk, perluasan akses pasar, pem-

biayaan, dan restrukturisasi usaha. Sedang-

kan kebijakan dalam pengembangan kopera-

si mencakup penguatan sistem pengawasan,

pembinaan koperasi, dan sistim tata kelola

serta transformasi digital bagi koperasi.

Regulasi tersebut berupa tata kelola

pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dise-

suaikan dengan kebutuhan tenaga kerja oleh

Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

5. Regulasi yang berkaitan dengan

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

melalui Program Kartu Prakerja

Perbaikan pengembangan pendidikan

dan pelatihan vokasi berupa penyesuaian kuri-

kulum pelatihan vokasi yang sesuai dengan

kebutuhan industri. Hal ini merupakan bagian

6. Regulasi yang berkaitan dengan

Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

Vokasi

Dalam kluster Ketenagakerjaan, sesuai

amanat Undang-Undang terdapat 4 Peraturan

Pemerintah yang harus dibuat antara lain

terkait:Tenaga Kerja Asing; PKWT, Alih Daya,

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat; Pengupahan;

dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

4. RPP Penggunaan TKA; RPP Pengupahan

(Revisi PP 78/2015); RPP Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan

Hubungan Kerja; dan RPP Penyelengga-

raan JKP


sumber foto : mediaindonesia.com

42Halaman

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementeri-

an/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha

mikro, kecil, dan menengah;

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi

digital;

1.

2.

3.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, pen-

etapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lemba-

ga yang terkait dengan isu di bidang pember-

dayaan ekonomi masyarakat dan kewirau-

sahaan;

4.

dari penguatan peta jalan pengembangan

vokasi serta kebijakan job matching antara

vokasi dan industri yang bertujuan melakukan

perbaikan bisnis proses pendidikan dan pela-

tihan vokasi yang fokus pada 3 lembaga yaitu

smk, politeknik, dan blk, serta 6 (enam) sektor

prioritas yaitu agribisnis, manufaktur, keseha-

tan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja

migran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordina-

tor Bidang Perekonomian tersebut serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementeri-

an/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, peneta-

pan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, Deputi Bidang Koordi-

nasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM menyelenggarakan fungsi:



3.5 Kerangka Kelembagaan

sumber foto : ist

sumber foto : ist

43Halaman


pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi

dan usaha mikro, kecil, dan menengah;


pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan

produktivitas tenaga kerja;


pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi

ekosistem ketenagakerjaan;

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan,

dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

5.

6.

7.

8.

9



Pada Permenko tersebut, struktur

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dibagi

atas:

Asisten Deputi Ekonomi Digital / Sekretaris

Deputi;

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat dan Kewirausahaan;

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah;

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja;

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem

Ketenagakerjaan.

a)

b)

c)

d)

e)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,KETENAGAKERJAAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Asisten Deputi

Ekonomi

Digital/Sekretaris

Deputi

Asisten Deputi

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

dan Kewirausahaan

Asisten Deputi

Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan

Menengah

Asisten Deputi

Peningkatan

Produktivitas Tenaga

Kerja

Asisten Deputi

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

Bidang Ekosistem

Ekonomi Digital

Bidang Transformasi

Ekonomi Digital

Bidang Program dan

Tata Kelola

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang

Pengembangan

Kewirausahaan

Bidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Perkembangan

Produksi dan Akses

Pasar

Bidang Pembudayaan

dan Restrukturisasi

Usaha

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Penguatan

Kelembagaan dan Kerja

Sama Industri

Bidang

Pengembangan Sistem

Pelatihan Tenaga Kerja

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang

Pengembangan

Cipta Kerja

Bidang

Hubungan Industri dan

Jaminan Sosial

Kelompok Jabatan

Fungsional

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

44Halaman



Dengan struktur organisasi seperti di

atas,perlu diupayakan penataan kerangka

kelembagaan antara lain melalui: 1) sinkronisa-

si nomenklatur kelembagaan dengan program

Kementerian terkait; 2) penguatan kebijakan

ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; 3)

penguatan pemantauan, pengendalian, penga-

wasan dan evaluasi pembangunan ekonomi

digital, ketenagakerjaan, dan UMKM; 4) pen-

guatan bisnis prosess internal Deputi yang

meliputi penataan SDM, pembenahan manaje-

men/SOP, regulasi dan informasi; 5) penguatan

peningkatan akses dan mutu pelayanan koordi-

nasi; 6) penguatan sinergitas kebijakan di

bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan

UMKM; 7) penguatan program prioritas di

bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan

UMKM; dan 8) penapisan teknologi informasi.

Kondisi Eksisting Sumber Daya Aparatur

Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagaker-

jaan, dan UMKM sebesar 47,05% dari kondisi

ideal. Oleh karena itu, pemenuhan Sumber

Daya Aparatur menuju organisasi yang ideal

diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap

sampai tahun 2024 dalam rangka mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebija-

kan, program dan kegiatan bidang Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Adapun kondisi Sumber Daya Aparatur


Ketenagakerjaan, dan UMKM pada saat peny-

usunan Renstra adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3 Kondisi Sumber Daya Aparatur

Dokumentasi Deputi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKMbersama seluruh Asisten Deputi IV

45

BAB4

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagaker-

jaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pere-

konomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Ekonomi Digi-

tal, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strate-

gis yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Keber-

hasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja

secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Target kinerja tahun 2020-2024 disusun sebagai

berikut

Sasaran Strategis /

IndikatorKinerja Utama

Target Tahunan Satuan

2020 2021 2022 2023 2024

SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan

wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi

kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

IKU.1 Nilai Transaksi e-Commerce 260 345 430 515 600 Triliun

IKU.2 Pertumbuhan Wirausaha 2 2,5 3 3,5 4 Persentase

IKU.3 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah Terhadap PDB

61 62 63 64 65 Persentase

IKU.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi

(Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)

per tahun

2 2 2 2 2

Juta Orang

IKU.5 Penyediaan Lapangan Kerja

Pertahun

2,7 2,7-3 2,7-3 2,7-3 2,7-3 Juta Orang

SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat

IKU.6 Indeks Kepuasan Penerima

Manfaat terhadap Program

Kartu Prakerja

3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 3 dari 4 Indeks

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024



48Halaman

Adapun dalam mencapai Sasaran Strategis diatas, akan dilaksanakan melalui 5 (lima)

kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Indikator Output

Kegiatan (IOK) dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024

SS.3 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah yang Berkualitas

IKU.7 Persentase Rekomendasi

Kebijakan Bidang Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan

Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang diterima

Menko Perekonomian

100 100 100 100 100 %

SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah

IKU.8

Persentase ASN Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi

Digital,Ketenagakerjaan, dan


Menengah dengan Nilai Indeks

Profesionalitas ASN

berkategori tinggi

75 77 79 81 82 %

IKU.9

Nilai SAKIP Deputi Bidang

Koordinasi Ekonomi



Menengah

82,50 83,50 84,50 85,50 86,50 Nilai

IKU.10

Persentase Pemenuhan Nilai

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Deputi Bidang Koordinasi

Ekonomi



Menengah

80 81 82 83 84 %

IKU.11

Persentase Kualitas

Pelaksanaan Anggaran Deputi

Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan


Menengah

90 92 94 96 98 %



TAB

EL

SA

SA

RA

N S

TRA

TEG

IS,

IND

IKA

TOR

, D

AN

TA

RG

ET

KIN

ER

JA

49Halaman

No Kegiatan SK/IKK/Output/IOK

Target

Unit 2020 2021 2022 2023 2024

1 Koordinasi

Kebijakan

Ekonomi Digital

SK 1 : Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang

Berkualitas

Asisten Deputi

Ekonomi Digital/

Sekretaris

Deputi (Asdep 1)

IKK :

Persentase Rekomendasi

Kebijakan Bidang Ekonomi

Digital yang Diterima

Deputi (%)

100 100 100 100 100

Output :

Rekomendasi Kebijakan

Ekonomi Digital

3 3 3 3 3

IOK :

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi Digital

2 2 2 2 2

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang e Commerce

1 1 1 1 1

• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital (%)

80 80 80 80 80

SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta Administrasi

Program dan Tata Kelola yang Optimal

IKK:

Indeks Kepuasan Layanan

Kegiatan Deputi serta

Administrasi Program dan

Tata Kelola

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

Output :

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1 1 1 1 1

IOK :

• Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi IV

6 5 5 5 5

• Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi IV

3 3 3 3 3



TAB

EL

SA

SA

RA

N K

EG

IATA

N (

SK

), I

ND

IKA

TOR

KIN

ER

JA

KEG

IATA

N (

IKK

), O

UTP

UT,

IN

DIK

ATO

R

OU

TPU

T K

EG

IATA

N (

IOK

) D

AN

TA

RG

ET

KIN

ER

JA

50Halaman

2 Koordinasi

Kebijakan

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirausahaan

SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang

Berkualitas

Asisten Deputi

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirasuahaan

IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

dan Kewirausahaan

yang Diterima Deputi

(%)

100 100 100 100 100

Output :


di Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

dan Kewirausahaan

4 4 4 4 4

IOK :

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

1 1 1 1 1

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertumbuhan Wirausaha

1 1 1 1 1

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal yang Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

1 1 1 1 1

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Syariah

1 1 1 1 1

•

80 80 80 80 80

Persentase Keterlibatan

Stakeholder dalam

Perumusan Kebijakan di

Bidang Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat dan

Kewirausahaan (%)



TAB

EL

SA

SA

RA

N K

EG

IATA

N (

SK

), I

ND

IKA

TOR

KIN

ER

JA

KEG

IATA

N (

IKK

), O

UTP

UT,

IN

DIK

ATO

R

OU

TPU

T K

EG

IATA

N (

IOK

) D

AN

TA

RG

ET

KIN

ER

JA

51Halaman

4 Koordinasi

Kebijakan

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas

Asisten Deputi

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

IKK :

Per enta e

Re omenda i Kebija an

Bidang Pening atan

Produ ti ita Tenaga

Kerja ang Diterima

100 100 100 100 100

Output :


di Bidang Peningkatan


Kerja

3 Koordinasi

Kebijakan

Koperasi dan

UMKM

SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas

Asisten Deputi

Koperasi dan

UMKM IKK :

• Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diterima Deputi (%)

100 100 100 100 100

Output :

• Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2 2 2 2 2

IOK :

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1 1 1 1 1

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Kontribusi UMKM Terhadap PDB

1 1 1 1 1

• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (%)

80 80 80 80 80

4 Koordinasi

Kebijakan

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas

Asisten Deputi

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

IKK :

Persentase


Bidang Peningkatan


Kerja yang Diterima

Deputi (%)

100 100 100 100 100

:

2 2 2 2 2

4



TAB

EL

SA

SA

RA

N K

EG

IATA

N (

SK

), I

ND

IKA

TOR

KIN

ER

JA

KEG

IATA

N (

IKK

), O

UTP

UT,

IN

DIK

ATO

R

OU

TPU

T K

EG

IATA

N (

IOK

) D

AN

TA

RG

ET

KIN

ER

JA

52Halaman



Output :

Re omenda i Kebija an

di Bidang Pening atan

Produ ti ita Tenaga

Kerja

2 2 2 2 2

IOK :

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

1 1 1 1 1

• Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Kartu Prakerja

1 1 1 1 1

• Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)

80 80 80 80 80

5 Koordinasi

Kebijakan

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

SK : Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Harmonisasi

Ekosistem Ketenagakerjaan

Asisten Deputi

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

IKK :

Persentase


Bidang Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan yang

Diterima Deputi (%)

100 100 100 100 100

Output :


di Bidang Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

2 2 2 2 2

IOK :

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di bidang

Harmonisasi Ekosistem

Ketenagakerjaan

1 1 1 1 1

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di bidang

Kebijakan Penciptaan

Lapangan Kerja

1 1 1 1 1

Persentase Keterlibatan

Stakeholder dalam

Perumusan Kebijakan di

Bidang Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan (%)

80 80 80 80 80

TAB

EL

SA

SA

RA

N K

EG

IATA

N (

SK

), I

ND

IKA

TOR

KIN

ER

JA

KEG

IATA

N (

IKK

), O

UTP

UT,

IN

DIK

ATO

R

OU

TPU

T K

EG

IATA

N (

IOK

) D

AN

TA

RG

ET

KIN

ER

JA

53Halaman



Secara ringkas, cascading Indikator

Kinerja Deputi (Tabel 4.1) ke Indikator Kinerja

Kegiatan Asisten Deputi (Tabel 4.2), dapat

dilihat pada gambar disamping.

Dalam rangka mencapai Sasaran

Sasaran Strategis dan Sasaran Program


Ketenagakerjaan, dan UMKM akan dilak-

sanakan melalui 5 kegiatan dengan indikasi

kebutuhan pendanaan sebagai berikut

Gambar 4.1. Cascading Indikator Kinerja Deputike Indikator Kinerja Kegiatan

Asisten Deputi

4.2 Kerangka Pendanaan

No

Kegiatan

Indikasi Kebutuhan Pendanaan

(dalam Juta Rupiah)

Unit Pelaksana

2020

2020

(Perubahan setelah

Covid -19)

2021 2022 2023 2024

1 Koordinasi

Kebijakan

Ekonomi Digital 13 .000 7.525 7.000 7.315 7.644 7.988

Asisten Deputi Ekonomi Digital

/ Sekretaris

Deputi

2 Koordinasi Kebijakan

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

dan

Kewirausahaan

3.000 2.620

2.000

2.090 2.100 2.282

Asisten Deputi

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirausahaan


Koperasi dan

UMKM

1.000 2.000 1.000 1.045 1.092 1.141

Asisten Deputi

Koperasi dan

UMKM


Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

5.000 4.586 3.000 3.135 3.276 3.423

Asisten Deputi

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja


Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

0 1.000 1.500 1.567 1.638 1.711

Asisten Deputi

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

Total 22.000 17.732 14.500 15.152 15. 750 16.546

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan PendanaanDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024

54Halaman

PENUTUPBAB

5

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan

tugas-tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

pangan dan agribisnis sebagaimana Perpres Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, renstra ini juga menjadi pedoman dalam peny-

usunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Strategis ini setiap tahun akan dievaluasi dan disesuaikan dengan

perkembangan lingkungan strategis organisasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya

perubahan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagaker-

jaan, dan UMKM, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



55Halaman

��

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi

Sasaran Strategis /

IndikatorKinerja Utama

Target Tahunan Satuan

Unit Pelaksana Kerangka Pendanaan (dalam juta

rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce,

penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan

kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

Deputi Bidang

Koordinasi

Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan,

dan UMKM

- - - - -

IKU.1 Nilai Transaksi e-

Commerce

260 345 430 515 600 Triliun - - - - -

IKU.2 Pertumbuhan Wirausaha 2 2,5 3 3,5 4 Persentase - - - - -

IKU.3 Kontribusi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah

Terhadap PDB

61 62 63 64 65

Persentase - - - - -

IKU.4 Jumlah lulusan pelatihan

vokasi (Pelaksanaan

Kartu Pra-Kerja) per

tahun

2 2,2 2,4 2,6 2,8

Juta Orang

- - - - -

IKU.5 Penyediaan Lapangan

Kerja Pertahun

2,7 2,7-3 2,7-3 2,7-3 2,7-3 Juta Orang - - - - -

SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat - - - - -

IKU.6 Indeks Kepuasan

Penerima Manfaat

terhadap Program Kartu

Prakerja

3 dari 4 3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4 Indeks

- - - - -

56

Kode

Kegiatan

Sasaran

Kegiatan/Output

Indikator Kinerja

Kegiatan/ IOK

Target

Satuan

Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)

Unit 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2491 Koordinasi

Kebijakan Ekonomi

Digital

SK 1 : Tersusunya Rekomendasi Kebijakan

Ekonomi Digital yang Berkualitas 7.525 7.000 7.315 7.644 7.988

Asisten Deputi

Ekonomi Digital/

Sekretaris

Deputi (Asdep 1)

IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Ekonomi Digital yang

Diterima Deputi (%)

100 100 100 100 100 %

- - - - -

Output :

Rekomendasi

Kebijakan Ekonomi

Digital

3 3 3 3 3 Paket Rekomendasi Kebijakan

- - - - -

IOK :

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan Ekonomi

di bidang Ekonomi

Digital

2 2 2 2 2

Paket Rekomendasi Kebijakan

- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di bidang

e Commerce

1 1 1 1 1

Paket Rekomendasi Kebijakan

- - - - -

LAMPIRAN

57

Persentase

Keterlibatan

Stakeholder

dalam Perumusan

Kebijakan di

Bidang Ekonomi

Digital (%)

80 80 80 80 80

% - - - - -

SK 2 : Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi Serta

Administrasi Program dan Tata Kelola yang

Optimal

IKK:

Indeks Kepuasan

Layanan Kegiatan

Deputi serta

Administrasi Program

dan Tata Kelola

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4

3 dari

4 Indeks

- - - - -

Output :

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

1 1 1 1 1 Layanan

- - - - -

IOK :

Jumlah Dokumen

Layanan Program

di Lingkungan

Deputi IV

6 5 5 5 5 Dokumen

- - - - -

LAMPIRAN

58

Jumlah Dokumen

Layanan Tata

Kelola di

Lingkungan

Deputi IV

3 3 3 3 3 Dokumen

- - - - -

2 Koordinasi

Kebijakan

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirausahaan


Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan

Kewirausahaan yang Berkualitas

2.620

2.000

2.090 2.100 2.282

Asisten Deputi

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirasuahaan

IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

dan Kewirausahaan

yang Diterima Deputi

(%)

100 100 100 100 100 %

- - - - -

Output :

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan


- - - - -

LAMPIRAN

59

IOK :

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirausahaan

1 1 1 1 1 Paket


- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

bidang

Pertumbuhan

Wirausaha


- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan

Penguatan

Ekosistem

Ekonomi Lokal

yang Mendukung

Pusat-Pusat

Pertumbuhan

Wilayah


- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan


- - - - -

LAMPIRAN

60

Kemitraan

Ekonomi Syariah

Persentase

Keterlibatan

Stakeholder dalam

Perumusan

Kebijakan di

Bidang

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat dan

Kewirausahaan

(%)

80 80 80 80 80 %

- - - - -

3 Koordinasi

Kebijakan Koperasi

dan UMKM


Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang Berkualitas

2.000 1.000 1.045 1.092 1.141

Asisten Deputi

Koperasi dan

UMKM

IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

yang Diterima

Deputi (%)

100 100 100 100 100 %

- - - - -

LAMPIRAN

61

Output :

Rekomendasi

Kebijakan di

Bidang Koperasi

dan Usaha Mikro,

Kecil dan

Menengah

2 2 2 2 2 Paket


- - - - -

IOK :

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

bidang Koperasi

dan Usaha Mikro,

Kecil dan

Menengah


- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

bidang Kontribusi

UMKM Terhadap

PDB


- - - - -

LAMPIRAN

62

Persentase

Keterlibatan

Stakeholder

dalam Perumusan

Kebijakan di

Bidang Koperasi

dan Usaha Mikro,

Kecil dan

Menengah (%)

80 80 80 80 80 %

- - - - -

4 Koordinasi

Kebijakan

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja


Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang

Berkualitas

4.586 3.000 3.135 3.276 3.423

Asisten Deputi

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Peningkatan


Kerja yang Diterima

Deputi (%)

100 100 100 100 100 %

- - - - -

Output :

Rekomendasi

Kebijakan di Bidang

Peningkatan


Kerja


- - - - -

LAMPIRAN

63

IOK :

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

bidang

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

1 1 1 1 1 Paket


- - - - -

Jumlah

Rekomendasi

Kebijakan di

bidang Kartu

Prakerja


- - - - -

Persentase

Keterlibatan

Stakeholder dalam

Perumusan

Kebijakan di

Bidang

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja (%)

80 80 80 80 80 %

- - - - -

5 Koordinasi

Kebijakan

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan


Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan 1.000 1.500 1.567 1.638 1.711

Asisten Deputi

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan

IKK :

Persentase

Rekomendasi

Kebijakan Bidang

Harmonisasi

100 100 100 100 100 %

- - - - -

LAMPIRAN

64

Ekosistem

Ketenagakerjaan yang

Diterima Deputi (%)

Output :

Rekomendasi

Kebijakan di Bidang

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan


- - - - -

IOK :

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di bidang

Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan


- - - - -

Jumlah Rekomendasi

Kebijakan di bidang

Kebijakan Penciptaan

Lapangan Kerja


- - - - -

Persentase

Keterlibatan

Stakeholder dalam

Perumusan Kebijakan

di Bidang Harmonisasi

Ekosistem

Ketenagakerjaan (%)

80 80 80 80 80 %

- - - - -

LAMPIRAN

65

Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

No Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Unit

Penanggung Jawab

Kementerian Terkait

1 Penyusunan Strategi Nasional Ekonomi Digital

Tindak lanjut berakhirnya Peraturan Presiden No 74 Tahun 2017

Asisten Deputi Ekonomi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan

2.

RPerpres terkait pengembangan Kewirausahaan nasional

(i) Kebutuhan kebijakan untuk menjadi acuan atau pedoman bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda; (ii) Salah satu tools untuk membantu pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu rasio kewirausahaan 3,9% dan pertumbuhan wirausaha baru 4% pada tahun 2024; (iii) Upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi masa resesi khususnya terkait dengan sektor UMKM, selain kebijakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan

Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM

3.

RPP tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M

(i) Sebagai aturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M (ii) Upaya untuk penguatan Kelembagaan, pengembangan produk, perluasan akses pasar, pembiayaan, dan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM (iii) Upaya untuk mendorong peningkatan skala usaha UMK

Asisten Deputi Koperasi dan UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM

LAMPIRAN

66

4.

RPP Penggunaan TKA; RPP Pengupahan (Revisi PP 78/2015); RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP Penyelenggaraan JKP

(i) Sebagai aturan turunan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan

(ii) Upaya untuk mendorong harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan

5.

Regulasi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Program Kartu Prakerja

Tata kelola pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja oleh Dunia Usaha (Industri).

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Ketenagakerjaan, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6.

Regulasi yang berkaitan dengan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

Perbaikan bisnis proses pendidikan dan pelatihan vokasi yang fokus pada 3 lembaga yaitu SMK, Politeknik, dan BLK, serta 6 (enam) sektor prioritas

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN

67

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

2020-2024 RENCANA STRATEGIS - ekon

Documents