2016rw Hakekat Teori Dan Realita Ppw Indonesia

HAKEKAT ILMU (PERENCANAAN) PEMBANGUNAN WILAYAH

(REGIONAL SCIENCE)

Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS

Prodi Agribisnis UNEJ,

2016

TEORI DAN HAKEKAT PEMBANGUNAN

WILAYAH

KETERBATASAN TEORI EKONOMI KONVENSIONAL

Teori-Teori Ekonomi konvensional tidak mampu ‘menjangkau’ persoalan pembangunan

wilayah yang bersifat ‘unik’ (misalnya: imperfect factor mobility, economic of concentration, imperfect of goods mobility).

Teori Ekonomi Klasik, Neo-Klasik maupun Keynes tidak mampu menjelaskan dengan

baik aspek spasial yang berkaitan dengan distribusi dan kualifikasi dampak (multiplier)

yang menjadi sangat penting dalam pembangunan wilayah. Secara akademik didekati

dalam Ilmu Ekonomi Regional (Regional Economics) dan atau Ekonomi Kelembagaan

(Institutional Economics).

POTENSI SUMBERDAYA DAN KUALIFIKASI DAMPAK DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Kualitas dan kuantitas penyebaran dari sumberdaya potensial berbagai wilayah

(resources endowment) seringkali berbeda, sehingga keunggulan komparatif

(comparative advantage) wilayah menjadi sangat berbeda antara wilayah yang satu

dengan lainnya. Suatu wilayah tertentu tidaklah dapat dipaksakan untuk menjadi

wilayah industri tertentu jika resource base-nya tidak mengijinkan untuk pembangunan

sektor tersebut.

Dalam konteks pembangunan nasional, kualifikasi dampak dari pembangunan kurang

mendapat perhatian. Akan tetapi dalam konteks regional (wilayah), kualifikasi dampak

(impact multiplier) menjadi masalah yang harus dianalisis dan diperhitungkan secara

seksama.

FOKUS DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan Wilayah adalah bagaimana cara mengalokasi sumber daya

potensial wilayah yang bersangkutan agar dapat mendorong pencapaian

tujuan umum pembangunan (growth, income, employment, distribution, environmentally friendships), yang sejauh mungkin dapat ‘ditangkap dan

dinikmati’ wilayah ybs.

Masalah pentingnya adalah : upaya menginternalisasi kualifikasi multiplier

dan memampukan kelembagaan masyarakat (growth from within) untuk

mengurangi negative impact hasil dari pembangunan tersebut.

FAKTOR KRITIS DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Yang banyak terjadi saat ini adalah bahwa pembangunan wilayah sering

terlepas (uncoupling), dimana wilayah yang bersangkutan tidak mempunyai

kemampuan menangkap manfaat yang ditimbulkan.

Jika hal ini berlangsung terus-menerus, pada gilirannya pasti terjadi

“kebocoran” (regional leakages) manfaat wilayah tersebut yang biasanya

akan diikuti oleh mengalirnya tenaga kerja produktif ke luar wilayah,

sebagai akibat tak dapat ikut-serta dalam proses-proses pembangunan

bersangkutan.

ILMU (EKONOMI) REGIONAL

•Berkembang sejak tahun 1940-an, dipandu oleh Walter Isard dan

diikuti oleh pemikir lain (Alonso, Geenhut, Gillie, Hoover, Losch,

Richardson, Weber, dan lainnya)

•Mengembangkan variabel space (jarak) dan tataruang (spatial, location) dalam analisis ekonomi. Menitikberatkan peran wilayah

dalam sistem ekonomi keseluruhan, antar wilayah, multiplier, dan

kebijakan wilayah.

METODA, ANASISIS DAN PENGEMBANGAN ILMU WILAYAH

•Berdimensi ruang (region). Analisisnya berbasis wilayah, baik bersifat

homogen, nodal (fungsional), ataupun administratif (planning).

•Beberapa metoda analisis yang seringkali digunakan, misalnya

analisis lokasi, economic base, analisis transportasi dan distribusi

berbasis Input-Output maupun linear programming, dst.

•Pada saat ini seringkali ‘bergabung’ dengan analisis-analisis berbasis

institusi (economic institution).

INTEGRASI PENDEKATAN

Ilmu-ilmu

Wilayah

Analisis

Sosio-Kultural

Analisis

Sumberdaya Analisis

Lokasi

Analisis

Ekonomi

Wilayah

RELEVANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH MASA KINI

Tidak ada lagi GBHN, diganti dengan Perpres (misalnya RPJMN 2004-

2009dengan Perpres 7/2005). RPJP 2005-2025 masih digodog Bappenas (?).

Perencanaan Nasional dalam RPJMN tidak cukup. Perlu pengembangan

perencanaan wilayah, berbasis kemampuan dan potensi wilayah.

Perencanaan Pembangunan Wilayah seharusnya bukan lagi ‘fotocopy’ dari

Perencanaan Nasional (sebagaimana selama ini dijumpai, atau hanya

merupakan “pembangunan dari bawah yang digerakkan dari atas”)

EVALUASI MASA OTONOMI DAERAH :

Menonjolnya Ego-Sektor dan ego-kedaerahan

Manajemen Pembangunan Wilayah tersekat-sekat (fragmented), kurang sinergis antar

wilayah dan antar sektor

Partisipasi, transparansi dan pelibatan masyarakat masih terhambat (fenomena rent seeking activities)

Program-program ‘top-down’ sering merusak social capital wilayah

Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan sangat terbatas dan sering kurang

substansial sifatnya.

KEBUTUHAN MENDESAK :

Mengembangkan kemampuan masyarakat (dan daerah) dalam

perencanaan pembangunan wilayah berbasis proses dan konsensus

(Institutional building di tingkat grassroot)

Membangun Ketatalaksanaan (SoP) bottom-up planning secara efektif,

kreatif, transparan, akuntabel dan demokratis.

Mengembangkan SDM wilayah sebagai Modal sosial (social capital) ke

arah yang lebih profesional.

GAMBARAN REALITA PEMBANGUNAN WILAYAH

INDONESIA

Indonesia di antara negara-negara Asia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, dengan keragaman sumberdaya yang

sangat besar, terutama berbasis pertanian.

Kondisi Indonesia dibandingkan dengan kondisi Korea Selatan, Thailand, Malaysia

dan bahkan dengan Jepang sekalipun, pada akhir tahun 1950an, tidak jauh berbeda.

Apabila berdasar data pendapatan per kapita 2002, diperoleh gambaran bahwa

dengan angka pertumbuhan 5 % per tahun, Indonesia baru akan sama dengan

pendapatan Malaysia pada tahun 2035, sama dengan Korea Selatan pada tahun 2056,

dan sama dengan Thailand pada tahun 2023.

Kondisi Indonesia saat ini

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap pulau berperan dengan fungsinya yang relatif unik.

Pulau Jawa, walaupun luas lahannya hanya 6.75% dari total luas wilayah dengan penduduk 58.6% dari total penduduk Indonesia, masih berfungsi sebagai penghasil pangan dominan (55.6% produksi padi pada tahun 2002).

Luar pulau Jawa sebagai penghasil produk industri dan kehutanan serta perikanan. Potensi-potensi pertanian di luar Jawa secara keseluruhan belum dimanfaatkan secara optimal.

Infrastruktur masih bias Jawa.

Diperlukan langkah-langkah tepat dalam pembangunan wilayah, dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Negara Pendapatan

Perkapita 1957

Pendapatan

Perkapita 2002

Peningkatan

(%)

Peningkatan per

tahun (%)

Indonesia 131 710 441,9 9,8

KorSel 144 9930 6795,8 151,0

Malaysia 356 3540 894,4 19,8

Jepang 306 33550 10864,1 241,4

Thailand 96 1980 1962,5 43,6

India 73 480 557,5 12,4

Cina 73 940 1187,6 26,4

Nepal 45 230 411,1 9,1

Kuwait 2900 18270 530,0 11,8

Pendapatan Perkapita 1957-2002

Gambaran Kasar Ketertinggalan Indonesia Diukur dengan

Pendapatan Perkapita 2002

Negara r = 3% r = 5% r = 7 %

Malaysia 54,5 tahun 32,9 tahun 23,7 tahun

Korea

Selatan

89,5 tahun 54,0 tahun 38,9 tahun

Jepang 130,8 tahun 78,9 tahun 56,9 tahun

Thailand 34,8 tahun 21,0 tahun 15,2 tahun

Perbandingan Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia dengan

Thailand, Malaysia dan Korea Selatan

Indonesia Malaysia Thailand Korea Selatan

1957 2002 1957 2002 1957 2002 1957 2002

GDP perta-

nian (%) 56 17 45 9 38 9 41 4

Tenaga Kerja

Pert n (%) 61 44 58 21* 82 50* 70 12

Perubahan Persentase Penurunan Tenaga Kerja (TK) Pertanian dan

GDP Pertanian dan Elastisitas Perubahan TK Pertanian terhadap

Perubahan GDP Pertanian, Tahun 1957&2002

Indonesia Thailand Malaysia Kor-Sel

Δ% TK Pert.

(A)

17 32 37 58

Δ % GDP

Pert. (B)

39 29 36 37

(A/B) 0,43

1,1 1,02 1,56

DISPARITAS PDB INDONESIA D

KI

15%

Jati

m

14%

Jab

ar

14%

10%

Jate

ng

6%

Su

mu

t

Ka

ltim

6%

5%

Ria

u

4% B

an

ten

Su

ms

el

3%

Su

lsel

2% 3%

NA

D

2%

Pa

pu

a

2%

Su

mb

ar

Ba

li

Lam

pu

ng

Ka

lba

r

Ka

lse

l

DIY

NT

B

Ka

lte

ng

Ja

mb

i

Su

lut

NT

T

Su

lte

ng

Ba

be

l

Ben

gku

lu

Su

ltra

Ma

luk

u

Go

ron

talo

Ma

l.U

tara

2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,5%

0,4% 0,4% 0% 0% 0% 0%

100%

Sumber: PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, BPS, 2002

The Largest Urban Agglomerations Cities, 1960 and 1995

Agglomeration 1960 1995

Rank Population Rank Population

NewYork 1 14.2 4 16.3

Tokyo 2 11 1 27.0

London 3 9.1 25 7.6

Shanghai 4 8.8 6 13.6

Paris 5 7.2 18 9.5

Mexico City 14 5.4 2 16.6

Sao Paulo 15 4.7 3 16.5

Bombay 6 4.1 5 15.1

Jakarta 28 2.7 22 8.6

Metro Manila - - 20 9.3

Bangkok - - 29 6.5

Source : Kuncoro, 2000 cited from UNDP, 1988

Urbanizations by Southeast Asian Country, 1960 and 1995

*) Excluding Singapore

Source : Kuncoro, 2000 cited from UNDP, 1988

Degree of Urbanization (%)

Country 1960 1995

Thailand 12.5 20.0

Indonesia 14.6 35.4

Philippines 30.3 54.0

Malaysia 26.6 53.6

Brunei 43.4 69.2

Cambodia 10.3 20.4

Laos 7.9 20.7

Vietnam 14.7 19.4

ASEAN* 20.0 36.6

ASIA 20.8 34.7

WORLD 33.6 45.3

MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIPRIORITASKAN DALAM RPJMN 2004-2009

Kesenjangan pertumbuhan antar Wilayah, dan masih banyak wilayah yang tertinggal

dalam pembangunan (remote, border area). Kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Kurang berfungsinya Kota-kota sebagai hirarki penggerak dalam sistem kota-desa yang

sinergis.

Negative externalities berkembangnya kota-kota besar yang cepat, sementara kota-kota

kecil lamban berkembang.

Kecenderungan eksploitasi, degradasi dan deplesi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup akibat pelanggaran pemanfaatan tata ruang wilayah.

Sistem pengelolaan pertanahan yang kurang baik.

Kurang berkembangnya potensi ekonomi lokal dengan segala infrastrukturnya.

BEBERAPA PROGRAM TERKAIT DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PADA RPJMN 2004-2009

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan antar Kota

Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah

Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan

Program Penataan Ruang Nasional

Program Pengelolaan Pertanahan

Program-Program Pembangunan Perdesaan (Keberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal, Infrastruktur Perdesaan, kualitas SDM, Perlindungan dan Konservasi SDA).

KONSEPSI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG HARUS

DIKEMBANGKAN

BEBERAPA PRINSIP DASAR

Mengembangkan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan Stok Kapital Perkapita (Increasing Percapita Capital Stock)

Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity approach) secara berkelanjutan, yang tercermin

dalam Tujuan Ekonomi, Sosial dan Ekologi.

Optimalisasi pengelolaan sumberdaya wilayah, dengan memperhatikan masalah-

masalah externalities, market failure, impact-multiplier, dan regional leakages.

Secara teknis kualitas pembangunan wilayah memperhatikan empat ciri pokok:

kemerataan (equitability), keberlanjutan (sustainability), kestabilan (stability), dan

produktivitas (productivity).

Saat ini Indonesia merupakan negara besar yang relatif ‘tertinggal’

dibanding negara-negara lain di Asia.

Pembangunan Wilayah merupakan instrumen sangat penting dalam

meningkatkan proses pembangunan yang berkelanjutan dan

berkeadilan

Konsepsi pembangunan wilayah dalam era otonomi harus dilakukan

dalam kerangka partisipatory development, mendorong pertumbuhan

dari dalam (growth from within) dengan memperhatikan prinsip-prinsip

dasar pembangunan wilayah.

ILUSTRASI PENINGKATAN STOK KAPITAL PERKAPITA WILAYAH

Man

Made

Capital

Social

Capital

Natural

Capital

Human

Capital

Man

Made

Capital

Social

Capital

Natural

Capital Human

Capital

KONSEPSI PEMBANGUNAN WILAYAH

Tujuan Sosial:

Pengentasan Kemiskinan

dan Pemerataan

Tujuan Ekosistem:

Pengelolaan Sumberdaya

Tujuan Ekonomi:

Pertumbuhan Berkelanjutan

Dan Efisiensi Kapital

•Distribusi Pendapatan

•Kesempatan Kerja

•Bantuan Ke Group Target

•Partisipasi

•Konsultansi/Pendampingan

•Pluralisme

•Evaluasi Dampak Lingkungan

•Penilaian Sumberdaya

•Internalisasi

PRINSIP MANAJEMEN PEMBANGUNAN WILAYAH

Kualitas

Akuntabilitas Otonomi

Evaluasi

diri

Fungsi-fungsi:

•Perencanaan

•Pengorganisasian

•Pelaksanaan

•Pengawasan

Aspek-aspek:

•Kelembagaan

•Ketatalaksanaan

•SDM

Equitability, sustainability,

Stability, productivity

CIRI POKOK EKOSISTEM DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Equitability (kemerataan), adalah penilaian tentang sejauh mana hasil suatu

kegiatan pembangunan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya

Sustainability (keberlanjutan), adalah kemampuan sistem sumberdaya

mempertahankan produktivitasnya, walaupun mendapat gangguan

Stability (stabilitas), adalah ukuran tentang sejauh mana produktivitas

sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor

lingkungan

Productivity (produktivitas), adalah ukuran sumberdaya terhadap hasil fisik

atau ekonominya.

Growth from Within : meletakkan landasan pembangunan wilayah dalam keragaman dan heterogenitas sumberdaya berdasarkan pengembangan kapital sosial • Kelembagaan produktif di tingkat grass-root

• Rural Producer Organization (RPO’s), misalnya asosiasi-asosiasi petani, lembaga tradisional produktif, koperasi, korporasi petani, Asosiasi UMKM, inkubator, dll.

Pengembangan Partisipasi Masyarakat