2015 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT … · 4.3 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Sanitasi 1. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Sistem Terpusat 2. Instalasi Pengolahan Air

2015 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-II (NUSP-2)

| PETUNJUK TEKNIS OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR Hal - 1

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Manfaat

BAB 2. PENGORGANISASIAN KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

2.1 Pembentukan KPP

2.2 Pengorganisasian KPP

2.3. Kedudukan KPP

2.4 Penguatan Kapasitas KPP

BAB 3. PROGRAM KERJA KPP

3.1 Penentuan anggota dan Kepengurusan

3.2 Penyusunan Peraturan Organisasi KPP

3.3 Rencana Kegiatan Operasi & Pemeliharaan

BAB 4. TEKNIK OPERASI DAN PEMELIHARAAN

4.1 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Air Minum

1. Sumur Bor Dalam

2. Hidran Umum (HU)

3. Katup (valve)

4. Perpipaan Transmisi dan Distribusi

5. Reservoir

4.2 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Persampahan

1. Operasi

2. Pemeliharaan

4.3 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Sanitasi

1. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Sistem Terpusat

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

3. MCK

4.4 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Drainase

1. Saluran Drainase

2. Sumur Resapan Air Hujan

4.5 Operasi Dan Pemeliharaan Jalan

4.6 Operasi Dan pemeliharaan Jembatan

4.7 Operasi Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Serah Terima Pengelola

Lampiran 2 Outline AD/ART

Lampiran 3 Program Kerja KPP

Lampiran 4 Form Data Pelanggan

Lampiran 5 Form Penerima Iuran/Retribusi

Lampiran 6 Form Inventarisasi Kondisi Prasarana

Lampiran 7 Peta Investasi Kegiatan

Lampiran 8 Form Laporan Keuangan

Lampiran 9 RAB Iuran/Tarif

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Manfaat Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Tabel 2 Kemungkinan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Prasarana

Tabel 3 Tanda-Tanda Kerusakan Konstruksi Infrastruktur Jalan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alur Tahapan Pembentukan KPP

Gambar 2 Struktur organisasi Pengurus KPP

Gambar 3 Diagram Kedudukan KPP di Tingkat Kelurahan

Gambar 4 Kerjasama KPP dengan berbagai pihak

Gambar 5 Mekanisme Pelaporan KPP



DAFTAR SINGKATAN

ADB Asian Develompent Bank

AD/ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BKM Badan Keswadayaan Masyarakat

CA Community Advior

KLM Kelompok Swadaya Masyarakat

KPP Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

LCO Local Coordinator Office

LKM Lembaga Keswadayaan Masyarakat

MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MCK Mandi Cuci Kakus

NMC National Management Consultant

NUAP Neighborhod Upgrading Action Plan

NUSP-2 Neighborhod Upgrading Shelter Project Phase 2

O&P Operasional dan Pemeliharaan

RAB Rencana Anggaran Biaya

RKM Rencana Kegiatan Masyarakat

SKS Survei Kampung Sendiri

TIPP Tim Inti Perencanaan Teknis

UPL Unit Pengelola Lingkungan



BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur pada permukiman kumuh di lokasi sasaran NUSP-2,

diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan. Infrastruktur yang telah dibangun diharapkan

tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga tetapi juga dapat

memperluas jangkauan manfaat secara berkelanjutan.

Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang

mempengaruhi keberlanjutan fungsi suatu infrastruktur agar melampaui dari umur

rencana adalah pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan operasi

/pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) yang dikelola oleh lembaga pengelola yang

mempunyai program kerja termasuk rencana pembiayaan. Pengelola kegiatan operasi

dan pemeliharaan infrastruktur hasil pembangunan NUSP-2 dilaksanakan oleh

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Keberlanjutan suatu kegiatan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P)

infrastruktur sangat tergantung pada kinerja KPP dalam menjalankan program kerja

yang efisien dan efektif. Keberhasilan KPP menyelenggarakan kegiatan O&P

infrastruktur sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam penyusunan rencana

kerja maupun dalam pelaksanaannya. KPP dinilai berhasil dalam mewujudkan

keberlanjutan infrastruktur, dapat diindikasikan dengan beberapa hal sebagai berikut :

a. Infrastruktur berfungsi dengan baik dan terjaga kualitasnya;

b. Infrastruktur dapat dioperasikan/dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang

(minimal sesuai dengan umur rencana);

c. Melembaganya KPP di tingkat masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan;

d. Terbangunnya kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi lain

dan swasta;

e. Terwujudnya penyelenggaraan O&P secara mandiri oleh penerima manfaat dalam

menjalankan program kerja termasuk aspek pembiayaan;

f. Dapat memperluas jangkauan manfaat dengan tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan O&P infrastruktur yang

dibangun melalui NUSP-2 akan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan yang berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman kumuh. Aspek



tersebut dirumuskan sejak tahap penyusunan program kerja dan pada tahap

pelaksanaan kegiatan O&P, serta tahap pengembangannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mewujudkan pengelolaan infrastruktur yang

berkelanjutan oleh KPP diperlukan petunjuk teknis O&P infrastruktur. Petunjuk teknis

ini menjadi panduan dalam membangun lembaga pengelola, menyusun program kerja

dan teknis pelaksanaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah

untuk memberikan panduan bagi pelaksana NUSP-2 dalam mengorganisasikan,

merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga

terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.

Tujuan Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah:

a. Memberikan pemahaman pentingnya kegiatan operasi dan pemeliharaan

infrastruktur;

b. Memberikan panduan dan pemahaman dalam pengorganisasian kegiatan operasi

dan pemeliharaan;

c. Memberikan panduan dan pemahaman dalam penyusunan program kerja yang

berbasis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak;

d. Memberikan panduan dan pemahaman dalam merumuskan penyepakatan

pengaturan operasi dan pemeliharaan;

e. Memberikan panduan dan pemahaman dalam menyusun anggaran dasar dan

rumah tangga lembaga pengelola;

f. Memberikan panduan dan pemahaman dalam upaya memobilisasi sumber daya,

teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan upaya pengembangan

jangkauan manfaat infrastruktur.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dengan adanya Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan

Infrastruktur ini adalah:

a. Terwujudnya pengorganisasian lembaga pengelola kegiatan operasi dan

pemeliharaan;

b. Tersusunnya menyusun anggaran dasar dan rumah tangga lembaga pengelola;

c. Tersusunnya program kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan dengan berbagai pihak;

d. Terumuskannya kesepakatan terkait dengan pengaturan operasi dan

pemeliharaan;



e. Tersosialisasikannya lembaga pengelola dan program kerja kepada masyarakat

luas;

f. Terpahaminya upaya memobilisasi sumber daya, teknis pelaksanaan kegiatan

O&P dan upaya pengembangan jangkauan manfaat infrastruktur.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur adalah:

a. Pengorganisasian masyarakat dalam rangka O&P infrastruktur dan peran pelaku;

b. Penyusunan Program Kerja KPP;

c. Mekanisme dan strategi O&P infrastruktur skala lingkungan;

d. Teknis pelaksanaan O&P infrastruktur.

1.5 Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur bagi para pelaku adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Manfaat Petunjuk Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur

No. Lembaga Manfaat Juknis 1 BKM/LKM 1. Sebagai acuan melakukan tugas dan fungsi pengelola

kegiatan O&P;

2. Sebagai panduan memfasilitasi pembentukan

kelembagaan pengelola kegiatan O&P.

2 Community

Advior (CA)

1. Sebagai panduan untuk melakukan pendampingan

pembentukan kelembagaan pengelola kegiatan O&P;

2. Sebagai panduan untuk melakukan penguatan peran

dan fungsi organisasi pengelola kegiatan O&P;

3. Sebagai panduan dalam pendampingan dan

penguatan kapasitas organisasi pengelola kegiatan O&P,

khususnya terkait penyusunan program kerja, penggalian

sumber pembiayaan dan membangun kemitraan.



3. Konsultan

Manajemen

Proyek (NMC

dan RMC)

1. Sebagai panduan kerja dalam pengendalian dan

monitoring kegiatan O&P;

2. Memantau dan mengevaluasi kinerja KPP sebagai

organisasi pelaksanaan kegiatan O&P.

4 Pemerintah

kelurahan

lokasi sasaran

NUSP-2;

3. Acuan kerja dalam menfasilitasi pelaksanaan kegiatan

O&P tingkat kelurahan;

4. Acuan pengorganisasian masyarakat dalam pelaksanaan

kegiatan O&P tingkat kelurahan dan masyarakat;

5. Acuan mengorganisir masyarakat dalam kegiatan O&P

keberlanjutan infrastruktur.

5 PMU dan LCO 1. Acuan pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan O&P;

2. Acuan dalam melakukan penilaian kinerja kegiatan

organisasi pelaksana O&P di tingkat kelurahan;

3. Sebagai bahan masukan mengembangkan kebijakan

pelaksanaan NUSP-2 khususnya terkait dengan fungsi

KPP sebagai organisasi pelaksana O&P di tingkat

kelurahan;

4. Sebagai acuan dalam melakukan dan monitoring

pelaksanaan kegiatan program di tingkat masyarakat.



BAB 2

PENGORGANISASIAN KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Peningkatan kualitas permukiman kumuh tidak dapat hanya dilakukan dengan membangun

infrastruktur saja, tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya pencegahan tumbuhnya kumuh

baru. Kegiatan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan, disamping untuk menjaga kualitas

infrastruktur agar berfungsi dengan baik, juga merupakan kegiatan dalam upaya pencegahan

tumbuhnya kumuh baru.

Kegiatan operasi/pemanfaatan adalah cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai

dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di lingkungannya.

Sedangkan pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga agar prasarana dan sarana yang

dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih

lama.

Dengan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan, dapat dihindarkan perbaikan atau

rehabilitasi secara besar-besaran. Kegiatan O&P infrastruktur sebagai pelayanan umum tidak

dapat dilaksanakan sendiri-sendiri tetapi harus diorganisasikan pada tataran pemerintahan

dan masyarakat.

Pada kegiatan NUSP-2, penyelenggaraan O&P infrastruktur dilakukan oleh KPP yang

dibentuk oleh BKM/LKM dan beranggotakan wakil-wakil masyarakat selaku pemanfaat

infrastruktur tersebut. Sebagai legalitas alih kelola hasil kegiatan infrastruktur dari BKM/LKM

kepada KPP berupa Berita Acara Serah terima pengelolaan sesuai Lampiran 1.

KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana & sarana,

penggerak masyarakat untuk hidup bersih & sehat dalam mewujudkan lingkungan yang

bebas kumuh.

KPP juga sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman

yang berkelanjutan.

2.1. Pembentukan Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP)

Pembentukan KPP diawali dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

pentingnya organisasi pelaksana operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur

yang telah dibangun serta perlunya peran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Alur

pembentukan KPP adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Pembentukan KPP

Tahapan kegiatan pembentukan KPP seperti pada Gambar 1 tersebut di atas, dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialiasi Pembentukan KPP

Pembentukan KPP diawali dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat

akan pentingnya organisasi pelaksana O&P infrastruktur yang telah dibangun serta

perlunya peran masyarakat dalam kegiatan tersebut, untuk menjaga agar

prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai

rencana.

2. Klasifikasi Prasarana

Berdasarkan daftar prasarana yang dikerjakan pada tahap pelaksanaan konstruksi

maka perlu dilakukan identifikasi dan diklasifikasikan sesuai jenis prasarana yang

dibangun, sehingga memudahkan masyarakat untuk O&P. Kegiatan ini dilakukan

oleh UPL/TIPP difasilitasi CA dan diikuti oleh masyarakat. Secara umum klasifikasi

prasarana dalam O&P prasarana dapat diklasifikasikan atas 2, yaitu:

a. Klasifikasi Prasarana berdasarkan Jenisnya

Klasifikasi ini berdasarkan pada cakupan layanan infrastruktur yang dibangun

dan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1.Sosialisasi Pembentukan KPP

2.Klasifikasi Prasarana

3.Gambaran Kelompok Pemanfaat

4.Identifikasi Kelompok O&P

5.Penilaian Kapasitas Kelompok

6.Penetapan Pengurus KPP



1) Prasarana Umum (Publik), setiap orang boleh mempergunakan prasarana

tersebut tanpa terkecuali, misalnya jalan, jembatan;

2) Prasarana Kelompok, prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh

sekelompok orang, misalnya sumur, MCK yang hanya digunakan oleh

masyarakat disekitar lokasi bangunan tersebut;

3) Prasarana Pribadi/Individual, prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan

oleh perseorangan atau individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh

perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban

keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya.

Klasifikasi sarana & prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan

mudah tidaknya pembiayaan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan.

Sebagai contoh seperti Tabel-2 berikut.

Tabel 2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Prasarana

Prasarana Umum Prasarana Kelompok

Pendanaan dari iuran pelanggan & retribusi

MCK

Air bersih

Pengelolaan Sampah

Pendanaan dari donasi & retribusi

Jalan

Jembatan

Drainase

b. Berdasarkan pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan

Kemampuan dalam pembiayaan pengelolaan prasarana antara lain tergantung

dari klasifikasi prasarana berdasarkan jenisnya. Dari tabel 1 di atas jika dilihat

ada 2 (dua) jenis prasarana berdasarkan kemampuan untuk pembiayaan O&P,

yaitu prasarana yang dapat dengan mudah menarik “retribusi” dan yang sulit

untuk menarik “retribusi”. Hal ini perlu dijajaki karena akan menjadi salah satu

sumber pendanaan bagi penyelenggaraan kegiatan O&P.

Jenis prasarana yang dapat dengan mudah menarik “retribusi” dalam

pembiayaan O&P umumnya tidak mengalami hambatan. Dan sebaliknya untuk

yang sulit menarik “retribusi” akan kesulitan dalam pembiayaan operasi dan

pemeliharaannya. Sebagai contoh pembiayaan O&P Air Bersih akan lebih

mudah dilakukan dari pada pembiayaan O&P untuk prasarana jalan atau

drainase.

3. Gambaran Kelompok Pemanfaat

Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang

termasuk dalam prasarana publik. Tinjauan ini meliputi tiga karakteristik berikut:



a. Karakteristik Fungsional

Klasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi

pengguna dalam kaitannya dengan operasi prasarana. Karakteristik penerima

manfaat ini akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima

manfaat tersebut dikenai “retribusi”. Semakin banyak orang tersebut menerima

manfaat maka kemungkinan untuk dikenakan retribusi juga semakin besar.

b. Karakteristik Sosial Ekonomi

Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial

ekonomi kelompok pemanfaat. Sebagai contoh adalah seorang warga yang

memanfaatkan prasarana air bersih dapat dikelompokkan menjadi:

1) Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu;

2) Warga masyarakat yang mampu atau non MBR;

3) Warga yang hanya menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, cuci);

4) Warga yang selain menggunakan untuk keperluan sehari-hari, juga untuk

keperluan usaha rumah tangga.

Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh

kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan

akan dapat mempengaruhi besarnya “retribusi” yang dapat ditarik dari

pengguna.

c. Karakteristik Gender

Karakteristik ini untuk melihat sejauh mana perbedaan penerima manfaat

prasarana berdasarkan gender. Pada beberapa prasarana lebih banyak

penggunaannya oleh penduduk dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya

prasarana air bersih yang penggunaannya lebih banyak oleh kaum wanita.

Perbedaan penggunaan prasarana berdasarkan jenis kelamin ini akan

menentukan pembentukan kelompok penerima manfaat dalam kegiatan O&P

prasarana.

4. Identifikasi Dan Penilaian Kelompok

Identifikasi dan penilaian kelompok yang akan melakukan operasi dan

pemeliharaan infrastruktur dipersiapkan sejak awal atau paling lambat sebelum

tahapan konstruksi infrastruktur dimulai. Kelompok yang melakukan

operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan ini selanjutnya disebut dengn KPP. Proses

pembentukannya difasilitasi oleh BKM/UPL, CA dan pemerintah kelurahan serta

melibatkan masyarakat khususnya penerima manfaat.

Untuk membentuk kelompok tersebut perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

a. Skala pelayanan



Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat)

yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Skala pelayanan prasarana sangat

ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu

menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang

cukup luas dibandingkan dengan MCK yang skala pelayanannya hanya pada

warga pemanfaat disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

b. Manfaat yang Diterima

Untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, perlu

dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu

diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1) Penerima manfaat langsung, adalah orang yang memperoleh manfaat

secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan.

Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah

orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan

memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu

tempuh menjadi pendek, dll.

2) Penerima manfaat tidak langsung, adalah orang yang memperoleh manfaat

dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana

tersebut. Sebagai contoh pada pembangunan prasarana jalan adalah

peningkatan harga jual tanah disekitar jalan, akibat adanya pembangunan

jalan.

5. Penilaian Kapasitas Kelompok

Penilaian terhadap calon organisasi yang ada di masyarakat adalah untuk melihat

sejauh mana kapasitas kelompok/organisasi tersebut dapat memanfaatkan dan

memelihara prasarana yang telah dibangun. Penilaian kapasitas kelompok meliputi

kajian aspek-aspek sebagai berikut:

a. Adakah kelompok formal atau informal dalam masyarakat? Apabila ada, apakah

kelompok yang ada tersebut dapat menjadi KPP? Bila tidak dapat maka

dilakukan pembentukan kelompok baru;

b. Apakah kelompok yang ada cukup representatif? Jika di kelurahan tersebut

sudah ada kelompok/organisasi, perlu ditanyakan apakah kelompok tersebut

mewakili masyarakat penerima manfaat dari prasarana dan juga mempunyai

kemampuan untuk mengelola O&P prasarana tersebut;

c. Apabila organisasi yang ada cukup representatif mewakili kepentingan

masyarakat, apakah kelompok tersebut mempunyai kemampuan dan

pengalaman manajemen? Jika kemampuan/pengalaman manajemen kelompok

tersebut kurang maka diperlukan bimbingan dari para pelaku program maupun

instansi pemerintah yang terkait;



d. Apakah ada homogenitas dalam kelompok tersebut (kesamaan kepentingan

tertentu)? Kesamaan kepentingan diantara anggota masyarakat akan

memudahkan membentuk kelompok;

e. Apakah perlu dilakukan kerjasama dengan organisasi/kelompok lain? Dalam

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan perlu dilakukan kerja sama dengan

organisasi/kelompok/instansi pemerintah atau swasta lain yang terkait dengan

kegiatan O&P prasarana yang bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan

anggotanya maupun sumber pembiayaan.

Ada kalanya sebuah prasarana tidak hanya dinikmati oleh penduduk pada satu

kelurahan akan tetapi lebih dari satu kelurahan. Maka pemungutan “retribusi”

prasarana tersebut akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka perlu

menyerahkan penanganannya pada tingkat yang lebih tinggi misalnya kecamatan

atau kab/kota. Dengan penanganan pada tingkat tersebut maka jalan yang

melewati lebih dari satu kelurahan, pemungutan “retribusi-nya” akan dapat

dikoordinir hingga tidak terjadi pungutan lebih dari satu kali.

6. Penetapan Pengurus KPP

Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk membentuk Pengurus KPP. KPP dapat

berasal dari pengembangan/revitalisasi lembaga kemasyarakatan atau Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah ada atau membentuk wadah organisasi

baru. Susunan pengurus KPP disahkan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh

BKM dan tokoh masyarakat.

Agar KPP berjalan lebih efektif dan pengelolaan dapat terkordinir di lingkup

kelurahan, manajemen O&P dilakukan secara terkordinir untuk seluruh prasarana

sarana dalam satu kelurahan oleh satu KPP.

KPP dipimpin Ketua KPP dibantu sekretaris, dibawahnya ada Kordinator per bidang

prasarana sarana yang mengkordinir para Ketua blok yang berada di tingkat RT.

Ketua blok bisa menangani lebih dari satu jenis prasarana sarana.

Untuk membantu kegiatannya, Ketua blok dibantu Petugas teknik dan Petugas

keuangan, yang merupakan relawan atau anggota pemanfat di tingkat RT.

Dengan cara pengelolaan seperti ini sumber daya yang diperoleh dari operasi suatu

jenis infrastruktur disuatu kelompok dapat digunakan bersama bagi pemeliharaan

infrastruktur lainnya.

2.2 Pengorganisasian KPP

Setelah KPP terbentuk maka perlu dilakukan pengorganisasian yang akan mengatur

tugas dan tanggung jawab anggota kelompok/organisasi KPP.

1. Peran dan Tanggung Jawab Organisasi



KPP merupakan wadah bagi para penerima manfaat prasarana untuk menjamin

terpeliharanya prasarana dan sarana dan juga sebagai wadah aspirasi masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Organisasi ini bertanggung jawab dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan

prasarana/sarana yang telah dibangun.

Tugas dan fungsi KPP adalah:

a. Mensosialisasikan perilaku pola hidup bersih & sehat di masyarakat secara

terus menerus;

b. Menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar

tidak menjadi kumuh;

c. Memantau pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan sesuai mutu;

d. Menyusun program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana;

e. Mensosialisasikan program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana;

f. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana & sarana yang berkelanjutan;

g. Mengembangkan prasarana & sarana untuk memperluas jangkauan

pelayanan/manfaat;

h. Mengelola dana O&P secara transparan dan akuntabel

i. Memberikan dukungan dalam pencapaian kota bebas kumuh dimulai dari

lingkungannya dengan kolaborasi berbagai pihak.

2. Struktur Organisasi

Susunan KPP terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus dan Anggota. Dimana Rapat

anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Rapat anggota

mengemban tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

b. Menetapkan pengurus

c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus

d. Menetapkan program kerja

Sedangkan Pengurus KPP dipilih oleh anggota terdiri dari:

a. Ketua KPP

b. Sekretaris

c. Koordinator Bidang Prasarana

d. Ketua Blok (Tingkat RT)

e. Petugas Teknis & Petugas Keuangan untuk setiap bidang prasarana di masing-

masing blok

f. Anggota KPP adalah semua warga pemanfaat sarana & prasarana

Keterlibatan kaum perempuan dalam Kepengurusan KPP minimal tiga puluh (30%)

persen dari jumlah Pengurus KPP.

Struktur organisasi Pengurus KPP dapat ditunjukan seperti dalam gambar berikut:



Gambar 2. Struktur organisasi Pengurus KPP

3. Tugas Pengelola/Pengurus KPP

Untuk melaksanakan tugas pokok O&P, maka KPP memerlukan unit atau satuan

kerja dan orang-orang yang akan duduk atau bertanggungjawab sehari-hari pada

setiap unit kerja tersebut (Tim Pengelola). Sejalan dengan tugas pokok tersebut,

maka tugas-tugas dari setiap unit kerja pengelola operasi dan pemeliharaan (Tim

Pengelola) sehari-hari, adalah :

1) Ketua, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan

organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama, antara lain

mencakup tugas :

a) Mengkoordinir pengurus KPP;

b) Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau

Musyawarah;

c) Berkordinasi secara tin dengan BKM;

d) Menerima hasil serah terima prasarana & sarana dari BKM

e) Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah kelurahan,

Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan

pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.

f) Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk

melakukan pemeliharaan prasarana.

g) Bersama seluruh pengurus membuat laporan baik secara berkala

maupun Pertanggungjawaban Kegiatan KPP;

h) Bersama seluruh pengurus, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan

pemeliharaan, khususnya kepada warga penerima manfaat;

i) Bersama seluruh pengurus menyusun draft peraturan dasar, program

kerja KPP dan rencana pendanaan O&P untuk disosialisasikan dan

penyepakatan dalam musyawarah warga.



j) Penetapan peraturan dasar, program kerja KPP dan rencana pendanaan

O&P dilakukan dalam Rapat Anggota.

2) Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan kegiatan administrasi

umum/ketatausahaan KPP, antara lain mencakup :

a) Menyiapkan surat menyurat;

b) Mengarsip surat masuk dan surat keluar;

c) Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan;

d) Membuat notulen rapat/ musyawarah warga penerima manfaat;

e) Menginventarisasi anggota atau warga penerima manfaat;

f) Mencatat keluar masuknya keuangan setiap bidang prasarana dan

sarana.

3) Kordinator Bidang, bertugas mengelola kegiatan O&P untuk bidang prasarana

dan sarana masing-masing pada setiap blok (tingkat RT) dan melaporkan

setiap perkembangan kondisi prasarana/sarana yang ada secara berkala

maupun insidentil jika keadaan mendesak kepada anggota di bloknya masing-

masing.

Cakupan wilayah kerja Koordinator Bidang bisa 1 (satu) blok atau lebih.

4) Ketua Blok, bertugas mengelola kegiatan O&P untuk bidang prasarana &

sarana masing-masing pada setiap blok (tingkat RT) dan melaporkan setiap

perkembangan kondisi prasarana/sarana yang ada secara berkala maupun

insidentil kepada Koordinator Bidang. Cakupan wilayah kerja Ketua Blok

hanya pada satu RT. Ketua Blok dibantu oleh Petugas Teknis dan Petugas

Keuangan. Pengurus blok di tingkat RT ini bisa menangani hanya 1 (satu) jenis

prasarana sarana atau lebih dari 1 (satu). Untuk menjalankan prinsip

transparansi, maka Ketua Blok harus menyampaikan laporan pelaksanaan &

keuangan kepada warga pemanfaat/anggota secara berkala.

5) Petugas Teknik, melakukan :

a) Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana/sarana;

b) Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan &

perbaikan prasarana;

c) Menggerakan dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang

dilakukan oleh warga;

d) Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kepada

Ketua Blok;

e) Mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan.

6) Petugas Keuangan, melakukan:

a. Mencatat dan membuat laporan keuangan penyelenggaraan operasi &

pemeliharaan setiap prasarana & sarana di masing-masing blok;

b. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

c. Melaporkan laporan keuangan kepada Ketua Blok;

d. Mengarsipkan seluruh laporan.



7) Anggota :

a) Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi

yang sama dalam setiap kegiatan;

b) Mentaati aturan O&P yang sudah ditetapkan;

c) Mengikuti rapat-pertemuan/musyawarah yang dilakukan pengurus KPP;

d) Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang

dilakukan;

e) Mendukung terlaksananya program kerja KPP dan pencapaian visi & misi

KPP;

f) Membangun kebersamaan, kekompakan dan suasana yang kondusif;

g) Secara rutin membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan bersama;

h) Memberikan kontribusi/keswadayaan lainnya untuk pemeliharaan

prasarana & sarana sesuai kebutuhan.

Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua KPP dapat

melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan

operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin

maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya

diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh

penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan

pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran.

2.3 Kedudukan KPP

KPP di tingkat kelurahan menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pengelolaan

kegiatan O&P prasarana & sarana, seperti dalam Gambar bagan berikut:

Gambar-3. Diagram Kedudukan KPP di Tingkat Kelurahan



Selain bermitra dengan Pemerintah Kelurahan, KPP perlu membangun kerja sama

dengan berbagai pihak, baik kelompok masyarakat dan pihak lain di tingkat kelurahan,

seperti dalam Gambar-3, berikut:

Gambar-4 Kerjasama KPP dengan berbagai pihak.

2.4 Penguatan Kapasitas KPP

Penguatan kapasitas bagi KPP dilakukan melalui pelatihan dalam rangka membangun

motivasi (motivation achievement training) dan kesadaran kritis masyarakat untuk

memelihara keberlanjutan infrastruktur di wilayahnya. Pelatihan kepada KPP juga

ditujukan untuk memberi pemahaman tentang aspek-aspek penting dalam

pelaksanaan kegiatan O&P infrastruktur dalam rangka meningkatkan komitmen

masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun

sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini

adalah agar seluruh anggota KPP memahami aspek-aspek berikut:

a. Pengorganisasian lembaga pengelola kegiatan O&P;

b. Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga pengelola;

c. Penyusunan program kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan dengan berbagai pihak;

d. Penyusunan teknik pengaturan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan;

e. Menjaring sumber daya melalui kemitraan dengan pemerintah, swasta dan

organisasi kemasyarakatan lainnya;

f. Teknis pelaksanaan kegiatan O&P dan upaya pengembangan jangkauan manfaat

infrastruktur.



BAB 3.

PROGRAM KERJA KPP

Keberadaan KPP merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur yang

dibangun agar senantiasa dapat dimanfaatkan dan mampu menjaga kualitas lingkungan

permukiman menjadi tidak kumuh kembali. Keberhasilan KPP sangat tergantung pada

tingkat efisiensi dan efektifitas kinerjanya, untuk itu diperlukan program kerja yang

sistematis, terpadu dan terarah. Program kerja disusun untuk jangka waktu tertentu dan

dapat menjadi pegangan baik bagi para pengurus maupun anggota KPP.

Dokumen Program kerja KPP berisi Organisasi KPP, ruang lingkup pelayanan KPP, AD/ART,

RAB, Teknik operasi & pemeliharaan prasarana dan Jadwal kegiatan.

3.1. Penentuan anggota dan Kepengurusan

Keanggotaan organisasi untuk kegiatan O&P tidak terlepas dari jenis infrastruktur yang

dibangun, serta strategi yang digunakan dalam pengelolaannya. Dengan demikian

maka penentuan keanggotaan dan kepengurusan (susunan dan personil) KPP ini harus

dilakukan melalui musyawarah di tingkat kelurahan.

Adapun kepengurusan KPP mengacu pada Struktur Organisasi KPP. Dalam pengelolaan

kegiatan operasi dan pemeliharaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Pengurus dan pemanfaatan organisasi harus menerapkan prinsip demokratis,

partisipatif, transparan dan akuntabel.

b. Infrastruktur yang dibangun melalui pendanaan LOAN ADB ditujukan untuk

peningkatan kualitas permukiman kumuh sehingga pengurus dan pemanfaatan

organisasi harus berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman kumuh yang

berkelanjutan.

c. Peraturan-peraturan yang bersifat pemanfaatan untuk menjalankan pengelolaan

operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan dituangkan dalam Anggaran Rumah

Tangga/ART atau Peraturan Khusus, misal: tata cara pengaduan, tata cara

pendaftaran dan pembayaran, dll.

3.2. Penyusunan Peraturan Organisasi KPP

1. Peraturan Organisasi

Peraturan yang dibangun untuk dapat berjalannya organisasi KPP secara efektif dan

efisien dalam pengelolaan O&P antara lain adalah:

a. Visi, Misi, Asas, Tujuan.

b. Anggaran Dasar/AD



c. Anggaran Rumah Tangga/ART

d. Keputusan dan pengesahan susunan Tim pengelola O&P

e. Keputusan tarif retribusi/iuran dan sumbangan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja tahunan

maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya seperti adanya tarif

iuran/retribusi, harus dibuat oleh KPP dan disepakati bersama warga pemanfaat

melalui forum musyawarah warga pemanfaat atau rembug warga (bukan

ditentukan sendiri oleh pengurus). Masing-masing KPP dapat mengembangkan

peraturan sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat y a n g berkembang di

kelurahan yang bersangkutan, s e p e r i d a l a m L a m p i r a n 2 . Visi KPP adalah

cita-cita untuk mewujudkan tujuannya, sedangkan Misi KPP adalah strategi untuk

mewujudkan visi KPP.

Tujuan KPP:

a. Mendukung terwujudnya Pola Hidup Bersih dan Sehat;

b. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak

menjadi kumuh;

c. Terselenggaranya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

sesuai mutu;

d. Terselenggaranya pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkelanjutan;

e. Mendukung terwujudnya kota bebas kumuh yang dimulai dari lingkungannya

dengan kolaborasi berbagai pihak.

Anggaran Dasar organisasi pengelola O&P setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Nama Organisasi Pengelola dan Daerah Kerja

1) Lokasi organisasi;

2) Lingkup pelayanan prasarana.

b. Asas, Tujuan dan Tugas Organisasi

1) Asas dan Prinsip organisasi;

2) Tujuan organisasi;

3) Tugas organisasi.

c. Ruang Lingkup (cakupan penanganan kegiatan)

d. Keanggotaan/Pengguna Prasarana

1) Persyaratan Keanggotaan;

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota/Pengguna Prasarana;

3) Hak Anggota/Pengguna Prasarana.

e. Rapat Anggota atau Rembug Masyarakat/Warga Pengguna Prasarana

f. Kepengurusan :

1) Syarat-syarat kepengurusan;

2) Susunan anggota pengurus;

3) Kewajiban dan tanggung jawab pengurus;



4) Hak pengurus.

g. Pembina dan Pengawas

h. Pengelolaan Usaha Operasi dan Pemeliharaan

i. Pembiayaan O&P

j. Pelaporan dan Evaluasi

k. Pembubaran

l. Sanksi

m. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus O&P

n. Penutup

2. Revitalisasi KPP

Jika sudah ada KPP sebagai pengelola kegiatan operasi dan pemeliharaan, namun

kepengurusannya organisasinya belum sesuai dengan Juknis O&P, maka kelompok

pengelola tersebut dapat menjadi KPP dengan direvitalisasi.

Revitalisasi KPP adalah menguatkan KPP dengan memperkuat kepengurusan sesuai

dengan kebutuhan lapangan dan memperkuat tata kelola organisasi.

a. Jumlah pengurus mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam Juknis

dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

b. Pemilihan pengurus revitalisasi KPP dilakukan melalui rembug warga

c. Penetapan pengurus KPP dilakukan melalui Surat Penetapan oleh Kepala

Kelurahan atas dasar usulan BKM

d. Revitalisasi dilakukan segera setelah dilakukan pelatihan KPP dilaksanakan.

Bilamana KPP yang ada belum mempunyai aturan dasar terkait dengan Pengelolaan

O&P, maka peraturan dasar tentang O&P ini akan menjadi bagian dari

tanggungjawab Pengelola/Pengurus O&P yang baru untuk memfasilitasi penyusunan

peraturan dasar tsb.

3.3. Rencana Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan

Rencana kerja O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk

menjamin tercapainya tujuan operasi & pemeliharaan prasarana. Outline penyusunan

Program kerja KPP ada dalam Lampiran 3. Secara umum pokok-pokok rencana

kegiatan operasi dan pemeliharaan ini adalah mencakup :

1. Pendataan Anggota

Pendataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja

warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan

dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan. Setelah

ditentukan keanggotaan yang akan terlibat dalam kegiatan pemanfaatan maka

selanjutnya dilakukan pendataan anggota. Pendataan ini bertujuan untuk



mengetahui jumlah dan siapa saja warga pemanfaat serta hal-hal yang berkaitan

dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah

dimanfaatkan. Hal-hal yang perlu dicatat diantaranya adalah:

a. Nama;

b. Jenis Kelamin;

c. Alamat;

d. Pekerjaan;

e. Jumlah anggota keluarga.

(Pendataan Anggota KPP menggunakan Format dalam Lampiran-4).

2. Penggalian sumber – sumber pembiayaan

Pembiayaan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan ditujukan

untuk mengupayakan dan menjamin ketersediaan dana bagi pengelolaan

pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh KPP. Berdasarkan pada cakupan

layanan, secara umum infrastruktur yang dibangun melalui NUSP-2 dapat

diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Prasarana Umum - Publik

Prasarana yang dapat dipergunakan oleh setiap orang atau tidak ada orang yang

dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan dan jembatan,

drainase, dll.

b. Prasarana Umum - Kelompok

Prasarana yang hanya digunakan oleh kelompok warga /komunitas yang sudah

terdaftar, misalnya MCK, penyediaan air bersih, dll. Biaya O&P prasarana ini

umumnya dapat dipenuhi dari tarif retribusi/iuran para pemakainya atau disebut

“cost recovery”. Kegiatan pada dasarnya dilakukan oleh warga pemanfaat melalui

gotong royong dan kesadaran bersama untuk memelihara, memperbaiki dan

mengembangkan prasarana tersebut. Namun demikian tidak menutup peluang

bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga

pemanfaat prasarana.

Sumber dana untuk pembiayaan kegiatan O&P dapat diperoleh dari kontribusi

berbagai pihak, yaitu:

a. Kontribusi Warga Pemanfaat

Alternatif sumber pembiayaan sekaligus sebagai wujud kemandirian dan

keberlanjutan, sumber pembiayaan yang potensial untuk digali adalah kontribusi

warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan.

Hal ini merupakan bentuk kompensasi komunitas pemanfaat terhadap

penggunaan prasarana tersebut.

Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaat adalah:



1) Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota KPP, ataupun

retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung.

2) Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang,

tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan

Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi

sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua

golongan sebagai berikut:

1) Retribusi/Iuran

Retribusi/iuran besarnya sudah ditetapkan lebih dulu, ditarik secara langsung

pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan atau secara tidak

langsung yaitu secara berkala (retribusi/iuran bulanan). Retribusi/iuran dapat

diberlakukan untuk para pengguna yang secara rutin atau tidak secara rutin

menggunakan prasarana. Retribusi/iuran bisa diterapkan untuk individu

perseorangan, kelompok, KK atau perusahaan/instansi/ badan usaha yang

menjadi pengguna prasarana. Sebagai contoh adalah pelayanan air bersih,

retribusi jalan, MCK, dll. Format pendataan retribusi/iuran seperti dalam

Lampiran-5.

Besarnya iuran atau retribusi yang dikenakan kepada perorangan atau per

keluarga/kelompok, baik secara rutin maupun setiap kali penggunaan, kepada

warga pemanfaat tetap atau dari luar, bagi warga kurang mampu atau

mampu, hendaknya dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama

oleh seluruh anggota warga pemanfaat yang ada sehingga tidak terlalu

membebani dan semua warga pemanfaat tetap dapat memperoleh hak yang

sama dalam pemanfaatan prasarana (adil).

Terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam penetapan tarif

retribusi/iuran, antara lain:

a) Kecukupan dana (cost recovery), dengan prinsip ini maka tarif yang

akan ditetapkan harus mencerminkan tingkat kecukupan dana yang

diperlukan untuk pengelolaan prasarana lingkungan secara memadai.

b) Satu obyek pungut – satu jenis pungutan, untuk menghindari

terjadinya pungutan ganda yang membingungkan para penerima

manfaat, maka satu obyek pelayanan dikenakan satu pungutan tarif.

c) Transparan dan mudah dipahami, dalam penetapan besarnya tarif,

maka pembebanan biaya yang diperhitungkan harus dilakukan secara

transparan dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

d) Sederhana dan Jelas, artinya bahwa penetapan tarif harus

menggunakan rumusan yang tidak rumit, dan mudah diperoleh serta

hitungan yang mudah dilakukan.



e) Partisipatif, artinya bahwa dalam penentuan tarif harus melibatkan

semua pihak yang berkepentingan, termasuk semua calon penerima

manfaat, sehingga tarif yang ditetapkan merupakan keputusan

bersama.

f) Adil, artinya bahwa orang yang menerima manfaat lebih banyak harus

dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menerima

manfaat lebih sedikit. Dalam hal ini dapat ditetapkan dengan tarif

progresif.

2) Sumbangan/ Donasi

Sumbangan/donasi sifatnya sukarela, dan disesuaikan dengan situasi

budaya serta kemampuan ekonomi warga pemanfaat dan kebutuhan

biaya pemeliharaan atau perbaikan. Sumbangan/donasi dapat

diberlakukan kepada:

a) Warga masyarakat yang menggunakan prasarana yang bersangkutan

secara langsung;

b) Warga masyarakat atau pihak lain yang tidak secara langsung

menerima manfaat.

b. Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten/Kota kepada kelurahan atau dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait

tingkat kabupaten/Kota. Bantuan dari pemerintah terutama jika infrastruktur

yang dibangun mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan pembiayaan

yang besar dan penanganan yang komplek. Misalnya perbaikan pada fasilitas

vital seperti jalan, jembatan, saluran air, dll. Hal penting yang perlu diperhatikan

dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah, khususnya unsur SKPD di

Kab/Kota adalah harus memahami instansi mana yang dapat dituju oleh

masyarakat, sebab setiap instansi telah mempunyai wewenang tertentu,

misalnya Dinas PU untuk prasarana umum, Dinas Pendidikan untuk prasarana

pendidikan, Dinas Kesehatan untuk prasarana kesehatan, dinas

kebersihan/pemda untuk prasarana persampahan.

c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat

Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan dari pihak lain (organisasi lain atau

pihak swasta) yang juga memanfaatkan prasarana yang telah dibangun. Misalnya

jalan yang dibangun oleh masyarakat dimanfaatkan pula oleh pihak lain tersebut.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang tidak

memanfaatkan prasarana tersebut tetapi kedudukannya di wilayah yang sama

turut serta berkontribusi memberikan sumbangan.

d. Pengembangan Potensi Prasarana



Potensi sumber pembiayaan dapat juga berasal dari pengembangan potensi

prasarana yang ada misalnya dari penjualan air bersih, pengolahan sampah, dll.

3. Inventarisasi Kondisi Prasarana

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun,

apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang

perlu segera ditangani. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan

monitoring/pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan

oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis sendiri atau Penugasan

kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa

grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu

pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti

mingguan atau bulanan.

Agar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka

perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis sistem atau bagian bagian

prasarana. Hal-hal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system

prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan,

apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana

penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal tersebut

juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan

melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan

perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat

mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas

perbaikan.

Format untuk inventarisasi kondisi prasarana seperti Lampiran 6.

4. Rencana Teknis Operasi & Pemeliharaan Prasarana

a. Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana

Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini

adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam

kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Penggunaan Prasarana Secara Optimal

Setiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan

tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai

cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya.

Banyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang tidak sesuai

dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya

berubah, misalnya prasarana MCK atau sumur juga dipergunakan sebagai

tempat memandikan hewan ternak seperti kerbau, Lantai Jemur



dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan sirtu/jembatan kayu

yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh mobil

bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka

akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut

tidak dapat dipergunakan lebih lama.

Untuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya tersebut

maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar

atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan

agar dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua warga

pemanfaat.

2) Pengaturan Penggunaan Prasarana

Untuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, agar

tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya.

Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya.

Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan

dengan kebutuhan operasi dan jenis prasarananya. Sebagai contoh, perlu

dilakukan pengaturan pemakaian air bersih pada saat-saat tertentu agar

semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal.

Hal penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan

suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua

warga pemanfaat.

b. Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana

Rencana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang

dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara

optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan

secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak.

1) Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam periode

waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya

kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana

tidak rusak, biasanya terdiri atas tugas-tugas yang berulang-ulang dengan

teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan.

2) Pemeliharaan berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya

setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya

mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau

direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan

ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan

sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada



tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari

prasarana. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian

pelumas alat pengangkut sampah, penggantian kran air yang rusak, dll.

3) Pemeliharaan insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang

memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan

terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat

membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas

milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan produktif, dll) dan kerusakan

yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya

penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll.

Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama

warga pemanfaat, dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinir oleh KPP.

Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara penugasan kepada anggota

secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup

untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu

pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana,

seperti harian, mingguan atau bulanan.

Untuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu

air, atau perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang

rusak hendaknya dilakukan oleh petugas atau penugasan kepada warga yang

mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan

standar perawatan yang benar.

Selain penentuan jenis kegiatan dan pemahaman cara pelaksanaannya, pada

tahap ini juga penting untuk disepakati bersama bagaimana pembiayaannya,

berapa besarnya dan dari mana sumbernya.

5. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada

dasarnya dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan

karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut hasil inventarisasi kondisi

prasarana. Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan

perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat

pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil.

Disini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk

meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak



kembali.

Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan berapa besar dana yang

diperlukan, termasuk apa saja kebutuhan perbaikan tersebut. Sedangkan Jadwal

disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan perbaikan tersebut akan

dilaksanakan, termasuk berapa lama pelaksanaannya.

6. Rapat-rapat rutin

Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau periwaktu tertentu yang disepakati,

dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang

telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang

dianggap penting untuk dibahas bersama.

Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua KPP, jika memang diperlukan peserta rapat rutin

tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam

kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan. Pada setiap rapat

harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan

diarsipkan oleh sekretaris.

7. Pelaporan KPP

a. Substansi Pelaporan

Pelaporan KPP melingkupi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Pelaporan dilakukan secara berkala tiap bulan dan tiap tahun. Laporan KPP menjadi tanggung jawab Ketua KPP. Pelaporan seluruh kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Laporan Keuangan

Laporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, dll, seperti dalam Lampiran-7.

2) Laporan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk kegiatan pertemuan dan hasil-hasilnya, kegiatan sosialisasi dsb.



3) Laporan Data Mengenai Barang Inventaris

Isi laporan terkait barang atau sarana yang menjadi inventaris KPP, seperti

gerobak sampah, motor sampah, dll. Data dan penggunaan barang inventaris

kelompok perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi

barang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan

penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang .

b. Mekanisme Pelaporan KPP

Pelaporan KPP berjenjang dari Laporan KPP tingkat Blok/RT, hingga ke tingkat kelurahan. Diagram mekanisme pelaporan KPP seperti dalam Gambar 4. 1) Laporan KPP tingkat Blok/RT,

Laporan adalah tanggung jawab Ketua Blok/RT, dibantu oleh Bendahara dan Pelaksana Teknis, Isi laporan adalah :

Laporan pembukuan keuangan, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana, untuk kegiatan prasarana dan sarana, pembelian material, alat-alat, dan administrasi kegiatan.

Laporan pelaksanaan kegiatan KPP, yang menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP terkait dengan operasi/pemanfaatan dan pemeliharaan, termasuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi.

Laporan inventaris prasarana dan sarana di lingkup Blok/RT. Hasil Laporan ini diberikan kepada Koordinator Bidang prasarana dan disosialisasikan kepada seluruh Anggota KPP atau warga.

2) Laporan KPP tingkat Kelurahan.

Laporan yang diterima oleh Koordinator bidang dari ketua Blok/RT, kemudian direkapitulasi dan disusun menjadi Laporan lengkap seluruh prasarana sarana di seluruh RT/ blok. Penyusunan oleh Sekretaris. Hasil laporan menjadi tanggung jawab Ketua KPP. Laporan diverifikasi CA. Jika ada kegiatan terkait pemanfaatan dan pemeliharaan dilaksanakan di tingkat kelurahan atau di atas tingkat Blok/RT, maka pelaporannya langsung dibuat oleh Sekretaris KPP.

Laporan KPP ini oleh Ketua KPP diberikan kepada BKM, Kepala Kelurahan dan masyarakat. Penyampaian laporan kepada masyarakat, dipasang dalam papan info BKM atau media warga lainnya.



Gambar-4. Diagram Mekanisme Pelaporan KPP



BAB 4

OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

4.1 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Air Minum

Operasi/pemanfaatan dan pemeliharan untuk bidang air minum yang dibahas dalam

Juknis ini adalah kegiatan Sumur Bor Dalam, Hidran Umum (HU), Katup (Valve),

Perpipaan Transmisi dan Distribusi serta Reservoir, dengan uraian sebagai berikut.

1. Sumur Bor Dalam

Sumur bor merupakan infrastruktur pengambilan air tanah yang berada dalam

akuifer. Pembuatan sumur ini bisa dilakukan dengan mesin atau peralatan yang

digunakan dengan tangan. Sumur bor dilengkapi dengan selubung yang berdiameter

antara 100 mm s/d 250 mm dan biasanya terdiri dari 3 bagian utama:

a. Di permukaan tanah, pelat beton sekeliling lubang bor yang melindungi air

limpasan permukaan tanah meresap kedalam lubang bor;

b. Di bawah permukaan tanah namun tidak sampai ke lapisan akuifer yang

dituju,bagian ini biasanya diberi selubung (casing) yang terbuat dari PVC atau pipa

GIP atau baja, untuk menjaga agar tanah tidak runtuh;

c. Di bawah permukaan air, didalam akuifer, terdapat bagian pipa yang bercelah

(screen) untuk masuknya air tanah ke dalam sumur. Di sekeliling screen

ditempatkan material kerikil yang berfungsi sebagai filter untuk mencegah

material tanah memasuki sumur.

Perpaduan yang baik antara ukuran celah pipa saringan (screen), kerikil filter dan

material pembentuk akuifer serta pemompaan yang intensif untuk membersihkan

pompa sebelum pompa berproduksi, akan menjamin kelangsungan pemanfaatan

dalam jangka panjang.

Teknis operasi dan pemeliharaan sebagai berikut:

a. Teknis operasi

Jika kapasitas produksi menurun sampai dibawah kebutuhan, maka petugas

perlu memantau tinggi permukaan air sumur. Pengambilan (ekstraksi) air

dilakukan dengan menggunakan pompa sumur dalam.

b. Pengaturan operasi

Jadwal penggunakan air sumur pada pagi hari saja, atau sore hari saja.

c. Teknis Pemeliharaan

1) Pemeliharaan rutin:

Pembersihan lokasi sumur, lantai sekeliling sumur dan drainase.



Selalu rutin mengecek bagian-bagian sumur bor yang mudah aus dan

berkarat, untuk menjaga kerusakan atau macet ataupun pipa yang

mungkin bocor.

Selalu mengontrol area disekitar titik pengeboran, jangan sampai ada

sumber pencemar yang Kemungkinan bisa masuk, meresap ke titik sumber

air sumur bor yang digunakan.

Dicek secara fisik kualitas airnya (bau, rasa, warna dan pH) secara periodik

2-3 hari sekali oleh sanitarian.

2) Pemeliharaan berkala:

Perbaikan lantai sumur 1 thn sekali.

3) Pemeliharaan insidentil

Perbaikan pagar jika terjadi kerusakan.

Pengurasan lumpur atau

Rehabilitasi sumur dalam.

Perbaikan pompa.

2. Hidran Umum (HU)

Melalui HU pengguna air bisa mendapatkan air dari satu atau lebih keran air. Karena

digunakan oleh banyak orang maka HU ini biasanya kurang terurus. HU terdiri dari

Tangki Fiber atau plastik atau beton atau pasangan dengan kapasitas 2m³ – 5m³

didudukkan diatas pondasi dengan ketinggian sekitar 1 m yang dilengkapi dengan

beberapa keran berukuran ½ inchi yang menjulur cukup jauh dari tangki untuk

memudahkan pengisian timba atau jerigen air. Kapasitas tangki tersebut tergantung

jumlah pengguna yang dilayani. Keran bisa dari jenis globe/ball valve atau stop kran.

Disekeliling bagian bawah pondasi diberi lantai dari pasangan batu bata yang diberi

plaster beserta saluran drainase untuk menampung tumpahan air dan

mengalirkannya kesaluran drainase terdekat. HU harus diberi meter air untuk

mengukur pemakaian air melalui HU tersebut. Jika perlu diberi pagar untuk

mencegah ternak mendekati HU. Minimum lokasi dan desain HU harus

dimusyawarahkan dengan calon pengguna.

a. Teknis Operasi

Memastikan bahwa tangki HU telah penuh atau sekurang-kurangnya lebih dari

¾ bagian telah terisi namun jangan sampai airnya melimpah.

Pengguna/pemakai membersihkan dan mengisi wadah air mereka melalui

keran. Pelarangan mandi dan cuci di HU.


Pencatatan penggunaan air yang terukur pada meter air HU.


1) Pemeliharaan harian

Membersihkan lokasi sekitar keran;



Selalu rutin mengecek bagian-bagian bangunan tandon, hidran umum,

ataupun penampungan yang mudah retak dan bocor.;

Rutin mengecek saluran air, kran atau jaringan untuk menjaga kualitas air;

Dicek secara fisik kualitas airnya (bau, rasa, warna dan pH) secara periodik

2-3 hari sekali oleh sanitarian.

2) Pemeriksaan berkala

Menguras dan membersihkan tangki HU : sekali dalam 3 bulan;

Dalam kurun waktu minimal sebulan sekali harus dilakukan pengambilan

sampel air, baik secara kimia atau bakteriologis.


Perbaikan kerusakan pagar;

Perbaikan bagian bangunan yang retak, kerusakan dinding, kolom, lantai,

bangunan dari kayu yang sudah lapuk dsb;

Perbaikan pipa yang rusak (bocor), keran yang rusak;

Bila terjadi kerusakan konstruksi pada tandon, HU, atau bak

penampungan, segera lakukan perbaikan agar tidak menimbulkan

pencemaran lebih lanjut;

Bila terjadi perubahan warna dan bau yang tajam dan rasa yang tidak

enak, hentikan penggunaan air, dan tunggu pemeriksaan sanitarian.

3. Katup (valve)

a. Teknis Operasi

Katup digunakan untuk melakukan penutupan pipa;

Katup untuk mengendalikan/ mengarahkan aliran dan tekanan atau untuk

mencegah aliran balik;

Penandaan posisi katup sangat diperlukan agar mudah ditemukan;

Jenis dan lokasi semua katup tercatat.

b. Teknis Pemeliharaan

1) Pemeliharaan rutin setiap hari

Semua katup bisa diakses dan bak katup tidak dalam keadaan tertimbun;

Bak katup bersih, kering dan tidak ada kebocoran;

Katup bisa dioperasikan dengan baik;

Katup dalam keadaan sebagaimana yang diinginkan. (tertutup atau

terbuka).

2) Pemeliharaan berkala



Pemeliharaan katup dilakukan secara berkala setiap 2 minggu untuk

memastikan bahwa katup masih beroperasi dengan baik.


Perbaikan bagian-bagian yang rusak.

4. Perpipaan Transmisi dan Distribusi

a) Pengaturan Operasi

Pembuatan laporan berkala operasi dan pemeliharaan, harian,

mingguan dan bulanan.

b) Teknis pemeliharaan


Pemeriksaan berkala 1 (satu) bulan sekali;

Pemeriksaan katup, pipa penguras secara berkala 3-4 bulan sekali.


Penggantian komponen Jaringan Distribusi yang rusak sesegera

mungkin, agar tidak mengganggu pemanfaatan dan pasokan air ke

pengguna air.

5. Reservoir

a. Teknis Operasi

Pengoperasian alat ukur debit.


1) Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan dan pembersihan lingkungan bak penampung air bersih dari

rumput dan kotoran periode harian.

2) Pemeriksaan berkala

Pembersihan karat dan pengecatan.

3) Pemeriksaan insidentil

Pembersihan kelengkapan sarana dan melakukan perbaikan jika ada

kebocoran katup dan pipa;

Pembersihan endapan pasir/lumpur jika ada, bila perlu melakukan

pengurasan.

Perhitungan Iuran

Contoh perhitungan RAB bidang air bersih ada dalam Lampiran 8

4.2 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Persampahan



Pada program NUSP-2 ini, prasarana dan sarana persampahan yang akan didanai

adalah kegiatan dengan wilayah pelayanan berskala lingkungan. Dimana pengumpulan

dan pengangkutan sampah dimulai dari sumber sampah pada setiap rumah tangga

sampai dengan Transfer Depo Tipe III. Infrastruktur dan sarana yang dikelola berupa :

wadah/tong sampah individual (tanggung jawab masing-masing rumah tangga),

gerobak sampah, motor sampah, Transfer Depo, kontainer untuk Arm Roll Truck dan

kontainer komunal.

a. Teknis Operasi

Agar efektif dalam fungsi perlu ada teknik operasi prasarana dan sarana

persampahan seperti:

Sampah telah dipilah berdasarkan jenisnya dari rumah tangga;

Tong Sampah terdiri dari 3 Jenis yang bedakan dari warna mengambarkan

fungsinya :

Warna Hijau untuk sampah organik (Daun-daunan, Jerami, alang-alang,

rumput, buah-buahan, sayur mayur dll.

Warna kuning untuk sampah non organik ( sampah yang tidak dapat di

urai oleh alam. contohnnya: botol plastik, kantong platik, botol dan

kaleng.

Warna merah untuk sampah limbah B3 seperti: sampah beracun,

sampah yang mudah terbakar, dan meledak dll.

Sampah harus dimasukan ke tong berdasarkan jenisnya.

b. Pengaturan Operasi

Pengaturan operasi persampahan dengan membuat jadwal pengangkutan dan

urutan skedul kegiatan, menyesuaikan dengan sistem dan jadwal pengangkutan

persampahan kota

Tong sampah di letakan di titik-titik yang telah di tetapkan pada saat

rembuk warga, sesuai peta sistem pelayananan (Contoh:1 Tong sampah

untuk menampung sampah 6 KK );

Tong sampah yang berisi harus di angkut ke TPS dengan menggunakan

motor sampah setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

Petugas pengumpul menyiapkan gerobak sampah di pool;

Petugas mendatangi sumber pertama sesuai rute yang ditentukan,

mengambil wadah dan mengosongkan isinya, lalu mengembalikan wadah

ke tempat semula;

Petugas menuju ke sumber berikutnya dan melakukan pengumpulan yang

sama sampai rute pertama terselesaikan dan kendaraan pengumpul

penuh dengan muatan sampah;

Petugas melanjutkan perjalanan ke lokasi Transfer Depo/ Container yang

ditentukan dan membongkar sampahnya;



Petugas dengan alat pengumpulnya melanjutkan pengumpulan ke

wilayah berikutnya sesuai rute yang telah ditentukan;

Setelah menyelesaikan seluruh rute pengumpulan, petugas membawa

alat pengumpul kembali ke pool.


1) Pemeliharaan rutin/harian; Pemeriksaan dan pemeliharan darurat.

Memperhatikan hal-hal penting dalam pemeliharaan prasarana dan sarana,

dengan pemeriksaan sbb :

Pembersihan tong sampah;

Pembersihan gerobak;

Pembersihan bak motor;

Membersihkan Transfer Depo;

Membersihkan kontainer untuk Arm Roll Truck;

Pengecekan air radiator motor;

Pemeriksaan bensin motor;

2) Pemeriksaan dan Pemeliharaan berkala mingguan, bulanan atau tahunan:

Pembersihan kontainer komunal (mingguan);

Pengatian oli motor, busi, bearing roda, dll;

Pengecatan bak sampah (tahunan);

Pengecatan gerobak (tahunan);

Pengecatan Transfer Depo : tahunan;

Pengecatan kontainer komunal : tahunan;

3) Pemeriksaan dan pemeliharan darurat :

Menganti bak sampah yang rusak/ hilang;

Perbaikan tong sampah bila ada kerusakan;

Menganti ban yang bocor ,dll.

d. Perhitungan Iuran / Tarif

Contoh perhitungan RAB biaya persampahan ada dalam Lampiran 8

4.3 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Sanitasi

1. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Sistem Terpusat

Teknis Operasi

Kegiatan mengoperasikan seluruh sistem jaringan air limbah agar proses penyaluran

air limbah dari sumbernya dapat mengalir sampai IPAL dapat berjalan sesuai

prosedur dan ketentuan teknis yang sudah ditentukan dengan cara melakukan



kegiatan perawatan, untuk menghindari kerusakan atau memperbaiki kerusakan

kecil yang terjadi pada bagian-bagian sistem penyaluran air limbah.

Teknis Pemeliharaan

a. Pemeliharaan Perpipaan Air Limbah

1) Pemeriksaan terhadap pipa air limbah

Memeriksa kebocoran pada pipa secara berkala untuk dapat

memberikan indikasi lebih dini;

Mengidentifikasi penyebab terjadinya kebocoran serta titik kebocoran,

misalnya: bagian-bagian sambungan pipa dan atau perlengkapannya,

atau lubang kecil akibat cacat bahan atau kurang baiknya pemasangan

pipa, terjadinya gempa atau turunnya tanah, pipa yang korosi, dan

sebagainya.

2) Pemeriksaan terhadap kelancaran aliran

Setiap bagian dari sistem pembuangan harus diperiksa apakah dapat

mengalirkan air buangan dengan lancar.

3) Pembersihan pipa air limbah

Memeriksa apakah ada benda-benda atau bahan-bahan yang

menyumbat aliran atau mengganggu aliran air limbah;

Memeriksa apakah air limbah dapat mengalir dengan lancar tanpa

meninggalkan endapan;

Memeriksa apakah kemiringan pipa masih memadai atau cukup;

Jika ditemukan ada benda-benda atau bahan-bahan yang menyumbat,

masukkan sebatang kawat yang fleksibel dan putar putarkan. Jangan

menggunakan bahan kimia dalam pembersihan sebab akan

menimbulkan efek buruk pada pipa, perlengkapan maupun proses

pengolahannya.

b. Persiapan Awal

1) Updating gambar sistem jaringan pipa yang menunjukkan arah

aliran,lokasi dan tata-letak manhole, sambungan rumah dan fasilitas

lainnya,serta kemiringan pipa;

2) Inventarisasi bagian-bagian jalur pipa yang sering mengalami gangguan;

3) Analisa dan pengecekan tingkat keberhasilan perbaikan-perbaikan yang

telah dilaksanakan;

4) Pemutahiran data melalui as build drawing yang ada dan survey

identifikasi kemungkinan titik-titik yang sering menimbulkan

permasalahan, semuanya diplot dalam peta dan diprogramkan dalam

suatu jadwal pemelihara rutin.



c. Program Pemeliharaan

1) Tujuan utama program pemeliharaan adalah untuk Proteksi Investasi

terhadap gangguan-gangguan dan kerusakan-kerusakan.

2) Pemeliharaan Pencegahan

Perencanaan dan penjadwalan perencanaan pemanfaatan untuk

memperkecil gangguan-gangguan, dan koreksi hal-hal yang kurang

efesien;

Penempatan tenaga cakap dan terampil, agar sistem pipa dipelihara

dengan baik sebelum terjadi masalah serius atau bahkan kerusakan

berat.

3) Pemeliharaan Perbaikan

Kegiatan pemeliharaan dengan cara Reparasi atau mengganti

bagian-bagian yang jelek atau bagian yang sudah rusak.

4) Peralatan untuk Pemanfaatan dan Pemeliharaan

a) Peralatan Utama

Kendaraan angkut (truk, gerobak motor, gerobak dan lain-lain)

Derek/katrol manual;

Kabel baja fleksibel, 300 m;

Pemotong akar;

Penyemprot air bertekanan;

Sikat pipa;

Ember pasir, sekop, dan penyeretnya;

Tangki penggelontor;

Kaca pembias;

Rotan atau Tongkat pipa dari kayu, yang dapat salingmengunci;

Alat pemecah lumpur;

Alat pengeruk;

Alat penggulung kawat baja;

Alat pengangkut kotoran;

b) Alat keamanan/keselamatan

Detektor gas H2S;

Detektor gas CO;

Detektor gas combustible;

Pengaman lalu lintas.

d. Permasalahan Dalam Sistem Jaringan Pipa Air Limbah

1) Tutup manhole sering hilang;

2) Akar pohon masuk ke dalam pipa;

3) Banyaknya endapan di dasar pipa;

4) Pipa lateral jebol.



e. Penggelontoran Pipa

1) Dipilih pada waktu keadaan debit aliran minimum, pada saat kedalaman

renang air limbah tidak cukup untuk membersihkan tinja/endapan-

endapan;

2) Kebutuhan unit bak penggelontor dengan besarnya volume air, sesuai

dengan perhitungan perencanaan;

3) Melalui pipa lateral air penggelontor dari truk tangki air dapat dimasukkan

ke dalam terminal cleanout dengan debit 15 liter/detik,selama (5 -15 )

menit;

4) Penggelontoran secara kontinyu dapat dipakai air sungai terdekat, dengan

memasukkan debit penggelontoran ke dalam perhitungan dimensi pipa.

5) Penggelontoran dengan tangki gelontor dapat dioperasikan secara

otomatis, di mana tangki ini dihubungkan ke sistem penyediaan air bersih

untuk diisi sekali tiap hari dengan kapasitas tangki ± 1 m³ dan/atau 10 % dari

kapasitas pipa, atau tergantung pada kemiringan dan diameter pipa;

6) Penggelontoran dengan melalui pintu-pintu penyadap yang dipasang pada

inlet dan outlet pipa di setiap bukaan di dalam manhole. Pintu segera

dibuka begitu terjadi akumulasi endapan di dalam suatu seksi pipa. Perlu

dipasang perlengkapan penyadap seperti bar screen,bangunan ukur,

bangunan pelimpah (by pass) dan pintu sadap;

7) Cara-cara lama dengan membendung salah satu seksi pipa untuk beberapa

saat, sangat tidak dianjurkan.

f. Cara Pengawasan dan Pembersihan Pipa

1) Pemeriksaan Pipa

Pemeriksaan pipa dapat dilakukan secara manual dengan cermin pembias,

atau dengan tele-eye yang secara otomatis dapat dilihat dari layar monitor

berbagai kondisi pipa atau macam dan jumlah sambungan. Beberapa tele-

eye sangat sensisitif terhadap air, sehingga dipakai hanya pada saat pipa

yang sudah dibersihkan dan debit rendah. Selama pemeriksaan, perlu

dicatat temuan-temuan di lapangan seperti penyumbatan pipa atau

pecah/rusaknya pipa untuk dilakukan pembersihan dan perbaikan.

2) Periode Inspeksi

Pipa pada topografi datar : 3 bulan;

Pipa dengan masalah akar : 3 bulan;

Pipa tanpa masalah : (6-12) bulan;

Pipa interseptor : (7-30) hari;

Tangki flushing : 1 bulan’

Sifon inverted : (7-30) hari;

Overflow air hujan : selama musim hujan



3) Cara Pengawasan/pemeriksaan.

a) Untuk pipa besar yang mudah dicapai masuk ke dalam pipa, dapat

dilakukan langsung berjalan dalam pipa pada waktu kedalaman dan

kecepatan air kecil. Sebelum masuk ke dalam manhole, harus diteliti

lebih dahulu, kandungan gas CO2 dengan nyala lampu lilin/lentera ke

dalam manhole/pipa;

b) Untuk pipa kecil, lingkup pengawasannya hanya keluar/masuk manhole

saja. Untuk mengetahui kondisi bagian dalam antar manhole cukup

dengan sinar lampu/batere/cermin dengan pantulan cahaya matahari

atau dengan kecepatan aliran.

4) Macam atau Titik Lokasi Pengawasan

a) Tutup Manhole : keberadaan dan kondisi fisiknya;

b) Bagian dalam Manhole : tangga, dinding, dasar, pipa terjunan,infiltrasi

dan ventilasi;

c) Bagian dalam pipa besar : dinding, endapan, pergeseran pipa dan lokasi

infiltrasi air tanah;

d) Kerusakan-kerusakan :

Pipa besar : dinding retak/bocor, pipa terjunan buntu, dan

sambungan pipa lepas/retak;

Pipa Kecil : korosi, sambungan lepas, perubahan level pipa (naik-

turunnya level pipa), penetrasi akar-akar tumbuhan, pipa buntu,

dan kebocoran pipa

5) Alat Bantu Recording

Dokumentasi dengan foto-foto, video tape dan lain-lain.

6) Program Kerja

a) Penggelontoran dan pembersihan pipa;

b) Normalisasi pipa, dengan mengangkat endapan-endapan dari dalam

pipa;

c) Pembersihan akar tumbuh-tumbuhan;

d) Perbaikan dan pemeliharaan konstruksi

g. Pemeliharaan Perbaikan (Corrective Maintenance Repairs)

1) Jenis perbaikan

a) Pipa dangkal : pipa yang sering pecah akibat beban bergerak;

b) Pipa dalam : mesin pompa dan drop manhole

2). Metode pembersihan

Pembersihan pipa dilakukan rutin terutama pada seksi pipa yang

endapannya sudah agak tebal.

a) Urutan pembersihan



Dengan bantuan rotan manila, kawat baja dapat dimasukkan ke

dalam pipa yang akan dibersihkan;

Gunakan alat pemecah lumpur yang diikat pada kedua ujung baja,

dimulai atau dipasang mulai dari hilir. Alat ini dipilih yang sesuai

dengan ukuran pipa dan macam atau kondisi lumpurnya;

Dengan menarik kawat baja dari arah hulu, pemecahan lumpur

akan terjadi ke arah hulu;

Dengan cara yang sama, gunakan alat pengeruk lumpur, sehingga

lumpur endapan yang telah pecah dapat dikeluarkan dari pipa;

Lumpur dapat diangkat ke atas dengan tali dan timba, dan dibuang

ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan pick-up (mini

truck, gerobak motor, gerobak dan lain-lain).

h. Perbaikan Sambungan Rumah

a) Pemeliharaan pipa persil adalah tanggung jawab pemilik persil, namun

badan pengelola pipa dapat juga memberikan pelayanan jasa

pemeliharaan;

b) Jika sambungan rumah buntu, maka pemilik melapor kepada badan

pengelola pipa, agar dilakukan pemeriksaan;

c) Petugas akan memperbaiki. Setelah diperbaiki, testing perbaikan

dilakukan, sampai berjalan normal. Adapun segala biaya perbaikan

tergantung pada peraturan yang ada.

i. Pendataan dan Pelaporan

1) Disesuaikan dengan organisasi badan pengelola pipa, juga tergantung pada

besar kecilnya lingkup pekerjaan (keadaan pipa );

2) Pendataan dan Pelaporan meliputi :

a) Laporan Bulanan tentang sambungan rumah yang buntu;

b) Laporan Harian seluruh sistem pipa;

c) Laporan Mingguan seluruh sistem pipa;

d) Laporan Bulanan seluruh sistem pipa

3) Disamping pipa-pipa, alat-alat dan perlengkapan pipa yang perlu dilaporkan,

seperti : penggelontoran, rumah pompa dan karakteristik pemompaan, dan

lain-lain.

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Tangki Septik (untuk MCK)

a. Teknis Operasi

Menambahkan lumpur dari tangki septik lain kedalam tangki septik baru

sebagai “starter’ untuk memasukkan mikroorganime untuk proses

penguraian tinja secara an-aerobik.



Melarang bahan pembersih lantai/keramik, bahan pembunuh

bakteri/antiseptik dsb masuk ke tangki septik;

Melarang membuang pembalut wanita, filter rokok, plastik dan barang lain

yang tidak bisa membusuk alami dalam tangki septik.



Memastikan bahwa tidak ada sampah / bahan-bahan anorganik dan non

biodegradable misalnya: kain, puntung rokok, pembalut, tisu dan lain-lain

masuk ke dalam tangki septik

Memeriksa apakah sudah saatnya dilakukan pengurasan;

Pemeriksaan apakah ada penyumbatan di outlet dan inlet;

Menguras tangki septik minimal sekali dalam 2 tahun

2) Pemeliharaan insiden

Menguras tangki septik apabila:

Ketinggian lumpur sudah mencapai ± 50 cm dari pipa outlet

Ketebalan scum sudah mencapai ± 10 cm dari bagian sekat

Tangki Biofilter

a. Teknis Operasi

Sebelum IPAL dioperasikan Reaktor Biofilter diisi dengan air bersih sampai

penuh;

Proses pembiakan mikroba dapat dilakukan secara alami atau natural

karena di dalam air limbah domestik sudah mengandung mikroba atau

mikroorganisme yang dapat menguraikan polutan yang ada di dalam air

limbah atau dapat pula dilakukan seeding dengan memberikan benih

mikroba yang sudah dibiakkan;

Jika pengoperasian IPAL dilakukan dengan pembiakan mikroba secara

alami, proses pemanfaatan yang stabil memerlukan waktu pembiakaan

(seeding) sekitar 1-2 minggu. Waktu adaptasi tersebut dimaksudkan

untuk membiakkan mikroba agar tumbuh dan menempel pada

permukaan media biofilter. Jika proses pembiakan mikroba (seeding)

dilakukan dengan memberikan benih mikroba yang sudah jadi , proses

dapat stabil dalam waktu 1 minggu.

Pertumbuhan mikroba secara fisik dapat dilihat dari adanya lapisan lendir

atau biofilm yang menempel pada permukaan media.

Bila telah terbentuk lapisan lendir atau biofilm sudah merata, biofilter

dapat dioperasikan.




Unit IPAL ini tidak memerlukan perawatan yang khusus, tetapi ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan antara lain :

Sedapat mungkin tidak ada sampah padat (plastik, kain, batu, pembalut,

dll) yang masuk ke dalam sistem IPAL;

Diusahakan sedapat mungkin tidak ada limbah dari bengkel ( bahan bakar

atau olie ) masuk ke dalam sistem IPAL;

Bak kontrol harus dibersihkan secara rutin minimal satu minggu sekali

atau lebih baik sesering mungkin untuk menghindari terjadinya

penyumbatan oleh sampah padat.

Menghindari masuknya zat-zat kimia beracun yang dapat menggaggu

pertumbuhan mikroba yang ada di dalam biofilter misalnya, cairan limbah

perak nitrat, merkuri atau logam berat lainnya.

Perlu dilakukan pengurasan lumpur pada bak ekualisasi dan bak

pengendapan awal (jika ada) secara periodik untuk menguras lumpur

yang tidak dapat terurai secara biologis. Pengurasan biasanya dilakukan

minimal 6 bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Uji sampel efluen setiap 6 bulan sekali.

3. Bidang MCK

a. Teknis Operasi

Menyiram toilet setelah penggunaan; flushing toilet (toilet duduk) atau

menyiram dengan air (toilet jongkok).

Menggunakan toilet sesuai peruntukannya; tidak jongkok di toilet

duduk.

Membuang tissue / pembalut ke tempat yang telah disediakan; tidak

membuang benda padat seperti tissue / pembalut ke dalam WC karena

akan mengakibatkan sumbat.

Hindari masuknya air sabun yang berasal dari air mandi maupun cuci ke

dalam kloset.

Hindari masuknya bahan-bahan kimia ke dalam kloset karena dapat

mematikan bakteri pengurai.

Menggunakan wastafel hanya untuk mencuci tangan; tidak digunakan

untuk kegiatan lainnya (mencuci, wudhu, dan lain-lain).

Menggunakan pengering tangan/tissue setelah mencuci tangan

sehingga tidak ada ceceran air di lantai.

Tidak merokok di dalam toilet.


1) Pemeliharaan rutin setiap hari

Membersihkan lantai dan jamban : setiap hari;




Menguras dan membersihkan bak air : 1 minggu sekali;

Pemeriksaan kerusakan bangunan : 1 bulan sekali;

Menguras tangki septik (IPAL) : setiap 2 – 3 tahun.

3) Pemeliharan insidentil

Membongkar sumbatan di U-trap : saat terjadi penyumbatan;

Lakukan penyodokan lubang plat jongkok

Lakukan penggelontoran atau pembilasan

Lakukan berulang kali sampai tidak terjadi genangan dilubang kloset.

Pipa pembuang harus dibersihkan agar tidak tersumbat.

Contoh perhitungan RAB Iuran/biaya kegiatan sanitasi termuat dalam Lampiran 8.

4.4 Teknik Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Drainase

1. Saluran Drainase

a. Teknik Operasi

Drainase mikro merupakan komponen kegiatan perbaikan infrastruktur di

lingkungan permukiman yang berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah

tangga serta penampung air hujan dari permukaan perkerasan jalan setapak

maupun jalan lingkungan, dan bukan sebagai konstruksi pembuangan air

limbah rumah tangga

Berfungsi sebagai penyalur air buangan rumah tangga serta penampung air

hujan di permukaan jalan setapak dan lingkungan

Pelayanan tingkat lokal, sepanjang jalan stapak dan lingkungan menuju

saluran tersier


Setiap warga/pemanfaat menyepakati bahwa drainase yang berada di

depan/samping rumah masing-masing menjadi perhatian khusus agar tidak

menjadi tempat pembuangan sampah,

Apabila ditemukan sampah di dalam drainase, maka 1 kali 24 jam sampah

tersebut harus dibersihkan oleh masyarakat pemanfaat

Sanksi denda diberlakukan apabila ada warga masyrakat yang ditemukan

membuang sampah di drainase

Dibuat rencana pemeliharaan prasarana yang bisa disepakati bersama.

Penyadaran pemeliharaan prasarana merupakan tanggung jawab penerima

manfaat

Penjelasan secara rutin tugas pembersihan.

Penyadaran pemeliharaan prasarana merupakan tanggung jawab penerima

manfaat.

c. Teknik Pemeliharaaan



Tidak ada hal yang khusus dalam pengoperasian saluran drainase tersier. Prinsip

utama operasional adalah mengalirkan air permukaan dari suatu kawasan ke titik

pelepasan (out-fall) dan sedapat mungkin air ditahan dulu dalam kolam atau

bangunan resapan, baik buatan maupun alam, untuk konservasi air tanah..

Pembersihan secara rutin; minimal sekali seminggu

Membuang tumbuhan liar dan sampah dari dalam drainase

Pembersihan dan melancarkan fungsi infrastruktur;

Penanganan kerusakan-kerusakan ringan

Mencegah terjadi endapan tanah,pasir pada dasar drainase


Dalam menentukan besarnya iuran bagi masyarakat pemanfaat maka agar

diperhitungkan komponen biaya-biaya yang akan terjadi meliputi:

Biaya bahan/alat untuk pemeliharaan rutin

Biaya bahan/alat untuk pemeliharaan berkala

Pemungutan iuran bagi pemanfaat langsung dan tidak langsung, pada Drainase

berbeda dengan prasarana Air minum, Lampu jalan, atau sampah karena Sapras

Jalan Lingkungan dimanfaatkan secara kolektif bukan individual. Iuran atau tarif

terhadap pengguna Drainase hanya dapat dipungut secara suka rela bagi

pemanfaat yaitu :

Kesadaran sendiri,

Sumbangan material / bahan

Mengganti iuaran dengan kerja bakti/gotong royong

2. Sumur Resapan Air Hujan

a. Teknik Operasi

Memantau apakah ada cairan yang melimpah keluar di permukaan bidang

peresapan.

b. Teknik Pemeliharaan

Bersihkan sekitar bidang resapan dari tanaman yang mungkin akarnya masuk

kedalam bidang resapan dan pipa peresapan.

Jika terdapat tanda bidang resapan atau pipa resapan tersumbat, segera

dibongkar dan diperbaiki.

4.5. Operasi dan Pemeliharaan Bidang Jalan

Operasi dan Pemeliharaan jalan ditekankan pada pemeliharaan rutin yang bertujuan

untuk mengontrol dan merawat infrastruktur serta menjaga fasilitas tetap dalam

kondisi baik untuk mencegah kegagalan (infrastruktur tidak berfungsi secara tiba-

tiba). Selain hal itu dengan pemeliharaan rutin kerusakan kecil cepat diketahui, dapat

segera diperbaiki dan tidak menjadi kerusakan besar atau kegagalan fungsi.



Pemeliharaan Rutin pada dasarnya menjaga infrastruktur dalam keadaan seperti

semula dan mencakup beberapa pekerjaan yang berulang, yang secara teknis cukup

sederhana. Pemeliharaan rutin harus dimulai pada waktu infrastruktur selesai

dibangun (masih dalam keadaan baru) dan dilanjutkan seumur infrastruktur tersebut.

Pada Lampiran- , disajikan matriks tanda-tanda kerusakan konstruksi jalan, termasuk

pencegahan dan perawatannya.

a. Teknik operasi

Jalan Stapak dan Jalan Lingkungan dengan konstruksi : Paving Blok, Rabat

Beton, Hotmix, berfungsi sebagai prasarana penghubung : antar rumah atau

kelompok rumah di lingkungan permukiman, antar jalan setapak dengan jalan

kolektor.

Mampu dilewati oleh pejalan kaki, kendaraan roda dua dan roda empat tanpa

mengalami kesulitan (lancar) pada saat hujan. Serta dilalui oleh kendaraan roda

dua atau empat dengan dua lajur dua arah tanpa kesulitan

Jembatan titian kayu berfungsi sebagai prasarana penghubung antar rumah

atau kelompok rumah di lingkungan permukiman dengan karakteristik di

daerah rawa, tepian sungai, dan tepi laut yang terpengaruh oleh pasang surut

air


Memasang rambu batas maksimum berat kendaraan beserta isinya yang bisa

melewati agar kendaraan roda empat keatas tidak semua bisa melintas,

Memasang Portal penghalang dengan ketinggian tertentu, sehingga kendaraan

roda empat yang melintas dapat terkontrol tonasinya,

Memasang tiang penghalang (kiri/kanan) dengan ukuran lebar mobil jenis

minibus.

Tidak boleh membuat talud yang lebih tinggi dari berm/bahu jalan tanpa

dilengkapi saluran drainase sehingga terjadi genangan di jalan

Tidak boleh memanfaatkan jalan menjadi tempat mencuci kendaraan atau

barang-barang;

Tidak boleh menanam pohon di berm/bahu jalan, selain rumput pelindung

bahu jalan

c. Teknik Pemeliharaan

Agar infrastruktur yang dibangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur

pelayanan yang direncanakan, maka diperlukan teknik pemeliharan sbb :

Pembersihan secara umum (rutin dan berkala)

Membuang tumbuhan liar dan sampah (terutama di bahu jalan dan saluran

samping jalan);

Penanganan kerusakan-kerusakan ringan.








Pemungutan iuran bagi pemanfaat langsung dan tidak langsung, pada sarana

prasarana jalan berbeda dengan prasarana Air minum, Lampu jalan, atau sampah

karena Sapras Jalan Lingkungan dimanfaatkan secara kolektif bukan individual.

Iuran atau tarif terhadap pengguna Jalan Lingkungan hanya dapat dipungut secara

suka rela bagi pemanfaat yaitu :

Melewati jalan dengan menggunakan kendaraan roda empat lebih dari 2 kali

(PP)/hari,

Saat musim panen atau setiap hari pasar

Dibayar dengan menggunakan hasil bumi (beras, kelapa, dsb)

Bagi yang tidak dapat membayar dengan uang tunai, dapat dicatat dengan

sumbangan material atau tenaga (HOK)

Perhitungan biaya atau RAB pemeliharaan dan perbaikan jembatan, disesuikan

dengan bagian-bagian jembatan yang diperlukan perbaikan.

Pada Tabel 3, berikut disajikan tanda kerusakan konstruksi jalan termasuk

pencegahan dan perawatannya.



Tabel 3 Tanda-Tanda Kerusakan Konstruksi Infrastruktur Jalan

No Jenis

Konstruksi Indikasi

Kerusakan Kerusakan

Penyebab Utama

Kerusakan

Pencegahan Kerusakan dan

Perawatan

1 Aspal

Retak garis dipermukaan

Stabilitas lapisan permukaan mulai melemah

Umur

Traffic (over load)

Traffic management (load)

Drainase samping

Berm/bahu jalan

Terkelupas Stabilitas lapisan permukaan mulai melemah

Umur

Traffic (over load)

Retak sarang laba-laba

Stabilitas lapisan permukaan dan basecourse melemah

Umur

Traffic (over load)

Sistem drainase tidak baik

2 Beton

Terbongkar


Melendut (banyak)

Stabilitas tanah dasar (sub grade melemah

Permukaan Berlumut

Peturasan tidak baik

3 Paving Blok

Terbongkar


Traffic management (load)

Drainase samping

Batu pengunci/batu kancing (kanstin)

Berm/bahu jalan

Melendut (banyak)

Stabilitas lapisan permukaan dan subgrade melemah

Pecah Lapisan permukaan

Umur

Traffic (over load)

Berlumut

Tumbuh rumput

Peturasan tidak baik

Filler

Sistem drainase tidak baik



4.6 Operasi Dan Pemeliharaan Jembatan

Untuk menjamin tingkat pelayanan jembatan tetap baik, maka perlu dllakukan

pemeliharaan. Jika terindikasi terjadi kerusakan jembatan, maka harus segera dilakukan

penelitian dan pengujian jembatan, untuk mengetahui jenis kerusakan, seberapa parah

kerusakan dan lokasi atau bagian jembatan dan penyebab tepatnya terjadi kerusakan,

sehingga bisa diputuskan penanganan perbaikan jembatan yang tepat sesuai dengan

kerusakan dengan biaya yang murah.

Bagian jembatan yang harus diamati adalah sebagai berikut: Bangunan Atas; Bangunan

Bawah; Aliran Air/Timbunan Tanah; Jalan pendekat dan Perlengkapan.

a. Pengaturan Operasi

Melakukan pembatasan kendaraan yang melewati sesuai kemampuan struktur

bangunan jembatan tersebut.

b. Teknis Operasi

Memberikan jadwal waktu arus lalu lintas berdasarkan berat (tonase) jenis

kendaraannya


3) Pemeliharaan berkala mingguan, bulanan atau tahunan, dengan melakukan

pemeriksaan sbb:

Melakukan pemeriksaan secara visual pada struktur pilar, pier head/ Kepala

pilar, girder/ gelagar dan pondasi hasil pemeriksaan secara visual akan

diperoleh struktur yang memerlukan pemeriksaan khusus.

Melakukan dokumentasi kondisi jembatan dengan kamera sebagai

dokumentasi dan dasar rekomendasi selanjutnya.

Melakukan pemilihan struktur yang akan diuji secara khusus kelayakan

teknisnya.

Pengamatan jembatan sewaktu terdapat lalu lintas; untuk melihat apakah

terdapat lendutan dan getaran yang berlebihan

Pemeriksaan apakah ada rangka yang rusak, hilang, berubah bentuk, karat

atau lapuk, dan perkiraan pengaruhnya

Pemeriksaan perletakan dan penahan gempa (seismic buffer)

Pemeriksaan bagian sisi bawah lantai beton untuk melihat apakah terdapat

retak, selimut beton cukup, adanya bukti terjadinya pengaratan pada tulangan,

dan seterusnya

Pemeriksaan bagian-bagian jembatan;

Pemeriksaan dan amati kualitas lapis permukaan lantai, terutama pada siar

muai antara dinding kepala jembatan dan lantai.

Pemeriksaan saluran air pada permukaan lantai dan jalan pendekat, termasuk

tanaman serta sampah yang mungkin mengakibatkan pengumpulan air

Pemeriksaan siar muai dan karetnya



Pemeriksaan sandaran apakah ada yang rusak, longgar, hilang atau berkarat

Pemeriksaan apakah ada ujung balok yang rusak

Pemeriksaan apakah ada perlengkapan jembatan lain seperti rambu-rambu,

utilitas, dan catat bila ada perlengkapan yang dibutuhkan

Pemeriksaan apakah ada gerusan di sekitar tanah timbunan, kepala jembatan

dan pilar

Pemeriksaan apakah ada longsor, penurunan atau settlement di tanah

timbunan

Pemeriksaan kondisi tiang pancang apakah ada pengaratan, retak, atau

penurunan (Bila terlihat )

Pemeriksaan apakah terjadi pergerakan sebelumnya atau penurunan pada

kepala jembatan

Pemeriksaan apakah ada retak dalam beton dan dinding sayap pasangan batu

kali, kepala jembatan dan pilar

Pemeriksaan apakah terdapat pengaratan atau pelapukan pada kolom

4) Pemeliharaan insidentil:

Perbaikan bagian sisi bawah lantai beton untuk melihat apakah terdapat retak,

selimut beton cukup, adanya bukti terjadinya pengaratan pada tulangan, dan

seterusnya

Perbaikan kemungkinan hilang, rusak atau lapuknya bagian-bagian kayu

Perbaikan kualitas lapis permukaan lantai, terutama pada siar muai antara

dinding kepala jembatan dan lantai, apabila terjadi kerusakan akibat arus lalu

lintas yang berlebihan.

Perbaikan bagian-bagian jembatan lainnya






Pemungutan iuran bagi pemanfaat langsung dan tidak langsung, pada prasarana

jembatan dimanfaatkan secara kolektif bukan individual.

Iuran atau tarif terhadap pengguna jembatan hanya dapat dipungut secara suka rela

bagi pemanfaat yaitu :

Kendaraan yang melewati jembatan;

Bantuan pemerintah setempat;

Saat musim panen atau setiap hari pasar;

Bagi yang tidak dapat membayar dengan uang tunai, dapat dicatat dengan

sumbangan material atau tenaga (HOK).



Perhitungan biaya atau RAB pemeliharaan dan perbaikan jembatan, disesuikan

dengan bagian-bagian jembatan yang diperlukan perbaikan.

4.7 Operasi Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Operasi dan Pemeliharaan penerangan jalan umum ditekankan pada pemeliharaan

rutin yang bertujuan untuk mengontrol dan merawat infrastruktur serta menjaga

fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan (infrastruktur tidak

berfungsi secara tiba-tiba). Selain hal itu dengan pemeliharaan rutin kerusakan kecil

cepat diketahui, dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi kerusakan besar atau

kegagalan fungsi.

Pemeliharaan rutin pada dasarnya menjaga infrastruktur dalam keadaan seperti

semula dan mencakup beberapa pekerjaan yang berulang, yang secara teknis cukup

sederhana. Pemeliharaan rutin harus dimulai pada waktu infrastruktur selesai

dibangun (masih dalam keadaan baru) dan dilanjutkan seumur infrastruktur tersebut.

a. Teknik Operasi

Untuk menerangi jalan setapak atau jalan lingkungan, sehingga pada malam

hari dapat dipastikan wanita dan anak-anak dapat melewati jalan tersebut

dengan aman.

Tingkat pelayanan Penerangan jalan setapak, pada lokasi yang dianggap

strategis atau rawan dari sisi keamanan.

Menggunakan lampu Neon (TL) 40 watt atau mercury 350 watt, dengan tiang

dari pipa baja galvanis Ø 2¼” serta pondasi dan perkuatan kaki tiang

menggunakan konstruksi pasangan batu kali


Jadwal Lampu dinyalakan pada sore hari pukul 17.30 hingga pukul 05.30.

(lima) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, maka akan dilakukan

penagihan kepada warga pemanfaat (langsung atau tidak langsung).

c. Teknik Pemeliharaan


Kontrol baut pada pondasi cor

Membatasi jumlah kabel yang dipasang untuk mencegah kabel putus,

mengencangkan baut dan menambah tiang penyangga;

Membersihkan tiang besi dari karat dengan melakukan pengecatan.

2) Pemeliharaan insidentil:

Mengganti lampu, kabel dsb yang rusak/putus;

Memperbaiki pondasi tiang, tiang lampu dsb jika rusak.




Perhitungan iuran berdasarkan besar pemakaian secara kolektif setiap

bulannya dibagi jumlah pemanfaat dengan menambah Insentif kepada petugas

penagih;

Dari iuran yang terkumpul setiap bulannya, diharapkan terdapat saldo pada

rekening pengelola, tujuannya untuk mengantisipasi kerusakan bagian-bagian

penerangan.


LAMPIRAN – 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN

Pada hari ini ……………. tanggal ….......................... bulan ......................... tahun ...................... kami yang

bertanda-tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama :………………………………………….……………………….………

Jabatan :Kordinator BKM Kelurahan …..............………………, Kecamatan

………….................…………., Kota/Kabupaten …..............….........……………, untuk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ………………………………………….……………………….………

Jabatan : Ketua Kelompok Pemanfaat & Pemelihara Kelurahan .……….....…........

.…………................…, Kecamatan …………….................…………., Kota/Kabupaten

…..............….........……………, untuk selanjut disebut PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukannya di atas menyatakan hal-hal sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, berupa hasil pekerjaan

sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor :

………………………………. Tanggal …………………… serta Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

tanggal …………………… untuk dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan oleh PIHAK

KEDUA;

(2) PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA, berupa hasil pekerjaan sebagaimana

tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : ……………………………….

Tanggal …………………… serta Berita Acara Serah Terima Pengelolaan tanggal ……………………

untuk dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan oleh PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK KEDUA mengelola operasi dan pemeliharaan dengan pembiayaan secara swadaya

masyarakat atau sumber lainnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Koordinator BKM Ketua KPP

(.................................................) (.................................................)

Mengetahui:

Kepala Kelurahan Tokoh Masyarakat

(.................................................) (.................................................)

NIP:


LAMPIRAN – 2

ANGGARAN DASAR (AD) / ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KELOMPOK PEMANFAAT & PEMELIHARAN (KPP) [nama kpp]

KELURAHAN ................................. KECAMATAN .................................

KABUPATEN/KOTA .......................................

PROVINSI ..........................................

TAHUN .....................

ANGGARAN DASAR (AD)

KELOMPOK PEMANFAAT & PEMELIHARAN (KPP) [nama KPP]

KELURAHAN [nama kelurahan] Kecamatan [nama kecamatan]

KABUPATEN/KOTA [nama kab./kota]

LOGO

KELURAHAN


PEMBUKAAN

Pembangunan infrastruktur pada permukiman kumuh di lokasi sasaran NUSP-2,

diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan. Infrastruktur yang telah dibangun diharapkan tidak

hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga tetapi juga dapat memperluas

jangkauan manfaat secara berkelanjutan.

Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang

mempengaruhi keberlanjutan fungsi suatu infrastruktur agar melampaui dari umur rencana

adalah pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan operasional dan

pemeliharaan yang dikelola oleh lembaga pengelola yang mempunyai program kerja termasuk

rencana pembiayaan. Pengelola kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur hasil

pembangunan NUSP-2 dilaksanakan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Keberlanjutan suatu kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur sangat

tergantung pada kinerja KPP dalam menjalankan program kerja yang efisien dan efektif.

Keberhasilan KPP menyelenggarakan kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam penyusunan rencana kerja maupun dalam

pelaksanaannya. KPP dinilai berhasil dalam mewujudkan keberlanjutan infrastruktur, dapat

dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Infrastruktur berfungsi dengan baik dan terjaga kualitasnya; 2. Infrastruktur dapat dioperasikan/dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang (minimal

sesuai dengan umur rencana); 3. Melembaganya KPP di tingkat masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan; 4. Terbangunnya kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi lain dan

swasta; 5. Terwujudnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan secara mandiri oleh

penerima manfaat dalam menjalankan program kerja termasuk aspek pembiayaan; 6. Dapat memperluas jangkauan manfaat dengan tidak menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui NUSP-2 akan mengedepankan aspek

pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang berorientasi pada peningkatan kualitas

permukiman kumuh. Aspek tersebut dirumuskan sejak tahap penyusunan program kerja dan

pada tahap pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta tahap

pengembangannya.

VISI:


MISI:


BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 1

Nama KPP Organisasi ini bernama Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]”

Pasal 2

Tempat Kedudukan Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” berkedudukan di [nama kelurahan], Kecamatan [nama kecamatan], Kabupaten/Kota [nama kab./kota]

Pasal 3

Lingkup Pelayanan Lingkup pelayanan Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” meliputi [sebutkan lokasi pelayanan] yang tersebar di [sebutkan nama kelurahan].

BAB II

AZAS, PRINSIP, TUJUAN & TUGAS KPP

Pasal 4 Azas & Landasan

Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” berazaskan kebersamaan dan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 5

Tujuan KPP Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” ini bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat melalui :

Mendukung terwujudnya Pola Hidup Bersih & Sehat

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak menjadi kumuh

Terselenggaranya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai mutu

Terselenggaranya pemanfaatan prasarana & sarana yang sesuai dengan fungsinya

Terselenggaranya pemeliharaan prasarana & sarana secara berkelanjutan

Mendukung terwujudnya kota bebas kumuh yang dimulai dari lingkungannya dengan kolaborasi berbagai pihak

Pasal 6

Tugas & Fungsi KPP

Tugas & Fungsi KPP “[NAMA KPP]”, adalah: 1) Mensosialisasikan perilaku pola hidup bersih & sehat di masyarakat secara terus menerus 2) Menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar tidak

menjadi kumuh 3) Memantau pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

sesuai mutu 4) Menyusun program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana 5) Mensosialisasikan program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana 6) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana & sarana yang berkelanjutan 7) Mengembangkan prasarana & sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan/manfaat 8) Memberikan dukungan dalam pencapaian kota bebas kumuh dimulai dari lingkungannya

dengan kolaborasi berbagai pihak

BAB III

RUANG LINGKUP (CAKUPAN PENANGANAN KEGIATAN)


Pasal 7

Ruang Lingkup Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” meliputi cakupan penanganan kegiatan operasional & pemeliharaan sarana [sebutkan nama sarana] di [sebutkan nama lokasi pelayanan], Kelurahan [sebutkan nama kelurahan].

BAB IV

KEANGGOTAAN / PENGGUNA PRASARANA

Pasal 8

Keanggotaan Anggota Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” adalah semua warga pemanfaat sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan [sebutkan nama kelurahan].

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Setiap Anggota Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Rincian hak dan kewajiban anggota diuraikan dalam ART.

BAB V

RAPAT ANGGOTA PENGGUNA PRASARANA

Pasal 10

Rapat Anggota Kekuasaan tertinggi Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” ada pada rapat anggota.

Pasal 11

Rapat anggota terdiri dari rapat Triwulanan yang di Hadiri seluruh Pengurus, dan Rapat Setiap Enam Bulan sekali yang dihadiri seluruh Anggota Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” dan rapat luar biasa yang dilakukan apabila diperlukan.

Pasal 12

Rapat anggota Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” dinyatakan syah apabila dihadiri skurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13

Syarat-Syarat Kepengurusan Pengurus Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah/rapat anggota, dengan syarat-syarat pengurus diatur dalam ART.

Pasal 14

Susunan Pengurus Pengurus Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” terdiri dari: 1. Tim Pembina:

Asiten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota

Kepala BPMD Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota


2. Susunan Pengurus Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]”:

1) Rapat Anggota

Koordinator: [nama koordinator] 2) Pengurus

Ketua: [nama ketua KPP]

Sekretaris: [nama sekretaris]

Koordinator Bidang [sebutkan nama bidang prasarana]: [nama koordinator bidang]



dst

Ketua Blok [sebutkan nama blok/lingkungan]: [nama ketua blok]



dst

Petugas Teknis Bidang [sebutkan nama bidang prasarana, sebutkan nama blok]: [nama Petugas Teknis]



Dst

Petugas Keuangan Bidang [sebutkan nama bidang prasarana, sebutkan nama blok]: [nama Petugas Keuangan]



dst 3) Anggota

1. Tim Pembina

Memberikan pembinaan kepada pengurus KPP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KPP.

Memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan KPP.

Memantau dan mengevaluasi kinerja KPP dalam rangka pembinaan.

Memberi pendampingan kepada pengurus KPP dalam rangka peningkatan kinerja KPP.

2. Rapat Anggota Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi

Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Menetapkan pengurus

Mengangkat dan memberhentikan pengurus

Menetapkan program kerja

3. Ketua Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta

program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas:

Mengkoordinir Pengurus KPP

Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah

Berkoordinasi secara rutin dengan BKM

Menerima hasil serah terima prasarana & sarana dari BKM

Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.


Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana.

Bersama seluruh pengurus membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan KPP;

Bersama seluruh pengurus, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, khususnya kepada warga penerima manfaat;

Bersama seluruh pengurus menyusun draft peraturan dasar, program kerja KPP dan rencana pendanaan P&P untuk disosialisasikan dan penyepakatan dalam musyawarah warga.

Penetapan peraturan dasar, program kerja KPP dan rencana pendanaan P&P dilakukan dalam Rapat Anggota..

4. Sekretaris atau Bagian Administrasi Melaksanakan kegiatan administrasi umum/ketatausahaan P&P, antara lain mencakup :

Menyiapkan surat menyurat

Mengarsip surat masuk dan surat keluar

Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan

Membuat notulen rapat/ musyawarah warga penerima manfaat

Menginventarisasi anggota atau warga penerima manfaat

Mencatat keluar masuknya keuangan setiap bidang prasarana & sarana.

5. Koordinator Bidang Prasarana & Sarana Bertugas mengelola kegiatan P&P untuk bidang prasarana & sarana masing-masing pada

setiap blok (tingkat RT) dan melaporkan setiap perkembangan kondisi prasarana/sarana

yang ada secara berkala maupun insidentil jika keadaan mendesak kepada anggota di

bloknya masing-masing. Cakupan wilayah kerja Koordinator Bidang bisa 1 (satu) blok atau

lebih

6. Ketua Blok

Bertugas mengelola kegiatan P&P untuk bidang prasarana & sarana masing-masing

pada setiap blok (tingkat RT) dan melaporkan setiap perkembangan kondisi

prasarana/sarana yang ada secara berkala maupun insidentil kepada Koordinator

Bidang. Cakupan wilayah kerja Ketua Blok hanya pada satu RT. Ketua Blok dibantu

oleh Petugas Tekns dan Petugas Keuangan untuk setiap bidang prasarana & sarana

masing-masing. Untuk menjalankan prinsip transparansi, maka Ketua Blok harus

menyampaikan laporan pelaksanaan & keuangan kepada warga pemanfaat/anggota

secara berkala.

7. Petugas Teknik

Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana;

Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana;

Menggerakan dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga;

Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kepada Ketua Blok

Mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan..

8. Petugas Keuangan

Mencatat dan membuat laporan keuangan penyelenggaraan operasi & pemeliharaan setiap prasarana & sarana di masing-masing blok

Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

Melaporkan laporan keuangan kepada Ketua Blok.

Mengarsipkan seluruh laporan.


9. Anggota

Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan;

Mentaati aturan operasi & pemeliharaan yang sudah ditetapkan

Mengikuti rapat/pertemuan/musyawarah yang dilakukan pengurus KPP;

Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan;

Mendukung terlaksananya program kerja KPP dan pencapaian visi & misi KPP

Membangun kebersamaan, kekompakan dan suasana yang kondusif;

Secara rutin membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan bersama;

Memberikan kontribusi/keswadayaan lainnya untuk pemeliharaan prasarana & sarana sesuai kebutuhan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

1) Tim Pembina Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” adalah Pemerintah Daerah dari SKPD terkait, yang di Ketuai oleh Asisten II Sekretaris Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan.

2). Anggota Tim Pembina adalah SKPD terkait yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, BPMD dan

Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 16 Pengelolaan kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan sarana & prasarana dilakukan oleh KPP [nama KPP].

BAB IX PEMBIAYAAN OPERASI & PEMELIHARAAN

Pasal 17

Sumber Pembiayaan Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]”diperoleh dari:

1) Kontribusi Warga Pemanfaat

2) Bantuan Pemerintah

3) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat

4) Pengembangan Potensi Prasarana

BAB X PELAPORAN & EVALUASI

Pasal 18

1) Mekanisme pertanggungjawaban melalui rapat anggota yang dilakukan enam bulan sekali dalam setahun.

2) Pelaporan kegiatan KPP dilakukan oleh ketua KPP kepada anggota dan Tim Pembina.


BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 19 1) Pembubaran KPP dilakukan apabila pengelolaan kegiatan KPP tidak sesuai lagi dengan

tujuan yang telah disepakati. 2) Mekanisme pembubaran KPP diusulkan oleh dua per tiga anggota melalui rapat anggota

luar biasa.

BAB XII SANGSI

Pasal 20

Penerapan sanksi melalui mekanisme Rapat Anggota dan diputuskan secara musyawarah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 21

1). Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]” yang ditetapkan dan disyahkan oleh rapat anggota.

2). AD ini dapat diubah berdasarkan keputusan rapat anggota.

3). AD ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: [nama kelurahan], [nama kecamatan], [nama kabupaten]

Pada Tanggal: [tgl, bln, thn]


ANGGARAN RUMAH TANGGA KELOMPOK PEMANFAAT & PEMELIHARA (KPP) “[NAMA KPP]”

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 1

1) KPP ini bernama [Nama KPP]

2) KPP [Nama KPP] berkedudukan di kelurahan [nama kelurahan] dan mempunyai lingkup pelayanan di [sebutkan lokasi pelayanan] yang tersebar di kelurahan [nama kelurahan]

BAB II TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 2

Tujuan dibentuknya KPP Tujuan dibentuknya KPP [nama KPP], adalah:

Mendukung terwujudnya Pola Hidup Bersih & Sehat

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak menjadi kumuh

Terselenggaranya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai mutu

Terselenggaranya operasi prasarana & sarana yang sesuai dengan fungsinya

Terselenggaranya pemeliharaan prasarana & sarana secara berkelanjutan

Mendukung terwujudnya kota bebas kumuh yang dimulai dari lingkungannya dengan kolaborasi berbagai pihak

Pasal 3

Tugas & Fungsi KPP Tugas & Fungsi KPP [nama KPP], adalah: 1) Mensosialisasikan perilaku pola hidup bersih & sehat di masyarakat secara terus menerus 2) Menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar tidak

menjadi kumuh 3) Memantau pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

sesuai mutu 4) Menyusun program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana 5) Mensosialisasikan program kerja operasi & pemeliharaan prasarana & sarana 6) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana & sarana yang berkelanjutan 7) Mengembangkan prasarana & sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan/manfaat 8) Memberikan dukungan dalam pencapaian kota bebas kumuh dimulai dari lingkungannya

dengan kolaborasi berbagai pihak

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Hak Anggota

a. Hak memilih dan dipilih.

b. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

c. Hak untuk mengikuti kegiatan KPP dan untuk memperoleh fasilitas organisasi.


d. Hak membela diri.

e. Lain-lain

Pasal 5 Kewajiban Anggota

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.

b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi

Pasal 6

Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam hal:

1. Menyatakan pendapat

2. Memberikan suara

3. Lain-Lain

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Tim Pembina:

Asiten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

Kepala Dinas PU Kabupaten/Kota

Kepala BPMD Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2. Susunan Pengurus Kelompok Pemanfaat & Pemelihara (KPP) “[NAMA KPP]”: 1) Rapat Anggota

Koordinator: [nama koordinator] 2) Pengurus

Ketua: [nama ketua KPP]

Sekretaris: [nama sekretaris]




dst




dst




Dst




dst 3) Anggota

Pasal 8


Pemilihan kepengurusan KPP [nama KPP] dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan Masa Kepengurusan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatannya, maka jabatannya dapat ditempati oleh anggota yang lain atas dasar pengangkatan pengurus.

Pasal 9

Hak dan kewajiban pengurus adalah mengetahui semua bentuk penerimaan dan penggunaan dana serta wajib memberikan laporan kepada seluruh anggota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 10 Sumber pembiayaan berasal dari kontribusi warga pemanfaat melalui iuran/retribusi maupun dari bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan hasil dari pengembangan usaha produktif.

Pasal 11

Pembukuan dibuat oleh bendahara secara rutin setiap akhir bulan untuk pembukuan terkait penerimaan dan pengeluaran dana dan dilaporkan kepada anggota melalui rapat anggota enam bulanan.

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KERJA

Pasal 12

Penyusunan dan Penetapan Program dan Rencana Kerja di lakukan dengan cara rapat anggota dengan cara melibatkan semua anggota KPP [nama KPP].

Pasal 13

Masa Berlaku Program dan Rencana Kerja selama 1 tahun.

BAB VII RAPAT ANGGOTA

Pasal 14

Rapat anggota dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sekali.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Penerapan sanksi melalui mekanisme Rapat Anggota dan diputuskan secara musyawarah.

BAB IX

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Mekanisme pertanggungjawaban melalui rapat anggota yang dilakukan enam bulan sekali dalam setahun.

Pasal 17


Pelaporan kegiatan KPP dilakukan oleh Ketua KPP kepada anggota dan Tim Pembina

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Tata cara dan penetapan perubahan ART dilakukan dengan cara musyawarah bersama seluruh anggota KPP [nama KPP].

Pasal 20 ART ini mulai berlaku pada tangal, bulan dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di: [nama kelurahan], [nama kecamatan], [nama kabupaten/kota]

Pada tanggal: [tgl], [bln], [thn]

Pengurus KPP [nama KPP]

Ketua

[ ]

Sekretaris

[ ]

Mengetahui: Ketua Tim Pembina KPP [nama KPP]

[ ]


LAMPIRAN – 3

PROGRAM KERJA KPP

1. Pembukaan, menjelaskan latar belakang terbentuknya KPP NUSP-2.

2. Bab I – berisikan Nama KPP dan Daerah Kerja (Lokasi KPP, Lingkup pelayanan prasarana)

3. Bab II – berisikan Asas, Tujuan dan Tugas KPP (Asas dan Prinsip organisasi, Tujuan

organisasi, Tugas organisasi)

4. Bab III – berisikan Ruang Lingkup (cakupan penanganan kegiatan)

5. Bab IV – berisikan Keanggotaan/Pengguna Prasarana (Persyaratan Keanggotaan,

Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota/Pengguna Prasarana, Hak Anggota/Pengguna

Prasarana)

6. Bab V – berisikan Rapat Anggota atau Rembug Masyarakat/Warga Pengguna Prasarana

7. Bab VI – berisikan Kepengurusan (Syarat-syarat kepengurusan, Susunan anggota

pengurus, Kewajiban dan tanggung jawab pengurus, Hak pengurus)

8. Bab VII – berisikan Pembina dan Pengawas

9. Bab VIII – berisikan Pengelolaan Usaha Operasional dan Pemeliharaan

10. Bab IX – berisikan Pembiayaan O dan P

11. Bab X – berisikan Pelaporan dan Evaluasi

12. Bab XI – berisikan Pembubaran

13. Bab XII – berisikan Sanksi

14. Bab XIII - berisikan ART dan Peraturan Khusus O & P

15. Bab XIV – berisikan Penutup


LAMPIRAN – 4

DATA PELANGGAN PERSAMPAHAN

KELURAHAN : ...............................

KECAMATAN : ...............................

KOTA : ...............................

PROVINSI : ...............................

No Nama Pelanggan (KK)

Jenis Kelamin

(L/P) Alamat

Jumlah Iuran (Rupiah)

Golongan*)

Keterangan

TOTAL

Dibuat Oleh,

Ketua KPP

Disahkan oleh :

Kepala Kelurahan

Mengetahui:

Koordinator BKM

(......................................) (.......................................)

NIP

(........................................)


LAMPIRAN – 5

PENERIMAAN IURAN/RETRIBUSI

Komponen Pelayanan : Air Bersih

Bulan : ………………………. Tahun : ………………

No

Nama Pelanggan

Jenis Kelamin

(L/P)

Volume Pemakaian Air

(M3)

Golongan Pelanggan

Jumlah Uang Yang Dibayar (Rupiah)

Keterangan

TOTAL


PENERIMAAN PENYAMBUNGAN BARU

Komponen Pelayanan : Air Bersih

Bulan : ………………………. Tahun : ………………

No Nama Pelanggan Golongan Pelanggan

Jumlah Uang Dibayar (Rupiah)

Keterangan

TOTAL



Komponen Pelayanan : Persampahan

Bulan : ………………………. Tahun : ………………

No Nama Pelanggan Jenis

Kelamin (L/P)

Golongan Pelanggan

Jumlah Uang Dibayar (Rupiah) Keterangan

TOTAL



Komponen Pelayanan : MCK

Bulan : ………………………. Tahun : ………………

No Nama Pelanggan Jenis

Kelamin (L/P)

Jumlah Uang Dibayar (Rupiah)

Keterangan

TOTAL


LAMPIRAN –6 :

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN - PERKERASAN

Kab/Kota : ……………………. Kec : ……………………. Kel : ……………………. Dusun/Dukuh/RW : ……………………. Tgl. Survei : ……………………. Surveyor : …………………….

No

Nama Jalan

(Atau Ruas Jalan)

Kondisi Perkerasan Jalan Amblas

Tipe Perkerasan

Kekasaran

Lubang Tambalan Retak Alur

Jumlah Luas Jumlah Luas Tipe Panjang Lebar Panjang Dalam Jumlah Dalam

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keterangan:

TIPE PERKERASAN: KEKASARAN:

A = Aspal G = Kegemukan (fatty) - permukaan perkerasan baik/licin

M = Makadam R = Pelepasan Butir (ravelling) - banyak batu/paving lepas bahan pengikat aspal/semen/beton tidak mengikat batu/kerikil/paving B = Beton K = Kekurusan (hungry) -permukaan jalan hancur, hampir sebagian besar bahan pengikat aspal/semen/beton hilang. P = Paving P = Pengelupasan (disintegration) - pelepasan permukaan jalan secara lempengan/bongkah

T = Telasah

S = Sirtu

TN = Tanah RETAK : ALUR : AMBLAS:

P = Memanjang Panjang …..m , dan Dalam …. M Jumlah …..m , dan Dalam …. M

LUBANG : L = Melintang

Jumlah … buah dan Luas … m2 A = Acak

B = Buaya

TAMBALAN : Panjang ……. m ; dan Lebar …..m


Jumlah … buah dan Luas … m2


FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN - DRAINASE DAN BAHU JALAN

Kab/Kota : ……………………. Kec : ……………………. Kel : ……………………. Dusun/Dukuh/RW : ……………………. Tgl. Survei : ……………………. Surveyor : …………………….

Surveyor :

No

Nama Jalan

(Atau Ruas Jalan)

Sebelah Kiri

Sebelah Kiri

Drainase

Trotoar (Pjln Kaki)

Bahu

Kereb

Drainase

Trotoar (Pjln Kaki)

Bahu

Kereb Selokan Samping Bak Kontrol

Selokan Samping

Bak Kontrol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keterangan: SALURAN DRAINASE:

Ada (A) / Tidak Ada (TA)

Tersumbat (T) / Tidak Tersumbat (TS)

Teratur (TR) / Tidak Teratur (TTR)

Mamadai (M) / Tidak Memadai (TM) BAK KONTROL :


Tersumbat (T) / Tidak Tersumbat (TS)

TROTOAR/ PEJALAN KAKI:


Rata (RT) / Tidak Rata (TRT)

BAHU :

Terlalu Tinggi (TT) / Terlalau Rendah (TR)

Miring (M) / Tidak Rata (TRT)

Diperkeras (D) / Tidak Diperkeras (TD)

KEREB :


Rusak (R) / Baik (B)


FORMULIR SURVEI KONDISI JEMBATAN

Kab/Kota : ……………………. Kec : ……………………. Kel : …………………….

Dusun/Dukuh/RW : …………………….

Nama Jembatan : …………………….

Tgl. Survei : ……………………. Surveyor : …………………….

DATA UMUM :

Bentang (m) :

Kelas Pembebanan :

Kelas Jalan :

Tahun Pembuatan :

LHR / Lalu Lintas Harian Rata2 :

BANGUNAN ATAS :

Tipe Bangunan Atas :

Jenis Lantai : Lebar :

Jenis Kerusakan 1 Struktur Bangunan Atas : 2 Lantai :

3 Kondisi : ( ....) Rusak ringan

( ....) Rusak

( ....) Rusak berat

( ....) Hancur/Putus

Sketsa :


DATA BANGUNAN BAWAH DAN BANGUNAN PENGAMAN

ABUTMEN

Bahan :

PILAR

Bahan :

Panjang/ Tinggi :

Panjang/ Tinggi :

Kondisi :

Kondisi :

PONDASI

Jenis :

PONDASI

Jenis :

Bahan :

Bahan :

Dimensi :

Dimensi :

Kondisi:

Kondisi:

Kerusakan : Kerusakan :

Bangunan Pengaman :

Skesa :


DATA – SUNGAI

Lebar Sungai : Arah sungai :

Muka air rendah terhadap muka jbt.lama : Sifat tebing sungai :

Muka air normal terhadap muka jbt.lama : Sifat aliran sungai :

Muka air banjir terhadap muka jbt.lama : Sedimentasi material :

Sudut antara arah aliran & jembatan : Benda hanyutan :

Bangunan Pengendali Sungai:

Sketsa denah sungai dgn dilengkapi data-data pada jembatan lama:


FORMULIR SURVEI KONDISI INFRASTRUKTUR

Kab/Kota : ……………………. Kec : ……………………. Kel : ……………………. Dusun/Dukuh/RW : ……………………. Jenis Infrastruktur: ……………………. Tgl. Survei : ……………………. Surveyor : …………………….

DATA UMUM :

a.

b.

c.

d.

BANGUNAN ATAS :

Tipe Bangunan :

Jenis Kerusakan

1.

2.

3. Kondisi :

( ....) Rusak ringan

( ....) Rusak

( ....) Rusak berat

( ....) Hancur/Putus

Sketsa :


DATA BANGUNAN BAWAH DAN BANGUNAN PENGAMAN

Bahan :

Bahan :

Panjang/ Tinggi : Panjang/ Tinggi :

Kondisi : Kondisi :

Jenis :

Jenis :

Bahan : Bahan :

Dimensi : Dimensi :

Kondisi: Kondisi:

Kerusakan : Kerusakan :

Bangunan Pengaman :

Skesa :


DATA LOKASI ( KONDISI, TOPOGRAFI, GEOLOGI - LOKASI)

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Sketsa denah lokasi infrastruktur/bangunan :


LAMPIRAN – 7


LAMPIRAN – 8

BUKU KAS

Jenis Prasarana :

Nama KPP : ………………….

Nama Blok : ………………….

Alamat : ………………….

Bulan : ………………………. Tahun : ………

No. Tanggal Uraian No.Bukti Masuk (Rp) Keluar (Rp) Saldo

1 2 3 4 5 6 7

Saldo Awal

Saldo Akhir Bulan

Diketahui :

Ketua Blok

Disusun oleh:

Petugas keuangan

(...................................) (...................................)


BUKU BOP

Nama KPP : ………………….


Jenis Prasarana : ………………….

Alamat : ………………….

Bulan : ………………………. Tahun : ………

No. Tanggal Nama Toko/ Penerima

Dana No Bukti

Uraian transaksi, Jumlah Unit dan Harga

Total Pembayaran

1 2 3 4 5 6

Total Akhir Bulan

Diketahui :

Ketua Blok

Disusun oleh:

Petugas keuangan

(...................................) (...................................)


LAPORAN KEUANGAN

Nama KPP : ………………….


Jenis Prasarana : ………………….

Alamat : ………………….

Bulan : ………………………. Tahun : ………

No. Tanggal Uraian Uang Masuk

(Rp.) Uang Keluar

(Rp.) Saldo (Rp.)

1 2 3 4 5 6

Total Akhir

Bulan

Diketahui :

Ketua Blok

Disusun oleh:

Petugas keuangan

(...................................) (...................................)


LAPORAN KEUANGAN KPP*)

Nama KPP : ………………….

Alamat : ………………….

Bulan : ………………………. Tahun : ………

*) Di tingkat KPP

1. PENDAPATAN:

1.1 Pendapatan Pemanfaatan

a. Pendapatan Air Bersih :

Pendapatan Penjualan Air : Rp…………………….

Pendapatan Penyambungan Baru : Rp…………………….

b. Pendapatan Persampahan : Rp…………………….

c. Pendapatan Sanitasi/MCK : Rp…………………….

Jumlah Pendapatan Pemanfaatan : Rp…………………….

1.2. Pendapatan Non Pemanfaatan

a. Pendapatan Bunga : Rp…………………….

b. Pendapatan lain-lain : Rp…………………….

Jumlah Pendapatan Non Pemanfaatan : Rp…………………….

TOTAL PENDAPATAN : Rp…………………….

2. PENGELUARAN :

Biaya Pemanfaatan

a. Administrasi dan Umum : Rp…………………….

b. BOP Infrastruktur Air Bersih : Rp…………………….

c. BOP Infrastruktur Persampahan : Rp…………………….

d. BOP Infrastruktur Sanitasi/MCK : Rp…………………….

Jumlah Biaya Pemanfaatan : Rp…………………….


Biaya Non Pemanfaatan

a. Biaya depresiasi : Rp…………………….

b. Biaya lain-lain : Rp…………………….

Jumlah Biaya Non Pemanfaatan : Rp…………………….

TOTAL PENGELUARAN : Rp…………………….

3. JUMLAH SALDO : Rp…………………….

Diketahui :

Ketua KPP

Disusun oleh:

Sekretaris

(...................................) (...................................)


LAMPIRAN – 9 :

CONTOH PERHITUNGAN PEMANFAATAN PERSAMPAHAN

NO BEBAN BIAYA & ITEM PERHITUNGANRUMUS &

PERHITUNGANBESARAN/ NILAI KODE NILAI KETERANGAN

DATA & JENIS PERALATAN/KENDARAAN

JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) PEMANFAAT 350,00 KK

1 MERK/TYPE KENDARAAN VIAR / Motor Roda Tiga

2 KAPASITAS (CC) 200 (10 hp)

3 UMUR EKONOMIS (TAHUN) 7 A

4 JAM KERJA PER TAHUN (JAM) 3.130 W

5 HARGA POKOK (Rp) 24.000.000 B

6 HARGA BBM (Rp) 7.050 h1 Jenis premium (Rp)/Liter

7 HARGA PELUMAS (Rp) 35.000 h2 (Rp)/Liter

8 BUNGA MODAL 2% i (%)

9 PAJAK KENDARAAN PER TAHUN (Rp) 300.000 F

BIAYA TETAP (FIXED COST)/JAM KERJA ALAT

1 NILAI SISA 15 % x B 1.410 C

i (1+i)ᶺA 0,0172 D1

(1+i)ᶺA-1 1,0934 D2

(1+i)ᶺA-1 0,0158 D=D1/D2

(B-C) x D + 0,2C + F 300.370,87 E1

W 3.650 E2

82,29 E = E1/E2

BIAYA OPERASI/JAM (OPERATION COST)

15 % x B

100 X W

7 x B

100 X W

3 BAHAN BAKAR 10% x HP x h1 7.050 I

4 PELUMAS 0,3% x HP x h2 1.225 J

5 OPERATOR & PEMBANTU ALAT (Rp) / JAM Upah Pek+pemb./jam 2.500 K

6 TOTAL BIAYA OPERASI/JAM KERJA G + H + I + J+ K 11.323,24 L

7 BIAYA KERJA ALAT PER HARI L x 10 113.232,43 M

BIAYA TETAP PER BULAN

8 BIAYA TETAP PER BULAN M x 30 3.396.973 N

9 BIAYA RETRIBUSI / KK / BULAN (N/KK) 9.706 Q

DIBULATKAN 10.000

2 BENGKEL & PERBAIKAN KENDARAAN 536,74 H

3 FIXED COST/JAM KERJA ALAT

1 SUKU CADANG & BAN 11,50 G

2 FAKTOR ANGSURAN MODAL


KELURAHAN : ……………………………………

KECAMATAN : ……………………………………

KOTA/ KABUPATEN : ……………………………………

No. Deskripsi perhitunganKode deslripsi &

Perhitungan

Data Lapang

& Hasil

Hitungan

Satuan Keterangan

DATA DASAR

1 Jumlah kebutuhan air per jiwa A 120 l/hari/jiwa

2 Jumlah anggota keluarga B 5 jiwa/kk

3 Jumlah pelanggan C 150 kk

4 Jumlah kebutuhan air bersih D=(30 x A x B x C)/1000 2,700 m3/bulan

BIAYA OPERASIONAL

5 Hari operasi E 30 hari/bulan

6 Gaji Operator F 500,000 Rp/bulan

7 Over Head G 450,000 Rp/bulan

8 Jam operasi H 10 jam/hari

9 Kebutuhan solar genset I 5 l/jam

10 Harga solar J 5,500 Rp/ltr

11 Biaya total L=(F + G) + (E x H x I x J) 9,200,000 Rp/bln

HARGA AIR M=L / D 3,407 Rp/m3

PERHITUNGAN BIAYA LANGGANAN AIR BERSIH

NUSP-2


PERHITUNGAN BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN MCK

I Biaya Operasi dan Pemeliharaan

No. Kebtuhan Keterangan Rp/Bulan

1 Operator dan Penjaga Pekerjaan tidak tetap 1.000.000

2 Listrik 250 Watt Untuk pompa & lampu 250.000

3 Pengurasan IPAL Rp. 500,000/2 thn 20.833

4 Peralatan pembersihan Sabun, pembersih lantai, dll

75.000

5 Perbaikan pompa Rp. 250.000,-/Thn 20.850

6 Biaya lain-lain Serok, lampu, kran, cat dinding,

75.000

Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan

1.441.683

2 Biaya Pemakaian

No. Fasilitas Rp./Pakai Rata-rata per

KK/hari

1 kamar mandi 1,500 s/d 6,000 7,500 s/d 30,000

2 WC/ Jamban 1,500 s/d 4,000 7,500 s/d 20,000

3 Mencuci & ambil air 1,500 s/d 5,000 7,500 s/d 25,000


BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN SISTEM KOMUNAL

No. Uraian Rp/Bulan

1 Jamban/Kakus Biaya O&P menjadi tanggung jawab setiap

pengguna (KK) 2 Sambungan Rumah

Pipa Utama & IPAL

1 Operator inspeksi 4x/bulan, di IPAL, pipa utama, pipa sekunder @rp. 75,000,-/inspeksi

300.000

2 Pengurasan setiap 2 tahun Rp. 600,000,-

25.000

3 Lain-lain: perbaikan pipa, bak kontrol, IPAL (Asumsi: perbaikan pipa 40m setiap 2 thn)

70.000

Total biaya Operasi & Pemeliharaan

395.000

Biaya O&P/KK/bulan

2.633

Dibulatkan 2650


2015 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT … · 4.3 Operasi Dan Pemeliharaan Bidang Sanitasi 1. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Sistem Terpusat 2. Instalasi Pengolahan Air

Documents