2013 2014 2015 2013 2014 2015 PROGRAM 6.855.819.100.000 ...

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6.855.819.100.000 7.068.272.801.807 7.288.113.772.557 7.288.113.772.557

Lainnya Kementerian Keuangan 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100%

quick win ke pihak eksternal

2. Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85,00% 85,00%

standar kompetensi jabatannya (JPM 72%) (JPM 74%) (JPM 74%) (JPM 74%)

3. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%

4. Persentase Pencapaian Service Level 95% 96% 96% 96%

Agreement (SLA)

KEGIATAN

1. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan 1 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa 60.989.556.000 64.222.002.468 67.625.768.599 67.625.768.599 Biro Perencanaan NP

Pengelolaan Anggaran Keuangan (Opini dari BPK) Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian dan Keuangan

/ WDP (LKKL / WDP (LKKL / WTP (LKKL / WTP (LKKL

2011) 2012) 2013) 2014)

2 Persentase realisasi belanja terhadap 80% 80% 80% 80%

pagu (non Belanja Pegawai) Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun

2011 2012 2013 2014

2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan 1 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 6.567.086.000 6.915.141.558 7.281.644.061 7.281.644.061 Biro Organta NP

Jabatan Fungsional penataan/modernisasi organisasi

Kementerian Keuangan

2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%

3 Persentase pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100%

fungsional

3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan 1 Penyelesaian Peraturan Menteri 9.652.146.000 10.163.709.738 10.702.386.354 10.702.386.354 Biro Hukum NP

Perundang-undangan Keuangan/Keputusan Menteri

Keuangan:

- Bersifat Administratif 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja

- Bersifat Kebijakan 6 Hari Kerja 6 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja

2 Penyelesaian Legal Opinion 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah Peraturan Perundang- undangan 80% 80% 100% 100%

di bidang Keuangan dan Kekayaan

Negara yang terdokumentasi

4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 1 Persentase penyelesaian penanganan 100% 100% 100% 100% 3.714.581.000 3.911.453.793 4.118.760.844 4.118.760.844 Biro Bantuan Hukum NP

perkara hukum

2 Waktu rata-rata penyelesaian konsep 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja

jawaban perkara perdata di pengadilan

tingkat pertama

3 Persentase pendampingan 95% 95% 95% 95%

pejabat, pegawai, mantan pegawai

di lingkungan Kemenkeu, eks BPPN

dan eks BDL

PRAKIRAAN MAJURencana 2012

PRAKIRAAN MAJU KET *)

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANARencana 2012

2013 2014 2015 2013 2014 2015


PRAKIRAAN MAJU KET *)PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


5. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 1 Persentase pengelolaan kinerja pegawai 90% 90% 90% 90% 24.529.921.000 25.830.006.813 27.198.997.174 27.198.997.174 Biro SDM NP

2 Persentase jumlah pegawai baru sesuai 100% 100% 100% 100%

kebutuhan

3 Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85% 85%

standar kompetensi jabatannya (JPM 72%) (JPM 74%) (JPM 74%) (JPM 74%)

4 Penyelesaian SK mutasi jabatan tepat 100% 100% 100% 100%

waktu

5 Penyelesaian SK kepangkatan tepat waktu 100% 100% 100% 100%

6 Persentase penyelesaian kasus 100% 100% 100% 100%

pelanggaran disiplin

6. Peningkatan Citra Positif dan Kepercayaan Publik 1 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 36.586.319.000 38.525.393.907 40.567.239.784 40.567.239.784 Biro Komunikasi dan NP

Kepada Kementerian Keuangan kegiatan komunikasi publik Layanan Informasi

2 Jumlah hasil monitoring publik 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan

3 Jumlah kegiatan pembinaan hubungan 25 Frekuensi 26 Frekuensi 27 Frekuensi 28 Frekuensi

dengan stakeholders

7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 1 Persentase BMN berupa tanah yang telah 70% 80% 90% 90% 8.466.975.000 8.915.724.675 9.388.258.083 9.388.258.083 Biro Perlengkapan NP

Perlengkapan memiliki dokumen kepemilikan

(sertifikat)

2 Persentase penyelesaian data 30% 50% 70% 70%

perencanaan BMN strategis di lingkungan

Kemenkeu

3 Jumlah kelulusan peserta ujian 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang

sertifikasi keahlian pengadaan

barang/jasa di Lingkungan Kemenkeu

4 Persentase verifikasi database aset 50% 75% 90% 90%

strategis Kemenkeu

8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan 1 Persentase kinerja teknis gedung 85% 85% 85% 85% 5.803.564.379.000 5.961.289.650.742 6.123.537.852.693 6.123.537.852.693 Biro Umum NP

Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian dan sarananya di lingkungan Kantor

Pusat Kementerian Keuangan

2 Waktu rata-rata respon atas 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja

permintaan barang operasional

kantor

9. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan 1 Persentase Integrasi TIK 60% 80% 90% 100% 587.898.963.000 618.894.908.554 651.525.536.788 651.525.536.788 PUSINTEK NP

Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan

2 Jumlah Kebijakan TIK di tingkat 12 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan


3 Persentase Pencapaian Service 95% 96% 96% 96%

Level Agreement (SLA)

10. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik 1 Waktu rata-rata penyelesaian izin 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 11 Hari Kerja 16.284.064.000 17.029.558.551 17.811.178.561 17.811.178.561 PPAJP NP

dan Penilai Publik Akuntan Publik dan Penilai Publik

2 Persentase analisis atas Laporan 90% 91% 92% 93%

Tahunan yang wajib disampaikan

KAP dan KJPP

3 Persentase Akuntan Publik dan Penilai 85% 86% 88% 90%

Publik yang telah mengikuti Pendidikan

Profesional Berkelanjutan

4 Waktu rata-rata penyelesaian Laporan 30 Hari Kerja 25 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja

Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP,

dan KJPP

2013 2014 2015 2013 2014 2015



TARGET ALOKASI


11. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan 1 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan 77 78 79 79 9.366.070.000 9.775.212.912 10.203.213.212 10.203.213.212 PUSHAKA NP

Menteri Keuangan 2 Persentase Penyelesaian Tindak 85% 85% 85% 85%

Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan

3 Persentase realisasi dari agenda 70% 70% 70% 70%

yang direncanakan

4 Persentase Unit Pemilik Resiko (UPR) 70% 80% 90% 100%

yang menerapkan Manajemen Risiko

5 Indeks ketepatan waktu penyampaian 70 70 70 70

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

12. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara 1 Jumlah paket pengadaan barang/jasa 700 Paket 900 Paket 1000 Paket 1000 Paket 17.695.233.000 18.568.468.236 19.485.729.977 19.485.729.977 PLPSE NP

Elektronik secara elektronik

2 Pengguna LPSE Kementerian Keuangan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

oleh Lembaga Pemerintah Non

Kementerian/ Sekretariat Lembaga Tinggi

Negara/Komisi Pemerintah dalam

Pengadaan Barang/Jasa

3 Tercapainya peningkatan indeks 3 3 3 3

kepuasan pengguna layanan LPSE

Kemenkeu (skala 4)

4 Jumlah kebijakan di bidang 3 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan

e-procurement

5 Waktu rata-rata layanan registrasi 3 Jam 3 Jam 2 Jam 2 Jam

penyedia barang/jasa

6 Waktu rata-rata kecepatan respon 60 Menit 60 Menit 30 Menit 30 Menit

terhadap keluhan (quick respon)

7 Frekuensi edukasi publik pengadaan 80 Frekuensi 60 Frekuensi 50 Frekuensi 50 Frekuensi

secara elektronik

8 Persentase rekomendasi yang 90% 90% 90% 90%

ditindaklanjuti

9 Tercapainya layanan dan dukungan bagi 50% 50% 75% -

proses penyempurnaan manajemen

keuangan pemerintah serta

terlaksananya pengembangan sistem

manajemen keuangan pemerintah (grant

dan loan akan berakhir tahun 2013)

13. Pengelolaan Investasi Pemerintah 1 Jumlah penyaluran investasi reguler 3,2 Triliun 4 Triliun 4,5 Triliun 5 Triliun 28.405.279.000 29.893.958.787 31.460.789.323 31.460.789.323 PIP NP

2 Pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100%

14. Penyelesaian Sengketa Pajak 1 Persentase jumlah berkas banding 85% 85% 90% 90% 55.833.595.000 58.200.636.624 60.674.183.009 60.674.183.009 Set. PP NP

siap sidang

2 Persentase putusan yang telah 43% 43% 50% 50%

diucap

3 Jumlah permohonan peninjauan 1000 Berkas 1000 Berkas 1000 Berkas 1000 Berkas

kembali (PK) yang siap dikirim

15. Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Terwujudnya pelayanan GKN yang 94% 95% 98% 98% 186.264.933.000 196.136.974.449 206.532.234.095 206.532.234.095 GKN NP

Vertikal di daerah yang berkantor di GKN prima kepada Kantor-kantor Vertikal Unit in charge : Biro

di Daerah yang Berkantor di GKN Perlengkapan

Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Pengelolaan Anggaran Negara Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara 100% 100% 100% 100% 121,69 160,30 176,20 193,70

yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Terlaksananya Dukungan Manajemen dalam 100% 100% 100% 100% 99,89 115 127 139,70 Sekretariat NP

DJA Pelaksanaan Tugas DJA Direktorat Jenderal

Anggaran

2. Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN 100% 100% 100% 100% 3,00 7,00 7,50 8,20 Dit. Penyusunan B

(APBN-P) dengan besaran yang akurat dan APBN

tepat waktu

3. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang 100% 100% 100% 100% 4,00 6,80 7,20 7,90 Dit. Anggaran I, Dit. N

(ABPP) tepat waktu dan efisien Anggaran II, dan Dit.

Anggaran III

4. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja 100% 100% 100% 100% 1,30 1,90 2,10 2,30 Dit. Anggaran III N

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

5. Pengelolaan PNBP dan subsidi 1 Tercapainya target penerimaan SDA 100% 100% 100% 100% 4,00 12,00 13,00 14,30 Dit. Penerimaan B

Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau Negara Bukan Pajak

APBN-P (PNBP)

2 Tersusunnya target dan pagu penggunaan 100% 100% 100% 100%

PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

3 Terlaksananya pembayaran subsidi energi 100% 100% 100% 100%

yang tepat waktu dan jumlah

4 Melaksanakan penyempurnaan kebijakan 100% 100% 100% 100%

dan peraturan subsidi, SOP verifikasi

perhitungan subsidi BBM, listrik, dan

pupuk agar lebih cepat dan efisien

6. Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran PBK 100% 100% 100% 100% 6,50 11,00 12,10 13,30 Dit. Sistem B

dan penerapan MTEF yang kredibel dan Penganggaran

tepat waktu

7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran Terlaksananya Harmonisasi Peraturan 100% 100% 100% 100% 3,00 6,6 7,3 8,00 Dit. Harmonisasi NP

Penganggaran Peraturan

Penganggaran


PRAKIRAAN MAJUINDIKATOR KET *)


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANARencana

2012

PRAKIRAAN MAJU Rencana

2012

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 01 Persentase (%) penyerapan 90% 90% 90% 90% 1.448.032.000 1.550.976.368 1.600.084.247 1.651.698.218

belanja negara dalam DIPA K/L

02 Jumlah penerimaan remunerasi 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun

atas penyimpanan,

penempatan, dan investasi

jangka pendek (Idle cash KUN)

03 Persentase (%) ketepatan 98 % 99 % 100% 100 %

penyediaan dana untuk

pengeluaran negara

04 Persentase pemenuhan target 81% 82% 83% 84%

penerimaan pokok dan bunga

pinjaman dari penerusan

pinjaman dan hasil

restrukturisasi penerusan

pinjaman

05 Penyelesaian LKPP dan 3 3 3 3

Rancangan Undang-Undang PP

APBN Secara Tepat Waktu

06 Indeks Jumlah LK-KL dan LK BUN WTP : 70 WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82

yang andal dengan opini audit LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1

yang baik 13 LK LK LK LK

07 Indeks kepuasan pengguna 3,08 3,08 3,09 3,09

layanan

08 Persentase (%) tingkat akurasi 85% 90% 95% 98%

perencanaan kas

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1 Persentase jumlah pejabat yang 80% 90% 100% 100% 311.770.195 344.823.168 361.602.384 379.203.859 Sekretariat DJPB NP

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memenuhi standar

kompetensi jabatannya

2 Persentase jumlah pegawai 2,0% 2,5% 3,0% 3,5%

yang memenuhi standar jam

pelatihan

3 Persentase jumlah business 93% 94% 95% 96%

process yang telah memiliki SOP

4 Persentase penyerapan DIPA 85% 85% 90% 90%

(Non belanja pegawai)

5 Persentase jumlah SP2D yang 100% 100% 100% 100%

diterbitkan secara tepat waktu

6 Persentase implementasi 100% 100% 100% 100%

e-procurement

7 Indeks peningkatan rata-rata 2 poin 2,5 poin 3 poin 3,5 poin

pemahaman pegawai Ditjen

Perbendaharaan terhadap

tugas bidang perbendaharaan

ALOKASI

UNIT PELAKSANA KET *)Rencana 2012


PRAKIRAAN MAJU


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN


TARGET

2013 2014 2015 2013 2014 2015

ALOKASI



PRAKIRAAN MAJUPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET

2. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan 1 Indeks kepuasan stakeholder 3,15 3,16 3,17 3,18 12.669.489 14.047.923 14.792.463 15.576.463 Dit. Pelaksana B

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (satuan kerja K/L) terhadap Anggaran

layanan perbendaharaan

2 Persentase (%) penyerapan 90% 90% 90% 90%

belanja negara dalam DIPA K/L

3 Persentase (%) revisi dokumen 100% 100% 100% 100%

pelaksaaan anggarannya yang

diselesaikan tepat waktu

4 Akurasi data pagu DIPA 100% 100% 100% 100%

5 Tingkat efektivitas edukasi dan 80% 80% 80% 80%

komunikasi terkait pelaksanaan

anggaran

6 Persentase (%) tingkat 50% 66,7% 83,3% 100,00%

efektivitas monitoring dan

evaluasi penyerapan anggaran

3. Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1 Jumlah Penerimaan Remunerasi 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun 14.198.255 15.743.011 16.577.391 17.455.992 Dit. Pengelolaan Kas B

Atas Penyimpanan, Negara

Penempatan, dan Investasi

Jangka Pendek (Idle Cash KUN)

2 Persentase (%) ketepatan 98 % 99 % 100% 100 %

penyediaan dana untuk

pengeluaran negara

3 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100%

penyajian saldo harian Rekening

Kas Umum Negara dalam

rangka Saldo Kas Minimal

4 Persentase (%) Tingkat Akurasi 85% 90% 95% 96%

Perencanaan Penerimaan Kas

5 Persentase (%) tingkat akurasi 85% 90% 95% 100%

perencanaan pengeluaran kas

6 Tingkat efektivitas edukasi dan 80 80 80 80

komunikasi terkait pengelolaan

kas negara

7 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100%

penerbitan warkat yang tepat

waktu dan tepat jumlah

4. Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 1 Persentase pemenuhan target 81% 82% 83% 84% 89.500.000 99.237.592 104.497.184 110.035.535 Dit. Sistem B

penerimaan pokok dan bunga Manajemen

pinjaman dari penerusan Investasi

pinjaman dan pengembalian

hasil restrukturisasi penerusan

pinjaman

2 Persentase (%) penyediaan 100 % 100 % 100 % 100 %

dana investasi pemerintah,

penerusan pinjaman. kredit

program dan pembiayaan

lainnya yang disetujui secara

optimal

2013 2014 2015 2013 2014 2015

ALOKASI




TARGET

3 Persentase (%) penyaluran dana 100 % 100 % 100 % 100 %

di bidang investasi, subsidi, dan

pembiayaan lainnya secara

optimal

4 Persentase (%) permohonan 100 % 100 % 100 % 100 %

pinjaman/penerusan pinjaman

dan pembiayaan lainnya yang

diproses

5 Persentase (%) kesepakatan 100 % 100 % 100 % 100 %

negosiasi , mediasi, dan

koordinasi dengan lender dan

debitur yang ditindaklanjuti

5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 1 Persentase (%) satker BLU yang 70% 75% 80% 85% 6.794.241 7.533.450 7.932.723 8.353.157 Dit. Pembinaan NP

Umum kinerja keuangannya baik Pengelolaan

2 Indeks kepuasan satker BLU 3 3 3 3 Keuangan BLU

terhadap penetapan dan

pembinaan Pengelolaan

Keuangan BLU

3 Persentase (%) rancangan 96% 97% 98% 99%

penetapan satker BLU sesuai

batas waktu Yang ditetapkan

4 Persentase (%) satker BLU yang 70% 75% 85% 90%

menyampaikan laporan

keuangan sesuai ketentuan

6. Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1 Penyelesaian LKPP dan 3 3 3 3 81.512.809 95.775.989 102.038.944 108.909.654 Dit. Akuntansi dan B

Anggaran Rancangan Undang-Undang PP Pelaporan Keunagan

APBN Secara Tepat Waktu

2 Indeks Kepuasan Stakeholder 3,16 3,17 3,18 3,19

terhadap Layanan Pelayanan

Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

3 Persentase (%) Rekonsiliasi 100% 100% 100% 100%

Realisasi APBN yang andal

dan tepat waktu

4 Indeks Jumlah LK K/L dan LK WTP : 70 WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82

BUN yang andal dengan opini LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1

audit yang baik 13 LK LK LK LK


komunikasi terkait

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara

6 Persentase (%) monitoring dan 100% 100% 100% 100%

evaluasi Rekomendasi BPK atas

LKPP yang telah ditindaklanjuti

2013 2014 2015 2013 2014 2015

ALOKASI




TARGET

7. Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis 1 Persentase sistem basis data 80% 81% 82% 83% 20.835.275 22.175.963 23.351.289 24.588.907 Dit. Sistem NP

Perbendaharaan yang terintegrasi pada KPPN Perbendaharaan

dan Kantor Pusat DJPBN

2 Indeks kepuasan satker K/L 3 3 3 3

terhadap implementasi sistem

perbendaharaan

3 Persentase (%) jumlah 90% 92% 95% 96%

peraturan yang dihasilkan

melalui harmonisasi

4 Persentase (%) jumlah sistem 96% 97% 98% 99%

perbendaharaan yang

dihasilkan sesuai dengan

kebutuhan stakeholders

5 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100%

rekomendasi perbaikan sistem

perbendaharan yang

ditindaklanjuti

8. Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100% 128.732.848 139.751.813 147.158.659 154.958.068 Dit. Transformasi NP

rincian/manual dari business Perbendaharaan

process perbendaharaan yang

direkomendasikan

2 Persentase (%) penyelesaian 100% 100% 100% 100%

laporan site survey ke Rollout

site SPAN

3 Persentase (%) tingkat 100% 100% 100% 100%

penyelesaian rancangan

(desain) strategi pengelolaan

perubahan

9. Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 1 Persentase (%) rekonsiliasi 95% 96% 97% 98% 263.971.374 274.023.681 277.291.301 280.626.116 Kantor Wilayah DJPB NP

realisasi APBN yang andal dan

tepat waktu

2 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100%

yang dokumen pelaksanaan

anggaran diselesaikan tepat

waktu

3 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100%

yang revisi dokumen

pelaksanaan anggaran

diselesaikan tepat waktu


komunikasi

10. Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 1 Persentase (%) jumlah SP2D 100% 100% 100% 100% 518.047.514 537.863.778 544.841.910 551.990.465 Kantor Pelayanan NP

yang diterbitkan secara tepat Perbendaharaan

waktu Negara

Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas%100___/_ ___&____/ xsirekonsiliaseharusnyayangLKJumlah waktutepatandalsirekonsiliamelakukanyangLK %100_____ ___&_____ xsirekonsiliaseharusnyayangBUNPAJumlah waktutepatandalsirekonsiliamelakukanyangBUNPA %100________._______/_ ________.______/_ xLKPPterhadapBPKTPatasLanjutTindakmonitoringLapanmenyampaikseharusnyayangBUNPAdanLKJumlah LKPPterhadapBPKTPatasLanjutTindakmonitoringLapanmenyampaikyangBUNPAdanlKJumlah

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 1 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100% 5.197.112.000.000 5.321.703.205.400 5.846.690.481.230 5.685.334.682.230

penerimaan pajak terhadap

target penerimaan pajak

2 Rata-rata persentase janji 100% 100% 100% 100%

layanan unggulan

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 1 Jumlah pegawai yang dijatuhi 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 1.454.381.134.000 1.411.811.751.100 1.544.192.926.210 1.544.192.926.210 Sekretariat DJP NP

Lainnya DJP hukuman disiplin berat atau

sedang

2 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100%

penyempurnaan organisasi

3 Persentase penyerapan DIPA 80% 80% 80% 80%

(non Belanja Pegawai)

2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 4.931.065.000 5.424.171.500 5.966.588.650 5.966.588.650 Direktorat N

KUP, PPSP dan Bea Materai pembuatan dan Peraturan

penyempurnaan PP dan PMK di Perpajakan I

bidang Peraturan Perpajakan I


pembuatan dan

penyempurnaan PER Dirjen di

bidang Peraturan Perpajakan I

3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjajian 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% 6.810.061.000 7.491.067.100 8.240.173.810 8.240.173.810 Direktorat N

Kerjasama Perpajakan Internasional pembuatan dan Peraturan

penyempurnaan PP dan PMK di Perpajakan II

bidang Peraturan Perpajakan II


pembuatan dan

penyempurnaan PER Dirjen di

bidang Peraturan Perpajakan II

4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi 1 Persentase jumlah Refund 1% 1% 1% 1% 17.672.437.000 19.439.680.700 21.383.648.770 21.383.648.770 Direktorat B

Pelaksanaan Penagihan Discrepancy dan Penerimaan Pemerikasaan dan

Pajak dari Pemeriksaan Penagihan

terhadap realisasi penerimaan

pajak

2 Persentase jumlah penerimaan 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

pajak dari pencairan piutang

pajak terhadap realisasi

penerimaan pajak

5 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Persentase hasil penyidikan yang 40% 40% 40% 40% 3.600.268.000 3.960.294.800 4.356.324.280 4.356.324.280 Direktorat Intelijen NP

Penyidikan Perpajakan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan Penyidikan

(P21)

Rencana 2012PRAKIRAAN MAJU KET *)


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

2013 2014 2015 2013 2014 2015Rencana 2012

PRAKIRAAN MAJU KET *)PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

6 Penigkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Persentase jumlah Wajib Pajak 31% 31% 31% 31% 4.024.201.000 4.426.621.100 4.869.283.210 4.869.283.210 Direktorat NP

Orang Pribadi terdaftar terhadap Ekstensifikasi dan

jumlah Kepala Keluarga Penilaian

7 Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian Persentase realisasi pelayanan 95% 95% 95% 95% 5.519.620.000 6.071.582.000 6.678.740.200 6.678.740.200 Direktorat NP

keberatan dan banding keberatan sesuai janji waktu layanan Keberatan dan

unggulan Banding

8 Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% 2.419.790.000 2.661.769.000 2.927.945.900 2.927.945.900 Direktorat Potensi NP

teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis realisasi penerimaan pajak (non Kepatuhan dan

dan evaluasi penerimaan perpajakan. PPh Migas) Penerimaan

2 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100%



3 Persentase penyampaian SPT 62,50% 62,50% 62,50% 62,50%

Tahunan PPh


pembetulan SPT Tahunan PPh

terhadap jumlah himbauan

pembetulan SPT Tahunan PPh

9 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas 1 Indeks tingkat kepercayaan 70 70 70 70 87.282.573.000 96.010.830.300 105.611.913.330 105.611.913.330 Direktorat B

Penyuluhan dan kehumasan masyarakat dari hasil survei Penyuluhan,

2 Indeks kepuasan pengguna 3,9 3,9 3,9 3,9 Pelayanan dan

layanan Hubungan

3 Persentase jumlah Wajib Pajak 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Masyarakat

yang komplain

10 Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Penurunan jumlah pengaduan 8% 8% 8% 8% 108.073.358.000 118.880.693.800 130.768.763.180 130.768.763.180 Direktorat NP

Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Teknologi Informasi

Perpajakan Perpajakan

11 Penigkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan 1 Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif 8,18 8,18 8,18 8,18 21.213.626.000 23.334.988.600 25.668.487.460 25.668.487.460 Direktorat NP

Pengembangan Organisasi Anti Korupsi) Kepatuhan Internal

2 Persentase pejabat yang telah 80% 80% 80% 80% dan Transformasi

memenuhi standar kompetensi Sumber Daya

jabatannya Aparatur

3 Persentase UPR yang 60% 60% 60% 60%

menerapkan manajemen risiko


penataan organisasi terhadap

rencana

12 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 146.423.919.000 161.066.310.900 177.172.941.990 177.172.941.990 Direktorat B

Teknologi, Komunikasi dan Informasi pembangunan dan pengembangan Transformasi

modul sistem informasi yang dapat Teknologi

dikaitkan dengan rencana strategi Komunikasi dan

DJP Informasi

2013 2014 2015 2013 2014 2015Rencana 2012

PRAKIRAAN MAJU KET *)PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

13 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 414.468.165.000 267.145.778.100 335.117.311.200 120.761.512.200 Direktorat B

baru Transformasi Proses

2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% Bisnis

yang disempurnakan

14 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 1 Indeks kepuasan pengguna 65% 65% 65% 65% 59.606.409.000 140.567.049.900 119.123.754.890 172.123.754.890 Pusat Pengolahan B

terhadap hasil proses Data dan Dokumen

pemindaian dokumen dan Perpajakan

perekaman data yang

ditransfer ke Direktorat TIP


pemrosesan dokumen di PPDDP

15 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% 521.895.220.000 456.341.447.100 501.975.591.810 501.975.591.810 Kantor Wilayah NP

Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di realisasi penerimaan pajak (non DJP

Daerah PPh Migas)




16 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, dan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% 2.118.175.920.000 2.348.993.512.000 2.580.892.863.200 2.580.892.863.200 Kantor Pelayanan NP

Pengawasan Wajib Pajak di Bidang Perpajakan realisasi penerimaan pajak (non Pajak

PPh Migas)




17 Pelaksanaan Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Persentase jumlah Wajib Pajak yang 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 220.614.234.000 248.075.657.400 271.743.223.140 271.743.223.140 Kantor Pelayanan, NP

Perpajakan di Daerah komplain Penyuluhan dan

Konsultasi

Perpajakan


2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di 1 Persentase pencapaian target penerimaan 100% 100% 100% 100% 2.064.706.391 2.149.611.365 2.263.540.767 2.263.540.767

Bidang Kepabeanan dan Cukai bea dan cukai

2 Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan 52% 54% 56% 60%

dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan

3 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win 81% 82% 83% 85%

ke pihak eksternal

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase Penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 579.220.298 565.536.402 595.509.831 590.209.831 SEKRETARIAT DJBC NP

Teknis Lainnya DJBC 2 Persentase penyelesaian program pengembangan 100% 100% 100% 100%

SDM

3 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100%

4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan 85% 87% 90% 90%

prasarana

5 Persentase pos lintas batas tradisional dengan 30% 40% 50% 50%

kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yang

memadai

6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan 100% 100% 100% 100%

Anggaran (RKA-KL) dengan Jumlah Satuan Kerja

DJBC

7 Persentase tercapainya penyelesaian Laporan 100% 100% 100% 100%

Keuangan dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC

2. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I 12 12 21 21 3.286.424 3.460.576 3.643.987 3.643.987 DIT TEKNIS B

Teknis Bidang Kepabeanan 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi 77% 79% 80% 80% KEPABEANAN

keputusan di bidang teknis kepabeanan

3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian 78% 79% 80% 80%

penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang 85% 90% 90% 90% 753.134 793.043 835.074 835.074 DIT FASILITAS N

Teknis Fasilitas Kepabeanan tepat waktu KEPABEANAN

2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di 100% 100% 100% 100%

bidang fasilitas kepabeanan

4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita 25 hari 25 hari 20 hari 20 hari 300.367.501 349.961.139 368.509.079 368.509.079 DIT CUKAI NP

Teknis Bidang Cukai cukai

2 Persentase permohonan pengembalian cukai 75% 75% 100% 100%

yang selesai diproses

3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu 99% 99% 99% 99%

dibandingkan dengan jumlah cukai keseluruhan

5. Pelaksanaan Pengawasan dan 1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60% 64.137.179 67.535.901 71.115.304 71.115.304 DIT Penindakan dan B

Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan Penyidikan

Perundangan, Intelijen dan Penyidikan 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai - - 9% 9%

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan

jumlah perijinan

3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan 70% 75% 80% 80%

Pembatasan

4 Persentase pemanfaatan sarana pengawasan 70% 75% 80% 80%

Gamma Ray

ALOKASI

UNIT PELAKSANA KET *)Rencana

2012


PRAKIRAAN MAJU


DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

KEGIATAN INDIKATOR

TARGET

2013 2014 2015 2013 2014 2015

ALOKASI


2012


PRAKIRAAN MAJUKEGIATAN INDIKATOR

TARGET

6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan 80% 80% 95% 95% 3.514.057 3.700.272 3.896.386 3.896.386 DIT AUDIT NP

Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai DROA (Daftar Rencana Obyek Audit)

2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit 85% 87% 90% 90%

7. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional 73% 74% 75% 75% 2.174.074 2.289.281 2.410.613 2.410.613 DIT KEPABEANAN NP

Pelaksanaan Kerjasama Internasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan INTERNASIONAL

internasional

2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama 78% 79% 80% 80%

internasional di bidang kepabeanan dan cukai

8. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 5.527.550 5.820.462 6.128.946 6.128.946 DIT PPKC B

Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi 75% 75% 80% 80%

peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU

Cukai

3 Persentase penyelesaian tagihan 57% 58% 60% 60%

9. Perumusan Kebijakan dan 1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI 100% 100% 100% 100% 247.826.672 266.258.514 280.370.215 285.670.215 DIT IKC N

Pengembangan Teknologi Informasi yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

Kepabeanan dan Cukai 2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1%

3 Rata-rata persentase penyelesaian 70% 70% 75% 75%

pengembangan aplikasi sesuai rencana

10. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan 1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi 1% 0.5% 0.5% 0.5% 4.112.217 4.330.130 4.559.627 4.559.627 PUSAT KEPATUHAN NP

Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai INTERNAL

Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara 10 10 10 10

Pemberian Rekomendasi berkala

4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas 75% 80% 80% 80%

fungsional yang telah ditindaklanjuti

5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan 100% 100% 100% 100%

internal yang direalisasikan

11. Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 221.502.329 229.374.119 241.530.947 241.530.947 KANWIL DJBC NP

dan Cukai di Daerah 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60%

dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan

3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 92% 93% 95% 95%

12 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 101.475.423 103.748.276 109.246.935 109.246.935 KPU NP

Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan 95% 100% 100% 100%

jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal

3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60%

dan cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaan

13. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 441.604.769 452.063.511 476.022.877 476.022.877 KPPBC B

Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 62 63 65 65

3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan 85% 87% 90% 90%

cukai

14. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan 1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk 70% 75% 80% 80% 77.181.274 82.243.769 86.602.689 86.602.689 PANGSAROP NP

Kepabeanan dan Cukai di Daerah berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal

dalam kondisi baik

2013 2014 2015 2013 2014 2015

ALOKASI


2012


PRAKIRAAN MAJUKEGIATAN INDIKATOR

TARGET

15. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat 84% 86% 90% 90% 7.905.609 8.159.877 8.592.350 8.592.350 BPIB NP

Cukai di Daerah terlayani untuk uji laboratorium

2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji 85% 90% 100% 100%

laboratorium dibandingkan dengan target

penyelesaian

3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai 100% 100% 100% 100%

laboratorium penguji yang berhasil

dipertahankan

4 Persentase jumlah instrumen analisa yang 90% 95% 100% 100%

tersedia dibandingkan dengan target

16. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 77% 78% 80% 80% 4.117.881 4.336.093 4.565.906 4.565.906 PERWAKILAN LUAR NP

Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan internasional di bidang kepabeanan dan cukai NEGERI

LN terhadap isu yang diidentifikasi


2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Persentase penyusunan, penyempurnaan dan 100% 100% 100% 100% 653.148.000.000 723.173.632.000 757.601.313.671 757.601.313.671

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan

kekayaan negara, piutang negara dan lelang

2 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 102 T 103 T 105 T 105 T3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 90% 100% 100%

pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan

negara dipisahkan tepat waktu

a. Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,80% 87,80%pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

b. Persentase persetujuan/ penolakan permohonan 80% 90% 100% 100%pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

4 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang 200 M 175 M 135 M 100 Mberasal dari pengeluaran APBN

5 Persentase penyelesaian permohonan 100% 100% 100% 100%penilaian aset

6 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan

dan jumlah pokok lelang :

a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 Mb. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80% 129.781.134.000 135.789.832.000 142.036.164.272 142.036.164.272 Sekretariat NP

Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. kompetensi jabatannya Ditjen2 Persentase penyelesaian modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100%

3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 90% 90% 90% 90%

4 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 80% 80% 80% 80%

2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% 8.872.865.000 9.834.793.000 10.356.037.029 10.356.037.029 Direktorat B

teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara. Barang Milik2 Jumlah laporan BMN yang disusun tepat waktu 3 3 3 3 Negara3 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L. 92% 95% 100% 100%4 Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun 40% 100% 100% 100%

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN).

5 Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT 40% 60% 100% 100%

3 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% 6.212.395.000 6.541.599.000 6.888.303.747 6.888.303.747 Direktorat B

teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan KekayaanNegara Dipisahkan 2 Indeks opini BPK atas BA 999.03 WTP WTP WTP WTP Negara

3 Persentase persetujuan/ penolakan permohonan 80% 90% 100% 100% Dipisahkanpengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu

4 Jumlah laporan KND yang disusun tepat waktu 1 1 1 15 Persentase pembangunan Early Warning System 100% - - -

4 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% 9.177.082.000 10.737.098.000 11.306.164.000 11.306.164.000 Direktorat B

Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas di bidang piutang negara dan kekayaan negara Piutang NegaraPelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan dan KekayaanPengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain 2 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M Negara Lain-Lain

3 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 Mdalam satuan rupiah

4 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN

5 Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan 5 5 5 5

6 Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan 80% 80% 80% 80%pengelolaan di bidang KKKS/ PKP2B / KKOB Panas Bumi

kinerja BUMN

dan prasarana

lain-lain.

BMN oleh K/L

di bidang KND

di bidang BMN

KET *)Rencana 2012


PRAKIRAAN MAJU

Pokok Lelang.


DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA


TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA

2013 2014 2015 2013 2014 2015

KET *)Rencana 2012



TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA

5 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis 1 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 102 T 103 T 105 T 105 T 38.070.850.000 50.110.399.000 52.766.250.000 52.766.250.000 Direktorat B

di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan 2 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal 200 M 175 M 135 M 100 M PengelolaanSistem Informasi dari pengeluaran APBN Kekayaan

3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,80% 87,80% Negara danpengelolaan kekayaan negara tepat waktu Sistem Informasi

4 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara 395 350 355 200

5 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi 90% 95% 100% 100%

6 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% 7.470.880.000 8.739.691.000 9.202.894.623 9.202.894.623 Direktorat NP

teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan Penilaianrekomendasi di bidang penilaian 2 Persentase penyampaian nilai BMN untuk usulan 100% 100% 100% 100%

Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN

3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100%4 Jumlah database yang telah disusun dan atau 7 8 9 9

7 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% 18.001.325.000 20.251.480.000 22.501.653.000 22.501.653.000 Direktorat NP

teknis, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Lelanglelang. 2 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M

3 Jumlah Pokok Lelang. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T

4 Jumlah Frekuensi Lelang. 17,019 17,847 18,763 18,763

8 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian 1 Persentase pelaksanaan harmonisasi peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat NP

Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi 2 Persentase penyelesaian permohonan bantuan 100% 100% 100% 100% Hukum danhukum dan pendapat hukum Hubungan

3 Persentase layanan informasi yang disediakan. 100% 100% 100% 100% Masyarakat

9 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M 149.799.870.000 167.309.580.000 174.838.511.100 174.838.511.100 Kantor Wilayah NP

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% DJKNdi wilayah kerja Kanwil DJKN. pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100%4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang

negara dan bea lelang

a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 Mb. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M

5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan

(PNDS) dan pokok lelang


6 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN

10 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M 281.923.450.000 309.817.725.000 323.449.704.900 Kantor NP

pengurusan Piutang Negara, dan pelayanan lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% Pelayanandi wilayah kerja KPKNL pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Kekayaan

3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100% Negara dan4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang Lelang

negara dan bea lelang

a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 Mb. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M

5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS)


6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN


dan pokok lelang

Pokok Lelang.

323.449.704.900

Bea lelang.

Bea lelang.

Pokok Lelang.

Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN

4.255.631.000 4.255.631.000

dimutakhirkan

di bidang lelang

Jumlah Bea Lelang

3.838.149.000 4.041.435.000

di bidang penilaian

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara 1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% 75.928.307.000 114.812.607.000 120.553.237.350 120.553.237.350

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah transfer ke daerah

2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan 70% 70% 70% 70%

peraturan perundang-undangan

3 Persentase penyajian informasi keuangan 100% 100% 100% 100%

daerah tepat waktu

4 Persentase ketersediaan informasi keuangan 100% 100% 100% 100%

daerah sesuai rencana

5 Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4 4 4

6 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100%

7 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100%

unggulan

8 Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana 100% 100% 100% 100%

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 64.021.693.000 39.143.970.000 41.101.168.500 41.101.168.500 Sekretariat DJPK NP

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2 Persentase penyerapan DIPA (non belanja 80% 80% 80% 80%

pegawai)

3 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi 100% 100% 100% 100%

sesuai kebutuhan organisasi

4 Persentase penyelesaian perencanaan kinerja 100% 100% 100% 100%

dan keuangan

2. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan 1 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 11.694.678.000 35.603.707.000 37.383.892.350 37.383.892.350 Direktorat Dana N

pengelolaan transfer ke daerah 2 Persentase jumlah konsep/perumusan kebijakan 100% 100% 100% 100% Perimbangan

yang direalisasikan

3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100%

transfer ke daerah

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4 4 4 4

3. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring 1 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan 70% 70% 70% 70% 23.898.775.000 29.443.283.000 30.915.447.150 30.915.447.150 Direktorat PDRD N

dan Evaluasi di Bidang PDRD peraturan perundang-undangan

2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4 4 4 4

3 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100%

4 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100%

unggulan

5 Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana 100% 100% 100% 100%

4. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring 1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% 26.821.226.000 33.159.093.000 34.817.047.650 34.817.047.650 Direktorat PKD B

dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas hibah ke daerah

Daerah 2 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan 100% 100% 100% 100%

kapasitas daerah yang direalisasikan

3 Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4 4 4

4 Persentase jumlah laporan hasil kajian 100% 100% 100% 100%

pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai

rencana

5 Persentase realisasi janji layanan unggulan 100% 100% 100% 100%

6 Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang 954 954 954 954

mengikuti KKD dan KKD Khusus per tahun

7 Persentase laporan realisasi penggunaan dana 100% 100% 100% 100%

hibah tepat waktu


DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


TARGET ALOKASI

Rencana

2012


PRAKIRAAN MAJU KET *)UNIT PELAKSANA

2013 2014 2015 2013 2014 2015


TARGET ALOKASI

Rencana

2012


PRAKIRAAN MAJU KET *)UNIT PELAKSANA

5. Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di 1 Indeks Opini BPK atas LK BA 999.05 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 13.513.628.000 16.606.524.000 17.436.850.200 17.436.850.200 Direktorat EPIKD B

Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, 2 Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan 100% 100% 100% 100%

Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2010

serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan 3 Persentase penyajian informasi keuangan 100% 100% 100% 100%

Daerah daerah tepat waktu

4 Persentase ketersediaan informasi keuangan 100% 100% 100% 100%

daerah sesuai rencana

5 Persentase ketersediaan laporan deskripsi dan 100% 100% 100% 100%

analisis APBD dan realisasi APBD

6 Persentase ketersediaan data APBD TA 2011 dan 90% 90% 90% 90%

laporan keuangan Pemda TA 2010


2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 91,86 84,91 93,93 93,93

pembiayaan melalui utang yang

cukup, efisien dan aman

2 Persentase pencapaian target biaya 100% 100% 100% 100%

utang yang efektif (effective cost )

3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100%

portofolio utang sesuai dengan

strategi

4 Persentase pembayaran utang tepat 100% 100% 100% 100%

waktu, tepat jumlah, dan tepat

sasaran

KEGIATAN

1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Rasio beban kerja unit yang efisien; 1 1 1 1 56,96 47,29 52,13 52,13 Sekretariat DJPU NP

DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 2 Persentase pejabat yang telah 80% 90% 95% 100%

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN memenuhi standar kompetensi

UTANG jabatannya;

3 Persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100%

rekonsiliasi keuangan dan BMN;

4 Persentase pembangunan dan 100% 100% 100% 100%

pengembangan aplikasi TIK.

2. PENGELOLAAN PINJAMAN 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 8,31 9,21 9,72 9,72 Direktorat Pinjaman B

pembiayaan melalui pinjaman dan Hibah

program yang cukup, efisien, dan

aman;


utang yang efektif (effective cost)

3 Persentase penyelesaian perjanjian 93% 93% 93% 93%

pinjaman dan hibah.

3. PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 9,14 10,13 10,69 10,69 Direktorat SUN B

pembiayaan melalui SUN yang

cukup, efisien, dan aman;




portofolio SUN sesuai dengan

strategi.

Rencana

2012



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN


TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Rencana

2012


TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

4. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 7,48 8,30 8,75 8,75 Direktorat B

pembiayaan melalui SBSN yang Pembiayaan Syariah

cukup, efisien, dan aman;




portofolio SBSN sesuai dengan

strategi.

5. PENGELOLAAN STRATEGI DAN 1 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100% 3,82 4,02 5,42 5,42 Direktorat Strategi B

PORTOFOLIO UTANG portofolio utang sesuai dengan dan Portofolio Utang

strategi;

2 Tingkat akurasi target biaya utang 100% 100% 100% 100%

yang efektif (effective cost);

3 Persentase penyusunan dokumen 100% 100% 100% 100%

strategi pengelolaan utang.

6. PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, 1 Persentase pembayaran utang tepat 100% 100% 100% 100% 6,16 5,95 7,21 7,21 Direktorat Evaluasi, B

DAN SETELMEN waktu, tepat jumlah, dan tepat Akuntansi dan

sasaran; Setelmen

2 Opini BPK terhadap LK BA 100% 100% 100% 100%

Pengelolaan Utang dan Hibah;

3 Persentase publikasi dalam rangka 100% 100% 100% 100%

transparansi pengelolaan utang.

Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas STDetT debtTotalSTDwfloatingetT debtTotalFloatingwvalasetT debtTotalValasw _arg __arg __arg _ 321 STDetT debtTotalSTDwfloatingetT debtTotalFloatingwvalasetT debtTotalValasw _arg __arg __arg _ 321 STDetT debtTotalSTDwfloatingetT debtTotalFloatingwvalasetT debtTotalValasw 321 _arg __arg __arg _

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 1. Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan 3,25 3,25 3,25 3,25 97.060.000 101.462.181 106.839.675 106.839.675

Kementerian Keuangan LK BA 999

2. Persentase penyelesaian action plan 100% 100% 100% 100%

pembentukan Unit Kontrol Internal

3. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan 32 32 32 32

4. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, 5 5 5 5

dan perbuatan koruptif

5. Persentase permintaan pengawasan yang 90% 90% 90% 90%

direspon maksimal dalam 7 hari kerja

6. Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi 70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

7. Persentase investigasi yang terbukti 80% 80% 80% 80%

8. Persentase surveillance yang berhasil 35% 35% 35% 35%

9. Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern 2 2 2 2


10. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun 74 74 74 74

berikutnya

11. Jumlah pedoman baru 5 5 5 5

12. Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS 74 74 74 7413. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

14. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%


15. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 7% 7% 7% 7%

16. Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 100% 100% 100% 100%

17. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan 100% 100% 100% 100%

manajemen risiko

18. Persentase implementasi Audit Management 80% 80% 80% 80%

System

19. Persentase penyerapan DIPA (non belanja 80% 80% 80% 80%

pegawai)

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1. Persentase permintaan pengawasan yang direspon 90% 90% 90% 90% 64.495.091 67.171.331 70.731.411 70.731.411 Sekretariat NP

Inspektorat Jenderal maksimal dalam 3 hari kerja Inspektorat Jenderal

2. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80%



4. Jumlah peta hasil penilaian individu pegawai Itjen 1 1 1 1

5. Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 100% 100% 100% 100%

6. Persentase penyempurnaan analisis jabatan 100% 100% 100% 100%

7. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan 100% 100% 100% 100%

manajemen risiko

8. Persentase penerapan manajemen risiko 100% 100% 100% 100%


System

Rencana

2012




INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN


TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Rencana

2012



TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA

10. Persentase pemanfaatan teammate dalam 80% 80% 80% 80%

penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja

Modal, dan Reviu LK)


penugasan pengawasan

12. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja 80% 80% 80% 80%

Pegawai)

2. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan 1. Indeks OpiniLK BA 015, LK BUN, dan LK 3,25 3,25 3,25 3,25 24.780.828 26.094.212 27.477.205 27.477.025 Inspektorat I s.d NP

serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian BA.999.01,BA 999.02, BA 999.03, BA.999.04, BA Inspektorat VI

Keuangan 999.05, BA 999.07, BA 999.08

2. Persentase penyelesaian action plan pembentukan 100% 100% 100% 100%

Unit Kontrol Internal


4. Jumlah rekomendasi hasil compliance audit 5 5 5 5

5. Kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN 99% 99% 99% 99%

(SAI/LKP) dan Laporan Arus Kas (LAK)

6. Jumlah peta tindak lanjut perbaikan hasil survei 9 9 9 9

7. Jumlah identifikasi 1 1 1 1

8. Persentase permintaan pengawasan yang direspon 90% 90% 90% 90%

maksimal dalam 4 hari kerja

9. Frekuensi pendampingan dan konsultasi 124 124 124 124


(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)


berikutnya

12. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 74,00 74,00 74,00 74,00

13. Jumlah aktivitas sosialisasi 9 9 9 9

14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)




System







Pegawai)

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Rencana

2012



TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA

3. Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan 1. Persentase penyelesaian action plan pembentukan 100% 100% 100% 100% 4.085.275 4.301.795 4.529.790 4.529.790 Inspektorat VII NP

Unit Kontrol Internal


3. Jumlah pedoman monev tindak lanjut perbaikan 1 1 1 1

hasil survei opini stakeholders



5. Frekuensi pendampingan dan konsultasi 40 40 40 40


(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

7. Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern 1 1 1 1



berikutnya


10. Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS 74 74 74 74



13. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70 70 70 70




System




Pegawai)

4. Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN 1. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, 5 5 5 5 3.698.806 3.894.843 4.101.269 4.101.269 Inspektorat Bidang NP

kolusi, dan perbuatan korupsi Investigasi

2. Jumlah kasus yang diusulkan untuk diserahkan 5 5 5 5

kepada instansi penegak hukum yang berwenang



4. Persentase investigasi yang terbukti 80% 80% 80% 80%

5. Persentase surveillance yang berhasil 35% 35% 35% 35%


berikutnya

7. Jumlah telaahan 3 3 3 3




11. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)

70

(efektif)




System

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Rencana

2012



TARGET ALOKASI

UNIT PELAKSANA







Pegawai)


2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Perumusan Kebijakan Fiskal 1 Deviasi proyeksi defisit APBN 10% 8% 8% 8% 172.769.000 190.045.900 209.050.490 229.955.539

2 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 83% 83% 83% 83%

digunakan

3 Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 5% 5% 5% 5%

4 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi 15 15 15 15

dalam kerja sama internasional

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Tingkat Kepuasan Pegawai 3,5 3,75 3,75 3,75 75.852.832 83.438.115 91.781.927 100.960.119 NP

Teknis Lainnya 2 Persentase penyerapan DIPA BKF 80% 85% 85% 85%

(non belanja pegawai)

3 Persentase Rekomendasi Audit yang selesai 75% 75% 75% 75%

ditindaklanjuti

2. Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tentang 70 70 70 70 16.300.439 17.930.483 19.723.531 21.695.884 B

dan PNBP kebijakan pendapatan negara

3. Perumusan kebijakan APBN 1 Deviasi proyeksi defisit APBN 10% 8% 8% 8% 11.024.907 12.127.398 13.340.137 14.674.151 B

2 Deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 7% 7% 4% 4%

4. Perumusan kebijakan ekonomi 1 Deviasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 5% 5% 5% 5% 19.417.316 21.359.048 23.494.952 25.844.448 B

2 Deviasi Proyeksi Inflasi 15% 15% 15% 15%

3 Deviasi Proyeksi Nilai Tukar 5% 5% 5% 5%

4 Deviasi Proyeksi Suku Bunga SBI 3 Bulan 10% 10% 10% 10%

5. Pengelolaan risiko fiskal dan sektor keuangan Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang 83% 83% 83% 83% 10.877.486 11.965.235 13.161.758 14.477.934

digunakan B

6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi 15 15 15 15 39.296.020 43.225.622 47.548.184 52.303.003 NP

Sama Internasional dalam kerja sama internasional


Pusat Kebijakan

Pendapatan Negara

ALOKASI



PRAKIRAAN MAJU

Pusat Kebijakan

Kerjasama

Internasional

Sekretariat Badan

Pusat Kebijakan

APBN


BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN

ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET

Pusat Pengelolaan

Risiko Fiskal

Pusat Kebijakan

Ekonomi Makro

2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 420.483.000 572.320.320.725 566.987.908.451 601.007.182.958

Terhadap Peningkatan Kompetensi

2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5%

Pegawai Kementerian Keuangan

3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan 85% 87,5% 90% 90%

dengan Predikat Minimal Baik

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan dukungan manajemen dan 1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 70% 75% 80% 85% 49.229.173 67.125.621.085 71.121.839.893 75.389.150.287 SEKRETARIAT BADAN NP

dukungan teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat

BPPK

2 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 120.004.311 152.336.130.304 116.323.942.771 123.303.379.337 PUSDIKLAT NP

kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan Terhadap Peningkatan Kompetensi PENGEMBANGAN

pascasarjana bagi Pegawai Departemen Keuangan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% SDM


3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%

Keuangan dengan Predikat Minimal Baik


teknis dan fungsional di bidang anggaran dan Terhadap Peningkatan Kompetensi ANGGARAN DAN

perbendaharaan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5,0% 5% PERBENDAHARAAN




4 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 25.835.274 36.937.881.403 39.891.622.925 42.285.120.301 PUSDIKLAT PAJAK NP

teknis dan fungsional di bidang perpajakan Terhadap Peningkatan Kompetensi





5 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 17.718.025 28.352.250.212 30.620.191.388 32.457.402.871 PUSDIKLAT BEA DAN NP

teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai Terhadap Peningkatan Kompetensi CUKAI






teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan Terhadap Peningkatan Kompetensi KEKAYAAN NEGARA

perimbangan keuangan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% DAN PERIMBANGAN




KEUANGAN

7 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90%

teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, Terhadap Peningkatan Kompetensi 20.234.588 26.820.070.559 28.416.761.489 30.121.767.178 PUSDIKLAT NP

perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% KEUANGAN UMUM

kekayaan negara dan perimbangan keuangan Pegawai Kementerian Keuangan



Rencana 2012PRAKIRAAN MAJU


BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KET *)ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


PRAKIRAAN MAJU

2013 2014 2015 2013 2014 2015Rencana 2012

PRAKIRAAN MAJU KET *)ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

TARGET ALOKASI


PRAKIRAAN MAJU

8 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan 1 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% 69.865.971 105.421.110.722 112.720.256.807 119.483.472.215 BALAI DIKLAT NP

pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah Pegawai Kementerian Keuangan KEUANGAN



9 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan 7.749 7.835 7.955 7.955 87.643.789 99.650.483.129 108.688.401.603 115.209.705.699 Sekolah Tinggi B

pendidikan proogram Diploma Keuangan Negara Akuntansi Negara

2 Rasio Jam pelatihan terhadap jam kerja 1.40% 1.50% 1,60% 1,60%

3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan 5 mitra 5 mitra 8 mitra 8 mitra

skala nasional, regional dan internasional


2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM

PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Jumlah emiten baru sesuai target 26 26 26 26 193.350 203.017 213.168 223.826 PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON 2 Persentase pertumbuhan dana 20% 20% 20% 20%

BANK investasi yang dikelola oleh

perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi

3 Persentase pertumbuhan 16% 16% 16% 16%

Investasi Jangka Panjang dari

Portofolio Investasi Dana Pensiun

4 Persentase pertumbuhan jumlah 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

pemegang Unit Penyertaan

Reksadana

5 Persentase Perusahaan Efek yang 90% 90% 90% 90%

memenuhi MKBD

6 Persentase nilai transaksi 10% 10% 10% 10%

Perusahaan Efek yang tidak

memenuhi persyaratan minimum

MKBD yang berpotensi

mengganggu perdagangan saham

di Bursa

7 Persentase perusahaan 95% 95% 95% 95%

pembiayaan yang memenuhi

rasio permodalan

8 Perusahaan asuransi dan 93% 93% 93% 93%

reasuransi yang memenuhi

persyaratan minimum RBC (Risk

Based Capital )

9 Tingkat Penetrasi Asuransi 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

KEGIATAN

1 a 80% 80% 80% 80% 150.203 157.713 165.599 173.879 SEKRETARIAT BADANNP

b 3% 3% 3% 3%

c 80% 80% 80% 80%

d 70 (efektif) 70 (efektif) 70 (efektif) 70 (efektif)


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL - LEMBAGA KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJU

Persentase pejabat yang telah

memenuhi standar kompetensi

jabatannyaPersentase jam pelatihan pegawai

Bapepam-LK terhadap jam kerja

Persentase penyerapan DIPA Bapepam-

LK (Non Belanja Pegawai)

Rencana

2012

PRAKIRAAN MAJU

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS

LAINNYA BAPEPAM-LK

Tingkat efektivitas edukasi dan

komunikasi

KET *)

2013 2014 2015 2013 2014 2015


TARGET ALOKASI


2012

PRAKIRAAN MAJURencana

2012

PRAKIRAAN MAJUKET *)

2 a 95% 95% 95% 95% 4.014 4.215 4.425 4.647 BIRO PERUNDANG-

UNDANGAN DAN

BANTUAN HUKUM

B

b 97% 97% 97% 97%

c 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

3 a 100% 100% 100% 100% 2.699 2.834 2.976 3.125 BIRO RISET DAN

TEKNOLOGI B

b 100% 100% 100% 100%

4 PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PASAR MODAL a 50% 50% 50% 50% 5.075 5.329 5.595 5.875 BIRO PEMERIKSAAN

DAN PENYIDIKAN B

b 85% 85% 85% 85%

5 a 100% 100% 100% 100% 4.134 4.340 4.557 4.785 BIRO PENGELOLAAN

INVESTASI B

b 100% 100% 100% 100%

c 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

6 a Persentase pelaksanaan pemeriksaan 100% 100% 100% 100% 4.157 4.365 4.583 4.812 BIRO TRANSAKSI DAN

LEMBAGA EFEK B

b 100% 100% 100% 100%

c 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

7 a 100% 100% 100% 100% 1.968 2.066 2.170 2.278 BIRO PENILAIAN

KEUANGAN

PERUSAHAAN SEKTOR

JASA

B

b 100% 100% 100% 100%

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan

yang Dapat Diterima Oleh Ketua Atau

KPSK

PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BIDANG PENGELOLAAN INVESTASI

Persentase pelaksanaan pemeriksaan

Persentase regulasi yang memenuhi

asas peraturan perundang-undangan

yang baik


BIDANG TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

Persentase sanksi administrasi atas

pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal yang

obyektif

Persentase pelaku yang memenuhi

ketentuan

Rata-rata persentase realisasi janji

layanan unggulan


ketentuan

PERUMUSAN PERATURAN, PENETAPAN SANKSI, DAN

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

RISET PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON

BANK SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Persentase Penyelesaian Jumlah

Laporan Hasil Riset yang Tepat dan Persentase penyelesaian sistem dan

aplikasi

Persentase penyelesaian pelanggaran

terhadap peraturan perundang-

undangan


layanan unggulan


ketentuan

PENELAAHAN DAN PEMANTAUAN PERUSAHAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR JASA


layanan unggulan

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan

Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan, dan Laporan Tahunan yang

Ditelaah sesuai Rencana

2013 2014 2015 2013 2014 2015


TARGET ALOKASI


2012


2012


8 a 100% 100% 100% 100% 1.885 1.979 2.078 2.182 BIRO PENILAIAN

KEUANGAN

PERUSAHAAN SEKTOR

RIIL

B

b 100% 100% 100% 100%

9 a 93% 93% 93% 93% 2.478 2.602 2.732 2.869 BIRO STANDAR

AKUNTANSI DAN

KETERBUKAAN NP

b 100% 100% 100% 100%

c 86,14% 86,14% 86,14% 86,14%

d 100% 100% 100% 100%

10 a 77% 77% 77% 77% 4.330 4.546 4.773 5.012 BIRO PEMBIAYAAN

DAN PENJAMINAN B

b 100% 100% 100% 100%

c 100% 100% 100% 100%

11 a 77% 77% 77% 77% 5.061 5.314 5.580 5.858 BIRO

PERASURANSIAN B

b 100% 100% 100% 100%

c 100% 100% 100% 100%

12 a 77% 77% 77% 77% 6.318 6.634 6.965 7.313 BIRO DANA PENSIUN

B

b 100% 100% 100% 100%

c 100% 100% 100% 100%




ketentuan

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR

AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN

Persentase pemenuhan Prinsip-prinsip

dan Standar Internasional (IAS) dalam

Regulasi Pasar Modal

Persentase pengurus Lembaga

Keuangan Non Bank yang memenuhi

standar kualifikasi


layanan unggulan

PENELAAHAN DAN PEMANTAUAN PERUSAHAN EMITEN

DAN PERUSAHAAN PUBLIK SEKTOR RIIL


layanan unggulan

Pesentase Jumlah Laporan Keuangan

Tahunan, Laporan Keuangan Tengah

Tahunan, dan Laporan Tahunan yang

Ditelaah sesuai Rencana




BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN



standar kualifikasi



layanan unggulan

PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

BIDANG PERASURANSIAN



standar kualifikasi


layanan unggulan

PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

BIDANG DANA PENSIUN

2013 2014 2015 2013 2014 2015


TARGET ALOKASI


2012


2012


13 PENELAAHAN DAN PENILAIAN KEPATUHAN a Persentase UPR yang menerapkan 100% 100% 100% 100% 1.029 1.081 1.135 1.192 BIRO KEPATUHAN NP

PELAKSANAAN TUGAS BAPEPAM-LK manajemen risiko INTERNAL

b Rekomendasi Yang ditindak 90% 90% 90% 90%

lanjuti

c Realisasi Pelaksanaan Tugas 100% 100% 100% 100%

d Ketepatan Waktu Pelaksanaan 80% 80% 80% 80%

Kegiatan


2013 2014 2015 2013 2014 2015 PROGRAM 6.855.819.100.000 ...

Documents