Top Banner
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN LAPORAN STUDI LAPANGAN EVALUASI ATAS AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Diajukan Oleh: Luqman Hakim NPM: 093060015830 Mahasiswa Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan Tahun 2012
52

2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

Nov 26, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

LAPORAN STUDI LAPANGAN

EVALUASI ATAS AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI PADA DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Diajukan Oleh:

Luqman Hakim

NPM: 093060015830

Mahasiswa Program Diploma III Keuangan

Spesialisasi Akuntansi

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan

Tahun 2012

Page 2: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN

NAMA : LUQMAN HAKIM

NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060015830

DIPLOMA III KEUANGAN

SPESIALISASI : AKUNTANSI

BIDANG LAPORAN : AKUNTANSI PEMERINTAH

JUDUL LAPOAN : EVALUASI ATAS AKUNTANSI

BELANJA PEGAWAI PADA DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Laporan Studi Lapangan ini

adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan

tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Bila terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya siap dinyatakan tidak lulus

dan dicabut gelar yang telah diberikan.

Tangerang Selatan, 19 Juli 2012

Yang memberi pernyataan,

Luqman Hakim

Page 3: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

iii

Page 4: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

iv

Page 5: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, nikmat, dan segala karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan laporan studi lapangan yang berjudul “Evaluasi atas Akuntansi

Belanja Pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar” ini dengan baik dan lancar sehingga dapat digunakan untuk

memenuhi tujuan penulis menyusun laporan studi lapangan ini.

Selama tiga tahun lamanya penulis mengenyam ilmu dan duduk di bangku

kuliah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini, banyak pihak yang telah membantu dan

memiliki peran besar dalam mendampingi perjalanan penulis selama ini hingga

sampai pada tahap penyusunan laporan studi lapangan yang merupakan titik final

ketika menempuh pembelajaran di kampus ini. Atas segala bantuan dan dukungan

selama ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya khususnya

kepada:

1. Mamaku tercinta Dra. Nurhayati, sebagai sumber motivasi utama penulis yang

selalu memberikan perhatiannya baik ketika penulis sedang di rumah maupun di

kosan.

2. Drs. Katno, M.Si., ayahku tersayang sebagai tulang punggung keluarga yang

telah rela memeras keringat demi membiayai kebutuhan penulis dan keluarga

selama ini.

3. Nabila Fitriani Masrura, adik kandung penulis tercinta yang selalu menghibur

penulis di saat lelah dengan segala kelakuan manjanya.

v

Page 6: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

4. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA. selaku direktur Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara, Bapak Fadlil Usman, Ak., M.Acc selaku Kepala Bidang Akademis

Pendidikan Ajun Akuntan, dan Bapak Ibu dosen yang telah banyak membimbing

dan mendidik serta membagikan ilmunya kepada penulis selama penulis duduk di

bangku kuliah ini.

5. Bapak Mohammad Windu Darmawan, S.E. selaku dosen pembimbing yang telah

bersedia untuk memberikan masukan dan saran kepada penulis selama

penyusunan laporan studi lapangan.

6. Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten

Karanganyar dan semua stafnya yang telah membantu dalam mengumpulkan data

dan informasi untuk menyusun laporan studi lapangan ini serta mengasah softskill

penulis agar mampu cepat beradaptasi di lingkungan kantor ketika penulis

ditempatkan di instansi Kementrian Keuangan nantinya.

7. Ibu Endang selaku dosen pembimbing penulis dan Bapak Tatag selaku Kepala

Kantor serta seluruh pegawai di DPPKAD Kabupaten Karanganyar yang telah

membantu untuk memberikan akses data dan informasi untuk kelancaran

kegiatan studi lapangan ini.

8. Budi, Dhimas, Hendrik, dan Sasongko, teman-teman penulis yang sama-sama

melaksanakan studi lapangan di DPPKAD Karanganyar.

vi

Page 7: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

9. Teman-teman 1R, 2H, dan 3B Akuntansi yang telah bersedia menjadi “keluarga

kedua” dan telah banyak memberi pengalaman dan pelajaran berharga bagi

penulis selama kuliah di kampus ini.

10. Teman-teman akselerasi angkatan kedua SMA N 1 Karanganyar yang telah

menjadi inspirasi dan memberikan warna di kehidupan penulis. Khusus buat

Anjar, jus wortel telah menantimu di rumah.

11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Karanganyar (IMAKA) yang bersama-sama

berjuang demi meraih masa depan yang cerah di tanah perantauan ini.

12. Bapak Fatulloh bersama keluarga yang telah bersedia memberikan sarana kos-

kosan yang cukup nyaman dan dekat dengan mushola sehingga kalau ingin sholat

berjamaah tidak perlu berjalan jauh ke mushola.

13. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas jasanya berupa segala

bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih atas semuanya dan semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada

penulis dibalas oleh Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis mengharapkan atas

berbagai masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan di

masa mendatang. Semoga laporan studi lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak manapun yang membutuhkan.

Tangerang Selatan, 19 Juli 2012

Penulis

vii

Page 8: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN ........ ii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN STUDI

LAPANGAN ............................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ...................................................................................................v

DAFTAR ISI.............................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL..........................................................................................................x

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................ xi

BAB I: PENDAHULUAN.............................................................................................1

A. Latar belakang...............................................................................................1

B. Tujuan penulisan .......................................................................................... 4

C. Ruang lingkup Permasalahan........................................................................4

D. Metode penelitian..........................................................................................5

E. Sistematika penulisan....................................................................................6

BAB II: DATA DAN FAKTA ......................................................................................8

A. Gambaran umum Kabupaten Karanganyar...................................................8

1. Profil Kabupaten Karanganyar ........................................................8

2. Visi dan misi pemerintahan ............................................................ 9

B. Gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah kabupaten Karanganyar .................................................. 10

1. Visi dan misi ...................................................................................10

viii

Page 9: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

2. Struktur organisasi ......................................................................... 11

C. Sistem dan Kebijakan Akuntansi Belanja Pegawai Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Karanganyar…….. 12

1. Sistem akuntansi belanja pegawai ................................................. 12

2. Kebijakan akuntansi belanja pegawai ............................................ 16

BAB III: PEMBAHASAN .......................................................................................... 17

A. Landasan teori ............................................................................................ 17

1. Pengertian belanja menurut PP No.24 Tahun 2005

(SAP) dan Permendagri No.13 Tahun 2006 .................................. 17

2. Belanja pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran .......................... 20

3. Akuntansi belanja pegawai menurut SAP ..................................... 21

4. PP No.11 tahun 2011 tentang Gaji Pokok PNS ............................ 23

B. Evaluasi atas akuntansi belanja pegawai oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganyar ........................................................................................... 23

C. Evaluasi atas realisasi anggaran belanja pegawai Pemerintah

Kabupaten Karanganyar ............................................................................ 26

BAB IV: PENUTUP ................................................................................................... 35

A. Simpulan ................................................................................................... 35

B. Saran ......................................................................................................... 36

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 38

LAMPIRAN ................................................................................................................ 39

ix

Page 10: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

DAFTAR TABEL

Tabel II.1: Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Karanganyar Per

Desember 2011 ........................................................................................9

Tabel III.1: Konversi Klasifikasi Belanja ................................................................19

Tabel III.2: Persentase Anggaran Belanja Pegawai dari Total Anggaran

Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011 .....................27

Tabel III.3: Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Karanganyar Tahun

Anggaran 2011 .....................................................................................28

Tabel III.4: Realisasi Belanja Pegawai di Beberapa SKPD Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2011 ....................................................30

Tabel III.5: Rincian Belanja Gaji Bruto Januari-Juni 2011 .....................................32

Tabel III.6: Rincian Belanja Gaji Bruto Juli-Desember 2011 .................................33

x

Page 11: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun

Anggaran 2011 ........................................................................................39

Lampiran 2: PP No.11 Tahun 2011 tentang Gaji Pokok PNS ....................................41

xi

Page 12: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber

daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani

yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan

daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara sehingga antara keuangan

daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling

mempengaruhi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang

luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang

berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam

melaksanakan otonomi daerah, tentu pemerintah daerah melaksanakan berbagai

macam belanja demi menghasilkan suatu keluaran (output) yang nantinya diharapkan

agar tujuan otonomi daerah tersebut bisa tercapai. Anggaran belanja yang tepat juga

mendukung bagaimana suatu otonomi daerah bisa dilaksanakan secara efektif dan

1

Page 13: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

2

efisien. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, jenis-jenis belanja diatur sebagai

berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung

Secara lebih rinci, belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga

3. Belanja Subsidi

4. Belanja Hibah

5. Belanja Bantuan Sosial

6. Belanja Bagi Hasil

7. Belanja Bantuan Keuangan

8. Belanja Tidak Terduga

Sedangkan belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Modal

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja

yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam

uraian atas kedua belanja tersebut terdapat salah satu komponen belanja yaitu belanja

pegawai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang

Klasifikasi Anggaran, belanja pegawai didefinisikan sebagai kompensasi dalam

Page 14: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

3

bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara,

dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup

pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit

organisasi pemerintah. Karena menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 belanja

pegawai masuk di dalam lingkup belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka

pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengklasifikasikan belanja pegawai

ketika menyusun APBD.

Penggunaan anggaran daerah yang tepat dapat menciptakan siklus pertumbuhan

ekonomi di Indonesia menjadi lebih positif dan berkualitas, termasuk salah satu di

dalamnya adalah penggunaan untuk belanja pegawai. Namun tentu saja penganggaran

untuk belanja pegawai harus dibatasi pada batasan tertentu yang tidak boleh melebihi

dari aturan yang ditetapkan. Harus ada upaya untuk mengatur agar belanja pegawai

dapat dianggarkan dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga kegiatan

pembangunan daerah sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dapat

tercapai tujuannya dan menghasilkan manfaat yang berguna untuk meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam

lagi mengenai proses akuntansi belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Karanganyar melalui laporan studi lapangan

yang berjudul “EVALUASI ATAS AKUNTANSI BELANJA PEGAWAI PADA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR”.

Page 15: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

4

B. Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan laporan studi lapangan ini penulis berharap agar tujuan yang

hendak dicapai oleh penulis dapat terwujud. Adapun tujuan yang dimaksud antara lain

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme belanja pegawai yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan akuntansi belanja pegawai pada

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis

selama duduk di bangku kuliah dengan praktik sebenarnya yang terjadi di

lapangan.

4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Diploma III Keuangan

Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

5. Untuk menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan maupun

yang membutuhkan dalam penyusunan laporan studi lapangan ini.

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam menyusun laporan studi lapangan ini penulis akan membahas tentang

akuntansi belanja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar. Namun di sini penulis ingin membatasi pembahasan dengan

hanya berfokus pada evaluasi atas akuntansi belanja pegawai saja mengingat luasnya

cakupan tentang belanja daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

Page 16: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

5

D. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh dan menganalisis data yang relevan terkait

permasalahan yang akan dibahas dalam laporan studi lapangan ini, penulis

merencanakan pengumpulan data-data dengan metode sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Melalui metode studi kepustakaan ini, penulis akan mengumpulkan, membaca,

dan mempelajari berbagai dokumentasi berupa, undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, buku, artikel, makalah, bahan

perkuliahan, dan literatur lainnya yang relevan sehingga penulis dapat memperoleh

pemahaman teoritis yang akan menjadi pedoman untuk melihat permasalahan yang

akan dibahas dalam laporan studi lapangan ini.

2. Penelitian lapangan

Melalui metode penelitian lapangan, penulis akan mengumpulkan data-data yang

relevan langsung dari objek studi lapangan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Karanganyar. Metode penelitian lapangan ini

meliputi proses:

a. Wawancara

Penulis akan memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada

pihak yang terkait, baik karyawan maupun pejabat di bidang yang memiliki tugas

pokok dan fungsi pada pengelolaan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten

Karanganyar.

Page 17: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

6

b. Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada objek studi lapangan dengan

mempelajari segala kegiatan yang berkaitan dengan belanja pegawai pada Pemerintah

Kabupaten Karanganyar.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Studi Lapangan ini diuraikan dalam 4 bab pokok bahasan sebagai

berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang

lingkup permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi

dasar bagi penyusunan laporan studi lapangan ini.

BAB II: DATA DAN FAKTA

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang Kabupaten Karanganyar yang

berupa profil Kabupaten Karanganyar dan visi serta misi pemerintahan. Pada bab ini

juga akan menggambarkan secara umum tentang objek studi lapangan penulis yaitu

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa visi dan misi, tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta kebijakan dan sistem akuntansi tentang

belanja pegawainya.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan landasan teori mengenai belanja daerah

menurut Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No.13 tahun 2006, belanja pegawai menurut Peraturan Menteri Keuangan

Page 18: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

7

Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, PP No.11 tahun 2011

tentang Gaji Pokok PNS, serta mengenai akuntansi belanja menurut SAP dan

referensi yang penulis dapatkan. Selain itu akan dijelaskan mengenai akuntansi

belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Karanganyar. Penulis juga akan mengevaluasi akuntansi dan realisasi

belanja pegawai Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2011.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyusun suatu simpulan dan memberikan saran-saran

yang terkait berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab

III.

Page 19: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

BAB II

DATA DAN FAKTA

A. Gambaran umum Kabupaten Karanganyar

1. Profil Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah, yang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar

didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 12.334 pegawai pada tahun 2011.

Jumlah pegawai tersebut terbagi dalam pegawai yang merupakan kelompok golongan

I, II, III, dan IV. Pada golongan I terdapat jumlah pegawai sebanyak 388 orang,

golongan II sebanyak 2.896 orang, golongan III sebanyak 4.585 orang, dan golongan

IV sebanyak 4.465 orang. Pada golongan I hanya terdiri dari pegawai yang berasal

dari unit non eselon dan seluruhnya merupakan staf. Pada golongan II, jumlah

pegawai yang berasal dari unit eselon sebanyak 4 orang dan sisanya adalah non eselon

yang terdiri dari 1.445 pegawai fungsional dan 1.447 pegawai staf. Pada golongan III,

jumlah pegawai yang berasal dari unit eselon sebanyak 607 orang dan sisanya adalah

non eselon yang terdiri dari 2.472 pegawai fungsional dan 1.506 pegawai staf. Pada

golongan IV, jumlah pegawai yang berasal dari unit eselon sebanyak 246 orang dan

8

Page 20: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

9

sisanya adalah non eselon yang terdiri dari 4.199 pegawai fungsional dan 20 pegawai

staf. Ringkasan jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.1: Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Per Desember 2011

Golongan

Eselon Non Eselon

TOTAL Fungsional Staf

I - - 388 388

II 4 1445 1447 2896

III 607 2472 1506 4585

IV 246 4199 20 4465

TOTAL 857 8116 3361 12334

Sumber: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

2. Visi dan Misi Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar memiliki visi pembangunan yang ditargetkan selama

tahun 2008-2013, yaitu Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan

Sejahtera. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

a. menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hukum melalui penegakan

peraturan perundang-undangan;

b. memperkuat kehidupan melalui pemberdayaan partisipasi rakyat untuk

pemerintah daerah yang demokratis;

c. mewujudkan kesejahteaan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan

kualitas SDM dan penyetaraan gender;

d. meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan kepuasan

masyarakat secara pasti, cepat dan murah;

Page 21: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

10

e. meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama dengan

penguat kesadaran moral dan etika serta kehidupan berbudaya di masyarakat.

B. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Karanganyar

DPPKAD Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah

Kabupaten Karanganyar ini beralamat di Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar.

DPPKAD Karanganyar bertujuan untuk menjadikan perencanaan anggaran

keuangan daerah merupakan program daerah yang prospektif dan realistis untuk

dilaksanakan, meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan dibidang

keuangan daerah, menjadikan mutu pertanggung jawaban anggaran daerah sebagai

suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan dan

meningkatkan profesionalisme SDM di bidang keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah menjadikan dinas yang

profesional dan akuntabel di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

Sedangkan itu DPPKAD Kabupaten Karanganyar juga memiliki misi sebagai

berikut:

a. Menjadikan aparatur yang profesional dalam pengelolaan pendapatan dan belanja

daerah.

b. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Page 22: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

11

c. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pendapatan,

administrasi keuangan dan aset daerah.

d. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

e. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam rangka

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi:

1) Seksi Pendaftaran

2) Seksi Pendataan

d. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahi:

1) Seksi Penetapan

2) Seksi Penagihan

e. Bidang Anggaran, membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

2) Seksi Pengendalian Anggaran

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahi:

Page 23: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

12

1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas

2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran

g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi:

1) Seksi Akuntansi

2) Seksi Aset Daerah

h. Unit Pelaksana Teknis

i. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Sistem dan Kebijakan Akuntansi Belanja Pegawai pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

1. Sistem Akuntansi Belanja Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya, DPPKAD Kabupaten

Karanganyar berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu Pasal 25

dan 26 Perda No.2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Karanganyar. Di dalam Tupoksi tersebut tercantum masing-masing tugas

dan fungsi dari setiap SKPD Kabupaten Karanganyar. Setiap SKPD yang

menjalankan program kerjanya berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SKPD (DPA-SKPD). DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan,

belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

PA/KPA dan rencana penarikan dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap

SKPD termasuk diantaranya adalah belanja pegawai. Mekanisme penyusunan DPA-

SKPD adalah sebagai berikut:

Page 24: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

13

a. Kepala DPPKAD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang APBD

ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan

DPA-SKPD.

b. Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 merinci sasaran

yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai

sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang

diperkirakan.

c. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada Kepala DPPKAD

paling lama 6 hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1.

d. Tim teknis peneliti DPA-SKPD membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan

Kepala SKPD paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD.

e. Berdasarkan hasil verifikasi oleh TPAD, Kepala DPPKAD mengesahkan

rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

f. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, PPKD

selaku BUD, Inspektorat Kabupaten, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng paling

lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan.

g. DPA-SKPD yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh Kepala SKPD.

Gaji dan tunjangan pegawai yang akan dibayarkan tiap bulan (termasuk gaji ke-

13) oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD telah tercantum dalam format

Page 25: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

14

DPA-SKPD pada DPA-SKPD 2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

SKPD. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh

kasir, pembuat dokumen, pencatat pembukuan, pembuat daftar gaji dan pengurusan

gaji yang ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA). Pada saat

akan membayar gaji pegawai, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Kelengkapan

SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan ini meliputi surat pengantar SPP-LS,

ringkasan SPP-LS, rincian SPP-LS, dan lampiran SPP-LS yang berupa dokumen

pendukung antara lain sebagai berikut:

a. Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh pembuat daftar gaji (PDG)

Bendaharawan Gaji dan atasan langsungnya.

b. Daftar rekapitulasi jumlah uang, pegawai, istri, anak, dan jumlah jiwa yang

disusun per golongan.

c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang menyatakan sejak kapan pegawai

baru/pindahan tersebut melaksanakan tugasnya bila dalam daftar gaji terdapat

pegawai pindahan.

d. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) definitif apabila dalam daftar

gaji terdapat pegawai baru pindahan dari kantor pembayaran di luar daerah

pembayarannya.

e. Daftar Susunan Keluarga (KP4/SKUM) pada tiap permulaan tahun takwin. Jika

ada perubahan susunan keluarga karena menikah/cerai, kelahiran anak, atau

kematian, maka dibuktikan dengan surat nikah/cerai, kelahiran, atau kematian

dari yang berwenang.

Page 26: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

15

f. Pada kasus susulan gaji/kekurangan gaji, SPP susulan gaji/kekurangan gaji dibuat

terpisah atau diajukan sendiri dari pengajuan SPP gaji bulanan.

Setelah perlengkapan dalam SPP-LS untuk belanja gaji pegawai tersebut

dinyatakan lengkap, maka dibuatlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

sebagai dasar pencetakan SP2D Gaji dan Tunjangan untuk mencairkan sejumlah uang

yang digunakan untuk membayar gaji bulanan pegawai di SKPD yang bersangkutan.

Besarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai diatur sebagai berikut:

a. gaji pokok besarnya sesuai dengan pangkat, golongan serta ruang gaji menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok;

c. tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dalam hal kedua-duanya (suami/istri)

sama-sama pegawai negeri maka tunjangan keluarga (istri/suami/anak)

dibayarkan kepada pegawai negeri yang gaji pokoknya lebih tinggi;

d. tunjangan jabatan diberikan menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

e. tunjangan-tunjangan lain menurut ketentuan yang berlaku; dan

f. tunjangan beras besarnya ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

Bagian Perbendaharaan akan menginput angka yang nantinya tercetak pada SP2D

Gaji dan Tunjangan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Dengan

Simda, informasi tentang besarnya uang yang akan dibayarkan untuk belanja gaji

pegawai secara otomatis terhubung dengan Bagian Akuntansi yang bertugas untuk

mencatat dan membukukan setiap pengeluaran yang terjadi, termasuk disini yang

Page 27: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

16

sedang dibahas adalah tentang belanja pegawai. Setelah tercetak SP2D Gaji dan

Tunjangan, maka Bendahara Pengeluaran setiap SKPD akan mengambil dan

mencairkan dana tersebut melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2. Kebijakan Akuntansi Belanja Pegawai

Kebijakan akuntansi belanja pegawai di DPPKAD Kabupaten Karanganyar ini

menggunakan basis kas, yaitu belanja pegawai diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari rekening Kasda untuk transaksi belanja pegawai SKPD dan PPKD

setelah dilakukan pengesahan definitif oleh BUD. Pengukuran belanja pegawai

menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang ketika kas dikeluarkan.

Pada saat terjadi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan, maka bagian

akuntansi akan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit akun “Belanja Gaji dan

Tunjangan” dan mengkredit akun “RK-PPKD”. Apabila terjadi koreksi atas

pengeluaran belanja atau penerimaan kembali belanja gaji dan tunjangan pada periode

berjalan, maka akan dicatat sebagai pengurang belanja. Namun jika diterima pada

periode berikutnya, kejadian tersebut akan dicatat dengan mendebit akun “RK-PPKD”

dan mengkredit akun “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah”.

Page 28: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

BAB III

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Belanja Menurut PP No.24 Tahun 2005 (SAP) dan Permendagri

No.13 Tahun 2006

Menurut PP No.24 Tahun 2005 (SAP), yang dimaksud dengan belanja adalah

“semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Dari pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa sistem akuntansi yang digunakan dalam pengakuan belanja menurut

SAP adalah basis kas, yaitu belanja diakui ketika terjadi pengeluaran kas baik dari

Kasda maupun Kas Umum Negara yang akan mengurangi nilai bersih ekuitas dana

lancarnya. Klasifikasi belanja menurut SAP ini akan digunakan sebagai pedoman

untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sedangkan menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, pengertian yang terdapat

disini adalah belanja daerah yang didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam penjabaran selanjutnya

yang terdapat pada Pasal 31 Ayat 1, dijelaskan bahwa belanja daerah digunakan

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

17

Page 29: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

18

provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan

yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Tentu dalam pelaksanaannya nanti ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ini akan

digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

Adanya perbedaan penggunaan SAP untuk menyusun LRA dan Permendagri

No.13 Tahun 2006 untuk menyusun APBD ini juga mengakibatkan perbedaan pada

struktur belanjanya, terutama belanja pegawai. Di dalam APBD, belanja pegawai

terdapat pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja pegawai yang

terdapat pada belanja langsung adalah belanja pegawai yang dikeluarkan untuk

membiayai honor atau upah pada pegawai yang berkaitan secara langsung dalam

suatu kegiatan atau program kerja yang telah dianggarkan maupun kegiatan yang

tidak terduga seperti penanganan korban bencana alam, misalnya. Namun belanja

pegawai yang terdapat dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yang

dikeluarkan tidak secara langsung berkaitan dengan suatu kegiatan atau program

kerja, misalnya gaji bulanan atau gaji ke-13. Sedangkan di dalam SAP, belanja

pegawai baik yang belanja langsung maupun tidak langsung yang dianggarkan di

APBD keduanya dikelompokkan ke dalam suatu kelompok sendiri yaitu Belanja

Operasi. Di dalam Permendagri No.13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan menjadi

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sementara itu di dalam SAP, belanja

diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan

transfer. Oleh karena itu, pada waktu penyusunan LRA dilakukan dua tahap. Tahap

Page 30: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

19

pertama adalah menyusun LRA berdasarkan format original APBD lalu dilanjutkan

dengan tahap kedua yaitu mengonversi LRA versi APBD (Permendagri No.13 Tahun

2006) ke dalam format SAP. Daftar konversi belanja tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel III.1: Konversi Klasifikasi Belanja

KLASIFIKASI BELANJA

Permendagri No.13 Tahun 2006 KLASIFIKASI BELANJA

SAP

A. Belanja Tidak Langsung A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai 1. Belanja Pegawai

2. Belanja Bunga 2. Belanja Barang

3. Belanja Subsidi 3. Bunga

4. Belanja Hibah 4. Subsidi

5. Belanja Bantuan Sosial 5. Hibah

6. Belanja Bagi Hasil 6. Bantuan Sosial

7. Belanja Bantuan Keuangan 7. Belanja Bantuan Keuangan

8. Belanja Tidak Terduga

B. Belanja Langsung B. Belanja Modal

1. Belanja Pegawai 1. Belanja Tanah

2. Belanja Barang dan Jasa 2. Belanja Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal 3. Belanja Gedung dan Bangunan

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

6. Belanja Aset Lainnya

C. Belanja Tak Terduga

1. Belanja Tak Terduga

D. Transfer

1. Bagi Hasil Pajak

2. Bagi Hasil Retribusi

3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Sumber: Budi Mulyana, Bahan Ajar Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: STAN,

2011), hal. 60.

Page 31: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

20

2. Belanja Pegawai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

Definisi belanja pegawai yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran disebutkan bahwa belanja pegawai

adalah sebagai berikut:

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang

diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai

honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang

bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang

telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi

pemerintah.

Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa belanja pegawai tidak hanya

dibayarkan pada para pegawai yang bertugas di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri

pun juga termasuk apabila pegawai yang bersangkutan sedang melaksanakan

tugas/kegiatan yang telah diperintahkan oleh unit pemerintah. Selain lebih luas

cangkupan pengertiannya, di dalam PMK No.101/PMK.02/2011 tersebut juga

disebutkan bahwa belanja pegawai digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri;

b. belanja gaji dokter pegawai tidak tetap;

c. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara;

d. belanja uang makan PNS;

e. belanja uang lauk pauk TNI/POLRI;

f. belanja uang tunggu dan pensiun pegawai negeri dan pejabat negara yang

disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;

g. belanja asuransi kesehatan pegawai negeri yang disalurkan melalu PT. Askes;

Page 32: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

21

h. belanja uang lembur PNS;

i. belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok

dan fungsi unit organisasi pemerintah;

j. pembayaran tunjangan sosial bagi pegawai negeri melalui unit organisasi

/lembaga/badan tertentu;

k. pembayaran uang vakasi;

l. pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada

pegawai negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan; dan

m. pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam PMK tersebut ada keterangan tambahan berupa

pengecualian yang terdapat pada pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

3. Akuntansi Belanja Pegawai Menurut SAP

Dalam menyusun laporan keuangan untuk akun belanja, SAP telah mengatur

bahwa basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas. Artinya bahwa belanja diakui

pada saat benar-benar terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda. Pada belanja

pegawai yang tidak langsung berupa belanja untuk pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai, SKPD akan mencatat jurnal sebagai berikut:

Tgl Akun Debit Kredit

Belanja Gaji dan Tunjangan xxx

RK – PPKD Xxx

Page 33: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

22

Pencatatan atas belanja pegawai tidak langsung yang berupa gaji dan tunjangan

tersebut harus dalam jumlah brutonya meskipun ada berbagai macam potongan seperti

potongan pajak, taspen, dan sebagainya langsung dipotong oleh BUD. Proses

pembayaran atas belanja pegawai tersebut tentunya juga melalui dengan pengajuan

SPP – SPM oleh SKPD sebelum akhirnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) oleh BUD/kuasa BUD.

Adakalanya terjadi kelebihan pembayaran belanja misalnya gaji/honor di dalam

suatu SKPD. Apabila kelebihan pembayaran belanja tersebut telah dikembalikan ke

bendahara SKPD atau disetor ke rekening Kasda, maka ada dua kemungkinan dalam

pencatatan akuntansinya, yaitu:

a. Jika pengembalian kelebihan belanja tersebut diterima pada tahun anggaran yang

sama dengan terjadinya pembayaran belanja yang bersangkutan, maka atas kelebihan

tersebut dilakukan koreksi dengan cara mengurangi/mengkredit akun belanja yang

bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat di SKPD adalah:

Tgl Akun Debit Kredit

RK-PPKD xxx

Belanja Gaji Xxx

b. Jika pengembalian kelebihan belanja tersebut diterima pada tahun anggaran

berikutnya setelah terjadinya pembayaran belanja yang bersangkutan, maka atas

kelebihan tersebut dilakukan koreksi dengan cara menambah/mengkredit pada akun

“Pendapatan lain-lain”. Jurnal koreksi yang dibuat di SKPD adalah:

Tgl Akun Debit Kredit

RK-PPKD xxx

Pendapatan lain-lain Xxx

Page 34: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

23

4. PP No.11 tahun 2011 tentang Gaji Pokok PNS

Pengaturan tentang gaji pokok bagi PNS sebenarnya telah diatur sejak lama pada

saat dikeluarkannya PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Sesuai dengan

perkembangan jaman maka Pemerintah perlu mengikuti kondisi perekonomian yang

turut berubah dari tahun ke tahun sehingga mesti dilakukan perubahan-perubahan

yang seperlunya pada PP No.7 Tahun 1977 tersebut. Hingga sampai tahun 2011,

Pemerintah akhirnya menetapkan PP No.11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Belas atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS pada tanggal 16 Februari

2011. Gaji pokok PNS terbagi atas golongan I, golongan II, golongan III, golongan

IV, ruang setiap golongan, dan masa kerja golongan (MKG). Gaji pokok inilah juga

yang nantinya akan menentukan besarnya tunjangan dan potongan-potongan rutin

bagi setiap pegawai.

B. Evaluasi atas Akuntansi Belanja Pegawai oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

Secara umum, proses akuntansi belanja pegawai yang berjalan di DPPKAD

Kabupaten Karanganyar telah berjalan dengan baik. Sejauh ini, adanya Simda yang

memungkinkan otomatisasi penginputan data dari Bagian Perbendaharaan ke Bagian

Akuntansi juga berlangsung dengan normal. Pencatatan pada jurnal belanja pegawai

telah berdasarkan pada SAP. Penyusunan laporan keuangan juga telah sesuai dengan

SAP pada LRA dan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada APBD. Pada belanja gaji,

pencatatan jumlah gaji pokok dan tunjangan juga sudah berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu PP No.11 Tahun 2011 tentang

Page 35: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

24

Gaji Pokok PNS. Sistem pengendalian terhadap kesalahan dalam pencatatan jumlah

gaji juga telah diminimalisir dengan adanya koreksi atas jumlah gaji yang diajukan

oleh bendahara pengeluaran setiap SKPD terlebih dahulu di Bagian Perbendaharaan

sebelum mencetak SP2D Gaji dan Tunjangan. Sistem koreksi dilakukan dengan cara

mengecek jumlah gaji pokok apakah telah sesuai dengan PP No.11 Tahun 2011

tentang Gaji Pokok PNS dan menghitung ulang untuk memastikan bahwa jumlah

yang diminta telah dihitung secara benar. Namun kendati demikian masih ada

beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan proses akuntansi

belanja pegawai. Menurut Bapak Sri Hanto selaku staf dari Bagian Perbendaharaan,

permasalahan yang terdapat pada akuntansi belanja pegawai di DPPKAD Kabupaten

Karanganyar seperti gaji dan tunjangan bukan terjadi pada proses pembukuan yang

melibatkan Simda dan sebagainya, akan tetapi lebih dikarenakan oleh dua faktor

utama yaitu sumber daya manusia dan keterbatasan tempat.

Pada faktor sumber daya manusia, permasalahan terletak pada kurangnya kualitas

SDM pada beberapa bendahara pengeluaran di SKPD-SKPD tertentu sehingga

mengakibatkan beban kerja yang diemban oleh Bagian Perbendaharaan DPPKAD

menjadi bertambah. Contoh kurangnya kualitas SDM dari bendahara pengeluaran ini

salah satunya adalah penghitungan jumlah gaji yang keliru sehingga memakan waktu

untuk pencairan SP2D gajinya. Hal ini mengakibatkan terlambatnya gaji yang

dibayarkan pada para pegawai di SKPD yang bersangkutan. Kejadian tersebut dapat

terjadi karena kurangnya pengetahuan bendahara pengeluaran terkait dengan

pengelolaan keuangan belanja pegawai ataupun kurangnya pembinaan yang cukup.

Bisa juga disebabkan karena adanya pegawai yang diangkat langsung sebagai

Page 36: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

25

bendahara pengeluaran yang baru yang terjadi di beberapa SKPD tertentu.

Penunjukan bendahara pengeluaran yang baru tersebut sering bersifat “mendadak”

artinya bendahara pengeluaran yang baru itu segera ditunjuk demi mengisi

kekosongan bendahara pengeluaran yang lama yang diakibatkan karena pensiun,

meninggal dunia, dan sebagainya. Karena itu bendahara pengeluaran yang baru harus

menjalankan tugasnya sambil mendapat pembinaan khusus mengenai bendahara

pengeluaran yang biasanya diadakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian

Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Idealnya, seorang pegawai yang

akan ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran yang baru di sebuah SKPD seharusnya

mendapat pembinaan dan pengetahuan yang benar-benar cukup dan matang terlebih

dahulu mengenai mekanisme pengelolaan keuangan pada bendahara pengeluaran,

khususnya tentang belanja pegawai. Namun banyak SKPD di Kabupaten Karanganyar

ini yang melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menunjuk terlebih dahulu bendahara

pengeluaran yang baru dan setelah itu diberi pembinaan seiring dengan menjalankan

tugasnya sehingga bendahara pengeluaran yang baru tersebut terkadang melakukan

kesalahan saat melaksanakan tugasnya.

Sedangkan terkait dengan kondisi tempat yang cukup terbatas menyebabkan

kurangnya perawatan yang memadai pada beberapa dokumen penting yang terdapat di

dalam ruangan. Salah satu contohnya adalah kondisi tata letak yang terdapat pada

Bagian Perbendaharaan yang berukuran kurang lebih 6 x 9 meter tersebut. Hal ini

dapat terlihat dari menumpuknya dokumen-dokumen yang tidak teratur dan

terbatasnya ruang gerak sehingga menimbulkan kesulitan bagi para bendahara

pengeluaran/pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengambil SP2D Gaji dan

Page 37: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

26

Tunjangan, mengajukan SPM, menyerahkan SPJ, atau keperluan yang lainnya. Letak

dokumen-dokumen di beberapa tempat yang tidak teratur tersebut selain mengganggu

akses bagi pihak yang berkepentingan untuk melintasi atau melewati wilayah tersebut

juga dikhawatirkan akan mudah hilang karena susunannya yang kurang terawat

sehingga akan menimbulkan kesulitan apabila suatu saat ada pihak yang

membutuhkan data-data di dalam dokumen tersebut.

C. Evaluasi atas Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten

Karanganyar

Terkait dengan hal anggaran belanja pegawai Kabupaten Karanganyar pada tahun

anggaran 2011 (baik yang langsung maupun yang tidak langsung) yang hampir

mencapai 70% dari total anggaran belanja seluruhnya, Bapak Sri Hanto

menambahkan bahwa hal ini terjadi karena banyaknya penerimaan pegawai dari

instansi vertikal yang masuk ke dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar,

seperti Dinas Sosial, KIK, dan lain sebagainya. Sementara itu, kebutuhan anggaran

untuk belanja pegawai memang dijadikan sebagai prioritas dalam pemenuhannya.

Sehingga beliau mengatakan bahwa hal itu memang masih wajar mengingat

kebutuhan pegawai yang sedemikian rupa untuk mengimbangi tuntutan tugas dalam

memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Mengenai alokasi pegawai yang ditempatkan

di dalam setiap SKPD dan setiap bagiannya, beliau juga menambahkan bahwa hal

tersebut sudah diatur sesuai dengan beban kerja setiap SKPD dan seksi bagiannya

masing-masing. Jadi antara SKPD yang satu dengan yang lainnya tentu jumlahnya

Page 38: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

27

tidak sama karena telah dirancang sesuai dengan kebutuhannya dalam menjalankan

tugas dan melaksanakan program kerjanya.

Pada tahun anggaran 2011, anggaran untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp

732.303.471.300,00 sementara itu anggaran untuk total belanja keseluruhan adalah

sebesar Rp 1.056.595.847.000,00 sehingga dapat dikatakan bahwa persentase

anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai mencapai 69,31%. Namun, jumlah ini

merupakan jumlah yang tercantum dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 karena sampai laporan ini

selesai dibuat, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Karanganyar tahun 2011 belum disahkan oleh DPRD. Oleh karena itu

untuk penjelasan selanjutnya, angka-angka mengenai laporan keuangan Kabupaten

Karanganyar tahun 2011 merupakan jumlah yang masih berbentuk rancangan

peraturan daerah.

Tabel III.2: Persentase Anggaran Belanja Pegawai dari Total Anggaran

Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2011

Anggaran untuk

Belanja Pegawai

Anggaran untuk

Belanja Keseluruhan

Persentase

Rp 732.303.471.300,00 Rp 1.056.595.847.000,00 69,31 %

Sumber: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

Pada belanja pegawai tahun anggaran 2011, dari total sebanyak Rp

732.303.471.300,00 yang dianggarkan untuk kebutuhan belanja pegawai, jumlah yang

direalisasikan selama tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011

adalah sebanyak Rp 708.271.209.905,00. Artinya, ada sisa kelebihan sejumlah Rp

24.032.261.395,00 dalam uraian belanja pegawai. Total realisasi belanja pegawai

Page 39: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

28

tersebut terdiri dari: jumlah gaji dan tunjangan yang mencapai sekitar 540 milyar

rupiah lebih (Rp 540.419.216.066,00); tambahan penghasilan PNS sebesar Rp

123.832.957.705,00; honorarium PNS sebesar Rp 22.233.080.429,00; honorarium non

PNS sebesar Rp 13.961.451.350,00; biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp

3.136.172.324,00; biaya pemungutan retribusi daerah sebesar Rp 227.281.467,00;

uang lembur sebesar Rp 226.656.240,00; jasa pelayanan sebesar Rp

1.311.207.265,00; belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

sebesar Rp 1.260.667.059,00; dan belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota

DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 1.662.520.000,00.

Daftar rincian belanja pegawai pada tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel III.3: Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Karanganyar Tahun

Anggaran 2011

Sub Kelompok Belanja Pegawai Realisasi (Rp)

Gaji dan Tunjangan 540.419.216.066,00

Tambahan Penghasilan PNS 123.832.957.705,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.662.520.000,00

Biaya Pemungutan Pajak Daerah 3.136.172.324,00

Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 227.281.467,00

Honorarium PNS 22.233.080.429,00

Honorarium Non PNS 13.961.451.350,00

Uang Lembur 226.656.240,00

Jasa Pelayanan 1.311.207.265,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

1.260.667.059,00

JUMLAH 708.271.209.905,00

Sumber: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

Page 40: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

29

Dari total realisasi anggaran belanja pegawai sebanyak Rp 708.271.209.905,00

tersebut, unit SKPD yang melakukan pengeluaran atas belanja pegawai yang paling

banyak terjadi pada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yaitu sebesar Rp

500.442.387.085,00 dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp

512.766.717.850,00. Sedangkan terbanyak kedua adalah Dinas Kesehatan dengan

jumlah realisasi sebesar Rp 34.893.149.906,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp 35.765.304.500,00. Dilihat dari kedua SKPD tersebut, terjadi perbedaan jumlah

yang cukup besar diantara keduanya. Bahkan hanya Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga yang melakukan pengeluaran untuk belanja pegawai di atas 100 milyar

rupiah. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah pegawai yang paling banyak memang

terdapat pada SKPD tersebut. SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Karanganyar menduduki posisi ketiga dengan jumlah realisasi sebesar Rp

25.339.647.948,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 26.375.386.000,00.

Sementara itu DPPKAD Kabupaten Karanganyar sebagai tempat dimana penulis

melaksanakan studi lapangan ini melakukan pengeluaran untuk belanja pegawai

sebesar Rp 9.985.860.541,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp

11.311.639.600,00.

Adapun SKPD yang mampu mencapai realisasi 100% atas anggaran belanja

pegawainya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu sebesar Rp

9.000.000,00. Di antara 63 SKPD lainnya yang terdapat di Kabupaten Karanganyar,

BPBD merupakan SKPD yang melaksanakan belanja pegawai paling sedikit

dibandingkan dengan SKPD-SKPD yang lain. Sementara itu, hanya ada dua SKPD

yang realisasi belanja pegawainya di atas 100%. SKPD yang dimaksud itu adalah

Page 41: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

30

Kelurahan Jungke dan Kelurahan Bolong. Pada Kelurahan Jungke, SKPD ini

melakukan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 531.256.955,00 dari total yang

dianggarkan sebesar Rp 525.041.000,00. Sedangkan SKPD Kelurahan Bolong

melakukan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 359.689.842,00 dari total yang

dianggarkan sebesar Rp 354.730.000,00. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya

bahwa besarnya anggaran untuk belanja pegawai masing-masing SKPD berbeda

jumlahnya dan salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam hal tersebut tentu

saja adalah banyaknya jumlah pegawai yang terdapat dalam suatu SKPD. Berikut ini

daftar realisasi belanja pegawai di beberapa SKPD Kabupaten Karanganyar:

Tabel III.4: Realisasi Belanja Pegawai di Beberapa SKPD Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2011

No.

SKPD Belanja Pegawai

Persentase Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

512.766.717.850,00 500.442.387.085,00 97,60 %

2. Dinas Kesehatan 35.765.304.500,00 34.893.149.906,00 97,56 %

3. Rumah Sakit Umum Daerah

26.375.386.000,00 25.339.647.948,00 96,07 %

4. BPBD 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 %

5. DPPKAD 11.311.639.600,00 9.985.860.541,00 88,28 %

6. Kelurahan Jungke 525.041.000,00 531.256.955,00 101,18%

7. Kelurahan Bolong 354.730.000,00 359.689.842,00 101,40%

Sumber: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

Sementara itu, dari total Rp 540.419.216.066,00 yang merupakan realisasi atas

belanja gaji dan tunjangan, sebanyak Rp 519.815.719.442,00 merupakan jumlah gaji

bruto dan sebanyak Rp 20.603.496.624,00 merupakan jumlah tunjangan. Jumlah gaji

bruto tersebut merupakan total dari seluruh jumlah gaji bruto selama tahun 2011,

Page 42: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

31

yakni 12 bulan normal (Januari sampai dengan Desember) dan gaji ke-13. Di dalam

semester pertama yakni pada bulan Januari sampai dengan Juni 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 231.868.518.921,00. Pada bulan Januari

2011, jumlah gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 37.115.015.819,00 atau

sebesar 7,14% dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan Februari

2011, jumlah gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 37.447.742.967,00 atau

sebesar 7,20% dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan Maret

2011, jumlah gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 37.320.747.881,00 atau

sebesar 7,18% dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan April 2011,

jumlah gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 37.689.060.979,00 atau sebesar

7,25% dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan Mei 2011, jumlah

gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 40.899.809.138,00 atau sebesar 7,87%

dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011 dan pada bulan Juni 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.396.142.137,00 atau sebesar 7,96% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011.

Di dalam semester pertama tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeluaran terkecil

untuk belanja gaji bruto bagi pegawai di Kabupaten Karanganyar terjadi pada bulan

Januari 2011 yaitu sebesar Rp 37.115.015.819,00 atau 7,14% dari total belanja gaji

bruto selama tahun 2011. Sedangkan pengeluaran terbesar untuk belanja gaji bruto

bagi pegawai di Kabupaten Karanganyar terjadi pada bulan Juni 2011 yaitu sebesar

Rp 41.396.142.137,00 atau sebesar 7,96% dari total belanja gaji bruto selama tahun

2011. Ringkasan pengeluaran untuk belanja gaji bruto pada semester pertama tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:

Page 43: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

32

Tabel III.5 : Rincian Belanja Gaji Bruto Januari-Juni 2011

Bulan

Jumlah Gaji Bruto (Rp) Persentase dari Gaji

Bruto Selama TA 2011

Januari 37.115.015.819,00 7,14%

Februari 37.447.742.967,00 7,20%

Maret 37.320.747.881,00 7,18%

April 37.689.060.979,00 7,25%

Mei 40.899.809.138,00 7,87%

Juni 41.396.142.137,00 7,96%

Sumber: Rekap Gaji Pegawai Kabupaten Karanganyar pada Bagian Perbendaharaan

DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Di dalam semester kedua yakni pada bulan Juli sampai dengan Desember 2011,

jumlah gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 249.785.868.131,00 ditambah

dengan gaji ke-13 sebesar Rp 38.161.332.390,00. Pada bulan Juli 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.500.987.508,00 atau sebesar 7,98% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan Agustus 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.505.086.348,00 atau sebesar 7,98% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan September 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 42.000.239.521,00 atau sebesar 8,08% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan Oktober 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.814.600.719,00 atau sebesar 8,04% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Pada bulan November 2011, jumlah gaji

bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.613.184.280,00 atau sebesar 8,01% dari

total belanja gaji bruto selama tahun 2011 dan pada bulan Desember 2011, jumlah

gaji bruto yang dibayarkan adalah sebesar Rp 41.351.769.755,00 atau sebesar 7,96%

dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011.

Page 44: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

33

Di dalam semester kedua tersebut (pada bulan normal, tidak termasuk dengan

jumlah gaji ke-13 yaitu sebesar Rp 38.161.332.390,00), dapat dikatakan bahwa

pengeluaran terkecil untuk belanja gaji bruto bagi pegawai di Kabupaten Karanganyar

terjadi pada bulan Desember 2011 yaitu sebesar Rp 41.351.769.755,00 atau 7,96%

dari total belanja gaji bruto selama tahun 2011. Sedangkan pengeluaran terbesar untuk

belanja gaji bruto bagi pegawai di Kabupaten Karanganyar terjadi pada bulan

September 2011 yaitu sebesar Rp 42.000.239.521,00 atau 8,08% dari total belanja gaji

bruto selama tahun 2011. Ringkasan pengeluaran untuk belanja gaji bruto pada

semester kedua tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6: Rincian Belanja Gaji Bruto Juli-Desember 2011

Bulan

Jumlah Gaji Bruto (Rp) Persentase dari Gaji

Bruto Selama TA 2011

Juli 41.500.987.508 7,98%

Agustus 41.505.086.348 7,98%

September 42.000.239.521 8,08%

Oktober 41.814.600.719 8,04%

November 41.613.184.280 8,01%

Desember 41.351.769.755 7,96%

Sumber: Rekap Gaji Pegawai Kabupaten Karanganyar pada Bagian Perbendaharaan

DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Dari kedua semester tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeluaran terkecil untuk

belanja gaji bruto bagi pegawai di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2011 terjadi

pada bulan Januari, sedangkan pengeluaran terbesar untuk belanja gaji bruto bagi

pegawai di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2011 terjadi pada bulan September.

Jumlah gaji bruto yang dibayarkan setiap bulan pun tidak sama dan selalu berubah-

ubah, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang mengalami perubahan baik

Page 45: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

34

dalam kuantitasnya (misalnya penambahan pegawai baru dan adanya pegawai yang

meninggal dunia) maupun karena adanya pegawai yang berubah posisi golongan

dan/atau ruangnya.

Hampir seluruh SKPD di Kabupaten Karanganyar melakukan pengeluaran atas

belanja pegawai yang tidak melebihi anggarannya. Hal ini mencerminkan bahwa

penyerapan anggaran untuk belanja pegawai berjalan kurang optimal. Apabila terjadi

demikian, maka sebaiknya kelebihan atas realisasi belanja pegawai dari anggaran

yang telah ditetapkan tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk lebih

dialokasikan kepada anggaran yang membiayai program kerja pemerintah yang lain

yang bersifat langsung terhadap peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten

Karanganyar. Salah satu contohnya adalah dengan menambah anggaran untuk

kegiatan perbaikan jalan-jalan yang rusak di beberapa daerah. Ada beberapa daerah di

Kabupaten Karanganyar yang fasilitas jalannya telah mengalami kerusakan baik dari

yang ringan hingga yang berat sehingga dapat mengganggu aktivitas perekonomian

penduduk setempat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih minim dengan

fasilitas umum.

Page 46: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan fakta dalam Bab II yang telah diuraikan serta pembahasan

terhadap akuntansi belanja pegawai pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar, penulis

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penginputan data untuk keperluan akuntansi belanja pegawai yang

menggunakan Simda telah berjalan dengan baik dan normal sebagaimana

mestinya

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPPKAD Kabupaten Karanganyar

telah berpedoman pada Tupoksi sebagai dasar untuk melaksanakan program

kerjanya.

3. Penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2011 kurang optimal

karena hampir sebagian besar SKPD di Kabupaten Karanganyar realisasi belanja

pegawainya kurang dari 100%.

4. Sumber daya manusia pada bendahara pengeluaran di beberapa SKPD yang

lainnya masih rendah sehingga sering menghambat proses pencairan gaji para

pegawai di SKPD yang bersangkutan.

35

Page 47: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

36

5. Terbatasnya area gerak pada tempat/ruang kerja di beberapa bagian kantor

DPPKAD Kabupaten Karanganyar, terutama pada Bagian Perbendaharaan, agak

menyulitkan bagi pihak yang berkepentingan untuk bertemu dengan pegawai di

bagian tersebut. Selain itu, hal tersebut juga mengakibatkan penyimpanan

beberapa dokumen yang terdapat di Bagian Perbendaharaan juga kurang optimal

sehingga dikhawatirkan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan,

misalnya rekap gaji pada suatu dinas tertentu ada yang hilang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak-

pihak yang terkait, khususnya DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu,

penulis memberikan beberapa saran kepada DPPKAD Kabupaten Karanganyar

maupun Pemerintah Kabupaten Karanganyar, antara lain:

1. DPPKAD Kabupaten Karanganyar hendaknya mempertahankan kondisi Simda

yang telah berjalan dengan baik dan stabil agar proses akuntansi khususnya pada

akuntansi belanja pegawai tetap berlangsung dengan normal.

2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bendahara pengeluaran

di seluruh SKPD pada unit pemerintahan Kabupaten Karanganyar agar tujuan

dari program kerja masing-masing SKPD dapat tepat sasaran. Hendaknya setiap

pegawai yang akan menjadi bendahara pengeluaran di suatu SKPD telah melalui

proses pembinaan yang matang sehingga dapat meminimalisasi kesalahan-

kesalahan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dari program kerja SKPD

yang bersangkutan.

Page 48: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

37

3. Perlunya sarana tempat yang memadai di setiap ruang kerja pada DPPKAD

Kabupaten Karanganyar agar dokumen-dokumen yang penting dapat disimpan

sebagaimana mestinya. Tidak harus membutuhkan ruangan yang luas, akan tetapi

bagaimana ruangan tersebut mampu mengimbangi dengan beban kerja yang

dianut oleh setiap bagian/seksi sehingga dapat bekerja dan memberi pelayanan

yang optimal.

4. Lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang dalam menentukan

anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran-tahun anggaran selanjutnya agar

kelebihan atas anggaran untuk belanja pegawai dapat dialokasikan ke belanja

lainnya yang lebih bertujuan untuk perbaikan pembangunan di wilayah

Kabupaten Karanganyar.

Page 49: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

DAFTAR PUSTAKA

Mulyana, Budi. 2011. Bahan Ajar Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi

Pemerintahan III). Jakarta: STAN

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Gaji Pokok

PNS

Lampiran II.03 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 3: Laporan Realisasi

Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2011

Profil Kabupaten Karanganyar http://www.karanganyarkab.go.id/category/profile/

(diakses 19 Juni 2012)

Situs resmi DPPKAD Karanganyar http://dppkad.karanganyarkab.go.id/index.php

(diakses 19 Juni 2012)

38

Page 50: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2011

39

Page 51: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

40

Page 52: 2012_Akuntansi_Luqman Hakim_Evaluasi Atas Akuntansi Belanja Pegawai Pada DPPKAD Kab. Karanganyar

Lampiran 2: PP No.11 Tahun 2011 tentang Gaji Pokok PNS

41