Home >Documents >2012 - .Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ... Perdesaan ( PNPM PUAP ) Kementerian

2012 - .Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ... Perdesaan ( PNPM PUAP ) Kementerian

Date post:02-Mar-2019
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

FR. SKEMA

Disahkan tanggal: Oleh: __________________ Ketua Komite Skema Nomor Dokumen : SS-SJK-FPM-001-2012 *). Akan disesuaikan dengan ketentuan BNSP Nomor Salinan : Status Distribusi :

Terkendali Tak terkendali

2012

Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP FPM)

SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSP FPM)

Disusun atas dasar permintaan otoritas kompeten Sektor Jasa Kemasyarakatn Bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Untuk Membangun, Memastikan dan Memelihara Kompetensi Kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Dan Skema ini dapat dipergunakan dalam sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat pada program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, swasta maupun lembaga sosial masyarakat.

2

SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. JUSTIFIKASI

1.1. Peraturan Perundangan: Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

(BNSP) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 81 Tahun 2012 Tentang

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 Tentang

Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

1.2. Program pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah perlu mendapatkan kepastian fasilitasi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten.

1.3. Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat yang terus meningkat, perlu diselaraskan dengan membangun sistem penjaminan kualitas kinerja fasilitator.

1.4. Tuntutan untuk peningkatan kualitas fasilitator pemberdayaan masyarakat yang semakin berkembang, memerlukan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi fasilitator.

2. RUANG LINGKUP 2.1. Sektor Jasa Kemasyarakatan - Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.2. Lingkup penggunaan :

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-Perkotaan) Kementerian Pekerjaan Umum.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal / Khusus ( PNPM P2DTK ) Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Program Pembanguunan Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP) Kementerian Pekerjaan Umum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PNPM PISEW) Kementerian Pekerjaan Umum

3

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PNPM PUAP ) Kementerian Pertanian

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan ( PNPM Mandiri KP ) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman ( PNPM ..... ) Kementerian Perumahan Rakyat

PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas ( kemendagri ) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan ( kemendagri ) PNPM Mandiri Integrasi PNPM Mandiri Pansimas ( PU ) PNPM Mandiri RIS ( PU ) PNPM Mandiri Sanimas ( PU ) PNPM Mandiri Peduli (Kesra) PNPM Mandiri Pariwisata ( Kementerian Pariwisata ) PNPM Mandiri Kehutanan Coorporate Social Responsibilitty ( CSR ) Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang menggunakan tenaga kerja

konsultan/fasilitator; baik yang dikembangkan pemerintah, swasta maupun NGO/LSM.

3. TUJUAN 3.1. Memastikan kompetensi kerja untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator

Pemberdayaan Masyarakat 3.2. Memelihara kompetensi untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator

Pemberdayaan Masyarakat

4. ORGANISASI PENGUSUL: a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), b. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, d. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemeterian Pekerjaan Umum, e. Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal, f. Asosiasi Profesi (IPPMI, HAPMI, AFPMI), g. Lembaga Swadaya Masyarakat (Swadamas, Bina Swadaya, Driya Media, IGGRD, IRE).

5. PEMENUHAN KOMPETENSI 5.1. Persyaratan Kompetensi

Persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah : UNIT KOMPETENSI UMUM

SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju

Kehidupan yang Lebih Baik SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator

4

SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan

SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat UNIT KOMPETENSI INTI

SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan

Pemerintahan Lokal SJK.PM02.004.01 Memperkuat PosisiTawar Masyarakat SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial

UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN) SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di

Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu 5.2. Persyaratan Dasar Peserta Uji

5.2.1. Strata 2 /S2 dan Strata 3 /S3 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.

5.2.2. Strata 1/ S1 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun

5.2.3. Diploma 3/ D3 (semua disiplin ilmu ); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun.

5.2.4. SLTA/ Sederajat; dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh ) tahun

6. PERMOHONAN 6.1. Persyaratan Pendaftaran

6.1.1. Mengajukan permohonan kepada LSP FPM; dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01); dengan melampiri fotocopy ijazah pendidikan terakhir, Curriculum Vitae dan fotocopy bukti-bukti pendukung lainnya kepada LSP FPM.

6.1.2. Mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (Form APL-02); dan mengirimkan kepada LSP FPM

6.1.3. Membayar biaya pendaftaran sertifikasi; dengan mengirimkan bukti pembayaran biaya pendaftaran bersamaan dengan Form APL-01 Permohonan Sertifikasi dan Form APL-02. Asesmen Mandiri kepada LSP FPM.

5

6.2. Keputusan Menjadi Peserta Uji Kompetensi 6.2.1. LSP FPM memberikan konfirmasi tertulis kepada calon asesi tentang keputusan menjadi

peserta uji kompetensi setelah mempelajari Form APL-01 Permohonan Sertifikasi dan form APL-02. Asesmen Mandiri yang telah diisi calon asesi.

6.2.2. Konfirmasi tertulis LSP FPM kepada pendaftar / calon asesi; mengkonfirmasi kepastian pendaftar sebagai calon asesi, Tempat Uji Kompetensi dan waktu pelaksanaan uji kompetensi; serta pemberitahuan penyelesaian pembayaran biaya uji kompetensi.

6.3. Pemberitahuan mengikuti Sertifikasi / Uji Kompetensi 6.3.1. LSP FPM menyampaikan undangan tertulis mengikuti sertifikasi/uji kompetensi kepada

calon peserta uji kompetensi yang sudah melengkapi ketentuan pada point 6.1 dan point 6.2

6.3.2. Calon Peserta uji kompetensi wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran kepada LSP FPM untuk mengikuti sertifikasi/uji kompetensi sesuai undangan yang diterimanya.

6.4. Biaya Sertifikasi 6.4.1. Biaya sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat meliputi biaya pendaftaraan dan

biaya uji kompetensi. 6.4.2. Biaya pendaftaran adalah sebesar Rp. 100.000,- ( terbilang : Seratus ribu rupiah ) 6.4.3. Biaya Uji kompetensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Terbilang : Dua Juta rupiah); yang

ditransferkan ke ke rekening LSP FPM 6.4.4. Biaya uji kompetensi sebagaimana tercantum pada poin 6.4.3. tersebut mencakup :

a. Biaya proses uji kompetensi : Rp. 1.500.000,- ( Terbilang : Satu juta rupiah ) b. Biaya surveilen kompetensi; sebesar Rp. 400.000,- ( Terbilang : Empat ratus ribu

rupiah ) c. Biaya penerbitan Sertifikat kompetensi ; sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah )

7. EVALUASI

7.1. Pelaksanaan Proses Sertifikasi 7.1.1. Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan Proses Konsultasi Pra Asesmen, Proses

Uji Kompetensi dan Proses Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi. 7.1.2. Proses sertifikasi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diakreditasi

oleh LSP FPM dan ditetapkan melalui keputusan Direktur Eksekutif LSP FPM. 7.1.3. Proses uji kompetensi dilakukan oleh Tim Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSP

FPM melalui Surat Tugas dari Direktur Eksekutif LSP FPM. 7.1.4. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LSP FPM.

7.2. Metoda U

Embed Size (px)
Recommended