2011 KI Pemeriksaan Kepatuhan Internal

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI

KEPATUHAN INTERNAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

2011

Disusun Oleh:

Bambang Semedi, S.H. (Widyaiswara Utama)

Surono, S.Sos., M.Si. (Widyaiswara Muda)

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI

KEPATUHAN INTERNAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

2011

Disusun Oleh:

Bambang Semedi, S.H. (Widyaiswara Utama)

Surono, S.Sos., M.Si. (Widyaiswara Muda)

DTSS Kepatuhan Internal i

DTSS Kepatuhan Internal ii

Halaman

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i DAFTAR ISI………………………………………………………………………… ii DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. iv PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ………………………………………….. v PETA KONSEP MODUL ………………………………………………………. vi

A PENDAHULUAN 1 Deskripsi Singkat ……………………………………………………… 1 2 Prasyarat Kompetensi ………………………………………………… 3 3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar …................................. 3 4 Relevansi Modul ……………………………………………………….. 4

B KEGIATAN BELAJAR 1 Kegiatan Belajar 1:

Teknik Pemeriksaan Kepatuhan Internal 1.1. Uraian dan Contoh

a. Gambaran umum………………………………………….. 1. Pemeriksaan Kepatuhan Internal dalam Kerangka

SPI …....................................................................... 2. Konsep Dasar Pemeriksaan Kepatuhan Internal …

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Informasi …..................1. Sumber Informasi …………………………………….. 2. Teknik Pengumpulan Informasi..................................3. Analisis Informasi ………………………………………

c. Teknik Pemeriksaan ………………………………………. 1. Pemeriksaan Kepatuhan Internal………………………2. Teknik Pemeriksaan terhadap terperiksa dan

Saksi ………………………………………………….. d. Teknik Pembuktian dan Rekomendasi Pengenaan

sanksi…......................................................................... 1. Sistem Pembuktian……………………………………. 2. Azas-azas Pembuktian………………………………….3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan

Internal…………………………………………………

5 5 8

10 12 26 29 29

37

50 50 52

53

1.2. Latihan …………………………………………………………. 54 1.3. Rangkuman ……………………………………………………… 54 1.4. Tes Formatif 1 …………………………………………………. 57 1.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ............................................ 60

DAFTAR ISI

DTSS Kepatuhan Internal iii

2 Kegiatan Belajar 2 : Pemberkasan

2.1. Uraian dan Contoh a. Teknik Pemberkasan ………………………………………

1. Administrasi Pemberkasan……………………………..2. Penyusunan Berita Acara Wawancara …………………3. Penyusunan Resume Hasil Pemeriksaan

Kepatuhan Internal ………………………………….. b. Prosedur Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut......

1. Laporan Hasil Pemeriksaan ………………………… 2. Pemantauan Tindak Lanjut …………………………….

c. Pengenalan contoh-contoh kasus…………………………1. Resume Kasus I ……………………………………… 2. Resume Kasus II………………………………………

61 61 62 65

73 75 75 76 77 77 86

2.2. Latihan ………………………………………………………….. 91 2.3. Rangkuman …………………………………………………… 92 2.4. Tes Formatif 2 …………………………………………………….. 94 2.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut …......................................... 97 PENUTUP……………………………………………………………………….. 99 TES SUMATIF……………………………………………………………………. 100 KUNCI JAWABAN ………………………………………………………………. 106 LAMPIRAN ……………………………………………………………………… 107 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 112

DTSS Kepatuhan Internal iv

Nomor Judul Gambar Halaman 1.1 Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Dalam Kerangka SPI …....................................................

7 1.2 Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Internal……………….. 10 1.3 Prinsip-Prinsip Penanganan Informasi…………………….. 18 1.4 Mekanisme Pengumpulan Informasi Berdasarkan

Pengaduan Masyarakat…..............................................

20 1.5 Contoh Formulir Pengaduan dan Pujian…....................... 24 1.6 Mekanisme Penanganan LHPK…………………………. 25 1.7 Mekanisme Penanganan Informasi Yang Berasal dari

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas…………….

26 1.8 Mekanisme Penanganan Informasi Yang Berasal dari

Perintah Tertulis Dirjend/Kepala Kantor….....................

28 1.9 Mekanisme Pemeriksaan Khusus Kepatuhan

Internal………………………………………………………

35

DAFTAR GAMBAR

DTSS Kepatuhan Internal v

Sebelum anda mempelajari modul Sistem Pengawasan Pelaksanaan

Tugas dan Evaluasi Kinerja ini, sebaiknya anda membaca terlebih dahulu

petunjuk penggunaan berikut ini.

1) Untuk mencapai hasil belajar yang optimal pada modul Sistem Pengawasan

Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Kinerja KPU dan KPPBC Tipe Madya,

pertama kali Anda perlu membaca dan memahami peta konsep modul yang

kami berikan. Peta konsep ini memberikan pemahaman mengenai

kompetensi apa saja yang harus dikuasai hingga tercapai standar

kompetensi yang diinginkan.

2) Untuk mempelajari modul ini hendaknya Anda mengkomparasi antara teori

yang diberikan dengan praktek-praktek yang dilaksanakan, dengan jalan

mengakses informasi baik melalui website resmi Kantor-kantor Pelayanan

Utama dan Kantor-kantor Tipe Madya, maupun dari sumber-sumber refernsi

lainnya.

3) Materi Modul ini disusun untuk mendukung proses pembelajaran mata diklat

Sistem Pengawasan, dengan alokasi waktu belajar sebanyak 32 Jam

Pelajaran (32 JP). Pengertiannya bahwa materi modul ini akan diselesaikan

selama kurang lebih 1.440 Jam Pelajaran (@ 45 menit). Agar lebih efektif,

sebaiknya Aanda mempelajari secara mandiri terlebih dahulu pokok bahasan

yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas.

4) Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman (TP) Anda pada modul

ini, pada tiap-tiap selesai kegiatan belajar telah tersedia tes formatif dan

pada akhir modul ini telah disediakan tes sumatif sebagai sarana untuk

mengukur hasil belajar Anda secara mandiri.

5) Demi mencapai tujuan hasil pembelajaran yang optimal pada peserta diklat,

para Widyaiswara dengan tangan terbuka siap untuk membantu Anda baik di

kelas maupun di luar kelas untuk memahami materi-materi yang tersaji

dalam modul ini.

PETUNJUK PENGGUNAAN

MODUL

DTSS Kepatuhan Internal vi

DTSS Kepatuhan Internal 1

1. DESKRIPSI SINGKAT

Program reformasi birokrasi yang

dicanangkan oleh Departemen Keuangan sejak

tahun 2004, telah membap a angin perubahan yang

sangat besar dampaknya bagi seluruh institusi di

jajaran Departemen Keuangan. Masing-masing

unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan

termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

(DJBC) dituntut untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa

program reformasi birokrasi yang dijalankan akan menciptakan pengelolaan

keuangan negara yang profesional, efisien dan efektif serta memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Departemen Keuangan dibangun atas

tiga pilar utama, yaitu: penataan organisasi, perbaikan proses bisnis dan

peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM). Salah satu

bentuk pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam sistem pengendalian

internal yang dijalankan oleh DJBC adalah Unit Kerja Kepatuhan Internal atau

yang biasa disingkat UKKI.

Tujuan utama pembentukan unit pengendalian internal tersebut adalah

untuk menjamin bahwa setiap unit kerja di dalam organisasi dan juga seluruh

individu yang terlibat di dalamnya telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai

standar operating prosedure (SOP) yang telah ditetapkan.

Dengan latar belakang tersebut, modul pemeriksaan Kepatuhan Internal

ini disusun secara khusus untuk diajarkan pada DTSS Kepatuhan Internal.

Modul ini penting untuk diajarkan pada Diklat Kepatuhan Internal agar para

pegawai yang bertugas pada Unit Kerja Kepatuhan Internal KPU dan KPPBC

A. PENDAHULUAN

Modul Pemeriksaan Kepatuhan Internal


Tipe Madya dapat melaksanakan tugas pemeriksaan Kepatuhan Internal dengan

baik dan profesional. Disamping hal tersebut, peran penting yang juga harus

dijalankan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal adalah mengawal jalannya

organisasi agar sesuai dengan arah yang telah digariskan dalam Rencana

Strategis Organisasi.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penyajian

materi pembahasan, modul ini disusun dalam dua kegiatan belajar. Materi yang

akan disajikan pada kegiatan belajar pertama berkaitan dengan teknik

pemeriksaan Kepatuhan Internal. Materi bahasannya akan mencakup pada

empat pokok bahasan, yaitu: Teknik Pengumpulan dan Analisis informasi, Teknik

Pemeriksaan Kepatuhan Internal, dan Teknik pembuktian dan Pengenaan

sanksi. Materi bahasan dalam modul ini akan memberikan pengetahuan praktis

untuk Anda pelajari di luar kelas, sedangkan dalam kegiatan tatap muka di kelas

Anda akan lebih banyak melakukan simulasi dan latihan praktek pemeriksaan.

Materi kegiatan belajar kedua akan berisi mengenai penjelasan terhadap

Proses Pemberkasan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal dan

pengenalan contoh-contoh kasus real yang terjadi. Materi yang akan

disampaikan dalam sub pokok bahasan Proses Pemberkasan, adalah

pengenalan terhadap prosedur administrasi pemeriksaan Unit Kerja Kepatuhan

Internal dan juga contoh-contoh dokumen yang harus dilengkapai dalam kegiatan

pemeriksaan. Untuk sub pokok bahasan Pengenalan contoh kasus, akan

dijelaskan contoh kasus real pelanggaran yang terjadi di Kantor Pelayanan

Utama dan akan disampaikan secara lengkap proses pemeriksaan yang

dilakukan Unit Kerja Kepatuhan Internal mulai dari analisis informasi hingga

proses pemberkasan.

Dalam penulisan pokok bahasan Teknik Pemeriksaan Kepatuhan Internal

ini, sebagian besar kami mengambil referensi dari Modul yang ditulis oleh

Tamtomo dan Martin (2007) mengenai Sistem Pengendalian Internal Kantor

pelayanan Utama DJBC. Untuk pengayaaan dan pengembangan materi ini kami

peroleh melalui proses pengamatan dan menggali informasi dari Narasumber

yang berkompeten serta dari beberapa referensi tulisan lainnya. Untuk

memudahkan penyampaian dan juga untuk memenuhi kurikulum DTSS

Kepatuhan Internal ini, sistematika penulisan mengacu kepada Garis-Garis Besar

Program Pengajaran yang telah ditetapkan.



2. PRASYARAT KOMPETENSI

Untuk mempelajari modul ini idealnya anda telah ditunjuk sebagai Peserta

Diklat Kepatuhan Internal dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pangkat minimal II/c

b. Telah lulus diklat-diklat dasar sebagai pelaksana pemeriksa antara lain:

DTSD kurikulum sampai dengan tahun 2005, DTSS Kurikulum tahun 2006-

2007, atau telah mengikuti Program Diploma III Bea dan Cukai

c. Usia maksimal 50 tahun

d. Berkepribadian tanggap, tegas dan cekatan

e. Memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti diklat Kepatuhan Internal

f. Sehat jasmani dan rohani

3. STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Standar kompetensi.

Standar kompetensi yang ingin dicapai terhadap siswa yang mempelajari modul

ini adalah agar siswa mampu melaksanakan pemeriksaan kepatuhan internal

dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Kompetensi Dasar.

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari modul ini adalah agar

peserta mampu :

1. Melaksanakan teknik-teknik pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan sistem

pengendalian internal.

2. Melaksanakan administrasi pemberkasan terhadap kasus-kasus

pelanggaran yang ditangani oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal.



4. RELEVANSI MODUL

Relevansi modul terhadap tugas pekerjaan yang akan dijalankan peserta diklat

adalah sebagai berikut :

1) Materi modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan

yang tepat mengenai pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan internal

terhadap kasus-kasus pelanggaran oleh pegawai.

2) Materi modul ini telah disesuaikan dengan perkembangan terbaru (update)

pelaksanaan sistem pengendalian internal sehingga dapat menjadi referensi

Anda dalam melaksanakan tugas-tugas di Unit Kerja Kepatuhan Internal .



B. KEGIATAN BELAJAR

1

TEKNIK PEMERIKSAAN

KEPATUHAN INTERNAL

1.1. Uraian dan Contoh

a. Gambaran Umum

a.1. Pemeriksaan Kepatuhan Internal dalam Kerangka Pengawasan

Kepatuhan Internal

Pengawasan dalam Modul ini adalah salah

satu fungsi organik manajemen dalam proses

kegiatan organisasi untuk memastikan, menjamin,

atau memberikan keyakinan memadai atas tercapai

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu:

1) Menjelaskan Gambaran umum pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI)

2) Mempraktekkan teknik-tekik pengumpulan dan analisis informasi

3) Mempraktekkan teknik-teknik pemeriksaan

4) Mempraktekkan teknik pembuktian dan Rekomendasi Pengenaan Sanksi



atau terwujudnya kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, yang dilakukan dalam bentuk pengamatan, pemantauan, pemeriksaan,

peninjauan, dan/atau penilaian.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-23/BC/2010

tanggal 8 April 2010 disebutkan pengertian dari Kepatuhan Internal, yaitu:

a. kesesuaian kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya

terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi, dan/atau

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi;

b. ketaatan atau kesesuaian sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai

terhadap kode etik dan/atau peraturan disiplin pegawai.

Pengawasan Kepatuhan Internal adalah pengawasan yang dilakukan

oleh UKKI terhadap kesesuaian kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan

tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana, kebijakan, instruksi, dan/atau

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi dan ketaatan atau

kesesuaian, perilaku, dan perbuatan pegawai terhadap kode etik dan/atau

peraturan disiplin pegawai sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerja

berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) Kepabeanan dan Cukai adalah

aparat pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

yang terdiri atas:

a. aparat pengawasan internal pada Kantor Pusat DJBC yang disebut

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai atau dapat

disingkat dengan PUSKI, yang berada di bap ah dan

bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan, yang karena sifat

tugasnya, secara teknis operasional dan administratif

bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

b. aparat pengawasan internal pada instansi vertikal DJBC yang berada

di bap ah dan bertanggungjawab kepada kepala instansi vertikal,

terdiri atas:

1) Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada Kantor

Wilayah DJBC;

2) Bidang Kepatuhan Internal pada Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai Tipe A atau Tipe B;



3) Seksi Kepatuhan Internal pada Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean atau Tipe

Madya Cukai;

4) Subbagian Umum pada Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Tipe A2 atau Tipe A3;

5) Subbagian Umum pada Pangkalan Sarana Operasi;

6) Subbagian Umum pada Balai Pengujian dan Identifikasi

Barang;

7) Urusan Umum pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe B.

Tujuan utama dibentuknya Unit Kerja Kepatuhan Internal adalah

memastikan bahwa seluruh komponen organisasi berjalan dalam track-nya untuk

mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efisien dan efektif. Berdasarkan

kerangka kerja dan ruang lingkup SPI di lingkungan DJBC, kegiatan

pengendalian yang harus dilaksanakan adalah pemantauan dan review terhadap

pelaksanaan kinerja organisasi baik secara individu maupun unit kerja serta

pembinaan sumber daya manusia. Fungsi pengendalian tersebut dilaksanakan

dan dikelola oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal bersama-sama dengan pimpinan

unit kerja lainnya.

Apabila hasil pemantauan pelaksanaan kinerja maupun pelaksanaan

kode etik dan perilaku pegawai didapati adanya penyimpangan, maka Unit Kerja

Kepatuhan Internal berkewajiban meluruskannya. Untuk itu perlu dilakukan

suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangka membuktikan pelanggaran atau

penyimpangan tersebut, menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung

jawab, termasuk merekomendasikan sanksi apa yang seharusnya dikenakan

terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal merupakan salah satu kegiatan yang diperlukan dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam kerangka pengawasan kepatuhan internal, kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal menjadi salah satu fungsi pendukung. Secara visual

kedudukan pemeriksaan kepatuhan internal dalam kegiatan pengawasan

kepatuhan internal, dapat kami ilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Dalam Kerangaka pengawasan kepatuhan internal

Dalam pembahasan materi modul ini, seluruh pokok bahasan diulas

secara teoritis namun tetap memberikan panduan yang jelas dalam

mempraktekkannya. Praktek dan simulasi kegiatan dalam rangka penerapan

materi Modul ini akan Anda peroleh selama proses pembelajaran di kelas.

Disamping hal tersebut, Anda dapat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan

latihan yang diberikan di setiap akhir sesi kegiatan belajar untuk lebih mendalami

materi pelajaran yang diberikan.

a.2. Konsep Dasar Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Konsep Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Kepatuhan Internal ?

Pertanyaan mendasar ini tentunya ada di benak Anda yang sedang mempelajari

modul ini, dan perlu mendapat jawabannya. Pemahaman yang tepat mengenai

konsep pemeriksaan kepatuhan internal akan menghindari Anda dari sikap



keraguan dan sikap-sikap yang berlebihan (overacting) dalam menjalankan tugas

sebagai seorang pemeriksa Kepatuhan Internal. Disamping hal tersebut Anda

dituntut untuk bertindak adil dan fairness dalam melakukan tindakan

pemeriksaan kepatuhan internal khususnya dalam hal memahami sebab-sebab

terjadinya suatu pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari standar yang

ditetapkan.

Sebelum kami menjelaskan secara detail konsep pemeriksaan kepatuhan

internal ada baiknya kita mereview sedikit tujuan utama pembentukan sistem

pengendalian internal di suatu organisasi. Pada hakekatnya tujuan penerapan

sistem pengendalian internal adalah untuk menjamin bahwa seluruh komponen

organisasi berada dalam track yang benar dalam rangka mencapai sasaran dan

tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Unit Kerja Kepatuhan Internal

sebagai unit kerja yang paling berkompeten dalam hal penerapan SPI bukanlah

unit kerja yang berposisi sebagai “polisi” ataupun” jaksa” yang senantiasa akan

menangkap dan menuntut pegawai yang tidak bekerja sesuai standar yang

ditetapkan. SPI harus dibangun secara bersama-sama oleh seluruh komponen

organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tanggung jawab

dalam pengertian bahwa setiap kinerja masing-masing individu akan menentukan

capaian kinerja secara keseluruhan. Baik atau buruknya penilaian masyarakat

terhadap kinerja suatu kantor akan tergantung dari perilaku dan kinerja seluruh

sumber daya manusia di dalamnya.

Kembali kepada topik pertanyaan awal tadi mengenai pengertian

pemeriksaan kepatuhan internal. Definisi pemeriksaan kepatuhan internal yang

dapat kami rumuskan adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan,

pencarian, pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya dalam rangka

pelaksanaan sistem pengendalian internal. Tujuan utamanya adalah untuk

mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan tugas

maupun perilaku yang patut diduga menyimpang dari standar-standar yang

ditetapkan. Anda tentu masih ingat bahwa dalam pelaksanan tugas, setiap

individu maupun unit kerja harus berpedoman kepada standar kinerja yang

ditetapkan, antara lain: key performance indicators (KPI), baik KPI individu

maupun KPI organisasi, client service charter (CSC), kode etik dan perilaku

pegawai, serta peraturan-peraturan kepabeanan dan cukai.



Ruang Lingkup Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Dalam melaksanakan pemeriksaan kepatuhan internal setiap pelaksana

tugas harus memfokuskan kegiatan pemeriksaan kepada hal-hal sebagai berikut:

1) Gambaran real tentang implementasi KPI, CSC, pelaksanaan kode etik dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan

cukai;

2) Identifikasi kendala, hambatan dan kelemahan yang terlihat dari

implementasi KPI, CSC, pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;

3) Saran konstruktif dalam rangka penyempurnaan KPI, CSC, pelaksanaan

kode etik dan pelaksanaan peratuaran perundang-undangan di bidang

kepabeanan dan cukai;

4) Evaluasi secara obyektif pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh

pegawai atau unit kerja yang diperiksa.

Sebagai calon pemeriksa pada Unit Kerja Kepatuhan Internal hendaknya

Anda menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal

bukan ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pegawai. Apalagi dengan

mengkaitkan keberhasilan kinerja Unit Kerja Kepatuhan Internal dengan

kuantitas kegiatan pemeriksaan terhadap pegawai. Pemeriksaan kepatuhan

internal ditujukan untuk membuktikan dan memberikan kesempatan kepada

pegawai yang terperiksa untuk mengkonfirmasi tindakan pelanggaran yang telah

dilakukannya.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Informasi

b.1. Sumber Informasi

Sebagai unit khusus yang dibentuk

untuk memonitor pelaksanaan, Unit Kerja

Kepatuhan Internal berkewajiban untuk

mengumpulkan dan mengelola informasi yang

berkaitan dengan kinerja individu, kinerja unit

organisasi dan pelaksanaan kode etik.

Sumber informasi yang digunakan Unit



Kerja Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai

kinerja dan pelaksanaan kode etik, berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

1) Pengaduan dan Pujian masyarakat

Dalam era keterbukaan dan transfaransi informasi dewasa ini,

masyarakat semakin bersikap kritis dan semakin aktif untuk memberikan

masukan kepada pemerintah berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh

aparatur negara. Informasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat

pengguna jasa baik yang bersifat saran, kritik, gagasan, atau keluhan dapat

disampaikan secara langsung dan juga tidak secara langsung.

Untuk menampung pengaduan masyarakat secara langsung, maka unit

Kerja Kepatuhan Internal wajib menyediakan dan mengelola saluran pengaduan

untuk menampung komplain dan pujian dari masyarakat mengenai kinerja

pegawai maupun unit kerja. Sebagai contoh, saluran pengaduan yang dikelola

oleh UKKI Pusat, yaitu di Pusat Kepatuhan Internal adalah Meja Pengaduan, telp

hotline, email, fax dan sms. Penyampaian secara tidak langsung umumnya

menggunakan saluran media massa. Oleh karenanya Unit Kerja Kepatuhan

Internal senantiasa mengupdate berita-berita di media massa, terutama yang

berkaitan dengan kinerja organisasi dan pelaksanaan kode etik oleh pegawai.

2) Hasil pengawasan pelaksanaan tugas

Pengertian hasil pengawasan pelaksanaan tugas disini adalah kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal terhadap

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Salah satu

tujuan utama dibentuknya Unit Kerja Kepatuhan Internal dalam struktur

organisasi adalah untuk menjamin bahwa seluruh komponen organisasi berada

dalam track-nya dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Tugas pokok Unit Kerja Kepatuhan Internal adalah melakukan pengawasan baik

bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas oleh

seluruh unit kerja.

Bersifat langsung mengandung pengertian bahwa Unit Kerja Kepatuhan

Internal berkewajiban memonitor secara langsung terhadap pelaksanaan tugas

yang dijalankan oleh seluruh unit kerja di lingkungannya. Secara tidak langsung,

mengandung pengertian bahwa Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat mengakses



sistem elektronik aplikasi kepabeanan dan cukai dan melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja.

Untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dan pengendalian internal yang

dijalankan Unit Kerja Kepatuhan Internal, pengawasan pelaksanaan tugas dibagi

menjadi tiga bidang kerja, yaitu:

1) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan

cukai;

2) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kepabeanan dan

cukai;

3) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepabeanan dan

cukai.

3) Perintah Tertulis Direktur Jenderal atau Kepala Kantor.

Akses informasi dan networking yang luas dari pimpinan institusi sering

kali menghasilkan informasi awal yang perlu ditindaklanjuti oleh Unit Kerja

Kepatuhan Internal. Disamping hal tersebut, dapat saja pengguna jasa maupun

masyarakat mengakses langsung pengaduan maupun informasiyang berkaitan

dengan kinerja dan perilaku pegawai. Atas perintah tertulis yang dikeluarkan

oleh pimpinan institusi maka Unit Kerja Kepatuhan Internal harus segera

meresponnya dengan tindakan nyata.

Perintah tertulis dari pimpinan institusi bukan jaminan bahwa informasi

yang disampaikan sudah pasti kebenarannya. Tetap saja hal tersebut merupakan

informasi awal yang harus ditindaklanjuti kebenarannya. Tindakan investigasi

perlu dilakukan untuk membuat terang suatu kasus atau permaslahan, namun

hendaknya Unit Kerja Kepatuhan Internal harus fokus pada informasi awal yang

diberikan.

b.2. Teknik Pengumpulan Informasi

Untuk mengumpulkan informasi yang masuk dari berbagai sumber

sebagaimana dijelaskan terdahulu, Unit Kerja Kepatuhan Internal harus memiliki

mekanisme penanganan informasi yang baik. Tidak seluruh informasi yang

diterima dapat dibuktikan kebenaraannya. Perlu dilakukan konfirmasi dan uji

silang terhadap pihak-pihak terkait.



Dalam penanganan informasi ini, hal yang terpenting yang semestinya

menjadi pegangan utama Unit Kerja Kepatuhan Internal adalah validitas

informasi. Validitas dalam pengertian kebenaran, akurasi dan kelengkapan

informasi. Informasi yang tidak valid yang kemudian ditindaklanjuti dengan

pengenaan punishment kepada pegawai dapat memberikan rasa ketidakadilan

bagi pegawai yang bersangkutan. Berikut ini kami jelaskan satu-persatu

mengenai mekanisme penanganan informasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja

Kepatuhan Internal.

Fokus Penanganan informasi

Fokus penanganan Informasi oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal terhadap

informasi-informasi yang masuk, baik secara langsung maupun tidak langsung

oleh masyarakat adalah informasi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

� Kualitas pelayanan

Pengertian kualitas pelayanan adalah kualitas pelayanan baik yang

dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh unit kerja. Informasi yang

diterima oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat diperoleh secara internal

maupun berupa masukan dari masyarakat. Informasi yang diperoleh secara

internal berasal dari proses pengawasan pelaksanaan tugas. Masukan yang

disampaikan oleh masyarakat dapat berupa komplain maupun pujian.

� Standar waktu pelayanan

Janji pelayanan unggulan (client services charter) yang dicanangkan oleh

KPU dan KPPBC Tipe Madya pada hakekatnya merupakan suatu bentuk janji

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Titik kritis dalam

pelaksanaan CSC ini adalah penyelesaian pelayanan dengan waktu

pelayanan yang paling efisien. Apabila waktu pelayanan dirasakan terlalu

lama dan bertele-tele, maka pengguna jasa dapat mengajukan komplain

pelayanan kepada Unit Kerja Kepatuhan Internal.

� Perilaku Pegawai

Di lingkungan DJBC telah dibangun suatu tata nilai atau budaya organisasi

yang mengarah kepada pembentukan sumber daya manusia yang

profesionalisme dan berintegritas tinggi. Disamping hal tersebut setiap DJBC

harus memegang teguh kode etik dan peraturan disiplin pegawai. Unit Kerja

Kepatuhan Internal berkewajiban untuk segera memproses apabila ada



pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan

peraturan disiplin pegawai, maupun yang berasal dari hasil pengawasan

pelaksanaan tugas.

� Standar fasilitas

Segala bentuk fasilitas maupun kemudahan pelayanan yang diatur oleh

peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai harus

tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat pengguna jasa. Bentuk-bentuk

fasilitas dan kemudahan yang diberikan tersebut harus sesuai standar dan

dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa yang dapat memenuhi

persyaratan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau privelege kepada

pengguna jasa tertentu.

� Keterbatasan pemahaman masyarakat

Setiap unit kerja harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak seluruh peraturan

kepabeanan dan cukai, terutama peraturan-peraturan yang terbaru, dapat

tersosialisasi seluruhnya kepada masyarakat pengguna jasa. Oleh karena

keterbatasan pemahaman tersebut dapat saja terjadi kesalahan persepsi

terhadap bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas bea dan

cukai.

Prinsip-Prinsip Penanganan Informasi

Informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat merupakan

informasi utama yang sangat diperlukan terutama untuk melihat sejauh mana

usaha perbaikan citra DJBC yang telah dilaksanakan. Tentu saja hal ini perlu

ditindaklanjuti dengan segera dan harus ada feedback dari laporan pengaduan

masyarakat tersebut. Unit Kerja Kepatuhan Internal harus mampu membuktikan

bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC menjamin pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat. Setiap informasi yang bersifat valid yang

berasal dari pengaduan masyarakat harus diberikan jaminan untuk

ditindaklanjuti.

Untuk menjamin adanya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat

dan juga rasa keadilan, Unit Kerja Kepatuhan Internal hendaknya memegang

teguh prinsip-prinsip penanganan pengaduan masyarakat. Dalam gambar 1.2

diperlihatkan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh Unit Kerja



Kepatuhan Internal dalam rangka penanganan informasi yang berasal dari

masyarakat.

Gambar 1.2

Prinsip-Prinsip Penanganan Informasi

� Prinsip obyektifitas

Penanganan terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat

harus berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang

ditentukan. Dalam hal ini perlu ditetapkan ukuran standar yang dapat menilai

apakah suatu fakta atau bukti-bukti yang dapat disampaikan oleh masyarakat

betul-betul valid.

Unit Kerja Kepatuhan Internal tidak akan menindaklanjuti suatu informasi

dari masyarakat yang sifatnya adalah gosip, rumor, fitnah ataupun penilaian yang

bersifat subyektif. Informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang

identitasnya dirahasiakan akan dianalisis tingkat kebenarannya dan hanya

menjadi bahan informasi untuk memantau tindakan atau perilaku pegawai yang

dilaporkan.

� Prinsip kerahasiaan


dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.



� Prinsip efektifitas dan efisiensi


dilaksanakan secara tepat sasaran dan dapat dilaksankan secara tepat sasaran,

hemat tenaga, waktu dan biaya. Pengertian yang lebih simpelnya adalah bahwa

setiap pengaduan yang berisi informasi harus diterjemahkan secara sistematis,

siapa subyek yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, apa kasus atau

permasalahannya dan inventarisir bukti-buktinya. Berdasarkan informasi awal

tersebut, Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat meneruskan dengan tindakan

analisis terhadap informasi dan dapat juga dengan tindakan investigasi.

� Prinsip Akuntabilitas

Setiap pengaduan masyarakat yang bukti-buktinya dinyatakan valid harus

ditindaklanjuti dengan baik oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal. Outcame dari

tindak lanjut tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat

mengakses hasilnya.

� Prinsip Transparansi


dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka. Unit

Kerja Kepatuhan Internal berkewajiban menyusun standar operating prosedure

terhadap mekanisme pengaduan masyarakat ini. Masyarakat yang

berkepentingan dapat diberikan akses untuk melihat perkembangan informasi

dan melihat hasil akhir tindakan yang dilakukan Unit Kerja Kepatuhan Internal.

Mekanisme Pengumpulan Informasi

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

mekanisme penanganan informasi, kami akan menjelaskan satu persatu alur

proses pengumpulan informasi berdasarkan masing-masing sumbernya. Agar

alur prosesnya lebih mudah dipahami, penyajiannya diilustrasikan dalam bentuk

flowchart sederhana.

1. Informasi yang berasal dari Pengaduan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi

birokrasi DJBC sangat memerlukan masukan dari pihak-pihak eksternal.

Masukan yang dibutuhkan disini bukan hanya masukan yang bersifat komplain



akan tetapi juga dapat berupa pujian atau apresiasi terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan. Untuk menampung hal tersebut, telah dibangun suatu

mekanisme pengaduan dan pujian yang berasal dari masyarakat. Mekanisme

pengumpulan informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat, dapat kita lihat

flowchart nya pada gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3

Mekanisme Pengumpulan Informasi

Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

Penjelasan :

� Unit Kerja Kepatuhan Internal baik secara langsung maupun bekerjasama

dengan unit kerja yang lain membuka front desk untuk melayani pengaduan

dari masyarakat mengenai kinerja dan juga perilaku pegawai. Bentuk-bentuk

pengaduan masyarakat ini tidak hanya bersifat negatif saja, tetapi juga dapat

berupa pujian terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai.

� Media pengaduan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk penyampaian

informasinya adalah :

- Pengaduan langsung: dalam hal ini pengaduan disampaikan secara

langsung kepada petugas front desk atau meja pengaduan dengan cara



mengisi formulir pengaduan. Pemberitahu harus mengisi dengan lengkap

formulir pengaduan dan sedapat mungkin menyampaikan informasi yang

lengkap dan akurat. Contoh bentuk formulir pengaduan yang telah

diaplikasikan pada KPU Tanjung Priok dapat Anda lihat pada Gambar

1.4.

- Melalui saluran telepon: Unit Kerja Kepatuhan Internal menyediakan

nomor khusus untuk melayani pengaduan atau pujian dari masyarakat.

Petugas front desk harus mencatat dengan lengkap dan cermat

terhadap setiap telepon pengaduan yang masuk. Informasi yang

dibutuhkan berkaitan dengan subyek yang dilaporkan, subyek yang

memberitahukan, uraian singkat permasalahan, bukti-bukti yang

memperkuat dan nomor telepon pemberitahu yang dapat dihubungi untuk

mengkonfirmasi lebih lanjut.

- Melalui surat pengaduan: Pengaduan yang disampaikan media surat

menyurat umumnya tidak dapat dikontrol informasinya oleh petugas front

desk, apalagi surat pengaduan yang disampaikan tidak menyertakan

alamat pengirim yang jelas. Apabila informasi yang disampaikan kurang

lengkap maka informasi tersebut hanya dipakai sebagai data awal untuk

dilakukan cross check dengan pihak-pihak terkait dan kemungkinan untuk

melakukan tindakan investigasi.

- Melalui Faksimili: Sama halnya dengan pengaduan melalui media surat,

pengaduan yang disampaikan melalui faksimili umumnya juga tidak dapat

dikontrol oleh petugas front desk. Untuk itu diperlukan tindakan cross

check dengan pihak-pihak terkait sebelum dilakukan tindakan investigasi.

- Melalui email: Media penyampaian surat elektronik dewasa ini

merupakan sarana yang paling mudah dan sering dipakai untuk

melakukan pengaduan terhadap kinerja pegawai. Petugas front desk

dapat merespon balik surat pengaduan eletronik untuk mendapatkan

informasi yang lengkap dan cermat mengenai permasalahan yang

diadukan.

- Melalui media massa: Era transpransi infromasi dewasa ini membuat

masyarakat cenderung bersikap kritis dan terkadang bersikap apriori

terhadap institusi pemerintahan. Pelayanan dan perlakuan yang buruk

dari pegawai tidak disampaikan melalui jalur komunikasi yang telah



disediakan melainkan menggunakan media massa sebagai media

pengungkapan kekecewaannya. Hal ini harus direspon secara bijak,

jangan sampai terjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

Terhadap pengaduan yang disampaikan melalui media massa, Unit Kerja

Kepatuhan Internal menugaskan staf khusus yang bertugas untuk

memantau berita-berita yang berkaitan dengan kinerja pelayanan.

� Disamping penyampaian informasi melalui beberapa alternatif media yang

dijelaskan tersebut, masyarakat dapat pula menyampaikan pengaduan

secara langsung kepada Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal. Pengaduan

langsung tersebut, terbatas pada informasi yang sifatnya segera dan sangat

rahasia. Untuk hal ini petugas piket front desk harus dapat memilah kategori

pengaduan yang mana yang dapat disampaikan secara langsung kepada

Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal.

� Terhadap informasi yang berisi pengaduan dan pujian dari masyarakat yang

diterima, petugas piket front desk akan meneruskannya kepada kepala Unit

Kerja Kepatuhan Internal pada kesempatan pertama melalui staf Unit Kerja

Kepatuhan Internal.

� Staf Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal mencatat dan mengagendakan

pengaduan dan pujian dari masyarakat dan menyampaikannya kepada

Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal.

� Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal mereview permasalahan yang diterima

dan menetapkan standar prioritas penyelesaian permasalahan. Untuk

mempelajari permasalahan secara lengkap, Kepala Unit Kerja Kepatuhan

Internal mendisposisikan formulir pengaduan atau pujian kepada staf (Kepala

Seksi atau Kasubsi KPT administrasi) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

� Kepala Seksi atau Kasubsi KPT Administrasi mempelajari informasi yang

diadukan dan memberikan kesimpulan atau nota pendapat kepada Kepala

Unit Kerja Kepatuhan Internal, sebagai berikut:

- Bila berdasarkan hasil analisa tidak ditemukan adanya dugaan kuat telah

terjadi pelanggaran atau penyimpangan wewenang maka dibuatkan

jawaban penyelesaian kepada pelapor.

- Jika ada dugaan kuat terjadi pelanggaran, Kasi atau Kasubsi KPTA

membuat nota dinas berikut data pendukung untuk merekomendasikan



dilakukan pemeriksaan kepatuhan internal kepada Kepala Unit Kerja

Kepatuhan Internal.

� Terhadap pengaduan yang memerlukan tindakan lebih lanjut, Kepala Unit

Kerja Kepatuhan Internal dapat mendiskusikan tindakan yang akan diambil

dengan para staf yang lain dalam suatu rapat internal.

� Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal menerbitkan surat tugas kepada

pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pemeriksaan kepatuhan

internal.

� Pemeriksa yang ditunjuk melakukan proses pemeriksaan kepatuhan internal

dengan cara menganalisis terlebih dahulu seluruh informasi yang dimiliki dan

melakukan proses investigasi terhadap kasus yang diadukan (penelitian,

penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data,

informasi, dan temuan lainnya)

� Hasil pemeriksaan kepatuhan internal dilaporkan kepada Kepala Unit Kerja

Kepatuhan Internal pada kesempatan yang pertama.

Gambar 1.4

Contoh Formulir Pengaduan dan Pujian



2) Informasi yang Berasal dari Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

(LHPK)

Sumber: KPU Tanjung Priok



Mekanisme penanganan informasi yang dilakukan terhadap penyampaian

LHPK dari masing-masing unit kerja kepada Unit Kerja Kepatuhan Internal, dapat

diperhatikan dalam ilustrasi Gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.5

Mekanisme Penanganan LHPK

Penjelasan :

� Unit Kerja Kepatuhan Internal menerima rekapitulasi LHPK baik secara

mingguan maupun periode tertentu sesuai yang ditetapkan dalam lembar

IKU, dari setiap unit kerja.

� Seluruh LHPK yang masuk pertama kali akan direview oleh Kepala Unit Kerja

Kepatuhan Internal. Selanjutnya LHPK tersebut akan didisposisikan kepada

masing-masing kepala Seksi atau Kasubsi KPT sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing, untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut.

� Setelah menerima disposisi dari Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal,

masing-masing Kasie/Kasubsi KPT menugaskan pemeriksa yang memiliki

kemampuan analisis untuk menelaah LHPK. Untuk tertib administrasi surat

penugasan dapat dibuat secara periodik kepada pemeriksa Unit Kerja

Kepatuhan Internal yang memiliki kemampuan analisis dan ditandatangani

oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal.

� Pemeriksa KI yang melakukan analisis LHPK merekap dan mengkompilasi

seluruh LHPK yang disampaikan oleh unit kerja. Hasil analisa dan evaluasi

kinerja sebagai bahan untuk membuat draft laporan evaluasi kinerja.



� Apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pencapaian

kinerja, masing-masing Kepala Seksi/Kasubsi KPT membuat Nota Pendapat

untuk disampaikan kepada Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal.

� Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal sebagai sub manajer kinerja dapat

mengundang seluruh Kepala unit kerja lainnya untuk mendiskusikan realisasi

pencapaian kinerja dan sebagai bahan untuk penyampaian laporan kinerja

kepada pimpinan.

3) Informasi yang berasal dari Pengawasan Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan pengawasan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal dilakukan

secara selektif dan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen resiko. Pelaksanaan

pengawasan secara selektif harus dilakukan mengingat subyek yang diawasi

cukup banyak sedangkan personil Unit Kerja Kepatuhan Internal sangat terbatas.

Berdasarkan prinsip manajemen resiko berarti bahwa pelaksanaan pengawasan

baru dilaksanakan apabila terdapat informasi awal atau pola yang terindikasi

dapat berpotensi menimbulkan suatu pelanggaran, penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang. Mekanisme penanganan informasi yang berasal

dari pengawasan pelaksanaan tugas diilustrasikan dalam gambar 1.6 berikut ini.

Gambar 1.6

Mekanisme Penanganan Informasi

Yang Berasal dari Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Kepala Unit Kerja Kepatuhan

Internal menerbitkan surat tugas kepada pemeriksa Kepatuhan Internal, baik

secara perorangan maupun secara team work. Team pelaksana tugas maupun

perorangan dalam pelaksanaan tugasnya harus tunduk pada norma-norma



pengendalian internal. Adapun norma-norma yang harus dipegang teguh oleh

setiap pemeriksa pada Unit Kerja Kepatuhan Internal adalah:

1) Obyektif ; dalam pengertian tidak berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang dianggap dapat mengurangi hasil penilian, tidak memihak

dan yang terpenting adalah tidak menerima sesuatu apapun yang dapat

mempengaruhi hasil pengawasan.

2) Integritas ; setiap pemeriksa KI harus bertindak secara jujur, cerdas dan

bertanggung jawab.

3) Confidentially; Setiap pemeriksa KI harus mampu melindungi informasi,

tidak membocorkan fakta dan juga tidak menggunakan informasi untuk

kepentingan pribadi atau golongan.

4) Competency; Setiap pemeriksa KI harus memiliki pengetahuan,

ketrampilan dan kemampuan yang memadai terhadap standar pelayanan

publik dan menguasai tugas dan fungsinya sebagai unit pengendali

internal. Untuk itu, setiap pemeriksa pada Unit Kerja Kepatuhan Internal

harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan efisien dan efektif.

Setiap hasil pelaksanaan pengawasan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

harus dituangkan dalam suatu laporan tertulis menggunakan format Laporan

Hasil Pelaksanaan Tugas. Laporan ini akan menjadi informasi tambahan yang

akan berguna untuk mengukur kinerja pegawai atau unit kerja di lingkungan KPU

dan KPPBC Tipe Madya. Informasi yang diperoleh akan dikompilasi oleh

pemeriksan kepatuhan internal yang bertugas untuk menganalisis informasi.

Disamping hal tersebut, apabila dari hasil pengawasan pelaksanaan tugas

terindikasi adanya tindakan pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang,

maka team pelaksana pengawasan dapat mengusulkan kepada Kepala Unit

Kerja Kepatuhan Internal untuk dilakukan tindakan Pemeriksaan Kepatuhan

Internal.

4) Informasi yang Berasal dari Perintah tertulis Kepala Kantor atau

Direktur Jenderal

Secara sederhana mekanisme penanganan informasi yang

dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal terhadap perintah tertulis



yang berasal dari Dirjend atau Kepala kantor dapat dilustrasikan dalam

Gambar 1.7 berikut ini.

Gambar 1.7

Mekanisme Penanganan Informasi

Yang Berasal dari Perintah Tertulis Dirjend/Kepala Kantor

Penjelasan :

� Apabila Unit Kerja Kepatuhan Internal mendapatkan perintah tertulis dari

Direktur Jenderal ataupun Kepala Kantor, maka Kepala Unit Kerja Kepatuhan

Internal akan mempelajari terlebih dahulu infrormasi awal yang diterima.

Dalam hal ini Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat mendisposisikan

perintah kepada staf (Kepala Seksi/ Kasubsi KPT) untuk mempelajari dan

menelaah informasi.

� Kepala seksi atau Kasubsi KPT menelaah informasi dengan bantuan

pemeriksa yang memiliki kemampuan analisis. Informasi awal yang diterima

akan dianalisis dan disimpulkan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan. Hasil

penelaahan informasi disampaikan kembali kepada Kepala Unit Kerja

Kepatuhan Internal dalam nota pendapat.

� Tindak lanjut hasil kesimpulan yang menyatakan perlunya tindakan

investigasi, maka Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal akan menerbitkan

surat tugas untuk dilakukannya Pemeriksaan Kepatuhan Internal.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan kepatuhan internal dapat dilakukan baik

secara kelompok (team work) maupun secara perorangan.



b.3. Analisis Informasi

Informasi yang diterima oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal yang berasal

dari berbagai sumber, perlu dianalisis untuk menentukan langkah-langkah tindak

lanjut yang akan diambil. Tugas menganalisis informasi dilaksanakan oleh

pemeriksa pada Unit Kerja Kepatuhan Internal yang memiliki kemampuan

menganalisis informasi, dengan arahan dari Kepala Seksi atau Kepala Sub Seksi

KPT.

Pada dasarnya informasi yang dikelola oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

dapat dibedakan menjadi dua kategori:

1) Informasi yang berkaitan dengan tingkat pencapaian kinerja;

2) Informasi yang berkaitan dengan indikasi adanya pelanggaran atau

penyimpangan.

Analisis Informasi yang berkaitan dengan Kinerja

Tindakan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kinerja pegawai

atau kinerja masing-masing unit merupakan tahap awal dari proses evaluasi

kinerja. Langkah yang harus dilakukan adalah membandingkan antara tingkat

pencapaian kinerja dengan standar kinerja yang lebih dikenal dengan istilah key

performance indikator.

Terhadap kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas oleh masing-

masing unit kerja, DJBC telah mengidentifikasikan key performance indikator

dan juga telah menetapkan standar pencapaian kinerja dalam periode tertentu.

Anda tentunya sudah mendapatkan materi pelajaraan mengenai evaluasi kinerja

sebelum mempelajari materi Modul ini. Pada modul yang menjelaskan

mengenai evaluasi kinerja tersebut secara panjang lebar telah disampaikan

proses pengelolaan KPI dan bagaimana cara mengevaluasinya.

Pada prinsipnya proses analisis informasi yang dilakukan oleh Unit Kerja

Kepatuhan Internal yang berkaitan dengan informasi kinerja adalah untuk

memantau apakah target pencapaian kinerja yang ditetapkan sesuai KPI dapat

dipenuhi oleh masing-masing unit kerja. Langkah-langkah analisis informasi yang

dilakukan oleh pemeriksa Unit Kerja Kepatuhan Internal antara lain adalah :

1) Meneliti kelengkapan laporan; apakah berkas laporan yang disampaikan

telah dilengkapi dengan data-data pendukung. Apabila data pendukung



belum tersedia, tindakan alternatif apa yang seharusnya dilakukan oleh

masing-masing unit kerja.

2) Meneliti hasil laporan; apakah unsur-unsur yang dilaporkan telah sesuai

dengan pedoman pelaporan kinerja atau prosedur perhitungan kinerja telah

memenuhi maual indikator kinerja.

3) Membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan (capaian kinerja) dengan target

pencapaian yang telah ditetapkan dalam manual kinerja.

4) Menilai hasil kinerja kegiatan; suatu pelaksanaan tugas dianggap mencapai

hasil yang optimal apabila tingkat pencapaian kinerja mencapai target yang

ditetapkan, dan hasilnya ditandai dengan warna hijau. Hasil pencapain

kinerja yang kurang optimal, apabila angka pencapaian kinerja tidak dapat

mencapai target namun tetap pada kisaran pencapaian yang mendekati

angka target. Untuk hasil kinerja yang buruk adalah pencapaian kinerja yang

mendekati angka 0%, dan ditandai dengan warna merah.

5) Apabila angka pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang tidak optimal dan

bahkan hasil yang buruk, hendaknya direview faktor-faktor apa yang menjadi

penghambat pencapaian kinerja organisasi.

6) Hasil pencapaian kinerja yang buruk dapat ditindaklanjuti dengan melakukan

tindakan pemeriksaan kepatuhan internal.

Analisis Informasi berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran kode etik

Terhadap informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat, Laporan

Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas maupun berdasarkan perintah dari

Dirjend atau Kepala Kantor, fokus penanganannya lebih mengarah kepada

pelaksanaan kode etik dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Dalam hal ini

pemeriksa pada bidang kepatuhan internal harus dapat menggali informasi awal

yang sejelas-jelasnya dan menyusun kejadian atau permasalahan .

Langkah yang paling mudah dalam menganalisis dan mengembangkan

informasi awal ini adalah dengan menggunakan rumus sederhana sebagai

berikut :

Resume kasus atau permasalahan harus disusun sedemikian rupa

sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W

5W + 1 H



+ 1H.

� Apa Yang Terjadi ? (What ?). Pertanyaan ini untuk mendeskripsikan kasus

atau permasalahan yang disangkakan atau diindikasikan dilakukan olh

pegawai.

� Kapan Terjadi ? (When ?). Kapan peristiwa yang disangkakan terjadi. Hal ini

akan dipakai sebagai dasar untuk cross check kepada unsur-unsur terkait,

apakah benar pegawai yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas pada

waktu yang disangkakan.

� Dimana Terjadi ? (Where ?). Lokasi atau tempat terjadinya kasus yang

disangkakan. Informasi ini cukup penting untuk mengetahui apakah peristiwa

yang disangkakan benar-benar dilakukan oleh pegawai KPU atau KPPBC

Tipe Madya. Dapat saja lokasi yang diberitahukan bukan wilayah kerja dari

KPU dan KPPBC tipe Madya.

� Mengapa Terjadi ? (Why ?) . Jawaban pertanyaan ini merupakan salah satu

content penting untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan pegawai

betul-betul melanggar kode etik atau hanya sekedar salah persepsi dari si

pelapor. Tindakan yang telah memenuhi standar pelayanan publik atau

sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mungkin saja dapat merugikan si

pelapor, tidak dapat dikatakan melanggar kode etik.

� Siapa yang Melakukan? (Who?) . Informasi awal yang dilaporkan harus

memuat jawaban terhadap unsur pertanyaan ini . Pertanyaan “siapa” disini,

bukan hanya menunjuk kepada subyek yang menjadi target saja, akan tetapi

dapat pula dikembangkan terhadap siapa saja saksi-saksinya.

� Bagaimana Terjadi ? (How ?). Sama halnya dengan pertanyaan “mengapa”,

unsur pertanyaan ini juga memiliki makna penting, dalam menentukan

apakah tindakan yang dilakukan oleh pegawai terindikasikan melanggar kode

etik.

Sedapat mungkin hasil analisis informasi dibuatkan resumenya dengan alternatif

simpulan sebagai berikut :

1) Informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran kode etik memiliki

indikasi kuat benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh pegawai. Terhadap

hasil kesimpulan ini, Kepala seksi atau Kaubsi KPT menyusun nota

pendapat yang isinya adalah merekomendasikan tindakan pemeriksaan

kepatuhan internal



2) Informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau

peraturan disiplin pegawai tidak terbukti atau kecil kemungkinannya telah

terjadi. Terhadap kesimpulan ini, Kepala Seksi atau Kasubsi KPT menyusun

surat penjelasan mengenai kasus yang dilaporkan kepada si pelapor.

c. Teknik Pemeriksaan

c.1 Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Kriteria Pemeriksaan Kepatuhan Internal Tingkat pertama

Tindakan pemeriksaan kepatuhan internal

merupakan rekomendasi dari hasil analisis informasi

yang dikelola oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal. Tidak

semua informasi yang berindikasikan adanya

penyimpangan, harus ditindaklanjuti dengan tindakan

pemeriksaan kepatuhan internal. Unit Kerja Kepatuhan

Internal akan menganalisis dan mencari fakta-fakta

tambahan melalui mekanisme pengawasan Pelaksanaan Tugas. Terhadap

informasi yang berdasarkan hasil analisis telah memenuhi unsur-unsur

pelanggaran terhadap standar yang ada akan langsung ditindaklanjuti dengan

tindakan pemeriksaan kepatuhan internal.

Adapun kriteria-kriteria hasil analisis informasi yang dapat ditindaklanjuti

langsung dengan tindakan pemeriksaan kepatuhan internal, antara lain adalah:

1) Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap standar-

standar kinerja (KPI individu, IKU unit kerja maupun CSC).

2) Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku

pegawai DJBC.

3) Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

kepabeanan dan cukai baik maupun peraturan lainnya yang menyangkut

unsur-unsur pelayanan, pengawasan maupun administrasi.

4) Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh

pejabat atau pegawai KPU dan KPPBC Tipe Madya.



Dalam gambaran umum di awal kegiatan belajar 1 Anda diberikan sedikit

penjelasan mengenai tahapan penanganan informasi dan pemeriksaan

kepatuhan internal.

Mekanisme Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Alur proses pemeriksaan kepatuhan internal dapat kami gambarkan

dalam ilustrasi flowchart berikut ini :

Gambar 1.8

Mekanisme Pemeriksaan Khusus Kepatuhan Internal



Penjelasan:

Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Tahapan persiapan pemeriksaan merupakan langkah pertama yang harus

dilalui oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal. Untuk melaksanakan pemeriksaan

kepatuhan internal, Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal akan menunjuk team

pelaksana tugas pemeriksaan yang terdiri dari Kepala Seksi/Kasubsi KPT dan

Pemeriksa Unit Kerja Kepatuhan Internal. Sebelum melaksanakan pemeriksaan,

tim pelaksana tugas harus menyusun rencana pemeriksaan yang mencakup :

� Sasaran dan Ruang Lingkup pemeriksaan;

Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan hendaknya memuat uraian

masalah pokok yang akan dibuktikan kebenarannya. Tim pemeriksa harus

memetakan kasus pelanggaran yang terjadi, dengan membuat ikhtisar kejadian,

dugaan terhadap pegawai yang terlibat, pelangggaran berat apa yang telah

dilakukan, dampak pelanggaran tersebut kepada institusi, kapan dan bagaimana

terjadinya, serta dugaan-dugaan lainnya yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hasil analisis informasi dan kesimpulan hasil pemeriksaan

kepatuhan yang telah dilakukan sebelumnya, tim pemeriksa seharusnya sudah

dapat menyusun kronologis kasus pelanggaran dan sudah dapat memetakan

pihak mana saja yang dapat dikonfirmasi.

Dalam penyusunan petugas pemeriksa yang akan mepemeriksaani atau

meminta keterangan pegawai terperiksa, hendaknya tim harus memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang

mendapat penugasan dari pimpinan.

- Pangkat/jabatan yang memeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang

diperiksa;

- Pemeriksa tidak memiliki hubungan keluarga dengan PNS yang diperiksa

dan tidak memiliki kaitan langusng atau tidak langsung dengan pelanggaran

yang sedang diproses;

� Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Langkah-langkah tindakan dalam proses pemeriksaan harus terencana

dengan baik dan harus disusun menjadi program kerja yang fleksibel. Mengapa

harus fleksibel ? hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang akan ditemui



ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung. Langkah dan tindakan dalam

Program kerja pemeriksaan diharapkan akan menjadi guideline bagi Tim

pelaksana tugas dalam mengarahkan sasaran pemeriksaan yang ingin dicapai.

Apabila situasi memerlukan langkah dan tindakan yang tidak sesuai dengan

program kerja yang disusun, hal ini tidak boleh menjadi kendala sehingga

program kerja dapat menyesuaikan.

Secara umum, program kerja pemeriksaan disusun dengan

memperhatikan hasil analisis informasi dengan tujuan untuk mengungkapkan

hal-hal sebagai berikut:

- Unsur perbuatan pelanggaran yang dilakukan;

- Alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur pelanggaran tersebut;

- Kronologis atau proses terjadinya pelanggaran;

- Pihak-pihak yang terlibat dan/atau pihak yang harus bertanggung jawab.

� Jangka waktu pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan

estimasi waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan kepatuhan internal.

Dalam hal ini jangka waktu pemeriksaaan harus secara tegas dicantumkan

dalam surat tugas pemeriksaan. Apabila menjelang berakhirnya masa tugas,

proses pemeriksaan masih belum selesai, maka ketua tim harus mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

� Dokumentasi Pemeriksaan

Dalam proses persiapan pemeriksaan, bagian yang cukup penting

dan tidak boleh diabaikan oleh tim pelaksana tugas adalah dokumentasi

pemeriksaan. Pengertian dokumentasi disini adalah persiapan untuk

mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kelengakapn

administrasi pemeriksaan. Beberapa dokumentasi yang harus disiapkan dalam

rangka pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan internal, antara lain :

� Surat tugas penunjukkan sebagai tim pelaksana tugas pemeriksaan;

� Program kerja pemeriksaan kepatuhan internal;

� Surat panggilan dan surat permintaan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Pengumpulan Bukti-Bukti

Tugas utama Tim pemeriksaan kepatuhan internal adalah untuk membuat

terang dan jelas suatu kasus pelanggaran. Apa permasalahannya, siapa saja



pihak yang harus bertanggung jawab, pelanggaran kode etik yang bagaimana

yang telah dilakukan, apa motif pelaku dan bagaimana dampak yang

ditimbulkannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terjawab dalam proses

pemeriksaan kepatuhan internal. Tujuannya adalah untuk memberikan referensi

yang sah dan valid yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan

rekomendasi hukuman disiplin yang seadil-adilnya bagi pegawai yang

melanggar, tentu saja harus dalam kerangka pembinaan pegawai.

Proses pemeriksaan kepatuhan internal harus dapat membuktikan bahwa

suatu pelanggaran kode etik betul-betul telah terjadi dengan atau tanpa

pengakuan pegawai terperiksa. Tim pemeriksa harus secara profesional

mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh seorang terperiksa. Lazimnya suatu pembuktian dalam konteks

tindak pidana, maka pembuktian suatu kasus pelanggaran kode etik idealnya

harus memiliki pula dua alat bukti yang sah.

Metode pengumpulan bukti-bukti yang dapat dilakukan oleh tim pemeriksa dalam

rangka pemeriksaan kepatuhan internal antara lain :

1) Observasi; dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan

segenap panca indera maupun dengan bantuan alat-alat teknologi informasi,

misalnya: spy camera, spy recorder, dan sebagainya untuk memperoleh

pembuktian atas suatu keadaan atau dugaan pelanggaran berat.

2) Pemeriksaan; dengan cara tanya jawab baik kepada pihak-pihak yang

terlibat langsung terhadap obyek pelanggaran maupun dengan pihak-pihak

yang memiliki informasi yang dapat membantu memperjelas perkara yang

diperiksa. Proses pemeriksaan dalam pengertian ini bukan ditujukan kepada

pegawai terperiksa, melainkan kepada saksi-saksi yang dapat membantu

memperjelas perkara sesunggunya.

3) Konfirmasi; yaitu proses pengumpulan bukti-bukti berupa keterangan yang

dapat membenarkan suatu kejadian terhadap pihak-pihak yang terlibat

langsung maupun tidak langsung dengan dugaan pelanggaran;

4) Pengujian; yaitu memeriksa kebenaran suatu informasi atau bukti lainnya

dengan maksud untuk mencari kesimpulan, apakah informasi atau bukti

tersebut betul-betul valid dan dijamin kebenarannya;



5) Analisis; yaitu menguraikan dan menyusun kembali secara sistematis

informasi-informasi nyang telah masuk maupun kesimpulan awal dengan

maksud untuk melihat apakah ada korelasi satu sama lain.

6) Tinjauan terhadap keaslian/otentifikasi suatu bukti-bukti tertulis termasuk

apakah bukti-bukti tersebut telah cukup valid.

7) Rekonsiliasi; yaitu penyesuaian antara dua kelompok data yang

berhubungan, akan tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang

independen.

8) Rekomputasi; yaitu penghitungan ulang terhadap kalkulasi yang telah ada

dalam rangka memastikan kebenaran dan kecermatannya.

Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti atas suatu tindak pelanggaran

yang dilakukan oleh pegawai, tim pemeriksa dapat meminjam dokumen, formulir

ataupun barang-barang lainnya kepada pihak yang terkait. Prosedur

pengumpulan barang bukti dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Meminjam bukti-bukti asli (otentik) dengan disertai Berita Acara Peminjaman

Barang Bukti;

2) Apabila bukti-bukti asli tidak memungkinkan untuk dipinjam, tim pemeriksa

dapat meminta fotocopi dari bukti-bukti tersebut;

3) Apabila bukti asli tidak memungkinkan untuk difotocopi, tim pemeriksa dapat

melakukan upaya-upaya lainnya antara lain: mencatat secara lengkap nomor,

tanggal, nomor halaman buku atau laporan, dan catatan-catatan lainnya yang

dianggap perlu.

Proses Klarifikasi dan Konfirmasi

Tahapan selanjutnya dalam mekanisme pemeriksaan kepatuhan internal

adalah melakukan proses klarifikasi dan konfirmasi atas informasi dan bukti-bukti

yang telah dikumpulkan. Proses klarifikasi dan konfirmasi dibutuhkan untuk

memperoleh tambahan informasi yang akan memperjelas, menambah dan

mengkonfirmasi bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses klarifikasi dan

konfirmasi adalah sebagai berikut :

1) Tim pemeriksa menyusun daftar pihak-pihak yang perlu dikonfirmasi

sehubungan dengan bukti-bukti yang telah diperoleh. Dalam hal proses

klarifikasi dan konfirmasi membutuhkan keterangan dari pihak eksternal, tim



pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Bagian Umum untuk menyiapkan

administrasi yang diperlukan;

2) Permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak eksternal harus

dilakukan dengan surat undangan formal. Apabila tidak memungkinkan

untuk hadir memenuhi panggilan, tim pemeriksa dapat berinisiatif untuk

melakukan proses klarifikasi dan konfirmasi di tempat yang bersangkutan.

Untuk proses klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak internal, undangan

harus ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal;

3) Hasil klarifikasi dan konfirmasi harus dituangkan dalam Berita Acara

Klarifikasi dan Konfirmasi atau keterangan tertulis yang ditandatangani oleh

pihak yang memberikan klarifikasi atau konfirmasi;

4) Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi undangan walaupun telah

dipanggil sebanyak tiga kali, maka tim pemeriksa membuat Keterangan

mengenai ketidakhadiran pihak-pihak yang dikonfirmasi;

5) Dalam hal yang bersangkutan hadir memenuhi undangan, namun tidak

bersedia memberikan klarifikasi dan konfirmasi, maka tim pemeriksa

membuat Berita Acara ketidaksediaan untuk memberikan klarifikasi dan

konfirmasi;

6) Dalam hal yang bersangkutan bersedia memberikan klarifikasi dan

konfirmasi tetapi menolak untuk menandatangani Berita Acara, maka Berita

Acara tersebut cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan disertai

risalah mengenai ketidaksediaan yang bersangkutan untuk menandatangani

Berita Acara disertai alasan, tempat dan waktu penolakan.

Proses Pemeriksaan dan Pengujian

Tahapan ini merupakan tahapan kunci untuk mengungkap permasalahan

secara jelas dan tegas mengenai perbuatan pelanggaran kode etik dan/atau

peraturan disiplin pegawai yang dilakukan oleh seorang pegawai. Untuk

memperoleh pengakuan baik secara langsung maupun dengan proses

pembuktian, tim pemeriksa harus menguasai teknik-teknik pemeriksaan terhadap

pegawai terperiksa. Kunci keberhasilan dalam proses pemeriksaan dan

pengujian ini terletak pada penguasaan pemeriksa terhadap pola .

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pegawai terperiksa dan saksi-

saksi, tim pemeriksa dapat menggunakan beberapa alternatif teknik



pemeriksaan, yaitu interview, interogasi, konfrontasi, dan elisitasi. Pemilihan

teknik yang akan digunakan harus disesuaikan dengan karakter orang yang

diperiksa. Untuk mengetahui karakter orang yang akan diperiksa dapat dilakukan

dengan cara memanfaatkan momen-momen awal pertemuan atau istilahnya

adalah welcome question.

Disamping untuk mengungkap perbuatan pelanggaran yang dilakukan

pegawai terperiksa, proses pemeriksaan dan pengujian juga dimaksudkan untuk

mengkaji faktor-faktor penyebab penyimpangan atau pelanggaran wewenang

yang terjadi. Beberapa penyimpangan dapat saja terjadi karena adanya

kelemahan sistem dan prosedur. Hal ini sangat berguna untuk perbaikan sistem

ke depannya.

Penyusunan Resume Hasil Pemeriksaan

Tim pemeriksaan kepatuhan internal harus menyusun resume hasil

pemeriksaan khusus dalam suatu kertas kerja. Kertas kerja ini mengikhtisarkan

secara lengkap mengenai kejadian pelanggaran, pihak-pihak yang terperiksa,

pihak-pihak yang dimintai keterangan dan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak

terkait tersebut. Resume hasil pemeriksaan harus dibuat secara sistematis dan

sekurang-kurangnya harus memuat:

� Dasar, latar belakang dilakukannya pemeriksaan kepatuhan internal;

� Proses terjadinya penyimpangan dan dilengkapi dengan bagan prosesnya;

� Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;

� Bukti-bukti yang dikumpulkan;

� Penyebab terjadinya penyimpangan;

� Dampak yang ditimbulkan

Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Pada akhir pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan internal, tim pemeriksa

melakukan pembahasan akhir bersama-sama dengan kepala Unit Kerja

Kepatuhan Internal atau dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan inti yang

ingin dicapai dalam pembahasan akhir ini adalah untuk merumuskan dan

mengambil kesepakatan mengenai rekomendasi pengenaaan sanksi terhadap

pegawai yang terlibat dan harus bertanggung jawab.



Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Penyusunan LHPKI merupakan langkah terakhir dalam proses

pemeriksaan kepatuhan internal. LHPKI harus menyajikan informasi tentang

simpulan, bukti-bukti temuan, dan yang terpenting adalah rekomendasi hasil

pemeriksaan kepatuhan internal. LHPKI harus dilaporkan kepada kepala kantor

dengan tembusan kepada kepala bidang/seksi atau atasan langsung pegawai

yang diperiksa. Unit Kerja Kepatuhan Internal masih memiliki kewajiban untuk

memantau lebih lanjut pelaksanaan rekomendasi tersebut. Apabila hingga batas

waktu tertentu belum ditindaklanjuti, maka Unit Kerja Kepatuhan Internal

mengirimkan surat penegasan kepada pimpinan unit terkait.

c.2. Teknik-Teknik Pemeriksaan Terhadap Terperiksa dan Saksi

Etika dan Persyaratan Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Untuk mencapai keberhasilan mengungkap permasalahan dalam proses

pemeriksaan dan pengujian, hendaknya Tim pemeriksa memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

1) Persyaratan terhadap pegawai Yang Diperiksa, baik sebagai target

pelaku maupun sebagai saksi.

� Sehat jasmani dan rohani;

Seorang pegawai terperiksa maupun saksi-saksi harus dalam keadaan

sehat wal afiat baik secara fisik maupun rohaninya.

� Bebas dari rasa takut;

Tidak boleh ada tindakan intimidasi maupun ancaman-ancaman dari tim

pemeriksa terhadap pgawai terperiksa maupun saksi-saksi

� Dipanggil dengan Surat Panggilan yang sah;

Setiap pegawai yang akan dimintai keterangannya, harus dipanggil

dengan surat panggilan tertulis secara resmi, tidak boleh dengan

panggilan lisan saja.

2) Persyaratan Tempat atau Ruangan Pemeriksaan

Agar suatu pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, maka tempat atau

ruangan pemeriksaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

� Tempat pemeriksaan harus ditentukan oleh penyidik; tidak boleh menuruti

keinginan pegawai terperiksa atau saksi-saksi. Tujuannya adalah untuk



meningkatkan efek psikis berupa rasa percaya diri yang tinggi kepada tim

pemeriksa.

� Sedapat mungkin dilaksanakan di ruangan Unit Kerja Kepatuhan Internal;

Dalam hal tertentu (khusus kepada saksi-saksi) pemeriksaan dapat

dilakukan dirumah, tempat kediaman yang bersangkutan, setelah 2 (dua)

kali dipanggil secara berturut-turut tidak datang.

� Tempat pemeriksaan didesain secara khusus sebagai tempat

pemeriksaan, dan harus layak untuk dijadikan tempat pemeriksaan.

� Tata letak ruangan maupun suasana yang dibangun tidak menimbulkan

kesan menakutkan atau menyeramkan.

� Terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan

perhatian yang diperiksa.

� Menjamin keamanan; dalam pengertian memiliki tenaga pengamanan

yang cukup, khususnya dalam situasi pegawai terperiksa melakukan

perlawanan secara fisik.

� Tenang; situasi tempat pemeriksaan tidak boleh gaduh sehingga tidak

mengganggu proses tanya jawab yang dilakukan.

3) Sarana Pemeriksaan

Untuk mencapai hasil pemeriksaan secara efektif dan efisien, hendaknya

sarana-sarana yang ada di tempat pemeriksaan harus disiapkan sebaik-

baiknya, antara lain sebagai berikut:

� Meja dan kursi sesuai kebutuhan;

� Mesin tulis atau komputer;

� Alat-alat tulis yang kemungkinan diperlukan dalam proses pemeriksaan;

� Tape Recorder, kamera video baik secara terbuka maupun tertutup, dan

alat-alat elektronika lainnya sebagai alat bantu pemeriksaan.

� Kelengkapan administrasi lain yang berhubungan dengan proses

pemeriksaan.

4) Persiapan Proses Pemeriksaan dan Pengujian.

� Menunjuk petugas yang akan melakukan pemeriksaan; Dalam

penunjukan ini, Ketua Tim pemeriksa sebaiknya menunjuk Petugas yang

memenuhi persyaratan sebagai pemeriksa dan pangkatnya tidak boleh

lebih rendah dari pegawai terperiksa. Disamping itu, petugas pemeriksa

sebaiknya yang menguasai dengan baik peraturan-peraturan yang



berkaitan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

� Menentukan waktu, tempat, dan sarana pemeriksaan.

� Mempelajari kasus pelanggaran kode etik yang sedang ditangani.

� Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk

mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) unsur berikut ini : Si, A,

Di, De, Men, Ba, Bi, (Siapa? Apa? Dimana? Dengan Siapa? Mengapa?

Bagaimana? Bilamana?)

� Menentukan urutan pegawai terperiksa atau saksi-saksi yang akan

diperiksa berdasarkan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang

tindak pelanggaran yang dilakukan.

� Meneliti kembali Surat Panggilan dan kelengkapan administrasi lainnya

untuk menghindari adanya kesalahan cetak maupun penafsiran yang

keliru mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.

5) Etika pemeriksaan terhadap Pegawai yang diperiksa

Untuk menjamin objektifitas dalam proses pemeriksaan, prinsip-prinsip yang

harus dipegang oleh petugas pemeriksa adalah sebagai berikut:

� Pegawai terperiksa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek

pemeriksaan; harus diciptakan kondisi yang membuat kedudukan

pemeriksa dan yang diperiksa seolah-olah sama atau sejajar;

� Tidak melakukan pemaksaan terhadap pegawai yag diperiksa untuk

mengakui pelanggaran yang ditiduhkan kepadanya;

� Tidak boleh merendahkan martabat atau harga diri pegawai terperiksa

dengan cara membentak, mengancam, melotot atau meninggalkan

sendirian dalam ruangan untuk jangka waktu yang lama, atau cara-cara

lain yang tidak manusiawi;

� Segala pertanyaan yang diajukan tidak untuk menjebak;

� Memberikan kebebasan kepada yang diperiksa untuk mengemukakan

pendapat atu pernyataan lainnya;

� Sebaiknya tidak memberikan nasehat atau saran yang dimaksudkan

untuk menjerumuskannya;

� Pemeriksaan harus dapat mencerminkan adanya suatu kepastian hukum

tentang siapa yang harus bertanggung jawab, jenis peanggaran, waktu

tempat, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.

� Apabila jawaban yang diperiksa berbelit-belit walaupun sudah diingatkan :



- Pertanyaan diajukan langsung kepada masalah;

- Bangkitkan emosinya, namun sedapat mungkin tidak merendahkan

harga dirinya;

� Apabila Tersangka mungkir atau selalu berbohong:

- Perlihatkan fakta dan bukti-bukti yang ada;

- Tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan tersebut

- Adakan konfrontasi dengan keterangan saksi-saksi lain ;

6) Etika Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi:

� Membangun suasana santai dan bersahabat, sehingga saksi merasa

nyaman;

� Tanyakan apa ada hubungan keluarga atau hubungan kerja secara

langsung dengan pegawai yang terperiksa;

� Segala pertanyaan yang diajukan tidak boleh diarahkan jawabannya;

� Memberikan kebebasan kepada yang saksi untuk mengemukakan fakta-

fakta yang dialaminya atau pernyataan-pernyataan yang didengarnya;

� Sedapat mungkin pemeriksaan saksi dilakukan secara perorangan,

kecuali kalau informasi penting memerlukan pengujian dengan cara

mengkonfrontir dengan pegawai terperiksa atau saksi-saksi lainnya;

Teknik-Teknik Pemeriksaan

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa untuk mencapai

target hasil pemeriksaan yang efektif, tim pemeriksa perlu menggunakan teknik-

teknik pemeriksaan yang sesuai dengan karakter pegawai yang diperiksa

maupun saksi-saksi. Cara mengetahui karakter pegawai yang diperiksa dapat

ditempuh dengan melakukan pemeriksaan pembuka pada saat terperiksa tiba di

tempat pemeriksaan atau pada awal proses pemeriksan.

Cara pendekatan yang lazim dalam suatu welcome question adalah

dengan berbicara secara santai tanpa menyinggung masalah pelanggaran yang

dilakukan, biasanya pertanyaan ringan mengenai keluarga, hobi, topik-topik

yang sedang hangat, tayangan televisi dan sebagainya. Dari pembicaraan ini

pemeriksa harus dapat menentukan karakter si terperiksa. Untuk itu pemeriksa

harus menyesuaikan teknik pemeriksaan yang lebih tepat hingga didapat target

hasil pemeriksaannya. Berikut ini kami jelaskan satu persatu mengenai teknik-

teknik pemeriksaan yang dapat digunakan oleh Tim pemeriksa.



1) Interview dan interogasi

Interview dan interogasi kedua-duanya berarti menanyakan seseorang

tentang keterlibatannya dalam suatu pelanggaran. Seseorang tersebut bisa

seorang terperiksa atau seorang saksi. Kata-kata "interview" dan "interogasi" di

dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang tindakan menanyakan

seseorang. "Interview" adalah istilah sopan dari proses mengajukan pertanyaan

kepada seseorang, sementara "interogasi" adalah istilah yang lebih keras.

Interview dan interogasi yang efektif memerlukan keahlian khusus yang

didapat melalui latihan dan pengalaman. Seorang petugas yang melakukan

interview disebut sebagai interviewer, sedangkan orang yang diinterview disebut

dengan istilah interviewee. Seorang interviewer harus membangun hubungan

yang baik dengan tersangka yang dipemeriksa . Proses interview harus

dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar didapatkan pola

hubungan yang paling baik, yaitu tidak boleh terlalu keras atau terlalu

bersahabat. Interviewer harus mendapatkan kepercayaan dari tersangka dan

tidak boleh mengelabuinya atau memberikan alasan-alasan palsu.

Aturan umum yang berlaku dalam memahami jawaban dari interviewee

adalah menerima hal-hal yang normal dan menyangsikan hal-hal yang tidak

normal. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melengkapi diajukan untuk

menyelidiki, menguji dan mengecek jawabannya. Interviewee tidak boleh

diberitahu hal-hal yang diketahui oleh interviewer, sebaliknya ajukan pertanyaan

untuk mengetahui apakah ia memberikan jawaban yang benar ataukah tidak.

Kebohongan yang dapat dibuktikan, penting artinya. Mengapa terdakwa

berbohong? Karena ia menyembunyikan sesuatu.

Misalnya, seorang terperiksa sedang dipemeriksaan. Sebelum dilakukan

pemeriksaan, terperiksa diketahui telah melakukan pertemuan dengan target lain

yang juga akan menjadi terperiksa, pada tempat dan waktu yang diketahui oleh

Tim Pemeriksa. Dalam hal ini, pemeriksa tidak boleh memberitahukan perihal

tersebut secara langsung kepada terperiksa yang sedang dipemeriksaan.

Contoh pertanyaan yang harus dihindari:

Anda diketahui telah melakukan pertemuan dengan X di (tempat tertentu)

pada (tanggal tertentu), mengapa?

Konteks pertanyaantersebut dapat disiasati , sebagai berikut:



- Apakah anda kenal dengan X? (sebagai jawabannya terperiksa mungkin saja

akan berbohong)!

- Katakan dimana dan kapan anda menemuinya pada bulan-bulan terakhir ini

(sebagai jawabannya, terperiksa mungkin mengakui atau mengingkari bahwa

ia melakukan pertemuan dengan X).

- Di mana anda pada (tanggal tertentu)?

- Pernahkan anda pergi ke (tempat tertentu)?

Jika terperiksa mengakui telah melakukan pertemuan tersebut, isi

pertemuan bisa ditanyakan. Jika ia berbohong atau tidak menyebutkan

pertemuan yang dimaksud, interviewer langsung memberitahu tersangka bahwa

petugas sudah mengetahui bahwa ia melakukan pertemuan tersebut. Hal ini

dilakukan jika interviewer menganggap saatnya sudah tepat. Pengertian saat

yang tepat tersebut antara lain adalah:

- pada akhir-akhir interview, apabila petugas ingin mengetahui kebohongan-

kebohongan lain,

- pada permulaan interview, apabila petugas ingin agar tersangka menyadari

bahwa interviewer mengetahui lebih banyak dari yang ia duga.

Terhadap opsi kedua yang dipilih interviewer, pada umumnya sedikit lebih

menguntungkan. Hal ini akan membuat terperiksa ragu-ragu, karena ia tidak

akan mengetahui seberapa banyak sebenarnya yang diketahui oleh interviewer.

Terperiksa cenderung akan terpojok dan sduah tidak dapat berbohong lagi

mengenai perihal pertemuan tersebut. Walaupun demikian, tidak perlu

memberitahukan tersangka bahwa ia telah diamati, karena terperiksa akan

mengambil kesimpulan yang keliru mengenai informasi yang dimiliki pemeriksa.

Interview

Seorang interviewer harus memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari

setiap interview yang ia lakukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

disesuaikan dengan tujuan tersebut. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui

teknik interview antara lain:

� Mengetahui keterlibatan terperiksa dalam pelanggaran yang dicurigai

dengan cara mendapatkan pengakuan langsung dari terperiksa atau

mengeluarkannya dari daftar orang yang dicurigai;

� Mengetahui kebohongan yang dapat dibuktikan (provable lies);

� Memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk membela diri;



� Menentukan posisi seorang terperiksa diantara target-target lainnya;

� Menentukan hubungan seorang terperiksa dengan target-target lainnya dan

peran mereka pada pada pelanggaran-pelanggaran yang dicurigai tersebut;

� Mengetahui aset terperiksa yang merupakan hasil kejahatan, yang pada

gilirannya nanti merupakan aset yang akan disita;

� Menentukan fakta-fakta lain yang harus dibuktikan sebelum mengajukan

dugaan telah terjadi suatu pelanggaran;

� Mendapatkan fakta-fakta lain yang belum diketahui oleh interviewer,

misalnya orang lain yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab dan

pelanggaran-pelanggaran lainnya.

� mendapatkan latar belakang terperiksa, pekerjaan, gaya hidup, orang tua,

teman atau koleganya, dan sebagainya.

Sebelum melakukan interview, interviewer harus membuat persiapan-

persiapan yang dibutuhkan agar dapat diraih tujuan yang diiginkan secara efektif

dan efisien. Setiap interview harus direncanakan dan dipersiapkan sesuai

dengan tujuan tersebut. Tidak semua interview dapat diantisipasi sebelumnya,

oleh sebab itu, seorang interviewer harus mendapatkan sebanyak mungkin

informasi tentanq latar belakang tersangka. Interviewer harus selalu melakukan

perencanaan dalam setiap interviewnya, seberapapun sederhananya kasus yang

ada. la harus menyiapkan diri terhadap segala kemungkinan jawaban yang

diberikan oleh orang yang diperiksa.

Interogasi

Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan yang umum dilakukan

pada saat memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak

pidana. Ciri khas penggunaan teknik ini adalah dengan cara mengajukan

pertanyaan yang jawabannya pendek dan bersifat mempersempit fokus

pemeriksaan. Cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang

keterlibatannya dalam suatu pelanggaran dengan cara lebih keras. Kata-kata

"interogasi" di dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang tindakan

menanyakan seseorang.

Pertanyaan yang mungkin timbul dalam benak Anda sekarang ini adalah “

apakah teknik interogasi diperkenankan dalam pemeriksaan kepatuhan internal?”

Jawabannya adalah tidak ! Teknik pemeriksaan interogasi sedapat mungkin

harus dihindari dalam pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan internal. Peraturan



Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil

mengatur bahwa Tujuan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pada

dasarnya adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan pelanggaran. Pemeriksaan kepatuhan internal tidak boleh

menggunakan cara-cara intimidasi.

Harus diingat bahwa istilah "interogasi" dan interigator telah berkembang

menjadi cara yang berhubungan dengan paksaan dan tekanan sehingga bisa jadi

di pengadilan nanti seseorang akan menarik kembali hasil interogasi atau

interviewnya. Teknis pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan caranya sama

dengan cara yang dilakukan dalam interview. Perbedaannya hanya terletak pada

cara mengajukan pertanyaannya, untuk interview dilakukan lebih halus atau lebih

sopan dan tidak ada unsur pemaksaan. Teknis pertanyaan interogasi dilakukan

dengan mengajukan secara kasar dan kelihatan unsur pemaksaannya.

2) Konfrontasi

Konfrontasi adalah teknik pemeriksaan dengan cara menghadapkan

langsung antara terperiksa dengan saksi atau membap a langsung terperiksa

kepada situasi dan keadaan yang diceriterakannya. Penggunaan teknik

konfrontasi perlu dilakukan oleh karena adanya hasil pemeriksaan atau

keterangan terperiksa yang tidak cocok dengan keterangan saksi-saksi atau

keadaan yang sesungguhnya. Adanya pertentangan atau ketidakcocokan

keterangan ini dapat terjadi karena keterangan palsu, karena perbedaan tempat

kejadian, karena perbedaan waktu terjadinya pelanggaran, dan sebagainya.

Terhadap perbedaan keterangan, teknik konfrontasi ini dilakukan dengan

cara menghadapkan secara langsung terperiksa dengan saksi-saksi di tempat

pemeriksaan yang disediakan oleh tim pemeriksa. Pada kondisi tersebut akan

terlihat apakah keterangan terperiksa dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak.

Terhadap perbedaan tempat kejadian, dapat dilakukan konfrontasi dengan cara

pemeriksaan dilapangan secara langsuna atau dengan cara di buatkan flowchart

yang ditandatangai para pihak yang diperiksa dan oleh tim pemeriksa.

Terhadap perbedaan waktu terjadinya pelanggaraan, konfrontasi

dilakukan dengan cara mencocokan situasi saat itu dengan waktu dan kegiatan

disekitar tempat kejadian yang berjalan secara rutin (misalnya pada pukul 7.00

WIB di ruang tunggu keberangkatan Bandara Juanda, terdapat kantin, kapan

kantin tersebut buka setiap hari, lalu tanyakan pada saat itu apakah kantin suda



buka dan melayani pembeli, apakah melihat orang atau penjual saat itu,

menggunakan baju warnah apakah saat itu lalu dikroscek dilapangan, dan

seterusnya).

3) Elisitasi

Pengertian elisitasi adalah suatu cara bertanya atau mengajukan

pertanyaan yang disampaikan kepada seseorang, tetapi orang yang ditanya

tersebut tidak merasa atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya.

Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan data atau keterangan

yang benar dan sejujurnya secara alamiah tanpa disadari oleh orang yang

ditanya. Teknis pertanyaan dengan elisitasi ini dapat digunakan dalam

melakukan proses pemeriksaan, interview, interogasi, dan konfrontasi.

Cara menggunakan teknis elisitasi ini harus berhati-hati jangan sampai

melemahkan hasil pemeriksaan atau semakin menguatkan keterangan palsu

terperiksa. Dalam pelaksanaannya dapat saja dilakukan dengan cara undercover

atau penyamaran diluar proses pemeriksaan khusus kepatuhan internal.

Contoh :

Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa didapati

informasi bahwa terperiksa menerima sesuatu dari seseorang sebagai

kompensasi atas kegiatan pelayanan yang dilakukannya (gratifikasi). Dalam

proses pemeriksaan, terperiksa menyangkal dengan keras. Dalam hal ini Tim

pemeriksa dapat saja mengutus seseorang dengan penyamaran, untuk

menyelidiki dan menanyakan kepada terperiksa, keluarganya atau sahabat-

sahabat dekatnya di luar proses pemeriksaan. Misalnya dengan pertanyaan

melalui telepon berlagak seperti petugas survey kepada isterinya: Ibu, kami dari

Lembaga Survey, sedang mensurvey pola kebiasaan konsumsi masyarakat kota

Jakarta. Ibu terpilih secara random berdasarkan daftar Nomor telepon di Yellow

Pages. Pertanyaan pertama, barang-barang Elektronik apa saja yang baru-baru

ini ibu beli. Si ibu menjawab: “ kami baru saja membeli Blackberry seri termahal

dua buah dan juga Laptop baru” dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan

lainnya.

Berdasarkan informasi ini tim pemeriksa sudah dapat menganalisis

kebenaran informasi yang didapatkannya. Informasi ini dapat dikembangkan

lebih lanjut dalam proses pemeriksaan kepatuhan internal kepada terperiksa.



Teknik pemeriksaan dengan menggunakan cara elisitasi ini dapat diterapkan

kepada terperiksa dan saksi-saksi, yang diperkirakan tidak jujur, atau yang tidak

kooperatif dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan penyidik.

Struktur dan Strategi Pertanyaan

Untuk mengarahkan dan membuat fokus tanya jawab, seorang

interviewer seyogyanya harus menyiapkan struktur interview dan strategi

pertanyaan yang akan digunakan. Hal ini akan memandu interviewer dalam

mengarahkan dan mengkonfirmasi lebih lanjut informasi awal yang sudah

diperoleh tim pemeriksa berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Struktur Interview

Dalam menyusun struktur interview sederhana, minimal harus memuat

komponen-komponen utama sebagai berikut:

Pembukaan:

� mendapatkan informasi dari interviewee tentang: nama, alamat dan

pekerjaan;

� status interviewee: sebagai pegawai terperiksa atau sebagai saksi;

� alasan dilakukan interview;

� tanggung jawab interviewee menurut undang-undang atau peraturan yang

berlaku;

� latar belakang, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan serta tangung

jawabnya

Bagian Inti:

� mengajukan pertanyaan sesuai rencana pertanyaan dengan menggunakan

strategi atau taktik yang ditentukan;

� mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang segala aspek dari

pelanggaran yang dicurigai, teman dan kolega, peran, hal-hal yang diketahui,

posisi dalam hirarki, upah atau gaji;

� urutan pertanyaan yang diajukan harus mengikuti kronologis kejadian.

Bagian kesimpulan:

� laporan singkat tentang informasi yang didapatkan

� implikasi dari informasi tersebut

� menghapus hal-hal yang meragukan

� menindaklanjuti/melaksanakan poin-poin utama



Strategi Pertanyaan

Terdapat beberapa tipe pertanyaan yang dapat digunakan dalam

sebuah interview atau interogasi, antara lain:

� pertanyaan yang diperluas;

� pertanyaan untuk melakukan klarifikasi;

� pertanyaan yang mengarahkan;

� pertanyaan berganda;

� pertanyaan hipotesis;

Penggunaan setiap tipe pertanyaan tersebut memiliki keuntungan dan

kerugiannya masing-masing, yaitu:

� Pertanyaan yang diperluas

Keuntungan : Menyelidiki dan mengundang penjelasan lebih jauh

Kerugian : Memakan waktu jika menginginkan fakta-fakta tertentu

� Pertanyaan untuk mengklarifikasi

Keuntungan : Memeriksa pengertian interviewee

Kerugian : interviewee cenderung akan berbohong

� Pertanyaan yang terarah

Keuntungan : Memberikan arahan kepada interviewer sehingga dapat

digunakan untuk menyimpulkan

Kerugian : Memberikan kemungkinan jawaban kepada interviewee

� Pertanyaan berganda

Keuntungan : Mengurangi waktu jika tersangka memberikan jawaban

yang singkat

Kerugian : Membingungkan, tidak pasti apakah pertanyaan telah

terjawab

� Pertanyaan hipotesis

Keuntungan : Memancing diskusi

Kerugian : Tidak ada nilai hukumnya

Setiap petugas harus memahami akibat-akibat yang mungkin timbul dari

tiap tipe pertanyaan di atas. Strategi yang digunakan harus mempertimbangkan

pilihan tipe pertanyaan yang kemungkinannya paling efektif digunakan pada

saat itu. Interviewer harus telah dilatih secara menyeluruh dan memiliki



pengetahuan yang cukup tentang batasan-batasan yang ditetapkan hukum dan

undang-undang berkaitan dengan interview. Tim Pemeriksa harus menggunakan

teknik yang disetujui atau diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan

yang berlaku.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam strategi pengajuan pertanyaan

adalah tindakan untuk mengenali dan mengeksploitasi pesan dan tanda dari

interviewee yang didapat melalui sinyal-sinyal verbal dan non-verbal. Tanda-

tanda itu dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Gejala fisik

Gejala-gejala fisik akibat stres yang dapat membantu interviewer mengenal

interviewee-nya. Misalnya, berkeringat, mulut kering, menjiiat bibir, gemetar,

permintaan untuk pergi ke toilet, dan sebagainya. Memang tidak berarti

setiap kali interviewee meminta izin ke belakang atau mulutnya kering atau

pucat ketika ditanyakan suatu pertanyaan merupakan bukti bahwa

interviewee tersebut berbohong, tetapi gejala-gejala ini adalah hal yang harus

diperhatikan.

2) Perilaku yang tidak biasa (displacement activity)

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan perilaku yang tidak relevan, tidak

tepat atau aneh yang biasa tampak pada manusia jika ia frustrasi atau

berada dalam suasana konflik. Misalnya: kaki gemetar, memain-mainkan

benda-benda yang ada, gelisah atau merokok yang beriebihan. Interviewee

mungkin akan menghindari mata petugas, melihat ke arah langit-langit atau

menatap benda yang ada atau mencoba untuk tidak memberikan perhatian.

Memang beberapa orang.mampu untuk mengendalikan air mukanya, tetapi

seorang interviewer yang baik akan mampu melihat ekspresi menyimpang

yang khas yang menandakan bahwa interviewee sedang berbohong.

3) Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan

Kadangkala orang yang berbohong bisa diketahui dari pilihan kata-kata yang

digunakannya. Beberapa kata berikut merupakan jenis pilihan kata yang

paling mengindikasikan bahwa interviewee telah berbohong:

� penekanan yang berlebihan

"saya bersumpah atas nama anak saya", "demi Tuhan saya

bersumpah"

� menantang



"anda bilang anda bisa membuktikannya, jadi buktikan saja" "jika saya

dianggap terlibat silakan tuntut saya-kita buktikan nanti di pengadilan"

� mengelak

"saya tidak ingat" "itu tidak ada hubungannya" "mungkin ya, mungkin

tidak"

� mencoba menarik simpati atau kepercayaan penanya

"anda kan kenal saya, jika saya memang melakukannya saya pasti

mengaku" "anda kan kenal saya, saya tidak akan menyusahkan anda"

� memberikan jawaban singkat atas pertanyaan yang kritis

"saya tidak melakukannya" "pelakunya bukan saya" "mengapa saya yang

ditanya?"

� menolak atau bicara atau memberikan argumen

"saya tidak tahu apa yang sedang anda bicarakan" "saya tidak perlu

mendengarkan ini semua"

Evaluasi Hasil Pemeriksaan terhadap Terperiksa dan Saksi

1) Proses Evaluasi :

� Tahap inventarisasi

Tahap inventarisasi ini dilakukan dengan cara mencocokan hasil

pemeriksaan terperiksa dan saksi dengan, administrasi pemberkasan,

dalam hal sudah lengkap dan benar selanjutnya dilakukan seleksi isi

materi hasil inventarisasi tersebut.

� Tahap Seleksi

Tahap seleksi ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa

seluruh hasil pemeriksaan terperiksa dan saksi-saksi. Agar lebih

sistematis, proses analisa dilakukan bedasarkan nama yang diperiksa

dan membuat catatan tentang keterkaitan, hubungan, dan posisi yang

diperiksa. Dalam hal tidak ada hubungannya atau ada hubunganya tetapi

alat bukti dan/atau barang bukti kurang dari 3 (tiga), hasil pemeriksaan

tersebut tidak dipergunakan dalam pemberkasan, maupun tidak sebagai

dasar resume pemberkasan.

� Tahap Pengkajian

Tahap kajian ini dilakukan dengan cara membaca catatan tentang

keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dengan maksud



memilih mana yang lebih banyak keterkaitannya dengan kasus

pelanggaran. Cara ini digunakan untuk menentukan saksi-saksi mana

saja yang paling erat kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan,

istilah umumnya adalah saksi primadona. Disamping menentukan saksi

primadona, cara ini digunakan juga untuk mempersempit jumlah saksi

yang diperiksa, karena pembuktian bukan ditentukan oleh banyaknya

jumlah saksi, tetapi lebih kepada saksi yang dapat menjadi alat bukti yang

cukup berdasarkan kaitannya dengan pelanggaran.

2) Gambaran atau konstruksi Perbuatan pelanggaran

� Bahwa benar pelanggaran telah terjadi

� Siapa saksinya yang menguntungkan maupun yang merugikan

� Peranan dari masing-masing tersperiksa yang terlibat

� Barang-barang atau benda yang menjadi alat bukti

3) Resume

� Pemberkasan terhadap hasil pemeriksaan

� Tercantum dalam Laporan pemeriksaan khusus kepatuhan internal

� Rekomendasi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pimpinan terkait.

d. Teknik Pembuktian dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

d.1. Sistem Pembuktian

Pada prinsipnya proses pemeriksaan kepatuhan

internal, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan

apakah suatu kasus pelanggaran benar-benar telah

terjadi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya

diperlukan tindakan investigasi dan pemeriksaan agar

bukti-bukti yang dikumpulkan benar-benar valid dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengapa

dalam proses pemeriksaan kepatuhan internal diperlukan pengumpulan bukti-

bukti? Tentunya pertanyaan ini harus kita jawab agar kita lebih memahami

makna pembuktian dalam kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal.

Proses pembuktian sangat penting untuk dilakukan terhadap suatu

tindakan pelanggaran oleh pegawai. Hal ini karena menyangkut hak-hak azasi

manusia yang dilindungi oleh hukum positif. Seorang dapat dinyatakan bersalah



apabila tindakan kesalahanannya betul-betul dapat dibuktikan melanggar

standar-standar yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjutannya adalah,

bagaimana cara membuktikan suatu tindak pelanggaran oleh pegawai ?

Mengacu kepada kepada ketentuan didalam proses penyidikan tindak

pidana, pihak penyidik harus dapat mengumpulkan alat bukti yang cukup

sehingga suatu kasus pidana dapat dimulai penyidikaannya. Begitupula dalam

proses persidangan di pengadilan, seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat

bukti yang sah berdasarkan Undang-undang adalah:

� keterangan saksi;

� keterangan ahli;

� surat;

� petunjuk;

� keterangan terdakwa,

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian

atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila

keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,

sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Apabila kita mengambil referensi pada sistem pembuktian dalam perkara

tindak pidana, maka proses pembuktian dimaksudkan untuk mencari dan

menemukan kebenaran materil dan kebenaran sejati. Pembuktian harus

dilaksanakan secara objektif dengan melihat kepada alat-alat bukti yang valid

dan terjaga kebenarannya. Berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara

pidana, ada empat teori sistem pembuktian digunakan dalam penjatuhan

hukuman kepada terdakwa yaitu :

1) Conviction in time.

Dalam sistem ini salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan

berdasarkan keyakinan hati nurani Hakim tanpa mempersoalkan bagaimana

Hakim sampai pada keyakinan tersebut, jadi Hakim leluasa tanpa batas.



2) Conviction raisonce

Keyakinan Hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan

salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi keyakinan Hakim dibatasi dengan

alasan-alasan yang jelas (reasonable)

3) Pembuktian secara positif

Dalam menentukan kesalahan terdakwa, Hakim berpedoman pada prinsip

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang.

Keyakinan Hakim sama sekali tidak berperan dalam menentukan salah

tidaknya terdakwa. Dalam sistem ini Hakim berkewajiban mencari dan

menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa dengan tata cara

pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang.

4) Pembuktian secara negatif

Salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang

didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang. Jadi terdapat dua komponen, pembuktian harus dilakukan menurut

ketentuan cara dan adanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang.TAN

Perlu kami tekankan bahwa penjelasan mengenai sistem pembuktian

disini bukan dimaksudkan untuk memberikan persepsi bahwa tindakan

pelanggaran dalam rangka pembinaan disiplin pegawai merupakan tindakan

yang sama dengan perbuatan pidana. Akan tetapi, pemahaman yang ingin kami

sampaikan bahwa segala perbuatan yang dianggap melanggar standar-standar

yang ditetapkan organisasi, harus dapat dibuktikan kesalahannya. Rekomendasi

sanksi yang harus dijatuhkan kepada pegawai yang benar-benar melanggar

standar-standar yang ada dan harus disertai dengan bukti-bukti yang valid yang

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini untuk menghormati hak-

hak pegawai dan sekaligus melindungi hak azasi manusia .

d.2. Azas-azas Pembuktian

Mengacu kepada ketentuan dalam kegiatan penyidikan, pada prinsipnya

dalam melakukan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran terhadap standar-



standar yang ditetapkan, Unit Kerja Kepatuhan Internal juga harus

memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1) Azas praduga tidak bersalah.

Azas ini merupakan pengejawantahan dari perlindungan terhadap hak azasi

seseorang, sehingga setiap orang yang diperiksa harus dianggap belum

bersalah sampai adanya putusan mengenai sanksi hukuman yang

dijatuhkan kepadanya. Berkaitan dengan putusan sanksi hukuman tersebut,

aturan yang dapat menjadi referensi adalah Peraturan Pemerintah nomor

30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2) Azas Pembuktian positif dan bukan pembuktian terbalik

Beban pembuktian terhadap suatu peristiwa pelanggaran ada pada tim

pemeriksa dan bukan menjadi beban atau kewajiban terperiksa.

d.3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Output dari suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal adalah

menghasilkan suatu simpulan yang sekaligus memberikan rekomendasi atas

tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Rekomendasi tersebut

tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal yang akan

disampaikan kepada Kepala Kantor.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Unit Kerja Kepatuhan Internal

tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi hukuman kepada pegawai

Bentuk-bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor

53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan kepatuhan internal, bentuk-bentuk

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat berupa:

1) Rekomendasi untuk dilakukan pembinaan dan pengarahan oleh atasan

langsung agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar-standar yang

telah ditetapkan;

2) Rekomendasi untuk dilakukan tindakan retraining kepada pegawai;

3) Rekomendasi untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap sistem

atau SOP yang bermasalah;

4) Rekomendasi penjatuhan sanksi hukuman disiplin;

5) Rekomendasi untuk dilakukan tuntutan ganti rugi;



6) Rekomendasi untuk dilakukan tuntutan perdata;

7) Rekomendasi untuk dilakukan tuntutan pidana;

8) Rekomendasi untuk dilakukan mutasi pegawai;

1.2. Latihan

Agar Anda dapat lebih memahami materi bahasan pada kegiatan belajar 1 ini,

coba kerjakan latihan-latihan berikut ini.

1. Bila anda seorang Pemeriksa Unit Kerja Kepatuhan Internal diperintahkan

untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa, apa saja

langkah persiapan yang harus anda lakukan ? Jelaskan !

2. Jelaskan teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam rangka

pemeriksaan kepatuhan internal !

3. Apa output yang dihasilkan dari suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan

internal, mengapa Unit Kerja Kepatuhan Internal tidak bisa menjatuhkan

hukuman disiplin secara langsung ?

4. Mengapa sebelum penjatuhan sanksi hukuman, unit kepatuhan harus

melakukan pembuktian terhadap kasus pelanggaran yang disangkakan

terhadap seorang pegawai ?

1.3 Rangkuman

1. Kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal merupakan fungsi pendukung

dalam hal kegiatan sistem pemantauan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kerangka kerja sistem pengendalian internal di lingkungan DJBC;

2. Konsep dasar sistem pengendalian internal adalah adalah upaya penelitian,

penyelidikan, pengusutan, pencarian, pengumpulan data, informasi dan

temuan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Alur proses kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal berturut turut adalah:

pengumpulan informasi, analisis informasi, pemeriksaan kepatuhan internal,

pemeriksaan khusus kepatuhan internal, pelaporan tindak lanjut dan

pemantauan tindak lanjut.



3. Sumber-sumber informasi yang diperoleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

dapat berasal dari: sistem pengaduan dan pujian masyarakat, Laporan Hasil

pelaksanaan tugas, Hasil Pengawasan pelaksanaan tugas, dan perintah

tertulis dari Kepala Kantor atau Direktur Jenderal.

4. Norma-norma pemeriksaan yang harus dipegang teguh oleh setiap

pemeriksa pada Bidang kepatuhan Internal adalah:

- Obyektif ; dalam pengertian tidak berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang dianggap dapat mengurangi hasil penilian, tidak memihak

dan yang terpenting adalah tidak menerima sesuatu apapun yang dapat

mempengaruhi hasil pengawasan.

- Integritas ; setiap pemeriksa KI harus bertindak secara jujur, cerdas dan

bertanggung jawab.

- Confidentially; Setiap pemeriksa KI harus mampu melindungi informasi,

tidak membocorkan fakta dan juga tidak menggunakan informasi untuk

kepentingan pribadi atau golongan.

- Competency; Setiap pemeriksa KI harus memiliki pengetahuan,

ketrampilan dan kemampuan yang memadai terhadap standar pelayanan

publik dan menguasai tugas dan fungsinya sebagai unit pengendali

internal. Untuk itu, setiap pemeriksa pada Unit Kerja Kepatuhan Internal

harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan efisien dan efektif.

5. Prinsip-prinsip penanganan informasi oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

mencakup:

- Obyektifitas; Penanganan terhadap informasi yang disampaikan oleh

masyarakat harus berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya.

- Koordinatif; Penanganan terhadap informasi yang disampaikan oleh

masyarakat dilaksanakan dengan kerjasama dan komunikasi antar unit

kerja.

- Efektifitas dan efisiensi; Penanganan terhadap informasi yang

disampaikan oleh masyarakat dilaksanakan secara tepat sasaran dan

dapat dilaksankan secara cepat, hemat tenaga dan tidak membutuhkan

biaya yang besar.

- Akuntabilitas; Setiap pengaduan masyarakat yang bukti-buktinya

dinyatakan valid harus ditindaklanjuti dengan baik oleh Unit Kerja



Kepatuhan Internal. Outcame dari tindak lanjut tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat mengakses hasilnya.

- Transparansi; Penanganan terhadap informasi yang disampaikan oleh

masyarakat dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang

jelas.

6. Kriteria-kriteria hasil analisis informasi yang dapat ditindaklanjuti langsung

dengan tindakan pemeriksaan kepatuhan internal, antara lain adalah:

- Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap

standar-standar kinerja (KPI individu, IKU unit kerja maupun CSC).

- Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan

perilaku pegawai DJBC.

- Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan kepabeanan dan cukai baik maupun peraturan lainnya yang

menyangkut unsur-unsur pelayanan, pengawasan maupun administrasi.

- Adanya indikasi awal bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang

oleh pejabat atau pegawai KPU dan KPPBC Tipe Madya.

- Adanya pelanggaran kode etik dan/peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

8. Mekanisme pemeriksaan kepatuhan internal meliputi langkah-langkah

kegiatan sebagai berikut: persiapan pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti,

klarifikasi dan konfirmasi, pemeriksaan dan pengujian, penyusunan resume

hasil pemeriksaan, pembahasan akhir, dan penyusunan laporan hasil

pemeriksaan.

9. Teknik-teknik yang dapat dipakai dalam rangka pemeriksaan terhadap

terperiksa dan saksi-saksi antara lain adalah: pemeriksaan, interview dan

interogasi, konfrontasi, dan elisitasi.

10. Dalam melaksanakan pemeriksaan kepatuhan internal hendaknya tim

pemeriksa harus memperhatikan etika dan persyaratan pemeriksaan. Hal ini

penting sekali untuk dilakukan mengingat kegiatan pemeriksaan kepatuhan

internal harus berpedoman kepada peraturan disiplin pegawai negeri sipil

sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010.

11. Output terakhir dari proses pemeriksaan kepatuhan internal adalah

menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan atau kepada atasan langsung

pegawai yang diperiksa. Rekomendasi yang disampaikan dapat berupa

penjatuhan sanksi hukuman disiplin, saran perbaikan dan pembinaan,



maupun tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana. Agar rekomendasi yang

dihasilkan bener-benar memenuhi aspek keadilan dan kebenaran, Unit Kerja

Kepatuhan Internal harus dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan

oleh pegawai beserta alat bukti yang sah.

1.4 Tes Formatif

Untuk menguji hasil belajar pada kegiatan belajar 1 ini, coba Anda kerjakan tes

formatif berikut ini, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang

dbenar.

1. Dalam kerangka SPI, dimana letak kedudukan kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal …

a. Menjadi fungsi pendukung dalam rangka pelaksanaan sub sistem

kegiatan pengawasan pelaksanaan tugas

b. Menjadi salah satu sub sistem dalam Sistem Pengendalian Internal

c. Menjadi fungsi pendukung dalam pelaksanaan sub sistem penilaian

kinerja

d. Menjadi fungsi pendukung dalam pelaksanaan sub sistem evaluasi

2. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan kepatuhan internal…

a. Upaya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

b. upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pengumpulan

data, informasi dan temuan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem

pengendalian internal.

c. upaya preventif dan refresif dalam rangka pelaksanaan sistem

pengendalian internal

d. Semua jawaban salah

3. Alur proses kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal adalah …

a. Pengumpulan informasi; pemeriksaan kepatuhan internal; dan

evaluasi

b. Analisis informasi; pemeriksaan kepatuhan internal; rekomendasi; dan

evaluasi



c. Pengumpulan informasi; analisis informasi; pemeriksaan dan

pemeriksaan khusus kepatuhan interna; pelaporan; dan pemantauan

tindak lanjut

d. Pemeriksaan kepatuhan internal; evaluasi; laporan; pemantauan

tindak lanjut

4. Sumber-sumber informasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal adalah, kecuali:

a. Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan

b. Pengaduan dan pujian dari masyarakat

c. Hasil pengawasan pelaksanaan tugas

d. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

5. Prinsip-prinsip penanganan informasi dalam kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal…

a. Transparan, objektif, koordinatif, efektif, efisien, dan akuntabel

b. Objektif, rahasia, informatif, responsif dan refresif

c. Transparan, subjektif, akuntabel dan efektif

d. Permisif, informatif, tertutup, dan refresif

6. Berikut ini adalah metode-metode pengumpulan bukti-bukti pelanggaran

dalam rangka pemeriksaan khusus kepatuhan internal, kecuali…

a. Observasi c. Konfirmasi

b. Pemeriksaan d. Interogasi

7. Berikut ini adalah salah satu etika pemeriksaan yang harus dijaga oleh

tim pemeriksa kepatuhan internal…

a. Pegawai terperiksa harus diberi kesempatan untuk menolak panggilan

tim pemeriksa

b. Pegawai terperiksa harus diperlakukan layaknya seorang tersangka

dalam kasus tindak pidana

c. Pegawai terperiksa tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai

objek pemeriksaan; harus diciptakan kondisi yang membuat

kedudukan pemeriksa dan yang diperiksa seolah-olah sama atau

sejajar

d. Pegawai terperiksa harus diberi kesempatan untuk mengumpulkan

alat bukti untuk membuktikan kesalahannya

8. Perbedaan teknik pemeriksaan interview dengan interogasi adalah…



a. Interview identik dengan cara bertanya yang menyudutkan

interviewee, sedang interogasi cenderung bersifat negatif

b. Interview tidak boleh digunakan dalam proses pemeriksaan

kepatuhan internal sedang interogasi masih diperkenankan sepanjang

memungkinkan

c. Interview" adalah istilah sopan dari proses mengajukan pertanyaan

kepada seseorang, sementara "interogasi" adalah istilah yang lebih

keras dan cenderung negatif.


9. Suatu cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang disampaikan

kepada seseorang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak merasa atau

tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya…

a. Konfrontasi

b. Elisitasi

c. Interogasi

d. kompromi

10. Dari berbagai teknik pemeriksaan yang disebutkan berikut, teknik yang

mana yang tidak boleh digunakan dalam rangka pemeriksaan kepatuhan

internal…

a. Konfrontasi

b. Elisitasi

c. Interview

d. Interogasi

11. Berikut ini adalah alat bukti yang sah menurut Undang-undang, kecuali…

a. keterangan saksi ;

b. surat;

c. petunjuk;

d. alibi

12. Azas pembuktian yang harus dipegang dalam rangka pelaksanaan sistem

pembuktian terhadap suatu kasus pelanggaraan atau kasus pidana

adalah…

a. Azas praduga tidak bersalah dan azas pembuktian posistif

b. Azas praduga tidak bersalah dan azas pembuktian negatif

c. Azas pembuktian posistif dan azas keadilan dan keseimbangan



d. Azas pembuktian negatif dan azas keadilan dan keseimbangan

1.5 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Coba cocokkan hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah

disediakan. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus

untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi pada kegiatan

belajar ini. Perhatikan dan cocokan hasil jawaban Anda dengan kualifikasi hasil

belajar yang telah terinci sebagaimana rumus dibap ah ini.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman (TP) Anda dalam memahami materi yang sudah

dipelajari mencapai:

91 % s.d 100 % : Sangat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

0 % s.d. 60 % : Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan Anda telah mencapai 81 % atau lebih, maka Anda telah

menguasai materi kegiatan belajar 1 ini dengan baik. Untuk selanjutnya Anda

dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Jika belum mencapai angka 81%,

kami menyarankan agar anda mengulang kembali materi kegiatan belajar 1.



PEMBERKASAN

2.1 Uraian dan Contoh

a. Teknik Pemberkasan

Para peserta diklat DTSS

Kepatuhan Internal yang berbahagia, pada

Kegiatan Belajar 2 ini kita akan mendalami

materi bahasan mengenai kegiatan

pemberkasan. Proses pemberkasan merupakan

salah satu kegiatan yang penting dalam rangka

mendukung kegiatan pemeriksaan kepatuhan

internal. Materi yang akan disampaikan disini

tidak hanya mencakup administrasi pemberkasan saja, melainkan kami lengkapi

dengan teknik-teknik penyusunan berita acara pemeriksaan , penyusuanan

resume hasil pemeriksaan dan juga penyusunan laporan pemeriksaan. Agar

KEGIATAN

BELAJAR

2

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu:

1) Mempraktekkan teknik pemberkasan dalam rangka pemeriksaan kepatuhan

internal;

2) Memahami proses pelaporan dan pemantauan tindak lanjut;

3) Memahami contoh-contoh kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan kepatuhan internal



lebih interaktif dalam proses pembelajaran di kelas, kami juga menyampaikan

contoh-contoh kongkrit BAP maupun Resume Hasil Pemeriksaan.

a.1. Administrasi Pemberkasan

Konsep Pemberkasan

Untuk menjelaskan konsep pemberkasan dalam konteks Modul ini, kami

menggunakan referensi atau definisi pemberkasan yang lazim dilaksanakan

dalam proses penyidikan. Dalam konteks penyidikan, istilah pemberkasan

adalah kegiatan untuk memberkas isi dan berkas perkara dengan susunan

syarat-syarat pengikatan serta penyegelan yang teratur. Penggunaan istilah

pemberkasan dalam Modul ini harus kita persepsikan sebagai proses

pemberkasan dalam arti yang lebih sempit atau hanya digunakan untuk

kepentingan pemberkasan dalam rangka pemeriksaan kepatuhan internal.

Untuk konteks pemeriksaan kepatuhan internal, pengertian pemberkasan

adalah kegiatan memberkas materi isi hasil pemeriksaan, barang bukti dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran terhadap kode etik dan/atau

peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Mengapa harus dilakukan pemberkasan?

Mungkin pertanyaan ini timbul dalam hati kecil Anda. Bukankah proses

pemeriksaan kepatuhan internal hanya sebatas memeriksa pegawai dalam

rangka pembinaan disiplin.

Pemberkasan terhadap Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Dalam suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal, sebelum laporan

hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi atau kepada

pihak-pihak terkait, maka Unit Kerja Kepatuhan Internal harus melakukan

pemberkasan terhadap seluruh alat-bukti dan keterangan yang ada. Seluruh

keterangan dan berkas kasus yang bersangkutan, mungkin saja sangat

diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh: misalkan hasil

analisis dan kesimpulan Unit Kerja Kepatuhan Internal menunjukkan adanya

indikasi tindak pidana terhadap suatu kasus yang diperiksa oleh Unit Kerja

Kepatuhan Internal. Apa saja yang harus dilakukan pemberkasan dalam suatu

kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal ?



Pemberkasan alat bukti mencakup pemberkasan terhadap alat-alat bukti

yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan tindak pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai, antara lain:

� keterangan terperiksa;

� keterangan saksi-saksi;

� surat;

� petunjuk;

� Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pemberkasan terhadap Keterangan Terperiksa

Keterangan terperiksa adalah apa yang terperiksa nyatakan dalam proses

pemeriksaan kepatuhan internal tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia

ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terperiksa yang diberikan di luar

proses pemeriksaan kepatuhan internal dapat digunakan untuk membantu

menemukan bukti, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang

sah sepanjang mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Keterangan

terperiksa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan

terperiksa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

perbuatan yang disamgkakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat

bukti yang lain.

Pemberkasan untuk Keterangan Saksi-Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dilihat, didengar dan

dialami terhadap suatu kejadian pelanggaran. Keterangan seorang saksi saja

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terperiksa bersalah terhadap perbuatan

yang disangkakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-

sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang

lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau

keadaan tertentu.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, pihak yang

berwenang harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

� persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

� persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;



� alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan

yang tertentu;

� cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pemberkasan Surat

Bentuk-bentuk surat yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti

dan perlu dilakukan pemberkasan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal, meliputi :

� Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang

keterangannya itu

� Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

� Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta

secara resmi dari padanya;

� surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari

alat pembuktian yang lain.

Pemberkasan Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

pelanggaran dan mengarah kepada siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat

diperoleh dari keterangan terperiksa, keterangan saksi, dan surat-surat yang

menjadi alat bukti lainnya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh pihak yang berwenang

dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh

kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.



Susunan berkas kasus pelanggaran

Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi pemeriksaan kepatuhan

internal disusun sesuai urutan di bap ah ini dikurangi lembaran yang tidak ada,

atau yang tidak diperlukan :

1) Sampul Berkas Kasus Pelanggaran

2) Daftar Isi kasus Pelanggaran

3) Resume Hasil pemeriksaan Kepatuhan Internal

4) Laporan Kejadian

5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi

6) Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa

7) Berita Acara Pemeriksaan Surat

8) Berita Acara Penyitaan Surat

9) Berita Acara tindakan-tindakan lainnya

10) Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Internal

11) Surat Panggilan kepada Terperiksa dan Saksi-Saksi

12) Dokumen-dokumen bukti

13) Daftar Terperiksa

14) Daftar Saksi

15) Daftar Barang Bukti

16) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

a.2. Penyusunan berita acara pemeriksaan

Teknik Penyusunan BAP

Berita acara pemeriksaan (BAP ) adalah dokumen yang memuat materi

tanya jawab antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa dalam

suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal. Penyusunan berita acara

pemeriksaan atas suatu pemeriksaan wajib dilakukan oleh tim pemeriksa untuk

menggambarkan secara kronologis mengenai peristiwa penyimpangan yang

terjadi. BAP ini akan menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam

menyimpulkan apakah tindak penyimpangan benar terjadi dan apakah si

terperiksa yang melakukannya.

Untuk menjadi alat bukti yang valid, setiap BAP harus dapat memuat

secara lengkap mengenai siapa yang dipemeriksa, kondisinya, dan apa-apa



yang dilihat dan diketahuinya. Berikut ini adalah pokok-pokok yang harus ada

dalam penyusunan BAP sebagaimana kami kutip dari situs

http://blog.kepegawaianpns.com :

1) Hari, tanggal, bulan dan tahun saat pemeriksaan

2) Nama dan identitas lainnya dari pejabat yang melakukan pemeriksaan.

3) Kewenangan atau surat perintah pemeriksaan.

4) Nama dan identitas lainnya dari Pegawai Negeri sipil yang diperiksa.

5) Pasal-pasal dari peraturan yang dilanggar.

6) Keadaan kesehatan jasmani dan rohani dari Pegawai Negeri Sipil yang

diperiksa

7) Kesedian Pegawai Negeri sipil yang diperiksa untuk menjawab pertanyaan.

8) Muatan BAP mencerminkan kepastian hukum melalui pertanyaan 5 W + 1

H (What, When,Where, Who, Why+How).

9) Keterangan bahwa pemeriksa tidak melakukan penekanan atau paksaan.

10) Kesedian Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk dipanggil ulang atau

dikonfrontir.

11) Pernyataan bahwa BAP dibuat dengan sesungguhnya.

12) BAP dibacakan dihadapan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa atau dibaca

sendiri oleh Pegawai terperiksa yang bersangkutan.

13) Pegawai yang diperiksa membubuhkan paraf di tiap halaman BAP , sebagai

tanda persetujuan terhadap materi yang dituliskannya.

14) Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa masing-masing

membubuhkan tanda tangan pada lembar akhir dari BAP .

Hal yang penting yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan BAP,

antara lain harus memuat keadaan kesehatan jasmani dan rohani dan kesedian

PNS yang bersangkutan untuk diperiksa. BAP juga harus mencerminkan suatu

kepastian hukum mengenai kebenaran tindak pelanggaran yang dilakukan

pegawai. Untuk merumuskan kronologis pelanggaran yang terjadi, tim pemeriksa

dapat menggunakan bantuan rumusan pertanyaan dengan berpedoman pada

rumus 5W + 1H.

Pertanyaan Who, siapa pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

atau orang-orang yang bersangkutan dengan masalah yang diperiksa.

Pertanyaan What, apa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai atau

orang-orang yang diduga bersangkutan langsung atau tidak langsung dengan



masalah yang diperiksa. Pertanyaan When, kapan waktunya atau saat

dilakukann pelanggaran disiplin. Pertanyaan Where, dimana tempat atau lokasi

terjadinya pelanggaran disiplin. Pertanyaan Why, mengapa terjadi pelanggaran

atau latar belakang yang mendorong pegawai melakukan pelanggaran.

Pertanyaan How, bagaimana cara yang ditempuh dalam melakukan pelanggaran

disiplin. Setiap jawaban atas pertanyaan tersebut diatas dapat dikembangkan

menurut keperluan pemeriksaan.

Didalam BAP juga dipertanyakan kebebasan pihak yang diperiksa dalam

memberikan jawaban kepada pemeriksa. Pegawai terperiksa harus diberi

kesempatan untuk mengemukakan hal-hal lain yang tidak dipertanyakan oleh

pemeriksa tetapi berkaitan dengan masalah yang diperiksa. Setiap halaman BAP

baik asli maupun tembusan setelah dibaca ulang dan disetujui isinya oleh

Pegawai terperiksa, maka tiap-tiap halaman hendaknya diparaf dan pada

halaman akhir ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sebagai penutup BAP ,

harus dicantumkan pertanyaan dari pemeriksa bahwa BAP tersebut dibuat

dengan sebenarnya dan ditandatangani.

Apabila ada isi BAP yang menurut pendapat Pegawai Terperiksa tidak

sesuai dengan apa yang ia ucapkan, maka yang bersangkutan memiliki hak

untuk dilakukan perbaikan terhadap BAP tersebut. Pegawai terperiksa dapat

saja tidak menandatangani BAP yang dibuat oleh Tim Pemeriksa oleh karena

berbagai alasan. Apabila terjadi kondisi demikian, maka oleh tim pemeriksa

kondisi tersebut ditambahkan dalam klausul penutup BAP. BAP tersebut tetap

digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tentunya dengan

diperkuat oleh bukti-bukti yang valid.

Hasil pemeriksaan oleh pemeriksa kadang kala dirasa belum cukup

dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin, sehingga diperlukan

keterangan dari saksi-saksi lainnya untuk mendukung pembuktian pelanggaran.

Dalam hal ini, tim pemeriksa harus melakukan pemeriksaan pula terhadap saksi-

saksi dan menyusun BAP terhadap saksi. Dalam pemeriksaan dan penyusunan

BAP terhadap saksi-saksi, tim pemeriksa harus menyusun sedemikian rupa

sehingga keterangan yang diperoleh memang betul-betul relevan dengan kasus

pelanggaran yang dipersangkakan kepada terperiksa.



Contoh Berita acara pemeriksaan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai penyusunan

BAP oleh tim pemeriksa kepatuhan internal, berikut ini kami berikan contoh

kongkrit BAP yang telah disusun pada kasus pelanggaran di salah satu Kantor

pelayanan DJBC. Penyajian BAP yang kami sampaikan bersifat lengkap dan

utuh agar Anda dapat memahami lebih mendalam cara penyusunan materi

pertanyaan dalam BAP .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI UTAMA TANJUNG PRIOK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

------------ Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu

delapan bertempat di Gedung Induk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama

Tanjung Priok, saya:---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------Mr. AA (Pemeriksa)--------------------------------------

Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b), NIP 060030000, Jabatan: Pelaksana

Pemeriksa di Bidang Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Utama

Tanjung Priok berdasarkan Surat Tugas Kepala Bidang Kepatuhan Internal

nomor ST-XX/KPU.01/BD.11/2008 telah melakukan pemeriksaan terhadap

seseorang yang sudah saya kenal mengaku bernama: ---------------------------

------------------------------------------------------Mr. X----------------------------------------------

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1983

NIP/Pangkat

Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Pekerjaan

:

:

:

:

:

0600000 / Pengatur Tk. I (II/c)

Laki-laki

Islam

Indonesia

PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok



Alamat rumah / Tempat

tinggal

Nomor HP

:

:

Jl Sejahtera Gg Damai No.001 RT:016

RW:024 , Bogor

08123456789

------------ Ia dipemeriksa dan didengar keterangannya sehubungan tidak

dilakukannnya pemeriksaan fisik barang dengan benar yang terindikasi dari

pemotongan segel pelayaran pada tanggal 15 April 2008 pukul 14.15 WIB namun

Pemeriksaan dilakukan tanggal 15.20 s.d. 16.40 WIB.------------------------------------

----------- Atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa, yang dipemeriksa

memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

bersedia dipemeriksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

-------- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan

bersedia dipemeriksa dan memberikan keterangan yang

sebenarnya. ----------------------------------------------------------------

2. Jelaskan riwayat kantor dan jabatan Saudara selama bekerja sebagai PNS

Ditjen Bea dan Cukai! -----------------------------------------------------------------------

-------- 2. Riwayat kantor dan jabatan saya selama bekerja sebagai

PNS Ditjen Bea dan Cukai yaitu : -------------------------------------

--------

• Tahun 2005 – 2006 sebagai Pelaksana Pemeriksa di

Bidang Perlengkapan Kantor Pusat DJBC.--------------------

• Tahun 2006 – 2007 bertugas sebagai Pelaksana

Pemeriksa di KPBC Makassar.-----------------------------------

• Tahun 2007 s.d. sekarang di KPU Tanjung Priok sebagai

Pejabat Pemeriksa Barang.----------------------------------------

3. Apakah Saudara tahu mengapa Saudara dipemeriksa saat ini, jelaskan ? ---

-------- 3. Iya tahu, terkait dengan pemeriksaan barang yang saya



lakukan terhadap importasi barang PT. A---------------------------

4. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Saudara sebagai Pejabat Fungsional

Pemeriksa Barang!---------------------------------------------------------------------------

-------- 4. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai petugas PFPB antara

lain: ----------------------------------------------------------------------------

Tugas Pokok saya adalah memeriksa barang.---------------------

a. Menerima Instruksi Pemeriksaan.---------------------------------

b. Melakukan pemeriksaan barang, berdasarkan data

pemberitahuan importir.----------------------------------------------

c. Menuangkan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan.-----------------------------------------------------------

5. Apakah benar Saudara pernah melakukan pemeriksaan barang atas PIB

nomor 123456 tanggal 2 April 2008 a.n. PT. A?--------------------------------------

-------- 5. Iya benar.---------------------------------------------------------------------

6. Coba Saudara ceritakan bagaiman kronologis pemeriksaan barang

tersebut?----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 6. Melihat di aplikasi penunjukan atas nama saya terhadap PT.

A, lalu saya batalin kemudian saya dapat lagi PT. B

Indonesia lalu saya melakukan pemeriksaan pada tanggal

15 April 2008 pukul 14.00 s.d. 15.00 pada saat saya

melakukan pemeriksaan saya ditelepon oleh PPJK PT. A

untuk melakukan pemeriksaan, kebetulan saya di Graha,

saya sampaikan kepada sdr. M : “kebetulan saya di Graha,

ya udah sekalian, tapi nanti periksanya setelah PT. B

Indonesia, setelah PT. B Indonesia selesai saya periksa

langsung memeriksa kontainer PT. A.-------------------------------

7. Terkait pernyataan Saudara diatas, tadi Saudara sampaikan bahwa atas

PT. A sudah dibatalkan, mengapa Saudara yang melakukan pemeriksaan

padahal sudah dibatalkan?-----------------------------------------------------------------

-------- 7. Sudah menjadi kebiasaan, bahwa untuk penunjukan yang



telah dibatalkan dapat dilakukan pemeriksaan langsung,

penunjukan manualnya menyusul.------------------------------------

8. Apakah Saudara membuka kontainer ?------------------------------------------------

-------- 8. Ya saya buka, kebetulan barangnya sejenis, yaitu keyboard

bisa di kubikasi, dan berdasarkan kubikasi hasilnya pas.------

9. Bagaiman Saudara melakukan pemeriksaan atas PT. A?-------------------------

-------- 9. Keyboardnya dikeluarin sedikit kemudian saya liat dari atas

kartonnya standar dan bisa di kubikasi.------------------------------

10. Warna apa karton yang saudara periksa, dan apa merek dari keyboard

tersebut?----------------------------------------------------------------------------------------

-------- 10. Kartonnya warna coklat, keyboardnya saya lupa mereknya.--

11. Pada saat Sudara melakukan pemeriksaan apakah Saudara melihat nomor

segel pelayarannya terlebih dahulu?----------------------------------------------------

-

-------- 11. Tidak, saya lalai, saya tidak tahu apakah kontainer tersebut

masih ada segel pelayarannya atau tidak.--------------------------

--

12. Pemeriksa menunjukkan foto kontainer WHLU 1234567 dan menanyakan,

apakah benar kontainer nomor WHLU 1234567 yang Saudara periksa ?-----

-------- 12. Iya benar.-------------------------------------------------------------------

13. Dalam foto tersebut pada tanggal 15 April 2008 pukul 14.15 WIB sudah

ditutup dengan baut, sedangkan Saudara memeriksa pada pukul 15.20

WIB seharusnya kondisi segel pelayaran pada pukul 14.15 WIB masih

utuh, bagaimana tanggapan saudara?--------------------------------------------------

-------- 13. Ya memang saya pada saat itu lalai, saya tidak tahu

kontainer tersebut sudah di baut, tapi yang pasti saya

melakukan pemeriksaan, saya juga melampirkan foto barang

ke PFPD.--------------------------------------------------------------------



14. Setelah Saudara melakukan pemeriksaan, apakah Saudara menerima atau

meminta sesuatu sebelum atau sesudah pemeriksaan barang tersebut?-----

-------- 14. Tidak ada.--------------------------------------------------------------------

15. Apakah masih ada keterangan lagi yang ingin Saudara tambahkan? ---------

-------- 15. Tidak ada.-------------------------------------------------------------------

16. Apakah semua keterangan yang telah Saudara sampaikan di atas benar semua? -

-------- 16. Ya benar. ----------------------------------------------------------------------------

17. Apakah Saudara bersedia dikonfrontasi dengan saksi atau lainnya? -------------------

-------- 17. Ya, saya bersedia.-----------------------------------------------------------------

18. Apakah selama pemeriksaan ini Saudara mengalami tekanan atau paksaan dalam

memberikan keterangan? ---------------------------------------------------------------------------

-------- 18. Tidak. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Setelah Berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian

dibacakan kembali kepada yang diperiksa dalam bahasa yang dapat dimengerti

dan yang di pemeriksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan

yang disampaikan di atas untuk menguatkan keterangannya, maka ia kemudian

membubuhkan tanda tangannya di bap ah ini. ---------------------------------------------

Yang dipemeriksa,

MR. X

NIP 060000000

---------- Demikian Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas

dasar sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada

tempat, hari dan tanggal tersebut di atas.-----------------------------------------------------



--------------------------------------------------------

Pemeriksa,

Mr. AA (Pemeriksa).

NIP 060030000

a.3. Penyusunan Resume Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Resume hasil pemeriksaan Kepatuhan Internal harus disusun oleh tim

pemeriksa kepatuhan internal untuk memberikan deskripsi umum terhadap kasus

pelanggaran yang dilakukan. Penyusunan resume harus dilakukan secara cermat

dan lengkap agar pimpinan maupun pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan

terhadap penilaian pelanggaran tersebut dapat memutuskan sanksi secara bijak

dan adil.

Resume pemeriksaan kepatuhan internal pada dasamya adalah pengisian

materi pemeriksaan ke dalam kerangka yang urut-urutannya disusun sebagai

berikut.

� Dasar

Disusun dengan menyebutkan nomor dan tanggal laporan kejadian atau

sumber-sumber lain yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan.

� Perkara Pelanggaran

Berisi uraian secara singkat tindak pelanggaran yang terjadi dengan

menyebutkan :

- Pelanggaran yang dipersangkakan.

- Pelakunya.

- Tempat dan waktu kejadian.

- Tafsiran Belum Terpenuhinya Hutang Negara / Kerugian Negara.

� Fakta-fakta



Pemanggilan Terperiksa dan Saksi-saksi

Memuat nomor dan tanggal Surat Panggilan serta nama yang

dipanggil dan kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan.

Contoh :

Dengan surat panggilan No. BC.................tanggal ..............

telah dipanggil Nama: ..............................Alamat : .....................dan telah

diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal ................

Pemeriksaan Saksi-saksi: Menguraikan secara singkat Keterangan mengenai

identitas, biodata, serta semua keterangan-keterangan saksi tentang segala

sesuatu yang dialami sendiri, dilihat sendiri, diketahui dan didengar

tentang tindak pidana yang terjadi sesuai dengan yang tercantum dalam Berita

Acara Pemeriksaan.

Pemeriksaan terperiksa : Menguraikan secara singkat identitas, biodata, serta

semua keterangan-keterangan yang diberikan tentang tindak pidana yang

dilakukannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam

hal terperiksa lebih dari satu maka diuraikan hubungan antara satu terperiksa

dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing

terperiksa.

Barang Bukti : Memuat perincian semua benda yang telah ditemukan dan

dikumpulkan yang ada hubungannya dengan tindak pelanggaran yang terjadi .

� Analisis Fakta-Fakta

Memuat hasil analisis tim pemeriksa mengenai tindak pelanggaran yang

dilakukan oleh terperiksa berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan

juga keterangan saksi-saksi. Analisis pemeriksaan juga mencakup keterkaitan

tindak pelanggaran dengan alat bukti yang dikumpulkan.

� Tinjauan Peraturan

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa tentunya hanya dapat

dinyatakan salah apabila melanggar standar atau peraturan yang berlaku.

Dalam resume harus disebutkan secara tegas, pasal-pasal peraturan yang

mana yang telah dilanggar oleh terperiksa. Hal ini sangat perlu dinyatakan

untuk menilai tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terperiksa.

� Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi

Memuat gambaran dan konstruksi mengenai tindakan pelanggaran dengan

didasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan



keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun dari terperiksa.

Kesimpulan juga harus menjelaskan hubungan yang logis antara

keterangan yang satu dengan yang lainnya serta hubungan yang logis

antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan

yang diperoleh, sehingga memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang

dipersangkakan. Pada bagian akhir resume, hendaknya dicantumkan pula

rekomendasi mengenai sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku

pelanggaran.

b. Prosedur Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut

b.1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal (LHPKI)

Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan

internal disampaikan kepada Kepala Kantor

untuk diteruskan kepada pimpinan unit terkait.

Penyampaian Laporan hasil pemeriksaan

kepatuhan internal kepada pimpinan dan pihak-

pihak terkait disusun dalam suatu berkas disertai

dengan suatu nota dinas tindak lanjut. Pimpinan

unit yang terkait dengan hasil pemeriksaan

kepatuhan internal dalam waktu tujuh hari kerja wajib menindaklanjuti LHPKI

khususnya yang berkaitan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Unit

Kerja Kepatuhan Internal.

Prosedur Pelaporan

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal harus memenuhi

prosedur sebagai berikut:

1) LHPKI disampaikan kepada kepala kantor dengan nota dinas tindak lanjut

untuk diteruskan kepada pimpinan unit kerja terkait atau unit yang

berwenang terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.

2) Dalam hal menyangkut penyimpangan dan/atau penyalahgunaan

wewenang oleh pejabat eselon III yang diindikasikan dapat dikenai sanksi

hukuman disiplin berat, maka LHPKI disampaikan kepada Direktur Jenderal



3) Unit terkait yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi Unit Kerja

Kepatuhan Internal, wajib mengambil langkah-langkah lanjutan. Hasil tindak

lanjut tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor dengan tembusan

kepada Unit Kerja Kepatuhan Internal.

b.2. Pemantauan Tindak lanjut

Langkah terakhir dalam mekanisme kegiatan pemeriksaan kepatuhan

internal adalah kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang

disampaikan Unit Kerja Kepatuhan Internal berdasarkan hasil pemeriksaan

kepatuhan internal. Kegiatan pemantauan tindak lanjut merupakan salah satu

fungsi kontrol yang harus dilakukan Unit Kerja Kepatuhan Internal demi

terciptanya efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Oleh karenanya

pemantauan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu,

untuk mendapatkan feedback dari kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal yang

dilakukan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka kegiatan pemantauan tindak

lanjut antara lain adalah sebagai berikut (Buntoro, 2008):

� Memastikan bahwa rekomendasi cara penyelesaian masalah telah

dilaksanakan dengan benar dan efektif

� Mengidentifikasi dan mengevaluasi rekomendasi yang belum dilaksanakan

� Memastikan bahwa suatu kasus yang berkaitan dengan hukum telah

ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku

� Memberikan informasi kepada pihak-pihak lain sebagai salah satu bentuk

tranparansi

Teknik-teknik yang dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut antara lain adalah:

� Mencek pelaksanaan rekomendasi melalui laporan pelaksanaan tugas yang

disampaikan secara reguler oleh unit kerja yang bersangkutan.

� Meminta realisasi pelaksanaan tindak lanjut melalui surat yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor kepada pihak yang berwenang

melaksanakan tindak lanjut.

� Menerima laporan pemutakhiran data tentang pelaksanaan rekomendasi

dari pihak yang berwenang melaksanakan tindak lanjut laporan.

� Mendatangi dan menanyakan secara langsung tentang pelaksanaan



rekomendasi kepada pihak yang berwenang melaksanakan tindak lanjut

laporan.

Untuk terlaksananya sistem pemantauan tindak lanjut terhadap hasil

pemeriksaan kepatuhan internal, Unit Kerja Kepatuhan Internal dapat menyusun

suatu prosedur yang dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. Contoh-Contoh Kasus

Pada bagian terakhir dari kegiatan

belajar 2 ini akan disampaikan beberapa

contoh kasus pelanggaran atau penyimpangan

yang ditindaklanjuti dengan kegiatan

pemeriksaan kepatuhan internal. Untuk

memudahkan pemahaman anda, dalam

penyajian contoh kasus tersebut, kami

menggunakan format penyampaian berupa

resume hasil pemeriksaan kepatuhan internal.

Resume hasil pemeriksaan kepatuhan internal yang akan kami contohkan

disini merupakan contoh-contoh riil yang terjadi dalam lingkup tugas Unit Kerja

Kepatuhan Internal. Untuk menghormati hak dan martabat pegawai yang

terperiksa maupun saksi-saksi yang dilibatkan, kami menyampaikan identitas

personil secara tertutup dan disamarkan. Penyajian resume hasil pemeriksaan

disampaikan secara lengkap untuk memberikan pemahaman yang komprehensif

mengenai anatomi kasus pelanggaran. Berdasarkan resume hasil pemeriksaan,

setidaknya anda akan memperoleh informasi mengenai masalah pelanggran,

fakta-fakta yang ada, analisis fakta, kesimpulan dan rekomendasi hasil

pemeriksaan.

Resume Kasus I

Kasus Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Tugas: “indikasi adanya manipulasi

dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang. Adanya pemotongan segel pelayaran

tanpa dihadiri oleh Pejabat Pemeriksa Barang tidak”.



R E S U M E

I. DASAR

Surat Tugas Kapala Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea dan Cukai

Tanjung Priok Nomor ST-……/KPU-01/BD.11/2008 tanggal 20 April 2008.

II. MASALAH

Sehubungan dengan tidak dilakukannnya pemeriksaan fisik barang dengan

benar yang terindikasi dari pemotongan segel pelayaran tanpa dihadiri oleh

Pejabat Pemeriksa Barang, yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai

dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama

Tempat dan tanggal

lahir

:

:

Mr. Y

Bandung, 10 Nopember 1974

NIP/Pangkat

Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat rumah (sesuai

KTP)

Telepon/HP

:

:

:

:

:

:

:

060040000 / Pengatur Tk. I (II/c)

Laki-laki

Islam

Indonesia

PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung

Priok

Jl. Jend Naga Bonar No 007 RT. 013 RW.

013, Bekasi

081987654321

2. Nama

Tempat dan tanggal

lahir

:

:

Mr. X

Jakarta, 11 Maret 1983

NIP/Pangkat : 060039000 / Pengatur Tk. I (II/c)



Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Pekerjaan


KTP)

Telepon/HP

:

:

:

:

:

:

Laki-laki

Islam

Indonesia


Priok

Jl Sejahtera Gg Damai RT:016 RW:024 ,

Bogor

08123456789

3. Nama

Tempat dan tanggal

lahir

:

:

Mr.Z

Bekasi, 14 Mei 1978

NIP/Pangkat

Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Pekerjaan


KTP)

Telepon/HP

:

:

:

:

:

:

:

060012345 / Pengatur Tk. I (II/d)

Laki-laki

Islam

Indonesia


Priok

Perumahan Jurassic Park Blok C-9 No.

17 Bekasi Utara

081567891011

III. FAKTA-FAKTA

A. PEMANGGILAN

Telah dilakukan pemanggilan dengan Nota Dinas nomor ND-

61/KPU.01/BD.11/2008 tanggal 17 April 2008 terhadap Sdr. Y pekerjaan:

PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok.


62/KPU.01/BD.11/2008 tanggal 17 April 2008 terhadap Sdr. X pekerjaan:



63/KPU.01/BD.11/2008 tanggal 17 April 2008 terhadap Sdr. Z pekerjaan:




B. PEMERIKSAAN

1. N a m a: Mr. Y, Tempat dan tanggal lahir: Bandung, 10 Nopember 1974,

jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia,

pekerjaan: PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok: Jl. Jend Naga

Bonar No 007 RT. 013 RW. 013, Bekasi, pada dasarnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa sdr. Y dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia

dipemeriksaan dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.

b. Bahwa benar Sdr. Y yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB

nomor 123456 tanggal 3 April 2008 a.n. PT. A.

c. Bahwa pada pagi hari, pada tanggal 16 April 2008 Sdr. Y ditelepon

oleh PT. C untuk melakukan pemeriksaan atas barangnya, Sdr. Y

melakukan pemeriksaan di blok B.6 mulai dari pukul 08.00 s.d. 10.30

WIB, namun pada pukul 10.00 WIB Sdr. Y ditelepon oleh sdr. M dari

PT. A memberitahukan bahwa ada pemeriksaan fisik barang atas

importasi PT. A secara manual dengan PIB nomor 105040 tanggal 3

April 2008, kemudian Sdr. Y mananyakan barangnya dimana, sdr. M

memberitahukan di blok D.14, lalu Sdr. Y mengatakan kepada sdr.

M: “udah kamu aja duluan”, setelah PT. C selesai saya melanjutkan

pemeriksaan PT. A di D. 14, namun sampai disana segel pelayaran

sudah dilepas, Sdr. Y menanyakan: “kenapa segelnya udah

dibuka?”, sdr. M menatakan: “tadi Bapak bilang duluan.”, kemudian

barang tersebut dibuka.

d. Bahwa setelah dibuka kondisi karton tidak standar, sehingga Sdr. Y

membongkar sampai empat tingkat karton, lalu membuat lorong di

sudut kanan atas dan digali kebap ah, barang-barang yang

diberitahukan sudah ditemukan semua, tidak ada barang lartas, dan

berdasarkan kubikasi sudah sesuai maka berdasarkan perofesional

judgementnya, Sdr. Y menganggap barang tersebut sesuai, adapun

barang-barangnya adalah door lock, engsel pintu, lampu berwarna

merah, dan Sdr. Y membuat kesimpulan barang sesuai packing list.

e. Bahwa benar Sdr. Y yang memeriksa kontainer nomor CLHU

1234567 sesuai foto yang ditunjukkan oleh pepemeriksaan.



f. Bahwa dalam foto tersebut pada tanggal 15 April 2008 kontainer

sudah ditutup dengan baut, sedangkan diperiksa pada tanggal 16

April 2008 seharusnya pada tanggal 15 April 2008 kondisi segel

pelayaran masih utuh, namun Sdr. Y tidak mengetahi hal tersebut,

karena pada saat ingin melakukan pemeriksaan kondisi segel sudah

terbuka dan melihat serpihan segel pelayaran dibap ahnya.

g. Bahwa Sdr. Y mengakuai hal tersebut adalah kelalaiannya karena

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7 tahun 2007

secara tegas disebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Barang harus

melihat nomor segel pelayaran.

2. N a m a: Mr. X, Tempat dan tanggal lahir: Jayapura, 11 Maret 1983,

jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia,

pekerjaan: PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok: Jl Sejahtera

Gg Damai No.001 RT:016 RW:024 , Bogor, pada dasarnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sdr. X dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia


Bahwa benar Sdr. X yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB


Bahwa kronologis pemeriksaan barang tersebut adalah: awalnya Sdr. X

melihat di aplikasi penunjukan atas namanya terhadap PT. A, lalu

dibatalin kemudian Sdr. X ditunjuk kembali oleh sistem yaitu PT. B

Indonesia, selanjutnya Sdr. X melakukan pemeriksaan pada tanggal 15

April 2008 pukul 14.00 s.d. 15.00 pada saat melakukan pemeriksaan

Sdr. X ditelepon oleh PPJK PT. A untuk melakukan pemeriksaan,

kebetulan Sdr. X di Graha, dia sampaikan kepada sdr. M: “kebetulan

saya di Graha, ya udah sekalian, tapi nanti periksanya setelah PT. B

Indonesia.”, setelah PT. B Indonesia selesai diperiksa Sdr. M langsung

memeriksa kontainer PT. A.

Bahwa sudah menjadi kebiasaan untuk penunjukan yang telah

dibatalkan dapat dilakukan pemeriksaan langsung, penunjukan

manualnya menyusul.



Bahwa Sdr. X membuka kontainer dan barangnya satu jenis yaitu

keyboard dan penghitungan jumlahnya dapat dilakukan dengan

kubikasi, dan berdasarkan hitungan kubikasi hitungannya pas.

Bahwa Sdr. X tidak melihat nomor segel pelayaran terlebih dahulu, Sdr.

X lalai, dia tidak tahu apakah kontainer tersebut masih ada segel

pelayarannya atau tidak.

Bahwa benar Sdr. X yang memeriksa kontainer nomor WHLU 1234567

sesuai foto yang ditunjukkan oleh pepemeriksaan.

Bahwa dalam foto tersebut pada tanggal 15 April 2008 pukul 14.15 WIB

kontainer sudah ditutup dengan baut, sedangkan diperiksa pada tanggal

15 April 2008 pukul 15.20 WIB seharusnya pada pukul 14.15 WIB

kondisi segel pelayaran masih utuh, untuk keadaan tersebut di atas Sdr.

X mengakui kelalaiannya, dia tidak tahu kontainer tersebut sudah di

baut, tapi yang pasti Sdr. X melakukan pemeriksaan terbukti dengan

melampirkan foto barang ke PFPD.

3. N a m a: Mr. Z, Tempat dan tanggal lahir: Bekasi, 14 Mei 1978, jenis

kelamin: laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia,

pekerjaan: PNS Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok: Perumahan

Jurassic Park Blok C-9 No. 17 Bekasi Utara, pada dasarnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa sdr. Z dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia


Bahwa benar Sdr. Z yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB


Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sekitar pukul 14.00, Sdr. Z sedang

melakukan pemeriksaan di UTPK Koja, yang seingatnya barang yang

diiperiksa adalah spare part rice cooker, tiba-tiba ada telepon dari

pengurus PT. A, Sdr M, yang memberitahukan ada IP atas nama Sdr. Z

untuk PT. A, di UTPK I. Saat itu dijawab bahwa ia masih ada

pemeriksaan di Koja, Sdr. Z akan bahandel setelah pemeriksaan di Koja

selesai. Sdr. Z selesai bahandel pukul 14.40, kemudian kembali ke

posko Koja, di sana Sdr. M sudah ada di posko. Sdr. Z minta waktu

untuk menulis LHP yang dia periksa. Sekitar jam 15.00 Sdr. Z pergi ke

UTPK I berboncengan dengan Sdr. M. Sesampainya di lokasi blok A7



Graha, Sdr. Z berdiri di depan kontainer yang berjarak 2 meter dari

kontainer, Sdr. Z memperhatikan nomor kontainer yaitu TEXU-

7654321/40, seingatnya kontainer berwarna merah, kemudian buruh

berkata “Buka Pak?”, Sdr. Z menjawab “ya, buka” . Saat itu posisi buruh

membelakangi Sdr. Z dan menutupi segel kontainer.

Bahwa setelah kontainer dibuka susunan barangnya satu jenis,

kemudian Sdr. Z menghitung jumlahnya berapa, dari kiri ke kanan, dari

atas ke bap ah, kemudian Sdr. Z menyuruh buruhnya supaya bikin

lorong untuk mengetahui berapa baris sampai ke belakang. Sambil

menunggu bikin lorong Sdr. Z menghitung kubikasinya, setelah merasa

kubikasi masuk, Sdr. Z menyuruh buka karton, kemudian melakukan

pemeriksaan isi karton, isinya dalam satu karton ada 3 unit (1 set), terdiri

dari 2 speaker dan 1 sub woofer, kemudian difoto dengan menaruh

barang di atas karton untuk diajukan ke PFPD. Karton itu berbentuk

kotak bujur sangkar berwarna agak kebiru-biruan bercampur putih.

Dalam LHP Sdr. Z menulis merek, type, spesifikasi, negara asal, kondisi

barang dan mengajukan foto tersebut. Besok paginya Sdr. Z merekam

LHP, sekitar pukul 08.00 di koja.

Bahwa benar Sdr. Z yang memeriksa kontainer nomor TEXU-7654321

sesuai foto yang ditunjukkan oleh pepemeriksaan.

Bahwa dalam foto tersebut pada tanggal 15 April 2008 kontainer sudah

ditutup dengan baut, sedangkan diperiksa pada tanggal 16 April 2008

seharusnya pada tanggal 15 April 2008 kondisi segel pelayaran masih

utuh, namun Sdr. Z tidak mengetahui keadaan tersebut, karena pada

saat itu ia tidak memperhatikan kondisi segel, karena buruh

membelakanginya, sedangkan fokus saya ke nomor kontainer.

Bahwa Sdr. Z mengakuai hal tersebut adalah kelalaiannya karena

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7 tahun 2007 secara

tegas disebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Barang harus melihat

nomor segel pelayaran.

C. PENELITIAN LAPANGAN

Telah dilakukan penelitian lapangan di TPS Graha Segara dengan

keadaan kontainer yang telah di foto yaitu:



• kontainer nomor CLHU 1234567 pada tanggal 15 April 2008 pukul

14.13 WIB sudah ditutup dengan baut.

• kontainer nomor WHLU 1234567 pada tanggal 15 April 2008 pukul


• kontainer nomor TEXU-7654321 pada tanggal 15 April 2008 pukul


IV. ANALISIS FAKTA

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian lapangan dapat dianalisa sebagai

berikut :

a. Bahwa benar Sdr. Y yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB nomor

123456 tanggal 3 April 2008 a.n. PT. A.

b. Bahwa benar Sdr. X yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB nomor


c. Bahwa benar Sdr. Z yang melakukan pemeriksaan barang atas PIB nomor


d. Bahwa ketiga Pejabat Pemeriksa Barang yaitu Sdr. Y, Sdr. X, dan Sdr. Z

sebelum melakukan pemeriksaan barang terhadap importasi PT. A,

melakukan pemeriksaan terhadap importasi lainnya.

e. Bahwa Sdr. Y pada saat melakukan pemeriksaan atas kontainer CLHU

1234567 sebagaimana tercantum dalam PIB nomor 123456 tanggal 3 April

2008 a.n. PT. A melihat segel telah dibuka namun tidak melaporkan kepada

pejabat yang melakukan pengawasan.

f. Bahwa Sdr. X dan Sdr. Z tidak melakukan pemeriksaan segel petikemas

pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga tidak mengetahui apakah segel

petikemas tersebut masih utuh atau tidak.

g. Bahwa ketiga Pejabat Pemeriksa Barang yaitu Sdr. Y, Sdr. X, dan Sdr. Z

mengakui kelalaiannya karena terlalu fokus terhadap penyesuaian nomor

kontainer.

h. Bahwa dari penelitian lapangan dan hasil foto terbukti bahwa segel dari

petikemas tersebut sudah dibuka dan telah diganti dengan baut tanpa

dihadiri/disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Barang yang melakukan

pemeriksaan tersebut



V. TINJAUAN PERATURAN

Ketentuan yang dilanggar yaitu:

1. Pasal 2 huruf h Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1980 tanggal 30

Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

Negara.”

2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2007 tentang

Pemeriksaan Fisik Barang, dimana dalam Lampiran I peraturan tersebut

menyebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Barang:

Memeriksa segel petikemas dan melaporkan kepada pejabat yang

menangani pengawasan dalam hal kedapatan segel rusak/utuh.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

a. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Y, Sdr. X,

dan Sdr. Z dan penelitian lapangan yang dibuktikan dengan foto dapat

disimpulkan bahwa Sdr. Y, Sdr. X, dan Sdr. Z kurang teliti dan lalai dalam

melakukan pemeriksaan fisik barang.

b. Rekomendasi

Kepada Sdr X, Sdr Y, dan Sdr Z dikenakan hukuman disiplin

berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980;

Demikian resume ini dibuat dengan sebenarnya mengingat

sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25

April 2008.

Ketua Tim,



Nama jelas

NIP 060000000

Resume Kasus II

Kasus Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Tugas: “Pemeriksa barang diduga

tidak melaksanakan secara benar instruksi pemeriksaan yang dikeluarkan.

Instruksi pemeriksaan 100% , pelaksanaan pemeriksaan hanya 4% saja.”

R E S U M E

III. DASAR

Surat Perintah Kapala Bidang Kepatuhan Internal KPU Bea dan Cukai

Tanjung Priok Nomor PRINT-……/KPU-01/BD.11/2008 tanggal 10

September 2007.

IV. MASALAH

Dugaan adanya pemeriksaan fisik barang yang tidak sesuai prosedur oleh

Pejabat Pemeriksa Barang di Lapangan Pemeriksaan GS Tanjung Priok,

pada hari Jumat tanggal 7 September 2007, dengan identitas sebagai

berikut:

Nama

Tempat dan tanggal

lahir

:

:

Sdr. A

Jakarta , 10 Nopember 1977

NIP/Pangkat

Jenis Kelamin

:

:

060090000 / Penata Muda (III/a)

Laki-laki



Agama

Kewarganegaraan

Pekerjaan


KTP)

Telepon/HP

:

:

:

:

:

Islam

Indonesia


Priok

Jl. Jend Naga Bonar No 007 RT. 013 RW.

013, Bekasi

0811234567890

III. FAKTA-FAKTA

A. PEMANGGILAN

Telah dilakukan pemanggilan dengan Surat nomor S-

XX/KPU.01/BD.11/2007 tanggal 10 September 2007 terhadap Sdr. A pekerjaan:


B. PEMERIKSAAN

1. Laporan dari Sdr. SS selaku koordinator lapangan berdasarkan ST-

XX/KPU-01/BD.11/2008 tanggal 3 September 2008, pada dasarnya

menyampaikanhal sebagai berikut:

a. Telah dilakukan pemantauan/pengawasan kinerja pegawai pada unit

pabean khusus PIBT pada hari Jumat tanggal 7 September 2007

pukul 14.30 wib.

b. Dari hasil pemantauan/pengawasan diduga adanya pelanggaran

berupa tidak melaksanakan tugas pemeriksaan fisik barang sesuai

tingkat pemeriksaan yang disebutkan dalam instruksi pemeriksaan.

c. Adapun kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut: bahw pada

hari Jumat tanggal 7 September 2007 pukul 14.30 wib, petugas dari

Unit Kerja Kepatuhan Internal sedang melakukan pemeriksaan pada

lapangan pemeriksaan GS dan melihat bahawa kontainer nomor

AMFU1234567 telah selesai dilakukan pemeriksaan fisik barang dan

diketahui berupa barang-barang personal effect sebanyak 271 karton

negara asal Hongkong. Sesuai instruksi pemeriksaan tingkat

pemeriksaan fisik yang harus dilaksanakan adalah 100%, tetapi

kedapatan hanya diperiksa sebanyak 12 karton (sekitar 4%) saja.



Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan yaitu Sdr. A dengan

didampingi Sdr. B dari unit P2.

2. N a m a: Sdr. A, Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 10 Nopember 1977,

NIP/Pangkat: 060099999/Penata Muda (III A), jenis kelamin: laki-laki,

agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: PNS Kantor

Pelayanan Utama Tanjung Priok: Jl. Jend Naga Bonar No 007 RT. 013

RW. 013, Bekasi, pada dasarnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

Bahwa sdr. A dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia


Tugas pokok dan fungsi saya sebagai petugas pemeriksa barang khusus

untuk PIBT, antara lain:

- Menerima dokumen PIBT dari pengurus dokumen

- Melakukan pemeriksaan barang bersama dengan pengurus barang di

lapangan

- Memeriksa segel bila ada

- Menuangkan hasil pemeriksaan di LHP dan membuat berita acara

pemeriksaan

- Menyerahkan LHP kepada Kepala Seksi Pabean

Bahwa benar Sdr. A yang melakukan pemeriksaan fisik barang atas PIBT

nomor 12345 tanggal 6 september 2007 a, kontainer nomor AMFU

1234567di GS.

Bahwa tingkat pemeriksaan yang diinstuksikan dalam instruksi

pemeriksaan atas party barang tersebut adalah 100%.

Bahwa pemeriksaan fisik barang yang dilakukan Sdr. A dilakukan pada

hari Jumat, tanggal 7 september 2007 pukul 14.00 s.d. 15.15 wib.

Bahwa berdasarkan atensi barang yang diinstruksikan dalam instruksi

pemeriksaan oleh Kepala seksi pabean, Sdr, A melakukan koordinasi

dengan petugas P2 lapangan, menghubungi sdr. C selaku koordinator P2

di lapangan. Untuk itu Sdr. C menunjuk Sdr. B untuk mendampingi Sdr.A

dalam melakukan pemeriksaan.

Bahwa Sdr. A pada saat memeriksa fisik barang membuat lorong tembus

samapi ujung kontainer dan membuka kemasan.



Bahwa pada saat proses pemeriksaan berlangsung sdr. A memperoleh

banyak temuan terhadap barang yaitu banyak barang dalam kondisi baru,

seperti; pakaian, sandal, sepatu, tas, dan CD Player. Oleh karena cuaca

mendung, dan takut apabila barang rusak, Sdr. A mengehentikan

pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Sdr. B dan disepakati untuk

menutup kontainer dahulu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa atas temuan barang-barang personal effect dalam kondisi baru

tersebut Sdr. A melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pabean.

Bahwa Kepala Seksi Pabean memerintahkan untuk dilanjutkan

pemeriksaan dan untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut Sdr. A

menunggu pengurus barang Sdr. D dari PT. Anging Mamiri .

Bahwa pengurus barang menghubungi Sdr. A pada hari Senin tanggal 10

September 2007 pukul 09.00.

Bahwa Sdr. A melanjutkan pemeriksaan hingga pukul 12.30 dan

menemukan temuan lainnya. Pemeriksaan fisik barang dihentikan hingga

pukul 12.30 dengan alasan cuaca mendung dan LHP belum ditulis karena

akan dilanjutkan pemeriksaan fisiknya. Sdr. A pada saat itu

memerintahkan untuk menutup kontainer kepada Pengurus Barang terlebih

dahulu, namun tidak dijelaskan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan lagi.

Bahwa Sdr. A beranggapan dengan kata-kata “ditutup dulu aja” pengurus

barang seharusnya tahu bahwa akan dilakukan pemeriksaan lagi, namun

penekanan bahwa akan dilakukan pemeriksaan ulang sewaktu menghadap

Kepala Seksi Pabean.

Bahwa barang tersebut bukan barang LARTAS dan merupakan barang

kiriman yang telah digunakan oleh pengirim barang (bekas pakai) maka

tidak perlu LS dan tidak dilakukan penyegelan oleh unit P2.

Bahwa untuk membuktikan bahwa barang-barang tersebut merupakan

barang kiriman , Perusahaan jasa Titipan yang mengurusnya menunjukan

kepada sdr. A foto-foto barang kiriman dan alamat penerimanya.

Berdasarkan penjelasan bahwa penerima barang jumlahnya lebih dari 100

orang.

Bahwa Sdr. A tidak menerima imbalan apapun, walaupun saat

pemeriksaan pengurus barang menawarkan kepada Sdr. A supaya tidak

melakukan pemeriksaan seluruhnya dengan iming-iming imbalan, namun



Sdr. A menolak dan mengatakan bahwa “mending dikasihkan ke buruh

bongkar saja”.

IV. ANALISIS FAKTA

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian lapangan dapat dianalisa

sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat proses pemeriksaan berlangsung Sdr. A menemukan

banyak temuan yaitu banyak barang dalam kondisi baru, seperti pakaian,

sendal, sepatu, tas dan CD Player, karena cuaca mendung Sdr. A takut

barang rusak. Sdr. A melakukan koordinasi dengan Sdr. B dari unit

pengawas P2 dan disepakati untuk menutup kontainer dahulu untuk

dilakukan pemeriksaan lanjutan.

b. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Sdr. A membuat lorong tembus

sampai ujung kontainer dan membuka kemasan.

c. Bahwa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam LHP oleh Sdr. A

dinyatakkan bahwa pemeriksaan dilakukan selama 2 hari yatu tanggal 7 dan

10 september 2007. Dalam pemeriksaan kedapatan barang tersebut adalah

barang personal effect, namun sebagian dari barang tersebut dalam kondisi

baru.

d. Bahwa terhadap barang-barang yang kondisinya baru, telah dikenakan

pungutan Bea masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp.

19.098.806 (sembilan belas juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus

enam rupiah).

e. Bahwa terdapat kejanggalan pemeriksaan fisik pada hari Jumat

(pemeriksaan hari pertama) oleh Sdr. A, karena pemeriksaan dihentikan

pada pukul 15.10 sementara jam kerja di KPU Tanjung Priok dari jam 07.30

s.d 17.00.

f. Hasil foto terhadap suasana dan kondisi cuaca yang dilakukan oleh Unit

Kerja Kepatuhan Internal pada hari, tanggal dan sekitar jam yang sama saat

itu tidak menunjukkan keadaan cuaca yang mendung melainkan cerah. Hal

ini terbukti dari bayangan orang dan bayangan barang impor yang ada pada

foto yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.



a. Kesimpulan

1. Berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. A serta

melihat LHP dan bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam

rangka impor, disimipulkan bahwa Sdr. A tidak terbukti melanggar

ketentuan tentang pemeriksaan fisik barang, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 Peraturan direktur Jenderal Bea dan cukai nomor P-

07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor.

2. Dalam melaksanakan tugas Sdr. A tidak mematuhi ketentuan

mengenai aturan i jam kerja pelayanan KPU Tanjung Priok.

b. Rekomendasi

Atasan langsung dalam hal ini Kepala Seksi Pabean X memberi

pengarahan kepada Sdr. A khususnya dan seluruh Pejabat Pemeriksa

Barang lainnya supaya melaksanakan pemeriksaan fisik barang sesuai

dengan aturan jam kerja Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok yaitu

pukul 07.30 s.d. 17.00 wib sehingga tidak merugikan pengguna jasa

Kepabeanan.

Demikian resume ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah

jabatan ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 06 Nopember 2007.

Ketua Tim,

Nama jelas

NIP 060000000

2.2. Latihan

Agar Anda dapat lebih memahami materi pada kegiatan belajar 2 ini, coba

kerjakan latihan-latihan berikut ini.



1. Jelaskan pengertian pemberkasan dan jelaskan mengapa harus ada

administrasi pemberkasan !

2. Jelaskan susunan materi dalam pemberkasan hasil pemeriksaan kepatuhan

internal !

3. Coba Anda susun suatu Berita acara pemeriksaan singkat terhadap saksi

Mr.Z , dengan uraian kasus sebagai berikut :

- Pejabat Fungsional (PFPD) Mr. X berdasarkan informasi dari sumber

yang diyakini kebenarannya, melakukan tindakan menerima uang tanda

terima kasih (gratifikasi) dari Mr. Z yang mewakili kepentingan PT. Kilat

Sambar.

- Berdasarkan data-data dokumen impor tidak ada hal-hal yang

mengindikasikan adanya kerugian negara, karena nilai pabean dan

besarnya pungutan impor yang dibayar dalam jumlah yang wajar.

- Data-data yang berkaitan dengan kasus dapat anda kreasikan sendiri,

yang penting tanya jawab anda dapat mengarah kepada kesimpulan

dugaan adanya tindakan pelanggaran mengenai adanya penerimaan

gratifikasi.

4. Jelaskan mekanisme pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan

kepatuhan internal !

5. Jelaskan Komponen-komponen yang termuat dalam suatu resume hasil

pemeriksaan kepatuhan internal !

2.2 Rangkuman

1. Pengertian pemberkasan dalam konteks pemeriksaan kepatuhan internal

adalah kegiatan memberkas materi isi hasil pemeriksaan, barang bukti dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran terhadap kode etik

dan standar kinerja lainnya.

2. Pemberkasan alat bukti mencakup pemberkasan terhadap alat-alat bukti

yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan tindak pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai, antara lain:

1) keterangan terperiksa;

2) keterangan saksi-saksi;



3) surat;

4) petunjuk;

5) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

3. Penyusunan lembaran kelengkapan administrasi pemeriksaan kepatuhan

internal disusun sesuai urutan di bap ah ini dikurangi lembaran yang tidak

ada, atau yang tidak diperlukan :

1) Sampul Berkas Kasus Pelanggaran

2) Daftar Isi kasus Pelanggaran

3) Resume Hasil pemeriksaan Kepatuhan Internal

4) Laporan Kejadian

5) Berita Acara Pemeriksaan Saksi

6) Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa

7) Berita Acara Pemeriksaan Surat

8) Berita Acara Penyitaan Surat

9) Berita Acara tindakan-tindakan lainnya

10) Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Internal

11) Surat Panggilan kepada Terperiksa dan Saksi-Saksi

12) Dokumen-dokumen bukti

13) Daftar Terperiksa

14) Daftar Saksi

15) Daftar Barang Bukti

16) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal

4. Berita acara pemeriksaan (BAP ) adalah dokumen yang memuat materi

tanya jawab antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa dalam

suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal atau pemeriksaan khusus

kepatuhan internal.

5. Untuk menjadi alat bukti yang valid, setiap BAP harus dapat memuat secara

lengkap mengenai siapa yang dipemeriksa , kondisinya, dan apa-apa yang

dilihat dan diketahuinya.

6. Resume pemeriksaan kepatuhan internal pada dasamya adalah pengisian

materi pemeriksaan ke dalam kerangka yang urut-urutannya disusun sebagai

berikut.

1) Dasar : Disusun dengan menyebutkan nomor dan tanggal laporan

kejadian atau sumber-sumber lain yang menjadi dasar dilakukannya



pemeriksaan.

2) Perkara Pelanggaran: Berisi uraian secara singkat mengenai tindak

pelanggaran yang terjadi dengan menyebutkan pelanggaran yang

dipersangkakan, pelakunya, tempat dan waktu, dan tafsiran kerugian

negara

3) Fakta-fakta

7. Kegiatan pemantauan tindak lanjut merupakan salah satu fungsi kontrol

yang harus dilakukan Unit Kerja Kepatuhan Internal demi terciptanya

efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian internal.

8. Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka kegiatan pemantauan tindak lanjut

antara lain adalah sebagai berikut :

1) Memastikan bahwa rekomendasi cara penyelesaian masalah telah

dilaksanakan dengan benar dan efektif

2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi rekomendasi yang belum

dilaksanakan

3) Memastikan bahwa suatu kasus yang berkaitan dengan hukum telah

ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku

4) Memberikan informasi kepada pihak-pihak lain sebagai salah satu bentuk

tranparansi

2.4 Tes Formatif

Untuk menguji hasil belajar pada kegiatan belajar 2 ini, coba Anda kerjakan tes

formatif berikut ini, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang

benar.

1. Dalam suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal diperlukan suatu

pemberkasan terhadap bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh selama

proses pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang dimaksud

dengan pemberkasan ?

a. Kegiatan mengumpulkan bukti-bukti terhadap kasus pelanggaran

yang dipersangkakan

b. Kegiatan menyusun laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal



c. Kegiatan memberkas materi isi hasil pemeriksaan, barang bukti dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran

d. Kegiatan menyusun dan mengumpulkan kesimpulan hasil

pemeriksaan

2. Berikut ini adalah materi-materi pemeriksaan kepatuhan internal yang

perlu dilakukan pemberkasan, kecuali :

a. keterangan terperiksa;

b. Laporan hasil pemeriksaan tugas

c. keterangan saksi-saksi;

d. surat dan petunjuk

3. Pengertian petunjuk dalam konteks pemeriksaan kepatuhan internal

adalah:

a. Bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan

kepatuhan internal

b. Perbuatan terperiksa yang diindikasikan melanggar tindak pidana

sehingga diperlukan tindakan pemeriksaan kepatuhan internal;

c. Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu

tindak pelanggaran;

d. Peristiwa hukum yang membuktikan bahwa terperiksa tidak

bersalah atau berada di tempat lain ketika terjadinya suatu

pelanggaran

4. Berikut ini adalah materi pemeriksaan yang perlu ada didalam suatu

berkas perkara pelanggaran yang disusun Unit Kerja Kepatuhan

Internal, kecuali :

a. Laporan tindak lanjut

b. Resume

c. BAP terperiksa dan saksi

d. Laporan Kejadian

5. Tujuan dan kegunaan penyusunan BAP terhadap hasil pemeriksaan

dengan orang-orang yang terkait dalam proses pemeriksaan kepatuhan

internal adalah :



a. Untuk bahan pemberkasan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan

internal

b. Untuk menilai apakah orang yang diperiksa berbohong atau tidak

c. untuk melihat persesuaian dan keterkaitan keterangan yang satu

dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh kejelasan terhadap

tindakan pelanggaran yang terjadi

d. Untuk bahan perbandingan bagi pimpinan dalam menjatuhkan

sanksi hukuman kepada terperiksa

6. Apa yang dimaksud dengan Berita acara pemeriksaan …

a. dokumen yang memuat materi tanya jawab antara tim pemeriksa

dengan pihak-pihak yang diperiksa dalam suatu kegiatan

pemeriksaan ;

b. dokumen yang memuat pengakuan terperiksa mengenai tindakan

pelanggaran yang dipersangkakan kepadanya;

c. dokumen yang harus dikompilasikan untuk keperluan laporan hasil

pemeriksaan


7. Pertanyaaan penting apa yang seharusnya diajukan pertama kali oleh tim

pemeriksa kepada pihak-pihak yang akan dipemeriksa sebelum

melakukan tanya jawab dalam suatu pemeriksaan pemeriksaan …

a. Apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh yang bersangkutan

b. Apakah yang bersangkutan melakukan tindakan yang

dipersangkakan

c. Tempat kejadian dan waktu pelanggaran

d. Keadaan kondisi kesehatan yang bersangkutan

8. Pedoman yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan BAP oleh

Tim Pemeriksa adalah….

a. Rumus pertanyaan 5H + 1W

b. Alat Bukti

c. Rumus pertanyaan 5W + 1H

d. Keterangan saksi lainnya

9. Apa tujuan penyusunan resume hasil pemeriksaan kepatuhan internal…

a. Untuk bahan pembuktian

b. Untuk dijadikan dasar penjatuhan sanksi hukuman oleh pimpinan



c. Untuk memberikan deskripsi umum terhadap kasus pelanggaran

yang dilakukan

d. Untuk memberikan panduan kerja bagi tim pem eriksa kepatuhan

internal

10. Format Laporan Hasil Pemeriksaan kepatuhan internal terdiri atas :

a. Uraian Hasil Pemeriksaan; Umum; Kesimpulan & rekomendasi

b. Umum; Uraian Hasil Pemeriksaan; dan Kesimpulan & Rekomendasi

c. Kesimpulan&Rekomendasi; dan Uraian Hasil Pemeriksaan

d. Kesimpulan & rekomendasi; Umum; Uraian hasil pemeriksaan; dan

lampiran-lampiran

11. Bagi petugas atau pejabat, SOP berfungsi untuk …

a. Efisiensi petugas di lapangan.

b. Memudahkan pengambilan keputusan.

c. Memudahkan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan secara

konsisten.

d. Memberikan kebijakan kepada pelanggan.

12. Siapa yang berkewajiban untuk menyusun Resume hasil pemeriksaan

Kepatuhan Internal…

a. Kepala Kantor

b. Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal

c. Tim Pemeriksa Kepatuhan Internal

d. Pimpinan unit kerja terkait

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Coba cocokkan hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah

disediakan. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus

untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi pada kegiatan

belajar ini. Perhatikan dan cocokan hasil jawaban Anda dengan kualifikasi hasil

belajar yang telah terinci dibap ah rumus.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal



Apabila tingkat pemahaman (TP) Anda dalam memahami materi yang sudah

dipelajari mencapai:

91 % s.d 100 % : Sangat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

0 % s.d. 60 % : Sangat Kurang

Bila hasil perhitungan Anda telah mencapai 81 % atau lebih, maka Anda telah

menguasai materi kegiatan belajar 2 ini dengan baik. Untuk selanjutnya Anda

dapat melanjutkan mengerjakan soal latihan sumatif.



PENUTUP

Unit Kerja Kepatuhan Internal baik yang ada di tingkat pusat maupun di

tingkat vertikal merupakan unit strategis yang diharapkan dapat mengawal

reformasi birokrasi khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan

membaca modul Pemeriksaan Kepatuhan Internal ini diharapkan pembaca

mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pemeriksaan

kepatuhan internal yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal.

Gambaran dan pemahaman yang tepat mengenai sistem evaluasi kinerja dan

sistem pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan DJBC akan membawa

anda menjadi seorang pelaksana pemeriksa yang profesional dan berkompeten

dalam ruang lingkup tugas di bidang kepatuhan Internal.

Akhirnya semoga modul ini bermanfaat khususnya bagi peserta Diklat

Teknis Substantif Spesialis Kepatuhan Internal dan umumnya bagi pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia. Ingatlah bahwa

keberhasilan orang-orang hebat di bidang apapun bukan semata-mata

merupakan anugerah dari yang Maka Kuasa saja, namun sukses dan

kompetensi dibangun dari kemauan untuk belajar sepanjang masa.



TES SUMATIF

Setelah Anda mempelajari keseluruhan isi modul Sistem Pengawasan

Pelaksanaan Tugas dan Evaluasi Kinerja KPU dan KPPBC Madya ini,

selanjutnya untuk menguji hasil belajar Anda, coba Anda kerjakan tes sumatif

berikut ini, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda

anggap benar.

1. Dalam kerangka SPI, dimana letak kedudukan kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal …

a. Menjadi fungsi pendukung dalam rangka pelaksanaan sub sistem

kegiatan pengawasan pelaksanaan tugas

b. Menjadi salah satu sub sistem dalam Sistem Pengendalian Internal

c. Menjadi fungsi pendukung dalam pelaksanaan sub sistem penilaian

kinerja

d. Menjadi fungsi pendukung dalam pelaksanaan sub sistem evaluasi

2. Alur proses kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal adalah …

a. Pengumpulan informasi; pemeriksaan kepatuhan internal; dan

evaluasi

b. Analisis informasi; pemeriksaan kepatuhan internal; rekomendasi; dan

evaluasi

c. Pengumpulan informasi; analisis informasi; pemeriksaan dan

pemeriksaan khusus kepatuhan interna; pelaporan; dan pemantauan

tindak lanjut

d. Pemeriksaan kepatuhan internal; evaluasi; laporan; pemantauan

tindak lanjut

3. Sumber-sumber informasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal adalah, kecuali:

a. Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan

b. Pengaduan dan pujian dari masyarakat

c. Hasil pengawasan pelaksanaan tugas

d. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Internal



4. Prinsip-prinsip penanganan informasi dalam kegiatan pemeriksaan

kepatuhan internal…

a. Transparan, objektif, koordinatif, efektif, efisien, dan akuntabel

b. Objektif, rahasia, informatif, responsif dan refresif

c. Transparan, subjektif, akuntabel dan efektif

d. Permisif, informatif, tertutup, dan refresif

5. Berikut ini adalah metode-metode pengumpulan bukti-bukti pelanggaran

dalam rangka pemeriksaan kepatuhan internal, kecuali…

a. Observasi c. Konfirmasi

b. Pemeriksaan d. interogasi

6. Azas pembuktian yang harus dipegang dalam rangka pelaksanaan sistem

pembuktian terhadap suatu kasus pelanggaraan atau kasus pidana

adalah…

a. Azas praduga tidak bersalah dan azas pembuktian posistif

b. Azas praduga tidak bersalah dan azas pembuktian negatif

c. Azas pembuktian posistif dan azas keadilan dan keseimbangan

d. Azas pembuktian negatif dan azas keadilan dan keseimbangan

7. Perbedaan teknik pemeriksaan interview dengan interogasi adalah…

a. Interview identik dengan cara bertanya yang menyudutkan

interviewee, sedang interogasi cenderung bersifat negatif

b. Interview tidak boleh digunakan dalam proses pemeriksaan

kepatuhan internal sedang interogasi masih diperkenankan sepanjang

memungkinkan

c. Interview" adalah istilah sopan dari proses mengajukan pertanyaan

kepada seseorang, sementara "interogasi" adalah istilah yang lebih

keras dan cenderung negatif.


8. Suatu cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang disampaikan

kepada seseorang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak merasa atau

tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya…

a. Konfrontasi

b. Elisitasi

c. Interogasi

d. kompromi



9. Dari berbagai teknik pemeriksaan yang disebutkan berikut, teknik yang

mana yang tidak boleh digunakan dalam rangka pemeriksaan kepatuhan

internal…

a. Konfrontasi

b. Elisitasi

c. Interview

d. Interogasi

10. Berikut ini adalah alat bukti yang sah menurut Undang-undang, kecuali…

a. keterangan saksi ;

b. surat;

c. petunjuk;

d. alibi

11. Dalam suatu kegiatan pemeriksaan kepatuhan internal diperlukan suatu

pemberkasan terhadap bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh selama

proses pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang dimaksud

dengan pemberkasan ?

a. Kegiatan mengumpulkan bukti-bukti terhadap kasus pelanggaran

yang dipersangkakan

b. Kegiatan menyusun laporan hasil pemeriksaan kepatuhan internal

c. Kegiatan memberkas materi isi hasil pemeriksaan, barang bukti dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran

d. Kegiatan menyusun dan mengumpulkan kesimpulan hasil

pemeriksaan

12. Berikut ini adalah materi-materi pemeriksaan kepatuhan internal yang

perlu dilakukan pemberkasan, kecuali :

a. keterangan terperiksa;

b. Laporan hasil pemeriksaan tugas

c. keterangan saksi-saksi;

d. surat dan petunjuk

13. Pengertian petunjuk dalam konteks pemeriksaan kepatuhan internal

adalah:

a. Bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan

internal



b. Perbuatan terperiksa yang diindikasikan melanggar tindak pidana

sehingga diperlukan tindakan pemeriksaan kepatuhan internal;

c. Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak

pelanggaran;

d. Peristiwa hukum yang membuktikan bahwa terperiksa tidak bersalah

atau berada di tempat lain ketika terjadinya suatu pelanggaran

14. Berikut ini adalah materi pemeriksaan yang perlu ada didalam suatu

berkas perkara pelanggaran yang disusun Unit Kerja Kepatuhan

Internal, kecuali :

a. Laporan tindak lanjut

b. Resume

c. BAP terperiksa dan saksi

d. Laporan Kejadian

15. Tujuan dan kegunaan penyusunan BAP terhadap hasil pemeriksaan

dengan orang-orang yang terkait dalam proses pemeriksaan kepatuhan

internal adalah :

a. Untuk bahan pemberkasan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan

internal

b. Untuk menilai apakah orang yang diperiksa berbohong atau tidak

c. untuk melihat persesuaian dan keterkaitan keterangan yang satu

dengan yang lainnya dalam rangka memperoleh kejelasan

terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi

d. Untuk bahan perbandingan bagi pimpinan dalam menjatuhkan

sanksi hukuman kepada terperiksa

16. Apa yang dimaksud dengan Berita acara pemeriksaan …

a. dokumen yang memuat materi tanya jawab antara tim pemeriksa

dengan pihak-pihak yang diperiksa dalam suatu kegiatan

pemeriksaan ;

b. dokumen yang memuat pengakuan terperiksa mengenai tindakan

pelanggaran yang dipersangkakan kepadanya;



c. dokumen yang harus dikompilasikan untuk keperluan laporan hasil

pemeriksaan


17. Pertanyaaan penting apa yang seharusnya diajukan pertama kali oleh tim

pemeriksa kepada pihak-pihak yang akan dipemeriksa sebelum

melakukan tanya jawab dalam suatu pemeriksaan pemeriksaan …

a. Apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh yang bersangkutan

b. Apakah yang bersangkutan melakukan tindakan yang

dipersangkakan

c. Tempat kejadian dan waktu pelanggaran

d. Keadaan kondisi kesehatan yang bersangkutan

18. Pedoman yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan BAP oleh

Tim Pemeriksa adalah….

a. Rumus pertanyaan 5H + 1W

b. Alat Bukti

c. Rumus pertanyaan 5W + 1H

d. Keterangan saksi lainnya

19. Siapa yang berkewajiban untuk menyusun Resume hasil pemeriksaan

Kepatuhan Internal…

a. Kepala Kantor

b. Kepala Unit Kerja Kepatuhan Internal

c. Tim Pemeriksa Kepatuhan Internal

d. Pimpinan unit kerja terkait

20. Apa tujuan penyusunan resume hasil pemeriksaan kepatuhan internal…

a. Untuk bahan pembuktian

b. Untuk dijadikan dasar penjatuhan sanksi hukuman oleh pimpinan

c. untuk memberikan deskripsi umum terhadap kasus pelanggaran

yang dilakukan

d. Untuk memberikan panduan kerja bagi tim pem eriksa kepatuhan

internal

21. Dalam hal kasus pelanggaran yang dipersangkakan dilakukan oleh

Pejabat setingkat eselon III, kepada siapa Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepatuhan Internal harus disampaikan …

a. Kepala Kantor



b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

c. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan

d. Menteri Keuangan

22. Berikut ini adalah teknik-tekni pemantauan tindak lanjut yang dapat

dilaksanakan oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal, kecuali:

a. Mengecek pelaksanaan rekomendasi melalui laporan pelaksanaan

tugas yang disampaikan secara reguler oleh unit kerja yang

bersangkutan.

b. Melakukan intervensi secara langsung kepada pegawai terperiksa

mengenai pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan

internal

c. Meminta realisasi pelaksanaan tindak lanjut melalui surat yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor kepada pihak yang berwenang

melaksanakan tindak lanjut.

d. Menerima laporan pemutakhiran data tentang pelaksanaan

rekomendasi dari pihak yang berwenang melaksanakan tindak lanjut

laporan



KUNCI JAWABAN

TES FORMATIF TES SUMATIF

KEG. BELAJAR 1 KEG. BELAJAR 2

1. a 1. c 1. a

2. b 2. b 2. c

3. c 3. c 3. d

4. d 4. a 4. a

5. a 5. c 5. d

6. d 6. a 6. a

7. c 7. d 7. b

8. c 8. c 8. b

9. b 9. c 9. d

10. d 10. d 10. d

11. d 11. c 11. c

12. a 12. c 12. b

13. c

14. a

15. c

16. a

17. d

18. c

19. c

20. c

21. b

22. b





KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG

PRIOK

Jl. Pabean Nomor 1 Tanjung Priok

Jakarta Utara 14310

Telepon

Faksimile

:

:

43930053,

43930813

4301250,

43931827

SURAT TUGAS

NOMOR: ST - /KPU.01/BD.11/2008

Berdasarkan pengawasan di lapangan sesuai dengan Surat Perintah Nomor:

PRIN-xx/KPU.01/BD.11/2008 tanggal xx Maret 2008, kami pejabat yang bertanda

tangan di bap ah ini, memberikan tugas kepada:

(1) Nama : Mr. XX

NIP : 060000000

Pangkat/ Gol : Penata / III.c

Jabatan : Kasi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

(2) Nama : Mr. YY

NIP : 060000001

Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I / III.b

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

(3) Nama : Mr. ZZ

NIP : 060000002



(4) Nama : Mr. UU

NIP : 060000003


LAMPIRAN




Untuk :

Melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sehubungan dengan adanya

kasus pemeriksaan fisik barang a.n. PT. ABC dengan PIB nomor

1234560 dan 1234561 tanggal xx April 2008 dan PIB nomor tanggal

1234562 tanggal xx April 2008.

Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal xx April s.d xx April 2008.

Setelah tugas selesai dilaksanakan agar menyampaikan laporan tertulis

kepada Kepala Bidang Kepatuhan Internal KPU Tipe A Tanjung Priok.

Kepada yang berwenang atau terkait diminta bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : April 2008

Kepala Bidang Kepatuhan Internal

Mr. SS

NIP. 060000004





KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TG PRIOK

Jl. Raya Pelabuhan No. 26

Tanjung Priok Jakarta 14310

Telepon : 43930175

Fax : 43930175

NOTA DINAS RAHASIA

Nomor NDR- /KPU.01/BD.11/2008

Kepada : Kepala Kantor Pelayanan Utama Mei 2008

Dari

Lampiran

Hal

:

:

:

Kepala Bidang Kepatuhan Internal

1 (satu) berkas

Rekomendasi Terhadap Pejabat Pemeriksa

Barang yang Melakukan Pemeriksaan Fisik

atas Importasi PT. A.

Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat Pemeriksa

Barang (PPB) dalam melakukan pemeriksaan fisik barang oleh Bidang

Kepatuhan Internal, dengan ini disampaikan temuan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik barang atas importasi PT. A yang

dilakukan oleh:

b. Mr. Y untuk PIB nomor 123456 tanggal 3 April 2008 dengan nomor peti

kemas CHLU 1234567.

c. Mr X untuk PIB nomor 109876 tanggal 2 April 2008 dengan nomor peti

kemas WHLU 1234567.

d. Mr Z untuk PIB nomor 100100 tanggal 2 April 2008 dengan nomor peti

kemas TEXU 7654321.

2. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik barang terhadap importasi

tersebut terindikasi terdapat proses pemeriksaan fisik barang yang tidak tepat

yaitu segel pelayaran dibuka tanpa disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa

Barang bersangkutan, yang dapat dibuktikan dengan hasil foto dengan



penjelasan sebagai berikut:

• Peti kemas nomor CHLU 1234567 difoto pada tanggal 15 April 2008

pukul 14.13 WIB dengan keadaan segel pelayaran sudah dibuka dan

sudah ditutup dengan baut namun dalam LHP PPB pemeriksaan fisik

barang dilakukan pada tanggal 16 April 2008 pukul 10.40 s.d. 12.01 WIB.

• Peti kemas nomor WHLU 1234567 difoto pada tanggal 15 April 2008

pukul 14.15 WIB dengan keadaan segel pelayaran sudah dibuka dan

sudah ditutup dengan baut namun dalam LHP PPB pemeriksaan fisik

barang dilakukan pada tanggal 15 April 2008 pukul 15.20 s.d. 16.40 WIB.

• Peti kemas nomor TEXU 7654321 difoto pada tanggal 15 April 2008 pukul

14.14 WIB dengan keadaan segel pelayaran sudah dibuka dan sudah

ditutup dengan baut namun dalam LHP PPB pemeriksaan fisik barang

dilakukan pada tanggal 16 April 2008 pukul 15.00 s.d. 16.20 WIB.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-

07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang, dalam Lampiran I peraturan

tersebut menyebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Barang harus memeriksa

segel petikemas dan melaporkan kepada pejabat yang menangani

pengawasan dalam hal kedapatan segel rusak/tidak utuh.

4. Dari hasil pemeriksaan dengan PPB diketahui bahwa:

a. Mr. Y pada saat melakukan pemeriksaan atas kontainer CLHU 1234567

melihat segel telah dibuka namun tidak melaporkan kepada pejabat yang

melakukan pengawasan.

b. Mr. X dan Mr. Z tidak melakukan pemeriksaan segel petikemas pada saat

melakukan pemeriksaan, sehingga tidak mengetahui apakah segel

petikemas tersebut masih utuh atau tidak.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa Mr. Y,

Mr X , dan Mr. Z kurang teliti dan lalai dalam melakukan pemeriksaan fisik

barang.

6. Berdasarkan kesimpulan di atas maka kami merekomendasikan sebagai

berikut:

a. Kepada pegawai dengan data:

- Nama : Mr. Y

NIP/Pangkat : 060040000/Pengatur Tk, I (IId)

- Nama : Mr. X



NIP/Pangkat : 060039000/Pengatur (IIc)

- Nama : Mr. Z

NIP/Pangkat : 060012345/Pengatur Tk, I (IId)

dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Terhadap tindakan pembukaan segel pelayaran yang dilakukan oleh

pengurus barang tanpa dihadiri oleh Pejabat Pemeriksaan Barang untuk

diproses lebih lanjut oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan.

Demikian disampaikan sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut.

Kabid Kepatuhan Internal,

Nama jelas

NIP 060000000



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan artikel :

Blog Kepegawaian. 2009. Pemeriksaan dan Proses Hukuman Disiplin. Diakses

dari http://blog.kepegawaianpns.com/?p=99 pada tanggal 14 oktober 2009

jam 10.42

Buntoro. 2008. Bahan Ajar Mata Diklat Pemeriksaan Kepatuhan Internal. Jakarta:

Pusdiklat Bea dan Cukai

Tamtomo, Bagus Nugroho dan Anton Martin. 2007. Sistem Pengendalian Internal

Pada Kantor PelayananUtama. Jakarta: DJBC

Semedi, Bambang. 2009. Modul Teknis Pemeriksaan Tersangka dan Saksi.

Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai

Semedi, Bambang. 2009. Modul Gelar Perkara, Pemberkasan dan penyerahan

Berkas. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai

Semedi, Bambang. 2008. Modul Pembuktian. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai

Semedi, Bambang. 2008. Modul Pemberkasan. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai

Peraturan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman

pelaksanaan Pengawasan melekat (Waskat)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan disiplin Pegawai negeri sipil

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-23/BC/2010 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



2011 KI Pemeriksaan Kepatuhan Internal

Documents