Top Banner
REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 2003 2003 - - 2020 2020 KEBIJAKAN ENERGI YANG TERPADU UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
54

2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Sep 06, 2018

Download

Documents

dinhdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN ENERGI NASIONALKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

2003 2003 -- 20202020

KEBIJAKAN ENERGI YANG TERPADUUNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 2: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SAMBUTAN

Energi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama untuk mendukung proses industrialisasi yang berfungsi sebagaibahan bakar dan bahan baku.

Agar pembangunan energi dapat terlaksana dengan baik maka disusun KebijakanEnergi Nasional (KEN) yang terpadu dengan sektor lainnya dengan mempertimbangkanperubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional dan global . Tujuan utamadisusunnya KEN adalah untuk menciptakan keamanan pasokan energi (energy security of supply) nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien. Untuk itu, ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus terus dikurangi denganmengoptimalkan pemanfaatan sumber energi alternatif terutama yang dapat diperbarui danpenggunaan teknologi energi yang efisien ditingkatkan. Dalam KEN ini, pemenuhankebutuhan energi di dalam negeri menjadi prioritas utama dan pemberdayaan daerahdalam pengelolaan energi akan ditingkatkan.

Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan pembaruan dari Kebijakan UmumBidang Energi (KUBE) tahun 1998, yang penyusunannya dilakukan bersama-sama denganstakeholders di bidang energi. Selain itu, KEN ini juga diharapkan menjadi acuan utamadalam penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Energi yang sedang disiapkan.

Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan pelaksanaan KEN secara konsistendiharapkan dapat menciptakan sektor energi menjadi efisien, transparan serta mampuberkembang secara pesat dan berkesinambungan.

Jakarta, 24 Februari 2004

Purnomo Yusgiantoro

i

Page 3: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL … iDAFTAR ISI ……………………………………………………………….. ii

I. PENDAHULUAN …………………………………………………….. 11.1. Latar Belakang .…………………………………………………. 11.2. Kondisi Saat Ini …………………………………………………. 21.3. Lingkungan Strategis …………………………………………... 41.4. Identifikasi Permasalahan ……………………………………... 61.5. Arah dan Kecenderungan ……………………………………... 101.6. Isu Kritis Energi dalam Pembangunan Nasional ……………. 121.7 Fokus Kebijakan Saat Ini ……………………………………….. 14

II. VISI DAN MISI ……………………………………………………….. 152.1. Visi dan Misi …………………………………………………….. 152.2. Sasaran ………………………………………………………….. 162.3. Strategi …………………………………………………………... 17

III. LANGKAH KEBIJAKAN …………………………………………….. 19

IV. INSTRUMEN KEBIJAKAN …………………………………………. 204.1 Instrumen Legislasi …………………………………………….. 20

a. Instrumen Legislasi yang Sudah Ada …………………….. 20b. Instrumen Legislasi yang Masih Diperlukan ……………… 29

4.2 Instrumen Kelembagaan ………………………………………. 33a. Pembuat Kebijakan …………………………………………. 33b. Regulator …………………………………………………….. 35

- Keteknikan ……………………………………………….. 35- Bisnis ……………………………………………………… 35

c. Pelaksana ……………………………………………………. 37d. Pelaksana Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan

Rekayasa ……………………………………………………. 37e. Pelaku Usaha ……………………………………………….. 37f. Kelembagaan Sektor Energi Masa Depan ………………. 37

ii

Page 4: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

V. RENCANA AKSI …………………………………………………… 385.1.Industri Hulu …………………………………………………… 38

a. Minyak Bumi ……………………………………………….. 38b. Gas Bumi …………………………………………………… 38c. Batubara ……………………………………………………. 39d. Panas Bumi ………………………………………………... 40e. Tenaga Air …………………………………………………. 40f. Energi Terbarukan lainnya ……………………………….. 41g. Energi Nuklir ……………………………………………….. 42h. Energi Baru lainnya ……………………………………….. 42

5.2. Industri Hilir …………………………………………………… 43a. BBM ………………………………………………………… 43b. Gas Pipa …………………………………………………… 43c. BBG dan LPG ……………………………………………… 44d. Ketenagalistrikan ………………………………………….. 44

5.3 Pemanfaatan Energi …………………………………………. 46a. Rumah Tangga dan Komersial ………………………….. 46b. Industri ……………………………………………………… 47c. Transportasi ………………………………………………... 47

5.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia …………………… 485.5 Penelitian dan Pengembangan ……………………………... 495.6 Pemberdayaan Masyarakat ………………………………… 50

iii

Page 5: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

§ Tantangan globalisasi dan reformasi telah membentuk restrukturisasisektor energi agar dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi denganmenerapkan kompetisi dalam pengelolaannya, sekaligus memberikanakses energi seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Intirestrukturisasi adalah penerapan mekanisme pasar yang didasarkan padakerangka peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang baru. Untuk masyarakat yang tidak mampu, pemerintah tetap berkewajibanmelindungi masyarakat tersebut.

§ Produk hukum yang telah dihasilkan dalam proses restrukturisasi sektorenergi adalah sebagai berikut:

ü UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan produk restrukturisasi sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) diikutidengan pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas) serta produk-produk hukum terkait lainnya.

ü UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan produk restrukturisasi bidang Tenaga Listrik yang diikuti dengan pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik serta produk-produk hukum terkait lainnya.

ü UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran yang mengaturpenggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai diikuti denganpembentukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagaibadan pelaksana dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas, serta produk-produk hukum terkaitlainnya.

ü UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi yang mengatur pengusahaanPanas Bumi di Indonesia.

§ Peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan dan masih dalamproses penyusunan adalah RUU Pertambangan Umum (yang didalamnyatermasuk batubara) RUU Pemanfaatan Energi (yang di dalamnya termasukenergi baru dan terbarukan), dan RUU Sumber Daya Air (yang di dalamnyatermasuk pemanfaatan air baik secara komersial maupun non-komersial).

1

Page 6: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Agar dapat dilakukan koordinasi dan sinergi dari semua kegiatan sektorenergi dan mempertimbangkan pelaksanaan restrukturisasi sektor energiseperti di atas maka perlu dilakukan pemutakhiran pokok-pokok kebijakan(policy paper) tentang energi nasional yang komprehensif dan terpaduserta bersifat mengikat, selanjutnya disebut Kebijakan Energi Nasional(KEN).

1.2. Kondisi Saat Ini§ Energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial,

ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan sertamerupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Penggunaanenergi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomidan pertambahan penduduk. Sedangkan akses ke energi yang andal danterjangkau merupakan pra-syarat utama untuk meningkatkan standar hidupmasyarakat.

§ Keterbatasan akses ke energi komersial telah menyebabkan pemakaianenergi per kapita masih rendah dibandingkan dengan negara-negaralainnya. Konsumsi per kapita pada saat ini 3 SBM yang setara dengankurang lebih sepertiga konsumsi per kapita rata-rata negara ASEAN danseparuh dari keseluruhan rumah tangga belum terlistriki. Dua pertiga daritotal kebutuhan energi nasional berasal dari energi komersial dan sisanyaberasal dari biomassa yang digunakan secara tradisional.

§ Penggunaan energi yang belum optimal ditunjukkan oleh elastisitaspenggunaan energi yang masih di atas 1 (satu) dan intensitas pemakaianenergi yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas rata-rata dari negara-negara ASEAN. Pada tahun 2002, Indonesia memerlukansekitar 4.7 SBM untuk menghasilkan PDB sebesar US$ 1000 dalam hargakonstan 1993. Sedangkan rata-rata negara ASEAN hanya memerlukankurang-lebih 3.9 SBM untuk menghasilkan PDB yang sama.

§ Sumberdaya minyak bumi sekitar 86,9 milyar barel minyak (billion barrel oil), gas bumi sekitar 384,7 TSCF, batubara sekitar 50 miliar ton, panasbumi sekitar 27 ribu MW, tenaga air sekitar 75 ribu MW. Energi terbarukanantara lain energi biomasa, energi surya, dan energi angin masihberlimpah. Diperkirakan seperempat daratan Indonesia mengandungdeposit mineral radioaktif terutama uranium.

2

Page 7: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Cadangan terbukti minyak bumi pada tahun 2002 sekitar 5 miliar barel dandengan tingkat produksi minyak saat ini sekitar 500 juta barel, cadangantersebut akan habis dalam 10 tahun mendatang. Cadangan terbukti gas bumisekitar 90 TSCF dengan tingkat produksi tahun 2002 sebesar 3 TCF makacadangan tersebut akan habis dalam 30 tahun. Cadangan terbukti batubarasekitar 5 miliar ton dengan tingkat produksi tahun 2002 sekitar 100 juta ton akan dapat digunakan selama 50 tahun. Potensi tenaga air sebesar 75 ribuMW yang saat ini baru dimanfaatkan sebesar 4200 MW. Cadangan terbuktipanas bumi sebesar 2300 MW yang saat ini baru dimanfaatkan sebesar800 MW.

§ Penggunaan BBM meningkat pesat, terutama untuk transportasi, yang sulitdigantikan oleh jenis energi lainnya. Ketergantungan kepada BBM masihtinggi, yaitu 60 persen dari konsumsi energi final. Pembangkitan tenaga listrikmasih mengandalkan BBM dan batubara karena jaringan pipa gas bumimasih terbatas, lokasi potensi tenaga air yang jauh dari konsumen danpengembangan panas bumi belum didukung oleh peraturan dan perundang-undangan yang kondusif.

§ Kebutuhan energi dalam negeri selama ini dipasok dari produksi dalamnegeri dan impor yang pangsanya cenderung meningkat. Komponenterbesar dari impor energi adalah minyak bumi dan BBM. Kemampuanproduksi lapangan minyak bumi menurun sehingga membatasi tingkatproduksinya. Dalam satu dekade terakhir, kapasitas produksi kilang BBM dalam negeri tidak bertambah, sedangkan permintaan BBM di dalam negerimeningkat dengan cepat. Pada tahun 2002 peranan minyak bumi imporuntuk kebutuhan bahan baku kilang BBM sudah mencapai 35 persensedangkan peranan BBM impor untuk pemakaian dalam negeri mencapai 30 persen.

§ Penggunaan energi terbarukan belum besar, kecuali tenaga air, karenabelum kompetitif dibandingkan dengan energi konvensional. Harga listrikyang dibangkitkan dari PLTS, PLTB, PLTMH dan PLT energi terbarukanlainnya masih lebih tinggi daripada yang dibangkitkan dengan BBM. Sampaitahun 2002, kapasitas terpasang dari PLTS sebesar 5 MW, dari PLTB sebesar 0,5 MW, dari PLTMH sebesar 54 MW dan dari PLT terbarukanlainnya (biomassa) sebesar 302,5 MW.

§ Harga energi menuju keekonomiannya, kecuali minyak tanah untuk rumahtangga dan listrik 450 VA yang masih terus disubsidi. Pada tahun 2002, subsidi BBM cukup besar sehingga mencapai kurang lebih 36 persen dariharga pokok BBM, dengan perkataaan lain, harga BBM dalam negeri hanya64 persen dari harga yang seharusnya. Namun demikian, perlindungankepada masyarakat dhuafa masih diberikan oleh Pemerintah melalui upayapemberian subsidi kepada minyak tanah dan listrik 450 VA.

3

Page 8: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

1.3. Lingkungan Strategis

§ Penerapan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 mempunyai konsekuensi logis kepada kebijakan energi nasional. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, termasukkewenangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan energi daerah. Dengan demikian, kebijakan energi nasional perlu menegaskan sebagianpelimpahan wewenang kepada daerah dalam hal pengaturan sektor energi. Struktur penerimaan keuangan Pusat dan Daerah juga berubah, terutama didaerah penghasil migas dengan diberlakukannya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah berhak menerima 15 persen untuk minyak dan 30 persen untuk gas bumi dari penerimaan negara setelah dikurangi komponenpajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

§ UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangandan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengaturpenguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptek dalam kehidupanbermasyarakat , berbangsa dan bernegara akan mempunyai konsekuensiyang signifikan terhadap pengembangan pemanfaatan energi di masamendatang, mengingat bahwa faktor teknologi merupakan faktor yang cukuppenting dalam pemilihan, penyiapan, transportasi, pengolahan, pembangkitan dan distribusi berbagai jenis energi beserta infrastrukturnya.

§ Penerapan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyaipengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan energi nasional. Pelaksanaan Undang Undang Kehutanan tersebut perlu diterapkan secarabijaksana sehingga tidak membatasi eksploitasi sumber daya energi yang terdapat di wilayah kehutanan tersebut.

§ UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditujukanuntuk mengurangi dampak negatif kegiatan pembangunan, termasuk sektorenergi, terhadap lingkungan dengan mensyaratkan adanya dokumenAMDAL yang memuat dengan lengkap rencana kegiatan, pelaksanaankonstruksi, upaya pengelolaan maupun pemantauan lingkungannya sertainstansi-instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan lingkupkegiatannya.

4

Page 9: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Kerjasama di tingkat regional bertujuan meningkatkan jaminan pasokanenergi bagi negara-negara dalam wilayah tersebut yang mempunyaipengaruh penting terhadap kebijakan energi nasional. Kerjasama regional di bidang energi antara lain APG (Asean Power Grid) dan TAGP (Trans Asean Gas Pipeline). APG merupakan kerjasama untuk membangunjaringan transmisi listrik yang menghubungkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Sedangkan TAGP adalah kerjasama negara-negara ASEAN untuk membangun jaringan pipa transmisi gas yang menghubungkan negara-negara penghasil dan pasar gas di wilayahASEAN.

§ Perkembangan dunia yang sangat berpengaruh terhadap arahpembangunan sektor energi adalah globalisasi dalam hal penerapanperdagangan bebas AFTA pada tahun 2003 dan APEC tahun 2010 untuknegara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Penerapan AFTA 2003 mempunyai dampak pada daya saing produk terkait dengan bidangenergi sekaligus peluang untuk ekspor energi. Sedangkan World Trade Organization (WTO) merupakan wadah untuk menetapkan kesepakatanperdagangan antar negara-negara anggota.

§ Banyak kesepakatan internasional dalam upaya menyelesaikanpermasalahan lingkungan berdampak kepada sektor energi di Indonesia.Dalam upaya mengatasi masalah perubahan iklim global, banyak negarasepakat untuk membatasi emisi gas rumah kaca mereka melaluipelaksanaan Protokol Kyoto 1997. Penerapan Protokol Kyoto dapatmemberikan kesempatan untuk pengembangan energi hijau yang mencakup pemanfaatan energi terbarukan, teknologi yang efisiensi danteknologi energi bersih. World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg 2002, juga akan menjadi pendorongpemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5

Page 10: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

1.4. Identifikasi Permasalahan

Kekuatan: § Potensi pasokan sumber daya energi seperti tenaga air, panas bumi, gas

bumi dan batubara masih besar tetapi tingkat pemanfaatannya belumoptimal.

§ Sumber daya manusia di bidang energi relatif banyak dan belumdimanfaatkan secara maksimal merupakan modal dasar. Kegiatanpengembangan SDM di bidang energi dalam bentuk penelitian danpengembangan akan tetap ditingkatkan baik oleh perguruan tinggi maupunlembaga penelitian lainnya.

Kelemahan: § Lokasi berbagai sumber energi terpisah secara geografis dengan lokasi

konsumennya. Dengan demikian, pemanfaatan sumber-sumber energitersebut memerlukan adanya infrastruktur energi untuk akses ke sumberenergi (primer dan sekunder). Infrastruktur energi tersebut, khususnyaseperti jaringan tenaga listrik dan jaringan pipa gas masih terbatas.

§ Cadangan minyak bumi sudah semakin terbatas terutama bila tidakditemukan cadangan yang baru. Menurut data status 1 Januari 2002, cadangan minyak bumi terbukti Indonesia hanya tinggal 5 miliar barel, disamping cadangan potensial yang sebesar 5 miliar barel. Namun dalam satudekade terakhir ini, penambahan cadangan minyak bumi baru hanya dalamjumlah kecil yang setara dengan laju produksinya. Hal yang mengkhawatirkan adalah ketergantungan baik ekonomi nasional dankebutuhan energi dalam negeri terhadap minyak bumi masih tinggi. Dengandemikian, jika tingkat produksi minyak bumi masih seperti saat ini danpenemuan cadangan baru tidak ada, maka cadangan minyak bumi tersebutakan habis dalam 10 tahun.

§ Sebagian besar dari produksi gas bumi dan batubara masih diekspordaripada dimanfaatkan di dalam negeri. Pada tahun 2002, gas bumi yang diekspor mencapai lebih dari 50 persen dari produksinya yang mencapai 3 TCF. Demikian pula ekspor batubara adalah 75 persen dari produksinya. Dilain pihak, sebagian besar (58,5%) cadangan sumber daya batubara berupalignite (batubara peringkat rendah) sehingga tidak ekonomis untuk di ekspor.

6

Page 11: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Penerapan kebijakan fiskal dinilai kurang berpihak pada upayapemanfaatan energi non-fosil, antara lain energi baru dan terbarukan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan kurang berkembang terutamakarena harga energinya yang tidak dapat bersaing dengan harga energifosil. Untuk mengatasi hal tersebut, pemberlakuan insentif fiskal terhadapenergi baru dan terbarukan antara lain pengurangan pajak, bea masuk, dll, perlu dilakukan agar pemanfaatan energi baru dan terbarukan dapatbersaing secara ekonomis.

§ Lemahnya daya dukung dari riset dan pengembangan (R&D) dalambidang energi dan tidak terintegrasinya sinergi antar pihak dalam bidangR&D sering menimbulkan duplikasi (pengulangan) penelitian. Hal tersebutlebih dikarenakan masih lekatnya ’ego sektoral’ di antara pihak yang mengakibatkan melemahnya penguasaan IPTEK di bidang energi.

Peluang:§ Perkembangan ekonomi nasional semakin membaik setelah krisis

ekonomi tahun 1997. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2002, ekonomiIndonesia hanya tumbuh 2.3 persen per tahun. Sedangkan pada tahun2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih sekitar 4 persen. Selanjutnya, ekonomi Indonesia diperkirakan dapat tumbuhdengan laju rata-rata sekitar 6 persen per tahun sampai dengan tahun2020. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan menjadi daya tarikinvestasi swasta yang diperlukan dalam pembangunan sektor energi.

§ Pemanfaatan energi jika diarahkan untuk mendorong kegiatan –kegiatanperekonomian di desa (income generating activities) maka tidak mustahilakan bermunculan kekuatan ekonomi baru yang akhirnya akanmemperkuat kekuatan ekonomi nasional.

§ Penganekaragaman sumber energi di dalam negeri masih sangat terbukauntuk dimanfaatkan mengingat ketersediaan potensi pasokan sumberdaya energi yang besar, khususnya energi terbarukan. Ketersediaancadangan gas bumi dan batubara yang cukup besar juga mempunyaikontribusi yang nyata bagi upaya penganekaragaman sumber energi. Harga uranium di dunia menjadi lebih murah akibat berakhirnya perangdingin dan melimpahnya sumber produksi uranium. Upayapenganekaragaman sumber energi dalam negeri akan ditunjang olehkemauan Pemerintah untuk menerapkan harga energi yang sesuai dengannilai keekonomiannya. 7

Page 12: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Pembangunan jaringan pipa gas bumi, terminal LNG dan fasilitasregasifikasinya, dan sarana pengangkutan CNG secara terpadu akanmembuka peluang peningkatan penggunaan gas baik untuk pembangkitlistrik, proses industri, dan lain-lain yang berpotensi mengurangiketergantungan kepada BBM dan mengurangi polusi. Secara garis besarinfrastruktur ini diperlukan untuk menghubungkan antara sumber-sumbergas dan konsumen guna keperluan seluruh wilayah di Indonesia.

§ Harga jual batubara peringkat rendah sangat murah dan tidak ekonomisuntuk diekspor. Di lain pihak, batubara peringkat rendah mempunyaicadangan terbukti sekitar 2,8 miliar ton yang dapat membangkitkan listrik dimulut tambang sebesar 3000 MW selama 50 tahun. Oleh karena itu, pembangkit listrik dengan menggunakan batubara peringkat rendah akandapat menaikkan nilai tambah batubara tersebut antara lain dengan prosesupgrading briquette coal.

§ Indonesia negara terkaya di dunia akan potensi panas bumi. Potensi panasbumi Indonesia terdapat di 51 lokasi yang tersebar di hampir seluruhkepulauan, dengan 17 lokasi merupakan lapangan enthalpi tinggi yang dapat membangkitkan tenaga listrik 20.000 MW selama 30 tahun. Pemanfaatan langsung atau tidak langsung energi panas bumi ini akanmensubsitusi setara 9 milyar barel BBM selama 30 tahun.

§ Potensi konservasi energi di semua sektor pemakai masih tinggi mengingatpemanfaatan teknologi energi yang efisien seperti lampu hemat energimasih terbatas. Hal tersebut tercermin pada intensitas pemakaian energiIndonesia yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas rata-rata dari negara-negara ASEAN.

Ancaman:§ Keterbatasan infrastruktur energi yang menyebabkan rendahnya konsumsi

energi per kapita merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah penghasil gas sepertiKalimantan Timur dan Sumatera ke Jawa belum tersedia, demikian jugauntuk wilayah lainnya. Infrastruktur batubara juga masih terbatas. Demikianpula, banyak jaringan transmisi listrik yang belum terpasang yang mampumenghubungkan wilayah-wilayah pembangkit dengan lokasi konsumennya. Keterbatasan akses kepada listrik menyebabkan separuh dari keseluruhanrumah tangga belum terlistriki. Sebagai akibatnya, sebagian besarmasyarakat masih menggunakan biomasa secara tradisional. 8

Page 13: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Ketergantungan sektor transportasi kepada BBM masih sangat tinggi dansulit dialihkan kepada sumber energi lainnya. Penggunaan energi di sektortransportasi secara nasional masih cukup tinggi, yaitu kurang lebih 30 persen dan hampir seluruhnya berasal dari BBM. Pertumbuhan ekonomiakan meningkatkan sektor transportasi yang berarti akan meningkatkanketergantungan pada BBM.

§ Intensitas energi yang masih tinggi menunjukkan bahwa efisiensipemakaian energi masih rendah, sehingga menyebabkan pertumbuhanekonomi akan memerlukan energi dan infrastrukturnya yang lebih besar. Belum dimanfaatkannya berbagai teknologi yang efisien dan harga energiyang masih rendah pada saat ini menyebabkan penggunaan energi belumproduktif.

§ Iklim investasi yang belum kondusif akan menghambat pengembanganindustri energi. Pengembangan industri energi memerlukan investasidalam jumlah yang besar. Dalam setiap tahun, dana yang diperlukanuntuk mengelola industri migas diperkirakan mencapai US$ 5-6 miliar. Sedangkan untuk menjamin pasokan listrik yang andal sampai dengantahun 2010 diperlukan pendanaan kurang lebih US$ 34 miliar. Ketersediaan pendanaan Pemerintah untuk sektor energi semakinterbatas, sehingga partisipasi investor swasta semakin dibutuhkan.

9

Page 14: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

1.5. Arah dan KecenderunganDugaan Normatif§ Harga seluruh jenis energi menuju harga keekonomiannya. Sebagai

akibatnya teknologi energi hijau akan semakin kompetitif. Demikian pula, keekonomian energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik akan semakinkompetitif dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Di samping itu, sejalan dengan penerapan harga energi sesuai dengan nilaikeekonomiannya, konservasi energi di segala sektor akan meningkat. SubsidiBBM dan listrik yang menyebabkan harga BBM dan tarif listrik tidak ekonomistelah menciptakan distorsi pasar. Oleh karena itu, subsidi harga energi akandihapus dan digantikan dengan subsidi terarah kepada konsumen.

§ Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada BBM danpermasalahan lingkungan, penggunaan energi hijau akan terusdikembangkan dengan memberikan insentif terutama untuk pemenuhanenergi masyarakat pedesaan dan terpencil. Mini dan mikro hidro sertapanasbumi layak untuk dikembangkan di daerah-daerah yang jauh dariinfrastruktur BBM.

§ Ketergantungan sektor transportasi kepada BBM dapat dikurangi denganmengembangkan kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar gas, biodiesel dan sel bahan bakar. Sektor transportasi merupakan sektorpengguna energi terbesar dan sumber pencemaran udara terbesar yang menyumbang sebesar 61-70% dari seluruh pencemaran yang ada. Bahanbakar gas, biodiesel, sel bahan bakar disamping potensinya cukup besar jugatermasuk energi bersih.

§ Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan di atas, pemanfaatan energiakan menuju kepada energy mix yang optimal yang berdasar padakeekonomian dan ketahanan nasional

10

Page 15: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Pertumbuhan Ekonomi, Ketersediaan Energi dan Perlindungan Lingkungan§ Potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan akan

membutuhkan energi yang lebih banyak baik yang berasal dari dalam negerimaupun luar negeri. Dengan elastisitas yang masih lebih besar dari satu, pertumbuhan permintaan energi primer diperkirakan masih lebih dari 7 persen sampai dengan tahun 2020.

§ Impor BBM akan semakin meningkat sehingga menimbulkanketergantungan terhadap sumber dari luar negeri. Keterbatasan kapasitaskilang dalam negeri, yang hanya 1 juta barel per hari, dalam memenuhikebutuhan BBM dalam negeri yang terus meningkat akan menyebabkanpermintaan akan impor BBM semakin bertambah.

§ Penggunaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik terus meningkat yang membutuhkan keseimbangan dari pasokan dalam negeri. Kebutuhanpembangkit tenaga listrik masih akan tumbuh dengan cepat sejalan dengankebutuhan untuk menaikkan rasio elektrifikasi dari 50 persen menjadi 90 persen pada tahun 2020. Batubara sangat kompetitif untuk digunakansebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik di dalam negeri.

§ Pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrikakan meningkat sehingga memberikan kontribusi pada perlindunganlingkungan yang lebih baik. Sebagai akibat upaya menaikkan rasioelektrifikasi sampai dengan 90 persen pada tahun 2020, kebutuhankapasitas pembangkit listrik diperkirakan akan meningkat sampai 3 kali lipatkapasitasnya pada saat ini. Pembangkit yang menggunakan energi baru danterbarukan akan terdorong untuk berkembang.

Teknologi Masa Depan§ Berbagai teknologi energi hijau diperkirakan akan berkembang secara

komersial dan kompetitif terhadap energi konvensional. Teknologi sel bahanbakar akan diproduksi secara komersial yang dapat menggantikanpembangkit listrik skala kecil. Teknologi nuklir fisi yang baru akanberkembang sehingga berpotensi untuk lebih banyak dimanfaatkan. Teknologi hidrogen, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), Magneto Hydro Dynamics (MHD), Dimethyl Ether (DME), Gas to Liquid (GTL), Oil Shale, sel bahan bakar, bio diesel, Coalbed Methane (CBM) dan Coal Liquifaction diperkirakan mempunyai potensi sebagai energi baru.

11

Page 16: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

1.6 Isu Kritis Energi Dalam Pembangunan Nasional

§ Minyak dan gas bumi merupakan andalan untuk penerimaan devisa tetapi2/3 kebutuhan energi berasal dari minyak bumi. Pada tahun 2002, minyakdan gas bumi memberikan kontribusi sebesar Rp. 77,6 triliun atau 25 persen dari keseluruhan penerimaan negara. Ketergantungan terhadapminyak dan gas bumi sebagai energi di dalam negeri akan membatasikemampuan minyak dan gas bumi dalam penerimaan devisa negara. Olehkarena itu, penggunaan minyak dan gas bumi yang efisien danpemanfaatan sumber energi yang tidak dapat diekspor akan membantumempertahankan peranan minyak dan gas bumi sebagai sumberpenerimaan devisa negara.

§ Cadangan minyak bumi sangat terbatas sedangkan konsumsinya terusmeningkat dan dapat membuat Indonesia menjadi pengimpor minyak netto. Cadangan minyak bumi terbukti hanya sebesar 5 miliar barel, sedangkanproduksinya sudah mencapai kurang lebih 500 juta barel per tahun. Dengandemikian, jika tidak ada penemuan baru cadangan akan habis dalam 10 tahun.

§ Minyak bumi, gas bumi dan batubara selama ini dibakar sebagai energi dandiekspor sebagai komoditi dengan pangsa yang terus berubah, sedangkangas bumi selain untuk energi juga digunakan sebagai bahan baku. Proporsiminyak bumi yang diekspor pada saat ini mencapai 44 persen. Pemakaianminyak bumi dalam negeri yang terus meningkat dan kemampuan produksiyang semakin menurun menyebabkan proporsi minyak bumi yang dieksporsemakin terbatas. Proporsi gas bumi yang diekspor masih cukup tinggipada saat ini sekitar 57 persen, sedangkan batubara yang diekspor sekitar75 persen dari total produksi.

§ Pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri masih terbatas karenainfrastrukturnya tidak memadai, sedangkan cadangannya cukup besar dankebutuhan dalam negeri terus meningkat. Pemakaian gas bumi untukmemenuhi kebutuhan dalam negeri, diluar pemakaian sendiri dan susut, baru mencapai 25 persen dari total produksinya pada tahun 2002. Keterbatasan infrastruktur gas telah menyebabkan belum termanfaatkannyasumber-sumber gas secara optimal di luar Jawa untuk memenuhikebutuhan gas yang sangat besar di Pulau Jawa.

12

Page 17: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Persediaan batubara nasional masih belum terbentuk. Keterbatasanpersediaan batubara menimbulkan kerawanan pasokan batubara dan jugalistrik, jika pasokan batubara terhenti dalam kurun waktu tertentu secaraberturut-turut. Mekanisme pemanfaatan batubara yang disetorkan oleh parapenambang sebagai persediaan batubara nasional belum berkembangdalam rangka peningkatan jaminan pasokan batubara di dalam negeri.

§ Sumber daya batubara peringkat rendah sangat besar tetapi tidak ekonomisuntuk diekspor, sedangkan penggunaan batubara peringkat rendah didalam negeri masih sangat terbatas, yaitu hanya sebagai bahan campuranbatubara yang berkualitas. Pembangunan pembangkit listrik mulut tambangyang menggunakan batubara peringkat rendah sebagai bahan bakarnyaakan mampu meningkatkan nilai tambah batubara peringkat rendah, terutama jika listrik yang dihasilkannya dapat diekspor.

§ Potensi panas bumi dan tenaga air sangat besar dan tidak dapat dieksporserta merupakan energi bersih, sedangkan penggunaannya relatif masihsedikit. Kendala pembangunan kedua jenis energi tersebut adalah lokasinyayang jauh dari lokasi konsumen yang sudah berkembang. Di samping itu, pembangunan PLTA skala besar membutuhkan pembebasan lahan yang sangat luas dan menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Hal tersebuttentu saja mempunyai konsekuensi biaya yang cukup besar pula.

§ Tingkat akseptansi masyarakat terhadap pemanfaatan energi nuklir untukpembangkitan tenaga listrik masih rendah, karena sosialisasi pemanfaatanenergi nuklir masih terbatas. Padahal energi nuklir adalah energi yang aman, ramah lingkungan dan ekonomis.

§ Potensi sumber energi terbarukan lainnya a.l. energi surya, energi angin, dan biomassa besar tetapi pemanfaatannya masih terbatas, karenaharganya yang belum kompetitif terhadap energi konvensional.

§ Sebagian besar teknologi energi masih belum berkembang dan belumdikuasai sehingga ketergantungan terhadap luar negeri sangat besar. Selain itu, peranan penelitian dan pengembangan dalam transfer teknologienergi dari luar ke dalam negeri masih terbatas. Kebijakan yang mampumendorong transfer teknologi dalam membantu menciptakan keamananpasokan energi di dalam negeri belum kondusif.

§ Harga energi menuju pada tingkat keekonomiannya tetapi daya belisebagian besar masyarakat masih rendah. Upaya untuk menerapkan hargaenergi sesuai dengan nilai ekonominya sebagai satu kesatuan darikebijakan ekonomi makro masih terbatas. 13

Page 18: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

1.7 Fokus Kebijakan Saat Ini• Mendukung stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi makro melalui

penyediaan energi yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman danberwawasan lingkungan. Peranan sektor energi sangat penting dalamekonomi makro. Dalam APBN, sektor sektor energi mempunyai perananpenting baik di sisi penerimaan dan juga pengeluaran melalui subsidienergi. Sebagai penyumbang ekspor nasional, sektor energi jugamempunyai peranan penting dalam neraca perdagangan nasional.

• Melakukan restrukturisasi sektor energi (industri hulu, industri hilir, sektorpemakai, SDM, Litbang, Keselamatan dan lindungan Lingkungan) melaluiperangkat peraturan dan perundang-undangan.

• Meningkatkan efisiensi usaha penyediaan energi melalui restrukturisasikorporat terhadap BUMN yang bergerak di sektor energi, yaitu Pertamina, PT PLN, PT Timah, PT Aneka Tambang dan PT Batubara Bukit Asam

• Meningkatkan efisiensi birokrasi

• Lembaga Pemerintah melakukan tugas pembuatan kebijakan, regulasi bisnis dan regulasi keteknikan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Good Public Governance).

• Lembaga kesesuaian melakukan tugas-tugas sertifikasi secaraefektif, transparan, dan akuntabel.

• Badan Pengawas/Pengatur dapat melakukan tugas pengawasan danpengaturan di sektornya masing-masing.

• Memfasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah di sektor energi dengan acuanUndang-undang No. 22/1999, Undang-undang No. 25/1999 dan peraturanpelaksanaannya. Proses peletakan kewenangan pengelolaan sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan dilakukan secarabertahap.

14

Page 19: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

II. VISI DAN MISI2.1. Visi dan MisiVisi§ Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasionalMisi§ Menjamin ketersediaan energi domestikØ Menyediakan akses terhadap sumber energi domestik dan

internasional agar pasokan energi terjamin.Ø Mengatur pengelolaan energi yang seimbang antara kebutuhan dan

penyediaan; dan antara pemakaian dalam negeri dan eksporØ Memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru dan energi

terbarukan sehingga perannya terhadap penyediaan energi nasionalmeningkat, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Ø Mengembangkan skema pendanaan untuk dapat meningkatkaninvestasi dalam dan luar negeri

§ Meningkatkan nilai tambah sumber energiØ Mengelola dan mengembangkan sumber energi, baik dari sumber

dalam negeri maupun impor, sebagai bahan bakar, bahan bakuindustri dan komoditi ekspor dengan prioritas yang mempunyai efekganda (multiplier effect) terbesar.

Ø Mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi yang tidak dapatdiekspor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri danmengupayakan energi sekunder yang dihasilkan dapat diekspor

§ Mengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikanpelestarian fungsi lingkungan hidupØ Mengembangkan sumber daya dan proses transformasi energi

secara optimal. Ø Meningkatkan penerapan pengelolaan lingkungan hidup secara

bertanggung jawab dan konsisten termasuk teknologi yang ramahlingkungan dalam proses penyediaan energi.

Ø Memanfaatkan energi secara efisien di semua sektor untukmendorong pembangunan yang berkelanjutan

Ø Menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan energi15

Page 20: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa (masyarakat tidakmampu) dan daerah belum berkembangØ Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada

masyarakat dhuafa (tidak mampu) Ø Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang

sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah

§ Mengembangkan kemampuan dalam negeriØ Mengembangkan bisnis energi yang berbasis sumber daya manusia,

teknologi dan finansial dalam negeri untuk mewujudkan industri energiyang mandiri

Ø Mengembangkan bisnis energi yang mampu bersaing secarainternasional

Ø Meningkatkan kemampuan di bidang litbang dan diklat sektor energiuntuk mendukung terciptanya industri energi dan SDM nasional yang tangguh

2.2 Sasaran§ Meningkatnya peran bisnis energi yang mengarah kepada mekanisme pasar

untuk meningkatkan nilai tambah agar memberikan kontribusi yang lebihbesar dalam perekonomian nasional dan tercipta industri energi yang efisien

§ Tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 90% pada tahun 2020, dengandidukung oleh peningkatan investasi untuk membangun pembangkit listrikbeserta jaringan transmisi dan distribusinya mengingat pembangunan listrikmerupakan kegiatan padat modal

§ Meningkatnya pangsa energi, terutama untuk energi terbarukan non-hidroskala besar menjadi sekurang-kurangnya 5% pada tahun 2020. Energiterbarukan yang diharapkan dapat memenuhi target tersebut adalah panasbumi, biomasa dan mikro/minihidro

§ Terwujudnya infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan aksesmasyarakat terhadap energi dan pemanfaatan untuk ekspor

§ Meningkatnya kemitraan strategis antara perusahaan energi domestikdengan internasional untuk mencari sumber-sumber energi di dalam dan luarnegeri. Diharapkan perusahaan energi domestik dapat “go international” dandapat bersaing dalam pasar global

§ Menurunnya intensitas penggunaan energi sebesar 1% per tahun. 16

Page 21: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Meningkatnya penggunaan kandungan lokal dan meningkatnya peransumber daya manusia nasional dalam industri energi sehinggaketergantungan terhadap luar negeri makin berkurang

2.3. StrategiUntuk mencapai sasaran ditetapkan strategi, yaitu: § Restrukturisasi sektor energiØ Menerapkan struktur pasar yang kompetitif dan aturan pasar secara

konsisten untuk mewujudkan industri energi yang efisienØ Menciptakan skema pendanaan, rezim fiskal, perpajakan dan insentif

lainnya yang kondusif untuk meningkatkan investasi

§ Pemberlakuan ekonomi pasar, dengan tetap memperhatikan kelompokmasyarakat tidak mampu; Ø Menetapkan harga energi pada sisi produsen dan sisi konsumen

berdasarkan mekanisme pasar agar dicapai harga yang paling menguntungkan bagi konsumen dan produsen

Ø Membentuk kompetisi pada sisi produsen untuk melayani kepentingankonsumen sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan

Ø Menciptakan open access pada sistem penyaluran energi khususnyauntuk BBM,gas dan listrik

§ Pemberdayaan Daerah dalam pengembangan energiØ Mengembangkan perencanaan energi yang berbasis daerah sebagai

bagian dari perencanaan energi nasional dengan memprioritaskanenergi terbarukan

Ø Memberlakukan harga energi menurut wilayah yang disesuaikandengan kondisi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan

§ Pengembangan infrastruktur energiØ Mengembangkan infrastruktur energi yang terpadu terutama di daerah

yang tingkat konsumsi energinya tinggi. Infrastruktur BBM meliputikilang minyak, depot BBM, pipa BBM, dan SPBU; infrastrukturpenyaluran gas meliputi pipa transmisi, terminal LNG dan fasilitasregasifikasinya, sarana pengangkutan CNG, kilang LPG, pipa distribusidan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG); infrastruktur batubarameliputi sarana penimbunan dan transportasi batubara; sertainfrastruktur tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi

Ø Meningkatkan kemitraan Pemerintah dan swasta dalam pengembanganinfrastruktur energi

17

Page 22: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Peningkatan efisiensi energi

Ø Melaksanakan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatanefisiensi pemanfaat listrik, penerapan standar dan pengendalianpemakaian energi

Ø Melaksanakan Supply Side Management (SSM) melalui peningkatankinerja existing pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi listrik

§ Peningkatan peran industri energi nasional

Ø Menyiapkan sumber daya manusia dalam negeri yang andal di bidangenergi

Ø Meningkatkan penguasaan teknologi energi yang mengutamakanindustri manufaktur nasional

Ø Meningkatkan kemampuan perusahaan nasional dalam industri energi

§ Peningkatan usaha (industri dan jasa) penunjang energi nasional

Ø Mendorong industri penunjang energi agar lebih efisien dan mandirisehingga dapat bersaing baik di dalam maupun luar negeri

Ø Meningkatkan kualitas jasa penunjang energi nasional agar dapatbersaing baik di dalam maupun luar negeri

§ Pemberdayaan masyarakat;

Ø Menciptakan skema kemitraan dalam rangka pengembangan saranaenergi

Ø Meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembanganindustri energi

Ø Meningkatkan peranan swadaya masyarakat, usaha kecil menengahdan koperasi dalam industri energi

18

Page 23: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

III. LANGKAH KEBIJAKAN

Agar Sasaran dan Strategi dapat tercapai maka langkah kebijakan yang ditempuhadalah Intensifikasi, Diversifikasi, dan Konservasi

• Langkah intensifikasi dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energisejalan dengan meningkatnya laju pembangunan dan populasi

• Langkah diversifikasi dilakukan untuk meningkatkan pangsa penggunaanbatubara dan gas yang cadangannya relatif lebih banyak serta meningkatkanpangsa energi terbarukan karena potensinya melimpah dan termasuk energibersih baik yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan antar berbagai jenisenergi untuk menciptakan campuran energi yang optimal dan manfaatekonomi

• Langkah konservasi dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaianenergi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi hemat energibaik di sisi hulu maupun sisi hilir

Pelaksanaan ketiga langkah tersebut perlu diikuti dengan langkah-langkahpendukung:

• Pengembangan infrastruktur energi untuk meningkatkan ketersediaan energiagar lebih banyak konsumen mempunyai akses terhadap energi

• Penetapan mekanisme pasar untuk setiap kegiatan energi dari sisi produksisampai konsumsi

• Perlindungan masyarakat tidak mampu terutama masyarakat miskinperkotaan, daerah terpencil dan perdesaan

• Pelestarian lingkungan untuk menjaga agar dampak kegiatan energi terhadaplingkungan sekecil mungkin

• Kemitraan pemerintah dan swasta untuk melaksanakan pembangunan sektorenergi terutama yang berskala besar

• Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan energi secara mandiriterutama di perdesaan dan daerah terpencil

• Pengembangan litbang dan diklat untuk mempersiapkan teknologi dan SDM dalam pengembangan energi

19

Page 24: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

IV. INSTRUMEN KEBIJAKANINSTRUMEN KEBIJAKAN4.1. INSTRUMEN LEGISLASI

a. Instrumen Legislasi yang Sudah Ada

Undang-undang• Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas BumiØ Mengatur mengenai perlakuan yang sama terhadap seluruh pelaku

usaha serta diterapkannya mekanisme pasar secara bertahapØ Meningkatkan efisiensi pengelolaan minyak dan gas bumi serta

menghindari conflict of interest melalui pemisahan fungsi Pemerintahandengan fungsi pengusahaan

Ø Menghilangkan sistim monopoli yang selama ini diberikan kepadaPERTAMINA sebagai satu-satunya Perusahaan Negara.

Ø Membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatanusaha hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama. Badan Pengaturuntuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan danpendistribusian BBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melaluipipa pada kegiatan usaha hilir

Ø Mengalihkan Pertamina menjadi perusahaan perseroan (Persero) agar mampu bersaing baik nasional maupun internasional

• Undang-Undang No.20/2002 tentang KetenagalistrikanØ Mengatur bisnis industri ketenagalistrikan di wilayah yang menerapkan

kompetisi dan non kompetisi; membentuk Badan Pengawas PasarTenaga Listrik yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasanbisnis penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah menerapkankompetisi; Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenanganmasing-masing mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan usahapenyediaan tenaga listrik di wilayah yang tidak atau belum menerapkankompetisi; pemberdayaan daerah dalam penyusunan Rencana UmumKetenagalistrikan Daerah (RUKD);

§ Undang-undang No. 27/2003 tentang Panas BumiØ Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas bumi

baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber energi bagipemanfaatan langsung dan tidak langsung (listrik)

Ø Mengatur pemberian izin menurut tahapan kegiatan dan atau total projectoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya.

20

Page 25: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

§ Undang-Undang No.10/1997 tentang KetenaganukliranØ Mengatur pemanfaatan energi nuklir termasuk pengaturan pembangunan

PLTN, pembentukan Badan Pelaksana (BATAN) dan Badan Pengawas(BAPETEN)

Ø Pemanfaatan tenaga nuklir harus memperhatikan asas pembangunannasional, keselamatan, keamanan, ketentraman, keselamatan pekerjadan masyarakat serta perlindungan lingkungan.

• UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan UmumØ Mengatur tahapan perizinan Kuasa Pertambangan (KP) menurut

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi.Ø Memberikan peluang kepada pihak ketiga melakukan perjanjian

kerjasama dengan Pemerintah sebagai kontraktor (Kontrak Karya)Ø Mengatur penggolongan bahwa galian (a) strategis, (b) vital, dan (c) non

strategis dan vitalØ Seluruh perizinan kecuali golongan (c) diterbitkan oleh Pemerintah

Pusat.

• UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangandan Penerapan IptekØ Mengatur penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptekØ Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat dan meningkatkan

daya saing dan kemandirianØ Kelembagaan iptek terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang,

badan usaha dan lembaga penunjangØ Sumber daya iptek terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia

dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, sertasarana dan prasarana iptek.

• Undang-Undang No.3/2002 tentang Pertahanan Negara Ø Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara dengan

menyatakan bahwa segala sumber daya nasional yang berupa sumberdaya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi dandana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanannegara.

Ø Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harusmemperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman danproduktivitas lingkungan hidup.

21

Page 26: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Undang-Undang No.41/1999 tentang KehutananØ Mengatur tentang kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Kegiatan

pertambangan hanya dibolehkan di kawasan hutan produksi dankawasan hutan lindung dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasanhutan. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak dapatdilakukan dengan pola pertambangan terbuka.

• Undang-Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat danDaerahØ Undang-undang ini menata kembali sumber-sumber penerimaan daerah

sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi, terutama penerimaannegara dari sumber daya alam antara lain sektor pertambangan umum, minyak bumi dan gas bumi. Perimbangan keuangan pusat dan daerahmasing-masing sebagai berikut:ü Sektor Pertambangan Umum, pusat 20% dan daerah 80% ü Sektor Minyak Bumi, pusat 85% dan daerah 15% setelah dikurangi

komponen pajakü Sektor Gas Bumi, untuk pusat 70% dan daerah 30% setelah

dikurangi komponen pajak

• Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintahan DaerahØ Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkanaspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaanenergi daerah, kecuali kewenangan dalam bidang pendayagunaansumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,

• Undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)Ø Mengatur penanaman modal bagi perusahan asing di Indonesia. Ø Prinsipnya Indonesia membuka kesempatan kepada perusahaan asing

melakukan usaha melalui pembentukan badan hukum Indonesia

• Undang-undang No. 8/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN)Ø Mengatur penanaman modal bagi perusahaan-perusahaan nasional

22

Page 27: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Undang-undang No. 34/2000 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotordan Pajak Kendaraan Bermotor

• Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan KonsumenØ Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

Ø Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsurkepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untukmendapatkan informasi

Ø Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukandan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Ø Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnyaperlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur danbertanggung jawab dalam berusaha

Ø Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjaminkelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

• Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Tidak SehatØ UU ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi

konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanyapersaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatanberusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkanpelaku usaha

Ø Menciptakan efektivitas dan efisisensi dalam kegiatan usaha dalamrangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satuupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat

23

Page 28: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Undang-Undang No. 23/1997 ttg Pengelolaan Lingkungan HidupØ Setiap usaha atau kegiatan untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat menimbulkandampak positif maupun negatif

Ø Untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positifkegiatan tersebut maka diperlukan dokumen AMDAL yang memuatdengan lengkap rencana, upaya pengelolaan maupun pemanfaatanlingkungannya serta instansi-instansi yang bertanggung jawab sesuaidengan lingkup kegiatannya

Ø Dokumen AMDAL tersebut disetujui oleh instansiberwenang/Pemerintah Daerah yang bertanggunjawab penuhkeabsahannya, dokumen ini merupakan proses pengambilankeputusan untuk memperoleh izin usahanya.

• Undang-Undang No.6/1994 ttg Pengesahan Kerangka Kerja PBB tentangKonvensi Perubahan IklimØ Undang-undang ini berisi tentang ratifikasi kerangka kerja PBB tentang

perubahan iklim yang isinya mengatur pencapaian kestabilankonsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapatmencegah perbuatan manusia yang membahayakan sistem iklimdengan maksud melindungi sistem iklim untuk generasi sekarang danmendatang.

• Undang-Undang No.24/1992 tentang Penataan RuangØ Setiap usaha atau kegiatan yang mengelola sumber daya alam yang

beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpaduuntuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan

Ø Kegiatan tersebut perlu memperhatikan penentuan wilayah yang akandibangunnya dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuantata lingkungan untuk menghindari benturan kepentingan masing-masing, misalnya peruntukan pemukiman, industri, daerah wisata ataukepentingan lainnya

24

Page 29: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Peraturan lainnya

• PP dan Keppres tentang MigasØ PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang pengawasan terhadapkegiatan usaha hulu migas oleh Badan Pelaksana agar pengambilansumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikanmanfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ø PP No. 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan danPendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan UsahaPengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, mengatur tentang pengawasanterhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM danpengangkutan gas bumi melalui pipa yang pelaksanaan dilakukan olehBadan Pengatur, agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Indonesia sertameningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Ø PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk PERTAMINA menjadiPersero, mengatur tentang pengalihan bentuk Pertamina yang didirikanberdasarkan UU No. 8 tahun 1971 menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dengan UU NO. 9 tahun 1969.

• PP dan Keppres tentang KetenagalistrikanØ PP No. 10/1989 ttg Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik,

mengatur tentang jenis dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik(IUPL), tata cara permohonan IUPL, serta kewajiban dan tanggungjawab pemegang IUPL.

Ø PP No. 25/1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, mengaturtentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, izin usaha Penunjang TenagaListrik, syarat-syarat penyediaan dan pengusahaan, instalasi danstandarisasi ketenagalistrikan, serta hubungan pemegang kuasa usahaketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan denganmasyarakat

Ø PP No. 53/2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik, mengatur tentang pembentukan, status, kedudukan fungsi, tugas danwewenang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

25

Page 30: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• PP dan Keppres tentang Panas BumiØ PP No. 31/2003, mengatur status existing kerjasama bidang panas bumi

setelah Pertamina menjadi PT (Persero). (turunan UU Migas No. 22/2001)Ø Keppres No. 76/ 2000, mengatur kewenangan Pemerintah dalam kegiatan

pengembangan sumberdaya panas bumi, pelayanan perizinan danpengawasan pengusahaan tahap existing kontraktor.

Ø Keppres No. 22 Tahun 1981 jo Keppres No. 45 dan 49 Tahun 1991, mengatur pengusahaan dan atau kontrak-kontrak panas bumi yang sedang berjalan.

• PP dan Keppres Pertambangan UmumØ PP 75/2001 tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 perubahan PP

32/1969, mengatur kewenangan pemberian izin KP dan KK bidangpertambangan umum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 22/1999 dan PP 25/2000.

Ø PP No. 104/2001, tentang pembagian royalti bidang pertambangan umum, mengatur besarnya royalti komoditi tambang antara pusat dan daerah(turunan dari UU No. 25/1999)

Ø PP No. 13/2000 tentang Perubahan atas Perubahan atas PP No. 58/1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang PertambanganUmum, yaitu mengenai perubahan pada tarif dengan harga tertentu sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perludiubah menjadi tarif dengan persentase dari harga jual bahan galiantertentu, baik yang dijual maupun yang digunakan sendiri

Ø Keppres No. 49/1981, Keppres No. 21/1993 dan Keppres 75/1996 tentangperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang mengatur hak dan kewajiban pengusahaan pertambangan batubara danyang mengatur pembagian penggunaan dana bagi hasil batubara.

26

Page 31: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• PP dan Keppres Ketenaganukliran

Ø PP No. 63/2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadapPemanfaatan Radiasi Pengion. Mengatur tentang persyaratan sistempembatasan dosis, sistem manajemen keselamatan radiasi, kalibrasikesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan radiasi untuk menjaminkeselamatan, keamanan dan ketenteraman, kesehatan pekerja dananggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Ø PP No. 64/2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir mengaturtentang persyaratan dan tata cara memperoleh izin bagi perorangan ataubadan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir

Ø PP No. 134/2000 tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengaturtentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada BAPETEN; yaitu mengatur biaya izin pemanfaatan tenaga nuklir, pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning instalasi nuklir

Ø PP No. 26/2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktifmengatur tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif yang meliputiperizinan, kewajiban dan tanggung jawab, pembungkusan, program proteksi radiasi, pelatihan, program jaminan kualitas, jenis dan batasaktivitas zat radioaktif, zat radioaktif dengan sifat bahaya lain danpenanggulangan keadaan darurat

Ø PP No. 27/2000 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif mengaturtentang klasifikasi limbah radioaktif, manajemen perizinan, pengelolaan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah radioaktif, program jaminankualitas, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengelolaan limbahradioaktif tambang bahan galian nuklir dan tambang lainnya, program dekomisioning, serta penanggulangan kecelakaan nuklir dan atau radiasiberdasarkan asas proteksi radiasi yang meliputi asas justifikasi, limitasidan optimasi

27

Page 32: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• PP dan Keppres mengenai Lingkungan dan Penataan RuangØ PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

mengatur setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkandampak terhadap lingkungan hidup yang perlu di analisisi sejak awalperencanaannya dan AMDAL diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan tsb.

Ø PP No. 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3), mengatur klasifikasi limbah ke dalam limbah B3 disebabkan beberapa faktor yang terkait dengan aspek toksikologi, salahsatunya melakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure(TCLP) dan hasilnya dibandingkan dengan standar tertentu yang ditentukan Bapedal

Ø PP No. 20/1992 tentang Pengendalian Pencemaran Air, mengatursumberdaya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak perludipelihara kualitasnya agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutandengan tingkat mutu yang diinginkan dengan pengendalian pencemaranair

Ø PP No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air, mengaturterselenggaranya tata pengaturan air secara nasional yang dapatmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentinganmasyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan dalammelakukan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atausumber air

Ø PP No. 28/1985 tentang Perlindungan HutanØ PP No. 33/1970 tentang Perencanaan HutanØ PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan KawasanHutan, mengatur suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaanhutan agar sesuai denan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, tidakmerusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok hutan

Ø PP No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengatur suatu usaha dan/atau kegiatan dengan selalu memperhatikanperencanaan peruntukannya yang berada di sekitar wilayah kegiatantersebut, apakah diperuntukan untuk pemukiman, industri/perkebunan/wisata, dll.

28

Page 33: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Ø PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentukdan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang, mengaturdalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tataruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tatabangunan serta menikmati manfaat ruang tersebut

• PP dan Keppres tentang Keuangan dan FiskalØ PP No 20/1994 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia,

memberikan kelonggaran kepada PMA untuk memiliki saham 100%Ø PP No. 104/2000 tentang Dana Perimbangan DaerahØ PP No. 144/2000 tentang Pajak Penghasilan NegaraØ PP No. 45/2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada DESDMØ Keppres No. 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan InfrastrukturØ Keppres No. 13/2000 tentang Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

b. Instrumen legislasi yang masih diperlukan

• RUU tentang EnergiØ Mengatur pemanfaatan energi, sumber energi, dan sumber daya energi

yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutanØ Mengatur pemberian insentif untuk pemanfaatan jenis energi tertentu (a.l.

energi terbarukan, efisiensi energi)Ø Mengatur tentang kewajiban pemanfaatan energi non-fosil dan komitmen

efisiensi pemanfaatan energiØ Mengatur tentang kewajiban perusahaan di bidang penyediaan listrik

untuk memiliki sejumlah kapasitas tertentu (misal 5% dari total kapasitasyang dimiliki) harus memanfaatkan energi terbarukan.

29

Page 34: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• RUU tentang Pertambangan UmumØ Merestrukturisasi UU No.11/1967, dimana prinsip pemberian izin diubah

dari bentuk Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) dengan tetap membuka peluang bagi investor melakukan kerjasama melalui pola Perjanjian Usaha Pertambangan(PUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuaidengan UU No. 22/1999 dan PP 25/2000 tentang KewenanganPemerintah Pusat dan Daerah.

• RUU InvestasiØ Merevisi UU Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam

Negeri

Peraturan lainnya

Ø RPP dan RKeppres tentang Migas• RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha hulu meliputieksplorasi dan eksploitasi yang pelaksanaannya melalui KontrakKerja Sama (KKS)

• RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas BumiMengatur kegaitan usaha hilir migas meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migasyang pelaksanaannyamelalui ijin usaha

• RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian negara, Pungutan negaradan Bonus-bonus dari Kegiatan Usaha Hulu Migas serta tata Cara PenyetorannyaMengatur tentang penetapan besarnya bagian negara, pungutannegara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus dan tata cara penyetorannya.

• RPP tentang Keselamatan dan Kesehatan Operasional Migas sertaPengelolaan Lingkungan Hidup.ü Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan

operasi dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan usahamigas

ü Peran badan usaha dan atau bentuk usaha tetap dalammenjamin keselamatan operasi dan pengelolan lingkunganhidup kegiatan usaha migas. 30

Page 35: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Ø RPP dan RKeppres tentang Ketenagalistrikan• RPP Bidang Bisnis Ketenagalistrikanü RPP tentang Izin Usaha penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) dan

Izin Operasi (IO)Mengatur jenis-jenis izin dan kewewenangan perijinan dalampenyediaan tenaga listrik

ü RPP tentang Penetapan Wilayah yang Menerapkan Kompetisidan Larangan Penguasaan PasarMengatur penetapan wilayah kompetisi yang dilakukan secarabertahap dan mengatur pelarangan penguasaan pasar untukmencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidaksehat

ü RPP tentang Jual Beli Tenaga ListrikMengatur mekanisme dan besar pembayaran harga jual tenagalistrik

ü RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) Mengatur ketentuan mengenai Izin Usaha Penunjang TenagaListrik

• RPP Bidang Keteknikanü RPP tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Mengatur ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan, dan sertifikatkompetensi

ü RPP tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, danTanaman yang Dilintasi Transmisi Tenaga Listrik. Mengatur perhitungan kompensasi sebagai akibat dariberkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dantanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik

ü RKeppres tentang jaringan Transmisi Nasional (JTN). Mengaturhal-hal tentang penetapan suatu jaringan transmisi sebagaiJTN

ü Rkeppres tentang Pemanfaatan Sumber Energi Setempatuntuk Pembangkitan Tenaga Listrik. Mengatur tentang prioritaspemanfaatan sumber energi setempat untuk pembangkittenaga listrik

31

Page 36: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

Ø RPP dan RKeppres tentang Panas Bumi§ RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panas Bumi

yang mengatur kewenangan dan tugas pemerintah pusat/propinsi dankabupaten/kota, penentuan unit teknis penanggung jawab danketentuan pembinaan dan pengawasan.

§ RPP tentang Ketentuan Pemanfaatan Langsung§ RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi yang mengatur tentang wilayah

kerja, pola pengusahaan, ketentuan mengenai pelelangan dan perijinan, ketentuan mengenai kriteria insentif dan ketentuan mendapatkankesempatan pertama IUPL.

§ RKeppres tentang ketentuan yang mengatur mengenai kontrak danpengusahaan panas bumi yang sedang berjalan

Ø RPP dan RKeppres Pertambangan Umum

Ø RPP dan RKeppres Ketenaganukliran• RPP tentang Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor

Nuklir yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara perizinanpembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir mulai dari tahapevaluasi tapak, konstruksi, operasi, sampai dengan dekomisioning

Ø RPP dan RKeppres tentang Keuangan (Perpajakan, Fiskal)• RKeppres tentang insentif perpajakan untuk energi baru dan terbarukan• RKeppres tentang insentif peralatan hemat energi• RKeppres tentang internalisasi biaya lingkungan

32

Page 37: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

4.2. INSTRUMEN KELEMBAGAANa. Pembuat Kebijakan

• Energi (Menteri ESDM)ü Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi mempunyai

kewenangan untuk membuat kebijakan energi nasionalü Kebijakan sektoral seperti migas, batubara, panas bumi,

ketenagalistrikan, dan energi baru terbarukan menjadi tanggungjawab DESDM

ü Kebijakan sektoral di bidang pengelolaan air menjadi tanggung jawabDep. Kimpraswil

ü Kebijakan sektoral di bidang energi nuklir menjadi tanggung jawabDESDM, BATAN dan BAPETEN

ü Kebijakan sektoral di bidang pengembangan teknologi energi menjaditanggung jawab Menristek

ü Kebijakan sektoral di bidang lingkungan hidup menjadi tanggungjawab Kementerian Negara Lingkungan Hidup

ü Kebijakan sektoral di bidang transportasi menjadi tanggung jawabDep. Perhubungan

ü Kebijakan sektoral di bidang industri menjadi tanggung jawab Dep. Perindustrian dan Perdagangan

ü Kebijakan sektoral di bidang fiskal menjadi tanggung jawab Dep. Keuangan

ü Kebijakan sektoral di bidang otonomi daerah menjadi tanggungjawab Dep. Dalam Negeri

ü Kebijakan sektoral di bidang kehutanan menjadi tanggung jawabDep. Kehutanan

ü Kebijakan sektoral di bidang pertanian dan perkebunan menjaditanggung jawab Dep. Pertanian

ü Kebijakan sektoral di bidang kelautan menjadi tanggung jawab Dep. Kelautan dan Perikanan

Seluruh kebijakan sektoral yang berkaitan dengan energi, terkoordinasidalam Badan Koordinasi Energi nasional (BAKOREN)

33

Page 38: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• MIGASPembinaan mengenai penetapan kebijakan/pengaturan dan pengawasanterhadap ketaatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakumengenai kegiatan usaha hulu dan usaha hilir minyak dan gas bumiditangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

• Batubaraü Kebijakan dan pengurusan pengelolaan dan data informasi batubara

termasuk standar, norma ditangani oleh Direktorat Jenderal Geologidan Sumberdaya Mineral

ü Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan yang ditanganiPemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten oleh Direktorat JenderalGeologi dan Sumberdaya Mineral

• Panas Bumiü Pengelolaan eksplorasi awal panas bumi dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineralü Pengelolaan panas bumi yang telah dikeluarkan izin wilayah

pengusahaan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan SumberdayaMineral

• Energi Baru dan Terbarukanü Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan, pembinaan dan

pengawasan energi baru terbarukan ditetapkan oleh Direktorat JenderalListrik dan Pemanfaatan Energi

• Nuklirü Kebijakan tentang pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan

listrik dilakukan oleh DESDM dan BATAN ü Kebijakan tentang promosi, penelitian dan pengembangan energi nuklir

dilakukan oleh BATANü Kebijakan tentang pengawasan dalam pemanfaatan energi nuklir

dilakukan oleh BAPETEN

• Listrikü Kebijakan tentang usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi34

Page 39: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

b. Regulator• Keteknikan (Keselamatan dan Infrastruktur Teknologi)

Menteri yang bertanggung jawab di bidang energi c.q Direktorat Jenderalyang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membuat regulasiketeknikan terutama yang menyangkut keselamatan dan infrastrukturteknologi

• Bisnis (Komoditi dan Jasa Penunjang)Ø MIGAS : UU 22/2001

• Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM danKegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaMelakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin diseluruh wilayah, serta meningkatkan pemanfaatan gas bumidalam negeri

Ø Batubara• Pemerintah Pusat menangani perijinan yang telah dikeluarkan

sebelum tahun 2001, kecuali pengawasan akan dilimpahkan kePemda Propinsi (Dekonsentrasi)

• Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sesuaikewenangannya menangani perijinan setelah tahun 2001 yaituPKP2B, KP dan KUD

Ø Panas Bumi dan Energi Terbarukan lainnya (MESDM)• Panas BumiüDirektorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral

menangani pengelolaan panas bumi pada sisi hulu danpengawasan K3 dan Lingkungan di sisi hulu.üDirektorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

menangani pengelolaan panas bumi pada sisi hilir danpengawasan K3 dan Lingkungan di sisi hilir

• Energi Terbarukan lainnyaüRegulator energi terbarukan lainnya adalah Direktorat

Jenderal Listrik dan Pemanfaatan EnergiüPemerintah menetapkan regulasi tentang kewajiban pelaku

energi menggunakan energi terbarukan (renewable energy obligation) dalam jumlah tertentu 35

Page 40: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

ØTenaga Air: (Menteri Kimpraswil) • Pengelolaan sumber daya air, alokasi pemanfaatan air,

penetapan tarif iuran air oleh Menteri Kimpraswil• Izin pembangunan pembangkitan tenaga listrik yang

menggunakan tenaga air (PLTA) dikeluarkan oleh MESDM setelah ada rekomendasi dari Menteri Kimpraswil

ØNuklir (BAPETEN): UU No. 10/1997• BAPETEN adalah badan yang menyelenggarakan fungsi

pengawasan pemanfaatan energi nuklir untuk menjaminkeselamatan pemanfaatan energi nuklir

ØListrik : UU 20/2002• Wilayah Non Kompetisi (Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya):üPemerintah Pusat mempunyai fungsi pengaturan usaha

penyediaan tenaga listrik yang tersambung dengan jaringantransmisi nasional pada daerah non kompetisiüPemerintah Daerah mempunyai fungsi pengaturan usaha

penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung denganjaringan transmisi nasional pada daerah non kompetisi

• Wilayah Kompetisi (Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik)üBadan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah Badan yang

berfungsi mengatur dan mengawasi usaha penyediaantenaga listrik di wilayah yang telah menerapkan kompetisi

• Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan danapembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantukelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan saranapenyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil danpembangunan listrik perdesaan

36

Page 41: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

c. Pelaksana• Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP MIGAS)

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas adalah pengendali danpengawas terhadap kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) melalui kontrak kerja sama dengan tujuan agar pengalihan sumberdaya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat danpenerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat

• Kegiatan Usaha Hilir Migas (BPH Migas) BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadappenyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumiserta pengangkutan gas bumi melalui pipa sehingga ketersediaan dandistribusi bahan bakar minyak yang ditetapkan Pemerintah dapatterjamin di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemanfaatangas bumi dalam negeri melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

• Industri Nuklir (BATAN): UU 10/1997 BATAN adalah instansi yang mempromosikan pemanfaatan energinuklir untuk pembangkitan listrik

d. Pelaksana Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa• Menteri ESDM c.q. Balitbang• BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Bakosurtanal, Perguruan Tinggi

e. Pelaku Usaha:• BUMN• BUMD• BHMN• Swasta• Koperasi• Bentuk Usaha Tetap (Khusus MIGAS)• Swadaya masyarakat

f. Kelembagaan Energi Masa Depan• Perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengintegrasikan seluruh

penanganan di bidang energi37

Page 42: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

5.1 Industri Hulu:a. Minyak Bumi

• Meningkatkan cadangan dan produksi dengan melakukanpeningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di mature areadengan penerapan teknologi tepat guna sebagai upaya overlook zone hunting dan di frontier area.

• Meningkatkan akses untuk memperoleh minyak bumi baik dalammaupun luar negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan

• Meningkatkan usaha penambahan perolehan minyak bumi, melaluiperolehan tahap lanjut, Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologimaju lainnya

• Mengembangkan lapangan marjinal dengan pemberian insentifseperti perubahan pola bagi hasil dan insentif-insentif lainnya.

• Menerapkan kewajiban bagi badan usaha atau bentuk usaha tetapuntuk menyerahkan sebagian dari hasil produksi minyak bumi untukmemenuhi kebutuhan dalam negeri

• Meningkatkan konservasi cadangan minyak bumi dalam rangkamempertahankan kelestarian cadangan minyak bumi selamamungkin

b. Gas Bumi• Meningkatkan akses untuk memperoleh gas bumi baik dalam

maupun luar negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan• Meningkatkan cadangan dan produksi dengan melakukan

peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang intensif.• Meningkatkan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk

meningkatkan ketersediaannya a.l melalui pembangunan jaringanpipa transmisi, terminal LNG dan fasilitas regasifikasinya, saranapengangkutan CNG dan jaringan pipa distribusi

• Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi alternatiftransportasi gas seperti teknologi LNG skala rendah, teknologi hidratgas dan teknologi pencairan gas untuk menanggulangi keterbatasaninfrastruktur penyaluran gas. 38

V. RENCANA AKSI

Page 43: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Menerapkan penetapan harga gas yang sesuai dengan hargakeekonomiannya untuk menjamin kelangsungan penyediaan gas bumi dan pembangunan infrastrukturnya

• Menerapkan domestic market obligation untuk menjaminketersediaan pasokan gas dalam negeri dengan mewajibkan badanusaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian darihasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

• Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalamnegeri dengan urutan prioritas sebagai bahan baku pupuk, bahanbakar untuk listrik, PGN dan bahan bakar untuk industri lainnyadengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, ketersediaan daninfrastuktur gas bumi serta teknis dan ekonomis.

• Meningkatkan konservasi cadangan gas bumi dalam rangkamempertahankan kelestarian cadangan gas bumi selama mungkin

• Memanfaatkan semaksimal mungkin flare gas melalui small LNG/LPG plant untuk mememenuhi kebutuhan domestik maupunekspor

c. Batubara• Meningkatkan eksplorasi dan evaluasi cadangan batubara untuk

mengembangkan status potensi sumberdaya menjadi cadanganterbukti sehingga nilai keekonomian batubara secara nasional dapatdiketahui baik untuk tambang dalam maupun tambang terbuka.

• Meningkatkan program eksploitasi batubara guna memenuhimeningkatnya kebutuhan domestik dan ekspor denganmengutamakan pengembangan tambang dalam untukmengantisipasi tuntutan global tentang penambangan ramahlingkungan

• Meningkatkan akses batubara baik dari dalam maupun dari luarnegeri termasuk mendorong pengembangan batubara peringkatrendah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi melaluipengembangan PLTU mulut tambang.

• Meningkatkan diversifikasi pemanfaatan batubara melalui program pembakaran langsung untuk industri UKM, pengembangan briketbatubara, pencairan batubara, gasifikasi, up grading batubara, danpengembangan Coal Bed Methane, dengan memperhatikan faktorlingkungan. 39

Page 44: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Menetapkan domestic market obligation batubara kepada pelakupertambangan dalam rangka menjamin pasokan batubara dalamnegeri

• Meningkatkan daya tarik investasi melalui restrukturisasi peraturan, pembangunan sarana dan prasarana terpadu terutama pada daerah-daerah yang terisolir pemberian sistem insentif

• Mendorong/menciptakan sentra-sentra industri baru yang terletakpada daerah terpencil yang mempunyai sumber daya batubara cukupbesar

• Mendorong industri yang berbasis bahan bakar batubara

d. Panas Bumi• Meningkatkan inventarisasi dan evaluasi potensi melalui eksplorasi

secara intensif untuk merubah status potensi sumberdaya spekulatif dan hipotetik menjadi cadangan terduga, mungkin dan terbukti.

• Meningkatkan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan tenagalistrik skala besar dengan melakukan restrukturisasi peraturanperundang-undangan dan memperbaiki keekonomian antara lain melalui rezim fiskal

• Meningkatkan pemanfaatan untuk pembangkitan tenaga listrik skalakecil sebagai sumber energi setempat bagi daerah yang tidakmempunyai sumber energi alternatif

• Meningkatkan pemanfaatan langsung sebagai penunjang industri kecil untuk pemanas, pengeringan, geo wisata, agro industri, dll.

e. Tenaga Air• Meningkatkan pemanfaatan tenaga air mengingat tenaga air

merupakan energi terbarukan, dan potensinya cukup besar sertamerupakan sumber energi yang tidak dapat diekspor, sehingga dapatdimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dansekaligus menggantikan energi konvensional.

• Mengembangkan teknologi pump storage untuk mengoptimalkanpemanfaatan tenaga air khususnya di Pulau Jawa yang sebagianbesar potensi tenaga airnya telah dikembangkan

• Mengembangkan tenaga air untuk mendorong pengembanganwilayah dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 40

Page 45: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan danpemanfaatan mikro dan mini hidro khususnya untuk masyarakatperdesaan dan terpencil. Mikro dan mini hidro perlu dikembangkan untukmenunjang kegiatan ekonomi di daerah perdesaan. Karenapengembangan mikro dan mini hidro belum ekonomis, maka perluinsentif dari pemerintah antara lain dalam bentuk kebijakan harga yang menarik, bantuan modal dan kemudahan akses kepada sistem jaringanlistrik yang ada.

f. Energi Terbarukan lainnya• Memberikan insentif fiskal melalui pemberian kredit lunak, keringanan

pajak. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usahapemanfaatan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan upayakomersialisasi, mengingat harga energi terbarukan relatif masih mahalbila dibandingkan dengan energi konvensional.

• Mengembangkan pola pembiayaan seperti kredit usaha kecil. Polapendanaan ini dimaksudkan untuk membantu pengembang melaluipemberian modal awal dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah

• Meningkatkan fabrikasi peralatan energi terbarukan melalui lisensi, kerjasama ventura dan perakitan. Teknologi energi terbarukan padaumumnya masih diimpor sehingga harganya mahal dan karenatergantung dengan kurs mata uang asing yang menyebabkan harganyadi dalam negeri dapat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi rupiah. Untukmengatasi hal tersebut, upaya peningkatan fabrikasi peralatan di dalamnegeri harus ditingkatkan.

• Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan energiterbarukan (non large hydro renewable energy obligation). Harga energiterbarukan yang belum dapat bersaing dengan energi konvensionalmengakibatkan masyarakat lebih tertarik menggunakan energikonvensional, sehingga peranan energi terbarukan dalam memenuhikebutuhan energi masyarakat sangat rendah. Kewajiban untukmemanfaatkan energi terbarukan tersebut dilakukan agar pangsa energiterbarukan dalam campuran energi meningkat antara lain mewajibkanperusahaan penyediaan listrik memanfaatkan energi terbarukan untukpembangkit listrik.

• Melakukan identifikasi sumber tenaga air skala kecil dan identifikasidesa-desa yang siap menerapkan pembangkit listrik tenaga surya(PLTS).

41

Page 46: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

g. Energi Nuklir

• Memanfaatkan energi nuklir yang ekonomis, aman, andal dan ramahlingkungan untuk mendukung penggunaan campuran energi dalamsistem kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia

• Mengembangkan sistem keselamatan dan pengamanan/proteksi fisikreaktor nuklir untuk menjaga pegawai atau operator dan masyarakatsekitarnya dari bahaya radiasi

• Mengembangkan sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir antaralain dengan pembakuan peraturan perizinan tapak, konstruksi danoperasi PLTN

• Mengembangkan akses pasokan bahan bakar nuklir dari pasarinternasional serta pengelolaan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktifdi dalam negeri

• Meningkatkan penguasaan teknologi pembangkitan energi nuklir danmemacu partisipasi industri nasional dalam rangka transfer teknologi

• Meningkatkan eksplorasi mineral uranium dan bahan bakar nuklirlainnya untuk ketersediaan cadangan sumber daya energi nuklir jangkapanjang

• Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir kepadastakeholder, khususnya masyarakat di wilayah calon tapak pembangkitenergi nuklir

h. Energi Baru lainnya

• Merintis pengembangan secara intensif teknologi-teknologi baru sepertiFuel Cell, Magneto Hydro Dinamics (MHD), Hidrogen, Dimethyl Ether (DME), Nuklir Fisi, Coal Bed Methane (CBM), Gas to Liquid (GTL), Oil Shale, Coal Liquefaction, Coal Gasification, Ocean Thermal Energy Conversion, dll, mulai tahap penelitian, penerapan sampai kepada tahapkomersialisasi.

• Melakukan modifikasi teknologi disesuaikan dengan kondisi setempat, melakukan adaptasi terhadap teknologi energi baru, melakukan kajianteknologi, sosial dan keekonomiannya serta alih teknologi dari negarayang telah memanfaatkan teknologi tersebut secara komersial.

42

Page 47: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

5.2 Industri Hilir:a. BBM

• Meningkatkan kapasitas kilang BBM dalam rangka pemenuhankebutuhan BBM dalam negeri dengan membuka kesempatan kepadainvestor membangun kilang-kilang baru

• Menerapkan harga BBM yang disesuaikan pada mekanismepersaingan usaha yang sehat dan wajar, namun dalampelaksanaannya tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintahterhadap masyarakat tertentu

• Meningkatkan produksi bensin tanpa timbal dan meningkatkankualitas spesifikasi produk BBM untuk menunjang Program LangitBiru yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengankemampuan penyediaan, pelayanan dan pendanaan

• Mempercepat transformasi iklim usaha hilir migas menuju mekanismepersaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan

• Membuka kesempatan kepada pelaku usaha di bidang produksi dandistribusi BBM dengan menerapkan penentuan harga sesuai denganmekanisme pasar

• Menyediakan BBM untuk daerah yang mekanisme pasarnya belumberjalan dan daerah terpencil

b. Gas Pipa• Mempercepat pembangunan infrastruktur sistem jaringan penyaluran

gas bumi terpadu di Indonesia (Pipa Transmisi Gas TerpaduIndonesia)

• Meningkatkan pembangunan kilang LNG skala rendah, kilang hidratgas dan kilang konversi gas cair untuk distribusi gas ke daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi.

• Mengembangkan sarana pengangkutan CNG untuk membawa gas ke daerah-daerah yang belum atau sulit dijangkau dengan jaringanpipa.

• Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipayang menarik bagi investor sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi.

43

Page 48: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Mengembangkan terminal LNG dan fasilitas regasifikasinya di PulauJawa untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan gas akibatpertumbuhan industri dan pembangkit di Pulau Jawa. Hal inidilakukan mengingat cadangan gas bumi di luar Pulau Jawa cukupbesar dan jarak yang jauh antara produsen dan konsumen (PulauJawa)

• Mengembangkan jaringan pipa gas ASEAN bersama dengan negara-negara terkait.

c. BBG dan LPG • Meningkatkan pemanfaatan LPG untuk daerah yang belum

terjangkau jaringan pipa gas untuk meningkatkan nilai tambah danmeningkatkan ketersediaan energi, dengan kemasan yang bervariasi. Pemerintah melaksanakan penetapan dan pengawasan mutu LPG yang beredar.

• Meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik dalam bentuk LNG, hidrat gas dan produk gas cair (DME, GTL)

• Meningkatkan pemanfaatan BBG dan LPG sebagai upaya lain dalammendukung kelestarian lingkungan dan mengurangi pemakaian BBM secara bertahap khususnya di sektor transportasi

• Menciptakan iklim bisnis BBG dan LPG yang lebih kompetitif antaralain melakukan restrukturisasi tata niaga BBG dan LPG

d. Ketenagalistrikan• Meningkatkan pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan gas

bumi baik yang disalurkan melalui jaringan pipa gas bumi maupunterminal regasifikasi LNG karena PLTGU yang menggunakan gas bumi mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan jenispembangkit listrik lainnya

• Meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti panasbumi, tenaga air, dan sumber energi terbarukan lainnya, termasukgas marjinal. Pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut akanmenganekaragamkan jenis energi terutama untuk mengurangiketergantungan terhadap BBM

• Memanfaatkan sumber energi setempat untuk daerah perdesaan danterpencil. Akses terhadap daerah tersebut sulit dicapai danpembangunan jaringannya membutuhkan biaya yang tinggi sehinggapemanfaatan energi setempat dapat menurunkan harga listrik

44

Page 49: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Mengembangkan pembangkit listrik di mulut tambang untukmeningkatkan pemanfaatan batubara peringkat rendah. Potensi yang besar tersebut hanya dapat digunakan secara optimal untukmembangkitkan listrik. Lokasinya jauh dari konsumen sehinggamembutuhkan jaringan transmisi yang panjang, namun secaraekonomis dapat bersaing dengan pembangkit lainnya, dan listriknyaberpotensi untuk diekspor ke negara tetangga

• Mengembangkan pembangkit listrik skala rendah berbahan bakar gas.• Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang efisien seperti cogen dan

sel bahan bakar. Jenis teknologi tersebut dapat menurunkan biayapembangkitan tenaga listrik sehingga menjadi pilihan lebih baikdibandingkan jenis teknologi lain.

• Memperhatikan kelestarian lingkungan terutama dampak sosial dalamsetiap tahap kegiatan operasi tenaga listrik. Kegiatan operasi tenagalistrik berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadaplingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Pemenuhan terhadapstandar lingkungan merupakan prasyarat untuk kegiatan operasitenaga listrik yang dapat menjaga kelestarian lingkungan

• Meningkatkan Program Demand Side Management (DSM) melaluiperbaikan faktor beban untuk mendistribusikan beban tenaga listrikagar lebih merata. Upaya ini dapat dilakukan melalui penetapan tarifyang memberikan insentif bagi penggunaan listrik pada saat siang hari(bukan beban puncak) dan disinsentif pada malam hari (bebanpuncak). Pelanggan industri terutama yang beroperasi pada malamhari merupakan konsumen utama untuk program ini

• Meningkatkan pembangunan tenaga listrik untuk meningkatkan rasioelektrifikasi terutama di luar Jawa dan di perdesaan. Pada saat inihampir separuh rumah tangga belum terlistriki sehingga diperlukaninvestasi yang sangat besar untuk melistriki seluruhnya. Berbagaisumber dana dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan investasi

• Meningkatkan program Supply Side Management (SSM) terutamadengan memperbaiki kinerja pembangkitan dan transmisi sertadistribusi tenaga listrik. Pemilihan jenis teknologi yang tepat untukkondisi beban tertentu akan memberikan kinerja yang optimal.

• Mengembangkan jaringan interkoneksi listrik ASEAN untuk ekspor-impor energi dengan negara-negara ASEAN terutama Singapura, Malaysia, Thailand. Kerjasama ini dapat saling menguntungkankarena dapat meningkatkan jaminan pasokan (security of supply) tenaga listrik untuk Indonesia dan negara ASEAN yang terinterkoneksi

45

Page 50: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

5.3 Pemanfaatan Energi :a. Rumah Tangga dan Komersial

• Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara (briket) melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan untuktransportasi dan penumpukan bahan baku batubara dan briketbatubara dengan memperhatikan faktor lingkungan. Harga gas bumi dan briket batubara lebih rendah dari harga BBM, namunkurangnya infrastruktur gas bumi dan briket batubaramengakibatkan sektor rumah tangga dan komersial tidak dapatmeningkatkan penggunaan gas bumi dan briket batubara

• Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggankecil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat

• Meningkatkan pemanfaatan peralatan hemat energi (lampuhemat energi, dll). Dengan meningkatkan pemanfaatan peralatanhemat energi akan mengurangi konsumsi energi di sektor rumahtangga dan komersial. Hal ini akan dapat menghemat energisecara nasional. Selain itu biaya listrik yang akan dibayar olehmasyarakat akan menurun.

• Meningkatkan pemanfaatan energi setempat khususnya energibaru dan terbarukan. Potensi energi baru dan terbarukan relatifbesar bila dibandingkan dengan potensi energi fosil sehinggapemanfaatannya harus ditingkatkan khususnya untuk sektorrumah tangga dan komersial. Energi baru dan terbarukan padaumumnya juga termasuk energi bersih

• Menerapkan standar dan labelisasi peralatan hemat energi. Penerapan standar di maksudkan untuk mencapai tingkatefisiensi energi yang baik setiap peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Penerapan labelisasi dimaksudkan untukmemberi informasi yang jelas kepada masyarakat tentangkonsumsi listrik dan setiap peralatan elektronik di rumah tanggasehingga masyarakat dapat memilih peralatan rumah tanggayang paling hemat.

• Mengembangkan teknologi transportasi dan penyimpanan gas skala rendah yang ekonomis dan aman guna meningkatkanpemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi di sektor rumahtangga dan komersial

46

Page 51: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

b. Industri• Meningkatkan pasokan listrik dari perusahaan listrik untuk

menggantikan captive power• Meningkatkan penggunaan gas bumi untuk bahan bakar dan bahan

baku industri melalui pembangunan infrastruktur energi• Meningkatkan penelitian dan pengembangan tekonologi konversi

gas sektor industri untuk mensubstitusi BBM• Meningkatkan pemanfaatan batubara dengan memperhatikan faktor

lingkungan, seperti mengoptimalkan pemanfaatan untuk industrisemen, industri kimia dan juga berbagai industri yang energinyadapat diganti dengan batubara

• Mendorong pembangunan pembangkit cogeneration untukmemenuhi kebutuhan energi selain dapat juga meningkatkanefisiensi

• Meningkatkan penggunaan energi setempat untuk memenuhikebutuhan listrik dan panas di daerah yang belum terjangkaujaringan listrik

• Meningkatkan pemanfaatan briket batubara terutama untuk industrikecil dan industri rumah tangga yang menggunakan energinyacukup lama seperti pengeringan teh, karet, ternak ayam dan lainnya

• Menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan manajemen energi(Demand Side Management)

c. Transportasi• Meningkatkan pemanfaatan BBG (CNG dan LPG) untuk transportasi

darat. Pemanfaatan BBG secara lebih luas untuk transportasi daratakan mengurangi penggunaan BBM, yang selanjutnya akanmengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaanBBM. Peningkatan pemanfaatan BBG harus disertai denganpeningkatan pembangunan infrastrukturnya

• Meningkatkan pemanfaatan gas di sektor transportasi melaluialternatif teknologi seperti LNG, hidrat gas dan DME

• Mengembangkan bahan bakar biodiesel sebagai bahan bakaralternatif.

47

Page 52: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

• Meningkatkan pemanfaatan listrik untuk pengembangan modatransportasi darat untuk angkutan umum yang sifatnya massal diwilayah perkotaan dan antar kota.

• Mengembangkan sarana transportasi yang efisien dan nyaman. Penggunaan sarana transportasi yang efisien akan menghematpenggunaan bahan bakar.

• Mengembangkan pemanfaatan energi baru dan sel surya. Potensienergi baru yang cukup banyak perlu dikembangkan untuk memenuhikebutuhan bahan bakar transportasi akan mengurangi penggunaanBBM yang saat ini menjadi bahan bakar utama dan sekaligus akanmemperbaiki kondisi lingkungan.

• Menerapkan standar efisiensi energi untuk kendaraan bermotor. Penerapan standar efisien energi akan menunjukkan volume/tingkatpenggunaan energi yang benar dan mendukung penggunaankendaraan bermotor yang efisien.

5.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

• Mewujudkan lembaga diklat bidang energi yang terakreditasi secaranasional dan internasional

• Meningkatkan kompetensi SDM nasional di bidang energi melaluipendidikan dan latihan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan latihan yang sesuai dan terakreditasi untuk dapatberkompetisi dalam era globalisasi

• Menyediakan dana comdev di bidang energi untuk mendidik SDM nasional di wilayah proyek energi yang bersangkutan

• Menciptakan program link and match dengan sinergi antara perusahaanenergi dan lembaga diklat bidang energi

48

Page 53: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

5.5 Penelitian dan Pengembangan

• Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi energi baru, terbarukan dan energi bersih untuk menjamin keberlanjutan ketersediaanenergi. Mengingat cadangan minyak bumi sangat terbatas sehinggapada suatu saat cadangan tersebut akan habis maka sebelum haltersebut terjadi perlu penelitian dan pengembangan teknologi energiuntuk menyiapkan energi pengganti minyak bumi. Berbagai sumber dayaenergi yang berpeluang untuk segera dikembangkan a.l tenaga air, panas bumi, gas bumi, biodiesel, bio oil, solar thermal, teknologibatubara bersih dan Coal-Bed Methane (CBM).

• Melaksanakan penelitian energi yang ditekankan pada penelitianterapan, sebagai tindak lanjut dari penelitian yang ada dengan carabekerjasama antar lembaga penelitian baik dalam dan luar negeri. Melaksanakan penelitian energi yagn ditekankan pada penelitianterapan, tidak perlu mulai dari awal atau penelitian dasar kan tetapimelanjutkan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan carabekerjasama antar lembaga penelitian baik dalam negeri maupun luarnegeri. Hal ini perlu koordinasi nasional dalam kegiatan penelitiansehingga sasaran dan kegiatan penelitian tersebut dapat komprehensif.

• Melaksanakan pengembangan teknologi energi yang mencakuppenciptaan, adaptasi, perekayasaan, inovasi, modifikasi teknologi, pengkajian dan pengalihan teknologi baik teknologi hulu maupun hilir

• Mengembangkan mekanisme pendanaan untuk mendorong kegiatanlitbang teknologi energi a.l. kemitraan dengan swasta terkait, perlunyapenyisihan dana untuk penelitian dan pengembangan sebagian kecil daripengusahaan masing-masing jenis komoditi.

• Memberdayakan masyarakat dalam melakukan inovasi teknologi energikarena inovasi teknologi energi tidak menjadi monopoli lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, namun bagi masyarakat yang berminat untuk melakukan inovasi teknolgi energi perlu didorong, diberdayakan dan diberi insentif

49

Page 54: 2003 - 2020 · (policy paper) ... listrik, prosesindustri ... Subsidi BBM danlistrikyang menyebabkanhargaBBM dantariflistriktidakekonomis telahmenciptakandistorsipasar.

5.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Energi

• Memenuhi energi di daerah yang belum mendapatkan akses terhadapenergi komersial maka perlu ditingkatkan pemanfaatan energi setempatdengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan industrienerginya

• Mengembangkan pola pendanaan a.l. swadaya masyarakat dankemitraan dengan swasta di samping upaya mendapatkan kredit lunakdari bank setempat

• Memberdayakan lembaga yang sudah ada melalui peningkatankemampuan khususnya untuk mengelola industri energi tersebut

50