2. Modul I_kebijakan Jkn

8/20/2019 2. Modul I_kebijakan Jkn

1/57

KEMENKES

PUSAT PEMBIAYAAN & JAMINAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

MODUL I

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

Penguatan Tenaga Koder dalam Implementasi Program JKN

Hotel Haris, Bekasi

Tanggal 16 – 20 November 2015


2/57

TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran UmumSetelah menyelesaikan modul ini peserta latih mampu

menjelaskan kebijakan dan penyelenggaraan program

Jaminan Kesehatan Nasional.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah menyelesaikan modul ini peserta latih

dapat menjelaskan:

1. Kebijakan JKN

2. Penyelenggaraan JKN

Syaf


3/57

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN.

A. Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional

1. Latar Belakang

2. Pengertian

3. Landasan Hukum

4. Tujuan

5. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

B. Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

1. Kepesertaan

2. Pelayanan Kesehatan

3. Pendanaan

4. Badan Penyelenggara

5. Monitoring dan EvaluasiSyaf


4/57

KEMENTERIAN KESEHATAN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

LATAR BELAKANG

4


5/57


6/57

1. Pengertian dan TujuanAdalah jaminan berupa perlindungan kesehatandengan tujuan agar peserta memperoleh manfaatpemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalammemenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Sifatnya:

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakansecara nasional berdasarkan mekanisme asuransikesehatan sosial dgn 9 prinsip.

Syaf


7/57


JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

LANDASAN HUKUM

7


8/57

LANDASAN HUKUM (1)KEMENKES

No REGULASI TENTANG

1.

UUD 1945 :

- Pasal 28 H - Setiap orang berhak atas jaminan sosial

- Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial

2. UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

3. UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan

4. UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

5. PP NO 101 / 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuaran Jamkes

6. Perpres No. 12 /2013 Tentang Jaminan Kesehatan

7. Perpres No. 111/2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12/2013


9/57


No REGULASI TENTANG

8. Permenkes No.

69/2013

Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan

Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan (dalam proses perubahan).

9. Permenkes No. Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

10.

SE Menkes No.

HK/MENKES/31/I/

2014

Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas

Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan

11.

SE Menkes No.

HK/MENKES/32/I/2014

Tentang Pelaksanaan Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kes

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan FasilitasKesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan


10/57


No REGULASI TENTANG

12. PERPRES

No.32/2014

Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

13.

Permenkes No.

Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

peras ona pa a as as ese a an ng a er amaMilik Pemerintah Daerah.

14. SE Mendagri No.

900/220/SJ.

Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatalaksanaan serta Pertanggungjawaban Jaminan

Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah.


11/57


NO REGULASI TENTANG

12Peraturan Menteri Kesehatan No.

27/2014

Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case

Base Groups (INA CBG’S)

13Peraturan Menteri Kesehatan

No. 28/2014Pedoman Pelaksanaan Program JKN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

14Permenkes No. 59/2014

(Perubahan Permenkes No

69/2014)

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

Penyelenggaraan Program JKN

15 SE Sekretaris Jenderal

Kemenkes HK.03.03/X/302/2015

Penceghan Fraud di FKTL dan FKTP

Pelaksanaan Program JKN dalam SJSN

16Peraturan Menteri Kesehatan

No. 36/2015

Penceghan Kecurangan (Fraud) dalamPelaksanaan Program JKN padaSJSN.


12/57

LANDASAN HUKUM SEDANG BERPROSESKEMENKES

NO REGULASI TENTANG

1 Revisi PERPRES No.12/2014 Jaminan Kesehatan

2 Revisi PERPRES N0.111/2014 Tentang Perubahan atas Perpres No.

12/2013

3 Revisi Permenkes No.28/2014 Pedoman Pelaksanaan Program JKN

Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

4 Revisi Permenkes No.19/19 SE

ese a an as ona un u asa e ayananKesehatan dan Dukungan Operasional pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

Pemerintah Daerah.

LANDASAN HUKUM TERBARU

PP No.76 / 2015 Perubahan Atas PP 101/2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan


13/57

PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

MENURUT UU SJSN

AKUNTABILI

TAS

NIRLABA KEHATI-

HATIAN

ASURANSI

SOSIAL

KETERBUKAAN

PENGELO

LAAN DANA

PORTABILITAS

DANA

AMANAT

GOTONGROYONG

PESERTA

WAJIB

Syaf


14/57

DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONALKEMENKES

BPJS Kesehatan

Peran & Fungsi

Pemerintah

(Kemenkes)

antara lain

Regulasi Sistem Pelayanan

Kesehatan (rujukan, dll)

k e s

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Regulator

PesertaJamkes FasilitasKesehatanMendapat Yankes

Memberi Yankes

Sistem Rujukan

Penanganan Program

Public Health & Goods

Regulasi (stdrisasi) Kualitas

Yankes, Obat, Alkes

Regulasi Tarif Pelayanan

Kesehatan, dan

Co-sharing

Penanganan Kes DTPK, dll

M e k a n i s m e

K o n t r o l - M o n i t

o r

K e n d a l i k u a l i t a s Y a n


15/57

PELAYANANPELAYANAN

SEKUNDERSEKUNDER

PELAYANANPELAYANANTERSIERTERSIER

Perpres 72/2012

Tentang SKNC

C

SISTIM PELAYANAN KESEHATANSISTIM PELAYANAN KESEHATAN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

MASYARAKATMASYARAKAT

PELAYANANPELAYANAN

PRIMERPRIMER

C Rujuk Balik

Rujukan Berjenjang


16/57

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Penerima

Bantuan Iuran

(PBI)

Bukan Penerima

Bantuan Iuran

(Bukan PBI)

Fakir

Miskin

Orang

tidakPekerja

Penerima Bukan

Pekerja

Bukan

wajib sesuai Pasal 6

ayat 1 PerpresNo.111/2013

Perubahan atas

Perpres No.12/2013

Ttg Jamkes

Mampu Upah &

anggota

keluarganya

anggota

keluarganya

Upah &

anggota

keluarganya

a. PNS

b.Anggota TNI

c.Anggota Polri

d. Pejabat negarae. Pegawai Pemerintah Non PNS

f. Pegawai Swasta

g. Pekerja yangtidak termasukhuruf a sd

huruf f yangmenerima upahTermasuk WNA yang bekerja di Indonesia

paling singkat 6 (enam) bulan

a. Pekerja di luarhubungankerja ataupekerja mandiri

b. Pekerja yangtidak termasukhuruf a

yang bukanpenerima upah

Termasuk WNA yang bekerja di

Indonesiapaling singkat 6 (enam) bulan

a. Investor

b. Pemberi Kerjac. Penerima Pensiun*

d. Veteran

e. Perintis Kemerdekaan

f. Bukan pekerja yangtidak termasukhurufa sd

huruf e yang mampu membayar iuran

Syaf


17/57


18/57

Manfaat …

Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi

pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

1. administrasi ela anan;

2. pelayanan promotif dan preventif;

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun nonoperatif;

5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat

pratama; dan

8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.


19/57

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan,

meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

1. rawat jalan yang meliputi:a) administrasi pelayanan;

b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik

oleh dokter spesialis dan subspesialis;

c) tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi

medis

d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

e) pelayanan alat kesehatan implan;

f) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai

dengan indikasi medis;

g) rehabilitasi medis;

h) pelayanan darah;

i) pelayanan kedokteran forensik; dan

j) pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.


20/57

2. rawat inap yang meliputi:

a) perawatan inap non intensif; dan

b) perawatan inap di ruang intensif.c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh

Menteri

(2) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c telah ditanggung dalam

ro ram emerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin.

(3) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga berhakmendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan.

(4) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.


21/57


22/57

b. ruang perawatan kelas II bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipilgolongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggotakeluarganya;

2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setaraPegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang IIbeserta anggota keluarganya;

3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara

beserta anggota keluarganya;

4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara PegawaiNegeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II besertaanggota keluarganya;

5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua)kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1

(satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja

dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelasII;


23/57

c. ruang perawatan kelas I bagi:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;

2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipilgolongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggotakeluarganya;

3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setaraPegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IVbeserta anggota keluarganya;

4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara

beserta anggota keluarganya;

5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara PegawaiNegeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV besertaanggota keluarganya;

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;

7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali

penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu)anak, beserta anggota keluarganya; dan

8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerjadengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I


24/57

Tidak dijamin

Pasal 25

• Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedursebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yangtidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus

w u ;

c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminankecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibatkecelakaan kerja atau hubungan kerja;

d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;

e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi );

h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obatdan/atau alkohol;


25/57

i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti dirisendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan

diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,

termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belumdinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologikesehatan (health technology assessment );

k. en obatan dan tindakan medis an dikate orikan

sebagai percobaan (eksperimen);

l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

m. perbekalan kesehatan rumah tangga;

n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggapdarurat, kejadian luar biasa/wabah; dan

o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan


26/57

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN KE FASKESKEMENKES

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah

diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

PEMBAYARAN

26

FASKES TK. PERTAMAa) KAPITASI

b) Non Kapitasi

FASKES TK. LANJUTANa) INA CBG’s

b) Non CBG’s


27/57

Pembayaran

Pasal 37

(1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatanditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatandengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayahtersebut dengan mengacu pada standar tarif yang

tetap an o e enter .(2) Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri memutuskan besaran pembayaran atasprogram Jaminan Kesehatan yang diberikan.

(3) Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.


28/57

BATAS WAKTU BAYAR KE FASKES

Pasal 38

• BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas

pelayanan yang diberikan kepada Peserta

dokumen klaim diterima lengkap


29/57

CARA BAYAR KE FASKES

Pasal 39

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepadaFasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupayaberdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang

.(2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di

suatu daerah tidak memungkinkan pembayaranberdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk

melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yanglebih berhasil guna.


30/57

CARA BAYAR KE FASKES (lanjutan

...)(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutanberdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).

(4) Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali olehMenteri setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan


31/57


JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

PENGELOLAAN & PEMANFAATAN DANA JKN

31


32/57

ALOKASI DANA JKNKEMENKES

IURAN PBI APBN

IURAN PBI APBD

M A N D I R I

BIAYA

PELAYANAN

KES

ALOKASI DANA JKNBPJS KES FASKES

BIAYA

PELAYANAN

KES

PENDANAAN JKN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

IURAN NON PBI

(PEKERJA DAN

PEMBERI KERJA) I U R A N P E S E R T A

BIAYA

OPERASIONAL

BIAYA

CADANGAN

JASPEL

DUKUNGAN

OPERASIONAL

YANKES


33/57

MANFAAT JAMINAN KESEHATANKEMENKES

Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan(Bab V. Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 22) :

Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non

spesialistik yang mencakup:

1.Administrasi pelayanan;

2.Pelayanan promotif dan preventif;

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4.Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

5.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6.Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

7.Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan

8.Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

No. 3, 4, 7, 8 (Jaspel); No. 5, 6 (Obat, BHP, Alkes); No. 1 & 2 (Operasional Pelay kes

lainnya)


34/57

LANDASAN KEBIJAKAN (2)KEMENKES

PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN DANA KAPITASIJKN DI FKTP MILIK PEMDA

Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada

FKTP Milik Pemerintah Daerah

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 34

Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada

FKTP Milik Pemerintah Daerah

SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah


35/57

RUANG LINGKUP PENGATURANKEMENKES

PENGELOLAAN DAN


2 / 2 0 1 4

Peraturan Presiden ini mengatur

mengenai Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 35

P

E R P R E S pada FKTP milik Pemerintah Daerah

yang belum menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK

BLUD).


36/57

PENGELOLAAN (1)KEMENKES

PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN DANA KAPITASIJKN DI FKTP MILIK PEMDABPJS melakukan pembayaran dana kapitasi

kepada FKTP milik Pemerintah daerah

Pembayaran dana kapitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah

1

2

L 3

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 36

BPJS Kesehatan

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan

kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada

FKTP

3 P A S


37/57


PENGELOLAAN DAN


L 4

1. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan

belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada KepalaSKPD Dinas Kesehatan

2. Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 37

P A S

,

3. Rencana pendapatan dan belanja Dana kapitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada RKA

SKPD Dinas Kesehatan

4. Tata cara dan format penyusunan RKA SKPD disusun sesuai

dengan ketentuan perundang undangan dibidang

pengelolaan keuangan daerah


38/57


PENGELOLAAN DAN

PEMANFAATAN DANA KAPITASIJKN DI FKTP MILIK PEMDAPerda tentang APBD

Perkada tentang Penjabaran APBD

P a s a l 5

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 38

Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD pendapatan

dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD.


39/57


PENGELOLAAN DAN


Kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada

masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala

SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD dan ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah

Menyelenggarakan P a s a l 6

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 39

Fungsi Perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Bendahara dana kapitasi membuka rekening dana

kapitasi yang ditetapkan oleh kepala daerah

BAGIAN DARI REKENING BUD

MERUPAKAN


40/57


PENGELOLAAN DAN


L 7

1. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatandilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN

pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan

2. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 40

P A S

peserta JKN pada FKTP

3. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak

digunakan seluruhnya pada tahun anggaran

berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakanuntuk tahun anggaran berikutnya


41/57


PENGELOLAAN DAN


L 8

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan

menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiapbulan kepada Kepala FKTP

2. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan

dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 41

P A S

3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Dinas

Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan

Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD

4. SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk

sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun

anggaran berkenaan


42/57


43/57

PENGAWASANKEMENKES

PENGELOLAAN DAN


1 1

1. Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan

pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan

pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN

pada FKTP

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota

melaksanakan en awasan fun sional terhada en elolaan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 43

P A S A

dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang

berlaku

3. Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan

akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi


44/57

KETENTUAN PERALIHANKEMENKES

PENGELOLAAN DAN


1 3

1. Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belum

dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2014, Pemerintah Daerah melakukan perubahan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1

(satu) bulan setelah dilakukan perubahan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 44

P A S A

. Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

3.Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan atas

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014,

pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun

Anggaran 2014


45/57

ALUR PENGELOLAAN DANA JKN DI FKTPKEMENKES

BPJS KES

TH. 2014

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

1 5432 1211109876

UU No.17/2003, PP No. 58/2005

PERMENDAGRI No. 13/2006

PERMENDAGRI No. 27/2013

PERBUP/PERWALI

PEMANFAATAN DANA

1. PERPRES 32/2014

2. PERMENKES 19/2014

3. SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ

4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PEMANFAATAN DANA

NON KAPITASI

UU No.17/2003, PP No. 58/2005, PERMENDAGRI No. 13/2006, PERMENDAGRI No. 27/2013,

PERBUP/PERWALI PEMANFAATAN DANA

KAPITASIKAPITASI


46/57


47/57

PEMANFAATAN DANA JKN (1)KEMENKES

Dana Kapitasi digunakan seluruhnya

untuk:

Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi

Jaspel perorangan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan dan tenaga non

kesehatan

JASPEL DI FKTP DI

TETAPKAN SEKURANG

KURANGNYA 60% dari

Total Kapitasi yg

diterima dan Sisanya

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 47

Operasional pelayanan kesehatan, meliputi

biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis

habis pakai dan biaya operasional

pelayanan kesehatan lainnya

Pelayanan Kes Lainnya

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPELDAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR

DENGAN PERMENKES No. 19/ 2014


48/57


DASARDASAR

PENYUSUNANPENYUSUNAN

• Pelaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentangPengelolaan dan Pemanfaatan Dana KapitasiJaminan Kesehatan Nasional Pada FasilitasKesehatan Tingkat Pertama Milik PemerintahDaerah

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 48

RUANGRUANG

LINGKUPLINGKUP

• Pengaturan penggunaan dana kapitasi JaminanKesehatan Nasional (JKN) untuk jasa pelayanankesehatan dan dukungan biaya operasionalditujukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang

belum menerapkan pola pengelolaan keuanganbadan layanan umum daerah (BLUD).


49/57


PENETAPAN PEMANFAATAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN DENGAN

DANA KAPITASI JKN FKTP DIMANFAATKAN SELURUHNYA:

BIAYA JASA PELAYANAN KES DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAY KES

Sekurang-kurangnya 60% dari

penerimaan Dana Kapitasi

Selisih dari Kapitasi yang diterima dg Jaspel

yang ditetapkan

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ATAS USULAN KEPALA SKPD DINKES

Pasal 3

Penetapan dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai

target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan

c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.


50/57

JASA PELAYANAN KESEHATAN (1)KEMENKES

JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK JASA

TENAGA KESEHATAN & NON KESEHATAN YG MELAKUKAN PELAYANAN DI FKTP

PEMBAGIAN JASPEL DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN

a. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN

b. KEHADIRAN

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 50

Pasal 4

Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut:a. tenaga medis, diberi nilai 150;

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;

c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;

d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga

kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;

e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan

f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15


51/57

JASA PELAYANAN KESEHATAN (2)KEMENKES

4

Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai KepalaFKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi

JKN diberi tambahan nilai 30

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dinilai sebagai berikut:

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 51

P a s a l

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; danb. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1

poin

Ketidak hadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luaroleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran


52/57


53/57

BIAYA OPERASIONAL PELAY KES (1)KEMENKES

DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN:a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya

5

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 53

, ,pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat

dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan

mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan

bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah

P a s a l


54/57


KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA:

a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif lainnya

b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan

perorangan;

c. O erasional untuk Puskesmas kelilin ; 5

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 54

d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;

e. administrasi keuangan dan sistem informasi

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya

operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

P a s a l


55/57


KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN KES BELANJAa. Upaya kesehatan perorangan berupa

kegiatan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif lainnya

Antl; Belanja Makan-Minum,

Jasa Profesi NS, Fotocopy

bahan, Service ringan alkes,

Perjalanan

b. Kegiatan kunjungan rumah dalam rangka Antl; Perjalanan, Uang Harian

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 55

upaya kesehatan perorangan;

c. Operasional untuk Puskesmas keliling; Antl; BBM, Penggantian Oli,

suku cadang kendaran Pusling

d. Bahan cetak atau alat tulis kantor;

e. administrasi keuangan dan sistem

informasi

Antl; Perjalanan, Uang Harian,

Software dan Hardware untuk SIM,Operasional SIM


56/57

PEMBINAAN DAN PENGAWASANKEMENKES

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL 56

oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah

(APIP) Kabupaten/Kota sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.


57/57

Bersama Kita Menuju

Universal Health Coverage

Tahun 2 19

TERIMATERIMA

57

Untuk Indonesia yang lebih sehat

JAMINAN

KESEHATAN

NASIONAL

Syaf

2. Modul I_kebijakan Jkn

Documents