2 LAKIP 2014.pdf

L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/ MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

2014

SATUAN KERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI Jln. Lingkar Blang Paseh Kota Sigli, Kab. Pidie,

Tel/Fax: 0653-21301 Web: www.sigli.ms-aceh.go.id

Email: [email protected]

http://www.sigli.ms-aceh.go.id/

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah

pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata

dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) agar berdaya

guna, bersih dan bertanggung jawab (clean government).

Dasar hukum pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas

II adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Meret 2004 tentang pedoman

penyusunan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II merupakan pencapaian kinerja

Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2014.

Pencapaian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II didukung oleh kelompok indikator inputs yang

meliputi sumber daya manusia, dan prasarana.

Pelaporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana

strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, misi dan visi Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II.

Sigli, 02 Januari 2015 Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli Drs. MIRANDA

NIP. 19590525 198603 1 006

Dengan selesainya tahun anggaran 2014 menandai Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II telah

menyelesaikan implementasi pertama dari tahun kedua Rencana Stratejik Mahkamah Syar’iyah Sigli

Kelas II Tahun 2011-2015 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. Implementasi Rencana

Strategis 2011-2015 dan Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II tahun 2014 dalam

melaksanakan visinya “TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI KELAS II YANG BERSIH,

BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI

HUKUM“ khususnya dalam wilayah Kabupaten Pidie.

Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Mahkamah Syar’iyah Sigli, telah

ditetapkan beberapa tujuan yaitu:

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 2. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, pelayanan pembinaan hukum

agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/ penetapan. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme. 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan

memadai. 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya

peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran,

yaitu terdaftarnya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara

tertib dan cepat. Terwujudnya persidangan secara sederhana. Terbitnya putusan/ penetapan

yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel). Terlaksananya

eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Secara umum capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sangat baik. Pada Tahun Aggaran

ini Mahkamah Syar’iyah/ Mahkamah Syar’iyah melaksanakan 3 kegiatan yakni sebagai penjabaran dari 3

program untuk mencapai 17 sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Dari 17 sasaran stratejik tersebut

secara bervariatif tingkat capaian Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sebesar 94,2%.

Hasil pencapaian sasaran stratejik ini menunjukkan bahwa score area Mahkamah Syar’iyah Sigli

Kelas II sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah Kabupaten Pidie dalam memberikan

pelayanan hukum masyarakat telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja sasaran terkadang bukanlah

tanggung jawab satu bidang tertentu, tetapi bisa jadi lebih merupakan gabungan dari kegiatan yang

dilakukan beberapa bidang untuk mewujudkan satu atau lebih indicator. Tinggi rendahnya suatu capaian

tidaklah terlalu mencerminkan gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat dulu bagaimana

target yang ditetapkan kurang, sama atau melebihi target.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II merupakan refleksi dari

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2014 oleh segenap jajaran hakim/pegawai

Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan secara

keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat

dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Sebaliknya capaian kinerja yang belum secara optimal direalisasikan pada tahun 2014 antara lain

sasaran stratejik meningkatnya sistem administrasi dan managemen peradilan dan sasaran stratejik

terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Kedua sasaran tersebut sangat terkait dengan

support dana dan kebijakan lainnya.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli

Drs. MIRANDA NIP. 19590525 198603 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Syar’iyah Sigli merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam

undang-undang. Kekuasaan kehakiman bagi masyarakat islam di wilayah Kabupaten Pidie dilaksanakan

oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar`iyah

Aceh sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi. Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II sampai saat ini

meliputi wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri dari 22 kecamatan.

Kompetensi Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

melengkapi kompetensi Peradilan Agama menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya,

menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan, (b)

Kewarisan (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf (f) Zakat, (g) Pengangkatan Anak(h) Infaq, (i) Shadaqah dan

(j) Ekonomi Syari’ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undan-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah

antara lain meliputi :

a. Bank syar’iah

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah

c. Asuransi syari’ah

d. Reasuransi syari’ah

e. Reksa dana syari’ah

f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah

g. Sekuritas syari’ah

h. Pembiayaan syari’ah

i. Pengadaian syari’ah

j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan

k. Bisnis syari’ah

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan

hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Pidie yang mayoritas beragama Islam. Di samping

itu, Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas II dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan

masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum

(rechtstaats).

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam melaksanakan

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat

administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI,

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta

kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Mahkamah Syar’iyah Sigli membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Mahkamah Syar’iyah Sigli merupakan lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung

RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakan Hukum dan Keadilan, Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai kawal depan (Voorj post)

Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara

tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah

Syar’iyah Sigli (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara).

c. Memberikan pelayanan hukum, keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, apabila diminta.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai

berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Mahkamah Syar’iyah ).

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk

diselesaikan.

Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi

peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil

Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian

tekhnis Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu

Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta,

buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti

dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil

Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana

di bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan

anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan

pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi

Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum,

Kepegawaian dan Keuangan.

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai Mahkamah Syar’iyah Sigli Seluruhnya berjumlah 25 (

dua puluh lima ) Orang dan ditambah 10 (sepuluh) orang tenaga honorer terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : Tenaga Honorer = 10 Orang

Golongan I = - Orang

Golongan II = 3 Orang

Golongan III = 16 Orang

Golongan IV = 2 Orang b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 7 Orang

Panitera / Sekretaris = 1 Orang

Wakil Panitera = 1 Orang

Panitera Muda Permohonan = 1 Orang

Panitera Muda Gugatan = 1 Orang

Panitera Muda Hukum = 1 Orang

Panitera Pengganti = - Orang

Jurusita Pengganti = 5 Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural Wakil Sekretaris = 1 Orang

Kaur Umum = 1 Orang

Kaur Kepegawaian = 1 Orang

Kaur Keuangan = 1 Orang

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama

dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis

melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan

peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok

ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun

2015-2019.

Adapun visi dari Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah:

“Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Sigli Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli menetapkan misi yang menggambarkan

hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar’iyah Sigli.

2. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar’iyah Sigli yang modern.

3. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah Sigli.

5. Meningkatkan pengawas internal Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Sigli harus meningkatkan kinerja

untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Peradilan Syari’at Islam di

Aceh.

2. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan mralitas yang tinggi.

3. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan

berkualitas.

4. Terwujudnya administrasi kesektretariatan yang dapat mendukung tugas pokok peradilan

syari’at islam.

5. Terwujudnya masyarakat islam yang sadar hukum

Penjabaran dari tujuan berupa Sasaran yang bersifat terukur untuk dicapai secara nyata dalam

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran Mahkamah Syar’iyah Sigli berupa:

1. Terlaksananya Keputusan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1991 tentang pola bindalmin.

2. Terlaksanannya azas peradilan syari’at islam dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

4. Terciptanya masyarakat islami yang sadar hukum

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI

Mahkamah Syar’iyah Sigli telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara Perdata

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Hakim Majelis Panitera/Sekretaris


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang putus.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK


b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


e. Ratio Majelis

Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz



c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan



d. Persentase pencari keadilan golongan

Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah


Laporan Bulanan dan Laporan

tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum

Tahunan

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



C. RENCANA KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI TAHUN 2014

Adapun rencana kinerja tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli, sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 80 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian

80 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

80 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan 80 %


80 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan

80 %

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

80 %

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan

80 %

perkara secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

80 %

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

80 %

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

80 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

80 %

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

80 %

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

80 %

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

80 %

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

80 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

80 %

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Mahkamah Syar’iyah Sigli, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Sigli, sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI TAHUN ANGGARAN 2015

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan. 75%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 80%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan 85%


95%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

90%

2 Meningkatnya penyelesaian perkara jinayat a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka dari 3 bulan 85% b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu singkat. 95%

3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

87% 75% 65%

4.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 85%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 95%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan

para pihak.

80%

d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat 80%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75%

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 90%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat 70%

to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

70%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

70%

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti

75%

7. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 75%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 90%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli tahun 2014 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran,

namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan

pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan

Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Mahkamah Syar’iyah Sigli telah

melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

%

- Peningkatan

Penyelesaian Upaya Mediasi

- Peningkatan

penyelesaian perkara

Persentase mediasi yang diproses a. Persentase perkara

yang diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

30% 92 % 100 %

30% 92 % 100 %

100 90 100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2014, Mahkamah Syar’iyah Sigli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran dapat

dilihat, sebagai berikut :

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi

yang diproses di targetkan 30% dari jumlah perkara yang diterima karena tidak semua perkara yang

diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun

2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Persentase mediasi yang diproses

30 % 30 % 100

PENINGKATAN KUALITAS RENCANA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa

perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang

diselesaikan ditargetkan 90 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2014 dapat

diselesaikan dikarenakan perkara tesebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator

kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :


1. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100 % 100 % 100


2. Prosentase perkara yang

diselesaikan

90% 90% 100

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan

visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka

analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh

kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan

Kontribusi kepada Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Sigli. Namun mengingat anggaran yang

terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2014

belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya

menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang

sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan

didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan

profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana

prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat

meningkat.

A. Aspek Keuangan

1. Anggaran Rutin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Sigli ditunjang dengan

anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014. Dari DIPA

tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Sigli melalui

kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita

bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh

dari yang diharapkan.

2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana

Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun

Anggaran 2014, juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang

telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional

Kantor Mahkamah Syar’iyah Sigli.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2014 ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan

sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Sigli

Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu

ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai

berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.

2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai

B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan

Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang

masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan

maksimal penggunaannya.

Sigli, 02 Januari 2015 PANITERA / SEKRETARIS

MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI

A.BAKAR ARIF, S.Ag

NIP. 19551231 197903 1 202

2 LAKIP 2014.pdf

Documents