Home >Documents >1FSLB 5 IO 1FEPNBO1FOHFMPMBBO, FIVNBTBO T MJEFQEG . perka-1513-thn-2012...PDF filepengelolaan...

1FSLB 5 IO 1FEPNBO1FOHFMPMBBO, FIVNBTBO T MJEFQEG . perka-1513-thn-2012...PDF filepengelolaan...

Date post:06-Nov-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 1/29

     

    BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    PERATURAN

    KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR : PER- 1513/K/SU/2012

     TENTANG

    PEDOMAN PENGELOLAAN KEHUMASAN

    BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelaksanaan

    pengelolaan kegiatan kehumasan yang optimal, efektif,

    dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

    kepemerintahan yang baik di Badan Pengawasan

    Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu adanya

    pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan;

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 2/29

     

    - 2 -

    277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan

    di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan masih terdapat kekurangan dan sudah

    tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan

    kehumasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

    dan Pembangunan;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

    Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

    Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

     Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

    3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

    Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

    terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

    2005;

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 3/29

     

    - 3 -

    Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

    terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

    2005;

    5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;

    6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor: 30 Tahun 2011 tentang

    Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan

    Instansi Pemerintah

    7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan

    Keuangan dan Pembangunan;

    8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

    Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana

    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

    Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

    Nomor: PER-61/K/SU/2012;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

    DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

    KEHUMASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

    PEMBANGUNAN .

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 4/29

     

    - 4 -

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

    (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

    1. Pengelola Humas adalah pegawai yang ditugaskan mengelola kehumasan

    pada Bagian Humas Biro Hukum dan Humas, Unit Kerja Pusat maupun

    Unit Kerja Perwakilan.

    2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang

    bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan

    informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

    penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan BPKP.

    3. PPID BPKP adalah Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP.

    4. PPID Unit Kerja Pusat adalah pejabat setingkat eselon II di lingkungan

    kedeputian/biro/pusat/inspektorat, sedangkan PPID Unit Kerja

    Perwakilan adalah Kepala Perwakilan.

    5. Staf PPID adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan, menyediakan

    dan melayani permohonan informasi dan bertanggung jawab kepada PPID

    masing-masing.

    6. Unit Kerja Pusat adalah unit kerja BPKP setingkat eselon II di lingkungan

    kedeputian/biro/pusat/inspektorat.

    7. Unit Kerja Perwakilan adalah kantor perwakilan BPKP yang berada di

    daerah tingkat provinsi.

    8. Meja Layanan Informasi adalah tempat staf PPID melakukan pelayanan

    informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan

    informasi berada yang bertujuan memudahkan perolehan informasi.

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 5/29

     

    - 5 -

    9. Liaison Officer (LO) Unit Kerja Pusat adalah pejabat setingkat eselon II di

    lingkungan kedeputian/biro/pusat/inspektorat, sedangkan LO Unit Kerja

    Perwakilan adalah Kepala Perwakilan.

    10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

    mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun

    penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan

    dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

    teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non

    elektronik.

    11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

    dikirim dan/atau diterima oleh BPKP yang berkaitan dengan

    penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

    penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

    undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

    serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

    12. Daftar Informasi Publik (DIP) adalah Daftar Informasi Publik di BPKP yang

    berisi informasi-informasi yang dikelola BPKP yang dikategorikan ke

    dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang

    tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, serta diperbaharui

    secara berkala.

    13. Kliping adalah kegiatan mulai dari memilih berita terkait BPKP dari media

    cetak maupun online  yang masuk dalam kategori berita layak kliping.

    Berita dari media cetak digunting, berita dari media online  dicetak,

    kemudian berita tersebut ditempel di kertas berlogo unit kerja BPKP,

    dengan memberi keterangan sumber berita, hari, tanggal serta halaman

    berita tersebut.

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 6/29

     

    - 6 -

    Pasal 2

    (1) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP bertujuan untuk mewujudkan

    optimalisasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kehumasan di lingkungan

    BPKP.

    (2) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) merupakan acuan atau pedoman untuk seluruh unit kerja dalam

    melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkungan BPKP.

    Pasal 3

    (1) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP terdiri dari:

    a. Pendahuluan;

    b. Dasar-dasar Pengelolaan Kehumasan;

    c. Struktur Organisasi Pengelolaan Kehumasan;

    d. Kegiatan Kehumasan; dan

    e. Penutup

    (2) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

    terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

    Pasal 4

    Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sistem

    pengelolaan kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

    Kepala BPKP Nomor: KEP-277/K/SU/2009 dicabut dan dinyatakan tidak

    berlaku.

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 7/29

     

    - 7 -

    Pasal 5

    Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal

    KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

    DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

    MARDIASMO

  • 5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

    http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 8/29

     

    LAMPIRAN

    PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

    KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    NOMOR : PER- 1513/K/SU/2012

     TANGGAL : 27 November 2012

    PEDOMAN PENGELOLAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

    BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended