5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 1/29

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 1513/K/SU/2012

 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEHUMASAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelaksanaan

pengelolaan kegiatan kehumasan yang optimal, efektif,

dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola

kepemerintahan yang baik di Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, dipandang perlu adanya

pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Kehumasan

di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 2/29

 

- 2 -

277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan

di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan masih terdapat kekurangan dan sudah

tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan

kehumasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005;

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 3/29

 

- 3 -

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun

2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: 30 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan

Instansi Pemerintah

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor: PER-61/K/SU/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEHUMASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN .

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 4/29

 

- 4 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelola Humas adalah pegawai yang ditugaskan mengelola kehumasan

pada Bagian Humas Biro Hukum dan Humas, Unit Kerja Pusat maupun

Unit Kerja Perwakilan.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang

bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan

informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungan BPKP.

3. PPID BPKP adalah Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP.

4. PPID Unit Kerja Pusat adalah pejabat setingkat eselon II di lingkungan

kedeputian/biro/pusat/inspektorat, sedangkan PPID Unit Kerja

Perwakilan adalah Kepala Perwakilan.

5. Staf PPID adalah pejabat yang bertugas mengumpulkan, menyediakan

dan melayani permohonan informasi dan bertanggung jawab kepada PPID

masing-masing.

6. Unit Kerja Pusat adalah unit kerja BPKP setingkat eselon II di lingkungan

kedeputian/biro/pusat/inspektorat.

7. Unit Kerja Perwakilan adalah kantor perwakilan BPKP yang berada di

daerah tingkat provinsi.

8. Meja Layanan Informasi adalah tempat staf PPID melakukan pelayanan

informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan

informasi berada yang bertujuan memudahkan perolehan informasi.

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 5/29

 

- 5 -

9. Liaison Officer (LO) Unit Kerja Pusat adalah pejabat setingkat eselon II di

lingkungan kedeputian/biro/pusat/inspektorat, sedangkan LO Unit Kerja

Perwakilan adalah Kepala Perwakilan.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non

elektronik.

11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim dan/atau diterima oleh BPKP yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

12. Daftar Informasi Publik (DIP) adalah Daftar Informasi Publik di BPKP yang

berisi informasi-informasi yang dikelola BPKP yang dikategorikan ke

dalam informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang

tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan, serta diperbaharui

secara berkala.

13. Kliping adalah kegiatan mulai dari memilih berita terkait BPKP dari media

cetak maupun online  yang masuk dalam kategori berita layak kliping.

Berita dari media cetak digunting, berita dari media online  dicetak,

kemudian berita tersebut ditempel di kertas berlogo unit kerja BPKP,

dengan memberi keterangan sumber berita, hari, tanggal serta halaman

berita tersebut.

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 6/29

 

- 6 -

Pasal 2

(1) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP bertujuan untuk mewujudkan

optimalisasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kehumasan di lingkungan

BPKP.

(2) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan acuan atau pedoman untuk seluruh unit kerja dalam

melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkungan BPKP.

Pasal 3

(1) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP terdiri dari:

a. Pendahuluan;

b. Dasar-dasar Pengelolaan Kehumasan;

c. Struktur Organisasi Pengelolaan Kehumasan;

d. Kegiatan Kehumasan; dan

e. Penutup

(2) Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan mengenai sistem

pengelolaan kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

Kepala BPKP Nomor: KEP-277/K/SU/2009 dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 7/29

 

- 7 -

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

5/19/2018 Perka 1513 Thn 2012-Pedoman Pengelolaan Kehumasan

http:///reader/full/perka-1513-thn-2012-pedoman-pengelolaan-kehumasan 8/29

 

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : PER- 1513/K/SU/2012

 TANGGAL : 27 November 2012

PEDOMAN PENGELOLAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan