Home >Documents >1711091513PERSYARATAN KERJA KEEMPAT

1711091513PERSYARATAN KERJA KEEMPAT

Date post:10-Aug-2015
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

PERSYARATAN KERJA

Oleh : DRS. NURYANTO KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

1

HUBUNGAN KERJA Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

2

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA

Norma kerja; Syarat kerja

3

NORMA KERJA & SYARAT KERJA

Norma kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan.Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4

SKEMA PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBANHUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PELAKU PROSES PRODUKSI

MAKRO MINIMAL (NORMA KERJA)

PERJANJIAN KERJA

INDIVIDUAL

MIKRO KONDISIONAL (SYARAT KERJA) TUJUAN

PERATURAN PERUSAHAAN

KOLEKTIF

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

KETENANGAN KERJA& BERUSAHA

PRODUKTIFITAS

KELANGSUNGAN & KESJA 5

TUJUAN PENGATURAN SYARAT KERJA1.Memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. 2.Terwujutnya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

6

KETENANGAN KERJA DAN BERUSAHA mengandung unsur-unsur :

Terjaminnya hak bagi semua pihak.Bila timbul perselisihan dapat di selesaikan dengan baik. Mogok dan penutupan perusahaan tdk digunakan untuk memaksakan kehendak.

7

PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN :a. Makro minimal : peraturan

perundangan( Norma Kerja )

b. mikro kondisional ( Syarat kerja ) - Individual, dalam bentuk PK. - Kolektif , dalam bentuk PP dan PKB.

8

* Pengaturan hak dan kewajiban paling baik jika

diatur dalam peraturan perundangan, sehingga tidak perlu di rundingkan dan sifatnya memaksa, artinya jika tidak di laksanakan diancam sanksi pidana penjara/kurungan dan atau denda : a. Waktu kerja b. Upah kerja lembur c. Waktu istirahat dan cuti d. Pengupahan / Upah Minimum e. Keselamatan dan Kesehatan kerja ( K3 )

9

* Hak dan kewajiban yang belum diatur dalam

peraturan perundangan dapat diatur dalam PP atau PKB seperti : a. Kenaikan upah b. Bantuan duka cita dan suka cita c. Kesejahteraan d. Berbagai fasilitas, e. Prosedur pengambilan istirahat dan cuti f. Bonus.

10

UPAH MINIMUM

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota di satu Provinsi.

11

PELAKSANAAN KETETAPAN UPAH MINIMUM 1.Perusahaan di larang membayar Upah lebih rendah dari upah minimum ( Ps 90 ayat 1 uu13 th 2003 )

2.Bagi pengusaha yg tidak mampu membayar upah minimum dapat di lakukan penangguhan (ps 90 ayat 2 uu13 th2003 )

12

TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAHMINIMUM 1. Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum;

13

.

upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum berlakunya upah minimum. 3. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

2. Permohonan penangguhan pelaksanaan

14

PENANGGUHAN UMPKelengkapan persyaratan permohonan penangguhan UMP :1.Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh; 2.Laporan keuangan perusahaan untuk 2 tahun terakhir( Lap Neraca , rugi/ laba ). 3. Salinan akte pendirian perusahaan;

.

15

4. Data upah menurut jabatan pekerja;

5. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan upah minimum;6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 tahun terakhir dan rencana produksi dan pemasaran 2 tahun yg akan datang. .16

JANGKA WAKTU PENANGGUHAN1.

Persetujuan penangguhan di tetapkan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.

2. Persetujuan Penangguhan meliputi : a. Membayar upah minimum sesuai upah minimum lama atau; b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru atau ; c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.17

SANGSI PELAKSANAAN UMP Ps 185 ( 1 ) uu 13 th 2003 Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum di kenakan sangsi pidana penjara paling sedikit 1 th dan paling banyak 4 th dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta.

18

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( UU NO 13 H 2003)

Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlidungan atas : - Keselamatan dan kesehatan kerja - moral dan kesusilaan - perlakuan yg sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujutkan produktifitas kerja yg optimal diselenggarakan upaya K3;19

Syarat-syarat KeselamatanUU NO 1 TAHUN 1970

Untuk : mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yg berbahaya;20

Kewajiban Pengurus : UU 1 th 1970Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja yg akan di terima atau di pindahkan sesuai sifat pekerjaan yg di berikan; Memeriksakan tenaga kerja secara berkala pada dokter yg di tunjuk pengusaha;21

Kewajiban Pengurus

Menyediakan secara Cuma-Cuma semua lat perlindungan diri yg diwajibkan pada tenaga kerja; Menyediakan bagi setiap orang lain yg memasuki tempat kerja, disertai dengan petunjuk-petunjuk yg di perlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.22

Kewajiban Pengurussecara tertulis menempatkan dlm tempat kerja semua syarat keselamatan kerja yg diwajibkan, sehelai UU ini dan semua peraturan pelaksanaanya; Memasang dlm tempat kerja semua gambar keselamatan kerja yg diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya.

23

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

memberi keterangan yang benar bila diminta pegawai pengawas memakai alat perlindungan diri yg di wajibkan memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang tidak dilengkapi atau diragukan syarat K3 dan alat K3, Kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan.24

Kewajiban bila memasuki tempat kerja

Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yg diwajibkan.

25

JUMLAH PERUSAHAAN ( UU No : 7 th 1981 )No1. 2. 3. 4. 5.

Kab/KotaKota Yogya Bantul Sleman Kulon Progo Gunung Kidul Jumlah DIY

Jlm Persh1558 520 848 318 216 3460

Jumlak Tenaga kerja52.382 26.328 54.687 5.823 3223

142.180

Sumber : Disnakertrans Provinsi DIY26

DATA SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL TH 2008No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kab/kota Kota Sleman Bantul GK KP Provinsi Jumlah PP 165 60 129 15 14 5 383 PKB 112 18 32 9 12 3 183 SP/SB 131 62 56 19 20 288 LK Bipartit 34 29 89 19 21 212 LK Tripartit 1 1 1 1 1 1 6

27

PERKEMBANGAN UMP DAN CAPAIAN KHLNo 1. 2. 3. 4. TAHUN 2006 2007 2008 2009 UMP Rp.460.000,Rp.500.000,Rp.586.000,Rp.700.000,KHL Rp.673,528,Rp.656.976,Rp.687.132,Rp.820.484,CAPAIAN KHL 68,20 % 76,10% 85,28 % 85,31 %

28

29

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended