1686 masterplan teknopolitan

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN MASTERPLAN TEKNOPOLITAN

KABUPATEN PELALAWAN

Kerjasama Antara:PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DenganBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Tahun 2012

LAPORAN AKHIR


KABUPATEN PELALAWAN



Tahun 2012

LAPORAN AKHIR


KABUPATEN PELALAWAN



Tahun 2012

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya laporan “Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten

Pelalawan” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memuat

ide gagasan, hasil survey, analisis dan rencana tindak yang dituangkan dalam 6

(enam) bagian tulisan yaitu : Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum

Wilayah Kabupaten Teknopolitan, Analisis Pengembangan, Rencana Pembangunan

Fisik dan Rencana Pengembangan.

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan disusun sebagai

rujukan dan merupakan inisiasi awal persiapan pembangunan kawasan teknopolitan.

Rencana pengembangan ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013 hingga

tahun 2027 yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah,

perguruan tinggi, lembaga litbang dan dunia usaha.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPT,

Bupati Pelalawan dan Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi atas

bimbingan, arahan dan masukannya hinggga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah

membantu kelancaran penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik serta saran konstruktif masih kami harapkan untuk penyempurnaan

Laporan akhir ini.

Semoga laporan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ini

menjadi setitik sumbangan bagi penguatan sistem inovasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2012

P E N Y U S U N

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1

1.2. Tujuan dan Sasaran 1-2

1.3. Ruang Lingkup 1-2

1.4. Metodologi 1-3

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2-1

2.1 Kebijakan Nasional Program MP3EI 2-1

2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau 2-6

2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan. 2-23

2.4 Kebijakan Dasar Teknopolitan 2-26

2.5 Pengertian Teknopolitan 2-27

2.6 Persyaratan Teknopolitan 2-31

2.7 Dasar Hukum Teknopolitan 2-35

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 3-1

3.1. Kondisi Wilayah Kabupaten Pelalawan 3-1

3.2. Profil Potensi Dan Peluang Ekonomi 3-12

3.3. Deliniasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan 3-21

3.3.1. Landasan Penentuan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

3-21

3.3.2. Hasil Deliniasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

3-22

3.4. Kondisi Lahan Peruntukan Kawasan Teknopolitan Di Kabupaten Pelalawan.

3-25

BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

4-1

4.1. Analisis Spasial Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

4-1

4.2. Infrastruktur Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan 4-16

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan iii

4.2.1. Sistem Transportasi Makro Teknopolitan Pelalawan 4-17

4.2.2. Aksesibilitas Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-31

4.2.3. Kebutuhan Pengembangan Jalan Akses Kawasan 4-33

4.2.4. Sistem Jaringan Drainase 4-34

4.2.5. Sistem Jaringan Air Bersih 4-37

4.2.6. Infrastruktur Energi 4-43

4.2.7. Rencana Pengelolaan Sampah 4-46

4.2.8. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Sokoi 4-58

4.3. Analisis Ekonomi Dan Investasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

4-64

4.3.1 Analisis Perekonomian Daerah 4-64

4.3.2 Analisis Pohon Industri Rantai Nilai Industri Hilir Kelapa Sawit

4-72

4.3.3 Analisis Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi Industri Hilir Sawit

4-75

4.3.4 Analisis Ekonomi dan Peluang Investasi 4-77

4.4. Analisis Kelembagaan Kawasan Teknopolitan 4-87

4.4.1. Pengertian Kawasan Teknopolitan 4-87

4.4.2 Persyaratan Teknopolitan 4-88

4.4.3 Dasar Hukum Kawasan Teknopolitan 4-89

4.4.4 Desain Kelembagaan Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan

4-92

4.4.5 Strategi Implementasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan

4-105

4.5. Analisis Sumber Daya Manusia Kawasan Teknopolitan Kabupaten Teknopolitan

4-106

4.5.1. Pengertian SDM 4-106

4.5.2 Komponen Sumber Daya Manusia 4-106

4.5.3 Definisi SDM 4-107

4.5.4 Jenis dan Klasfikasi SDM 4-107

4.5.5 Peran SDM dalam Teknopolitan 4-108

4.5.6 Profil SDM, Sosial Budaya dan Sapras Pendidikan 4-110

4.6. Analisis SWOT 4-133

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan iv

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN FISIK TEKNOPOLITAN PELALAWAN

5-1

5.1. Visi Dan Misi 5-1

5.1.1. Visi Teknopolitan Pelalawan 5-1

5.1.2. Misi Teknopolitan Pelalawan 5-1

5.1.3. Tujuan Pengembangan Teknopolitan Pelalawan 5-2

5.1.4. Kebijakan Strategis Pengembangan Teknopolitan Pelalawan

5-2

5.2. Rencana Struktur Ruang Kawasan Teknopolitan 5-3

5.2.1. Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Teknopolitan

5-5

5.2.2. Rencana Pembagian Ruang Kawasan Teknopolitan 5-8

5.3. Rencana Pola Ruang Kawasan Teknopolitan 5-10

5.3.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 5-11

5.3.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 5-19

5.3.2.1. Kegiatan Komersial 5-19

5.3.2.2. Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi 5-20

5.4. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Teknopolitan

5-20

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN 6-1

6.1. Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan

6-1

6.2. Penutup 249

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan v

DAFTAR GAMBAR

NOMOR NAMA GAMBAR HALAMAN

2.1 Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia 2-2 2.2 Rantai Nilai Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit 2-3 2.3 Produktivitas dari Beberapa Kategori Pemilik Perkebunan

dan Benchmark Lainnya 2-3

4.1 Peta Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-10 4.2 Peta Sistem Lahan Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-11 4.3 Peta Penggunaan lahan di lokasi rencana Pengembangan

Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-12

4.4 Peta Geologi Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-13 4.5 Peta Deliniasi Topografi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-14 4.6 Potret Situasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-15 4.7 Skema Keterkaitan Sistem Pusat dan Sistem Jaringan Jalan 4-18 4.8 Posisi Strategis Kabupaten Pelalawan 4-32 4.9 Aksesibilitan Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-33 4.10 Orientasi Aliran Saluran Drainase 4-37 4.11 Proses Pengolahan Air Bersih 4-40 4.12 Fasilitas Pengolahan Air Bersih 4-42

4.13 Skema pembagian lapisan cell pada ADCP 4-59

4.14 Sedimen grab (a), alat untuk mengambil sampel sedimen dasar; dan botol Nansen (b), alat untuk mengambil sampel air

4-62

4.15 Sebaran Provinsi berdasarkan Tingkat Pertumbuhan Ekonominya di IndonesiaTahun 2011

4-65

4.16 Perkembangan TFP Growth Provinsi Riau 1984-2008 4-66 4.17 Struktur PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010

dengan Migas dan Tanpa Migas 4-67

4.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010

4-68

4.19 Kontribusi 3 Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010

4-69

4.20 Produk Industri Sawit yang belum diproduksi di dalam negeri

4-73

4.21 Pohon Industri Kelapa Sawit 4-74 4.22 Rantai Nilai Industri Kelapa Sawit 4-75 4.23 Ilustrasi Organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan

Pelalawan 4-97

4.24 Sistem Kelembagaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-98 4.25 Posisi UPTD dalam Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten

Pelalawan 4-101

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan vi

4.26 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan

4-101

4.27 Mekanisme Pengusulan KEK 4-104 4.28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Pelalawan Tahun 2000-

2011 4-110

4.29 Distribusi Penduduk di kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Keadaan Pertengahan Tahun 2011

4-111

4.30 Distribusi Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kelompok Umur Produktif Tahun 2010

4-113

4.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pelalawan (%)

4-14

4.32 Posisi SWOT Pembangunan Kawasan Teknopolitan 4-137

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan vii

DAFTAR TABEL


4.1 Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri 4-7 4.2 Sistem Jaringan Jalan Dalam Rencana Struktur Ruang

Wilayah Kabupaten Pelalawan 4-25

4.3 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih 4-38 4.4 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air 4-39 4.5 Perhitungan Kebutuhan Listrik Kawasan 4-44 4.6 Alternatif Perkiraan Biaya Pembangunan 4-45 4.7 Prediksi Volume Sampahh Kawasan Teknopolitan

Pelalawan 4-46

4.8 Komposisi Timbulan Sampah di Permukiman Strata Pendapatan Tinggi

4-47

4.9 Komposisi Timbulan Sampah Kawasan Jasa dan Komersial

4-49

4.10 Komposisi Timbulan Sampah Perkantoran 4-49 4.11 Komposisi Timbulan Sampah Sekolah 4-50 4.12 Nilai Kalor dan Kadar Air Sampah dari Berbagai Sumber 4-52 4.13 Perkiraan Karakteristik Rata-Rata Sampah DKI Jakarta

Sebagai Studi Banding 4-52

4.14 Konstanta pasang surut Muara Kampar (Sokoi) 4-58 4.15 Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter

saat spring tide 4-60

4.16 Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat neap tide

4-60

4.17 Lokasi pengambilan sample sediment 4-63 4.18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pelalawan Tahun 2010 4-70

4.19 Perkembangan Penanaman Modal Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

4-71

4.20 Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi Industri Hilir Sawit di Indonesia

4-76

4.21 Analisis Nilai Tambah Industri Hilir Sawit 4-83 4.22 Peluang pasar Fatty Acid di Indonesia 4-86 4.23 Peluang pasar Fatty Alkohol di Indonesia 4-86 4.24 Peluang investasi industri Oleokimia di Indonesia 4-87 4.25 Penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Jenis Kelamin

dan Kelompok Umur Produktif Keadaan Pertengahan Tahun 2011

4-112

4.26 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan 2008-2010

4-114

4.27 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

4-115

4.28 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pelalawan 4-118

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan viii


4.29 Banyaknya Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kab. Pelalawan Tahun 2010

4-121

4.30 Jumlah Murid Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

4-122

4.31 Perguruan Tinggi Pertanian dan Perkebunan di P. Jawa dan Sumatera

4-123

4.32 Perkiraan Kebutuhan SDM Teknik di Industri Hilir CPO (Orang)

4-128

4.33 Matrik IFAS - SWOT 4-135 4.34 Matrik EFAS - SWOT 4-136 4.35 Matrik SWOT 4-138

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam era otonomi daerah dan globalisasi, setiap daerah berupaya

meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya sehingga memiliki daya saing yang

tinggi. Dengan peningkatan daya saing tersebut, akan berdampak pada peningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena

itu masing-masing daerah memiliki kemampuan menciptakan/mengembangkan dan

menawarkan iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, daya tarik

atau menarik “investasi,” talenta (talented people), dan faktor-faktor mudah bergerak

(mobile factors) lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan.

Selain itu, masing-masing daerah merupakan sumber inovasi dan inspirasi

Indonesia masa depan dan setiap Daerah (masing-masing dan secara bersama)

mengembangkan iklim/lingkungan, sosial, budaya, dan “arena” (kesempatan) yang

baik untuk tumbuh-berkembangnya talenta dan kreativitas-keinovasian.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang

mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, terutama perkebunan khususnya

komoditas andalan kelapa sawit, karet, dan kelapa. Selain sumberdaya alam, di

Kabupaten ini juga terdapat beberapa industri besar dan sumberdaya manusia yang cukup berkualitas. Hal tersebut merupakan potensi yang dimiliki untuk

mengembangkan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

Dilihat dari kebijakan nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, khususnya pengembangan

Koridor Ekonomi Pulau Sumatera, bahwa pengembangan teknopolitan di Kabupaten

Pelalawan yang berbasis pada industri hilir kelapa sawit merupakan salah satu upaya

yang strategis untuk mengembangkan wilayah berbasis potensi sumberdaya alam

dengan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kolaborasi yang

terpadu antara pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan

masyarakat.

LAPORAN AKHIR


1.2. TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun masterplan Kawasan Teknopolitan di

Kabupaten Pelalawan sebagai upaya peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi

dan ilmu pengetahuan (konwledge based economy) yang melibatkan peran Pemerintah

Daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri.

1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan

masterplan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan ini, adalah:

1) Teridentifikasinya sentra-sentra iptek di Kabupaten Pelalawan;

2) Teridentifikasinya “keterkaitan” dan “jaringan” iptek;

3) Teridentifikasinya economic capital, intelectual capital, dan social capital;

4) Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten

Pelalawan;

5) Tersusunnya konsep pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten

Pelalawan; dan

6) Tersusunnya rencana tindak pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten

Pelalawan.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Lingkup Kegiatan.

Lingkup kegiatan penyusunan masterplan kawasan teknopolitan Kabupaten

Pelalawan ini, meliputi:

a. Persiapan;

b. Survey Pengumpulan Data dan Informasi;

c. Focus Group Discussion (FGD);

d. Analisis;

e. Konsultasi Publik;

f. Penyusunan Laporan.

LAPORAN AKHIR


1.3.2. Lingkup Substansi.

Lingkup substansi kegiatan penyusunan masterplan kawasan teknopolitan

Kabupaten Pelalawan ini, meliputi:

a. Mengidentifikasi sentra-sentra iptek di Kabupaten Pelalawan;

b. Mengidentifikasi “keterkaitan” dan “jaringan” iptek;

c. Mengidentifikasi economic capital, intelectual capital, dan social capital;

d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan;

e. Menyusun konsep pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan

f. Menyusun rekomendasi pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

1.3.3. Lingkup Wilayah.

Lokasi kegiatan ini secara makro adalah wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya, sedangkan secara mikro adalah kawasan yang akan

ditetapkan sebagai Kawasan Teknopolitan seluas kurang lebih 3.650 (tiga ribu enam

ratus lima puluh) hektar.

1.4. METODOLOGI

1.4.1. Penentuan Batas Wilayah Perencanaan (Delineasi Kawasan)

Penentuan delineasi kawasan perencanaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan belum ada regulasi yang mengaturnya. Karena itu, lokasi yang dapat diusulkan untuk

menjadi Kawasan Teknopolitan harus memenuhi kriteria:

a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan tidak berpotensi mengganggu

kawasan lindung; RTRW yang direview meliputi RTRWN, RTR Pulau Sumatera,

RTRW Provinsi Kepulauan Riau, RTRW Kabupaten Pelalawan, dan RDTR

Kecamatan-kecamatan yang tercakup di wilayah rencana. Di dalam RTRW telah

dilakukan berbagai analisis terkait dengan kesesuaian lahan, kemampuan lahan

dan ketersediaan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya.

b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung

pengelolaan Kawasan Teknopolitan;

c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau

berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah

LAPORAN AKHIR


potensi sumber daya unggulan seperti kelautan dan perikanan, kelapa sawit,

karet, pertambangan, dan pariwisata.

d. tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya; dan

e. mempunyai batas yang jelas. Batas yang jelas adalah batas alam (sungai atau

laut) maupun buatan (pagar atau tembok).

Hal penting dilakukan adalah mengetahui status kepemilikan lahan yang ada,

pada umumnya data berasal dari BPN.

Analisis yang dilakukan untuk mendukung delineasi KEK meliputi :

Analisis Makro.

Analisis makro terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur,

dan kelembagaan terhadap wilayah-wilayah yang mempunyai keterkaitan

tinggi terhadap Kawasan Teknopolitan, yaitu seluruh kabupaten dan kota di

Provinsi Kepulauan Riau.

Analisis Mikro.

Analisis mikro terhadap aspek fisik/lingkungan, ekonomi, sosial budaya,

infrastruktur, dan kelembagaan serta kawasan perikanan yang sudah ada di

wilayah perencanaan yang meliputi Kabupaten Pelalawan. Pengaruh timbal balik antara Kawasan Teknopolitan dan wilayah sekitar merupakan faktor

penting untuk penentuan delineasi.

1.4.2. Konsep Dasar Dan Alur Pikir

Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan terletak di dalam Kawasan Andalan

Provinsi Kepulauan Riau. Sektor lain yang juga menjadi unggulan kawasan andalan

Provinsi Kepulauan Riau ini adalah pariwisata dan pertambangan. Dalam

merencanakan pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, analisis

akan dilakukan tidak hanya menyangkut potensi pengembangan internal kawasan

tetapi juga pengaruh eksternal juga perlu dianalisis.

Lingkup analisis akan terbagi dalam 2 (dua) kajian utama yakni analisis spasial

(Spatial Analysis) dan analsis sektoral (Sectoral Analysis). Analisis spasial akan menitik

beratkan pada analisis kemampuan sumberdaya kawasan. Untuk memperoleh hasil analisis berupa kinerja kemampuan sumber daya lahan yang dimiliki kawasan,

beberapa proses analisis perlu dilakukan, antara lain analisis terhadap potensi rawan

bencana, analisis pola pemanfaatan ruang dan analisis kesesuian rencana tata ruang.

Teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis spasial (Spatial Analysis).

LAPORAN AKHIR


Gambar 1.1 Peta Awal Rencana Lokasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Analisis kemampuan sektor strategis di Kawasan Teknopolitan Kabupaten

Pelalawan. Untuk mendapatkan hasil kajian berupa kinerja kemampuan sektor

strategis di Kabupaten Pelalawan, maka serangkaain proses analisis perlu dilakukan,

antara lain analisis potensi ekonomi, analisis infrastruktur, analisis kelembagaan dan

regulasi, dan analisis sumber daya manusia. Teknik analisis yang digunakan antara

lain analisis ekonometrik.

Dalam kajian eksternal, penekanan analisis dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama

yaitu analisis kebijakan spasial dan sektoral, analisis peran dan kedudukan kawasan

dalam lingkup regional dan nasional, serta peluang dan ancaman yang dimiliki

kawasan dalam konteks regional. Secara garis besar konsep dan alur pendekatan yang

dilakukan untuk menyelasaikan kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dari gambar tersebut pendekatan analisis dilakukan untuk analisis internal dan

eksternal. Analisis eksternal difokuskan pada antisipasi kawasan terhadap peluang dan

ancaman eksternal yang mungkin terjadi, sedangkan analisis internal menyangkut

optimalisasi potensi dan sumberdaya yang ada.

1.4.3. Metode Pelaksanaan Survai

Kegiatan survai bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai

bahan dasar dalam perumusan rencana. Untuk mencapai memperoleh data dan

informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana maka

rancangan survai yang disusun haruslah sesuai dengan metoda penelitian yang akan

digunakan dalam pekerjaan ini. Kaitan antara rancangan studi dengan rancangan

survai yang menjelaskan hubungan variabel data dengan variabel tujuan studi adalah

sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.

LAPORAN AKHIR


Gambar 1.2. Alur Pikir Pendekatan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Pendekatan Analisis Pengembangan Kawasan

Analisis Spasial Analisis Sekoral

Analisis Neraca Sumber Daya Lahan Kawasan Analisis Pola Pemanfaatan

Ruang Kawasan Analisis Rencana Pemanfaatan

Ruang Kawasan Analisis Pola Keterkaitan Ekonomi Kawasan Analisis Sektor

Strategis Kawasan Analisis Daerah Rawan

Bencana Analisis Hutan Lindung, Lahan Kritis dan Hutan

Produksi Analisis Status Pemilikan

Lahan Analisis Kesesuaian

Lahan

Analisis Tingkat Ekspoitasi Lahan

Analisis Dominasi Pemanfaatan Lahan

Analisis Arah dan Pola Perkembangan

Pemanfaatan Lahan Analisis Potensi Konflik

Pemanfaatan Ruang

Analisis Rencana Pemanfaatan Ruang Secara Vertikal

Analisis Rencana Pemanfaatan

Ruang Secara Horisontal Analisis

Rencana Pengembanban Infrastruktur

Analisis Keterakaitan Input-ouput Produksi Analisis Keterkaitan

Input-ouput Tenaga Kerja

Analisis Keterkaitan Distribusi

Analisis Potensi Sektor Ekonomi

Analisis Keunggulan Komparatif Sektor :

LQ, Shift-Share

Analisis Penyerapan Tenaga kerja

Analisis Eksternal Analisis Internal

Analisis Kebijakan Spasial maupun Sektoral dalam

Lingkup Regional-Nasional Analisis Kedudukan

Kawasan Dalam Lingkup Regional-

Nasional Analisis Peluang dan Ancaman Eksternal

Kawasan

Peluang dan Ancaman

Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Rencana Pengembangan Kelembagaan Rencana Pengembangan SDM Rencana Investasi

Rencana Pengembangan Spatial (Blok Plan) dan Infrastruktur

Rencana Pengembangan Teknopolitan (industri Hilir Sawit)

Rencana Strategik (Skenario Pengembangan)

AnalisisInvestasi Analisis Kelembagaan Analisis SDM

Pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Potensi besar, lokasi strategis, jalur transportasi interegional, Lokasi Industri CPO

LAPORAN AKHIR


Gambar 1.3 Diagram Metode Pelaksanaan Survai

Observasi Lapangan

Metoda survai :

Sumber instansi Jenis/tipe data Lingkup lokal/regional

Metoda survai :

Wilayah pengamatan Tema/aspek kajian

Pendekatan Studi

Kebutuhan Informasi Data

Desain Survai

Maksud dan Tujuan Pekerjaan

Lingkup dan Materi Penelitian

Focus Group Discussion

Pemerintah Akademisi Pebisnis

DATA SEKUNDER

Survai instansional

Studi Kepustakaan

Kajian literatur terkait

DATA PRIMER

LITERATUR

SURVAI SEKUNDER

SURVAI PRIMER

LAPORAN AKHIR


Adapun metoda pelaksanaan survai yang akan dilakukan sesuai dengan

kebutuhan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ini dapat dikelompokan

menjadi :

A. Survai Instansional

Survai ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah

terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di

instansi terkait.Data yang dikumpulkan menyangkut wilayah perencanaan dari berbagai

aspek dalam lingkup internal maupun eksternal. Data dapat berupa peta grafis, data

teks dan numerik, data teknis engineering, kebijaksanaan dan peraturan. Disamping

pengumpulan data, pada kegiatan ini dilakukan pula wawancara atau diskusi dengan

pihak instansi mengenai permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan

program yang sedang dan akan dilakukan. Sumber data adalah berbagai instansi, baik

departemental maupun pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan serta

badan/instansi non pemerintah (LSM, Swasta/ pelaku pasar, Perguruan Tinggi).

B. Survai primer.

Survai ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari

lapangan atau obyek kajian. Terdapat 2 tipe survai yang akan dilakukan dalam

penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Observasi lapangan, terdiri dari survai urban desain, land-use, transportasi,

infrastruktur, dan utilitas.

Observasi lapangan dilakukan sebagai langkah pengenalan dan pengamatan

kondisi lapangan, baik aspek guna lahan, transportasi, infrastruktur, dan

utilitas. Di samping pengamatan kondisi eksisting melalui observasi ini diharapkan pula dapat diperoleh informasi perkembangan dan kecenderungan

arah perkembangan pembangunan/ kegiatan.

Survai land use.

Survai yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan mengenai guna

lahan eksisting yang ada di wilayah perencanaan. Data-data yang diperoleh

dari survai ini digunakan untuk menganalisis struktur ruang eksisting dan

kemudian menetapkan struktur ruang dan penggunaan lahan pada tahun

yang direncanakan.

LAPORAN AKHIR


Survai Transportasi.

Survai ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sistem

transportasi di wilayah perencanaan dengan bentuk survai yang dilakukan

adalah :

o pengamatan lapangan untuk mengamati kondisi dan permasalahan

jaringan sistem transportasi sehingga dapat menangkap/

menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik.

o traffic counting, untuk memperoleh data volume lalu lintas harian

rata-rata (LHR) pada jalan-jalan utama dan persimpangan penting.

Survai infrastruktur dan utilitas.

Survai ini dilakukan untuk memperoleh data infrastruktur dan utilitas

dengan cara pengamatan lapangan guna menangkap/ meng-

interpretasikan data-data sekunder lebih baik.

Survai infrastruktur ini meliputi:

Survei infrastruktur di dalam kawasan teknopolitan.

Survai infrastruktur di luar kawasan teknopolitan khususnya untuk survai kajian kelayakan lokasi pelabuhan sokoi.

2. Focus Group Discussion (FGD), bertujuan untuk menjaring berbagai

pemikiran dan respon pembangunan teknopolitan Pelalawan dari berbagai

pihak baik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten, lembaga riset/perguruan

tinggi, pelaku bisnis, dan stakeholder lainnya.

C. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang berkembang dan terkait

dengan pekerjaan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, hasil

studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan materi

pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan. Studi

kepustakaan merupakan studi yang dilakukan terhadap data yang telah ada. Melalui

studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang telah berkembang yang berkaitan

dengan pekerjaan penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, hasil-

hasil studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan

materi pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan.

LAPORAN AKHIR


Data serta informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui buku teks, laporan-laporan

studi, makalah, jurnal dan buletin.

Adanya issue dan kecenderungan masalah tersebut diatas maka perlu disusun

Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Kawasan sendiri mempunyai

pengertian sebagai suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas

tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahanbarang dan

bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal,

pemeriksaan akhir, dan pengepakan atasbarang dan bahan asal impor atau barang

dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya

terutama untuk tujuan ekspor. Pada dasarnya, fasilitas yang dimiliki oleh Kawasan

diberikan terhadap :

1. impor barang;

2. pemasukan Barang Kena Pajak (BKP);

3. pengiriman hasil produksi;

4. pengeluaran barang;

5. penyerahan kembali BKP;

6. peminjaman mesin;

7. pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan.

Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan terjabarkan dalam bentuk arahan

pemanfaatan ruang dan dukungan prasarana dan sarana Kawasan Industri Kelapa

Sawit sekitarnya dalam mengantisipasi adanya pengembangan Pelabuhan dan sebagai

dokumen acuan 20 tahunan khususnya saat ditetapkan sebagai Kawasan Teknopolitan.

1.4.4. Metode Analisis

a. Analisis Spasial.

Dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan ini, analisis spasial meliputi

kajian tentang neraca sumber daya lahan, analisis pola pemanfaatan ruang dan

analisis kesesuaian rencana tata ruang kawasan. Teknik analisis yang digunakan

adalah analisis spasial (Spatial analyst).

Analisis Spasial adalah teknik analisis yang menggunakan data spasial sebagai

input utamanya. Analisis spasial akan menghasilkan keluaran berupa informasi spasial

yang umumnya berperan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk

LAPORAN AKHIR


kegiatan perencanaan maupun operasional (tindakan). Data spasial yang digunakan

dapat bersumber dari berbagai media pengumpulan data seperti citra satelit, digitizer,

scanning maupun data lapangan (GPS).

Berdasarkan jenis analisis yang dapat dilakukan, analisis spasial memiliki lingkup

kajian yang sangat luas. Namun bila dilihat dari filosofi analisisnya, maka analisis

spatial pada prinsipnya merupakan suatu model matematik (mathematic modelling)

yang diterapkan dalam suatu media grafis. Dengan demikian maka salah satu teori

yang mendasari analisis spasial analisis adalah teori grafik (Graph Theory). Bila dilihat

berdasrkan jenis data yang digunakan, maka analisis spasial dapat dibedakan dalam

dua tipe yakni analisis statistik (Statistical analysis) dan analisis permukaan (Surface

analyis).

Dalam konteks teknologi, sampai saat ini sudah banyak perangkat lunak yang

dapat digunakan untuk melakukan analisis spasial. Namun teknologi yang erat kaitanya

dengan analisis sapasial dalam proses penataan ruang adalah teknologi Geographical

Information System (GIS). Teknologi ini lebih cocok digunakan untuk kegiatan

penataan ruang karena telah mempertimbangkan unsur teknologi informasi dan sistem

referensi geografis yang sangat menunjang pelaksanaan aktvitas penataan ruang.

Dalam konteks perencanaan wilayah secara umum, kedudukan analisis spasial

dengan menggunakan teknologi GIS dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :

Sumber : A G-O Yeh, 1999.

Gambar 1.4. Struktur Spatial Analysis dan Modelling

Urban PlanningGIS

Non GISDatabase/data

Spatial Analysis &

Modelling

data

data

Geo-processingfunction

Spatial Query &Mapping

Scie

ntifi

c In

put

Urban PlanningGISGIS



Spatial Analysis &

Modelling

Spatial Analysis &

Modelling

data

data

Geo-processingfunction

Spatial Query &Mapping

Scie

ntifi

c In

put

LAPORAN AKHIR


b. Analisis Ekonomi dan Investasi.

Dalam penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, analisis

diawali dengan kaji ulang (review) dan pendalaman analisis terhadap rencana

pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan maupun kajian terhadap

kondisi kawasan sekitarnya saat ini. Setelah itu analisis dilanjutkan kepada beberapa

hal berikut:

1) Analisis Perkiraan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi.

Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi akan didekati dengan

menggunakan model pertumbuhan Harrod-Domar (Todaro, 1994:65-66), yakni :

g = s/k

dimana :

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

s = rasio tabungan sebagai proksi dari besarnya investasi yang

dibutuhkan (S = I)

k = perubahan rasio kapital-output = ICOR (incremental capital-output

ratio)

Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan nilai PDRB

dari tahun ke tahun dengan menggunakan formulasi berikut (Widodo,

1990:36):

PDRBt = 1

1

PDRBt

PDRBtPDRBt x 100%

dimana :

PDRBt = g = tingkat pertumbuhan ekonomi tahun t

PDRBt = produk domestik regional bruto tahun t

PDRBt-1 = produk domestik regional bruto tahun t-1

Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi (g) di Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

ditargetkan sebesar 7% per tahun, dengan perubahan rasio kapital-output (k)

sebesar 5, maka investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi tadi adalah 35% dari PDRB. Untuk memenuhi

pembiayaan investasi sebesar 35% dari PDRB tadi, sumberdananya bisa berasal

dari tabungan daerah setempat maupun dari pinjaman ke daerah lain dan

pinjaman luar negeri.

LAPORAN AKHIR


2) Analisis Peluang Investasi

Analisis ini diturunkan dari skenario pengembangan sektor strategis dan komoditas

unggulan industri hilir sawit. Penentuan sektor strategis dan komoditas unggulan

dapat didekati dengan menggunakan beberapa alat analisis berikut :

Analisis kuantitatif sederhana, seperti pertumbuhan (growth) sektor/komoditas

selama kurun waktu tertentu, kecenderungan (shift-share) perkembangan

sektor/komoditas yang bersangkutan, dan distribusi atau komposisi (ratio)

sektor/komoditas terhadap orientasinya.

Analisis kuantitatif location quotient (LQ).

Analisis aliran barang dan pohon industri.

Analisis peluang pasar.

3) Analisis Pelaku Investasi

Berdasarkan peluang-peluang investasi yang ada, maka perlu pula dianalisis, siapa

atau pihak mana saja yang dapat menjadi pelaku investasi ? Apakah pemerintah

atau swasta atau masyarakat saja? Apakah terdiri dari gabungan pihak

pemerintah, swasta, dan/atau measyarakat? Kemudian, bagaimana skala usahanya

: usaha kecil, menengah, besar, atau koperasi? Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan ini, pendekatan yang bisa digunakan antara lain berdasarkan

pendekatan ekonomi (seperti besarnya nilai investasi yang dibutuhkan,

pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, dan lain-lain), pendekatan

sosial (membuka lapangan kerja, pengembangan sosial budaya, dan lain-lain), dan

pendekatan politis regional (pengembangan usaha strategis bagi daerah, stabilitas

daerah, dan lain-lain).

4) Analisis Iklim Investasi

Analisis iklim investasi ini berkaitan erat dengan kebijaksanaan penciptaan iklim

investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya dunia usaha yang

berdaya saing tinggi. Karena itu, analisis iklim investasi mengarah pada insentif

dan disinsentif yang perlu ditempuh pemerintah dalam rangka pengembangan

Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Bentuk-bentuk insentif dan disinsentif tersebut

dapat berupa:

a) Bidang Finansial :

Menambah kantor cabang bank maupun lembaga keuangan nonperbankan

milik pemerintah (pusat dan daerah), meningkatkan kerjasama dalam

LAPORAN AKHIR


pendanaan proyek-proyek investasi, dan jika perlu membentuk lembaga

permodalan khusus untuk membiayai investasi di Kabupaten Pelalawan

(seperti modal ventura).

Mendorong institusi keuangan perbankan dan nonperbankan swasta

nasional untuk memperlebar usahanya ke Kabupaten Pelalawan dengan

cara memberikan kemudahan-kemudahan tertentu.

Menyediakan berbagai kemudahan kepada investor untuk memperoleh

modal atau kredit/pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun

luar negeri, dengan cara menawarkan suku bunga lunak, jangka waktu

pengembalian yang lebih panjang, dan masa tenggang bebas pembayaran

cicilan yang lebih lama.

Memberikan keringanan pajak dan retribusi (seperti pajak penghasilan,

cukai, bea masuk, pajak ekspor, pajak pertambahan nilai, dan berbagai

jenis pajak dan retribusi lainnya) kepada investor yang menanamkan

modalnya di Kabupaten Pelalawan selama jangka waktu tertentu.

Memberikan berbagai kemudahan kepada investor dalam penyelesaian

administrasi dan pengurusan perizinan investasi melalui sistem satu atap.

b) Bidang Sarana dan Prasarana :

Membangun jaringan jalan-jalan baru serta memperbaiki kualitas jalan

yang sudah ada untuk memudahkan akses ke dan dari Kabupaten

Pelalawan.

Mengembangkan jaringan listrik, air bersih, transportasi, dan

telekomunikasi di sekitar Kabupaten Pelalawan.

Meningkatkan kualitas pelabuhan laut dan udara untuk mempermudah akses ke dan dari Kabupaten Pelalawan.

Pengembangan dan penataan kembali sarana fisik penunjang lainnya.

c) Bidang Sumberdaya Manusia (SDM):

Mendatangkan tenaga kerja trampil dari daerah lain di luar Kabupaten

Pelalawan, misalnya melalui program antarkerja antardaerah (AKAD).

Mengembangkan program-program khusus (seperti balai latihan kerja,

pelatihan-pelatihan, permagangan) dalam waktu yang relatif singkat

untuk mendidik dan melatih sumberdaya manusia yang potensial di

LAPORAN AKHIR


sekitar Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

setempat.

Mengantisipasi tenaga kerja trampil yang dimiliki daerah setempat untuk

tidak pergi ke daerah lain.

d) Bidang Data dan Informasi

Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi yang lengkap

mengenai project profile, company profile, dan peluang-peluang investasi

lainnya yang terdapat di Kabupaten Pelalawan.

Membangun jaringan Sistem Informasi Manajemen Investasi di Kabupaten

Pelalawan.

e) Bidang Lainnya :

Memelihara pertumbuhan ekonomi yang mantap dan terus mengembangkan

iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif.

5) Analisis Kelayakan Investasi.

Pengambilan keputusan berinvestasi oleh pihak swasta (masyarakat) secara garis

besar didasarkan pada dua preferensi berikut. Pertama, preferensi lokasi

(locational preferences), dimana investasi dilakukan di suatu lokasi karena lokasi

tersebut memang memiliki daya tarik yang terbaik di antara berbagai alternatif

lokasi yang ada. Keunggulan lokasi tersebut bisa berbentuk natural factor

endowments (seperti sumberdaya alam yang berlimpah dan sumberdaya manusia

yang andal) dan dapat berupa man-made endowments (seperti berbagai macam

infrastruktur, prosedur perizinan, insentif-disinsentif, dan kelembagaan). Kedua,

preferensi waktu (time preferences) calon investor, dimana calon investor tidak

hanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga akan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan

muncul dari kegiatan investasi yang dilakukan. Kedua preferensi ini dapat

dijabarkan menjadi kajian makro mengenai beberapa aspek berikut :

Aspek ekonomi: kinerja dan prospek sektor/komoditas unggulan, di

antaranya berkaitan dengan penyediaan sumber-sumber (input) dan

pemasaran hasil produksi (output), pertumbuhan dan perubahan struktur

perekonomian, ketersediaan infrastruktur fisik (seperti listrik, air, transportasi,

komunikasi) dan nonfisik (kepastian hukum dan peraturan), penentuan dan

pemeringkatan sektor/komoditas unggulan, pola investasi, serta prospek

(peluang pasar) dan tantangan yang dihadapi sektor/komoditas unggulan.

LAPORAN AKHIR


Aspek spasial : agroklimatologi, geografi, topografi, dan lain-lain.

Aspek sosial-kultural dan sosio-politik: menyangkut fenomena sistem

sosial budaya masyarakat, khususnya masyarakat setempat, dan stabilitas

politik atau dinamika masyarakat.

Aspek kualitas dan kesejahteraan: mengenai struktur ketenagakerjaan

dan perubahan kecenderungannya, baik secara demografis (kelompok usia

kerja) maupun mobilisasi spasial (urbanisasi), potensi sumberdaya manusia

yang berkaitan dengan pengembangan investasi, serta pemerataan

pendapatan.

Aspek kebijakan dan kelembagaan: aspek kebijakan berhubungan

dengan evaluasi kebijakan yang sudah ada (khususnya yang menyangkut investasi), efektivitas kebijakan, serta inventarisasi kebutuhan insentif dan

disinsentif yang mendukung investasi. Sedangkan dalam aspek kelembagaan

dikaji visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan Teknopolitan Kabupaten

Pelalawan, organisasi pemerintah, institusi pendidikan, lembaga swadaya

masyarakat, koperasi, dan lembaga-lembaga perekonomian masyarakat;

perumusan instrumen dan mekanisme operasional pengembangan investasi;

serta perumusan kerjasama dan koordinasi pengembangan kegiatan investasi

di dalam Teknopolitan Kabupaten Pelalawan sendiri dan dengan institusi di

luar Kabupaten Pelalawan.

Aspek global : berkaitan dengan daya saing sektor/komoditas unggulan di

tingkat pasar yang lebih luas.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kajian makro di atas, maka

dapat disusun kelayakan investasi untuk setiap project profile. Di samping untuk menentukan calon-calon proyek investasi yang akan dipertimbangkan untuk

dilaksanakan, penyusunan kelayakan investasi juga ditujukan untuk menentukan

seberapa jauh project profile dapat dilaksanakan dan seberapa besar kendala yang

ada dapat menghambat pelaksanaannya, sehingga dapat disusun

pemeringkatannya.

c. Analisis Sumberdaya Manusia

Analisis pengembangan sumberdaya manusia (SDM) mencakup analisis terhadap

kependudukan dan ketenagakerjaan, serta partisipasi masyarakat, baik dalam skala

lokal maupun skala yang lebih luas. Secara garis besar, analisis pengembangan SDM

LAPORAN AKHIR


pada dasarnya menyangkut analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM, terutama yang

berkaitan dengan rencana pengembangan investasi dan program-program penunjang

lainnya.

1) Analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM

Analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM sangat erat kaitannya dengan investasi

sumberdaya manusia (human resources investment). Beberapa penelitian di

negara-negara maju, mulai dari zaman Adam Smith hingga tahun 1960an,

menunjukkan bahwa investasi SDM (di bidang pendidikan) memberikan dampak

positif kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Psacharopoulos dan Woodhall,

1985:3). Keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari tingkat pendidikan yang

lebih tinggi tidak hanya dinikmati oleh individu yang bersangkutan, melainkan juga bisa dipetik oleh masyarakat luas (Simanjuntak, 1985:60). Artinya, pengembangan

SDM melalui jalur pendidikan tidak hanya mengentaskan masyarakat dari

kemiskinan, tetapi juga dapat dijadikan sebuah mekanisme untuk mendistribusikan

pendapatan (mengurangi ketimpangan).

Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam menyusun Rencana Pengembangan

Teknopolitan Kabupaten Pelalawan perlu dimasukkan analisis mengenai rencana

pengembangan sumberdaya manusia. Analisis tersebut akan difokuskan kepada :

Analisis kependudukan, seperti jumlah, pertumbuhan, migrasi.

Analisis ketenagakerjaan, seperti jumlah, pertumbuhan, pengangguran,

kesempatan kerja.

Analisis pendidikan, seperti tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan.

Analisis pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang relevan.

2) Analisis Peran Serta Masyarakat.

Peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan perkonomian

serta pengopersian dan perawatan pada kenyataannya sudah berjalan. Selain itu

masyarakat maupun sektor swasta telah banyak berpartisipasi dalam

pembangunan sarana dan prasarana. Persoalannya kini yaitu bagaimana

menempatkan pembangunan oleh masyarakat dan swasta dalam pembangunan

prasarana secara formal masih memerlukan pengkajian.

Bentuk kesepakatan lingkup peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah,

antara lain :

LAPORAN AKHIR


a) Pengertian partisipasi.

b) Partisipasi dalam tingkat-tingkat pengambilan keputusan dalam metoda

pengelolaan pembangunan.

Partisipasi dalam Kebijaksanaan Pembangunan;

Partisipasi dalam Perencanaan;

Partisipasi dalam Perumusan Program dan Proyek;

Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan Proyek;

Partisipasi dalam Pengoperasian dn Pemeliharaan.

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini mempunyai peranan yang penting

untuk merangsang tumbuhnya serta mendukung semua kegiatan-kegiatan

diatas, misalnya dalam :

penetapan fungsi dan tanggung jawab yang jelas;

menyediakan fasilitas sumber-sumber pinjaman pembangunan;

mengadakan kegiatan pendidikan aparat daerah.

d. Analisis Kelembagaan.

Pendekatan mekanisme kelembagaan dalam pengembangan perekonomian

masyarakat memiliki pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

1) Perencanaan dan penyusunan program yang lebih terpadu :

Perencanaan dan penyusunan program antar sektoral seperti sektor

perumahan, ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana dengan

secara terpadu.

Mempunyai kaitannya dengan rencana tata ruang/kawasan.

2) Penggalangan sumber pendanaan pembangunan, baik dana sektoral maupun daerah.

3) Keseimbangan perancanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas

(disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang baru).

4) Penyusunan rencana dan program dilaksanakan dengan memberikan perhatian

pada aspek ekonomi rakyat yang dapat menunjang perkonomian.

LAPORAN AKHIR


e. Analisis Kebijakan dan Regulasi.

Analisis Kebijakan Pembangunan (Policy Analyisis) dimaksudkan untuk

memahami arahan kebijakan pembangunan wilayah perencanaan dan kedudukannya

dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional, serta mengantisipasi program-

program pembangunan nasional yang akan dilaksanakan. Kebijakan Pembangunan

Nasional dan Daerah yang diduga berpengaruh pada perkembangan kawasan lintas

propinsi yang direncanakan, antara lain :

Kebijakan Sektoral;

RTRW Nasional (RTRWN), RTRW Pulau Sumatera;

Program Pembangunan Daerah (Propeda) untuk Setiap Propinsi;

Rencana Pengembangan Pulau Sumatera;

Pola umum pembangunan daerah jangka panjang;

Investasi pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang direncanakan.

Analisis kebijakan dan regulasi untuk pengembangan teknopolitan Kabupaten Pelalawan dapat digambarkan secara diagram alir sebagai berikut :

Gambar 1.5 Siklus Analisis Kebijakan

LAPORAN AKHIR


1.5. TERMINOLOGI TEKNOPOLITAN

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi,

sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan

masyarakat, yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan

pembelajaran. Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih

sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah

tertentu (satu atau lebih daerah otonom) sebagai sistem pembangunan yang

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.

Pengembangan teknopolitan bukan hanya focus pada Economic capital, tetapi

juga Intellectual capital dan Social capital. Pengembangan teknopolitan dilakukan

melalui:

Pengembangan/penguatan/revitalisasi sentra-sentra iptek;

Penguatan keterkaitan dan jaringan;

Gerakan masyarakat, semangat, partisipasi aktif, gerakan bersama;

Perkembangan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran;

Membangun reputasi global yang dimulai dari tindakan dan kemanfaatan lokal.

Peran strategis Teknopolitan adalah :

a. Sebagai sarana dalam membangun jaringan inovasi.

b. Sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan inovasi.

c. Sebagai sarana untuk:

Promosi Iptek sebagai proses komunikasi pemasaran iptek yang efektif.

Pemasaran Iptek merupakan proses sosial melalui kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan iptek masyarakat.

Pembudayaan Iptek sehingga tertanamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku yang berorientasi kepada sifat kreatif dan inovatif.

Yang perlu ada dalam teknopolitan adalah :

Kombinasi kemitraan universitas dan pusat riset dengan industri dan pemerintah.

Kombinasi usaha kecil, besar, dan entrepreneur.

LAPORAN AKHIR


Klaster bangunan dalam lingkungan R&D dengan tema multidisiplin

berdasarkan program pelatihan universitas termasuk teknologi komunikasi maju, biosains dan bioteknologi, material maju, teknologi lingkungan.

Pembentukan kemitraan yang intensif antara penghuni industri, pemerintah, dan universitas pada suatu komunitas yang tinggal sangat berdekatan

(pedestrian-scale community).

Infrastruktur teknologi maju untuk jaringan komunikasi.

Sistem transportasi yang baik digabungkan dengan jaringan berskala regional.

Balai pertemuan dan hotel untuk pertemuan, pelatihan, dan hiburan.

Lingkungan tempat tinggal dekat dengan fasilitas R&D (dapat berjalan kaki).

Fasiltas olah raga seperti jogging, bersepeda, pusat kebugaran.

Terdapat 12 (duabelas) hal yang penting dalam mengembangkan Teknopolitan, yaitu :

1. Membangun strategi pengembangan teknopolitan yang jelas.

2. Cabang perusahaan/pabrik di kawasan teknopolitan lebih baik dari pada tidak

ada perusahaan/pabrik sama sekali.

3. Sinergi sebagai sumber inovasi sangat penting dalam jangka panjang.

4. Mengembangkan visi jangka panjang.

5. Sumber inovasi harus diidentifikasi.

6. Jaringan (networks) harus dibentuk sejak awal. Harus ada jaringan dan saluran

(channels) agar informasi dapat mengalir.

7. Strategi jangka pendek memang lebih mudah, bahkan tindakan (move) jangka

pendek dapat menjadi negatif jika antar institusi tidak berkomunikasi satu

dengan lainnya. Lab swasta perlu didorong untuk bergerak bersamaan dengan

badan riset pemerintah , atau tidak akan ada spin-off.

8. Strategi jangka panjang memerlukan pilihan-pilihan yang selektif. Membangun

hubungan yang sinergis di wilayah yang jauh dari keramaian memerlukan satu

atau dua target area yang menawarkan prospek terbaik dalam hal fasilitas yang

sudah ada sebelumnya, seperti, universitas, kapasitas wirausaha,

kepemimpinan politik.

9. Daya dorong (Inducement) sentral yang utama. Sebagai contoh, pengeluaran

hankam AS berperan besar di Silicon Valley.

LAPORAN AKHIR


10. Identifikasi wadah/pangsa pasar yang baru. Sebagai contoh, kembangkan

industri high-tech yang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal, kemudian gali

potensi ekspor-nya.

11. Jaga konsistensi. Misalnya, suatu technopark tidak boleh diubah menjadi office

park (perkantoran) murni hanya karena yang terakhir itu lebih menguntungkan.

12. Terbaik mungkin menjadi musuh bagi yang baik. Negara dan daerah sebaiknya

tidak menilai semua usaha mereka hanya dengan kriteria yang paling ketat

dan eksklusif.

Prasarana dan sarana bagi Teknopolitan meliputi :

1. Infrastruktur Sains dan Teknologi : termasuk sumber daya pengetahuan

(knowledge resources) suatu wilayah yang dibentuk oleh universitas, laboratorium riset pemerintah dan swasta, perpustakaan, inkubator teknologi,

pusat inovasi, taman iptek.

2. Infrastruktur Bisnis: asosiasi industri, kadin, badan pengembangan, peluang

pembiayaan khusus.

3. Infrastruktur Fisik: seperti transportasi yang memadai (jalan raya, kereta api,

bandara), telekomunikasi, air bersih, listrik.

4. SDM: termasuk pasokan yang memadai untuk tenaga kerja yang terlatih,

ilmuwan, insinyur, teknisi, inkubasi teknologi dari universitas dan lembaga riset

pemerintah di kawasan teknopolitan.

5. Kualitas Pelayanan: kawasan tempat tinggal, taman, fasiltas olah raga yang

berkualitas tinggi.

6. Basis Ekonomi yang Beragam: termasuk jaringan penyuplai dan distribusi yang

ekstensif.

7. Daya Tarik: seperti biaya rendah untuk melakukan bisnis (misalnya, mudahnya

perijinan, insentif pajak), biaya untuk makan, transportasi, perumahan.

Menurut Carlos Quandt (1997), “Virtual Technopoles: Exploring the Potential of

Internet and Web Technologies to Create Innovative Environments in Latin America

and the Caribbean”, faktor pendukung lokasi Teknopolitan adalah :

Ketersedian dukungan dari pimpinan politik dan akademisi;

Keberadaan budaya kewirausahaan;

LAPORAN AKHIR


Keberadaan kaitan yang kuat antara komunitas saintifik dan

entrepreneur/teknoprener;

Jaringan informasi;

Pencitraan: terdiri dari promosi citra kawasan sebagai teknopolitan;

Keberadaan Inkubator.

Indikator keberhasilan Teknopolitan menurut Sumber: Omer Kaymakçalan,

“Teknoloji Geliştirme Ve Transfer Aracı Olarak Teknoparklar”, Marmara Araştırma

Merkezi (MAM) adalah :

Kuantitas inovasi teknologi yang terealisir dengan kerjasama dari univeristas dan lembaga riset.

Kegiatan riset bersama antara perusahaan swasta dan universitas/lembaga riset lainnya di kawasan teknopolitan.

Pelayanan yang diberikan kepada perusahaan swasta.

Jumlah peneliti dan perekayasa berasal dari universitas/lembaga riset ke teknopolitan.

Invensi dan penjualan produk yang terkait dengan teknopolitan dan inkubator-inkubator.

Penciptaan lapangan kerja baik secara kualitas dan kuantitas.

Keberhasilan Sillicon Valley sebagai Kawasan Teknopolitan mempunyai

hubungan yang harmonis antar berbagai pihak untuk menciptakan keuntungan yang

jelas antara lain:

a. Untuk perguruan tinggi: menyediakan kesempatan kerja bagi mahasiswa, daya

tarik untuk mahasiswa dan dosen baru, meningkatkan alih teknologi,

meningkatkan interaksi dengan industri, menghasilkan pemasukan pendapatan,

dan aplikasi teknologi dalam lingkup ekonomi regional.

b. Untuk Perusahaan di Teknopolitan: Akses mudah ke tenaga kerja ahli dan ke

fasilitas dan sumber daya universitas, produk dan pasar baru, meningkatkan daya saing.

c. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah: Meningkatkan kegiatan bisnis,

meningkatkan pajak individu, perusahaan, dan properti, rekruitmen tenaga

kerja yang sangat terlatih.

LAPORAN AKHIR


Salah satu cikal bakal dalam pengembangan teknopolitan adalah adanya

teknopark. Teknopark (technology park) merupakan sebuah kawasan (daerah) dimana

teknologi ditampilkan (diperagakan), dikembangan, dan dikomersialisasikan.

Teknopark memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, angel capital, seed

capital, venture capital. Stakeholder dari sebuah Teknopark biasanya adalah

pemerintah (biasanya pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas

bisnis dan finansial. Mereka bekerjasama untuk mengintegrasikan penggunaan dan

pemanfaatan bangunan komersial, fasilitas riset, conference center, sampai ke hotel.

Bagi pemerintah daerah teknopark menciptakan lapangan pekerjaan dan

meningkatkan pendapatan daerah. Bagi para pekerjaan yang berpendapat cukup

tinggi, teknopark memiliki daya tarik karena situasi, lokasi, dan lifestyle.

Teknopark mulai dikembangan sejak tahun 1954, dimana staf perguruan tinggi

yang memiliki jiwa entrepreneur ingin mengkonversikan pengetahuan dan hasil

penelitian yang dikembangkan menjadi nilai ekonomi. Teknopark pertama dibuat oleh

Stanford University di Amerika Serikat. Teknopark tidak identik dengan inkubator

bisnis. Sebuah teknopark biasanya memiliki sebuah inkubasi bisnis. Sementara itu

bisnis yang diinkubasi tidak harus secara fisik berada di teknopark. Ada irisan antara

teknopark dan inkubasi bisnis.

Beberapa pandangan mengenai teknopark adalah:

Keberhasilan teknopark sangat ditentukan oleh komitmen institusi yang terlibat didalamnya, dalam hal ini terutama pemerintah daerah, lembaga riset,

pendidikan dan industri/swasta.

Meningkatkan daya saing bisnis (terutama yang bermuatan teknologi) dari institusi lokal dengan menggunakan fasilitas riset pemerintah/PT untuk

melakukan R&D. Banyak institusi lokal yang tidak mampu melakukan R&D

sendiri karena keterbatasan dana, SDM, dan peralatan. Perguruan tinggi

biasanya memiliki SDM dan peralatan. Masalah dana bisa ditanggung bersama-

sama oleh beberapa institusi dan/atau oleh pemerintah.

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan ide-ide kreatif atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian. Lembaga riset/

Perguruan tinggi tertarik untuk mendapatkan keuntungan finansial dari riset

yang telah dikembangkannya.

Sebagai sarana untuk mengembangkan institusi bermuatan teknologi, atau

dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis. Lembaga riset/Perguruan

tinggi umumnya memiliki laboratorium untuk mempraktekkan teori yang

LAPORAN AKHIR


diberikan di kelas. Namun, untuk teori “entrepreneurship” atau bisnis tidak ada

laboratoriumnya. Teknopark (dalam fungsinya sebagai inkubator) dapat

digunakan sebagai laboratorium oleh peneliti/perekaya, mahasiswa dan staf

pengajar/peneliti perguruan tinggi.

Dari uraian di atas, fungsi dari teknopark dapat dibagi dua, yaitu:

a. membawa hasil riset ke luar dengan membuat bisnis dengan pelaku bisnis (atau

venture capital) yang sudah ada (misalnya melalui inkubasi hasil riset);

b. membawa industri masuk ke lembaga riset dan perguruan dengan membawa

masalah yang ada di industri ke dalam Teknopark ini (sehingga industri dapat

mengakses pakar di lembaga riset atau perguruan tinggi).

Dilihat dari tujuannya, teknopark (termasuk inkubator) semestinya memiliki nilai ekonomi. Namun secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada pertumbuhan

ekonomi di daerah yang bersangkutan dengan adanya institusi baru yang menyediakan

lapangan pekerjaan.

Fasilitas yang diberikan oleh teknopark tidak sekedar fasilitas fisik saja, namun

lebih dari itu. Berikut beberapa contoh fasilitas dari teknopark :

Akses kepada pakar (intellectual) yang ada di lembaga riset atau kampus. Ini termasuk akses kepada staf pengajar, staf peneliti, dan mahasiswa.

Akses kepada fasilitas di lembaga riset atau kampus, seperti peralatan di laboratorium, buku-buku di perpustakaan, jaringan Internet, data center,

business center, dan fasilitas fisik lainnya yang dimiliki oleh lembaga riset dan

perguruan tinggi.

Akses kepada hasil penelitian.

Teknopark memiliki sebuah business center yang menyediakan interface dan showcase dari lembaga riset atau perguruan tinggi. Tempat ini dapat menjadi

one-stop interface antara industri dan perguruan tinggi. Industri dapat

mengetahui kemampuan perguruan tinggi. Jika sebuah institusi yang

membutuhkan kemampuan tertentu untuk memecahkan masalahnya, dapat

datang ke tempat ini untuk mencari tahu apakah ada SDM dan fasilitas

perguruan tinggi yang dapat membantu. Business center ini harus memiliki

fasilitas yang representatif untuk menerima client, rapat, presentasi, dan

demonstrasi produk. Business center harus dikelola secara profesional, yaitu

melibatkan orang di luar perguruan tinggi.

LAPORAN AKHIR


Teknopark memiliki link dengan venture capital untuk permodalan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penyusunan Masterplan Teknopolitan Pelalawan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab 1 akan dijelaskan beberaha hal seperti : (1)

Latar Belakang, (2) Tujuan dan Sasaran, (3) Ruang

Lingkup dan (4) Metodologi, (5) Terminologi, dan (6)

Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

Bab 2 akan menjelaskan mengenai : (1) Kebijakan

Nasional Program MP3EI, (2) Kebijakan Peengembangan

Wilayah Provinsi Riau, (3) Kebijakan Pembangunan

Wilayah Kabupaten Pelalawan, (4) Kebijakan Dasar Teknopolitan, (5) Pengertian Teknopolitan, (6)

Persyaratan Teknopolitan, dan (7) Dasar Hukum

Teknopolitan.

BAB 3 GAMBARAN UMUM

WILAYAH

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai (1) Kondisi Wilayah

Kabupaten Pelalawan , (2) Deliniasi Kawasan

Teknopolitan dan (3) Kondisi Lahan Peruntukan

Kawasan Teknopolitan Di Kabupaten Pelalawan.

BAB 4 ANALISIS

PENGEMBANGAN

TEKNOPOLITAN

KABUPATEN PELALAWAN

Pada Bab 4 akan dianalisis berbagai aspek seperti (1)

Analisis Spasial (2) Analisis Infrastruktur, (3) Analisis

Ekonomi dan Investasi¸(4) Analisis Sumber Daya

manusia (SDM), (5) Analisis Kelembagaan dan (6)

Analisis SWOT.

BAB 5 RENCANA PEMBANGUNAN FISIK

TEKNOPOLITAN

PELALAWAN

Rencana Pembangunan Fisik Teknopolitan akan dijelaskan dalam Bab ini seperti : (1) Visi Dan Misi, (2)

Rencana Detail Tata Ruang (Rencana Struktur Ruang

dan Rencana Pola Ruang), (3) Rencana Tapak.

BAB 6 RENCANA

PENGEMBANGAN

TEKNOPOLITAN

PELALAWAN

Pada Bab 6 akan dijelaskan mengenai indikasi program

dan kegiatan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dan

penutup.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan II-1

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

2.1 KEBIJAKAN NASIONAL PROGRAM MP3EI.

Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Secara geostrategis,

Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia. Secara umum, Koridor Ekonomi

Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan

ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara. Namun demikian, Koridor Ekonomi Sumatera juga memiliki beberapa hal yang harus dibenahi,

antara lain :

Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam koridor, baik antar

perkotaan dan perdesaan ataupun antar provinsi-provinsi yang ada di

dalam koridor;

Pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20

persen dari PDRB koridor) yang sangat rendah dengan cadangan yang

semakin menipis;

Investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir;

Infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri,

antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak

dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik

yang dapat mendukung industri.

Di dalam strategi pembangunan ekonomi, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus

pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang

memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi

koridor ini.

LAPORAN AKHIR


Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di

Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini,

terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Sumatera memegang peranan penting

bagi suplai kelapa sawit di Indonesia dan dunia. Indonesia adalah produsen minyak

kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2007, menyusul Malaysia yang sebelumnya adalah

produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Kelapa sawit adalah sumber minyak nabati terbesar yang dibutuhkan oleh

banyak industri di dunia. Di samping itu, permintaan kelapa sawit dunia terus

mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun. Pemenuhan permintaan kelapa

sawit dunia didominasi oleh produksi Indonesia. Indonesia memproduksi sekitar 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) di dunia.

Pertumbuhan produksi kelapa sawit di Indonesia yang sebesar 7,8 persen per tahun

juga lebih baik dibanding Malaysia yang sebesar 4,2 persen per tahun. Di Sumatera,

kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar.

Dimana 70 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di Sumatera dan

membuka lapangan pekerjaan yang luas. Sekitar 42 persen lahan kelapa sawit dimiliki

oleh petani kecil

Gambar 2.1 Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

LAPORAN AKHIR


Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai yaitu dari

mulai Perkebunan, penggilingan, penyulingan, dan pengolahan kelapa sawit di industri

hilir. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar berikut.

Perkebunan: Di tahun 2009, Sumatera memiliki sekitar lima juta hektar

perkebunan kelapa sawit, di mana 75 persen merupakan perkebunan yang sudah

dewasa, sedangkan sisanya merupakan perkebunan yang masih muda. Namun

demikian, di luar pertumbuhan alami dari kelapa sawit ini, peluang peningkatan

produksi sawit melalui peningkatan luas perkebunan kelapa sawit akan sangat terbatas

karena masalah lingkungan. Di samping peningkatan area penanaman, hal lain yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi kelapa sawit adalah

dengan meningkatkan produktivitas CPO dari perkebunan. Indonesia saat ini memiliki produktivitas 3,8 Ton/Ha, yang masih jauh di bawah produktivitas Malaysia 4,6 Ton/Ha

dan masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat

dihasilkan (7 Ton/Ha).

Gambar 2.2 Rantai Nilai Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit

LAPORAN AKHIR


Gambar 2.3. Produktivitas dari Beberapa Kategori Pemilik Perkebunan dan Benchmark

Lainnya

Rendahnya produktivitas yang terjadi pada pengusaha kecil kelapa sawit

disebabkan oleh tiga hal:

Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan bibit

kualitas tinggi dapat meningkatkan hasil sampai 47 persen dari keadaan saat ini;

Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk;

Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (di atas 48 jam)

membuat menurunnya produktivitas CPO yang dihasilkan.

Penggilingan: Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang

kurang memadai dari perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Kurang

memadainya akses ini menjadikan biaya transportasi yang tinggi, waktu tempuh yang

lama, dan produktivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area penggilingan ini

merupakan salah satu hal utama untuk peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu, kurangnya kapasitas pelabuhan laut disertai tidak adanya fasilitas tangki

penimbunan mengakibatkan waktu tunggu yang lama dan berakibat pada biaya

transportasi yang tinggi.

Penyulingan: Penyulingan akan mengubah CPO dari penggilingan menjadi

produk akhir. Pada tahun 2008, Indonesia diestimasikan memiliki kapasitas

penyulingan sebesar 18-22 juta ton CPO. Kapasitas ini mencukupi untuk mengolah

seluruh CPO yang diproduksi. Dengan berlebihnya kapasitas yang ada saat ini (50

LAPORAN AKHIR


persen) utilisasi, rantai nilai penyulingan mempunyai margin yang rendah (USD 10/ton)

jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar USD 350/ton). Hal ini yang

membuat kurang menariknya pembangunan rantai nilai ini bagi investor.

Hilir kelapa sawit: Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa

sawit antara lain oleo kimia, dan biodiesel. Seperti halnya rantai nilai penyulingan,

bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai kapasitas yang kurang memadai. Hal ini

membuat rendahnya margin dari rantai nilai tersebut. Namun demikian,

pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis

sebagai penghasil hulu sampai hilir, sehingga dapat menjual produk yang bernilai

tambah tinggi dengan harga bersaing.

Meskipun bagian hilir dari rantai nilai kegiatan ekonomi utama ini kurang menarik karena margin yang rendah, bagian hilir tetap menjadi penting dan perlu

menjadi perhatian karena dapat menyerap banyak produk hulu yang ber-margin tinggi,

seperti misalnya dengan diversifikasi produk hilir kelapa sawit.

Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan kelapa

sawit tersebut, ada beberapa hal terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:

Peningkatan kepastian tata ruang untuk pengembangan kegiatan hulu kelapa sawit

(perkebunan dan penggilingan/pabrik kelapa sawit (PKS);

Perbaikan regulasi, insentif, serta disinsentif untuk pengembangan pasar hilir

industri kelapa sawit.

Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa

sawit juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:

Peningkatan kualitas jalan (lebar jalan dan kekuatan tekanan jalan) sepanjang

perkebunan menuju penggilingan kelapa sawit dan kemudian ke kawasan industri maupun pelabuhan yang perlu disesuaikan dengan beban lalu lintas angkutan

barang. Tingkat produktivitas CPO sangat bergantung pada waktu tempuh dari

perkebunan ke penggilingan, sebab kualitas TBS (Fresh Fruit Brunch-FFB) akan

menurun dalam 48 jam setelah pemetikan;

Peningkatan kapasitas dan kualitas rel kereta api di beberapa lokasi untuk

mengangkut CPO dari penggilingan sampai ke pelabuhan;

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan untuk mengangkut

produksi CPO. Saat ini terjadi kepadatan di pelabuhan sehingga menyebabkan

waktu tunggu yang lama (3 - 4 hari).

LAPORAN AKHIR


SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan

infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit juga perlu

dukungan terkait pengembangan SDM dan Iptek , yaitu:

Peningkatan riset untuk memproduksi bibit sawit kualitas unggul dalam rangka

peningkatan produktivitas kelapa sawit;

Penyediaan bantuan keuangan, pendidikan dan pelatihan, terutama untuk

pengusaha kecil;

Pembentukan pusat penelitian dan pengendalian sistem pengelolaan sawit

nasional.

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI RIAU

Pengembangan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memerlukan dukungan

kebijakan yang sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau.

Kebijakan yang harmoni dan selaras antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan

menjadi salah satu faktor utama bagi keberhasilan pengembangan Teknopolitan di

Kabupaten Pelalawan. Dukungan kebijakan yang kondusif dari Pemerintah Provinsi

Riau akan meningkatkan daya tarik investasi di Kawasan Teknopolitan

Dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Riau terhadap pengembangan

Teknopolitan Pelalawan akan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) Provinsi Riau. Tujuan

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 pada hakekatnya

adalah untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan

melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera sebagai landasan

pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau

dalam 20 tahun mendatang kebijakan prioritas pembangunan diarahkan kepada

pencapaian sasaran -sasaran pokok. Beberapa kebijakan prioritas pembangunan

Provinsi Riau berikut sasaran pokok yang hendak dicapai yang diharapkan dapat

mendukung pengembangan Teknopolitan Pelalawan adalah sebagai berikut :

A. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian,

dengan sasaran pokok sebagai berikut :

LAPORAN AKHIR


1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan

ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan

distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau

Sumatera, dan Negara negara di wilayah Asia Tenggara.

2. Terciptanya kualitas pelayanan sarana dan jasa perekonomian yang berskala

nasional dan intemasional.

3. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi

arteri primer yang menghubungkan pusat - pusat Provinsi, terintegrasinya

jaringan jalan konfigurasi Utara, Tengah, dan Selatan; dan terintegrasinya

jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya.

4. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut yang berfungsi sebagai internationalport dan national port di pelabuhan Dumai,

Tanjung Buton, Kuala Enok, danPekanbaru/Tenayan; terbangunnya struktur

kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis; dan terintegrasinya transportasi

laut dengan moda transponasi lainnya.

5. Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola

daerah untuk pelayanan kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan,

sebagai antisipasi krisis energi listrik negara.

6. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi udara yang

menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah Nasional dan antar bagian

wilayah di Provinsi Riau dan terintegrasinya transportasi udara dengan moda

transportasi lainnya.

7. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi sungai dan

penyeberangan yang menghubungkan antar bagian wilayah di Provinsi Riau dan antara Provinsi Riau dengan negara tetangga serta terintegrasinya

transportasi sungai dan penyeberangan dengan moda transportasi lainnya.

8. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

wilayah melalui kemitraan Pemerintah dengan swasta.

B. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan

sekitar di atas 7% - 8,5 % per tahun hingga tahun 2025 dengan pendapatan

per kapita sekitar US $ 9.000,00.

LAPORAN AKHIR


2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan

sektor perekonomian yang dalam jangka panjang tetap mampu mendukung

perekonomian Provinsi Riau, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri

pengolahan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan jasa.

3. Penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan

jasa ditujukan untuk antisipasi habisnya migas masa datang.

4. Terbangunnya agroindustri dan agrobisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan

perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.

5. Terjaganya tingkat produksi dan kontribusi sektor pertambangan migas yang

mantapterhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.

6. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer,sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan

nilai, terutama dikawasan perdesaan.

7. Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas

di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, dan pemasaran.

C. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera, ditandai oleh

hal-hal berikut:

1. Tersedianya prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar,

menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat Riau.

2. Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat

dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan

indeks harapan hidup masyarakat Riau.

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan oleh peningkatan IPM hingga batas minimal status IPM atas, yaitu sebesar 80 pada tahun 2025.

4. Peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat Riau yang ditunjukkan oleh

penurunan bagian masyarakat miskin hingga 5% dan seluruh rumah tangga di

Provinsi Riau; peningkatan TPAK hingga 90%; penurunan tingkat

pengangguran terbuka dansetengah menganggur; dan peningkatan

keterlibatan penduduk usia kerja di sektor ekonomi formal.

5. Terciptanya usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil

untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

LAPORAN AKHIR


6. Terjadinya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju industri dan

jasa berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya.

7. Peningkatan produktifitas melalui pelatihan, peningkatan ketrampilan, dan mutu

manajemen mutu sesuai dengan standar yang diakui secara internasional

dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan

untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.

8. Tersedianya infrastruktur sosial, politik, dan budaya yang dapat dijangkau oleh

seluruh masyarakat Riau melalui dukungan sarana elektronik dan hasil

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

D. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara

berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah yang dituju.

2. Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan

pulau pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah.

3. Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan

pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang

bersangkutan.

4. Tersedianya air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.

5. Tersedianya infrastruktur wilayah mencakup jaringan jalan, transportasi laut,

transportasi udara, dan transportasi sungai dan penyeberangan yang

terintegrasi dan berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah.

6. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindarkan peningkatan keterpusatan

(primacy) Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar

wilayah.

7. Terciptanya sentra-sentra dan cluster produksi di setiap bagian wilayah sesuai

dengan komoditi unggulannya.

8. Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong

proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa

perdagangan.

LAPORAN AKHIR


9. Terbangunnya prasarana penghubung yang berfungsi sebagai feeder antara

sentra sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan jaringan transportasi

utama dan pusatpada orde yang lebih tinggi.

10. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup

diwilayah yang menjadi sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan.

E. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, ditandai oleh hal-hal

berikut:

1. Terbangunnya kerjasama antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau di bidang

ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan.

2. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

3. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di Pulau

Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan

pertahanan-keamanan.

4. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di luar

Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, dan sosial.

5. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat di

bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan-keamanan.

6. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan negara tetangga di

bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Sementara itu, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau

Tahun 2005 – 2025 yang akan mendukung pengembangan Teknopolitan Kabupaten

Pelalawan adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian seperti :

1. Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri

yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor

utama penghasilan daerah.

2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan,

dan jasa perbankan berskala internasional dan regional pada pusat-pusat

kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan

dalam RTRW Provinsi Riau.

LAPORAN AKHIR


3. Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang

berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama.

4. Memfungsikan pusat-pusat kegiatan utama sebagai pusat pertemuan, konvensi,

konferensi, dan pameran kegiatan bisnis berskala internasional.

5. Membangun pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk menjawab

tantangan krisis pangan, energi, ICT dan masalah social.

6. Membangun prasarana pelabuhan laut internasional dan nasional di Dumai,

Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru.

7. Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer

sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II.

8. Membangun jaringan jalan arteri primer Lintas Timur yang menghubungkan Sumatera Utara — Dumai — Pekanbaru — Rengat — Jambi; Lintas Tengah

yang menghubungkan Pekanbaru — perbatasan Sumatera Barat; dan Lintas

Barat yang menghubungkan Sumatera Utara — Pasir Pangaraian —

Bangkinang.

9. Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat

memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri.

10. Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway

terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal.

11. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kegiatan ekonomi daerah, regional,

dan internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara.

12. Mengembangkan sistem pelayanan jasa perekonomian berdasarkan

pengalaman positif provinsi lain atau negara tetangga yang lebih maju.

13. Menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam kegiatan perekonomian.

14. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan standardisasi umum

produk dan pelayanan jasa perekonomian.

15. Membangun struktur prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai dan

penyeberangan secara hirarkis dan terintegrasi antar moda melalui pusat-pusat

kegiatan sebagai transhipment point serta meningkatkan pelayanan sarana

transportasi sesuai dengan fungsinya.

LAPORAN AKHIR


Disamping itu untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan

mampu bersaing, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk :

1. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan,

pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang

secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan

ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata.

2. Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas

untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam

produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang

lebih adil.

3. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan melalui

penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk

peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit, dan

penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu.

4. Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola-pola pengelolaan yang pernah

diterapkan yang menunjukkan kinerja positif sekaligus untuk pemulihan lahan

lahan kritis.

5. Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan

berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan

energi (biofuel) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan

potensi pasar regional melalui diversifikasi, jumlah, dan mutu produk dalam

rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.

6. Mendorong tumbuhnya industri hilir bagi produk perkebunan terutama untuk antisipasi over produksi kelapa sawit, kelapa dan karet.

7. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar

melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan

peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya

dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan

ketersediaan produk dalam jangka panjang.

8. Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan,

perikanan, dan peternakan yang bersifat subsistem secara lebih profesional dan

terintegrasi dengan kegiatan off-farm serta kegiatan bisnis lainnya.

LAPORAN AKHIR


9. Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan

sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk

pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan

perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.

10. Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar menjangkau

persyaratan dan standar intemasional untuk mutu produk dan jasa pelayanan.

11. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan arah kebijakan, regulasi, dan

perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan;

promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan

ketertiban umum, dan kepastian hukum.

12. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi;

penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas

dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.

13. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi

sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah

dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi,

seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi.

14. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah

Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan

usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan

mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.

15. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga,

Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan

lingkungan guna penyelarasan terhadap ently barrier pasar dunia.

Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi

Riau, peranan pemerintah diharapkan dapat:

1. Mendorong terbentuknya struktur ruang yang Iebih menjamin pengurangan

disparitas perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau melalui

pengembangan pusat-pusat kegiatan pada koordinasi lebih rendah dari Pekan

baru dan Dumai dan pusat-pusat lokal, termasuk agropolitan yang berfungsi

mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan

LAPORAN AKHIR


peternakan melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis serta pusat perikanan

di kawasan pesisir Timur.

2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah provinsi, terutama pusat-pusat kegiatan

ekonomi di Riau bagian Selatan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui

peningkatan jaringan jalan arteri primer Lintas Timur, Lintas Tengah, jalur

kearah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah

Sumatera, dan jalur pesisir Dumai — Sei Pakning — Simpang Pusako dan

Dumai — Bagan Siapi-api; serta pembangunan feeder road untuk fungsi koleksi

dan distribusi barang dan jasa antara pusat kegiatan sub-wilayah dan pusat

kegiatan lokal dengan pusat utama. Jalur Lintas Timur, Lintas Tengah, dan jalur

ke arah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah berfungsi sebagai sistem jaringan utama bagi feeder road yang

menghubungkannya dengan pusat pusat produksi. Feeder road selain

diperankan oleh jaringan jalan kolektor dan lokal, juga oleh pelabuhan

pengumpan, jalur sungai, dan bandar udara penyebaran tersier dan perintis.

3. Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan prasarana jalan arteri primer dan

peningkatan peran Kota Pekanbaru sebagai pusat utama dengan aksesibilitas

yang tinggi terhadap bagian wilayah Provinsi Riau maupun dengan provinsi

lainnya bagi aktivitas ekonomi berskala besar.

4. Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan

Pekanbaru/ Tenayan sebagai pelabuhan internasional serta mendorong

pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pengumpan

regional dan lokal untuk melayani pergerakan barang dan penumpang antar

bagian wilayah provinsi dan produksi perikanan setempat.

5. Membangun bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang

berfungsi sebagai pusat penyebaran primer serta membangun dan

meningkatkan pelayanan bandar udara lainnya yang berfungsi sebagai pusat

penyebaran sekunder, tersier, dan perintis sebagai pengumpan.

6. Meningkatkan kinerja dan membangun sarana transportasi sungai dan

penyeberangan untuk melayani pergerakan barang dan penumpang dan

wilayah bagian Barat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan

pemerintahan.

7. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda, yakni moda transportasi

darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan melalui pusat-pusat pemadu

LAPORAN AKHIR


moda (transhipment point) yang dilengkapi sarana transportasi dan tingkat

pelayanan yang memadai.

8. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung

perkembangan pusat sub-wilayah, pusat lokal, dan agropolitan di wilayah

perdesaan, pedalaman, dan pesisir sesuai dengan standar penyediaan

prasarana dan sarana perkotaan.

9. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan,

pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

10. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan

berskala kecil dan menengah pada kawasan perdesaan dan relatif tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan dan

mengalokasikan ruang laut bagi kegiatan masyarakat nelayan yang bermukim

di pantai Timur dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan dan budidaya

perikanan.

11. Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana

sosial lainnya di kota-kota yang padat penduduk, ibukota kabupaten baru, dan

pusat pusat kecamatan dan sentra produksi.

12. Memperkuat fungsi RTRW Provinsi Riau dan rencana yang lebih rinci sebagai

acuan pemanfaatan ruang serta membangun sistem pengendalian alih fungsi

lahan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan

pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas

kawasan budidaya dan melestarikan kawasan berfungsi lindung di darat,

pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur

pelaksananya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah;

regulasi perijinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan

pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan.

14. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan

infrastruktur wilayah berskala besar.

Untuk mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, Pemerintah

Provinsi Riau bertekad:

1. Membangun forum dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar wilayah

Kabupaten/Kota dengan Provinsi Riau untuk melaksanakan kesepakatan

LAPORAN AKHIR


kesepakatan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di bidang ekonomi,

sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan provinsi di Pulau Sumatera dan

provinsi lainnya melalui forum, musyawarah, dan kesepakatan dalam

pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi, pembangunan sosial, penataan

ruang, dan perlindungan lingkungan.

3. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara Provinsi Riau dengan

Pemerintah Pusat, terutama di bidang penataan ruang, pembangunan sektor

ekonomi unggulan nasional, pembangunan infrastruktur berskala nasional dan

internasional, pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan

berskala lebih luas dari Provinsi Riau, kemampuan dalam mitigasi bencana, dan memperkuat ketahanan dan keamanan negara.

4. Meningkatkan peranserta dalam kerjasama internasional melalui kerjasama

ekonomi regional IMTGT dan kerjasama khusus lainnya, seperti sister city,

dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

5. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta melalui

pola public private partnership (P3), terutama dalam pembangunan

infrastruktur berskala besar.

Dalam jangka panjang, perwilayahan pembangunan Provinsi Riau dilaksanakan

melalui pembentukan sistem pusat-pusat yang menggerakkan pembangunan di

wilayah yang dilayaninya dan didukung oleh sistem prasarana wilayah. Untuk itu,

sistem pusat-pusat Provinsi Riau dibentuk oleh 2 (dua) pusat utama yang berfungsi

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan

13 (tigabelas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Sub-Pusat Kegiatan Lokal. Masing-masing pusat kegiatan memiliki wilayah pelayanan dengan skala yang bersifat hirarkis

sesuai dengan fungsi pusat masing-masing, sehingga ordinasi pusat-pusat tersebut

secara menyeluruh dapat membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Riau.

Perwilayahan pembangunan diwakili oleh Kota Pekanbaru dan Dumai sebagai PKN

ditunjang oleh jaringan jalan arteri primer, pelabuhan nasional dan internasional, dan

bandar udara sebagai pusat penyebaran.

Kota Pekanbaru didukung oleh jaringan jalan tol yang menghubungkannya

dengan Kota Dumai dan berada pada jaringan arteri primer yang menghubungkannya

dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat; didukung

oleh Pelabuhan Mengkapan Buton di pantai Timur Kabupaten Siak yang berfungsi

sebagai pelabuhan internasional; dan didukung oleh Bandara Sultan Syarif Qasim II

LAPORAN AKHIR


sebagai Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yang melayani penerbangan internasional.

Kota Dumai sebagai PKN didukung oleh posisi geografisnya yang bersifat strategis

untuk menggantikan Kota Batam; terhubungkan oleh jalan tol dengan Kota Pekanbaru

dan jalan arteri primer dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan

Sumatera Barat; didukung oleh Pelabuhan Dumai dan Lubuk Gaung sebagai pelabuhan

hub internasional; dan didukung oleh Bandara Pinang Kampai sebagai PPS dengan

pe!ayanan penerbangan internasional.

Untuk menuju terbentuknya pembangunan wilayah yang lebih seimbang di

seluruh bagian wilayah Provinsi Riau, maka pusat-pusat lainnya difungsikan sebagai

PKW diwakili oleh Kuala Enok, Pasir Pangaraian, Ujung Tanjung, Siak Sri Indrapura,

Bengkalis — Buruk Bakul, dan Rengat — Pematang Reba; masing-masing dengan dukungan prasarana wilayah berskala regional dan memiliki jangkauan pelayanan

bagian wilayah Provinsi Riau.

Secara hirarkis fungsi pelayanan pusat-pusat diperankan oleh PKL yang diwakili

oleh Bangkinang, Ujung Batu, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Sei Pakning, Selat Panjang,

Dun,Tanjung Buton, Pangkalan Kerinci, Air Molek, Tembilahan, Sei Guntung, dan Taluk

Kuantan. Dengan dukungan prasarana wilayah dan sub-pusat kegiatan, maka pusat-

pusat sebagai simpul koleksi dan distribusi dan pusat pelayanan terhadap hinterland-

nya berperan mendorong perkembangan di seluruh wilayah Provinsi Riau hingga ke

perdesaan dan pedalaman. Dalam konstelasi tersebut, akses wilayah Riau bagian

Selatan dan Barat terhadap wilayah Riau bagian Utara dan Tengah serta wilayah yang

berbatasan diperkuat melalui ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan laut, dan bandar

udara yang terbangun sebagai sistem antarmoda, sehingga mampu mendorong

perkembangan bagian wilayah provinsi sebagai sub-wilayah pembangunan Provinsi Riau. Perkuatan struktur tersebut diupayakan melalui pengembangan jaringan

transportasi udara, sungai, penyeberangan, jalan raya, dan jalur kereta api. Akses

Barat - Timur mengandalkan jalan tol Pekanbaru - Dumai, didukung oleh peningkatan

kapasitas jalan arteri Lintas Tengah dan Timur Trans Sumatera serta jalur jalan

menyusur pesisir pantai Timur. Pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok,

Mengkapan Buton, dan Pekanbaru dan pelabuhan pengumpan lainnya ditujukan untuk

memperkuat struktur ruang serta menciptakan aksesibilitas antar moda di Provinsi

Riau. Hal tersebut diperkuat melalui pembangunan bandar udara internasional

pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Bandara Pinang Kampai di Dumai, Bandara

Japura Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia

Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/Tempuling di Indragiri Hilir.

LAPORAN AKHIR


Perspektif di atas mengindikasikan bahwasanya pusat-pusat kegiatan pada

skala provinsi dan kabupaten akan berperan untuk mendukung pengembangan sektor-

sektor unggulan yang berorientasi keluar provinsi dan pusat-pusat pada ordinasi yang

lebih rendah berperan untuk mendukung kepentingan perkuatan internalisasi

pengembangan wilayah di dalam Provinsi Riau.

Perkuatan pusat-pusat kegiatan di Provinsi Riau menjadi orientasi utama

sejalan dengan kepentingan pertumbuhan penduduk yang dalam jangka panjang

diindikasikan dibentuk oleh tingkat migrasi yang tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja

yang lebih baik. Pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi akan menjadi tujuan

konsentrasi penduduk sesuai dengan pendidikan dan keahliannya yang cenderung

berorientasi produktivitas yang tinggi. Guna mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga kekawasan perdesaan, maka peran

PKL dan sub-pusat kegiatan menjadi penting. Kawasan perdesaan menjadi satuan

ruang pembangunan yang diprioritaskan yang dapat dicapai melalui strategi

pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang memberikan pertambahan nilai pada

skala lokal, antara lain melalui kegiatan agro industri dan agrobisnis; pengembangan

pusat-pusat kegiatan berskala lokal sebagai agropolitan; pembangunan. prasarana

wilayah perdesaan sebagai feeder terhadap sistem prasarana wilayah provinsi dan

kabupaten/kota; penyediaan sarana umumguna meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia; perkuatan aparatur penyelenggara pembangunan di kawasan perdesaan

guna meningkatkan pelayanan masyarakat; pembinaan dan pendidikan politik untuk

mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis; dan membuka peluang bagi peran

serta masyarakat perdesaan secara aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan

pembangunan.

Kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas

ditunjukkan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan

setengah menganggur; penurunan bagian penduduk miskin; peningkatan indeks

pembangunan manusia (IPM); peningkatan tingkat partisipasi aktif angkatan kerja

(TPAK); peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar

bagian wilayah Provinsi Riau; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesejahteraan masyarakat yang

meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks

80 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan telah berhasil meningkat, sehingga

disparitas semakin berkurang; tetap bertahannya TPAK path kondisi sekitar 90%;

penurunan angka pengangguran hingga 8% dan penduduk usia kerjadan penurunan

LAPORAN AKHIR


pengangguran terdidik; dan bagian masyarakat yang tergolong miskin menurun hingga

sekitar 8% dan penduduk Provinsi Riau.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih mantap dicapai melalui

pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

tanpa migas pada laju diatas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri

pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan

industri pengolahan diarahkan pada diversifikasi industri dan pengembangan industri

hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan eksplorasi

dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan

akselerasi pengembangan industri didukung oleh pembangunan kawasan industri di Kota Dumai dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Proses

perkembangan ini didukung oleh identifikasi sektor sektor unggulan yang secara nyata

berperan dalam perekonomian Provinsi Riau.

Guna mengurangi disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat

pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau

bagianTengah dengan bagian Utara dan Selatan, maka prioritas diberikan pada

pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor sekunder

dan tersier. Prioritas tersebut perlu didukung oleh berbagai bentuk insentif berupa

dukungan perijinan. permodalan, pembinaan, pemasaran, serta penyediaan

infrastruktur ekonomi. Selain itu, disparitas perkembangan antar bagian wilayah

dikurangi melalui prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya di

wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Prioritas pembangunan wilayah didorong

melalui penyebaran fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat pertumbuhan berskala lokal (PKL) di wilayah Riau bagian Selatan dan Utara;

peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi multimoda

berfungsi pengumpan (feeder); penyediaan sumber daya energi primer dan fasilitas

telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan; dan memperkuat

kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang (handling)

antar moda pada lokasi pergantian antar moda (transhipment point).

Pembangunan ekonomi juga didukung oleh pembangunan sektor-sektor

unggulan yang selama ini telah berkembang, antara lain produk CPO, pulp andpaper,

crumb rubber, dan minyak kelapa. Pertumbuhan sektor unggulan tetapdi pertahankan

untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara makro.

Pembangunan infrastruktur ekonomi selain dilakukan melalui pembangunan prasarana

jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan, juga dilengkapi dengan

LAPORAN AKHIR


pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dan pembangunan Pelabuhan Dumai,

Buatan, dan Kuala Enok menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama Provinsi Riau.

Pelabuhan laut lainnya dibangun secara bertahap untuk memperkuat struktur

prasarana transportasi laut. Gagasan pembangunan jaringan kereta api regional

sebagai bagian Trans Sumatera Railway dimanifestasikan melalui telaah kelayakan

dan perancangan lebih rinci.

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui

perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan

dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi; perluasan pembangunan prasarana

dan mutu pelayanan kesehatan; pembangunan sistem informasi pembangunan yang handal; pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; menjaga

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik yang

demokratis; dan lebih memperkuat kelembagaan demokrasi.

Pada sektor publik dilakukan pemantapan iklim pembangunan ekonomi

dibidang investasi melalui kepastian birokrasi, kepastian hukum, dan kepastian usaha;

peningkatan format dan skema kemitraan sektor swasta dan publik dengan

masyarakat dalam usaha ekonomi; pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik;

pemantapan kinerja dan profesionalisme aparatur; dan penegakan hukum secara

menyeluruh.

Upaya peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas kelembagaan dan

sumber daya manusia dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang berpedoman kepada RTRW Provinsi Riau.

Arahan pembangunan dalam dimensi spasial dilaksanakan dan dikendalikan secara taat asas terutama dalam tujuan pembentukan struktur ruang dan pola ruang. Dalam

kaitan tersebut dilaksanakan pengelolaan lingkungan padakawasan lindung melalui

program pembangunan dan perijinan. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan sumber energi

terbarukan; pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

pemantapan pengendalian penurunan kualitas lingkungan. oleh aparatur yang

kompeten; serta pelembagaan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan

pengawasan kualitas lingkungan. Pemantapan kemampuan mitigasi bencana alam

dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi; upaya mitigasi secara struktural dan non

struktural; serta pemantapan kelembagaan mitigasi bencana.

LAPORAN AKHIR


Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap ditandai oleh

peningkatan IPM hingga mencapai indeks 85 dengan asumsi bahwa IPM kawasan

perdesaan berhasil meningkat secara nyata, sehingga menurunkan disparitas secara

nyata pula; TPAK tetap bertahan pada kondisi sekitar 90%; penurunan angka

pengangguran secara berlanjut hingga 6% - 7% dan penduduk usia kerja dan

penurunan pengangguran terdidik secara nyata; dan pengurangan bagian masyarakat

yang tergolong miskin hingga sekitar 6% - 7% dan penduduk Provinsi Riau.

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap diupayakan

melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas sekitar 8% -

8,5% per tahun yang bertumpu pada pengembangan industni pengolahan,

pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan dilaksanakan melalui diversifikasi industri dan pengembangan industrI hilir

berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; perdagangan

produk pengolahan hasil pertanian; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju

dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan akselerasi pengembangan industri

didukung oleh pembangunan kawasan industri di pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau

bagian Tengah, Utara, Barat, dan Selatan.Upaya pertumbuhan ekonomi juga didukung

oleh pembangunan sektor pariwisata dan jasa lainnya di Provinsi Riau, terutama untuk

memanfaatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui gerbang

utama Batam. Dalam kaitan ini Provinsi Riau akan membangun prasarana konvensi

bertaraf intemasional bagi kepentingan pariwisata MICE.

Disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat-pusat kegiatan

ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dengan bagian Utara dan Selatan semakin dikurangi melalui usaha ekonomi rakyat berskala

menengah dan kecil di sektor sekunder dan tersier di wilayah bagian Utara, Selatan,

dan Barat melalui agro industri dan agrobisnis. Pembangunan tersebut didukung oleh

program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan prasaranadan pelayanan

pendidikan, serta pembangunan dan pelayanan infrastruktur ekonomi pada skala yang

lebih luas dan skala lokal untuk menjangkau pusat-pusat kegiatan distribusi dan koleksi

barang dan jasa berhirarki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pembangunan infrastruktur

transportasi direncanakan dapat menghubungkan prasarana jalan lokal primer dengan

kolektor primer dan arteri primer pada jalur lintas Barat, Tengah, dan Timur Riau.

Keterkaitan transportasi antar moda dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan

kapasitas pelayanan pemadu antar moda (transhipment point). Pengembangan

Pelabuhan Kuala Enok dan Buatan dilanjutkan untuk mendukung terbangunnya 3 (tiga)

LAPORAN AKHIR


outlet utama Provinsi Riau melalui laut. Pembangunan pelabuhan lainnya tetap

berlangsung sesuai dengan fungsi yang melekat pada masing-masing pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur transportasi dilengkapi oleh pembangunan jaringan

angkutan keretaapi Trans Sumatera Railway. Pembangunan pusat-pusat distribusi dan

koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat kegiatan berskala lokal (PKL) tetap

dilanjutkan bersamaan dengan pengembangan PKW. Penyediaan sumber daya energi

primerdan fasilitas telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara, Selatan, dan Barat

tetap dilanjutkan seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi di bagian wilayah

tersebut. Upaya peningkatan perekonomian dilaksanakan selaras dengan struktur dan

pola ruang yang ditetapkan RTRW Provinsi Riau dan pengendalian pemanfaatan

ruang yang taat asas.

Pembangunan ekonomi dengan intensitas tinggi didukung sumber daya

manusia melalui perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan

pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi; peningkatan mutu pelayanan

kesehatan; tersedianya sistem informasi pembangunan yang akurat dan handal;

pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; mempertahankan

partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik yang demokratis; dan

kelembagaan demokrasi yang kuat. Pelayanan publik diselenggarakan sesuai

ketentuan standar pelayanan minimum dan standar mutu lingkungan.

Pembangunan sektor publik juga lebih dimantapkan agar iklim investasi mampu

bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara; peningkatan kemitraan usaha

ekonomi antara sektor swasta dan publik. dengan masyarakat; pemantapan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik; kinerja dan profesionalisme aparatur yang lebih

mantap; dan penegakan hukum secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi diikuti oleh pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai standar mutu lingkungan dan

konvensi internasional yang disepakati, yakni melalui pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, pemanfaatan sumber energi terbarukan; penyelenggaraan

mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir; pelaksanaan program

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; kompetensi lembaga dan aparatur

bidang lingkungan hidup; dan peran serta masyarakat yang melembaga dalam

pelestarian dan pengawasan kualitas lingkungan.

Berdasarkan penjelasan kebijakan prioritas, arah kebijakan dan sasaran pokok

Rencana Pembangunan Jangka Panjangdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJP/RPJM) Provinsi Riau ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembangan

Teknopolitan Pelalawan sesuai dan sinergi dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi

Riau.

LAPORAN AKHIR


2.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN.

Prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan memiliki

kendala karena keterbatasan sumberdaya keuangan pembangunan, ditengah-tengah

banyaknya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan yang harus dicapai

dalam masa lima tahun, seperti yang tergambar dalam visi, misi, tujuan dan sasaran

RPJMD 2011-2016, maka di perlukan pemilihan dan penentuan prioritas pembangunan

dan fokus sasaran unggulan pembangunan yang diperhitungkan mampu di capai pada

tahun akhir masa bakti pimpinan daerah.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2011-2016:

1) Pengembangan Pertanian dan Pangan;

2) Pengembangan Ekowisata Unggulan;

3) Pengembangan Industri Kelapa Sawit dan Karet;

4) Pengembangan Jalan Lintas Timur Alternatif dan Listas Bono;

5) Pembangunan Perguruan Tinggi;

6) Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Listrik dan Air Bersih.

Fokus sasaran unggulan pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016

adalah dalam rangka mempertajam visi dan misi pembangunan 2011-2016, dan

memfokuskan penggunaan seluruh sumberdaya (SDM, anggaran, waktu) yang dapat

menjadi lokomotif pembangunan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten

Pelalawan 2011-2016, maka untuk itu dari beberapa Sasaran tujuan yang telah di

tetapkan dalam visi, misi dan program Bupati terpilih, disepakati untuk ditetapkan satu

sasaran yang menjadi “icon” fokus sasaran unggulan pembangunan Kabupaten

Pelalawan selama lima tahun yaitu:

MEWUJUDKAN EKOWISATA SELANCAR BONO BERBASIS MASYARAKAT SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN MENJADI TUJUAN WISATA NASIONAL DAN DUNIA.

Dengan target sasaran “EKOWISATA SELANCAR BONO” menjadi tujuan wisata 20

besar nasional dan 200 besar dunia di tahun 2016.

Indikator Pencapaian Fokus Sasaran Unggulan Pembangunan Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011 – 2016 adalah Mewujudkan Ekowisata Selancar Bono Berbasis

Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan menjadi tujuan wisata nasional urutan ke

20 dan tujuan wisata dunia urutan ke 200. Pencapaian pembangunan selama lima

tahun yang memfokuskan sasaran unggulan pembangunan pada pewujudan ekowisata

selancar bono berbasis masyarakat serta berwawasan lingkungan manjadi tujuan

LAPORAN AKHIR


wisata nasional dan dunia, bukan berarti menafikan sasaran bidang lain yang tidak

menjadi prioritas unggulan melainkan sebagai pengungkit (leverage) serta perekat

antar sasaran bidang yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah

sesuai visi dan misi akhir masa periode pada tahun 2016.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pelalawan, terutama dalam

membangun fokus sasaran unggulan pembangunan “Mewujudkan Ekowisata Selancar

Bono Berbasis Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan Menjadi Tujuan Wisata

Nasional Dan Dunia”, pendekatan yang dilakukan adalah dengan Penguatan Sistem

Inovasi Daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dilakukan melalui pelaksanaan

enam agenda inovatif. Agenda inovatif yang berkaitan dengan fokus sasaran unggulan

pembangunan adalah sebagai berikut:

Agenda 1 (Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis);

1) Penetapan jasa usaha wisata.

2) Proses pemberian izin usaha pariwisata dan usaha lainnya secara cepat dan

terpadu dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

3) Penyusunan rencana induk pariwisata.

4) Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

penyelenggaraan administrasi serta layanan pariwisata.

5) Penyusunan penguatan Basis Data Pembangunan di seluruh SKPD berbasis TIK.

6) Membangun kerjasama antar daerah sepanjang Daearah Aliran Sungai (DAS)

Kampar.

7) Pemberian tax holiday bagi para investor wisata.

8) Pembangunan Aquarium ikan air tawar Sungai Kampar.

9) Penyelenggaraan even pemerintah di tempat tujuan ekowisata ( Selancar Bono dan

Taman Nasional Tesso Nilo).

10) Membangun pasar wisata berbasis WEB dan berwawasan lingkungan.

Agenda 2 (Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek serta mengembangkan kemampuan absorpsi UMKM) ;

1) Pengembangan Kerjasama bidang IPTEK tentang biodiversity, sumber energi

terbaharukan, penguatan pangan utama padi dan Jagu, pendukung ekowisata.

LAPORAN AKHIR


2) Peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) handy craft, makanan

(kuliner) khas bersumber daya lokal.

3) Sistem informasi layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pariwisata serta

potensi daerah berbasis TIK.

Agenda 3 (Menumbuh-kembangkan kolaborasi bagi inovasi, meningkatkan difusi inovasi, serta menggunakan praktik baik dan hasil litbang);

1) Pengembangan dan atau membangun lembaga-lembaga wisata lokal dan

kerjasama lembaga dalam pengembangan ekowisata.

2) Pemanfaatan kepakaran khusus di bidang ekowisata, TIK serta Lingkungan

(nasional/internasional) untuk mengembangkan potensi lokal.

3) Diseminasi praktek baik bagi pelayanan kesehatan, pertanian dan perkebunan

serta industri ramah lingkungan.

Agenda 4 (Membangun budaya inovasi) yang meliputi :

1) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan tujuan wisata.

2) Kampanye sadar wisata, melek TIK serta berwawasan Lingkungan bagi seluruh

birokrasi dan masyarakat untuk menunjang kemandirian.

3) Insentif pembiayaan dan reward pada usaha pemula wisata berbasis masyarakat

dan berwawasan lingkungan.

4) Bantuan teknis peningkatan kapasitas di bidang hospitality pelaku bisnis pariwisata.

5) Mensponsori pusat kegiatan masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi (telecenter).

6) Fasilitasi penumbuhan kegiatan ekonomi penunjang ekowisata di wilayah tujuan

wisata.

Agenda 5 (Menumbuh kembangkan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah):

1) Pengembangan infrastruktur khusus jalan, jembatan, listrik dan air bersih

pendukung kelancaran ekowisata.

2) Membanguan Kerjasama intens antara Kabupaten Pelalawan dengan BPPT,

kementrian Budaya dan Pariwisata serta Pekerjaan Umum dalam pengembangan

industri pariwisata.

LAPORAN AKHIR


Agenda 6 (Penyelarasan dengan perkembangan global):

1) Menyelenggarakan dan atau Mengikuti event wisata serta forum diskusi TIK pada

tingkat nasional atau internasional.

2) Penerapan Standar teknis bagi pengadaan pemerintah di bidang spesifik.

2.4 KEBIJAKAN DASAR TEKNOPOLITAN.

Menururt Carlos Quandt (1997) dalam tulisannya “Virtual Technopoles:

Exploring the Potential of Internet and Web Technologies to Create Innovative

Environments in Latin America and the Caribbean” Keberlangsungan dan Keberlanjutan

Teknopolitan ditentukan pula oleh berbagai faktor maupun elemen pendukung yakni:

Ketersedian dukungan dari pimpinan politik dan akademisi;

Keberadaan budaya kewirausahaan;

Keberadaan kaitan yang kuat antara komunitas saintifik dan entrepreneur/

teknoprener;

Jaringan informasi;

Pencitraan yaitu promosi citra kawasan sebagai teknopolitan; dan

Keberadaan Inkubator.

Meskipun tidak ada aturan standar, interaksi dan transaksi pengetahuan yang

difasilitasi oleh teknopolitan harus memperoleh nilai ekonomi dan nilai kompetitif baru

dari tiga komponen fungsional utama:

Penyedia Iptek: Teknopolitan secara langsung atau tidak langsung terkait

dengan sektor pendidikan melalui perguruan tinggi sebagai penghasil sumber

daya manusia dan intelektual terlatih - atau melalui pusat-pusat penelitian

pemerintah atau swasta/laboratorium. Baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan berbagi tujuan bersama seperti menyediakan

tempat pelatihan bagi pengusaha dan mendukung teknologi bagi

kewirausahaan sesuai dengan kompetensi masing-masing Bahkan, perguruan

tinggi dan lembaga litbang memainkan peran penting dalam Teknopolitan

sebagai penggerak pendidikan, pengetahuan baru dan tenaga kerja terlatih

secara terus menerus;

layanan dukungan Industri: layanan Ini termasuk inkubator dan area

pengembangan usaha, yang biasanya dikelola oleh pihak swasta;

LAPORAN AKHIR


layanan dukungan Keuangan: layanan Ini termasuk modal ventura, lembaga

pembangunan daerah dan bank.

Analisis permintaan internal dan atau eksternal kebutuhan adalah sumber

utama informasi untuk proses positioning Teknopolitan dan juga melakukan

intervensi:

Prioritas Kebijakan Pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan

fokus strategis teknopolitan misalnya pemilihan sektor, teknologi, dan platform

pengembangan mengingat bahwa sektor atau skema keuangan daerah atau

fasilitas insentif sangat mempengaruhi perkembangan Teknopolitan tersebut.

Keberadaan Teknopolitan kadangkala duplikasi dengan institusi serupa di

wilayah yang sama sehingga dapat mempengaruhi keputusan untuk menetapkan fokus dan kompetensi atau sektor tertentu, dan menghindari

redudansi.

Peraturan internasional misalnya aturan perdagangan dalam perjanjian Putaran

Uruguay atau peraturan hak kekayaan intelektual [HAKI] dapat mempengaruhi

arus teknologi, sebagai hasil dari penilaian risiko suatu negara.

2.5 PENGERTIAN TEKNOPOLITAN

Pengertian Teknopolitan yang dikutip dari berbagai sumber memilki perbedaan

redaksional saja. Namun pada hakekatnya masing-masing pengertian tersebut memilki

esensi yang sama yaitu keterkatian antar pelaku/aktor inovasi baik Perguruan Tinggi,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Industri yang membentuk suatu jaringan

inovasi. Oleh karena itu pengertian teknopolitan dalam buku panduan merupakan hasil

sintesis dari berbagai sumber bacaan.

Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan

komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan

keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan,

dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka

sistem inovasi. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana Teknopolitan adalah

adalah suatu kawasan khusus yang berfungsi sebagai wahana jaringan antara sentra-

sentra kegiatan iptek, lembaga pendidikan tinggi, lembaga litbang, dan industri, dalam

melakukan aktivitas-aktivitas penguatan sistem inovasi.

Teknopolitan adalah suatu komunitas terstruktur yang ditujukan untuk

pengembangan inovasi. Teknopolitan biasanya membawa bersama-sama ke satu lokasi

LAPORAN AKHIR


komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun inovasi yaitu akademisi,

lembaga riset dan perusahaan-perusahaan. Semuanya itu diwujudkan dalam suatu

momentum dan visi jangka panjang yang dielaborasikan oleh setiap pimpinan ketiga

kelompok tadi. Dari sisi manfaat tidak terukur seperti energi, pengetahuan ilmiah,

konsensus sosial dan kewirausahaan sama pentingnya dengan manfaat terukur seperti

infrastruktur fisik, fasilitas teknologi, investasi litbang. Dikotomi kedua hal tersebut

yang umumnya merupakan tantangan dalam membangun teknopolitan.

Secara operasional Teknopolitan adalah berkelompoknya organisasi riset dan

organisasi bisnis dengan ketertarikan yang sama dalam semua aspek yang berkaitan

dengan pengembangan ilmiah dari laboratorium ke manufaktur dan komersial.

Membangun Zona industri dengan komposisinya didominasi oleh UMKM, kantor, beberapa laboratorium dan unit produksi diletakkan dengan penataan lansekap yang

menarik. Bangunan-bangunan tersebut seringkali ditempatkan suatu lokasi tertetuyang

terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta dan lembaga riset yang mapan.

Kawasan tersebut menggambarkan sebagai aktivitas kerjasama teknologi ekonomi

tinggi menuju inovasi masa depan. Landasan alamiah proses Teknopolisasi dapat

dirangkum sebagai berikut:

Teknopolitan esensialnya adalah gambaran untuk kekuatan ekonomi yang

mendefinisikan lahan produktif dari abad ke 21.

Teknopolitan menyediakan tempat untuk organisasi ekonomi baru. Ia

memenuhi kebutuhan untuk menginstalasi cara produksi baru dengan

menemukan hubungan antara industri inovatif, private/pribadi, research publik,

dan pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu fungsi essensialnya adalah transfer

teknologi.

Teknopolitan menawarkan suatu jenis lokasi yang perencanaan, arsitektur, dan

kepemimpinannya berkaitan untuk mempromosikan socio-productive order

yang baru.

Teknopolotan menciptakan polarisasi teritorial dengan lokasi geografis yang

lebih besar. Hal tersebut menyebabkan tersedianya interface antara hubungan

produktif yang berdasarkan kedekatan, perspektif global yang lebih luas, dan

stimulus/dorongan untuk pekembangan dinamis.

Teknopolitan dapat juga didefinisikan sebagai komunitas terstruktur atau pusat

sumber daya yang diarahkan untuk pengembangan inovasi. Teknopolitan dapat

dijadikan sebagai wahana yang sangat berguna untuk pembangunan daerah dan

transformasi ekonomi, teknopolitan biasanya terkonsentrasi di satu lokasi atau wilayah

LAPORAN AKHIR


(jaringan Teknopolitan) dimana komponen yang dibutuhkan untuk berinovasi adalah

universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan. Yang terpenting adalah semua

pemangku kepentingan berorientasi pada visi jangka panjang. Aspek perangkat lunak

(software) seperti pengetahuan ilmiah, konsensus sosial, kewirausahaan bernilai sama

pentingnya dengan perangkat keras (hardware) seperti infrastruktur, fasilitas

teknologi, investasi penelitian dan pengembangan. Mengintegrasikan kedua hal

tersebut merupakan bagian dari tantangan untuk mendirikan sebuah Teknopolitan.

Setiap inisiatif untuk pengembangan potensi ekonomi yang baru dalam menghadapi

persaingan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan target pasar yang spesifik.

Oleh karena itu, mengidentifikasi kebutuhan para pengguna potensial dari semua mitra

Teknopolitan adalah tugas utama yang harus dilakukan sebelum mendirikan suatu organisasi teknopolitan.

Organisasi Teknopolitan dapat dijelaskan secara singkat sebagai

merencanakan peningkatan inovasi dengan meminimalkan biaya transaksi yang

disebabkan oleh kendala kelembagaan yang seringkali dialami dalam kolaborasi

dengan lembaga ekonomi. Teknopolitan selanjutnya memainkan aturan baru yang

dinamis dalam pendistribusian tenaga kerja yang berkarakterisasikan organisasi

industri kontemporer (lama).

Tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Teknopolitan, adalah :

Konten paling penting. Posisi Teknopolitan seharusnya bergantung kepada

strategi kawasan industri lokal dan nasional, dan infrastruktur seharusnya

dibangun untuk memfasilitasi teknopolitan.

Pengelompokan sangat krusial. Pengelolaan teknopolitan tidak dapat

menyelesaikan semua keinginan dan layanan yang diperlukan oleh pengguna dan para pemangku kepentingan. Masalah yang dihadapi adalah kelangkaan

pembiayaan, kompetensi internal atau kritikal massa. Kelompok tersebut

selanjutnya akan menerima manfaat dari koneksi nasional dan internasional

untuk mengembangkan kapasitas layanan, layanan keahlian, pengembangan

teknopolitan dan para pemangku internasional, proyek kolaboratif, dan

pertumbuhan kompetensi yang dikembangkan di dalam teknopolitan serta

diantara teknopolitan.

Integrasi kawasan merupakan keharusan. Suatu kawasan teknopolitan

seharusnya dipertimbangkan menjadi salah satu pusat kota. Teknopolitan harus

dapat menciptakan pekerjaan, pengetahuan, perubahan sosial dan pada

akhirnya nilai ekonomi kawasan tersebut. Teknopolitan juga sebagai sarana

LAPORAN AKHIR


promosi masyarakat kota dan pelaku-pelaku ekonomi, meningkatkan

aksesibilitas, terkait dan berhubungan dengan para pelaku inovasi di daerah

tersebut yang perlu diberikan perhatian khusus. Tata kelola Teknopolitan

seharusnya merefleksikan pengintegrasian tersebut.

Teknopolitan sebagai Kota Pengetahuan dalam pengembangan perkotaan juga

memiliki kekhasan seperti :

Teknopolitan dibangun di areal yang menarik dan dilengkapi dengan bangunan

arsitektur yang indah dan tersebar secara spasial di mana ilmu pengetahuan

dan teknologi diseleksi/dipilih atau fungsi litbang perusahaan, untuk penelitian

baru atau terapan.

melakukan kerjasama litbang dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari sumberdaya teknologinya.

sistematis menarik dukungan dari manajemen Technopark dalam rangka

mengembangkan keterampilan manajemen, menemukan solusi untuk

pembiayaan di semua tingkat proses inovasi, dan membuat lebih ekstensif

penggunaan semua fasilitas kantor dan jasa konsultasi.

Merealisasikan proses transfer teknologi yang kuat antara universitas,

laboratorium penelitian dan industri.

Teknopolitan sebagai suatu kawasan khusus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Suatu kawasan khusus/spesifik dengan batas kawasan yang jelas.

b. Terdapat keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian.

c. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh

kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).

d. Terdapat pengelola kawasan.

e. Berorientasi pada penemuan baru (invention) dan inovasi (innovation) teknologi

tinggi.

f. Terdapat industri-industri yang berbasis teknologi tinggi, baik pemula (start up

firms) maupun yang sudah mapan.

g. Terdapat peraturan atau kerangka hukum.

Sebagai suatu kawasan khusus, Teknopolitan juga mempunyai persyaratan

khusus yang berbeda dengan kawasan-kawasan khusus lainnya seperti :

LAPORAN AKHIR


a. Memiliki sumberdaya manusia yang handal untuk melakukan kegiatan

penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada penemuan baru, inovasi,

dan komersialisasi teknologi.

b. Memiliki sumberdaya lahan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan

Teknopolitan.

c. Memiliki prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan teknopolitan

seperti lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, sarana produksi,

jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

lainnya.

Teknopolitan memainkan peranan yang strategis dalam peningkatan daya saing

yang berbasiskan inovasi dan teknologi suatu bangsa sehingga hampir semua negara maju di dunia berlomba-lomba membangun Teknopolitan dengan maksud :

a. Sebagai sarana dalam membangun jaringan inovasi.

b. Sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan inovasi.

c. Sebagai sarana untuk :

Promosi Iptek demi terwujudnya proses komunikasi pemasaran iptek yang

efektif.

Pemasaran Iptek agar terselenggaranya proses sosial melalui kegiatan yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan iptek masyarakat.

Pembudayaan Iptek sehingga tertanam nilai-nilai, sikap dan perilaku yang

berorientasi kepada sifat kreatif dan inovatif.

2.6 PERSYARATAN TEKNOPOLITAN

Definisi dari Teknopolitan adalah multi faset termasuk di dalamnya orang, lembaga, dan perusahaan. Mereka berperan sebagai pembeli sekaligus sebagai klien

(berinvestasi, menyewa ruang di inkubator atau kawasan industri), pengguna bebas

(mendapatkan keuntungan dari jaringan sosial lokal dan internasional, membeli jasa

dari perusahaan lokal lain dan dari universitas yang berlokasi di dalam kawasan

teknopolitan), dan mitra (berkolaborasi dengan pembeli lain/klien dan di teknopolitan

untuk mengembangkan proyek kolaborasi).

Teknopolitan bukanlah sebuah tujuan tetapi sebagai wahana untuk memacu

pembangunan. Mengingat karakteristik Teknopolitan yang memerlukan koordinasi

LAPORAN AKHIR


yang intensif, pengelolaan yang sinergis dan dan fasilitasi pembiayaan terintegrasi

maka pembangunan teknopolitan harus mendapat dukungan semua stakeholder

secara tepat pada tahap awal pembangunannya.

Para stakeholder termasuk pemerintah memiliki tanggung jawab atas

pengembangan lokasi teknopolitan yang yang akan dibangun. Perguruan Tinggi

beserta lembaga Penelitian dan pengembangan didorong untuk menciptakan hasil

temuan yang memiliki nilai “value” bagi pengembangan teknopolitan. Namun demikian

value yang diciptakan tidak perlu berada di dalam Teknopolitan, tetapi harus terkait

dengan fasilitas atau kegiatan yang dikembangkan di dalam Teknopolitannya.

Perusahaan juga memiliki peran sangat penting dalam aktivitas teknopolitan baik

secara langsung maupun hanya menempatkan perwakilannya di Teknopolitan. Akhirnya, dalam pembangunan Teknopolitan, instansi pemerintah yang memang

memiliki kepentingan secara nasional harus berpartisipasi aktif pada setiap pertemuan

dan diskusi awal pembangunan teknopolitan

Untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengelolaan teknopolitan perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Harus diberikan tugas koordinasi yang jelas;

Kesepakatan harus dibuat antara asosiasi, pengembang, kontraktor

perencanaan, dan para mitra yang bersangkutan, yang menghubungkan

berbagai aspek proyek, seperti calon pelanggan perusahaan, pengembangan

instalasi dan fasilitas, koordinasi, dan promosi;Prosedur

Konsultasi dan badan koordinasi harus ditetapkan untuk mendorong

pengembangan rasa saling percaya;

Sebuah badan penyelesaian perselisihan/sengketa (arbitrase politik) sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara mitra;

Pembuat kebijakan tidak harus diminta untuk menjadi anggota asosiasi: selain

itu dewan direksi harus dibentuk berdasarkanmasukan dari para perintis awal

Teknopolitan, termasuk wakil yang mereka pilih, ke dalam lembaga-lembaga

yang berbeda. Pelaku ekonomi dan keuangan, serta peneliti dan akademisi juga

harus dikelompokkan ke dalam lembaga-lembaga yang relevan di dalam

organisasi Teknopolitan.

Peletakan dasar-dasar sebuah Teknopolitan yang mandiri dan berkelanjutan

adalah tugas yang sulit tetapi tidak mustahil. Investor swasta jangan hanya

LAPORAN AKHIR


berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi di masa depan nilai saham di

teknopolitan akan meningkatkan value perusahaannya.

Konsep pengembangan kawasan Teknopolitan bukan hanya focus pada

Economic capital, tetapi juga Intellectual capital dan Social capital. Pengembangan

Kawasan Teknopolitan dilakukan melalui:

1. Pengembangan/penguatan/revitalisasi “sentra-sentra iptek”;

2. Penguatan “keterkaitan” dan “jaringan”;

3. Gerakan masyarakat ~ semangat, partisipasi aktif, gerakan bersama;

4. Perkembangan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran;

5. Membangun reputasi global yang dimulai dari tindakan dan kemanfaatan lokal.

Esensi yang perlu ada dalam konsep Teknopolitan adalah :

Kombinasi kemitraan universitas dan pusat riset dengan industri dan

pemerintah.

Kombinasi usaha kecil, besar, dan entrepreneur.

Klaster bangunan dalam lingkungan R&D dengan tema multi disiplin

berdasarkan program pelatihan universitas termasuk teknologi komunikasi

maju, biosains dan bioteknologi, material maju, teknologi lingkungan.

Pembentukan kemitraan yang intensif antara penghuni industri, pemerintah,

dan universitas pada suatu komunitas yang tinggal sangat berdekatan

(pedestrian-scale community).

Infrastruktur teknologi maju untuk jaringan komunikasi.

Sistem transportasi yang baik digabungkan dengan jaringan berskala regional.

Balai pertemuan dan hotel untuk pertemuan, pelatihan, dan hiburan.

Lingkungan tempat tinggal sangat dekat sekali dengan fasilitas R&D (dapat ditempuh dengan berjalan kaki).

Fasilitas olah raga seperti jogging, bersepeda, pusat kebugaran.

Seperti yang diutarakan oleh Castells and Hall, 1994, pembangunan

Teknopolitan perlu memperhatikan sedikitnya 12 (dua belas) hal penting yang

meliputi :

1. Strategi pengembangan teknopolitan perlu disusun secara jelas.

LAPORAN AKHIR


2. Cabang perusahaan/pabrik di kawasan teknopolitan lebih baik dari pada tidak

ada perusahaan/pabrik sama sekali.

3. Sinergi sebagai sumber inovasi sangat penting dalam jangka panjang.

4. Perlu dikembangkan visi jangka panjang.

5. Sumber inovasi harus diidentifikasi.

6. Jaringan (networks) harus dibentuk sejak awal. Harus ada jaringan dan saluran

(channels) agar informasi dapat mengalir.

7. Strategi jangka pendek memang lebih mudah, bahkan tindakan (move) jangka

pendek dapat menjadi negatif jika antar institusi tidak berkomunikasi satu

dengan lainnya. Lab swasta perlu didorong untuk bergerak bersamaan dengan

badan riset pemerintah, atau tidak akan ada spin-off.

8. Strategi jangka panjang memerlukan pilihan-pilihan yang selektif. Membangun

hubungan yang sinergis di wilayah yang jauh dari keramaian memerlukan satu

atau dua target area yang menawarkan prospek terbaik dalam hal fasilitas yang

sudah ada sebelumnya, seperti, universitas, kapasitas wirausaha,

kepemimpinan politik.

9. Daya dorong (Inducement) sentral yang utama. Sebagai contoh, pengeluaran

hankam AS berperan besar di Silicon Valley.

10. Identifikasi ceruk yang baru. Sebagai contoh, kembangkan industri high-tech

yang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal, kemudian gali potensi ekspor-

nya.

11. Jaga konsistensi. Misalnya, suatu technopark tidak boleh diubah menjadi office

park (perkantoran) murni hanya karena yang terakhir itu lebih menguntungkan.

12. Terbaik mungkin menjadi musuh bagi yang baik. Negara dan daerah sebaiknya tidak menilai semua usaha mereka hanya dengan kriteria yang paling ketatdan

eksklusif.

Dalam menentukan lokasi Kawasan Teknopolitan perlu diidentifikasi berbagai

kebutuhan Kawasan Teknopolitan dengan mempertimbangkan :

a. Potensi Sumberdaya Lahan.

b. Potensi Sumberdaya Manusia.

c. Potensi Sumberdaya Buatan (Infrastruktur).

d. Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD).

LAPORAN AKHIR


e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

f. Pasar Nasional dan Pasar Global.

Pada tahapan perencanaan pembangunan Teknopolitan perlu dilakukan

beberapa hal seperti:

a. Menetapkan Kawasan Teknopolitan di suatu wilayah kabupaten/kota di suatu

provinsi berdasarkan suatu studi kelayakan yang seksama yang

mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomis, sosial budaya, dan lingkungan

hidup, serta ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

b. Menyusun Masterplan dan Detail Engineering Detail (DED) Kawasan

Teknopolitan.

Strategi pengembangan teknopolitan untuk meningkatkan pengembangan inovasi dan daya saing wilayah perlu didukung oleh berbagai aktivitas yang dapat

memberikan kontribusi positif seperti :

a. Pemberdayaan masyarakat sehingga terdapat angkatan kerja yang mempunyai

tingkat pendidikan/keahlian yang tinggi dan fleksibel.

b. Pembangunan dan pengembangan beberapa science/teknopark sebagai

dukungan infrastruktur pengembangan Kawasan Teknopolitan.

c. Meningkatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

memberikan lingkungan yang produktif untuk bisnis.

d. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di Kawasan

Teknopolitan.

e. Keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Teknopolitan dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2.7 DASAR HUKUM TEKNOPOLITAN

Secara spesifik peraturan yang mengatur kawasan teknopolitan belum ada,

namun mengacu pada konsep teknopolitan terdapat beberapa peraturan yang dapat

dijadikan dasar pembentukan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, yang dikelompokkan

menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Peraturan terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Iptek.

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

LAPORAN AKHIR


Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun

kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana Iptek lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan

menumbuhkan budaya Iptek di kalangan masyarakat (Pasal 14 UU

18/2002).

Untuk mengembangkan jaringan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib

mengusahakan kemitraan. (Psl 15 (2) UU 18/2002).

2. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Ekonomi.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang 2005-2025.

Telah ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi di arahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Fungsi kawasan ekonomi khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan

kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi

untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain

yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor; logistik; industri;

pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.

Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah

(UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung

kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK, harus memenuhi kriteria adalah:

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan mendukung KEK;

Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau

terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

LAPORAN AKHIR


Mempunyai batas yang jelas.

c. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama,

yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis.

d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011-2016.

Misi ke 5 diformulasikan salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pelalawan adalah memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi,

dengan salah satu sasarannya berkembangnya industri dan terwujudnya

pusat-pusat ekonomi unggulan daerah, dengan indikator bertambahnya

jumlah klaster ekonomi di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dalam Misi I

salah satu sasaran pembangunan bidang sumberdaya manusia adalah

pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD 2011 – 2016.

3. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Strategis.

a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 8 ayat (3).

Menetapkan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi. Pasal 77 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa

kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

adalah:

Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

nasional;

Memiliki potensi ekspor;

LAPORAN AKHIR


Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

Berfungsi untuk mempertahanan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan pertahanan energi nasional; atau

Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, secara

spesifik tidak menyebutkan tentang kawasan teknopolitan, namun sesuai kriteria, maka

pengembangan kawasan teknopolitan dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus

dan kawasan berbasis teknologi yang memiliki dimensi pembangunan ekonomi.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan III-1

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. KONDISI WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN.

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun

1999 dengan Ibukota Pangkalan Kerinci dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeripada Tanggal 12 Oktober 1999, sekaligus diperingati sebagai hari jadi Kabupaten

Pelalawan. Nama Kabupaten Pelalawan diambil dari nama sebuah kerajaan yang

pernah tumbuh dan berkembang di daerah ini yang berdiri pada sekitar Tahun 1830 M.

Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak pada 0°48’32” LU - 0°24’14” LS

dan 101°30’40” - 103°23’22” BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak

dan Perairan Kepulauan Meranti, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Indragiri Hilir,Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Sebelah barat berbatasan Kabupaten Kampar dan

Kota Pekanbaru, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun

Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Pelalawan mempunyai luas lebih kurang

1.382.210,08 Ha yang terdiri dari luas daratan 1.315.579,43 Ha dan luas laut

66.630,64 Ha, atau 14,73 % dari luas Provinsi Riau (11 Kabupaten/Kota). Rincian luas

wilayah Kabupaten Pelalawan tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan menurut Kecamatan

No. KecamatanLuas (Ha) %

WilayahDaratan Sungai/Danau

Jumlah

1 Langgam 144.269,47 1.037,03 145.306,50 11,052. Pangkalan Kerinci 18.991,81 540,01 19.531,82 1,483. Bandar Seikijang 30.686,95 - 30.686,95 2,334. Pangkalan Kuras 119.955,36 53,01 120.008,37 9,125. Ukui 134.519,09 - 134.519,09 10,236. Pangkalan Lesung 50.928,95 - 50.928,95 3,877. Bunut 42.300,11 42.300,11 3,228. Pelalawan 146.069,13 2.199,14 148.265,27 11,279. Bandar

Petalangan37.230,54 - 37.230,54 2,83

LAPORAN AKHIR


No. KecamatanLuas (Ha) %

WilayahDaratan Sungai/Danau

Jumlah

10. Kuala Kampar 67.564,87 2.271,30 69.836,17 5,3111. Kerumutan 95.481,54 202,59 95.684,13 7,2712. Teluk Meranti 388.438,61 32.842,92 421.281,53 32,02

Jumlah 1.276.433,44 39.146,00 1.315.579,44 100,00Luas Wilayah Laut 66.630,64Total Luas Wilayah 1.382.210,08

Sumber : RTRW Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan berada pada posisi yang cukup strategis, sebab

dipandang dari sisi transportasi darat berada pada arus lintas timur sumatera yangpadat, dan dari sisi transportasi laut Kabupaten Pelalawan terhubung ke arus

perlintasan dagang Selat Malaka.

Gambar 3.1. Posisi Kabupaten Pelalawan pada Lintas Timur Sumatera dan Selat Malaka

PEKANBARU, DUMAI,SUMATERA

UTARA

JAMBI,SUMATERA

SELATAN

JALUR LAUT : TJ.BALAI KARIMUN,

BATAM DAN SELATMALAKA

LAPORAN AKHIR


Topografi wilayah Kabupaten Pelalawan sebahagian besar merupakan dataran

rendah, dan sebahagian lainnya merupakan daerah perbukitan yang bergelombang.Secara umum ketinggian daerah/kota berkisar antara 3 – 6 meter dengan kemiringan

lahan lebih kurang 0 – 15 % dan 15 – 40 %. Di wilayah Kabupaten Pelalawan mengalir

sebuah sungai yakni Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang sungai

Kampar di wilayah ini 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter, lebar rata-

rata 143 meter. Sungai Kampar dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana

perhubungan, sumber air baku, dan budidaya perikanan serta irigasi.

Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 wilayah Kecamatan, dengan 106 Desa dan

12 Kelurahan. Karakteristik ke 118 Desa/Kelurahan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari:

- 35 Desa berada di pinggiran sungai.

- 8 Desa berbatasan dengan laut.

- 50 Desa berada di kawasan perkebunan, PIR Trans dan pedalaman.

- 12 desa di kawasan kota sedang kecil.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, dibentuk 34 Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang terdiri dari 3 Sekretariat, 9 Badan dan 1 Inspektorat, 18 Dinas dan 3

Kantor.

Tabel 3.2. Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Pelalawan

No. Kecamatan Kelurahan Desa

1. Langgam 1 72. Pangkalan Kerinci 3 43. Bandar Sei Kijang 0 54. Pangkalan Kuras 1 165. Ukui 1 116. Pangkalan Lesung 1 97. Bunut 1 98. Pelalawan 1 89. Bandar Petalangan 0 1110. Kuala Kampar 1 911. Kerumutan 1 912. Teluk Meranti 1 8

Jumlah 12 106Sumber : Pelalawan Dalam Angka 2010

LAPORAN AKHIR


Perkembangan penduduk di Kabupaten Pelalawan terhitung sangat tinggi yaitu

rata-rata selama 10 tahun terkahir mencapai 6,73 % terutama dari pertumbuhanpendatang, hanya sekitar 2 % berasal dari kelahiran. Jumlah penduduk Kabupaten

Pelalawan meningkatkan hampir dua kali lipat selma periode sepuluh tahun. Sebaran

penduduknya juga tidak merata. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan

data pada Pertengahan Tahun 2011 tercatat sebesar 321.947 orang, yang terdiri dari

169.282 orang laki-laki (52,58%) dan 152.665 orang perempuan (47,42 %).

Kepadatan penduduk Kabupaten Pelalawan rata-rata 24 jiwa per km per segi.Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yakni

394 orang per Km2, dan kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya

adalah Kecamatan Teluk Meranti sejumlah 3 orang per Km2. Kabupaten Pelalawan

memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia produktif (15 – 64 Tahun),

yakni sebanyak 206.696 jiwa (64,20 %).

Perkembangan penduduk Kabupaten Pelalawan dalam 10 tahun terakhir,jumlah penduduk per kecamatan dan jumlah penduduk menurut kelompok umum,

kepadatan penduduk per Km2 dirinci pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 di

bawah ini.

Tabel 3.3. Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Keadaan Pertengahan

Tahun 2002-2011

Tahun Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

2002 94.265 84.934 179.1992003 109.550 98.823 208.3732004 121.219 102.037 223.2562005 124.931 105.734 230.6652006 137.891 118.753 256.6442007 140.027 131.635 271.6622008 145.422 134.775 280.1972009 148.570 137.243 285.8132010 159.247 143.774 303.0212011 169.282 152.665 321.947

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Dirinci Menurut

Kecamatan

No. Kecamatan RumahTangga

Laki-laki(Jiwa)

Perempuan(Jiwa)

Jumlah(Jiwa)

1. Langgam 5.852 12.475 11.131 23.6062. Pangkalan Kerinci 20.682 40.229 36.655 76.8843. Bandar Sei Kijang 4.979 10.197 9.047 19.2444. Pangkalan Kuras 12.427 25.179 22.770 47.9495. Ukui 8.797 18.215 15.741 33.9566. Pangkalan Lesung 6.950 14.135 12.546 26.6817. Bunut 3.311 6.468 6.037 12.5058. Pelalawan 4.274 8.717 7.577 16.2949. Bandar Petalangan 3.401 6.747 6.368 13.11510. Kuala Kampar 4.227 9.219 8.473 17.69211. Kerumutan 5.094 10.229 9.378 19.60712. Teluk Meranti 3.654 7.472 6.942 14.414

Kab. Pelalawan 83.648 169.282 152.665 321.947Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kelompok Umur Keadaan

Pertengahan Tahun 2011

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah0 – 4 21.635 20.466 42.1015 – 9 19.561 18.241 37.802

10 – 14 15.639 14.718 30.35715 – 19 13.566 12.392 25.95820 – 24 15.430 15.607 31.03725 – 29 19.489 18.371 37.86030 – 34 17.613 15.091 32.70435 – 39 14.409 11.923 26.33240 – 44 10.966 8.902 19.86845 – 49 7.740 6.141 13.88150 – 54 5.453 4.263 9.71655 – 59 3.439 2.468 5.90760 – 64 1.797 1.636 3.43365 – 69 1.215 1.024 2.23970 – 74 708 660 1.368

75 + 622 782 1.384Jumlah 169.282 152.665 321.947

Sumber : BPS Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Tabel 3.6. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan per Km2 menurut

Kecamatan

No. Kecamatan JumlahPenduduk

Luas Wilayah(Km2)

KepadatanPenduduk

1. Langgam 23.606 1.453,06 162. Pangkalan Kerinci 76.884 195,32 3943. Bandar Sei Kijang 19.244 306,87 634. Pangkalan Kuras 47.949 1.200,08 405. Ukui 33.956 1.345,19 256. Pangkalan Lesung 26.681 509,29 527. Bunut 12.505 423,00 308. Pelalawan 16.294 1.482,65 119. Bandar Petalangan 13.115 372,30 35

10. Kuala kampar 17.692 698,36 2511. Kerumutan 19.607 956,84 2012. Teluk Meranti 14.414 421,28 3

Jumlah Total 321.947 13.155,79 24Sumber BPS Pelalawan 2011

Infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dan dermaga) merupakan faktor

penting dalam pengembangan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Pelalawan yang

sampai saat ini masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan

dan dermaga ini akan dapat memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Data panjang jalan dan kondisinya, serta jumlah dermaga di Kabupaten Pelalawan

dirinci pada Tabel 7 dan Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 3.7. Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Pelalawan

No. KategoriJalan

Negara(Km)

Provinsi(Km)

Kabupaten(Km)

NonStatus(Km)

Jumlah(Km)

1. Jalan Aspal 157,28 11,00 262,40 - 430,682. Jalan

Diperkeras- - 510,70 35,05 545,75

3. Jalan Tanah - - 552,60 50,98 603,58Jumlah 157,28 11,00 1.325,70 86,03 1.580,01

Sumber : Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Tabel 3.8. Jumlah Dermaga dan Tambatan Perahu di Kabupaten Pelalawan

No.Kecamatan Yang

Ditopang AngkutanAir

DermagaPermanen

DermagaKayu Keterangan

1. Kuala Kampar 2 8

2. Teluk Meranti 3 6

3. Pelalawan - 5

4. Pangkalan Kerinci - 1

Sumber : Dinas Perhubungan

Transportasi laut di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat dominan diKecamatan Kuala Kampar yang merupakan bagian dari perairan Laut China Selatan

yang berbatasan dengan Selat Sunda. Daerah di Kecamatan Kuala Kampar ini terutama

pelabuhan Sokoi berpotensi dikembangkan menjadi pelabuhan khusus menjadi entri

point bagi keluar masuknya arus barang dan orang yang menjadi daya dukung

pengembangan industri dan pariwisata di Kabupaten Pelalawan, menjadi pendukung

Pelabuhan Samudera Kuala Enok, dan penyangga kepadatan industri perkapalan/pelabuhan di Tanjung Balai Karimun dan Pulau Kundur.

Di Kabupaten Pelalawan juga terdapat Bandar Udara khusus yang diberi nama

Bandar Udara Sultan Syarif Haroen Setia Negara di Kecamatan Pelalawan, dikelola

untuk kepentingan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Namun demikian bandara ini juga

dipergunakan sebagai bandara pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Pelalawan

menuju bandara embarkasi batam.

Selain itu berdasarkan kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau,

Kabupaten Pelalawan tepatnya daerah perbatasan dengan Kota Pekanbaru merupakan

satu dari dua lokasi yang tepat dan dicadangkan untuk pengganti Bandara

Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru.

LAPORAN AKHIR


Gambar 3. 2. Kedudukan Pelabuhan Sokoi Terhadap Kawasan Pelabuhan dan Industri

Tanjung Balai Karimun dan Pelabuhan Samudera Kuala Enok

Gambar 3.3 Rencana Jaringan Transportasi termasuk jalur kereta api dalam RTRWN

yang melintasi wilayah Kabupaten Pelalawan.

Kawasan Pelabuhan/Industri T. Balai Karimun

Pelabuhan Sokoi

Pelabuhan SamuderaKuala Enok

LAPORAN AKHIR







Pelabuhan Sokoi


LAPORAN AKHIR







Pelabuhan Sokoi


LAPORAN AKHIR


Selanjutnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau serta dokumen MP3EI, terdapat rencanapengembangan jaringan jalur kereta api di pesisir timur sumatera dengan arah relatif

utara – selatan, yang menghubungkan Pekanbaru ke Jambi dan melintasi wilayah

Kabupaten Pelalawan.

Potensi dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Pelalawan telah memberikan

kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pelalawan selama empat tahun terakhir bergerak rata-rata 7 persen.Meskipun dari tahun 2007 ke 2009 sedikit mengalami perlambatan. Dari data pada

Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan mencapai angka 7,17 %,

dan hal ini lebih besar dari tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Gambar3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan, 2007-2010

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

mencapai Rp. 16.795.126.340.000,- yang disumbangkan dari sektor pertanian

khususnya perkebunan dan kehutanan mencapai 32,90 % dan sektor industri

pengolahan sebesar 54,90 %. Kinerja ekonomi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari

perkembangan PDRB yang dipaparkan pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 di bawah ini.

6,69

7,07

7,19 7,15

2007 2008

LAPORAN AKHIR

















7,07

6,61

6,88

7,15

7,02

7,17

2008 2009 2010

LAPORAN AKHIR

















dengan migas

tanpa migas

LAPORAN AKHIR


Tabel 3.9. Perkembangan PDRB Kabupaten Pelalawan menurut harga berlaku (Rp.Juta)

LAPANGAN USAHA 2007 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5)

1. PERTANIAN 3.907.277,95 4,619,605.73 5,220,699.00 5.972.068,94a. Tanaman Bahan Makanan 166.584,69 181,456.74 195,339.15 209.953,06b. Tanaman Perkebunan 2.024.486,62 2,398,159.61 2,597,209.00 2.986.088,14c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 54.648,11 62,643.60 69,822.85 77.683,56d. Kehutanan 1.553.555,28 1,852,062.00 2,217,881.00 2.538.893,31e. Perikanan 108.003,26 125,283.79 140,447.00 159.450,87

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 296.431,05 396,087.17 488.101,52 460.974,22a. Minyak dan Gas Bumi 290.020,91 388,689.90 479.577,15 451.197,07b. Penggalian 6.410,15 7,397.27 8.524,38 9.777,15

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5.350.410,87 6,807,822.76 8.137.445,41 9.222.501,90a. Industri Migas 0,00 0.00 0.00 0,00b. Industri Tanpa Migas 5.350.410,87 6,807,822.76 8.137.445,41 9.222.501,90

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 8.385,45 9,773.96 11,326.97 12.817,07a. Listrik 6.267,65 7,304.86 8,375.07 9.399,27b. Air Bersih 2.117,80 2,469.10 2,951.91 3.417,80

5. BANGUNAN 148.465,74 178,158.89 210,195.00 243.033,546. PERDAGANGAN, HOTEL &RESTORAN

138.705,76 174,023.55 220,008.54 262.230,57a. Perdagangan Besar & Eceran 128.442,74 161,187.79 204,509.00 243.113,99b. Hotel 4.448,26 6,079.09 7,527.99 9.634,60c. Restoran 5.814,76 6,756.66 7,971.55 9.481,98

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 89.235,31 100,983.39 114,558.26 129.509,98a. Pengangkutan 87.513,17 98,993.14 112,195.63 126.664,51

1. Angkutan Jalan Raya 68.235,11 76,928.30 86,744.26 97.088,052. Angkutan Laut 1.017,19 1,155.99 1,304.47 1.462,513. Angkutan Sungai, Danau &

Penyeberangan6.850,52 7,687.64 8,524.24 9.460,01

4. Jasa Penunjang Angkutan 11.410,35 13,221.21 15,622.67 18.653,95b. Komunikasi 1.722,13 1,990.25 2,362.63 2.845,47

1. Pos dan Telekomunikasi 1.722,13 1,990.25 2,362.63 2.845,478. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASAPERUSAHAAN

95.759,67 116,463.11 140,345.77 165.202,92a. Bank 11.117,73 19,834.37 32,582.30 41.317,39b. Lembaga Keuangan tanpa

Bank2.636,16 3,044.99 3,468.40 4.018,71

c. Sewa Bangunan 80.712,05 92,129.20 102,671.11 118.052,22d. Jasa Perusahaan 1.293,73 1,454.55 1,623.96 1.814,60

9. JASA-JASA 184.010,54 223,458.82 276,715.68 326.787,21a. Pemerintahan Umum 135.763,19 163,566.50 208,287.54 248.681,72

1. Administrasi Pemerintah &Pertahanan

135.763,19 163,566.50 208,287.54 248.681,72b. Swasta 48.247,35 59,892.32 68,428.14 78.105,49

1. Sosial Kemasyarakatan 5.179,44 6,536.66 7,515.69 8.691,812. Hiburan & Rekreasi 10.782,42 13,117.64 14,855.07 16.935,883. Perorangan & Rumahtangga 32.285,48 40,238.02 46,057.38 52.477,80

PDRB DENGAN MIGAS 10.218.682,35 12,626,377.39 14.819.396,15 16.795.126,34PDRB TANPA MIGAS 9.928.661,44 12,237,687.49 14.339.819,01 16.343.929,27

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Tabel3.10 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Sektor 2007 - 2010 (Dengan Migas)

LAPANGAN USAHA 2007 2008 2009* 2010**

(1) (2) (3) (4) (5)

1. PERTANIAN 38,24 36,59 35,23 35,56a. Tanaman Bahan Makanan 1,63 1,44 1,32 1,25b. Tanaman Perkebunan 19,81 18,99 17,53 17,78c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 0,53 0,50 0,47 0,46d. Kehutanan 15,20 14,67 14,97 15,12e. Perikanan 1,06 0,99 0,95 0,95

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 2,90 3,14 3,29 2,74a. Minyak dan Gas Bumi 2,84 3,08 3,24 2,69b. Penggalian 0,06 0,06 0,06 0,06

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 52,36 53,92 54,91 54,91a. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00b. Industri Tanpa Migas 52,36 53,92 54,91 54,91

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,08 0,08 0,08 0,08a. Listrik 0,06 0,06 0,06 0,06b. Air Bersih 0,02 0,02 0,02 0,02

5. BANGUNAN 1,45 1,41 1,42 1,456. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 1,36 1,38 1,48 1,56

a. Perdagangan Besar & Eceran 1,26 1,28 1,38 1,45b. Hotel 0,04 0,05 0,05 0,06c. Restoran 0,06 0,05 0,05 0,06

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,87 0,80 0,77 0,77a. Pengangkutan 0,86 0,78 0,76 0,75

1. Angkutan Jalan Raya 0,67 0,61 0,59 0,582. Angkutan Laut 0,01 0,01 0,01 0,013. Angkutan Sungai, Danau &

Penyeberangan0,07 0,06 0,06 0,06

4. Jasa Penunjang Angkutan 0,11 0,10 0,11 0,11b. Komunikasi 0,02 0,02 0,02 0,02

1. Pos dan Telekomunikasi 0,02 0,02 0,02 0,028. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN 0,97 0,92 0,95 0,98

a. Bank 0,09 0,16 0,22 0,25b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 0,03 0,02 0,02 0,02c. Sewa Bangunan 0,84 0,73 0,69 0,70d. Jasa Perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01

9. JASA-JASA 1,80 1,77 1,87 1,95a. Pemerintahan Umum 1,33 1,30 1,41 1,48

1. Administrasi Pemerintah & Pertahanan 1,33 1,30 1,41 1,48b. Swasta 0,47 0,47 0,46 0,47

1. Sosial Kemasyarakatan 0,05 0,05 0,05 0,052. Hiburan & Rekreasi 0,11 0,10 0,10 0,103. Perorangan & Rumahtangga 0,32 0,32 0,31 0,31

PDRB DENGAN MIGAS 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Pelalawan

LAPORAN AKHIR


3.2. PROFIL POTENSI DAN PELUANG EKONOMI

Kabupaten Pelalawan memiliki banyak potensi ekonomi, baik sektor pertanian,kehutanan, perikanan, sumberdaya pertambangan dan pariwisata. Beberapa potensi

ekonomi yang menonjol dan menjadi andalan daerah ini adalah sebagai berikut :

a) Sektor Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Lebih dari separuh bagian Kabupaten Pelalawan terdiri dari kawasan hutan,

baik dalam kategori kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Luas hutan di

Kabupaten Pelalawan sebesar 779.122,31 Ha (59,22 %), sebahagian besarnya berupahutan produksi (466.701,92 Ha). Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan ini berupa

pemanfaatan kayu untuk industri dan bangunan, pengolahan menjadi pulp (bubur

kertas) dan kertas, serta pemanfaatan hasil hutan lainnya berupa madu lebah, dan

lain-lain. Di Kabupaten Pelalawan terdapat perusahaan pulp dan kertas yang terbesar

di dunia, yang bahan bakunya tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Pelalawan,

tapi juga dari berasal dari kabupaten yang ada di Riau, bahkan juga dari provinsi lain.Jumlah HTI di bawah penguasaan perusahaan dimaksud (PT. Riau Andalan Pulp and

Paper) seluas 151.254 Ha. Produksi Tahun 2011 terdiri dari ; 2.448.898 Ton Pulp dan

813.020 Ton Kertas.

Tabel 3.11. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Pelalawan

Jenis Luas (Ha) Keterangan

Hutan Produksi Tetap 466.701,92

Hutan Produksi Tetap Penyangga 6.274,41

Hutan Rakyat 5.130,76

Hutan Lindung 5.644.71

Kawasan Bergambut 155.349,89

Taman Nasional 101.493,19

Suaka Margasatwa 37.128,30

Kawasan pantai Berhutan Bakau 1.399,14

Sempadan Sungai 5.516,60

Sempadan Pantai 989,90

Jumlah 779.122,31

Sumber : RTRW Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Dengan kapasitas pabrik mencapai 3 Juta Ton per tahun dan Hutan Tanaman

Industri pemasok bahan baku yang cukup luas di wilayah Kabupaten Pelalawan,keberadaan pabrik kertas ini menjadi penopang perekonomian yang cukup penting di


b)Sektor Perkebunan

Peruntukan lahan perkebunan di Kabupaten Pelalawan mencapai 419.101,62

Ha, dan yang telah dikelola seluas 377.486 Ha yang terdiri dari perkebunan kelapa

sawit, karet, kelapa dan aneka tanaman. Namun demikian komoditi yang palingdominan adalah kelapa sawit yang menjadi sumber ekonomi 30.662 Kepala Keluarga

dan menjadi bisnis inti tidak kurang dari 34 perusahaan besar baik PMDN maupun PMA

di Kabupaten Pelalawan. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan

merupakan 15,24 % dari luas perkebunan pawit di Provinsi Riau dan 4,09 % dari luas

perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Tabel 3.12. Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

KategoriPerkebunan

Luas

(Ha)Pengelola Produksi

Perkebunan Besar 218.538 34 Perusahaan 1.093.403 Ton CPOper TahunPerkebunan Inti

Rakyat36.740 18.370 Petani

Perkebunan Rakyat 158.948 17.725 Petani 489.978 Ton CPOper Tahun

Jumlah 320.000 1.583.381 TonCPO per Tahun

Sumber : Data Olahan

Perkebunan kelapa sawit yang luas ini ditopang pula oleh keberadaan Pabrik

Kelapa Sawit (PKS) yang berjumlah tidak kurang dari 18 Unit dengan total kapasitasproduksi tidak kurang 1.045 Ton/Jam. Namun demikian sampai saat ini PKS yang ada

baru mengolah kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) untuk kemudian diekspor.

LAPORAN AKHIR


Tabel 3.13. Jumlah dan Sebaran Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

No. Nama PerusahaanAlamat Kapasitas

Produksi(Ton/Jam)Desa Kecamatan

1. PT. Serikat Putra Sialang Godang Bandar Petalangan 75

2. PT. Sari Lembah Subur 1 Kerumutan Kerumutan 60

3. PT. Sari Lembah Subur 2 Genduang Pangkalan Lesung 30

4. PT. Sinar Siak Dian Permai Muda Setia Bandar Sei Kijang 60

5. PT. Musim Mas 1 Batang Kulim Pangkalan Kuras 90

6. PT. Musim Mas 2 Pangkalan Lesung Pangkalan Lesung 90

7. PT. Mitra Unggul Pusaka Segati Langgam 60

8. Inti Indo Sawit Silikuan Hulu Ukui 60

9. PT. Surya Bratasena Surya Indah Pangkalan Kuras 60

10. PT. Gandaerah Hendana Ukui II Ukui 60

11. PT. Adei Plantation Kemang Pangkalan Kuras 120

12. PT. Multi Palma Sejahtera Lubuk Ogung Bandar Sei Kijang 45

13. PT. Jalur Pusaka Kiyap Jaya Bandar Sei Kijang 10

14. PT. Sinar Agro Raya Kiyap Jaya Bandar Sei Kijang 45

15. PT. Sumber SawitSejahtera

Terantang manuk Pangkalan Kuras 45

16. PT.. Langgam IntiHibrindo

Kemang Pangkalan Kuras 30

17. Peputra Supra Jaya Segati Langgam 45

18. PT. Inti Indo SawitBratasena

Bukit Agung Pangkalan Kerinci 60

19. PT. Adei Plantation Sei Buluh Bunut 70

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Gambar 3.5. Peta Sebaran Kelapa Sawit dan PKS di Kabupaten Pelalawan

c) Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sub sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar terutama komoditaspadi dan berpeluang memberikan konstribusi bagi peningkatan ketahanan pangan di

Indonesia. Wilayah andalan sawah di Kabupaten Pelalawan ialah Kecamatan Kuala

Kampar, tepatnya Pulau Mendol yang merupakan pulau delta yang berada di muara

Sungai Kampar. Pulau dengan luas 31.250 Ha, ini memiliki potensi 9.970 Ha lahan

sawah pasang surut, dan baru dikelola seluas 8.670 Ha. Sawah seluas 8.670 Ha

tersebut dikelola secara konvensional dengan pola tanam sekali setahun tersebut telahmenghasilkan produksi padi sebanyak 33.800 Ton Gabah Kering Giling, dan merupakan

86 % dari produksi padi di Kabupaten Pelalawan. Produktivitas sawah pasang surut di

daerah ini 3,85 Ton/Ha masih sangat jauh di bawah standar nasional. Dengan pola

intensifikasi, potensi padi di Kuala Kampar ini sangat berpeluang menjadi kawasan

andalan untuk menopang kebutuhan pangan di Indonesia. Upaya intensifikasi memang

harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, yang saat ini masih sangat minim.

Sub sektor perikanan juga memainkan peran yang harus diperhitungkan,

karena potensi sumberdaya yang cukup besar yakni keberdaan Sungai Kampar dan

anak sungai yang ada serta adanya wilayah laut di bagian timur daerah ini. Usaha

LAPORAN AKHIR


















LAPORAN AKHIR


















LAPORAN AKHIR


perikanan yang dilakukan oleh petani/nelayan selama ini berupa budidaya keramba

dan penangkapan ikan di perair umum dan laut. Namun demikian usaha yangdilakukan masih sangat tradisional dan bersifat subsisten, dan belum dapat

mengangkat perekonomian pelaku usahanya. Intensifikasi usaha terutama budidaya

akan dapat menjadi sub sektor ini sebagai andalan ekonomi yang menjanjikan.

Tabel 3.14. Luas Perairan Umum dan Laut Sebagai Potensi Pengembangan Usaha

Perikanan di Kabupaten Pelalawan

Jenis Perairan Luas (Ha)

Perairan Umum (Sungai dan Danau) 39.146,00

Perairan Laut 66.630,64

Jumlah 105.776,64

Sumberdaya lahan yang sangat luas di Kabupaten Pelalawan merupakanpotensi yang cukup besar dalam pengembangan usaha peternakan di daerah ini.

Usaha yang mulai berkembang di Kabupaten Pelalawan adalah pola peternakan di

lahan perkebunan sawit. Program bantuan pemerintah ke masyarakat di bidang

peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan besar yang terpadu dengan

usaha perkebunan. Saat ini dari 5.000 populasi ternak sapi yang ada di Kabupaten

Pelalawan, 80 % nya berada di lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain komoditas ternak besar, di Kabupaten Pelalawan juga banyak dilakukan

usaha peternakan unggas yakni peternakan ayam petelur dan pedaging, yang

memasok baik kebutuhan di Kabupaten Pelalawan sendiri, juga dikirim ke wilayah

kabupaten lain di Provinsi Riau. Saat ini bahkan sudah terdapat investasi di bidang

peternakan ini, yaitu usaha pembibitan ayam yang berada di Desa Simpang Beringin

Kecamatan Bandar Seikijang, dengan kapasitas produksi 1 (satu) juta bibit per hari.

d) Sektor Pertambangan

Kabupaten Pelalawan sejak dahulu menjadi sumber penghasil keuangan

negara, yakni dengan keberadaan sumur minyak yang terdapat di Kecamatan

Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Ukui. Sumber minyak di

LAPORAN AKHIR


Kabupaten Pelalawan dieksplorasi oleh PT. Medco dan PT. Pertamina, dan

menghasilkan tidak kurang dari 556.620 barel per tahun.

Selain minyak bumi di Kabupaten Pelalawan juga terdapat sumberdaya gas

dengan nilai kandungan sebesar 300 BCF, dan telah mulai dieksplorasi sejak Tahun

2008 yang lalu. Terdapat 6 sumur gas yang dikelola oleh PT. Kalila dan telah

menghasilkan gas sejumlah 427.720 MMBTU per tahun, yang disalurkan untuk

kebutuhan bahan bakar di PT. RAPP (pabrik pulf dan kertas), sebahagian lainnya

disalurkan ke PT. PLN di Pekanbaru. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan telahmelakukan kontrak kerjasama dengan PT. Navigate Energy dan telah memulai

membangun Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) di mulut tambang yang memanfaatkan

sebahagian gas yang dihasilkan PT. Kalila dimaksud.

Di Kabupaten Pelalawan juga terdapat deposit batubara namun belum

dieksploitasiyang tersebar di Kecamatan Langgam dan Kecamatan Ukui, dengan total

cadangan sebesar 83.880.440 ton dengan nilai kalori antara 4.000 – 6.565 cal/gram.Saat ini terus dilakukan upaya mendatang investor untuk mengelola batubara tersebut.

Tabel 3.15. Potensi dan Produksi Minyak dan Gas di Kabupaten Pelalawan

Jenis Tambang CadanganProduksi

2008 2009 2010

Minyak Bumi 557,700 Barel 583.150 Barel 556.620 Barel

Gas 300 BCF 1.848.800

MMBTU

1.128.960

MMBTU

427.720

MMBTU

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan

Tabel 3.16. Potensi Batubara

Lokasi Cadangan (Ton) Jenis Batubara Nilai Kalori

KecamatanLanggam

51.026.110 High Voletile

Bituminous

5.200 – 6.565

Cal/Gr

Kecamatan Ukui 32.854.330 High VoletileBituminous

4.000 – 5.500Cal/Gr

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


e) Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Pelalawan akhir-akhir ini mulai mendapat

perhatian dunia, dengan adanya pemafaatan gelombang bono oleh peselancar manca

negara. Bono merupakan gelombang besar/ombak yang terbentuk oleh adanya

pertemuan arus sungai dengan arus pasang dari laut. Hal ini terjadi karena arus

pasang yang menguat akibat melewati alur menyempit (pulau di tengah muara) dan

dangkal sehingga menjadi gelombang besar. Gelombang bono ini terjadi pada periodepasang air laut, dan menjadi wilayah potensial untuk berselancar. Berselancar di

sungai merupakan sesuatu keunikan dan tantangan bagi para peselancar, sehingga

menjadikan daerah di Kecamatan teluk Meranti ini sebagai destinasi baru di wilayah

Indonesia. Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya pengembangan dan pengelolaan

objek wisata bono ini, mulai dari penyusunan masterplan sampai dengan

pembangunan infrastruktur secara bertahap, dan yang lebih penting adalah promosiyang intensif baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya-upaya tersebut dilakukan

secara sinergis antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau,

Pemerintah Pusat dan bahkan dunis usaha juga dirangkul.

Jumlah rombongan peselancar yang datang ke Teluk Meranti mulai September

2010 mencapai 30 rombongan. Sementara wisatawan domestik melihat keunikan dan

menyaksikan aktivitas surfing sampai Maret 2012 mencapai 25.000 orang.

Keberadaan objek wisata bono ini juga ditopang oleh beberapa objek lainnya

serta adat budaya baik di Kabupaten Pelalawan sendiri maupun di Kabupaten/Kota

yang ada di Provinsi Riau. Di Kabupaten Pelalawan terdapat suaka marga satwa dan

hutan lindung yakni Taman Nasional Tesso Nilo dengan luas 83.068 Ha. Di dalamnya

terdapat beragam flora dan fauna asli kawasan ini, dan tentu menjadi daya tarik untuk

dikunjungi. Selain itu Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang berada pada garis

khatulistiwa. Saat ini sudah terdapat tugu equator yang berada pada jalan lintas timursumatera ke arah selatan menuju Jambi dan Sumatera Selatan. Keberadaan tugu

equator juga menjadi andalan dan daya tarik pendukung kawasan bono. Terdapat

pula replika Istana Raja Pelalawan di Kelurahan Pelalawan yang disebut Istana Sayap

yang memiliki beragam peninggalan sejarah kerajaan dan masih dipelihara prosesi

adat dan budaya yang kesemuanya tentu menarik untuk dikunjungi.

Selain Kerajaan Pelalawan sebagai salah satu pusat budaya yang menjagatradisi adat dan kebudayaan di daerah ini, yang tidak kalah pentingnya adalah

keberadaan Pusat Budaya Petalangan di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras

LAPORAN AKHIR


yang dibangun khusus untuk mempertahankan peninggalan sejarah budaya, pusat

konservasi tradisi adat, dan pusat acara budaya dan pertemuan adat utamanyamasyarakat pedalaman pada masa yang lalu yang disebut sebagai masyarakat

petalangan. Keberadaan pusat budaya petalangan yang dibangun kawasan danau dan

ditengah-tengah perkampungan masyarakat yang masih teguh menjaga adat

istiadatnya juga menjadi andalan daya tarik wisata di Kabupaten Pelalawan.

f) Proyek-Proyek Sektor Riil Dan Infrastruktur

Perkembangan investasi di Kabupaten Pelalawan cukup menggembirakan dan

telah memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di daerah ini. Selain

investasi di bidang industri kehutanan dan pengolahan hasil kehutanan, investasi di

sektor perkebunan dan industri pendukungnya, juga mulai tumbuh investasi sektor

perhotelan, perdagangan dan jasa lainnya. Disamping itu investasi di bidang

infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih dan listrik yang dilakukanpemerintah daerah dan pemerintah pusat juga selalu meningkat dari tahun ke tahun,

dan telah berhasil meningkatkan perekonomian daerah. Selain yang sudah ada,

investasi terus masuk ke daerah ini, baik yang baru dalam bentuk komitmen maupun

yang sudah memulai pekerjaan. Daftar investasi atau proyek sektor riil dan

infrastruktur baik yang sudah berjalan maupun yang akan groundbreaking di tampilkan

pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.16. Data Investasi/Proyek Sektor Riil yang Sudah Berjalan di Kabupaten

Pelalawan

No. Proyek/Jenis Investasi Perusahaan/Investor Nilai Investasi(Rp)

1. Industri Bubur Kertas,Kertas dan HTI Pendukung

PT. Riau Andalan Pulp andPaper

44.182.814.365.864,-

2. Penyediaan Energi Listrik PT. Riau Prima Energi 6.805.021.575.538,-3. Perkebunan Kelapa Sawit

dan 2 PKSPT. Sari Lembah Subur 332.757.000.000,-

4. Perkebunan Kelapa Sawitdan PKS

PT. Serikat Putra 117.239.000.000,-


PT. Surya Bratasena 110.831.200.000,-


PT. Musim Mas 998.624.300.000,-


PT. Indosawit Subur 229.488.611.158,-

LAPORAN AKHIR



8. Industri Pengolahan CPO /PKS

PT. Multi Palma Sejahtera 128.720.000.000,-


PT. Raja Garuda MasSejati

31.348.920.000,-

10. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cipta Daya Lestari 11.000.000.000,-11. Pabrik Kelapa Sawit PT. Sinar Agro Raya 49.797.500.000,-12. Pabrik Kelapa Sawit dan

Pabrik KaretPT. Mitra Unggul Pusaka 286.240.425.914,-

13. Pabrik Kelapa Sawit PT. Jalur Pusaka SaktiKumala

12.200.000.000,-

14. Pabrik Kelapa Sawit PT. Pusaka Megah BumiNusantara

109.892.260.000,-

15. Industri Minyak Kasar,Minyak Makan dari Nabati(PKS)

PT. Mitra Supra 35.000.000.000,-


PT. Langgam Inti Hibrindo 285.504.746.388,-

17. Pabrik Kelapa Sawit PT. Sumber SawitSejahtera

157.334.250.000,-


PT. Adei Plantation 1.265.290.327.518,-

19. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sinar Siak Dian Permai 40.331.112.070,-20. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrita Sari Prima 25.000.000.000,-21. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Peputra Supra Jaya 13.302.533.652,-22. Perkebunan Kelapa Sawit

dan PKSPT. TH. Indo Plantations 2.629.268.312.576,-


PT. Gandahera Hendana 200.292.000.000,-

24. Industri Minyak Makan PT. Sawit Rajaveni Lestari 100.000.000.000,-25. Kebun Kelapa Sawit PT. Safari Riau 207.915.096.144,-26. Kebun Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana

Perkasa39.090.000.000,-

27. Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi 429.644.198.022,-28. Peternakan Ayam PT. Charoen Pokphan Jaya

farm20.150.000.000,-

29. Retail dan Pertokoan PT. Kerinci Bisnis Centre30. Perhotelan PT. Unimegah Utama Raya 11.551.000.000,-31. Jasa Konstruksi PT. Pec-Tech Service

Indonesia93.100.000.000,-

32. Jasa Penyewaan PeralatanKonstruksi dan Plant HireService

PT. Pech-Tech Limited 111.885.149.000,-

33. Industri Calcium Carbonat(Industri Kimia Dasar)

PT. Esesindo CiptaCemerlang

207.128.007.796,-

34. Industri Kimia Anorganik PT. Asia Prima Kimia Raya 2.996.199.094,-

LAPORAN AKHIR



35. Jasa Konstruksi PT. Indo Karya BangunBersama

3.672.495.000,-

36. Eksplorasi Gas PT. Kalila37. Eksplorasi Minyak Bumi PT. Medco

PT. Pertamina

Tabel 3.17. Data Investasi/Proyek Sektor Riil yang Akan Groundbreaking 2012-2014

No. Proyek/JenisInvestasi Perusahaan/Investor Nilai Investasi Keterangan

1. PembangkitListrik TenagaGas

PT. Navigate Energy 280.000.000.000,- Sudah MulaiDikerjakan

2. PembangunanJalan AlternatifLintas Timur

APBN 420.016.430.209,- DED sudahtersedia

G) Regulasi Investasi

Semenjak dibentuknya Kabupaten Pelalawan sampai saat ini telah dikeluarkan

sebanyak 170 Peraturan Daerah yang terdiri dari 40 Perda tentang Keuangan Daerah,

52 Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 25 Perda tentang Administrasi

Pemerintahan Desa/Kelurahan, 26 Perda tentang Administrasi Daerah, 5 Perda tentang

Perencanaan Daerah, 14 Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik danPerizinan, 8 Perda tentang Ketertiban dan Keamanan. Dari kesemuanya terutama

menyangkut perizinan, serta retribusi dan pajak daerah telah diverifikasi dan dievaluasi

oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi Peraturan Daerah yang tidak bersesuaian

dengan Kebijakan Pemerintah Pusat telah dicabut. Demikian juga peraturan daerah

yang menyangkut investasi disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan selama

ini tidak ada hal yang menghambat investor menanamkan modalnya di daerah ini.

3.3. DELINIASI KAWASAN TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

3.3.1. Landasan Penentuan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Penentuan delineasi KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan merujuk pada

kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

LAPORAN AKHIR


20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, yakni :

a. Kawasan yang dijadikan KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan telah

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan,

maupun RDTR Sub Wilayah Kecamatan-Kecamatan yang tercakup ke dalam

wilayah KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan, khususnya Kecamatan

Langgam. Kawasan budidaya yang dijadikan KawasanTeknopolitan

Kabupaten Pelalawan juga tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.

b. KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan telah mendapat dukungan dari

Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Perda

Kabupaten).

c. KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan terletak pada posisi yang dekat

dengan jalur perdagangan dan jasa atau berdekatan dengan jalur jalan

nasional yang kaya akan potensi sumberdaya unggulan.

d. KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan mempunyai batas yang jelas,

baik dalam bentuk batas alam (sungai, kali, dan jalan) maupun buatan

(pagar atau tembok).

Di samping berlandaskan pada kriteria-kriteria di atas, penentuan delineasi

Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan juga ditunjang oleh analisis makro dan

mikro berikut :

Analisis Makro

Analisis makro terdiri dari analisis kondisi fisik, ekonomi, sosial budaya,

infrastruktur, dan kelembagaan pada level wilayah-wilayah yang mempunyaiketerkaitan tinggi terhadap KawasanTeknopolitan Kabupaten Pelalawan, yaitu

kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Keterkaitan Kawasan Teknopolitan

Kabupaten Pelalawan dengan wilayah Provinsi Riau juga dianalisis.

Analisis Mikro

Analisis mikro terdiri dari analisis kondisi fisik/lingkungan, ekonomi, sosial

budaya, infrastruktur, dan kelembagaan serta industri yang sudah ada di

wilayah perencanaan di Kecamatan Langgam. Pengaruh timbal balik antara

Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan dan wilayah sekitarnya juga

merupakan faktor penting untuk penentuan delineasi.

LAPORAN AKHIR


3.3.2. Hasil Deliniasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Kawasan Teknopolitan berada di Kabupaten Pelalawan tepatnya di KecamatanLanggam yang terletak di bagian barat Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung

dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Langgam

memiliki luas 1.442 km2 atau sekitar 10,36% dari total wilayah Kabupaten Pelalawan.

Sebagian wilayah adalah daratan (98,72%) banyak digunakan untuk perkebunan sawit

(38,27%) dan hutan lebat (39,05%).

Kecamatan Langgam berada di ketinggian 30 m dari permukaan laut danberjarak ke ibukota kabupaten sejauh 20,1 km. Kecamatan tersebut juga memilik

sungai sebanyak 39 buah dengan panjang 348 km dan danau sebanyak 21 buah

dengan luas mecapai 66,5 ha.

Kec. Langgam terdiri dari 1 kelurahan yaitu keluraham Langgam dan tujuh desa

yaitu Desa Segati, Desa Sotol, Desa Tambak, Desa Langkan, Desa Pangkalan Gondai,

Desa Penarikan dan Desa Padang Luas. (lihat Tabel 3.3 dan Gambar 3.3).

Tabel 3.3. Deliniasi Rencana Lokasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Kecamatan Kelurahan Desa Luas (ha) Keterangan

Langgam Langgam Penarikan 1.485 Lahan Basah

Padang Luas 2.165 Lahan Industri

Total 3.650

Sumber : RTRW Kab. Pelalawan, RDTR sub wilayah kecamatan-kecamatan

KabupatenPelalawan, diolah

Kecamatan langgam tidak seluruh luas arealnya masuk menjadi wilayah

fungsional Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Dari total luas tujuh desa

yang ada di Kecamatan Langgam, areal yang masuk Kawasan Teknopolitan

Kabupaten Pelalawan adalah sekitar 3.650 hektar. Untuk memudahkan pembahasan

dalam kajian-kajian berikutnya maka Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

dimaksudkan lebih baik dinamakan sebagai ”Kawasan Teknopolitan”.

LAPORAN AKHIR


Gambar 3.3. Peta Hasil Delineasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Berdasarkan kondisi morfologinya, Kawasan Teknopolitan berada pada kondisi

kawasan yang datar dengan tingkat kemiringan yang lebih kurang 0 – 15 % dan 15 –40 %. Kondisi morfologi lahannya merupakan daerah perbukitan yang bergelombang

sehingga dapat dijadikan sebagai batas Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Sedangkan kondisi penggunaan lahan, Kawasan Teknopolitan ditempatkan

pada lahan yang sebelumnya sudah merupakan lahan perkebunan rakyat, bukan

lahan pertanian/sawah maupun lahan-lahan yang jika secara agronomi merupakan

tanah yang tidak produktif.

Berdasarkan status lahan dan ketersediaan lahan, Kawasan Teknopolitan

maka diprioritaskan dialokasikan pada lahan yang berstatus tanah milik negara, dan

lahan. Status lahan yang kepemilikan di luar itu, seperti lahan milik masyarakat,

diupayakan tidak digunakan, ataupun jika terpaksa digunakan seminimal mungkin.

3.4. KONDISI LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN TEKNOPOLITAN DIKABUPATEN PELALAWAN.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

sebagaimana yang digaris di dalam MP3EI dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan

nilai tambah produk nasional, mendorong inovasi, mengintegrasikan pendekatan

sektoral dengan regional dan memfasilitasi percepatan investasi sesuai dengan

dukungan yang dibutuhkan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan

potensi yang dimiliki serta didukung oleh lokasi wilayah yang strategis di jalurkonektivitas Koridor Ekonomi Sumatera, maka pembangunan pusat pertumbuhan

ekonomi baru yang menjadi kawasan ekonomi khusus di wilayah Kabupaten Pelalawan

merupakan suatu keniscayaan, dan patut didukung oleh semua pihak. Di dalam

kawasan tersebut sekurang-kurangnya terdapat 3 pilar utama dalam pencapaian

pertumbuhan ekonomi daerah, regional dan nasional, yakni adanya industri industri

hilir yang akan memberikan nilai tambah produk daerah, terdapatnya lembaga

pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan dan Community College setara D1 danD2 yang akan mempersiapkan tenaga kerja terampil, dan adanya lembaga riset yang

akan mendorong inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru guna menunjang

industri yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Selain 3 pilar utama tersebut tentu dibutuhkan perumahan bagi karyawan,

perkantoran, fasilitas sosial dan lain sebagainya sehingga kawasan yang akan

dibangun harus berada pada satu hamparan yang luas.

LAPORAN AKHIR


Kawasan yang kemudian disebut sebagai Teknopolitan Pelalawan bergerak

pada industri inti berupa pengolahan kelapa sawit sampai pada produk turunan palinghilir, pengolahan limbah pabrik yang banyak terdapat di Pelalawan menjadi produk

ekonomis, dan industri pendukung lainnya.

Apabila terbangun sesuai harapan, maka bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan

setidak-tidak akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Tersedianya lapangan kerja.

2. Masyarakat setempat tidak perlu jauh melanjutkan pendidikan untuk mendapatkanketerampilan dan siap terjun ke dunia usaha dan dunia kerja. Pembangunan

lembaga pendidikan menengah dan tinggi yang menghasilkan tenaga kerja

terampil sudah menjadi cita-cita dan masuk dalam target capaian RPJMD Tahun

2011 – 2016.

3. Harga panen perkebunan masyarakat akan stabil bahkan cenderung meningkat.

4. Perekonomian wilayah sekitar akan berkembang, karena aktivitas industri danpekerja yang semakin banyak.

Secara regional pembangunan Teknopolitan Pelalawan akan mendorong peran

komoditas kelapa sawit sebagai komoditas andalan Koridor Ekonomi Sumatera dalam

menambah devisa negara dan semakin menyatunya konektivitas ekonomi antar

wilayah.

Secara nasional Teknopolitan Pelalawan akan berdampak pada penguranganpengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan tenaga kerja terampil,

berkembangnya inovasi dalam menunjang peningkatan nilai tambah, optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya alam dan pemanfaatan limbah bagi keuntungan ekonomis.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan Teknopolitan oleh

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, antara lain :

1) Telah dipersiapkan lahan seluas sekitar 3.900 hektar di wilayah Kecamatan

Langgam sebagai calon lokasi Teknopolitan Pelalawan.

2) Telah dilakukan pencanangan Teknopolitan Pelalawan oleh Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Tanggal 10

April 2012.

3) Pada Tanggal yang sama (10 April 2012) telah pula dicanangkan Pusat Inovasi

di Kabupaten Pelalawan oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian dan

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

LAPORAN AKHIR


4) Telah dilakukan persiapan pendirian Perguruan Tinggi Pelalawan (Community

College setara D1 dan D2) dengan langkah-langkah ; menyediakan dana hibah

untuk opersional Perguruan Tinggi di dalam APBD Kabupaten Pelalawan Tahun

2012 sebesar Rp. 4,3 Miliyar, mempersiapkan kantor administrasi dan kantor

yayasan serta ruang belajar sementara, telah dilakukan rekrutmen tenaga

dosen, telah disusun proposal sesuai ketentuan berlaku dan telah diajukan keKementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk proses perizinan.

5) Telah dilakukan promosi dan pengenalan terutama bagi calon investor baik

dalam maupun luar negeri.

Gambar 3. 6 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Negara Riset danTeknologi RI dan Kepala BPPT menandatangani Prasasti Pencanagan Teknopolitan

Pelalawan 10 April 2012

LAPORAN AKHIR


1

2

34

6

KPI

PRIORITASSUMATER

A

14

18

22

20

13

15

21

19

UsulanKPI

Potensial

Gambar 3.7. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan RI Menerima Penyerahan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi

Kabupaten Pelalawan dari Bupati Pelalawan, Di Pangkalan Kerinci 12 April 2012

Gambar 3.8. Koridor Ekonomi Sumatera dan Peta Lokasi Usulan KPI Potensial

(Kabupaten Pelalawan)

LAPORAN AKHIR


Lokasi Teknopolitan berada di Kecamatan Langgam lebih kurang 30 Km dari

ibukota kabupaten (Pangkalan Kerinci), dengan keunggulan komparatif ;

1. Berada dekat dengan ibukota Propinsi Riau (Pekanbaru) dengan jarak tempuh

darat lebih kurang 60 Km.

2. Dekat dengan sumber energi, yakni terdapat sumur gas di sekitar lokasi, dan

sedang dibangun Pusat Listrik Tenaga Gas di mulut tambang tersebut.

3. Berada pada jalur alternatif lintas timur sumatera.

4. Akses bahan baku industri pada empat arah, dari utara berasal dari KecamatanBandar Seikijang, dari timur berasal dari kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan

Pelalawan, dari selatan berasal dari Kecamatan Pangkalan Kuras, Pangkalan

Lesung, dan Ukui, dan dari arah barat berasal dari Kabupaten Kampar dan

Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Akses ke pelabuhan laut relatif mudah.

6. Lahan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhanTeknopolitan

Gambar 3.9. Lokasi yang dicadangkan sebagai Kawasan Teknopolitan Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Posisi Teknopolitan Pelalawan di dalam RTWRK dan RTRWP

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan saat ini masih dalam prosesrevisi. Persetujuan substansi telah dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum. Saat

ini sedang dalam tahapan pengajuan ke DPRD untuk ditetapkan ke dalam Peraturan

Daerah. Di dalam persetujuan substansi yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan

Umum, disebutkan bahwa secara umum apa yang dirumuskan di dalam Rancangan

RTRW tersebut dapat disetujui kecuali status kawasan hutan yang harus mengacu

pada apa yang ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Riau. Saat ini juga sedang dalamtahap revisi. Di dalam Naskah RTRWP tersebut telah dicantumkan bahwa status lahan

yang dicadangkan untuk Teknopolitan tersebut masuk kawasan hutan dalam kategori

Areal Penggunaan Lain (APL). Namun demikian hal tersebut masih harus mendapat

persetujuan Kementerian Kehutanan RI.

Sebagai ringkasan dari gambaran umum Kabupaten Pelalawan dan

Teknopolitan dapat digaris bawahi beberapa catatan sebagai berikut :

1. Pelalawan memiliki komoditi potensial yakni kelapa sawit yang cukup besar

sebagaimana menjadi andalan Koridor Ekonomi Sumatera, adanya industri kertas

kelas dunia, dan terdapat sumber energi berupa minyak bumi, gas dan batubara,

dan berada pada titik konektivitas yang strategis.

2. Pelalawan dihuni oleh penduduk yang sangat beragam (heterogen) yang hidup

secara harmonis, dan diperkirakan menjadi daya dukung semakin meningkatnyainvestasi di daerah ini.

3. Untuk lebih berkembangnya investasi di Kabupaten Pelalawan dalam upaya

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meningkatkan nilai tambah

produk daerah, maka perlu penetapan Kabupaten Pelalawan sebagai Kawasan

Perhatian Investasi Potensial.

4. Pembangunan Teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu upaya dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD2011 – 2016.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan IV-1

BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN

TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

4.1. ANALISIS SPASIAL TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

Salah satu komponen penting pengembangan Teknopolitan adalah

pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi kawasan di

wilayah tersebut. Beberapa fungsi kawasan yang akan dikembangkan terutama

kegiatan industri, research and development, Pendidikan dan perguruan tinggi,

permukiman, fasilitas sosial dan umum, kegiatan perkantoran jasa dan komersial,

kegiatan mixed use, kegiatan rekreasi golf dan sport club, manajemen kawasan, ruang

terbuka hijau (RTH) dan infrastruktur kawasan.

4.1.1. Analisis Penentuan Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

A. Kriteria Umum.

Untuk mengakomodir kebutuhan kawasan teknopolitan Pelalawan yang

terpadu dibutuhkan kriteria khusus seperti mudah terjangkau (aksesibel) bagi

masyarakat sekitar dan mobilitas kegiatan industri, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkawasanan yang memadai.

Sistem pelayanan kegiatan kawasan diatur berdasarkan tata jenjang

pelayanannya yang berisi arahan mengenai kapasitas kegiatan, intensitas kegiatan dan

terstruktur menurut lokasi serta jenis dari kegiatan pelayanan dalam kawasan.

Pertimbangan utama dalam pendistribusian pelayanan kawasan teknopolitan

Pelalawan, adalah:

a. Kebutuhan Penduduk.

Pelayanan kegiatan kawasan sangat tergantung pada jumlah dan distribusi

penduduk yang akan dilayani. Semakin besar jumlah penduduk yang harus

LAPORAN AKHIR


dilayani, maka semakin besar pula kapasitas dan intensitas serta ragam bentuk

pelayanannya.

b. Jangkauan Pelayanan.

Besar kecilnya pelayanan kegiatan kawasan juga ditentukan oleh luas wilayah

pelayanan yang harus dijangkau. Penentuan lokasi pelayanan diintegrasikan dalam

struktur tata ruang kawasan, sehingga pelayanannya dapat menjangkau seluruh

penduduk secara merata dan dilaksanakan secara efisien.

c. Tingkat Pencapaian.

Lokasi jenis pelayanan kegiatan kawasan juga ditentukan oleh tingkat kemudahan

pencapaian (aksesibilitas) ke lokasi pelayanan tersebut. Semakin tinggi tingkat

pencapaian, semakin besar pula potensi untuk menjadi pusat pelayanan kebutuhan penduduk.

Beberapa prinsip dalam penyusunan kebijakan dasar pengembangan struktur

pelayanan kegiatan kawasan teknopolitan Pelalawan, adalah:

Menyebarkan sarana pelayanan secara merata sesuai dengan hirarki dan

sebaran penduduk dan kegiatan, serta kebutuhannya.

Menyediakan sarana secara lengkap dan memadai sesuai dengan hirarki

pelayanannya.

Memusatkan sarana yang setingkat di satu lokasi atau yang berdekatan untuk

mengefisiensikan dan mengefektifkan pelayanannya.

Mengelompokkan kegiatan-kegiatan dengan pusat-pusat pada wilayah

pengembangan agar dapat berperan sebagai pemacu perkembangan dan daya

tarik untuk wilayah kawasan tersebut.

Mengefisienkan sistem pelayanan aktivitas kawasan.

Strategi pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu

instrumen yang dapat digunakan untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan dan

perkembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang mengalami kendala didalam

pengembangannya. Strategi Kawasan Teknopolitan Pelalawan adalah upaya yang

dilakukan dalam upaya menginisiasi dan mengalirkan pengetahuan dan teknologi

diantara Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, dan Industri. Kebijakan dasar yang harus

dilakukan adalah dengan mengintegrasikan terutama fungsi kegiatan industri, research

and development, pendidikan dan perguruan tinggi, permukiman, serta kegiatan

pendukung kawasan Teknopolitan seperti fasilitas sosial dan umum, kegiatan

LAPORAN AKHIR


perkantoran jasa dan komersial, kegiatan mixed use, kegiatan rekreasi golf dan sport

club, manajemen kawasan, ruang terbuka hijau (RTH) dan infrastruktur kawasan.

Konsep atau strategi mengarahkan pengembangan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan adalah sebuah langkah yang aplikatif dan progresif. Untuk itu, sebuah

perencanaan yang dimulai dari penyusunan masterplan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan perlu dilakukan. Rencana pengembangan tersebut tentunya juga harus

bersifat saling mendukung dan integratif dengan perencanaan pemerintah daerah

setempat. Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan harus berbasis pada

potensi dan karakteristik daerah, serta memperhatikan berlakunya kebijakan otonomi

daerah.

Rencana pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan bagian dari pengembangan Wilayah Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan. Teknopolitan

didefinisikan sebagai bangunan “fisik” sekaligus bangunan sosial (physical structure

and social structure). Dengan demikian, faktor yang berperan dalam perkembanganya

bukan hanya faktor fisik saja namun juga faktor-faktor lain seperti ekonomi, budaya,

dan politik.

Beberapa kriteria dalam menetapkan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, adalah:

1. Kriteria Teknis.

a. Dapat mengakomodir lahan seluas 3.650 hektar.

b. Lahan berlereng antara 0 % – 15 %.

c. Bebas genangan air dan banjir.

d. Kondisi air tanah, struktur geologi tata lingkungan dan daya dukung tanah

cukup memungkinkan untuk dibangun kegiatan perkawasanan.

e. Tidak berada pada kawasan khusus seperti daerah tsunami.

2. Kriteria Spasial / Keruangan.

a. Alokasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang

berlaku.

b. Tidak memanfaatkan kawasan lindung.

c. Kepadatan bangunan dan penduduk rendah.

d. Tidak terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

e. Memiliki jalur penghubung yang baik untuk mengakomodasi kegiatan di

dalam kawasan dan di luar kawasan Teknopolitan .

LAPORAN AKHIR


3. Kriteria Ekonomi Sosial dan Budaya.

a. Aksesibilitas baik dengan jaringan infstruktur, transportasi umum dan

tempat bekerja.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana (pasar, toko, sekolah, fasilitas keshatan,

fasilitas ibadah, jaringan infrastruktur).

c. Status kepemilikan lahan.

d. Memiliki komunitas masyarakat tertentu yang akan berfungsi sebagai pusat

lingkungan yang memberikan jasa pelayanan, sarana, utilitas kepada

masyarakat sekitarnya.

B. Kriteria Lokasi Kawasan Industri.

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi

kawasan industri yang akan dikembangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, karena sangat dipengaruhi oleh

beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan

dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak terhadap

beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa kriteria menjadi

pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, antara lain:

a. Jarak ke Pusat Kota. Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam rangka kernudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik

prasarana dan prasarana maupun segi-segi pemasaran.

b. Jarak Terhadap Permukiman. Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan Industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok,

yaitu:

1) Berdampak positif dalam rangka pernenuhan kebutuhan tenaga kerja dan

aspek pemasaran produk.

2) Berdampak industri karena kegiatan Industri menghasilkan polutan dan

limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

3) Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi

kegiatan industri.

c. Jaringan Jalan Yang Melayani. Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan

LAPORAN AKHIR


tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan

manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi.

d. Jaringan Fasilitas dan Prasarana.

1) Jaringan Listrik. Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk

kegiatan industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri

sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik,untuk keperluan

mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik

untuk kegiatan industri tidak sama dengankegiatan dornestik dimana ada

prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan.

2) Jaringan Telekomunikasi. Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis,

dalam rangka pemasaran maupun pengembangan usaha. Untuk itulah jaringan

telekomunikasi seperti telepon dan internet menjadi kebutuhan dasar bagi

pelaku kegiatan industri untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut menjadi syarat dalam penentuan

lokasi industri.

3) Pelabuhan Laut. Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang

mutlak,terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan

pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan keluar negeri

(ekspor/impor). Kegiatan industri sangat membutuhkan.

e. Topografi. Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya.

Pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografiyang

relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) sehingga

dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secaramaksimal, memudahkan

pekerjaan konstruksi dan Menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan

tanah maksimal 15 %.

f. Jarak Terhadap Sungai Atau Sumber Air Bersih. Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sungai. Karena sungai

memiliki peranan. Penting untukkegiatan industri yaitu sebagai sumber air baku

dan tempatpembuangan akhir limbah industri. Sehingga jarak terhadap

sungaiharus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran saluran air

g. Kondisi Lahan Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan kesuburan lahan.

LAPORAN AKHIR


1) Daya Dukung Lahan. Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis

konstruksi pabrikdan jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik

sangatdipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah,

sertatingkat kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya

danteknologi konstruksi yang digunakan.

2) Kesuburan Lahan. Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting

dalam menentukan lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila

tingkatkesuburan lahan tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian,

makakondisi lahan seperti ini harus tetap dipertahankan untuk

kegiatanpertanian dan tidak dicalonkan dalam pernilihan lokasi

kawasanindustri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat

produktivitaspertanian, sebagaipenyedia kebutuhan pangan bagi

masyarakat. Dan dalam jangka panjang sangat dibutuhkan untuk

menjaga.ketahanan pangan (food security) di daerah-daerah.

Pengembangan industri, pemerintah daerah harus bersikap tegasuntuk

tidak memberikan ijin lokasi industri pada lahan pertanian,terutama areal

pertanian lahan basah (irigasi teknis).

h. Ketersediaan Lahan. Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas,terutama industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri

yang akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luaslahan yang tersedia,

sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara besar-

besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2009 luas lahan kawasan industri minimal 50 hektar. Ketersediaan

lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhanlahan di luar kegiatan sektor

industri sebagai multiplier effectsnya, seperti kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar

kebutuhan lahan kawasan industri menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan

lahan perumahan dan kegiatan pendukungnya seluas 1 -1,5 Ha untuktempat

tinggal para pekerja dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya bila dikembangkan

100 Ha Kawasan Industri di suatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia

lahan fasilitas seluas 100 – 150 Ha, sehingga total area dibutuhkan 200 -250 Ha.

i. Harga Lahan. Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif,

artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti kapling siap bangun yang telah

dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para pengguna (user).

LAPORAN AKHIR


j. Orientasi Lokasi. Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan 7ndustry yang bersifat

footloose maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi

tenaga kerja.

k. Pola Tata Guna Lahan. Mengingat kegiatan industri disamping menghasilkan produksi juga menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas,

maka untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada lokasi

yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah

dan besar.

l. Mulitiplier Effects. Pembangunan Kawasan Industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain

dapat disebut sebagai multiplier effec.

Untuk mengetahui kriteria dan pertimbangan pemilihan lokasi dapat dilihat pada

Tabel 4.1, berikut ini.

Tabel 4.1. Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

No Kriteria Pemilihan Lokasi Faktor Pertimbangan

1. Jarak ke Pusat Kota minimal 10 Km 2. Jarak terhadap permukiman Minimal 2 (dua) km 3. Jaringan jalan yang melayani Arteri primer 4. Sistem Jaringan yang melayani Jaringan listrik dan jaringan

telekomunikasi. 5. Prasarana angkutan Tersedia pelabuhan laut sebagai outlet export

limport 6. Topografi/kemiringan tanah Maksimal 15 % 7. Jarak terhadap sungai

Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai

tipe C dan D atau kelas III dan IV 8. Daya dukung lahan Sigma tanah a : 0,7 -1,0 kg/cm 9. Kesuburan lahan Relatif tidak subur (non irigasi teknis) 10. Peruntukan lahan Non Pertanian

Non Permukiman Non Konservasi

11. Ketersediaan lahan Minimal 50 Ha

12. Harga lahan Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)

13. Orientasi lokasi Aksessibilitas tinggi Dekat dengan potensi Tenaga kerja

14. Multiplier efek

Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari. Kebutuhan lahan industri dan

LAPORAN AKHIR


No Kriteria Pemilihan Lokasi Faktor Pertimbangan

multipliernya = 2 x luas perencanaan KI. • Kebutuhan rumah (1,5 TK N 1 KK) Kebutuhan Fasum -Fasos

Sumber: hasil analisis, 2012.

C. Proses Analisis.

Konsep dasar yang digunakan dalam analisis penentuan lokasi adalah tanah

sebagai ruang. Tanah sebagai ruang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tanah

sebagai ruang yang available dan not available. Atau dengan kata lain tanah sebagai

ruang yang tersedia/ bisa dimanfaatkan dan yang tidak tersedia/ tidak bisa

dimanfaatkan. Tanah sebagai ruang yang not available dapat disebabkan oleh 2 faktor,

yaitu karena faktor alami dan karena faktor peraturan. Pada analisis fisik ini, yang

menjadi fokus adalah tanah sebagai ruang yang tidak tersedia/ tidak bisa

dimanfaatkan karena faktor alami, tepatnya karena constrain fisik. Kendala fisik ini di

ukur dari variabel topografi dan kemiringan, hidrologi, jenis tanah, klimatologi,

bencana alam, dan penggunaan tanah. Tahapan analisis fisik tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Peta Topografi di overlay kan dengan peta kemiringan. Kondisi topografi kawasan

Teknopolitan Pelalawan berada pada ketinggian 0– 80 m dpl dan kemiringannya berada antara 0 – 10 %. Dengan tingkat topografi yang demikian sangat mudah

dalam pengaturan tata letak bangunan seperti pengaturan kegiatan industri,

perumahan maupun kegiatan lainnya, Selain itu kondisi ini akan mempengaruhi

terhadap siluet bangunan di kawasan tersebut serta akan memudahkan

pengaturan system drainase. (disebut peta overlay1 ), (lihat Gambar 4.1)

2) Peta overlay 1 dioverlaykan dengan peta jenis tanah. Jenis tanah di Kawasan

Teknopolitan Pelalawan. Secara umum, fisiografi di wilayah Kabupaten Pelalawan

dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis endapan batuan, yaitu: endapan Aluvial

Tua, Aluvial Muda, Formasi Minas dan Formasi Petani. Endapan Aluvial Tua dan

Aluvial Muda menempati wilayah yang terluas sampai berbatasan dengan

endapan nitrogen (Formasi Minas dan Formasi Petani). Endapan aluvial ini

tersebar di bantaran sungai-sungai dan sekitamya, terutama di Sungai Kampar (Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti, Pelalawan, Kerumutan, Pangkalan

Kuras, Pangkalan Lesung dan Ukui). (lihat Gambar 4.2)

LAPORAN AKHIR


Batuan sedimen ini berumur Pleistosen Atas dan Kuarter Holosen yang terjadi

secara terus menerus sampai sekarang. Secara litologi endapan Aluvial Tua ini

terdiri atas; lempung, kerikil, sisa-sisa tumbuhan dan rawa gambut yang

ketebalannya dapat mencapai lebih dari 8 meter, sedangkan endapan Aluvial

Muda terdiri atas kerikil, pasir dan lempung. Stratigrafi daerah Pelalawan

berdasarkan crossection, yang menunjukkan umur batuan dari tua ke muda

adalah batu pasir konglomeratan, batu lanau, batu lumpur, batu lumpur yang

mengandung karbonan dan sebagai penutup atas berupa aluvial kerikil pasir

lempungan. (Lihat Gambar 4.3)

Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat 3 (tiga) jenis tanah, yaitu jenis tanah

organosol dan gley humus bahan induk aluvial, podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan batuan beku serta jenis tanah podsolik merah

kuning kompleks dengan bahan induk bahan batuan endapan.

3) Dari peta 2 di overlaykan dengan peta hidrologi. Kondisi hidrologi di kawasan

perencanaan menyebutkan bahwa semua anak sungai dan rawanya akan

bermuara ke Sungai Kampar (arah utara Kawasan Perencanaan). Namun dari

segi kualitas air tanah di kawasan perencanaan tidak layak dikonsumsi. Hal ini

dipengaruhi oleh struktur geologi dan jenis tanah daerah perencanaan yang

merupakan lahan rawa basah. Keberadaan saluran-saluran drainase untuk

mengatasi air lahan rawa basah di kawasan perencanaan perlu dipertimbangkan

dalam rencana pengembangan kawasan Teknopolitan. (Lihat Gambar 4.4)

4) Dari peta 3 di overlaykan petakan dengan peta rawan bencana, kawasan

perencanaan merupakan dataran rendah berupa lahan rawa basah maka

bencana alam yang harus diantisipasi adalah genangan air. Oleh karena itu perlu penanganan berupa regulasi (pengaturan perbaikan sistem drainase berupa

pengerukan dan sempadan drainase) dan pembangunan jaringan drainase.

Secara administratif lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan terletak di wilayah

Kecamatan Langgam meliputi 1 (satu) kelurahan Langgam dan 2 (dua) desa yaitu

Desa Penarikan, dan Desa Padang Luas. Kawasan perencanaan ini terletak di dekat

Koridor Jalan strategis Nasional Lintas Timur Sumatera, lokasinya sangat strategis.

Gambar 4.6. Potret Situasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan:

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.1. Peta Topografi Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.2. Peta Sistem Lahan Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.3. Peta Penggunaan Lahan Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.4. Peta Geologi Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.5. Peta Deliniasi Topografi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


Sumber : Googgle Earth dan Survey Lapangan, 2011-2012.

Gambar 4.6 Potret Situasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

E. Analisis Tingkat Pemanfaatan Lahan

Analisis tingkat pemanfaatan lahan dimaksudkan untuk mendapatkan

gambaran sejauah mana tingkat eksploitasi sumber daya lahan yang telah dilakukan

saat ini. Hasil analisis diharapkan ini dapat menjadi masukan dalam mengukur neraca

sumber daya lahan di wilayah perencanaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Berdasarkan data citra satelit serta hasil survey lapangan, dapat

diidentifikasikan tingkat penggunaan lahan di lokasi rencana Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dapat dilihat pada Gambar 4.3 mengenai peta penggunaan

lahan.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

LAPORAN AKHIR


Dari hasil deliniasi Luas total kawasan perencanaan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan adalah sekitar 3.650 Hektar.

Secara administratif kawasan perencanaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan

terletak di kelurahan Langgam, Desa Penarikan, dan Desa Padang Luas.

Tingkat penggunaan lahan di sekitar kawasan perencanaan Teknopolitan

Pelalawan sebagian besar masih didominasi oleh semak/alang/rumput,

perkebunan sawit dan hutan akasia. dan sebagian lagi merupakan hutan, belukar, hutan rawa dan lahan kosong/terbuka.

Tingkat pemanfaatan lahan di dalam kawasan perencanaan teknopolitan sebagian

besar adalah hutan akasia kemudian sisanya berupa hutan lahan kosong dan semak.

Tingkat pemanfaatan lahan permukiman, terdapat disisi barat dan utara berjarak

sekitar 15 Km dari batas sisi barat dan utara kawasan teknopolitan dan membentang di sepanjang Sungai Kampar.

4.2. INFRASTRUKTUR KAWASAN TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

Kawasan Teknopolitan Pelalawan atau Kota Teknologi Pelalawan merupakan

kawasan pengembangan baru yang nantinya direncanakan menjadi pusat

pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada proses penciptaan nilai tambah dari

sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Kota yang

tercipta merupakan sinergi antara industri, pemerintahan, riset dan pendidikan

sebagai fungis utama kota yang didukung oleh berbagai fungsi lainnya seperti

pemukiman, komersial (perdagangan dan jasa), fasilitas sosial, dan fasilitas umum

lainnya.

Sebagaimana pengembangan kawasan pemukiman baru, maka pengembangan

infrastruktur merupakan hal penting untuk membentuk struktur kota agar kota dapat

tumbuh sebagaimana yang direncanakan, teratur, bersih rapi dan efisien dalam

mengatur pola pergerakan masyarakatnya maupun pola pergerakan barang (logistik).

Infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan meliputi:

a. Akses dari dan ke kawasan Teknopolitan yang terintegrasi dengan Sistem

Transportasi Makro Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

LAPORAN AKHIR


b. Jaringan Transportasi dan logistik di dalam Kawasan Teknopolitan (jaringan

jalan, terminal penumpang, terminal barang/Dry Port, layanan CIQS satu

atap).

c. Jaringan Drainase.

d. Suplai air bersih.

e. Suplai energi (listrik).

f. Jaringan Telekomunikasi dan Informasi.

g. Pengolah Limbah.

h. Sistem Persampahan.

i. Pengembangan Pelabuhan Sokoi.

Pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan kebutuhan untuk masing-masing infrastruktur secara rinci.

4.2.1. Sistem Transportasi Makro Teknopolitan Pelalawan

A. Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat.

1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan akan meliputi jaringan

jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu-

lintas dan angkutan jalan.

Jaringan jalan (dan jembatan) merupakan jaringan prasarana yang paling

penting dan sangat terkait dengan penetapan pusat kegiatan sistem perkotaan dan

sistem perdesaan: PKN, PKW, PKL/PKLp, PPK, dan PPL. Rencana sistem jaringan jalan

dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sistem primer

(wilayah/antar-wilayah) dan sistem sekunder (dalam kawasan perkotaan). Sistem primer terdiri atas Jalan Bebas Hambatan (Highway), Jalan Arteri Primer (JAP), Jalan

Kolektor Primer (JKP), dan Jalan Lokal Primer (JLP). Sementara sistem sekunder adalah

Jalan Arteri Sekunder dalam kawasan perkotaan Pangkalan Kerinci.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.7. Skema Keterkaitan Sistem Pusat dan Sistem Jaringan Jalan

Selanjutnya penjelasan atau uraian terhadap sistem jaringan jalan yang

ditetapkan di depan dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

a. Jalan Bebas Hambatan (Highway)

Jalan bebas hambatan (highway) adalah rencana pengembangan jalan yang ditetapkan pada Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional dalam RTRWN.

Jalan bebas hambatan dimaksud adalah Jalan Bebas Hambatan Antar Kota

yang dalam Lampiran III PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

diidentifikasikan sebagai ruas:

- Jambi – Rengat; dan

- Rengat – Pekanbaru.

Ruas Rengat – Pekanbaru melintasi wilayah Kabupaten Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


b. Jalan Arteri Primer (JAP)

Jalan Arteri Primer ditetapkan dalam RTRW Nasional dan ditetapkan lanjut

dalam RTRW Provinsi Riau. Sesuai dengan Keputusan Menteri PU Nomor

630/KPTS/M/2009, ruas-ruas Jalan Nasional dengan fungsi sebagai Jalan Arteri

Primer yang terletak dalam wilayah Kabupaten Pelalawan meliputi:

1) Nomor ruas 010: Batas Kabupaten Kampar – Sikijang Mati (12,970 km);

2) Nomor ruas 011: Sikijang Mati – Simpang Lago (30,350 km);

3) Nomor ruas 012: Simpang Lago – Sorek 1 (50,530 km);

4) Nomor ruas 013: Sorek 1 – Batas Kabupaten Indragiri Hulu (37,740 km).

Bila dihubungkan dengan identifikasi batas wilayah dan penetapan pusat

kegiatan (yaitu PKW Pangkalan Kerinci) yang terkena dengan ruas-ruas Jalan Arteri Primer tersebut, maka secara teknis ruas-ruas tersebut diperinci sebagai

berikut:

a) Batas Kota Pekanbaru/Simpang Beringin – Sikijang Mati;

b) Sikijang Mati – Simpang Lago;

c) Simpang Lago – Pangkalan Kerinci;

d) Pangkalan Kerinci – Sorek 1;

e) Sorek 1 - Batas Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam RTRW Provinsi Riau, ruas-ruas Jalan Arteri Primer yang dimaksudkan di

atas merupakan bagian dari jalur utama Pekanbaru – Pangkalan Kerinci –

Rengat – Batas Jambi.

c. Jalan Kolektor Primer (JKP)

Jalan Kolektor Primer ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau. Jalan Kolektor

Primer yang ditetapkan di Kabupaten Pelalawan adalah Jalan Provinsi yang dalam RTRW Provinsi Riau ditetapkan sebagai Jalan Kolektor Primer 2, yaitu

ruas jalan:

1) Simpang Lago – Simpang Buatan;

2) Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan;

3) Simpang Langgam – Langgam – Simpang Koran;

4) Sorek – Teluk Meranti;

LAPORAN AKHIR


5) Teluk Meranti – Guntung; dan

6) Langgam – Sorek.

Selanjutnya untuk masing-masing ruas tersebut dapat diberikan penjelasan

lanjut sebagai berikut ini.

a) Simpang Lago – Simpang Buatan.

Ruas jalan Simpang Lago – Simpang Buatan terletak di wilayah Kecamatan

Pelalawan, yaitu dari Simpang Lago – Batas Kabupaten Siak dan

selanjutnya ke Simpang Buatan di Kabupaten Siak.

b) Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan.

Ruas jalan Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan terletak di

wilayah Kecamatan Bandar Seikijang, yaitu dari Simpang Beringin – Batas Kabupaten Siak dan selanjutnya ke Simpang Buatan di Kabupaten Siak.

c) Simpang Langgam – Langgam – Simpang Koran.

Ruas Simpang Langgam – Langgam – Simpang Koran melintasi wilayah

Kecamatan Bandar Seikijang dan Kecamatan Langgam, dan dapat dirinci

lebih lanjut atas bagian-bagian ruas:

- Simpang Langgam – Langgam, dalam identifikasi Jalan Kabupaten

diidentifikasikan sebagai Jalan Kabupaten dengan nomor ruas 001 dan

panjang 23,843 km;

- Langgam – Jalan RAPP, diidentifikasi sebagai Jalan Kabupaten dengan

nomor ruas 031 dan panjang 1,562 km;

- Jalan Logging PT. RAPP, yaitu ruas 039 (Ponton RAPP – Simpang

Tengkorak, panjang 7,360 km), ruas 040 (Simpang Tengkorak –

Simpang Empat Segati, panjang 11,567 km), dan ruas 041 (Simpang Empat Segati – Batas Kampar, panjang 20,213 km). Dari batas Kampar

selanjutnya ke Simpang Koran.

d) Sorek – Teluk Meranti.

Ruas Sorek – Teluk Meranti melintasi wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras,

Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Teluk Meranti, dan dapat dirinci lebih

lanjut atas bagian-bagian ruas:

- Simpang Bunut – Bunut, yang diidentifikasikan sebagai Jalan Kabupaten

dengan nomor ruas 011 dan panjang 20,016 km;

LAPORAN AKHIR


- Bunut – Merbau, yang diidentifikasikan dengan nomor ruas 012 dan

panjang 10,136 km;

- Merbau – Pangkalan Panduk/Tampui, yang diidentifikasi dengan nomor

ruas 013 dan panjang 8,988 km;

- Pangkalan Panduk/Tampui – Kuala Panduk/Petodaan, yang diidentifikasi


- Kuala Panduk/Petodaan – Teluk Binjai, yang diidentifikasi dengan nomor


- Teluk Binjai – Teluk Meranti, yang diidentifikasi dengan nomor ruas 016

dan panjang 6,021 km.

Ruas Sorek – Teluk Meranti ini mempunyai arti strategis sebagai akses ke bagian timur wilayah Kabupaten Pelalawan, yang sekaligus menjadi akses

ke perairan Sungai Kampar dengan fenomena gelombang Bono. Oleh

karena itu ruas jalan ini merupakan akses dan sebagian di antaranya

merupakan jalan strategis yang dikenal dengan Jalan Lintas Bono.

e) Teluk Meranti – Guntung.

Ruas Teluk Meranti – Guntung melintasi wilayah Kecamatan Teluk Meranti

sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya ke

Guntung, dan dapat dirinci lebih lanjut atas bagian-bagian ruas:

- Teluk Meranti – Pulau Muda, yang diidentifikasi sebagai Jalan Kabupaten


- Pulau Muda – Gambut Mutiara, yang diidentifikasi dengan nomor ruas

018 dan panjang 15.904 km;

- Gambut Mutiara – Labuhan Bilik, yang diidententifikasi dengan nomor ruas 019 dan panjang 24,366 km;

- Labuhan Bilik – Sokoi, yang diidentifikasi dengan nomor ruas 021 dan

panjang 15,350 km;

- Sokoi – Tenaga, yang diidentifikasi dengan nomor ruas 022 dan panjang

3,315 km;

- Tenaga – Batas Indragiri Hilir, dan seterusnya ke Guntung di Kabupaten

Indragiri Hilir.

LAPORAN AKHIR


Ruas Teluk Meranti – Guntung ini merupakan sambungan atau lanjutan dari

ruas Sorek – Teluk Meranti di atas. Oleh karena itu sebagian dari ruas ini

merupakan bagian dari Jalan Lintas Bono.

f) Langgam – Sorek.

Ruas Langgam – Sorek melintasi wilayah Kecamatan Langgam dan

Kecamatan Pangkalan Kuras, dan dapat dirinci lebih lanjut atas bagian-

bagian ruas:

- Langgam – Simpang Gondai, yang diidentifikasi sebagai Jalan

Kabupaten dengan nomor ruas 002 dan panjang 17,344 km; yang

melalui Simpang Tengkorak, Tambak II, Penarikan Luar, dan Padang

Luas di Kecamatan Langgam;

- Simpang Gondai – Pangkalan Gondai, yang diidentifikasi dengan nomor


- Pangkalan Gondai – Pangkalan Papan, yang diidentifikasi dengan nomor


- Betung – Pangkalan Papan, yang diidentifikasi dengan nomor ruas 008

dan panjang 13,295 km;

- Sorek – Betung, yang diidentifikasi dengan nomor ruas 006 dan panjang

9,733 km.

Ruas Langgam – Sorek bersambung dengan bagian dari ruas Simpang

Langgam – Langgam – Simpang Koran (khususnya Simpang Langgam –

Langgam) akan menjadi jalan alternatif terhadap Jalan Lintas Timur

(Jalintim) Sumatera yang melintasi wilayah Kabupaten Pelalawan. Selan itu,

ruas Langgam – Sorek ini dapat juga menjadi akses ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang merupakan salah satu objek tujuan wisata di


d. Jalan Lokal Primer (JLP)

Jalan Lokal Primer (JLP) adalah jalan dengan status Jalan Kabupaten, yang

menghubungkan antara PKW/PKLp dan PPK, dan yang menghubungkan antara

PPK dan PPL, serta jalan strategis kabupaten lainnya. Jalan Lokal Primer (JLP)

di dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dimaksud meliputi ruas-ruas jalan

sebagai contoh berikut:

LAPORAN AKHIR


1) Simpang Lago – Lalang Kabung, yang diidentifikasikan dengan nomor

ruas 128 dengan panjang 6,725 km;

2) Pangkalan Kerinci – Intake RAPP – Lalang Kabung, yang diidentifikasikan

dengan nomor ruas 124 yaitu Jalan Lingkar Kota Kerinci – Lalang Kabung

dengan panjang 9,320 km;

3) Lalang Kabung – Pelalawan, yang diidentifikasikan dengan nomor ruas

129 dengan panjang 19,200 km;

(Ketiga ruas tersebut di atas merupakan jaringan jalan yang

menghubungkan antara PKW Pangkalan Kerinci dan PPK Pelalawan).

e. Jalan Arteri Sekunder (JAS)

Jalan Arteri Sekunder (JAS) adalah jalan dalam kawasan perkotaan Pangkalan Kerinci, yang dikenal dengan Jalan Lingkar Perkotaan Pangkalan Kerinci. Jalan ini dapat diidentifikasikan merupakan Jalan Kabupaten dengan nomor

ruas 125: Jalan KM 55 (Lintas Timur) – Simpang Kualo dengan panjang 8,305

km. Jalan ini mempunyai arti sangat penting bagi pengembangan Kawasan

Perkotaan Pangkalan Kerinci, sehubungan dengan peran pentingnya untuk:

- mengarahkan bentuk (form) dan besaran/ukuran (size) kawasan perkotaan

Pangkalan Kerinci sehingga tidak hanya berbentuk linear atau memanjang

mengikuti Jalan Nasional/Jalan Arteri Primer;

- sebagai akses ke pengembangan baru kawasan perkotaan Pangkalan

Kerinci terutama berupa komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten

Pelalawan;

- sebagai jalan alternatif terhadap Jalan Arteri Primer yang melintasi kawasan

perkotaan Pangkalan Kerinci.

f. Jalan Khusus.

Jalan khusus yang penting diidentifikasikan adalah jalan yang dipakai oleh

perusahaan pengolahan pulp untuk pengangkutan bahan baku berupa kayu

log. Oleh karena itu, jalan khusus ini dikenal juga dengan istilah setempat

sebagai Jalan Logging. Ada 2 ruas jalan khusus yang penting dalam

mendukung struktur ruang wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1) Pangkalan Kerinci – Langgam – Batas Kampar (menuju Simpang Koran);

2) Pangkalan Kerinci – ke Kecamatan Pelalawan (Bandara Khusus SSHSN).

LAPORAN AKHIR


Kedua ruas jalan ini menghubungkan industri atau pabrik pengolahan pulp di

Pangkalan Kerinci dengan kawasan HTI sebagai sumber bahan baku berupa

kayu log. Jalan khusus tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

pergerakan ke Kecamatan Langgam dan ke Kecamatan Pelalawan.

Penetapan sistem jaringan jalan menurut 6 kelompok tersebut diringkaskan

dalam Tabel 4.2. Selanjutnya khusus untuk sistem jalan primer (arteri, kolektor,

dan lokal) digambarkan secara skematis keterkaitan antara sistem jaringan

jalan tersebut dengan penetapan sistem perkotaan/pusat pelayanan, seperti

pada Gambar 4.2.

Jalan Kabupaten lainnya yang tidak termasuk penetapan di atas, jalan

desa/lokal, jalan khusus lainnya, dikategorikan sebagai jalan lokal lainnya dan tidak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.

B. Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: terminal

penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan unit pengujian kendaraan

bermotor.

a. Terminal Penumpang.

Selaras dengan penetapan pusat kegiatan sistem perkotaan dan sistem

perdesaan, pengembangan terminal penumpang meliputi:

1) Terminal Penumpang Tipe B di PKW, yaitu di PKW Pangkalan Kerinci.

2) Terminal Penumpang Tipe C di PKLp, yaitu:

a) PKLp Sorek; dan

b) PKLp Ukui.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.2. Sistem Jaringan Jalan Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah

Kabupaten Pelalawan

No. Fungsi Jalan KeteranganI. Jalan Bebas Hambatan Ditetapkan dalam RTRWN

(Highway)II. Jalan Arteri Primer (JAP)

(Status: Jalan Nasional, dikenal 1. Batas Kabupaten Kampar - Sikijang Mati Sesuai dengan penetapan dalamjuga sebagai: Jalan Lintas Timur 2. Sikijang Mati - Simpang Lago Kep.Men.PU No.630/KPTS/M/2009Sumatera - Jalintim) 3. Simpang Lago - Sorek 1 dan ditetapkan dalam RTRWN dan

4. Sorek 1 - Batas Kabupaten Indragiri Hulu RTRW Provinsi RiauIII. Jalan Kolektor Primer (JKP)

Jalan Kolektor Primer 2(JKP2)(Status: Jalan Provinsi, dan pening- 1. Simpang Lago - Batas Kabupatan Siak (ke Simpang Ditetapkan dalam RTRW Provinsikatan Jalan Kabupaten menjadi Buatan) RiauJalan Provinsi) 2. Simpang Beringin - Batas Kabupaten Siak (ke Simpang

Buatan)3. Simpang Langgam - Langgam - Batas Kab. Kampar

(ke Simpang Koran), dengan rincian:- Simpang Langgam - Langgam- Langgam - Jalan RAPP- Jalan Logging RAPP: - Ponton RAPP - Simpang Tengkorak - Simpang Tengkorak - Simp. Empat Segati - Simp. Empat Segati - Batas Kampar (dari Batas Kampar ke Simpang Koran)

4. Sorek - Teluk Meranti, dengan rincian:- Simpang Bunut - Bunut- Bunut - Merbau- Merbau - Pangkalan Panduk/Tampui- Pangkalan Panduk/Tampui - Kuala Panduk/Petodaan- Kuala Panduk/Petodaan - Teluk Binjai- Teluk Binjai - Teluk Meranti

5. Teluk Meranti - Guntung, dengan rincian:- Teluk Meranti - Pulau Muda- Pulau Muda - Gambut Mutiara- Gambut Mutiara - Labuhan Bilik- Labuhan Bilik - Sokoi- Sokoi - Tenaga - Batas Indragiri Hilir (ke Guntung)

6. Langgam - Sorek, dengan rincian:- Langgam - Simpang Gondai- Simpang Gondai - Pangkalan Gondai- Pangkalan Gondai - Pangkalan Papan- Betung - Pangkalan Papan- Sorek - Betung

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN

Pekanbaru - Rengat - Jambi

Ruas Jalan

(melintasi/terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan)

LAPORAN AKHIR


3) Sub Terminal di PPK, yaitu:

a) PPK Sikijang;

b) PPK Pelalawan;

c) PPK Langgam;

d) PPK Pangkalan Bunut;

e) PPK Lubuk Keranji;

No. Fungsi Jalan KeteranganIV. Jalan Lokal Primer (JLP)

(Status: Jalan Kabupaten) 1. Simpang Lago - Lalang Kabung Ditetapkan dalam RTRW Kabupa-2. Pangkalan Kerinci - Intake RAPP - Lalang Kabung ten Pelalawan3. Lalang Kabung - Pelalawan4. Simp. Pompa Air - Rawang IV (Kel. Lubuk Keranji)5. Ukui - Kapou (Kerumutan)6. Pelalawan - Bakal Paebou7. Bakal Paebou - Sei Buluh8. Sei Buluh - Pangkalan Bunut9. Kemang - Nilo Kecil

10. Nilo Kecil - Telayap11. Telayap - Bakal Paebou12. Rawang IV (Kel. Lubuk Keranji) - Lubuk Keranji Timur13. Simp. Beringin - Simp. Tahu14. Lubuk Keranji Timur - Logas15. Ujung Banjar - Logas16. Lubuk Keranji Timur - Simpang Kokat - Kokat17. Balam Merah - Kokat - Lubuk Mandian Gajah18. Lubuk Mandian Gajah - Merbau (Kec.Bdr. Petalangan)19. Kapou - Merbau (Kec. Kerumutan)20. Simpang Merbau - Merbau21. Merbau - Pangkalan Panduk22. Kapou - Batas Inhu (ke Pekan Heran/Pematang Reba)23. Merbau - Mak Teduh/Lb. Salak - Pangkalan Panduk24. Ukui - Simp. SP 225. Simp. SP 2 - Lubuk Kembang Bunga26. Lubuk Kembang Bunga - Meranti Gombak27. Meranti Gombak - Desa Medang28. Pangkalan Gondai - Desa Medang29. Betung - Desa Kesuma30. Desa Kesuma - Meranti Gombak31. Simpang Gondai - Penarikan Dalam32. Simpang Palas - Trans Sialang/Sialang Indah33. Trans Sialang/Sialang Indah - Penarikan Dalam

V. Jalan Arteri Sekunder (JAS)(Status: Jalan Kabupaten) 1. Jalan Lingkar Perkotaan Pangkalan Kerinci Ditetapkan dalam RTRW Kabupa-

(KM 55 Lintas Timur - Simp. Kualo) ten PelalawanVI. Jalan Khusus

(Status: Jalan Khusus, dikelola 1. Jalan khusus: Pangkalan Kerinci - Langgam, yaitu: Jalan yang dikelola oleh perusaha-perusahaan pengolahan pulp - Jalan Logging RAPP Kerinci - Desa Terusan Baru an pengolahan pulp (PT. RAPP)untuk angkutan kayu log) - Desa Terusan Baru - Langgam/Ponton RAPP

2. Jalan khusus: Pangkalan Kerinci - Kec. Pelalawan,yaitu: Pangkalan Kerinci - Bandara Khusus SSHSN

Sumber: Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan.

Ruas JalanLanjutan Tabel III.2.1 SISTEM JARINGAN JALAN

LAPORAN AKHIR


f) PPK Pangkalan Lesung;

g) PPK Kerumutan;

h) PPK Teluk Meranti; dan

i) PPK Teluk Dalam.

4) Perhentian angkutan umum di PPL, yaitu:

a) PPL Pangkalan Gondai;

b) PPL Betung;

c) PPL Pulau Muda; dan

d) PPL Sokoi.

b. Terminal Barang.

Terminal angkutan barang merupakan prasarana pendukung bagi pergerakan barang dengan jangkauan regional atau pengangkutan barang dari dan ke luar

Kabupaten Pelalawan. Untuk itu pengembangan terminal barang direncanakan

terletak di pusat utama wilayah yaitu di PKW Pangkalan Kerinci.

c. Jembatan Timbang.

Jembatan timbang merupakan prasarana untuk mengawasi dan mengendalikan

berat atau beban kendaraan dan muatannya agar tidak melampaui kapasitas

jalan. Jembatan timbang ini diletakkan pada jaringan jalan utama yang memiliki

volume lalu lintas relatif tinggi. Untuk itu pengembangan jembatan timbang

direkomendasikan di PKW Pangkalan Kerinci atau yang berdekatan, dan berada

di tepi Jalan Arteri Primer/Jalan Lintas Timur Sumatera.

d. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) sebagai unit pelaksana dari

Pemerintah Kabupaten Pelalawan selayaknya berada di ibukota kabupaten. Dengan demikian maka pengembangan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

(UPKB) terletak di PKW Pangkalan Kerinci.

C. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup jaringan trayek

perkotaan dan jaringan trayek perdesaan.

LAPORAN AKHIR


a) Jaringan Trayek Perkotaan.

Jaringan trayek perkotaan merupakan jaringan trayek angkutan penumpang

umum yang menghubungkan antar perkotaan di dalam dan ke luar wilayah

Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, maka jaringan trayek perkotaan akan

mencakup 2 kelompok, yaitu:

1) Jaringan trayek yang menghubungkan PKW Pangkalan Kerinci dengan PKN

Pekanbaru;

2) Jaringan trayek yang menghubungkan PKW Pangkalan Kerinci dengan

PKLp.

b) Jaringan Trayek Perdesaan.

Jaringan trayek perdesaan merupakan jaringan trayek angkutan penumpang umum yang menghubungkan antar pusat kegiatan/pelayanan di dalam wilayah

Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, jaringan trayek perdesaan merupakan

jaringan trayek yang menghubungkan:

1) PKW dan/atau PKLp dengan PPK dan PPL;

2) PPK dengan PPL.

D. Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di

Kabupaten Pelalawan adalah pengembangan jaringan angkutan sungai.

Pengembangan jaringan angkutan sungai tersebut meliputi: pelabuhan sungai,

pelabuhan sungai khusus, dan alur pelayaran lalu lintas dan angkutan sungai.

1) Pelabuhan Sungai.

Pelabuhan sungai yang akan mendukung struktur ruang wilayah dan sekaligus mendukung pergerakan orang dan barang melalui angkutan sungai meliputi atau

terletak di:

a. Pelabuhan jembatan Pangkalan Kerinci (yang mendukung PKW Pangkalan

Kerinci) terletak di Desa Sering Kecamatan Pelalawan;

b. Pelalawan (mendukung PPK Pelalawan) di Kecamatan Pelalawan;

c. Kuala Tolam di Kecamatan Pelalawan;

d. Rangsang di Kecamatan Pelalawan;

LAPORAN AKHIR


e. Sungai Ara di Kecamatan Pelalawan;

f. Pangkalan Terap di Kecamatan Teluk Meranti;

g. Kuala Panduk di Kecamatan Teluk Meranti;

h. Petodaan di Kecamatan Teluk Meranti;

i. Teluk Binjai di Kecamatan Teluk Meranti;

j. Teluk Meranti (mendukung PPK Teluk Meranti) di Kecamatan Teluk Meranti;

k. Pulau Muda (mendukung PPL Pulau Muda) di Kecamatan Teluk Meranti;

l. Teluk Sebekik di Kecamatan Teluk Meranti;

m. Segamai di Kecamatan Teluk Meranti;

n. Gambut Mutiara di Kecamatan Teluk Meranti; dan

o. Labuhan Bilik di Kecamatan Teluk Meranti.

2) Pelabuhan Sungai Khusus.

Pelabuhan sungai khusus merupakan pelabuhan yang dikelola perusahaan untuk

keperluan angkutan sendiri, yang terletak di:

a) Sering di Kecamatan Pelalawan; dan

b) Tanjung Pulai (Desa Pulau Muda) di Kecamatan Teluk Meranti.

3) Sistem Jaringan Perkeretaapian.

Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di wilayah Kabupaten Pelalawan

mengacu kepada RTRWN dan RTRW Provinsi Riau, yang menetapkan pada wilayah

Kabupaten Pelalawan ada jaringan jalur kereta api yaitu pengembangan jaringan

jalur kereta api di pesisir timur Sumatera, dengan arah relatif utara - selatan, yang

menghubungkan Pekanbaru ke Jambi dan melintasi wilayah Kabupaten Pelalawan

sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.

4) Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut.

Transportasi laut di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat dominan di Kecamatan

Kuala Kampar yang merupakan bagian dari perairan Laut Cina Selatan yang

berbatsan dengan perairan Selat Malaka. Sistem jaringan prasarana transportasi

laut mencakup pelabuhan laut, pelabuhan laut khusus, dan alur pelayaran

transportasi laut.

LAPORAN AKHIR


5) Pelabuhan Laut.

Pengembangan pelabuhan laut meliputi pelabuhan laut di:

a. Teluk Dalam di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar (mendukung PPK Teluk

Dalam);

b. Teluk di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar;

c. Teluk Beringin di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar;

d. Sei Upih di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar;

e. Sokoi di pesisir Sumatera dalam Kecamatan Kuala Kampar (mendukung PPL

Sokoi); dan

f. Serapung di Pulau Serapung Kecamatan Kuala Kampar.

6) Pelabuhan Laut Khusus.

Pelabuhan laut khusus adalah pelabuhan laut yang dikelola perusahaan untuk

keperluan angkutan sendiri, yang terletak di:

a. Tanjung Pandak di Kecamatan Teluk Meranti;

b. Teluk Bakau di Kecamatan Kuala Kampar; dan

c. Bandung Jaya di Kecamatan Kuala Kampar.

7) Alur Pelayaran Transportasi Laut.

Alur pelayaran untuk angkutan laut tersebut yang berada di Kabupaten Pelalawan

adalah bagian dari perairan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan

Selat Malaka, sejak dari muara Sungai Kampar sampai ke perbatasan dengan

Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Karimun.

E. Sistem Jaringan Transportasi Udara.

Sistem jaringan transportasi udara ini mencakup: tatanan kebandarudaraan, dan ruang udara untuk penerbangan.

1) Tatanan Kebandarudaraan.

Bandar Udara (Bandara) yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah Bandara

Khusus, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Haroen Setia Negara (SSHSN) yang

dioperasikan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP).

LAPORAN AKHIR


Bandar udara Sultan Syarif Haroen Setia Negara dari sudut penggunaannya adalah

sebagai bandar udara domestik, dan dari sudut hierarkinya adalah sebagai bandar

udara pengumpan.

2) Ruang Udara Untuk Penerbangan.

Ruang udara untuk penerbangan yang berkenaan dengan Bandara Khusus SSHSN

berkenaan dengan keselamatan operasional penerbangan terutama untuk

mendarat (landing) dan tinggal landas (take off). Sehubungan dengan karakter

Bandara SSHSN sebagai Bandara Khusus, maka ruang udara untuk penerbangan

tersebut akan mengacu kepada ketentuan Aerodromes for Light Aircraft (ALA).

4.2.2. Aksesibilitas Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas 1.382.210,08 ha, dengan luas daratan

1.315.579,44 ha dan luas laut 66.630,64 ha. Posisi Kabupaten Pelalawan sangat

strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, 106 desa dan 12 kelurahan.

Kabupaten Pelalawan juga memiliki 10 pulau-pulau kecil. Karakteristik desa : 35 desa

tepi sungai, 9 desa di pesisir pantai, 62 desa di kawasan perkebunan PIR Trans dan

pedalaman, dan 12 desa/kelurahan di kawasan perkotaan.

Kawasan Teknopolitan Pelalawan terletak di Kecamatan Langgam (Desa Padang

Luas), dimana dalam RTRW Kabupaten diklasifikasi sebagai PPK (Pusat Kegiatan

Kecamatan) dan merupakan embrio untuk menjadi Kota Kecil. Kondisi geografis relatif

datar dan sebagian terletak di tepi sungai. Kecamatan yang terdiri dari 8 desa ini

berpenduduk sekitar 22.775 jiwa (tahun 2010).

Kecamatan ini relatif dekat dengan ibukota kabupaten Pangkalan Kerinci, dimana jarak terdekat adalah 25 km (Desa Langgam) dan terjauh 55 km (Desa

Penarikan).

Kabupaten Pelalawan cukup strategis karena dilewati oleh jalan lintas Sumatera

yang menghubungkan Pekanbaru, Jambi, Sumatera Selatan, serta memiliki akses yang

cukup dekat ke Selat Malaka, Tanjung Balai Karimun, Batam, Singapura dan Malaysia.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.8. Posisi Strategis Kabupaten Pelalawan

Pelabuhan yang terdekat dengan Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Pelabuhan Futong milik RAPP (Pelabuhan Khusus), berjarak 120 km

2. Pelabuhan Buatan, berjarak 60 km

3. Pelabuhan Pekanbaru (sungai), berjarak sekitar 70 km

4. Pelabuhan Dumai, berjarak sekitar 270 km

5. Pelabuhan Kuala Enok, berjarak 330 km

6. Rencana Pelabuhan Sokoi, berjarak sekitar 190 km

Akses jalan menuju Pelabuhan Kuala Enok hingga saat ini belum ada, sehingga

untuk membuka akses ke Selat Malaka direncanakan membuka Pelabuhan Sokoi,

bekas pelabuhan industri perkayuan yang sudah tidak digunakan. Badan jalan ke

Sokoi sudah ada, hanya perkerasannya belum baik, sehingga perlu ditingkatkan

supaya dapat dilalui oleh angkutan berat.

PEKANBARU, DUMAI,

JAMBI, SUMATERA SELATAN

JALUR LAUT : TJ. BALAI KARIMUN, BATAM DAN

SELAT MALAKA

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.9. Aksesibilitan Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Selain jalan Lintas Sumatera dan jalan akses pelabuhan, untuk angkutan darat

juga direncanakan pembangunan jalan tol dan jalan kereta api.

Untuk angkutan udara, bandara terdekat terletak di Pangkalan Kerinci (milik RAPP) dan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.

4.2.3. Kebutuhan Pengembangan Jalan Akses Kawasan.

Sebagai Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang memadukan fungsi industri,

pendidikan, riset, pemukiman dan jasa perdagangan serta sosial kemasyarakatan,

maka kawasan ini memang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan baru (kota

baru) dengan skala layanan yang cukup besar.

Dengan rencana pengembangan kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi yang

cukup besar, maka jalan akses kawasan menjadi sangat penting. Jalan akses kawasan

yang perlu dibangun atau ditingkatkan adalah:

1) Jalan akses ke Ibukota Kabupaten : Pangkalan Kerinci (Termasuk ke Bandara

RAPP);

2) Jalan akses ke Ibukota Provinsi : Pekanbaru (Termasuk ke Bandara SSK II);

LAPORAN AKHIR


3) Jalan akses ke Jalan Lintas Sumatera;

4) Jalan akses ke rencana Jalan Tol;

5) Jalan akses ke rencana REL KA Lintas Sumatera;

6) Jalan akses ke Rencana Bandara Baru;

7) Jalan akses ke Pelabuhan Futong;

8) Jalan akses ke Pelabuhan Buatan;

9) Jalan akses ke Teluk Meranti hingga Rencana Pelabuhan Sokoi; dan

10) Jalur akses KA ke Jalur KA Lintas Sumatera.

Pengembangan jalan dilaksanakan menggunakan trase jalan yang ada,

ditingkatkan kapasitasnya hingga dapat dilalui oleh angkutan berat.

4.2.4. Sistem Jaringan Drainase.

Fungsi drainase :

Mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehinggatidak menimbulkan

dampak negatif.

Mengalirkan air permukaan kebadan air penerima terdekatsecepatnya.

Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapatdimanfaatkan untuk

persediaan air dan kehidupan akuatik.

Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian airtanah (konservasi air).

A. Daerah Tangkapan (Catchment Area).

Kawasan yang diperuntukkan sebagai Teknopolitan merupakan daerah rendah

dekat sungai, sehingga untuk menjaga supaya tetap kering pada musim hujan,

diperlukan sistem jaringan drainase yang cukup baik. Luas daerah tangkapan hujan

dihitung seluas 2.000 ha dimana akan dibangun saluran/tanggul keliling untuk mengurangi beban saluran drainase didalam kawasan terhadap run off dari luar

kawasan.

B. Curah Hujan.

Curah hujan di kawasan ini rata-rata adalah sebesar 2.000 mm per tahun.

Curah hujan yang dipakai untuk menghitung saluran drainase adalah curah hujan

LAPORAN AKHIR


dengan durasi jam-jaman, untuk dapat menyusun Curva Intensitas – Durasi yang

digunakan sebagai dasar perencanaan drainase.

C. Jaringan Drainase.

Jaringan drainase mengikuti pola jaringan jalan, dengan outletnya adalah

waduk tunggu. Jaringan drainase terdiri dari jaringan drainase utama dengan lebar

sekitar 5 – 10 meter, jaringan drainase sekunder antara 2 – 5 meter dan jaringan

drainase tersier dengan lebar antara 0,5 – 2 meter.

Kemiringan saluran mengikuti medan, dimana pada kondisi tertentu diwaduk

tunggu disediakan pompa untuk mempercepat pengeringan air dari kawasan-kawasan

utama.

Panjang saluran utama diperkirakan sepanjang 20 km, saluran sekunder sepanjang 40 km dan saluran tersier sepanjang 100 km.

D. Waduk Tunggu.

Waduk tunggu dibutuhkan untuk menampung air dan menambah kemiringan

saluran drainase. Waduk tunggu ini dilengkapi dengan rumah pompa untuk

mempercepat pengeringan kawasan. Luas waduk tunggu ini diperkirakan seluas 10 –

20 ha dan berada disekitar lapangan golf atau taman kota.

E. Kriteria dan Konsep Drainase Kawasan.

Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase dibagi menjadi tiga bagian

pokok yaitu:

1) Sistem drainase lokal:

Yang termasuk dalam sitem drainase lokal adalah sistem saluranawal yang

melayani suatu kawasan kota tertentu sepertikompleks permukiman, areal pasar,

perkantoran, areal industridan komersial. Sistim ini melayani area kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawabmasyarakat, pengembang

atau instansi lainya.

2) Sistem drainase utama:

Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah salurandrainase primer,

sekunder, tersier beserta bangunankelengkapannya yang melayani kepentingan

sebagian besarwarga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utamamerupakan

tanggung jawab pemerintah kota.

LAPORAN AKHIR


3) Pengendalian banjir (Flood Control):

Adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsimengendalikan air

sungai, sehingga tidak mengganggumasyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi

kegiatankehidupan manusia. Pengelolaan pengendalian banjirmerupakan tanggung

jawab dinas pengairan.(sumber daya air).

Berdasarkan fisiknya, sistim drainase terdiri atas saluran primer, sekunder,

tersier.

1) Sistem saluran primer:

Adalah saluran utama yang menerima masukan aliran darisaluran sekunder.

Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluranprimer adalah badan pemerima air.

2) Sistem saluran sekunder:

Adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerimaaliran air dari

saluran tersier dan limpasan air dari permukaansekitarnya, dan meneruskan air ke

saluran primer. Dimensisaluran tergantung pada debit yang dialirkan.

3) Sistem saluran tersier:

Adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase local.

Disamping fungsi, bentuk dan jenis material saluran seperti diuraikan diatas, saluran

drainase berhubungan erat dengan bangunan pelengkapnya diantaranya :

a) Gorong-gorong;

b) Bangunan pintu air;

c) Pompa dan rumah pompa;

d) Kolam tandon atau kolam penampungan sementara;

e) Bangunan terjunan;

f) Bangunan penyaringan sampah;

g) Bangunan lubang pemeriksaan atau manhole;

h) Resapan Air.

F. Orientasi Aliran Saluran Drainase.

Buangan dari masing-masing kavling akan disalurkan melalui saluran tersier,

kemudian dikumpulkan di saluran sekunder yang berfungsi sebagai kolektor.

LAPORAN AKHIR


Umumnya saluran kolektor ini mengumpulkan air dari sub kawasan atau kumpulan

beberapa zona kawasan. Dari saluran sekunder (kolektor) ini kemudian dialirkan ke

saluran primer yang lingkup pelayanannya kawasan untuk kemudian disalurkan sistem

jaringan tata air makro (sistem pengendali banjir).

Orientasi pembuangan air dari Kawasan Teknopolitan ini dapat dilihat pada

gambar berikut.

Gambar 4.10. Orientasi Aliran Saluran Drainase.

4.2.5. Sistem Jaringan Air Bersih.

A. Kebutuhan Air Bersih.

Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan pada :

a. Kebutuhan air industri;

b. Kebutuhan air rumah tangga;

c. Kebutuhan air untuk komersial;

d. Kebutuhan untuk fasos dan fasum;

e. Kebutuhan karena loses.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.3. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

No Uraian Kebutuhan Satuan

1. Kebutuhan air industri

Kebutuhan air industri per ha 0,75 l/detik/ha

Luas Kawasan Industri 600 Ha

Total Kebutuhan air industri l/detik 450 l/detik

2. Kebutuhan air rumah tangga

Kebutuhan air per org perhari 200 liter/org/hr

0,00231481 liter/org/detik

Jumlah penduduk kawasan 80.000 Orang

Total Kebutuhan Air rumah tangga 185 liter/detik

3. Kebutuhan air perdagangan jasa 64 liter/detik

4. Kebutuhan air fasos fasum 64 liter/detik

5. Losses 38 liter/detik

Total Kebutuhan Air 800 liter/detik

B. Sumber Air Baku.

Sumber air baku untuk kawasan dapat diambil dari sungai terdekat. Dari hasil

uji laboratorium terhadap kualitas air menunjukkan bahwa ada beberapa unsur yang

melewati batas yang diijinkan untuk air minum yaitu:

a. E.Coli : 93(0);

b. Warna : 129 (0);

c. Fe : 1,66 (0,3);

d. pH : 4,2 (6,5 – 8,5);

e. Zat Organik : 52,3 (10).

LAPORAN AKHIR


Karena kualitas air bakunya masih melewati ambang batas yang diperbolehkan

untuk air minum, maka perlu dilakukan pengolahan air sebelum didistribusi untuk

industri dan masyarakat.

Tabel 4.4. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air

LAPORAN AKHIR


C. Unit Pengolah Air Bersih.

mengingat kualitas air baku yang kurang memenuhi syarat sebagai air minum,

oleh karena itu diperlukan unit pengolahan air baku dengan kapasitas 800 liter/detik.

D. Jaringan Pipa Penyadap dan Distribusi.

1) Jaringan Pipa Penyadap.

Jaringan pipa penyadap dibutuhkan untuk mengambil air dari sungai terdekat

dengan jarak sekitar 5 km dari unit pengolahan air.

2) Jaringan Pipa Distribusi.

Pipa distribusi dipasang sepanjang jalan kolektor, lokal menuju sub kawasan

sekitar 50 km.

E. Proses Pengolah Air Bersih.

Proses pengolahan air bersih secara umum dapat dilihat pada gambar berikut.

Proses diawali dengan sedimentasi lumpur dari sumber air baku yang ada kemudian

proses koagolasi yaitu penggumpalan beberapa zat terlarut menggunakan koagulan

yang diikuti dengan proses sedimentasi hasil penggumpalan (koagulasi). Setelah itu

dilakukan filtrasi sebelum disimpan pada reservoir dengan elevasi tertentu untuk

distribusinya.

Gambar 4.11. Proses Pengolahan Air Bersih

LAPORAN AKHIR


Untuk air baku dengan kualitas tertentu (warna tinggi, pH rendah, Fe dan zat

organik tinggi), perlu dilakukan beberapa proses pengolahan tambahan.

Namun demikian, proses pengolahan air bersih secara umum membutuhkan

fasilitas pemroses air bersih: intake, menara air, clarifier, pulsator, filter, dan reservoir.

Semua peralatan – peralatan tadi dapat dioperasikan melalui system computer yang

ada. Selain berbagai macam peralatan, juga diperlukan bahan kimia seperti kaporit dan

tawas dalam proses pengolahan air bersih. Air yang diproduksi dipantau kualitasnya

oleh laboratorium dengan hasil selalu memenuhi standar kesehatan air bersih.

1) Intake.

Intake merupakan bangunan yang berfungsi untuk menangkap air dari badan air

(sungai) sesuai dengan debit yang diperlukan bagi pengolahan air bersih.

2) Menara air baku.

Menara air baku berfungsi mengontrol dan mengatur laju alir dan tinggi permukaan

air baku agar tetap konstan, sehingga proses pengolahan berupa pembubuhan

bahan kimia, koagulasi, pengendapan, dan penyaringan dapat berjalan dengan

baik serta maksimal.

3) Clarifier.

Clarifier sebagai tempat terjadinya koagulasi. Di Clarifier air dibersihkan dari

kotoran-kotoran dengan cara mengendapkan kotoran-kotoran yang terdapat

didalam air tersebut pada lamlar yang berupa jaring-jaring besi pada bagian bawah

Clarifier. Kotoran-kotoran yang mengendap akan dibuang melalui pipa saluran

pembuangan.

4) Rapid mixing (bangunan pengaduk cepat).

Bangunan pengaduk cepat berfungsi sebagai tempat pencampuran koagulan dengan air baku sehingga terjadi proses koagulasi.

5) Slow mixing (bangunan pengaduk lambat).

Proses pengadukan lambat (slow mixing) terjadi pada pulsator. Di sini flok – flok

yang lebih besar akan terbentuk dan stabil, sehingga akan lebih mudah untuk

diendapkan dan disaring. Cara kerja pulsator yaitu dengan sistem ruang hampa

bekerja dengan menaikkan dan menurunkan air, sehingga flok – flok yang ada

dapat bercampur. Lumpur dari endapan partikel flokulen dibuang setiap 15 (lima

belas) menit sekali. Setelah mengalami proses pada pulsator, diharapkan tingkat

kekeruhan air mencapai 1 FTU yang selanjutnya akan diproses di filter.

LAPORAN AKHIR


6) Bangunan filtrasi.

Bangunan filtrasi yang berfungsi sebagai tempat proses penyaringan butir-butir

yang tidak ikut terendap pada bak sedimentasi dan juga berfungsi sebagai

penyaring mikroorganisme atau bakteri yang ikut larut dalam air. Bangunan filtrasi

biasanya menggunakan pasir silica yang berwarna hitam setebal 80 cm dan juga

kerikil. Pasir ini digunakan karena lebih berat dan lebih menempel flok-floknya.

7) Reservoir.

Bangunan reservoir merupakan bangunan tempat penampungan air bersih yang

telah diolah sebelum didistribusikan.

Gambar 4.12. Fasilitas Pengolahan Air Bersih

Secara umum proses pengolahannya, dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

a) Penyaringan dan Pengendapan.

Penyaringan dan pengendapan bertujuan untuk memisahkan air baku dari zat-zat, seperti: sampah, daun, rumput, pasir dan lain-lain berdasarkan berat jenis zat.

LAPORAN AKHIR


b) Koagulasi.

Koagulasi adalah proses pembubuhan bahan kimia Al2 (SO4) 3 (Tawas) kedalam

air agar kotoran dalam air yang berupa padatan resuspensi misalnya zat warna

organik, lumpur halus, bakteri dan lain-lain dapat menggumpal dan cepat

mengendap.

c) Flokulasi.

Flokulasi adalah proses pembentukan flok sebagai akibat gabungan dari koloid-

koloid dalam air baku (air sungai) dengan koagulan. Pembentukan flok akan

terjadi dengan baik jika di tambahkan koagulan kedalam air baku (air sungai)

kemudian dilakukan pengadukan lambat.

d) Sedimentasi.

Setelah proses koagulasi dan flokulasi, air tersebut di diamkan sampai gumpalan

kotoran yang terjadi mengendap semua. Setelah kotoran mengendap air akan

tampak lebih jernih.

e) Filtrasi.

Pada proses pengendapan tidak semua gumpalan kotoran dapat diendapkan

semua. Butiran gumpalan kotoran kotoran dengan ukuran yang besar dan berat

akan mengendap, sedangkan yang berukuran kecil dan ringan masih melayang-

layang dalam air. Untuk mendapatkan air yang betul-betul jernih harus dilakukan

proses penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan mengalirkan air yang telah

diendapkan kotorannya ke bak penyaring yang terdiri dari saringan pasir silika.

f) Desinfeksi.

Pemberian desinfektan (gas khlor) pada air hasil penyaringan bertujuan agar

dapat mereduksi konsentrasi bakteri secara umum dan menghilangkan bakteri pathogen (bakteri penyebeb penyakit).

4.2.6. Infrastruktur Energi.

A. Kebutuhan Listrik.

Kebutuhan listrik dihitung berdasarkan pada pembagian kawasan dan rencana

hunian kawasan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan rencana jumlah penduduk kawasan, dapat dihitung 2 alternatif :

LAPORAN AKHIR


a. Alternatif 1: Berdasarkan kebutuhan tenaga kerja industri.

Dari alternatif ini, dengan luas lahan industri 600 ha, dibutuhkan tenaga kerja

60.000 orang (100 tenaga kerja per ha), sehingga diperkirakan terdapat 240.000

orang.

b. Alternatif 2 : Berdasarkan ketersediaan area pemukiman.

Dari alternatif ini, dengan luas lahan pemukiman 200 ha, maka akan terdapat

20.000 KK (1 kk 100 m2), sehingga jumlah penduduknya 80.000 orang.

Dari kedua alternatif diatas, maka dapat dihitung kebutuhan listrik kawasan

sebagai berikut :

Tabel 4.5. Perhitungan Kebutuhan Listrik Kawasan

No Penggunaan Jumlah Satuan

1. Listrik Industri

Listrik/ha 0,2 MW/ha

Kebutuhan Listrik 120 MW

2. Listrik komersial


Kebutuhan listrik 12 MW

3. Listrik fasos fasum


Kebutuhan listrik 4 MW

4. Listrik rumah tangga

Listrik/RT 900 W/RT

Kebutuhan listrik alt1 54 MW

Kebutuhan listrik alt2 18 MW

5. Lain-lain (10 %)

Alt 1. 19 MW

Alt 2. 15 MW

Total kebutuhan listrik alt 1 209 MW

Total kebutuhan listrik alt 2 169 MW

Dari hasil diatas, terlihat kebutuhan listrik kawasan antara 170 – 210 MW.

LAPORAN AKHIR


B. Energi Primer.

Berdasarkan potensi energi primer di sekitar kawasan rencana, maka gas,

batubara dan biomass serta BBM merupakan sumber energi primer yang tersedia

untuk pembangkit listrik. Walaupun demikian sumber energi primer lain yang tersedia

adalah:

Hidro.

Solar/Matahari.

Angin.

Hybrid.

Potensi energi ini belum dikaji berapa besar yang layak untuk dikembangkan

menjadi energi listrik.

C. Jenis Pembangkit.

Melihat potensi gas yang cukup berlimpah, serta potensi batubara dan biomass,

maka yang memungkinkan dalam waktu dekat untuk dikembangkan adalah :

- PLTG/U (based).

- PLTU (based).

- PLTD (peaker).

D. Perkiraan Biaya.

Alternatif perkiraan biaya pembangunan pembangkit :

Tabel 4.6. Alternatif Perkiraan Biaya Pembangunan

No Jenis Pembangkit

Kebutuhan Daya (MW)

Harga Sat/MW (Juta Rp/MW)

Kebutuhan Biaya (Juta Rp.)

1 PLTG/U 100 8.000 (800 U$/kW) 800.000

2 PLTU 50 12.000 (1.200

U$/kW)

600.000

3 PLTD 50 12.000 (1.200

U$/kW)

600.000

LAPORAN AKHIR


4.2.7. Rencana Pengelolaan Sampah.

Untuk dapat menangani persampahan dengan baik, maka perlu diperoleh

gambaran tentang proyeksi volume sampah di masa mendatang, sehingga dengan

demikian dapat diperkirakan bentuk dan keperluan penanganannya. Tabel 4.7. berikut

di bawah ini memberikan gambaran tentang prediksi volume sampah kawasan

teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.7. Prediksi Volume Sampah Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Penggunaan Lahan Persentase luas area

Luas (Ha)

ZONA Laju generasi

sampah (m3/ha/hari)

Prediksi volume sampah

(m3/ha/hari)

Kawasan Reasearch & Dev 4 80 A 2,320 185,6

Kawasan Perguruan Tinggi 5 100 A 2,320 232,0

Kawasan Industri dan UKM 30 600 B 1,540 924,0

Kawasan Permukiman 7 140 C 0,02

m3/org/hari

Fasilitas Sosial dan Umum 4 80 C 1,540 123,2

Kawasan Perkantoran 2 40 D 0,635 25,4

Kawasan Jasa dan

Komersial 2 40 E

0,665 26,6

Kawasan Mixed Use 2 40 E 0,665 26,6

Kawasan Rekreasi 2 40 F 0,150 6,0

Kawasan RTH 30 600 F 0,042 25,2

Kawasan Golf and Sport

Club 2 40 F

0,042 1,680

Infrastruktur 10 200 G 0,100 20,000

Jumlah 100 2.000

LAPORAN AKHIR


Selanjutnya, untuk merancang pengelolaan sampah dari berbagai kawasan

tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan komposisi sampah dari berbagai kawasan

tersebut.

A. Komposisi Sampah Permukiman.

Biasanya timbulan sampah dari kawasan permukiman merupakan sampah-

sampah yang berasal dari halaman rumah, dapur dan hasil sampah dari aktifitas rumah

tangga lainnya seperti sisa pengolahan makanan, bekas pembungkus, sampah bekas

alat rumah tangga, sampah daun dan tanaman lainnya, kulit buah, dan kaleng bekas

kemasan bahan makanan.

Sebagai perbandingan, tabel berikut memperlihatkan komposisi sampah dari

kawasan permukiman di DKI Jakarta tahun 2005 yang berbeda-beda berdasarkan strata ekonominya. Mengingat aktivitas permukiman tidak jauh berbeda antara di DKI

Jakarta dengan yang akan direncanakan di kawasan teknopolitan Kabupaten

Pelalawan, maka komposisi sampah tersebut bisa dijadikan sebagai bahan

pertimbangan.

Sebagian besar sampah permukiman ini berupa sampah organik. Banyaknya

sampah organik tergantung dari tingkat strata pendapatan masyarakat. Makin tinggi

pendapatan, makin besar komposisi sampah organiknya. Untuk kelompok masyarakat

berpendapatan tinggi, komposisi sampah organik tercatat sebesar 65,45 %, sedangkan

untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah, masing-masing

sebesar 61,55 % dan 60,70 %. Komponen lain yang prosentasenya cukup besar

adalah kertas (11 - 15 %) dan plastik (12 - 14 %).

Tabel 4.8. Komposisi Timbulan Sampah di Permukiman Strata Pendapatan Tinggi

Komponen

Strata pendapatan

tinggi (%)

Strata pendapatan menengah

(%)

Strata pendapatan

rendah (%)

Organik (sisa makanan, daun). 65,45 61,55 60,70

Anorganik :

Kertas 13,33 11,04 15,00

Plastik 12,02 13,66 14,00

Kayu 0,02 0,12 0,09

Kain/ tekstil 0,33 0,24 1,56

Karet/ kulit tiruan 0,10 0,33

LAPORAN AKHIR


Komponen

Strata pendapatan

tinggi (%)

Strata pendapatan menengah

(%)

Strata pendapatan

rendah (%)

Logam/ metal 1,00 0,90 0,99

Gelas/ kaca 2,10 0,83 1,15

Sampah bongkahan 0,00 3,00 0,60

Sampah B3 1,28 1,14 1,24

Lain-lain (batu, pasir, dll) 4,52 7,41 4,38

Total 100 100 100

Sumber : Hasil Survai WJEMP DKI 3-11, Januari 2005

Untuk sampah dengan komposisi terbesar berupa sampah organik ini dapat

ditangani dengan mengangkatnya dari rumah-rumah penduduk dengan memakai

gerobak sampah biasa dan kemudian mengumpulkannya di beberapa TPS (tempat penampungan sementara), untuk selanjutnya diolah lebih lanjut atau diangkut dengan

truk pengangkut sampah menuju TPA yang berada di luar area.

B. Komposisi Sampah Kawasan Jasa dan Komersial.

Seperti uraian pada butir di atas, digunakan hasil survey sampah di DKI Jakarta

sebagai perbandingan untuk komposisi sampah kawasan jasa dan komersial, dengan

pertimbangan bahwa aktivitas di kawasan jasa dan komersial tidak jauh berbeda.

Berbeda dengan sampah permukiman, komposisi sampah kawasan jasa dan komersial

mengandung bahan anorganik yang lebih besar (lihat tabel di bawah ini). Dari tabel

tersebut terlihat bahwa komposisi bahan organik hanya 45,48 %, sedangkan bahan

anorganik mencapai nilai 54,52 %. Sebagian bahan anorganik tersebut berupa kertas

(26,06 %) dan plastik (12,10 %).

Dibandingkan kawasan permukiman, sampah organik dari kawasan jasa dan komersial lebih kecil. Sebaliknya, komposisi sampah kertas dan plastik di kawasan ini

lebih besar. Dengan demikian jumlah truk atau gerobak pengangkut sampah untuk

kawasan ini lebih kecil dibandingkan untuk kawasan permukiman. Adapun peluang

untuk mendaur ulang sampah kertas dan plastik lebih besar.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.9. Komposisi Timbulan Sampah Kawasan Jasa dan Komersial

Komponen % Total

Organik (sisa makanan, daun, dan lain-lain). 45,48

Anorganik :

Kertas 26,06

Plastik 12,10

Kayu 4,03

Kain/ tekstil 1,49

Karet/ kulit tiruan

Logam/ metal 0,82

Gelas/ kaca 7,24

Sampah bongkahan

Sampah B3 0,15

Lain-lain (batu, pasir, dan lain-lain) 2,61

Total 100


C. Komposisi Sampah Kawasan Perkantoran

Tabel berikut di bawah ini menyajikan komposisi timbulan sampah perkantoran

berdasarkan hasil survai yang dilaksanakan di DKI Jakarta, yang bisa juga

dipertimbangkan untuk kawasan perkantoran di kawasan teknopolitan Kabupaten

Pelalawan . Dari tabel terlihat bahwa komposisi sampah perkantoran yang terbesar

adalah kertas (58,42 %), disusul dengan plastik (14,69 %). Sampah organik hanya

9,48 %, dan sisanya berupa karet/kulit tiruan, gelas/kaca, logam, sampah bongkahan,

sampah B3, dan lain-lain (batu, pasir, dll). Sampah B3 tercatat sebesar 2,02 %.

Tabel 4.10. Komposisi Timbulan Sampah Perkantoran

Komponen % Total

Organik (sisa makanan, daun, dll). 9,84

Anorganik :

Kertas 58,42

Plastik 14,69

LAPORAN AKHIR


Komponen % Total

Kayu

Kain/ tekstil

Karet/ kulit tiruan 0,28

Logam/ metal 2,02

Gelas/ kaca 5,68

Sampah bongkahan 0,63

Sampah B3 3,65

Lain-lain (batu, pasir, dll) 4,79

Total 100


Dari seluruh jenis penggunaan lahan, kawasan perkantoran adalah kawasan

yang paling banyak menghasilkan sampah kertas. Hal ini sesuai dengan jenis kegiatan

yang berlangsung di kawasan perkantoran. Peluang untuk mendaur ulang sampah

kertas yang paling besar terdapat di kawasan ini.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah adanya fakta bahwa

sampah B3 di kawasan perkantoran memiliki porsi yang cukup besar (3,65%).

D. Komposisi Sampah Fasilitas Sosial dan Umum.

Untuk memperkirakan komposisi sampah dari fasilitas sosial dan umum,

digunakan komposisi sampah sekolah di DKI Jakarta sebagai perbandingan, mengingat

sekolah merupakan salah satu fasilitas sosial yang cukup bisa mewakili.

Komposisi sampah dari fasilitas sosial dan umum mirip dengan komposisi sampah perkantoran. Komponen terbesar terdiri dari kertas (34,93 %) dan plastik

(26,21 %). Bahan organiknya (sisa makanan, daun, dll) hanya (28,17 %) rinciannya

dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.11. Komposisi Timbulan Sampah Sekolah

Komponen % Total

Organik (sisa makanan, daun, dll). 28,17

Anorganik :

Kertas 34,93

Plastik 26,21

LAPORAN AKHIR


Komponen % Total

Kayu 1,69

Kain/ tekstil

Karet/ kulit tiruan 0,28

Logam/ metal 1,05

Gelas/ kaca 2,82

Sampah bongkahan

Sampah B3 0,90

Lain-lain (batu, pasir, dll) 3,94

Total 100


E. Komposisi Sampah Kawasan Industri.

Sampah industri yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan

industri/manufaktur. Sampah yang dihasilkan sangat tergantung dari banyaknya

pemakaian bahan baku serta jenis proses yang dilaksanakan oleh kegiatan

industri/manufaktur tersebut. Jenis industri yang akan dikembangkan di kawasan

teknopolitan Kabupaten Pelalawan sama sekali berbeda dengan jenis industri yang

berkembang di DKI Jakarta, sehingga untuk ini tidak bisa digunakan komposisi sampah

kawasan industri di DKI Jakarta sebagai perbandingan.

Mengingat komoditi yang cukup unggul di hinterland kawasan ini adalah kelapa

sawit, maka industri yang akan berkembang pesat di kawasan teknopolitan ini akan

didominasi oleh industri pengolahan kelapa sawit dan berbagai industri turunannya.

F. Karakteristik Sampah dan Implikasi Untuk Penanganannya.

Karakteristik sampah terdiri dari :

Nilai kalor dalam kcal/kg sampah yang merupakan nilai panas dari sampah;

Kadar air sampah dalam persen berat; dan

Kadar abu dalam persen berat.

Sebagai perbandingan, hasil analisis laboratorium terhadap besarnya nilai kalor,

kadar air dan kadar abu sampel berbagai jenis sampah DKI Jakarta terisaji pada tabel

berikut ini.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.12. Nilai Kalor dan Kadar Air Sampah dari Berbagai Sumber

Sumber Sampah

Perhitungan Karakteristik

Nilai Kalor

(Kkal/Kg)

Kadar Air

(%)

Kadar Abu (%)

Industri 3.553 23,73 11,93

Pasar modern (Kawasan Komersil) 2.102 36,59 17,13

Perkantoran 2.434 23,17 17,60

Pasar 1.778 56,58 10,26

Sekolah 3.248 31,31 13,92

Permukiman pendapatan tinggi 2.332 47,40 16,43

Permukiman pendapatan menengah 2.795 44,81 16,03

Permukiman pendapatan rendah 2.149 45,85 16,27

Rata-rata 25.31 36,22 14,51

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan

Lingkungan Pemukiman,Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Mei 2005.

Karakteristik sampah sangat penting artinya dalam penentuan teknologi pengurangan dan pemusnahan sampah yang harus digunakan seperti misalnya

insinerator maupun proses komposting. Sampah yang terlalu basah dengan nilai kalor

yang rendah sangat mustahil untuk di reduksi melalui sistem pembakaran (insinerator)

sedangkan sampah yang terlalu kering memerlukan perlakuan khusus dalam proses

pengkomposan.

Tabel 4.13. Perkiraan Karakteristik Rata-Rata Sampah DKI Jakarta Sebagai Studi

Banding

Karakteristik sampah

Industri Pasar

modern Perkan-

toran Pasar Sekolah

Permukiman Rata2 komposisi Tinggi Sedang Rendah

Nilai kalor 3.804 1.646 1.786 1.184 2.090 2.795 2.332 2.149 2.146

Kadar air 27,13 39,91 27,85 59,88 39,72 49,55 51,71 48,61 40,69

Kadar abu 5,03% 7,22% 5,53% 9,27% 6,38% 8,55% 8,49% 8,35% 8,44%

Kemungkinan

insinerasi A B A C A B B B B

Keterangan : A = sangat baik; B = baik; C = kurang baik

LAPORAN AKHIR


Dari hasil penelitian komposisi sampah dan perkiraan karakteristik sampah

seperti tabel 4.13, nilai kalor sampah tersebut memenuhi persyaratan untuk

pengolahan dengan dibakar pada instalasi pembakaran sampah. Dari tabel tersebut

bahan yang paling baik untuk dibakar adalah sampah yang berasal dari wilayah

komersial seperti perkantoran, sekolah, pasar modern dan lain-lain serta sampah yang

berasal dari industri. Sampah dari pasar merupakan sampah yang kurang baik untuk

direduksi dengan teknologi pembakaran karena kadar air yang tinggi dan nilai kalor

yang relatif rendah dibanding sumber lainnya.

Penerapan instalasi pengolahan sampah dengan sistem pembakaran sampah

skala besar dengan pemanfaatan panas yang dihasilkan untuk pembangkitan energi

(Waste to Energy, WTE) memerlukan pertimbangan lebih lanjut yang lebih teliti dan hati-hati. Proses pengolahan sampah yang bertujuan untuk reduksi jumlah sampah,

WTE merupakan salah satu sarana optimal yang dapat mereduksi jumlah sampah.

Berdasarkan komposisi dari bahan yang tidak dapat terbakar dalam komposisi timbulan

sampah seperti yang terdapat di Jakarta, maka laju pengurangan sampah dengan

menggunakan sistem ini dapat mencapai 80 % dalam waktu yang relatif singkat.

G. Pertimbangan Tentang Intermediate Treatment Facilities (ITF) Dalam Penanganan Sampah.

Untuk menjaga kelestarian daya dukung lahan di TPA (yang berada di luar

kawasan teknopolitan), maka salah satu alternatif untuk mereduksi sampah yang

masuk ke TPA adalah dengan menanganinya terlebih dahulu di Intermediate

Treatment Facility (ITF). Intermediate Treatment Facility adalah suatu teknologi yang

merubah bentuk, komposisi dan/atau volume sampah padat dengan tujuan untuk mereduksi jumlah sampah/residu yang harus dibuang ke TPA. Ada beberapa jenis

proses/teknologi sebagai pilihan yang dapat digunakan di ITF untuk menangani

sampah, yaitu sebagai berikut :

a. Landfill, yaitu penimbunan sampah dengan menimbun sampah di suatu tempat

di atas permukaan tanah, lalu menutupnya dengan tanah dengan ketebalan

tertentu.

b. Komposting, yaitu mengolah sampah (terutama untuk jenis sampah organik)

menjadi kompos, dimana kompos tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan

untuk sektor pertanian (sebagai pupuk).

LAPORAN AKHIR


Untuk menghasilkan kompos yang berkualitas baik, perlu dipilah antara sampah

organik dan non organik mulai dari sumbernya (rumah-rumah, kawasan

komersial, dst). Proses diseminasi mengenai pemilahan ini diharapkan bisa

diterapkan mengingat kawasan teknopolitan ini masih baru (dalam tahap awal).

Untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang dengan biaya minimum,

maka alternatif composting ini masih dapat diaplikasikan di kawasan

teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

Untuk teknologi composting, dana yang dibutuhkan relatif tidak besar, akan

tetapi diperlukan lahan yang cukup luas, dan baru bisa memproses sampah

hingga menjadi kompos dalam kurun waktu sekitar 3 bulan.

c. Methanization.

Komposisi sampah organik yang cukup besar dari total sampah yang ada

(sekitar 50-60%) cukup sesuai untuk mengadopsi teknologi metanisasi

(methanization/ methane fermentation), walaupun sampah organik tersebut

harus dipilah lebih lanjut untuk menghasilkan senyawa organik yang mudah

terurai. Bila sampah organik dapat dipilah mulai dari sumbernya, teknologi ini

akan lebih bisa diaplikasikan. Sebaliknya, jika sampah bercampur, akan sulit

menghasilkan methan secara efisien.

d. Incineration/ insinerasi, yaitu melakukan proses pembakaran terhadap sampah,

sehingga mereduksi volume sampah tersebut.

Secara teknis, fasilitas WTE (waste to energy) dapat diaplikasikan sepanjang

sampah tersebut memiliki nilai panas yang cukup untuk proses pembakaran.

Dalam hal luas lahan yang diperlukan, teknologi insinerasi hanya memerlukan

lahan yang relatif tidak begitu luas (sekitar 3 ha saja) untuk bisa mengolah sampah sebanyak kira-kira 1000-1500 ton/ hari.

Umumnya akan lebih feasible bila berlokasi di sekitar kawasan industry/

pergudangan, sehingga relatif tidak mendapatkan pertentangan dari penduduk

sekitarnya. Sebaiknya juga lokasi ITF dijauhkan dari kawasan permukiman

karena umumnya warga kawasan permukiman tidak akan berkenan bila ada

lokasi pengolahan sampah di sekitarnya, walau dengan menggunakan teknologi

ramah lingkungan sekalipun. Akan tetapi biaya untuk mesin/ peralatannya yang

cukup tinggi (berkisar antara Rp 600 juta hingga 1,3 milyar/ton sampah).

Sebagai gambaran, investasi untuk satu incinerator dengan kapasitas 1000

ton/hari sebesar Rp 600 milyar hingga Rp 1,3 trilyun. Sedangkan untuk

LAPORAN AKHIR


incinerator berkapasitas 1500 ton/hari dibutuhkan investasi Rp 900 juta hingga

Rp 1,95 trilyun.

Dari segi kualitasnya, baik teknologi composting, methanisation maupun

insinerasi, semuanya sudah termasuk dalam kategori ‘proven technology’. Dengan

demikian, teknologi mana yang akan digunakan di ITF bisa saja bervariasi, misalnya

untuk ITF dengan lahan yang relatif luas bisa menggunakan teknologi composting atau

methanisation, sedangkan untuk ITF dengan lahan yang terbatas bisa menggunakan

teknologi insinerasi.

H. Saran Pengelolaan Sampah.

Untuk bisa memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang cukup memadai dengan berbagai aktivitas perekonomiannya hingga tahun proyeksi, disarankan untuk

mengaplikasikan konsep pengelolaan sampah yang dirumuskan sebagai berikut :

Pengelolaan sampah direncanakan untuk berubah dari terpusat menjadi sistem multi-simpul.

Setiap daerah pelayanan dilengkapi TPS, SPA, dan ITF.

Para pengembang property, pusat perkantoran, pusat pertokoan, pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, pusat perindustrian, pusat hiburan, sarana

umum, hotel, rumah sakit, dan sebagainya diwajibkan menyediakan fasilitas

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Skenario pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah adalah

sebagai berikut:

Mengupayakan pengurangan produksi sampah di sumbernya.

Memperluas lingkup pelayanan dan meningkatkan kualitas pengelolaan.

Menjaga dan mempertahankan standar waktu proses pengelolaan lebih cepat dari waktu pembusukan sampah.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, dan memposisikan pemerintah sebagai operator.

Membuat regulasi dan perijinan yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka membangun sarana dan prasarana di

bidang kebersihan.

LAPORAN AKHIR


Setiap badan, instansi, lembaga baik pemerintah maupun swasta yang

menghasilkan sampah wajib membayar pajak/ retribusi kepada pemerintah.

Setiap badan, instansi, lembaga baik pemerintah maupun swasta yang

mencemari lingkungan karena membuang atau tidak mengelola sampah sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi.

Di samping perumusan sistem pelayanan di atas, keberhasilan penanganan

sampah juga akan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang tepat. Untuk itu rencana

pengembangan dari aspek manajemen/ pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Pengurangan volume sampah dari sumbernya.

Untuk ini, perlu upaya sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat, pelaku aktivitas

industri, perdagangan dan jasa, tentang pentingnya mereduksi sampah serta

berbagai contoh penerapannya sehari-hari, seperti mengurangi kemasan yang tidak

diperlukan, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan secara alami, dan

sebagainya

b. Pemilahan sampah dari sumbernya, menjadi 3 kelompok, yaitu sampah organik,

sampah non-organik, dan sampah beracun.

Untuk ini diperlukan sosialisasi mengenai karakteristik ketiga kelompok sampah serta perlu juga disediakan pewadahan yang terpilah

c. Pewadahan.

Persyaratan tempat sampah yang ramah lingkungan adalah :

Kuat dan relatif tahan lama;

Wadah untuk sampah kering dan sampah basah terpisah dan diberi warna yang

berbeda;

Wadah sampah basah harus kedap air dan tertutup;

Ringan, mudah dikosongkan sehingga mempercepat proses pengumpulan;

Higienis untuk penghasil sampah maupun petugas pengumpul;

Mempertimbangkan dari segi estetika.

d. Untuk menjamin terkontrolnya kebersihan lingkungan, hal-hal yang perlu dilakukan

adalah :

Masyarakat wajib memperhatikan dan peduli dengan kebersihan lingkungan;

Lokasi penempatan wadah adalah di halaman muka rumah (tidak diluar pagar);

LAPORAN AKHIR


Bila karena alasan tertentu menyebabkan harus diluar pagar, maka

penempatan pewadahan harus disamping gerbang (bukan mendekati batas pagar dengan tetangga);

Sampah tidak berserakan diluar tempat sampah;

Pengambilan sampah oleh petugas pengumpul disesuaikan dengan jadwal

pengangkutan di TPS;

Periodisasi pengambilan maksimal tiga (3) hari sekali.

e. Pengumpulan sampah dari sumber sampah menuju TPS, disertai proses pemilahan

sampah untuk proses daur ulang, dengan pelibatan para pemulung.

Mengenai TPS, persyaratan TPS yang ramah lingkungan adalah :

Bentuk fisiknya tertutup dan terawat;

TPS dapat berupa Pool Gerobak, Pool Kontainer;

Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS/kontainer.

Untuk menjamin terkontrolnya kebersihan lingkungan di sekitar TPS, hal-hal yang

perlu dilakukan dan diperhatikan adalah :

Peran serta masyarakat tinggi;

TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah bagi sarana pengumpul dan pengangkut untuk masuk dan keluar, tidak mengganggu pemakai jalan atau

sarana umum lainnya;

Pengangkutan sampah terjadwal, sehingga waktu kedatangan gerobak dengan waktu kedatangan truk dapat disesuaikan;

Periodisasi pengangkutan 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali;

Semua sampah terangkut pada proses pengangkutan.

f. Selama pengumpulan sampah dari TPS ke SPA dan ITF, dilakukan proses

pengurangan volume sampah dan pengolahan sampah lebih lanjut menjadi/

menghasilkan produk lain, seperti kompos dan energi.

g. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah,

seperti gerobak sampah, truk sampah, peralatan pengolah sampah.

LAPORAN AKHIR


4.2.8. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Sokoi.

Kegiatan Survey hidro-oseanografi yang dilakukan pada bulan Oktober-

Nopember 2012 mencakup pengukuran parameter-parameter berikut ini :

Pasang surut

Arus

Kedalaman perairan (Batimetri)

Karakteristik sedimen (pengambilan sampel sedimen tersuspensi dan sedimen dasar)

A. Pasang Surut

Hasil pengukuran manual pasang surut yang telah dilakukan di Dermaga Sokoi, selama 15 hari disajikan pada Tabel 4.14 dan Gambar 4.9. Dari data tersebut dilakukan

perhitungan dengan Metode Least Sqare (kuadrat terkecil) untuk mendapatkan

Konstanta pasang surut di lokasi kajian.

Tabel 4.14. Konstanta pasang surut Muara Kampar (Sokoi)

No. Konstanta Periode (jam)

Amplitudo (cm)

Phase (o)

1 K1 23.9346 30.827 316.922

2 O1 25.8194 27.545 226.738

3 M2 12.4206 107.952 251.494

4 S2 12 43.693 302.103

5 N2 12.6582 23.394 2.547

6 M4 6.2103 12.311 109.821

7 MS4 6.1033 7.984 160.751

8 K2 11.9673 1.241 294.661

9 P1 24.0658 0.475 122.025

Tipe pasang surut ditentukan oleh frekuensi air pasang dengan air surut setiap

harinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan respon setiap lokasi terhadap gaya

pembangkit pasang surut. Jika suatu perairan mengalami satu kali pasang dan satu

kali surut dalam satu hari, maka kawasan tersebut dikatakan bertipe pasang surut

LAPORAN AKHIR


harian tunggal (diurnal tides), namun jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut

dalam sehari, maka tipe pasang surutnya disebut tipe harian ganda (semidiurnal tides).

Tipe pasang surut lainnya merupakan peralihan antara tipe tunggal dan ganda disebut

dengan tipe campuran (mixed tides) dan tipe pasang surut ini digolongkan menjadi

dua bagian yaitu tipe campuran dominasi ganda dan tipe campuran dominasi tunggal.

B. Arus

Pengukuran arus dilakukan dengan menggunakan current meter tipe propeller

dan Accoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Berdasarkan pengukuran arus (arah

dan kecepatan) pada 2 titik yang ditentukan, secara simultan pada saat spring tide dan

neap tide, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4.13. Skema pembagian lapisan cell pada ADCP

Hasil pengukuran arus dengan currentmeter yang dilaksanakan di muara sungai Kampar, pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 01 Nopember 2012, dan pengukuran

ke dua pada tanggal 04 sampai dengan 05 Nopember 2012, yaitu pada saat pasang

purnama (spring tide) dan pasang mati (neap tide) disajikan padan Tabel 4.15 dan

4.16.

Pengukuran dengan ADCP membagi kedalaman menjadi 10 sel di mana pada

masing-masing sel akan didapatkan informasi kecepatan berupa besaran dan arahnya.

Di samping kecepatan per sel, didapatkan pula kecepatan rata-rata kedalaman. Hasil

LAPORAN AKHIR


pengukuran arus pada tiap kali pengukuran menggunakan ADCP, disajikan dalam

grafik berupa Mawar Arus (Gambar 4 dan 5).

Tabel 4.15. Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat spring tide

Tabel 4.16. Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter saat neap tide

Speed M/Sec Dir deg Speed M/Sec Dir deg Speed M/Sec Dir deg10/31/2012 13:39:14 0.530 40.7 0.369 79.4 0.476 80.210/31/2012 14:33:34 0.994 54.1 0.914 56.3 0.897 57.810/31/2012 15:32:50 1,797 58.4 1,743 60.5 1,705 61.010/31/2012 16:31:55 1,447 61.2 1,333 63.5 1,324 63.510/31/2012 17:31:30 0.747 357.7 0.747 359.5 0.754 1.710/31/2012 21:32:58 0.669 207.4 0.806 215.2 0.761 217.010/31/2012 22:30:40 0.892 224.8 0.886 220.7 0.858 222.310/31/2012 23:30:41 0.823 215.4 0.708 217.7 0.679 216.111/1/2012 1:28:41 0.693 82.1 0.374 51.5 0.522 42.611/1/2012 2:54:09 1,438 53.5 1,204 48.6 1,441 51.611/1/2012 3:57:56 1,528 39.3 1,217 35.3 1,319 35.411/1/2012 5:07:08 1,265 31.9 1,310 36.1 1,351 36.111/1/2012 6:05:06 0.647 19.9 0.547 21.7 0.536 15.711/1/2012 7:02:45 0.065 178.7 0.538 228.7 0.464 215.711/1/2012 8:03:04 0.420 219.5 0.773 220.7 0.851 219.511/1/2012 9:01:35 1,182 225.5 1,269 223.2 0.876 222.611/1/2012 10:02:01 1,132 221.6 0.944 219.1 1,070 217.411/1/2012 11:02:00 0.905 218.5 0.791 216.2 0.857 218.211/1/2012 12:03:49 0.704 205.3 0.463 222.4 0.387 226.5

Date Time 3 m 12 m9 mKecepatan Arus pada Kedalaman tertentu

Speed M/Sec Dir deg Speed M/Sec Dir deg Speed M/Sec Dir deg11/4/2012 10:00:27 1,417 212.0 0.857 217.2 0.971 216.711/4/2012 11:01:10 1,139 222.2 0.861 218.7 0.556 209.511/4/2012 12:33:40 1,099 191.8 1,119 207.8 0.724 207.011/4/2012 13:00:30 0.699 198.2 0.673 210.0 0.694 213.911/4/2012 13:58:25 0.029 146.2 0.126 55.2 0.195 25.711/4/2012 15:03:13 0.700 29.2 1,176 31.2 1,182 37.311/4/2012 15:55:01 1,113 37.6 1,124 33.5 1,099 30.411/4/2012 17:05:58 1,059 54.1 1,244 53.5 1,037 59.411/4/2012 17:59:13 0.200 55.8 0.755 51.0 0.868 38.411/4/2012 19:01:03 0.455 54.3 0.184 143.3 0.161 146.711/4/2012 19:59:52 0.090 76.6 0.347 190.4 0.203 174.611/4/2012 20:58:37 0.122 156.7 0.462 214.5 0.496 200.811/4/2012 22:01:35 0.870 175.4 0.660 178.3 0.622 176.411/4/2012 23:01:49 0.522 214.1 0.532 197.6 0.626 203.3

Kecepatan Arus pada Kedalaman tertentu3 m 9 m 12 mDate Time

LAPORAN AKHIR


C. Batimetri

Pekerjaan survei batimetri adalah pekerjaan pengukuran kedalaman yang

antara lain bertujuan membuat “hydrographic chart” untuk keperluan pemodelan

matematik, atau dipakai sebagai data kedalaman dalam perhitungan refraksi dan

difraksi, ataupun untuk mengetahui pendangkalan ataupun erosi pada suatu tempat.

Data batimetri juga sangat bermanfaat untuk menentukan lokasi kolam labuh,

dermaga, dan alur pelayaran.

Peralatan survei yang digunakan untuk pengukuran batimetri adalah Ceeducer

tipe Single Beam Echosounder. Alat ini dilengkapi dengan fasilitas GPS (Global

Positioning System) yang memberikan posisi alat pada kerangka horisontal dengan

bantuan satelit.

Hasil pengukuran batimetri di wilayah studi meliputi area di sekitar muara

Sungai Kampar menunjukkan daerah sekitar dermaga Sokoi cukup dalam (-14 meter

LWL) sehingga kapal-kapal cukup besar dengan draft 12 meter dapat masuk dan

bersandar. Kondisi batimetri, yang dibatasi oleh:

sebelah utara, pantai/tepi sungai Pulau Mendol

sebelah barat, hulu Sungai Kampar

sebelah timur, muara Sungi Kampar

sebelah selatan, desa Sokoi di Pulau Sumatera.

D. Sedimen

Pengambilan sample sedimen dasar (bed load) dan sedimen yang tersuspensi dengan air (suspended load) bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai laju

distribusi sedimen serta jenis karakteristik sedimen yang mengendap di dasar perairan,

maupun informasi angkutan sedimen melayang.

Sampel sedimen dasar pada perairan yang cukup dalam diambil dengan

menggunakan sediment graber (Gambar 4.14a), sedang pada perairan yang dangkal

dan mudah dijangkau tangan maka sedimen dasar dapat diambil langsung dengan

tangan, maupun dengan alat bantu seperti sekop, dan lainnya. Sedimen melayang

pengambilannya menggunakan botol Nansen (Gambar 4.14b). Pengambilan sedimen

melayang ini memerlukan ketelitian khusus, karena pengambilannya harus dilakukan

pada kedalaman yang tertentu.

LAPORAN AKHIR


(a) (b)

Gambar 4.14. Sedimen grab (a), alat untuk mengambil sampel sedimen dasar; dan

botol Nansen (b), alat untuk mengambil sampel air

Pengambilan sample sedimen dasar dilakukan di 8 titik di sepanjang lokasi studi

muara Sungai Kampar dan 19 titik di sepanjang tepian sungai/garis pantai di sisi

daratan Pulau Sumatra maupun Pulau Mendol, seperti disajikan pada Tabel 4.17.

Pengambilan sampel air (sediment tersuspensi) yang dilakukan dengan Botol

Nansen dilakukan pada lokasi yang sama dengan titik pengukuran arus, yaitu di 2

(dua) lokasi; muara Sungai Kampar dan sebelah hulu dari Kampung Sokoi.

Dari hasil pengambilan sedimen lapangan tersebut selanjutnya pemeriksaan di

laboratonium. Sampel sedimen dasar dianalisa dengan “Grain Size Analysis” dan

sampel air (sedimen suspensi dianalisa “total suspended load” (TSS) untuk sampel air.

Karakteristik sedimen dasar di lokasi studi pada umumnya adalah didominasi

oleh sedimen jenis lanau (silt) dan lempung (clay).

Adapun hasil analisis sedimen layang (suspended load) terhadap sampel air

yang di ambil di lokasi rencana pelabuhan dan sekitarnya, menunjukkan bahwa konsentrasi sedimen tersuspensi di kawasan ini termasuk kategori rendah hingga

sedang (0,10 - 0.37 mg/L). Tentu saja kandungan sedimen layang ini sangat

dipengaruhi oleh kondisi hinterland dan hulu sungai Kampar (musim,

aktifitas/kepadatan penduduk, dll). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik,

sebaiknya perlu dilakukan uji sampel air pada musim lainnya.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.17. Lokasi pengambilan sample sediment

Berdasarkan data-data hasil survei dan data sekunder lainnya, lokasi Sokoi

cukup layak untuk dikembangkan sebagai lokasi rencana pelabuhan untuk mendukung

Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Untuk itu perlu didukung oleh

pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan akses, sarana air bersih

dan sebagainya.

Peruntukkan pelabuhan nantinya, apakah akan digunakan sebagai terminal peti

kemas, terminal curah cair/padat tentunya akan sangat mempengaruhi lay-out/tata

letak dermaga dan fasilitas pendukungnya. Untuk itu perlu dilakukan studi lebih lanjut

berupa pembuatan Master plan Pelabuhan dan DED Pelabuhan.

No No. Sampel Koordinat Keterangan

1 1 48N 298382 56373 tengah sungai2 2 48N 318160 57148 tengah sungai3 3 48N 304144 57454 tengah sungai4 4 48N 303782 57641 tengah sungai5 5 48N 307322 57810 tengah sungai6 6 48N 312043 60929 tengah sungai7 7 48N 311258 59960 tengah sungai8 8 48N 310145 58889 tengah sungai9 43 48N 299002 52276 garis pantai/tepi sungai

10 44 48N 300722 53334 garis pantai/tepi sungai11 45 48N 302691 54218 garis pantai/tepi sungai12 46 48N 304266 55223 garis pantai/tepi sungai13 47 48N 306226 55740 garis pantai/tepi sungai14 48 48N 308057 55773 garis pantai/tepi sungai15 49 48N 309853 56258 garis pantai/tepi sungai16 50 48N 311202 57172 garis pantai/tepi sungai17 51 48N 311946 57963 garis pantai/tepi sungai18 52 48N 312874 59074 garis pantai/tepi sungai19 53 48N 313617 60233 garis pantai/tepi sungai20 54 48N 310790 61784 garis pantai/tepi sungai21 55 48N 310641 60647 garis pantai/tepi sungai22 56 48N 309742 59130 garis pantai/tepi sungai23 41 48N 307355 58307 garis pantai/tepi sungai24 58 48N 305410 58155 garis pantai/tepi sungai25 59 48N 302706 57878 garis pantai/tepi sungai26 60 48N 299078 57059 garis pantai/tepi sungai27 61 48N 296626 55190 garis pantai/tepi sungai

LAPORAN AKHIR


Mengingat kondisi arus yang cukup kuat di muara Kampar, pemanfaatan arus pasut

sebagai pembangkit energi alternatif dapat dipertimbangkan sebagai sumber energi

listrik bagi pelabuhan maupun penduduk setempat

4.3. ANALISIS EKONOMI DAN INVESTASI KAWASAN TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

4.3.1 Analisis Perekonomian Daerah.

A. Perekonomian Provinsi Riau.

1) Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Riau sepanjang tahun 2011 telah mencatat kinerja positif

dengan sumber pertumbuhan yang berimbang, terlebih di tengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi global. Mengawali tahun 2012, kondisi perekonomian Riau

menunjukkan hal yang menggembirakan dimana tumbuh diatas perkiraan semula serta

mengalami percepatan jika dibandingkan dengan dua triwulan terakhir pada tahun

2011. Membaiknya kinerja sektor migas, terjaganya daya beli konsumen serta

pesatnya pembangunan berbagai infrastruktur diperkirakan menjadi beberapa faktor

penggerak utama perekonomian Riau dalam triwulan I-2012.

Dengan memasukkan unsur migas, secara tahunan (year-on-year/yoy),

pertumbuhan ekonomi Riau tercatat meningkat dari 4,63% (yoy) pada akhir tahun

2011 menjadi 5,02% (yoy) meskipun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, dengan mengeluarkan unsur migas,

pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh relatif stabil sebesar 7,36% (yoy) dan berada

diatas pertumbuhan ekonomi non migas nasional yang mencapai sebesar 6,70% (yoy).

Di sisi harga, dinamika perkembangan harga di Provinsi Riau pada triwulan I-2012 secara umum masih terus menunjukkan trend yang menurun. Kondisi ini tercatat

cukup menggembirakan ditengah-tengah isu rencana kenaikan BBM yang kemudian

tidak terealisir dalam triwulan laporan. Tekanan inflasi Riau pada triwulan I-2012

tercatat sebesar 3,94% (yoy), menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya

yang mencapai 4,72% (yoy), bahkan mengalami penurunan yang berarti dibandingkan

dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,90% (yoy). Meskipun

mencatat angka yang rendah, inflasi Riau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan

inflasi Sumatera yang tercatat sebesar 3,75% (yoy)

Pada triwulan mendatang, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan tumbuh

relatif stabil. Secara tahunan, dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan

LAPORAN AKHIR


ekonomi Riau pada triwulan I-2012 diperkirakan tumbuh relatif stabil pada kisaran

5,00%-5,40% (yoy). Beberapa hal yang berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi

Riau mencapai batas bawah (downside risks) antara lain diantaranya adalah

meningkatnya bea keluar ekspor CPO dan kemungkinan peningkatan inflasi, tingkat

inflasi pada triwulan mendatang diproyeksikan berada pada kisaran 4,80% - 5,20%

(yoy). Kondisi ini utamanya disebabkan oleh kemungkinan adanya penyesuaian biaya

transportasi di Riau serta meningkatnya ekspektasi inflasi terkait rencana kenaikan

BBM bersubsidi terutama di tingkat pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau termasuk

pada kategori daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6% atau lebih tinggi

dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 4.15).

Gambar 4.15. Sebaran Provinsi berdasarkan Tingkat Pertumbuhan Ekonominya di

IndonesiaTahun 2011

2) Peranan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Total Factor Productivity) Provinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan belum memiliki data serial mengenai kapital dan upah

(tenaga kerja) yang diperlukan untuk perhitungan nilai Total Factor Productivity Growth (TFPG). Ketidaktersediaan data tersebut menyebabkan Nilai TFPG Kabupaten

Pelalawan tidak bisa dihitung. Untuk itu Nilai TFPG Pelalawan diprediksi dari nilai TFPG

LAPORAN AKHIR


Provinsi Riau, dengan asumsi bahwa Perkembangan dan Struktur perekonomian

Kabupaten Pelalawan memiliki kemiripan.

Perkembangan Total Factor Productivity Growth (TFPG) Provinsi Riau

selama periode tahun 1984 -2008 menunjukan bahwa peranan teknologi terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih fluktuatif dan cenderung sangat rendah.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih didominasi oleh laju pertumbuhan

kapital dan laju pertumbuhan tenaga kerja. Tercatat nilai TFFG selama kurun waktu

1984-2008 mencapai nilai tertinggi pada tahun 1986 sebesar 3,73 dan terendah pada

tahun 1984 sebesar -15,08. Umumnya nilai TFPG Provinsi Riau bernilai negatif

sehingga kondisi seperti ini menggambarkan peranan teknologi yang masih rendah dan

perlu terus dipacu agar di masa mendatang teknologi bisa menjadi backbone (tulang punggung) perekonomian Provinsi Riau.

Secara ringkas, nilai TFPG yang tinggi menunjukkan besarnya produktivitas

daerah dan secara langsung juga menunjukan besarnya nilai tambah proses

produksi/industri di wilayah tersebut. Perkembangan nilai TFPG Provinsi Riau tahun

1984-2008 secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.16. Perkembangan TFP Growth Provinsi Riau 1984-2008

LAPORAN AKHIR


B. Perekonomian Kabupaten Pelalawan.

1) Pertumbuhan Ekonomi.

Seolah tidak ingin tertinggal dari pertumbuhan ekonomi provinsinya, Kabupaten

Pelalawan mampu meraih pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar

7,17%. Pertumbuhan sebesar tersebut ditopang oleh 3 (tiga) sektor industri utama

yakni industri pengolahan, industri migas dan penggalian serta industri pertanian.

Kontribusi sektor non migas terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan selama tahun

2007 hingga 2010 sangat besar yakni mencapai rata-rata 97,04%, sementara migas

hanya mencapai rata-rata 2,96%. Struktur PDRB Kabupaten Pelalawan tahun 2007-

2010 dengan migas dan tanpa migas dapat dilihat pada Gambar 4.16 dan 4.17, berikut

ini.

Gambar 4.17. Struktur PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010 dengan Migas

dan Tanpa Migas

Struktur PDRB Kabupaten Pelalawan yang ditopang oleh sektor non migas ini

dapat dijadikan sebagai faktor kekuatan untuk mengembangkan industri hilir kelapa

sawit. Upaya memperkuat basis industri pengolahan atau manufaktur menjadi lebih

mudah bagi daerah yang pada awalnya telah memang telah memiliki kompetensi di

10.218.682,35

12.626.377,39 14.819.396,15

16.795.126,34

9.928.661,44

12.237.687,49

14.339.819,01

16.343.929,27

2007 2008 2009 2010

PDRB KAB PELALAWAN 2007-2010

DENGAN MIGAS TANPA MIGAS

LAPORAN AKHIR


bidang industri manufaktur atau pengolahan dibandingkan dengan daerah yang basis

pertumbuhan ekonominya didasarkan pada industri hulu maupun industri jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan selama kurun waktu 4

(empat) tahun mencapai rata-rata 7,13% tanpa migas dan 6,81% dengan migas. Laju

pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2009 sebesar 7,19% (tanpa migas) dan

7,07% (dengan migas) pada tahun 2008. Sementara itu laju pertumbuhan terendah

dicapai pada tahun 2009 sebesar 7,02% (tanpa migas) dan 6,61% dengan migas

tahun 2009. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan tahun

2007-2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.18. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010

Bila dikaji lebih dalam mengenai sektor utama penyumbang terbesar PDRB

Kabupaten Pelalawan maka industri pengolahan, industri pertambangan dan

penggalian serta industri pertanian merupakan kontributor utama terhadap PDRB

Kabupaten Pelalawan selama tahun 2007-2010. Rata-rata kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan pada kurun waktu tersebut mencapai Rp.

4.929.912.910.000,-, dimana kontribusi sektor pertanian tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.972.068.940.000,- sementara terendah dicapai pada tahun 2007

yakni mencapai Rp. 3.907.277.950.000,-. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian,

kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB selama kurun waktu tersebut mencapai Rp.

410.398.490.000 dimana kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2009 sebesar Rp.

6,69

7,07

6,61

6,88

7,19 7,15

7,02

7,17

2007 2008 2009 2010

dengan migas tanpa migas

LAPORAN AKHIR


488.101.520.000,- sedangkan terendah dicapai pada tahun 2007 sebesar Rp.

296.431.050.000,-. Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB

Kabupeten Pelalawan mencapai rata-rata Rp. 7.379.545.240.000,- dimana kontribusi

tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar Rp. 9.222.501.900.000,- dan terendah

mencapai Rp. 5.350.410.870.000,. Kontribusi ketiga sektor utama terhadap PDRB

Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar 4.19 di bawah ini.

Gambar 4.19. Kontribusi 3 Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun

2007-2010

2) Postur Keuangan Daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pendapatan Asli Daerah)

Postur keuangan daerah kabupaten Pelalawan tahun 2010 tercermin dalam

neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang besarnya mencapai Rp.

847.618.876.825,18. Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebesar Rp. 38.382.025.593,18 (4,53%), Dana Perimbangan Rp.

767.766.271.586,00 (90,58) dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 41.470.579.646,00

(4,89%).

Sementara itu total belanja daerah Kabupaten Pelalawan 2010 mencapai Rp 755.773.476.585,58yang terdiri atas Belanja Langsung Rp 359.747.487.539,25

3,91

0 0

5,97

0,30

00,49

0,46

5,35

0

8,14

9,22

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2007 2008 2009 2010

Mill

ions

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

LAPORAN AKHIR


(47,60%) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 396.025.989.046,33 (42,40%). Selisih

antara pendapatan dengan belanja (saldo) mencapai Rp. 91.845.400.239,60 atau

surplus sebesar 10,83%. Walaupun jumlahnya terbatas, surplus APBD sebesar 10%

dapat dijadikan dana awal bagi pengembangan kawasan Teknopolitan. Besaran APBD

Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 secara lengkap dapat dilhat pada tabel 4.18,

berikut ini.

Tabel 4.18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun

2010

Jenis Penerimaan/ Kind of Revenue

Realisasi/ Actual

A. PENDAPATAN DAERAH/

Regional Government Revenue 847.618.876.825,18

01. Pendapatan Asli Daerah/Regional Original

Income 38.382.025.593,18

02. Dana Perimbangan/Balanced Fund 767.766.271.586,00

03. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue 41.470.579.646,00

B. BELANJA DAERAH/Regional Expendictures 755.773.476.585,58

01. Belanja Langsung/Direct Expendictures 359.747.487.539,25

02. Belanja Tidak Langsung/Undirect Expendictures 396.025.989.046,33

Surplus / (Defisit) 91.845.400.239,60

3) Perkembangan Investasi

Jumlah investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di Kabupaten

Pelalawan pada tahun 2010 telah mencapai Rp 26.869.085.504.024 dimana Rp. 12.239.644.071.024 atau 45,55% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp.

14.629.441.433.000 atau 54,45% Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan

investasi di Kabupaten pelalawan tahun 2010 dari sisi lapangan usaha terlihat bahwa

Industri Pulp dan Paper merupakan industri yang menanamkan investasinya paling

besar yaitu Rp. 7.191.516.219.700 PMDN dan Rp. 7.880.192.435.000 PMA. Berikutnya

LAPORAN AKHIR


industri penyediaan tenaga listrik senilai Rp. 3.255.000.000.000 PMDN dan Rp.

2.261.000.000.000 PMA serta industri kelapa sawit dan PKS yang berkisar Rp.

1.441.189.601.324 PMDN dan Rp. 1.058.333.107.000 PMA.

Industri kelapa sawit dan PKS yang akan dikembangkan menjadi industri

hilirnya di kawasan Teknopolitan menempati peringkat ketiga dari sisi nilai investasi di

Kabupaten Pelalawan. Kemampuan pasokan bahan baku seperti CPO dan PKO untuk

kebutuhan industri hilir sawit secara faktual dapat dipenuhi bila dilihat dari hasil

identifikasi industri kelapa sawit dan PKS di atas. Perkembangan Penanaman Modal

Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 secara lengkap dapat

dilahat pada tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19. Perkembangan Penanaman Modal Menurut Bidang Usaha di Kabupaten

Pelalawan Tahun 2010

Lapangan Usaha/ Industrial Origin

2010 (Rp)

PMDN PMA

1. Industri Pulp & Paper 7.191.516.219.700 7.880.192.435.000

2. Pengembangan kawasan industri 147.553.000.000 0

3. Jasa akomodasi 11.551.000.000 0

4. Penyediaan Tenaga Listrik 3.255.000.000.000 2.261.000.000.000

5. Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS 1.441.189.601.324 1.058.333.107.000

6. Industri Minyak Kasar dari Nabati 192.834.250.000 100.000.000.000

7. Hutan Tanaman Industri 0 0

8. Peternakan 0 6.093.600.000

9. Jasa Konstruksi 0 93.100.000.000

10. Jasa Penyewaan Alat Konstruksi 0 111.885.140.000

11. Industri Calsium Carbonat 0 122.638.057.000

12. Industri Kimia Anorganik 0 2.996.199.094.000

Jumlah /Total 12.239.644.071.024 14.629.441.433.000

LAPORAN AKHIR


4.3.2 Analisis Pohon Industri Rantai Nilai Industri Hilir Kelapa Sawit.

A. Pohon Industri Kelapa Sawit.

Kelapa sawit merupakan salah komoditas yang memiliki produk turunan yang

sangat banyak. Dari Crude Palm Oil (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) saja bisa

dihasilkan lebih dari 60 (enam puluh) produk turunan yang banyak dimanfaatkan oleh

masyarakat. Banyaknya produk turunan (derivatif) yang dapat dihasilkan oleh

komoditas kelapa sawit menberikan andil yang sangat besar bagi akselerasi

perkembangan perkelapasawitan dunia.

Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit utama di dunia telah

mengembangkan tanaman tersebut menjadi komoditas ekspor yang penting. Produk-produk industri hulu kelapa sawit seperti CPO telah memasuki pasaran dunia. Produksi

CPO nasional merupakan akumulasi produksi CPO di tingkat daerah sehingga

keberlanjutan produksi CPO nasional sangat bergantung pada percepatan produksi

CPO di setiap daerah. Dari sisi produksi CPO pertumbuhan produksi nasional maupun

daerah umumnya telah mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan industri hulu (CPO) yang telah berjalan dengan baik belum

diimbangi oleh pengembangan industri hilir yang intensif. Tercatat hanya 11 industri

oleo kimia yang beroperasi di Indonesia saat ini. Pengembangan industri hilir sawit

memang tidaklah mudah disamping perlu investasi yang besar, industri ini juga

membutuhkan teknologi impor dan kualitas SDM yang tinggi.

Produk industri kelapa sawit beserta turunannya telah digambarkan dalam

suatu pohon industri yang dapat menjelaskan seberapa banyak produk turunan yang

dihasilkan dari kelapa sawit. Bila diteliti lebih seksama, produk yang dihasilkan dari minyak sawit mentah dapat dikelompok ke dalam 2 kelompok produk industri sawit

yakni produk industri sawit yang telah diproduksi di dalam negeri dan produk kelapa

sawit yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Produk industri sawit yang telah

dihasilkan di dalam negeri berjumlah sekitar 38 produk sementara produk yang masih

import berjumlah sekitar 28 produk. Produk industri sawit yang masih harus diimpor

adalah sebagai berikut.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.20. Produk Industri Sawit yang belum diproduksi di dalam negeri

Pengembangan kawasan teknopolitan Teknopolitan yang direncanakan berbasis

industri hilir sawit membutuhkan kecermatan dalam memilih produk hilir sawit yang ingin dikembangkan. Gambaran lengkap mengenai produk industri sawit yang telah

diproduksi di dalam negeri dan masih impor dapat dilihat pada gamber 4.21 berikut ini.

B. Rantai Nilai (Value Chain).

Produk industri sawit memiliki rantai nilai industri yang panjang dan lengkap.

Bila dilihat dari sisi horisontal hulu-hilir, rantai nilai industri sawit meliputi (1) upstream,

(2) midstream, (3) downstream, dan (4) consumer products. Aktivitas dan produk dari

setiap tingkatan memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik di setiap tingkatan

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Upstream, pada rantai tingkatan hulu ini beberapa aktivitas yang dilakukan

meliputi produksi benih, pembibitan, penanaman, pemanenan dan penggilingan.

Sementara itu produk yang dihasilkan terdiri atas benih, tandan buah segar, Crude

Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), biomasa, dan sisa penggilingan sawit.

15. Asam Amino 16. Karoten 17. Sel Tunggal Protein 18. Lipase 19. FatPowder 20. Vitamin A & E 21. Metalic Salt 22. Oleat/Ba 23. Palmitat Stearat/Ca Zn 24. Stearat/Ca Mg 25. Stearat/Al Li 26. Oleat/Zn, Pb 27. Polyethoxilated Derivates 28. Palmitat/ethylene/propylane

oxide

1. Oleic acid dimer 2. Ethylene 3. Propylene oxide 4. Oxigenated fatty acid/ester 5. Epoxy stearic/octanol ester 6. Epthio Stearin Mono 7. Polyhydric Alcohol Ester 8. C16 & C18 Alcohol/Sulphated 9. C16 & C18 Alcohol Esterifed

with higher saturated fatty acid

10. Fatty Acid Amides 11. Stearamide 12. Alkanomides 13. Sulphated Alcanomide of

Palmitat, Stearic & Oleic Acid 14. Oleamide

LAPORAN AKHIR


2) Midstream, pada rantai ini kegiatan yang berlangsung adalah perdagangan dan

penyimpanan CPO sedangkan produknya meliputi CPO, PKO, Crude PKO dan Palm

Kernel Cake.

3) Downstream Processing, pada rantai ini beberapa aktivitas yang dilakukan

adalah refining, fractionation, oleochemical, esterification, dan refined product

storage. Produk yang dihasilkan pada rantai ini adalah RBD Palm Oil, Palm Patty

Acid Distilatte, RBD Palm Olein, RBD Palm Stearin, RBD PK Olein, RBD PK Stearin,

Cocoa Butter Equivalent, Cocoa Butter substitute, Cocoa Butter Replacers, Fatty

Acid, Alcohols, amines, amides, glycerines, Palm methyl esters, dan Tocotrienol

4) Consumer goods, pada rantai ini kegiatan yang dilakukan meliputi packaging and

branding, produk makanan dan non makanan. Produk yang dihasilkan terdiri atas cooking oil, frying fats, margarine, shortening, vanaspaty, ice cream, non diary-

creamer, candles, soap, emulsifier, vitamin E supplement, confectionery, bakery

fats, biodiesel, energy generation, animal feed, dan organic fertilizer.

Gambar 4.21. Pohon Industri Kelapa Sawit

MINYAK SAWIT MENTAH(MSM)

Minyak Sawit Kasar (CPO )

Asam AminoOLEIN PFAD Vit. A,E Karoten

MINYAK INTI SAWIT (PKO )

ProteinSel Tunggal Stearin Trogliserida,Digliserida,

MonogliseridaEs

Krim

Minyak Goreng

Minyak Salad Shortening Metil

Ester

Surfaktan

Sabun Cuci

MetilEster

Fat Powder

Cocoa ButterSubstitute

(CBS )

Biodiesel

Margarin

Sabun

Vegetable Ghee

Ester Asam Lemak :Palmitat/Propand

StearatMetil Ester Sulfonat

Oleat/Glycol Propylene Glycol

Metalic Salt :

Palmitat Stearat/ Ca, Zn

Stearat/Ca , Mg

Stearat/ Al, Li

Oleat/ Zn, Pb

Oleat/Ba

Polyethoxylated Derivates :

Palmitat/Ethylene Propylene Oxide

Stearat/Ethylene Propylene Oxide

Oleic Acid Dimer Ethylene

Propylene Oxide

Fatty Amines :

C 16 & C18 / Ethoxylated

Secondary C16 & C18 / Ethoxylated

Betain

Oxygenated Fatty Acid/Ester :

Epoxy Stearic/Octanol EsterEpthio Stearin

Mono & Polyhydric Alcohol

Ester

Fatty AlkoholC 16&C 18 Alcohol/

SulphatedC 16&C 18 Alcohol/

Esterified with Higher Saturated

Fatty AcidC 16&C 19 Alcohol/

EthoxylationMonogliserida Ethoxylation

Fatty Acids Amides :

Stearamide

Sulphated Alcanolamide of

Palmitat, Stearic & Oleic Acids

Oleamide

Alkanolamides

Lipase Soap Chip Asam Lemak

Confectioneries

Kosmetika

Shortening

Vanaspati

Cocoa ButterSubstitute

(CBS )

Gliserol FoodEmulsifier

Keterangan Warna:

= sudah diproduksidi Indonesia

= belum diproduksidi Indonesia

Keterangan Warna:

= sudah diproduksidi Indonesia

= belum diproduksidi Indonesia

LAPORAN AKHIR


Gambaran lengkap rantai nilai industri kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 4.22

berikut ini.

Gambar 4.22. Rantai Nilai Industri Kelapa Sawit

4.3.3 Analisis Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi Industri Hilir Sawit.

Pengembangan industri hulu menjadi industri hilir kelapa sawit mampu

menciptakan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan oleh industri nasional. Walaupun

proses pengembangan industri hilir tidaklah mudah, strategi pengembangan industri

kelapa sawit nasional harus mengarah kesana. Hingga saat ini teknologi yang

digunakan di industri hilir sawit masih berasal dari teknologi impor seperti fraksinasi,

sulfonasi maupun esterifikasi. Teknologi impor pastilah berbiaya tinggi sehingga menyebabkan kurang berkembangnya industri hilir sawit di Indonesia.

Apabila dicermati tabel 4.16 mengenai nilai tambah dan kemampuan teknologi

industri hilir di Indonesia terlihat bahwa pengembangan industri hilir sawit baik oleo

pangan, oleokimia dasar maupun oleokimia turunan menciptakan Rasio Output-Input yang beragam dengan kisaran antara 10% hingga 99%. Kelompok Oleo pangan

seperti minyak goreng dan margarine memiliki rasio output-input 73% dan 21%,

Kelompok Oleokimia Dasar Fatty Acid/Fatty Alcohol 88% dan kelompok Olekimia

Turunan seperti Metil Ester Sulfonate (MES) 230%, Biodiesel 99% dan Glycerine 10%.

Nilai tambah material dibandingkan dengan CPO pada tahun 2008 dari Oleo

pangan mencapai Rp 1.480/kg CPO, Oleokimia Dasar Rp 2.530/kg CPO, dan Oleokimia

LAPORAN AKHIR


Turunan Rp 1.117/kg CPO. Sementara itu nilai tambah industri tercatat Rp 15.402

milyar/Th 2008 untuk Oleo pangan, Rp 2.151 milyar/Th 2009 untuk Oleokimia Dasar

dan Rp 1.128 milyar/Th 2008 untuk Oleokimia Turunan. Gambaran rinci mengenai

nilai tambah dan kemampuan teknologi industri hilir sawit nasional dapat dilihat pada

tabel 4.20, berikut ini.

Tabel 4.20. Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi Industri Hilir Sawit di Indonesia

No Parameter

Teknologi & Industri

Industri Hilir

Oleofood Oleokimia Dasar Oleokimia Turunan

Minyak Goreng Fatty Acid/F Alcohol

Surfaktan Biodiesel

1 Bentuk Input CPO CPO/PKO FAME & NaHSO3

CPO

2 Bentuk Output Minyak Goreng (MGS)

Fatty Acid (FA) MES (anionik)*

Biodiesel (BD)

Margarin (Mg) Fatty Alcohol (Falk)

Glycerin - By Product

Methyl Ester (ME)

Glycerin (Gly)-by product

3 Teknologi Kunci Fraksinasi & Filtrasi

Splitting Asam Lemak

Sulfonasi** Esterifikasi

Trans-esterifikasi me

Etoksilasi** Trans-esterifikasi

Hidrogenasi FAI 4 Penguasaan

Teknologi Proses

Impor Impor Impor Impor

5 Manufakturing Alat Pabrik :

Lokal Kecil Kecil Kecil Kecil Impor Besar Besar Besar Besar 6 Rasio Output -

Input MGS : 73%

FA : 88% MES : 230% BD : 99%

Mg : 21% Falk : Gly : 10% 7 Volume

Produksi (Th 2008)

7,596 jt ton MGS/Th

0,75 jt ton / Th 2009

MES : 7 juta kg/th 2010

1 jt ton BD / TH 2008

0,695 jt ton Mg/Th

0,1 jt ton Gly/Th 2008

LAPORAN AKHIR


No Parameter

Teknologi & Industri

Industri Hilir

Oleofood Oleokimia Dasar Oleokimia Turunan

8 Nilai Tambah Material (th 2008)

Rp 1.480/kg CPO

Rp 2.530/kg CPO

Rp 1.117/kg CPO

9 Nilai Tambah Industri (th 2008)

Rp 15.402 milyar/Th 2008



10 Nilai Produk Nasional (th 2008)



Rp 140 milyar/Th 2010


11 Pangsa Pelaku Industri :

Industri Kecil (%)

0 0 0 0

BUMN (%) 0 0 0 0 Perusahaan

Swasta (%) 100 100 100 (30%

dikuasai Cogins)

100

4.3.4 Analisis Ekonomi dan Peluang Investasi.

Pada bagian ini akan dianalisis beberapa faktor yang mendukung pengembangan

industri hilir sawit di kawasan teknopolitan seperti ketersediaan bahan baku, skenario

pembangunan industri, tenaga kerja, tenaga kerja , peluang investasi industri hilir

sawit. Faktor-faktor di atas akan sangat membantu para pelaku industri untuk

menanamkam modalnya di Kawasan Teknopolitan. Pada bagian akhir akan dijelaskan

dampak investasi di industri hilir sawit terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan.

A. Analisis Ketersediaan Bahan Baku.

Pengembangan industri hilir sawit di kawasan teknopolitan Pelalawan memerlukan suplai bahan baku yang cukup dan kontinyu. Kebutuhan bahan baku

berupa CPO sebaiknya disediakan di sekitar areal kawasan yang berdekatan dengan

kawasan Teknopolitan. Hal ini untuk mengurangi biaya angkut CPO yang sangat

volumized dan memerlukan alat transportasi khusus. Oleh karena itu peluang

berinvestasi di kawasan teknopolitan sebaiknya diprioritaskan kepada para pelaku

bisnis CPO di Kabupaten Pelalawan.

Jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Pelalawan seluruhnya

berjumlah 19 unit yang tersebar di 9 Kecamatan. Jumlah PKS terbanyak terletak di

Kecamatan Pangkalan Kuras, Bandar Seikijang, Ukui dan Pangkalan Lesung. Kapasitas

LAPORAN AKHIR


produksi PKS di Kabpaten Pelalawan rata-rata 60 ton/jam dimana PKS dengan

kapasitas produksi tertinggi sebesar 120 ton/jam terletak di Pangkalan Kuras milik PT

Adei Plantation.

B. Analisis Skenario Pembangunan Industri Hilir Sawit.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu mengenai nilai

tambah industri hilir sawit dan kemampuan teknologi industri hilir sawit nasional

dimana semua kelompok produk hilir sawit menciptakan nilai tambah yang cukup

signifikan, maka pengembangan teknopolitan berbasis industri hilir sawit di Kabupaten

Pelalawan sebaiknya diarahkan pada ketiga alternatif kelompok industri hilir sawit

tersebut baik Oleo Pangan, Oleo Kimia Dasar dan Oleo Kimia Turunan. Namun demikian pemilihan alternatif industri hilir yang akan dikembangkan memerlukan

dukungan analisis secara detail mengenai berbagai faktor seperti ketersediaan bahan

baku, asesibilitas lokasi industri, kebutuhan lahan dan kebutuhan tenaga kerja serta

dampak industri hilir sawit terhadap perekonomian daerah. Untuk itu pada bagian

berikut akan dijelaskan hasil analisis terhadap faktor-faktor di atas sehingga

pengembangan industri hilir sawit di Teknopolitan Pelalawan menciptakan daya tarik

yang tinggi bagi para investor.

Seperti yang terlihat pada Skenario I, produksi CPO dari PKS yang ada di

Kabupaten Pelalawan mencapai 1.575.680 ton. Apabila diasumsikan CPO tersebut

seluruhnya dialokasikan untuk pengembangan industri hilir di kawasan Teknopolitan

Pelalawan maka jumlah pabrik produk hilir sawit seperti Oleo Pangan, Oleo Kimia

Dasar dan Oleo Kimia Turunan yang dapat dibangun diskenariokan sebagai berikut :

Skenario I, dengan jumlah pasokan CPO yang mencapai 1.575.680 ton, maka jumlah minyak goreng yang dapat diproduksi mencapai 1.150.246,4 ton dan

margarine sebesar 330.892,8 ton. Jumlah pabrik minyak goreng yang

dapat dibangun untuk memproduksi 1.150.246,4 ton seluruhnya

berjumlah 12 unit (100.000 ton/tahun) atau 4 unit (270.000 ton/tahun)

atau 3 unit (340.000 ton/tahun), atau 2 unit (470.000 ton/tahun).

Sementara itu pabrik margaeine yang dapat dibangun sebanyak 1 unit

dengan kapasitas 300.000 ton per tahun

1. SKENARIO I : OLEO PANGAN

Pasokan CPO (ton) 1,575,680

Rasio Output/Input Minyak goreng (%) 73.0

Rasio Output/Input Margarine (%) 21.0

LAPORAN AKHIR


Minyak Goreng (ton) 1,150,246.4

Margarine (ton) 330,892.8

Kapasitas Pabrik Minyak Goreng (ton/tahun) :

100,000 12 unit

270,000 4 unit

340,000 3 unit

470,000 2 unit

Kapasitas Pabrik Margarine (ton/tahun) :

300,000 1 unit

Skenario II, dengan jumlah pasokan CPO yang sama sebesar 1.575.680 ton, maka

jumlah Oleo Kimia dasar (Fatty Acid atau Metyl Ester) yang dapat

diproduksi mencapai 1,386,598 ton. Jumlah pabrik FAME yang dapat

dibangun mencapai 10 unit dengan kapasitas 140.000 ton/tahun

2. SKENARIO II : OLEO KIMIA DASAR


Rasio Output/Input FA/ME (%) 88.0

FA/ME (ton) 1,386,598

Kapasitas Pabrik FAME (ton/tahun)

140,000 10 unit

Skenario III, Produksi Oleo Kimia Turunan yang dapat diproduksi seperti Surfaktan

(MES) seluruhnya berjumlah 3.189.175 ton. Apabila pabrik yang didirikan

berkapasitas 16.000 ton/tahun maka jumlah pabrik Surfaktan yang bisa

dibangun berjumlah 199 unit. Sedangkan bila yang akan dibangun

adalah pabrik Biodiesel maka jumlah pabrik yang dapat dibangun

berturut-turut 31 unit (50.000 ton/tahun), 26 unit (60.000 ton/tahun)

atau 16 unit (100.000 ton/tahun).

3. a) SKENARIO III : OLEO KIMIA TURUNAN (SURFAKTAN)

Pasokan FAME (ton) 1,386,598

Rasio Output/Input FA/ME (%) 230.0

LAPORAN AKHIR


METIL ESTER SULFONATE/MES (ton) 189,175

Kapasitas Pabrik SURFAKTAN (ton/tahun)

16,000 199 unit

b) SKENARIO III : OLEO KIMIA TURUNAN (BIODIESEL)


Rasio Output/Input BIODIESEL (%) 99.0

BIODIESEL (ton) 1,559,923

Kapasitas Pabrik BIODIESEL (ton/tahun)

50,000 31 unit

60,000 26 unit

100,000 16 unit

C. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja.

Industri hilir kelapa sawit yang potensial untuk dikembangkan di Kawasan

Teknopolitan Pelalawan di antaranya adalah industri minyak goreng, margarin, fatty

acid (FA), methyl ester (ME), surfaktan metil ester sulfonat (MES) dan biodiesel. Untuk

mewujudkan berbagai jenis industri hilir ini, dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah

yang cukup besar. Secara ringkas, dengan menggunakan pendekatan proses produksi,

besarnya kebutuhan kerja untuk setiap jenis industri hilir minyak sawit di atas adalah

sebagai berikut :

a. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri minyak goreng kapasitas 1.000 ton

CPO per hari.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dengan proses produksi, atau disebut dengan tenaga kerja langsung, adalah 134 orang yang terdiri dari 128

orang tenaga operasional dan 6 orang tenaga manajerial. Dari 128 orang

tenaga operasional, 18 orang di antaranya melakukan pekerjaan manajerial

dan 110 orang lainnya bekerja sebagai tenaga operasional. Selain itu, setiap

LAPORAN AKHIR


tahun diperkirakan perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja harian lepas

untuk membantu proses rafinasi dan fraksionasi.

b. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri margarin kapasitas 1.000 ton per hari

Kebutuhan tenaga kerja langsung untuk mengoperasikan industri margarin

kapasitas 1.000 ton per hari adalah sekitar 75 orang, baik untuk manajerial

maupun operasional.

c. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri fatty acid dan methyl ester

Tenaga kerja di industri fatty acid maupun methyl ester secara garis besar

juga dikelompokkan menjadi tenaga kerja manajerial dan tenaga kerja

operasional. Tenaga kerja manajerial terdiri dari direktur, manajer, asisten

manajer, supervisor dan kepala bagian. Secara keseluruhan, kebutuhan tenaga kerja untuk industri fatty acid dan methyl ester diperkirakan masing-

masing mencapai sekitar 300 orang.

d. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri surfaktan MES.

Kebutuhan akan tenaga kerja langsung, baik manajerial maupun operasional,

untuk industri surfaktan MES diperkirakan sebanyak 100 orang, dimana

semuanya merupakan tenaga ahli terdidik karena industri surfaktan MES ini

termasuk industri berteknologi tinggi.

e. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri biodiesel kapasitas 1.000 ton CPO per

hari.

Industri biodiesel merupakan industri yang tingkat penyerapan tenaga

kerjanya relatif setara dengan industri minyak goreng dari minyak sawit.

Karena itu, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan industri biodiesel dengan

kapasitas produksi 1.000 ton CPO per hari adalah 134 orang. Di Indonesia, jumlah industri biodiesel yang sudah beroperasi hingga saat ini ada sebanyak

11 buah, dengan jumlah tenaga kerja langsung yang terserap diperkirakan

mencapai 1.090 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap pakai di berbagai jenis industri

hilir kelapa sawit di atas, hingga kini Kabupaten Pelalawan belum mampu

menyediakannya. Sumber daya manusia profesional dan terdidik yang ada di

kabupaten ini memang masih sangat terbatas. Karena itu, dalam jangka pendek

sumber daya manusia profesional dan terdidik harus didatangkan dari daerah lain di

luar Kabupaten Pelalawan. Namun, dalam jangka menengah dan jangka panjang

Kabupaten Pelalawan diharapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja

LAPORAN AKHIR


siap pakai di berbagai jenis industri hilir kelapa sawit. Tenaga kerja tersebut berasal

dari Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP). Institut ini rencananya juga akan

dibangun di dalam Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

D. Analisis Dampak Ekonomi Industri Hilir Sawit.

Melalui analisis nilai tambah dapat diprediksi secara kuantitatif, pertambahan

pendapatan dari industri hilir sawit secara akumulatif akan meningkatkan aktivitas

ekonomi masyarakat dan tentu saja akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan

asumsi produksi CPO Pelalawan sebesar 1.575.680 ton dan harga CPO Rp. 7.000/kg

maka potensi kapitalisasi pasar dari industri CPO di Pelalawan pada saat ini telah

mencapai Rp. 11.029.760.000.000,-. Apabila CPO tersebut diolah lebih lanjut dengan membangun industri Oleo pangan minyak goreng dan margarine dengan asumsi harga

minyak goreng Rp. 13.000,-/kg dan margarine Rp. 38.697,-/kg maka akan terjadi

tambahan akumulasi kapital sebesar Rp. 16.728.167.328.000 menjadi Rp.

27.757.927.328.000 atau terjadi peningkatan hampir 151,7%.

Dengan asumsi produksi CPO Pelalawan sebesar 1.575.680 ton dan harga Fatty

Acid Rp. 18.050,-/kg dan harga Metyl Ester Rp. 17.575,-/kg maka pembangunan

industri hilir sawit Oleo Kimia Dasar Fatty Acid akan meningkatkan akumulasi kapital

sebesar Rp. 13.998.341.120.000 menjadi Rp. 25.028.101.120.000,- atau meningkat

126,9%. Sedangkan pembangunan industri Metyl Ester akan meningkatkan akumulasi

kapital sebesar Rp. 13.339.706.880.000,- menjadi Rp. 24.369.466.880.000 atau

meningkat 120,9%.

Selanjutnya pembangunan industri Oleo Kimia Turunan seperti Surfaktan akan

meningkatkan akumulasi kapital sebesar Rp. 20.782.273.792.000,- menjadi Rp. 31.812.033.792.000 atau meningkat sebesar 188%. Sementara pembangunan industri

Biodiesel akan meningkatkan akumulasi kapital sebesar Rp 5.271.437.440.000 menjadi

Rp. 16.301.197.440.000,- atau meningkat sebesar 47,8%.

Analisis nilai tambah pembangunan industri hilir sawit baik Oleo Food, Oleo

Kimia Dasar dan Oleo Kimia Turunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.21

berikut ini.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.21. Analisis Nilai Tambah Industri Hilir Sawit

Secara kualitatif pembangunan industri hilir kelapa sawit di Kawasan

Teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu langkah percepatan pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Pilihan terhadap

pembangunan industri hilir kelapa sawit ini didasarkan pada berbagai argumen, di

antaranya :

a. Di Kabupaten Pelalawan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis untuk meningkatkan pendapatan keluarga,

karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian

rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Dengan dikembangkannya industri hilir kelapa sawit, diharapkan semakin mendorong peningkatan

pendapatan masyarakat.

b. Dalam beberapa tahun terakhir, luas areal perkebunan, produksi tandan buah segar (TBS), pabrik kelapa sawit, maupun produksi crude palm oil

(CPO) dan palm keernel oil (PKO) di Kabupaten Pelalawan meningkat

cukup signifikan. Peningkatan ini memberikan peluang bagi pembangunan

industri hilir CPO dan turunannya.

c. Dari segi fisik dan lingkungan, Kabupaten Pelalawan sangat memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit, industri CPO maupun

industri hilirnya karena kondisi topografinya yang relatif datar, sehingga

memudahkan dalam pengelolaan usaha dan dapat pula menekan biaya

produksi dan distribusi.

MINYAK GORENG MARGARINE FA ME SURFAKTAN BIODIESEL

Input TBS CPO CPO CPO CPO FAME CPOJumlah Input (ton) 6,941,322 1,575,680 1,575,680 1,575,680 1,575,680 693,299 1,575,680 Rasio Output/Input (%) 22.7 73.0 21.0 88.0 88.0 230 99.0 Jumlah Output (ton) 6,941,322 1,575,680 1,150,246 330,893 1,386,598 1,386,598 1,594,588 1,559,923 Harga Jual (Rp./ton) 1,488,160 7,000,000 13,000,000 38,697,500 18,050,000 17,575,000 19,950,000 10,450,000 Total Nilai Jual (Rp.) 10,329,797,747,520 11,029,760,000,000 14,953,203,200,000 12,804,724,128,000 25,028,101,120,000 24,369,466,880,000 31,812,033,792,000 16,301,197,440,000 Nilai Tambah (Rp./ton) 699,962,252,480 13,998,341,120,000 13,339,706,880,000 20,782,273,792,000 5,271,437,440,000 Persentase Nilai Tambah (%) 6.8 126.9 120.9 188 47.8

16,728,167,328,000 151.7

OLEOKIMIA TURUNANPARAMETER TBS CPO

OLEOFOOD OLEKIMIA DASAR

LAPORAN AKHIR


d. Dari segi pemasaran hasil produksi, Kabupaten Pelalawan mempunyai keuntungan strategis dari posisinya yang terletak dekat dengan pasar

internasional, terutama Singapura dan Malaysia.

e. Kabupaten Pelalawan sebagai bagian dari Provinsi Riau otomatis juga menjadi bagian dari kerja sama Indonesia Malaysia Singapore Growth

Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-

GT), sehingga keanggotaan ini memberikan peluang pasar yang lebih

menguntungkan.

Dampak positif dari pembangunan industri hilir kelapa sawit di Kawasan

Teknopolitan Pelalawan terhadap perekonomian Kabupaten Pelalawan secara garis

besar adalah dalam bentuk :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan : pengembangan

industri hilir kelapa sawit akan meningkatkan nilai tambah bruto (PDRB),

terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan nonmigas.

2) Meningkatkan pendapatan masyarakat : tumbuhnya perkebunan, industri hulu dan industri hilir kelapa sawit menyebabkan munculnya sumber-sumber

pendapatan yang lebih bervariasi bagi masyarakat, tidak hanya dari sektor

sawit itu sendiri melainkan juga dari sektor-sektor lainnya seperti perdagangan,

pengangkutan, transportasi, restoran, keuangan dan jasa-jasa.

3) Menciptakan kesempatan kerja : pengembangan industri hilir kelapa sawit tentu

saja menciptakan lapangan pekerjaan baru yang cukup besar bagi tenaga

kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Pelalawan maupun tenaga

kerja dari luar kabupaten tersebut.

4) Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah : terutama

bersumber dari peningkatan mobilitas penduduk antarwilayah, pengembangan

infrastruktur wilayah serta perkembangan berbagai jenis aktivitas ekonomi

(baik produk maupun jasa) di wilayah sekitarnya.

Untuk mewujudkan dampak positif dari pengembangan industri hilir kelapa sawit di atas, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan diharapkan dapat

segera direalisasikan, yaitu :

1. Pembangunan institusi dan aktivitas pendukung : di antaranya (a)

pembangunan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP), (b) pendirian

pusat pelatihan dan penelitian kelapa sawit, (c) peningkatan kapasitas riset

kelapa sawit di STTP, serta (d) peningkatan kemampuan SDM di bidang

LAPORAN AKHIR


industri hilir kelapa sawit.

2. Pembangunan infrastruktur wilayah : di antaranya (a) pembangunan dan

peningkatan jaringan jalan dan jembatan, (b) pembangunan dan

peningkatan pelabuhan laut, serta (c) pembangunan jaringan rel kereta

api.

3. Pengembangan regulasi dan insentif : di antaranya berupa (a) konsistensi

penerapan peraturan dan perundangan sebagai jaminan bagi investor, (b)

pemberian insentif untuk pendirian industri hilir kelapa sawit baru, (c)

pemberian kemudahan bagi investor untuk mendapatkan bahan baku

pendukung industri hilir kelapa sawit melalui fleksibilitas tarif dan

kemudahan impor, (d) pemanfaatan penerimaan migas untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pengembangan industri

hilir kelapa sawit, (e) pengembangan lembaga promosi dan tenaga

pemasaran untuk peningkatan pangsa pasar produk industri hilir kelapa

sawit ke pasar internasional, (f) pengaturan kuota penggunaan CPO

sebagai jaminan pasokan CPO bagi industri hilir kelapa sawit.

4. Pengembangan fasilitas umum dan settlement facility : di antaranya berupa

(a) fasilitas pengolahan air bersih, (b) fasilitas penanganan limbah industri,

(c) fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik), (d) fasilitas pendidikan, (e)

fasilitas rumah ibadah, (f) fasilitas olahraga, hiburan dan rekreasi.

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.

E. Analisis Peluang Investasi Industri Hilir Sawit.

Hasil kajian peluang investasi pengembangan industri pengolahan produk turunan CPO menunjukkan terdapat empat jenis industri yang mempunyai peluang

investasi dalam beberapa tahun ke depan. Keempat jenis industri tersebut adalah

minyak goreng, margarin, oleokimia dan biodiesel.

Oleokimia adalah produk-produk hasil reaksi kimiawi yang dibuat dengan

menggunakan bahan baku minyak nabati atau hewani. Dinamakan Olekimia untuk

membedakannya dengan produk-produk hasil reaksi kimiawi yang dibuat dari minyak

mineral (petroleum) yang dinamakan petrokimia.

Lima macam produk oleokimia dasar yang dapat dihasilkan adalah asam lemak,

metil ester asam lemak, fatty alkohol, fatty amina, dan gliserin. Sedangkan produk

oleokimia turunan antara lain adalah fatty amida, asam-asam dimeratautrimer,minyak

LAPORAN AKHIR


atau ester terepoksidasi, etoksilat, asam lemak sulfat, asam lemak sulfonat, garam

fatty ester.

Unit operasi yang digunakan dalam produksi oleokimia dasar antara lain adalah

splitting (hidrolisis), distilasi, fraksinasi, separasi, hidrogenasi, metilasi, deionisasi.

Sedangkan unit operasi yang digunakan dalam produksi oleokimia turunan antara lain

adalah amidasi, klorinasi, dimerisasi, epoksidasi, etoksilasi, kuaternisasi, sulfasi,

sulfonasi transesterifikasi, esterifikasi,dan saponifikasi.

Peluang pasar produk-produk oleokimia seperti fatty acid, fatty alcohol dan

glycerine selama kurun waktu 2007 hingga 2010 berdasarkan data yang diperoleh dari

Tim Terpadu Pengembangan Industri CPO Kementerian Perindustrian menunjukkan

bahwa pertumbuhan produksi, ekspor dan konsumsi masing-masing fattyacid sebesar

9,17%, 4,74% dan 6,47% per tahun. Peluang pasar industri fatty acid di Indonesia

dapat dilihat pada tabel 4.22, berikut ini.

Tabel 4.22. Peluang Pasar Fatty Acid di Indonesia

Tahun

Produksi (ton)

Ekspor (ton)

Konsumsi (ton)

Permintaan (ton)

Peluang Pasar (ton)

2007 626,021 386,714 308,337 695,052 69,02008 683,400 405,029 328,279 733,308 49,92009 746,038 424,212 349,510 773,722 27,62010 814,417 444,303 372,114 816,417 2,0

Pertumbuhan 9.17% 4.74% 6.47%

Untuk fatty alcohol, pertumbuhan produksi, ekspor dan konsumsi masing-masing

fatty alcohol mencapai 23,04%, 23,12% dan 7,24% per tahun. Dengan pendekatan

tersebut, pada periode 2007–2010 diperkirakan masih terdapat peluang pasar fatty

alcohol (Tabel 4.23). Peluang pasar ini sekaligus sebagai indikasi adanya peluang

investasi di industri fatty alcohol.

Tabel 4.23. Peluang pasar Fatty Alkohol di Indonesia

Tahun

Produksi (ton)

Ekspor (ton)

Konsumsi (ton)

Permintaan (ton)

Peluang Pasar Market (ton)

2007 171,805 117,877 97,229 215,106 43,302

2008 211,384 145,131 104,265 249,396 38,011

LAPORAN AKHIR


Tahun

Produksi (ton)

Ekspor (ton)

Konsumsi (ton)

Permintaan (ton)

Peluang Pasar Market (ton)

2009 260,083 178,686 111,809 290,496 30,413

2010 320,000 220,000 119,900 339,900 19,900

Pertumbuhan 23.04% 23.12% 7.24%

Pabrik pada industri oleokimia pada umumnya dibangun secara terpadu untuk

menghasilkan beberapa jenis produk. Pabrik untuk industri oleokimia ini pada

umumnya berkapasitas bervariasi antara 5.000 ton per tahun hingga 120.000 ton per

tahun. Dengan asumsi pabrik oleokimia yang dibangun berkapasitas 15.000ton/tahun,

maka peluang investasi industri oleokimia pada tahun 2008–2010 berjumlah 11 buah.

Tabel 4.24. Peluang investasi industri Oleokimia di Indonesia

Tahun

Peluang Pasar Peluang Kumulatif

Jumlah Pabrik Total

Fatty Acid (ton)

Fatty Alcohol (ton)

Oleokimia(ton)

2007 69,030 43,302 112, - 2008 49,908 38,011 87, 6 2009 27,684 30,413 58, 4 2010 2,000 19,900 21, 1

4.4. ANALISIS KELEMBAGAAN KAWASAN TEKNOPOLITAN

Konsep pengembangan kawasan teknopolitan merupakan salah satu bagian

dari konsep pengembangan Kawasan berbasis teknologi. Yaitu kawasan berdimensi

pembangunan ekonomi dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang

mendukung percepatan perkembangan inovasi. Dewasa ini telah berkembang kawasan

berbasis teknologi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, antara lain

Technopark/Sciencepark, Technopolis atau Teknopolitan dan Innovation Cluster.

4.4.1 Pengertian Kawasan Teknopolitan.

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan

LAPORAN AKHIR


masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan

pembelajaran. Sementara itu, Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas

satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada

wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.

Pengertian lain mengenai kawasan teknopolitan adalah suatu kawasan khusus

yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek

yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga

penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan

jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat diuraikan mengenai karakteristik dari teknopolitan meliputi kegiatan antara lain:

a) Sebagai kawasan khusus yang berdemensi pada pembangunan ekonomi

berbasis teknologi;

b) Kegiatan penelitian dan pengembangan (lembaga riset);

c) Kegiatan pendidikan (universitas /perguruan tinggi);

d) Kegiatan industri (kawasan industri); dan

e) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya dukungan infrastruktur, perumahan, dan

dukungan fasilitas lainnya).

4.4.2 Persyaratan Teknopolitan.

Selain pengertian kawasan teknopolitan sebagaimana diuraikan di atas,

terdapat beberapa persyaratan sebuah kawasan teknopolitan, yaitu adanya:

a. Sumber daya (alam) yang unggul (misalnya kelapa sawit).

b. Fasilitas pengolahan sumber daya (alam) yang unggul (perlunya kawasan

industri).

c. Sumber daya manusia yang handal dan bekerja keras (perlu universitas /

training centre).

d. Fasilitas penelitian dan pengembangan (perlunya lembaga litbang/riset).

e. Aksesibilitas yang mudah (transportasi dan telekomunikasi).

f. Fasilitas untuk keperluan sehari-hari (shoping, hiburan).

LAPORAN AKHIR


g. Fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk anak (perlu medical centre dan

education centre).

h. Keamanan dan ketentraman (perlu kantor polisi).

i. Kemudahan birokrasi dan perpajakan (perlu kebijakan dari pemerintah yang

mendukung investasi).

j. Tempat tinggal yang nyaman dan aman (perlu perumahan yang terjaga).

Konsep dasar kawasan teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan

keharmonian antara berbagai pihak dapat menciptakan keuntungan yang jelas dari

masing-masing pihak, yaitu:

Untuk pemerintah :

Meningkatkan aktifitas bisnis, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pendapatan pajak, meningkatkan jumlah lapangan kerja, meningkatkan ekonomi

berbasis R&D, meningkatkan ekspor dan meningkatkan investasi daerah.

Untuk universitas/lembaga riset :

Menyediakan lapangan kerja untuk lulusan, meningkatkan kualitas universitas,

meningkatkan transfer teknologi, meningkatkan interaksi dengan industri,

mendapatkan dana, dan aplikasi teknologi untuk ekonomi regional.

Untuk industri :

Akses yang mudah ke sumber daya manusia berkualitas, akses yang mudah ke

fasilitas dan sumber daya di Universitas, produk-produk baru, pasar baru,

meningkatkan daya saing.

4.4.3. Dasar Hukum Kawasan Teknopolitan.

Secara spesifik peraturan yang mengatur kawasan teknopolitan belum ada, namun mengacu pada konsep teknopolitan terdapat beberapa peraturan yang dapat

dijadikan dasar pembentukan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, yang dikelompokkan

menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Iptek.

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

LAPORAN AKHIR


Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun

kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana Iptek lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan

menumbuhkan budaya Iptek di kalangan masyarakat (Pasal 14 UU

18/2002).

Untuk mengembangkan jaringan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib

mengusahakan kemitraan. (Psl 15 (2) UU 18/2002).

2. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Ekonomi.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang 2005-2025.

Telah ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi di arahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.


kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi

untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain

yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor; logistik; industri;

pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain.

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.

Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah

(UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung

kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK, harus memenuhi kriteria adalah:

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan mendukung KEK;

Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau

terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

LAPORAN AKHIR


Mempunyai batas yang jelas.

c. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama,

yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis.

d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011-2016.

Misi ke 5 diformulasikan salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Pelalawan adalah memantapkan kemandirian pembangunan ekonomi,

dengan salah satu sasarannya berkembangnya industri dan terwujudnya

pusat-pusat ekonomi unggulan daerah, dengan indikator bertambahnya

jumlah klaster ekonomi di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dalam Misi I

salah satu sasaran pembangunan bidang sumberdaya manusia adalah

pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Pelalawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan teknopolitan Pelalawan merupakan salah satu upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD 2011 – 2016.

3. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Strategis.

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 8 ayat

(3).

Menetapkan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pasal 77 Bab V Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa kawasan

strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, adalah:

Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi

nasional;

Memiliki potensi ekspor;

LAPORAN AKHIR


Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

Berfungsi untuk mempertahanan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan pertahanan energi nasional; atau

Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, secara

spesifik tidak menyebutkan tentang kawasan teknopolitan, namun sesuai

kriteria teknopolitan sebagai sebuah kawasan, maka pengembangan kawasan teknopolitan dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus dan kawasan berbasis teknologi yang memiliki deminsi pembangunan ekonomi.

Kriteria yang dimaksud merupakan kawasan teknopolitan Pelalawan yang memilliki kriteria: (1) memiliki posisi strategis dan potensi unggulan kelapa sawit, (2)

sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Pelalawan, (3) adanya komitmen

pemerintah daerah.

4.4.4. Desain Kelembagaan Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui perencanaan

wilayah (RTRW Kabupaten Pelalawan) telah merencanakan Kawasan Teknopolitan

sebagai kawasan strategis teknopolitan Pelalawan. Karena itu, desain kelembagaan

Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan diarahkan sebagai suatu kawasan khusus

dalam pengembangannya diberikan beberapa insentif dan fasilitas tertentu. Kawasan

strategis Teknopolitan Pelalawan sebagai kawasan khusus yang bersifat multisektor dalam penanganannya melibatkan banyak stakeholders yang didukung oleh tiga komponen utama, yaitu pemerintah, dunia usaha (industri) dan perguruan tinggi/lembaga riset.

Dengan memperhatikan batasan atau definisi, peran dan konsepsi mengenai

kawasan teknopolitan, kondisi lokasi, serta dukungan peraturan yang terkait

sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwapengelolaan kawasan

strategis teknopolitan Pelalawan akan dirumuskan sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR


1. Bentuk Dan Status Organisasi.

A. Orientasi Pembentukan Kawasan StrategisTeknopolitan Pelalawan.

Bentuk organisasi sangat ditentukan dari tujuan dan orientasi pembentukan

organisasi. Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan dibangun untuk melaksanakan

dan mensinergikan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan. Maksud

pembentukannya adalah sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan strategis

berbasis ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dengan cara meningkatkan peran

Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan/lembaga riset, dan pengusaha industri. Hal-

hal spesifik yang mendasari urgensi pembangunan Kawasan Strategis Teknopolitan

Pelalawan adalah :

Kawasan strategis ini diharapkan mampu menjadi wahana untuk implementasi sistem inovasi daerah. Untuk itu organisasi ini perlu diberi akses untuk

membangun koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan/lembaga

litbang pusat dan daerah, dan industri;

Kawasan strategis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi

lembaga/organisasi yang terkait dengan kawasan strategis teknopolitan, baik

lembaga/organisasi formal maupun non formal;

Pada saatnya, lembaga yang baru nanti diharapkan mampu mengelola

bisnisnya secara mandiri, dan tidak hanya menggantungkan sumber

pemasukannya dari APBD.

Berdasarkan urgensi pembentukan tersebut, orientasi organisasi kawasan

strategis teknopolitan Pelalawan sebaiknya diprioritaskan sebagai lembaga pelayanan

pendidikan, riset, dan produksi, tetapi untuk memberikan motivasi berkembang, secara

bertahap sesuai dengan kemampuan dan respon pasar, kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan ke depan diharapkan mampu memerankan sebagai unit bisnis yang mandiri.

B. Tahapan Pengembangan Organisasi.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan pembentukan Kawasan strategis

teknopolitan Pelalawan, pembentukan organisasi dan kelembagaan operasional

kawasan strategis teknopolitan pelalawan akan dilakukan secara bertahap, sejalan

dengan peningkatan kompetensi, sinergi antar instansi, dan respon pasar. Tahapan

tersebut dijelaskan sebagai berikut :

LAPORAN AKHIR


1) Tahap I : Pembentukan Tim Kebijakan (Tahun I-II)

a. Tahap ini merupakan fase persiapan dengan membentuk Tim Kebijakan. Tim

Kebijakan ini akan bekerja untuk mengantarkan kelembagaan operasional

Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan ke dalam bentuk yang lebih

definitive. Karena itu status operasional Tim Kebijakan ini diperkirakan masih

dalam bentuk pelaksanaan kebijakan proyek;

b. Karena Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan ditargetkan mampu

mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian

dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan

inovasi dan menjadi agen inovasi daerah, maka sebaiknya operasional Tim

Kebijakan tersebut berada di bawah KetuaSekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan;

c. Pada fase ini, kegiatan utamanya adalah menyiapkan legalisasi pembentukan

kawasan strategis teknopolitan Pelalawan, pemantapan program dan kegiatan,

serta konsolidasi sumberdaya. Karena itu kegiatan utamanya adalah

koordinasi, integrasi, dan sinergi dengan semua pihak yang terkait;

d. Pada fase ini, Tim Kebijakanmerupakan gabungan dari unsur-unsur SKPD dan

instansi teknis terkait dalam rangka pengembangan kawasan strategis

teknopolitan Pelalawan;

e. Tim Kebijakan ini diharapkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pelalawan

pada awal tahun I;

f. Diharapkan fase ini berlangsung selama 1 – 2 tahun.

2) Tahap II : Pelayanan Terstandar (Tahun II/III Beroperasi)

a. Pada tahap ini, menjalankan hasil Tim Kebijakan yaitu pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan, pengembangan infrastruktur dasar, sosialisasi dan

kerjasama dengan pihak terkait dalam kegiatan pendidikan, riset dan

pengembangan serta produksi sudah mulai berjalan;

b. Fokus kegiatan ini adalah untuk pelayanan, dan karena itu bentuk kelembagaan

operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini yang dianggap tepat adalah

Unit Pelaksana Teknis (UPT), dibawah binaan SKPD Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan;

c. Diharapkan status UPT ini sudah mulai ditetapkan dan disyahkan oleh Bupati

Pelalawan sebelum masuk tahun ke III operasi;

LAPORAN AKHIR


d. Pada tahun ke tiga sejak berstatus UPT, Kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan diharapkan sudah mampu:

Melakukan pelayanan penyusunan DED, kajian terkait lainnya.

Melakukan pelayanan pembangunan tahap I kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan.

e. Apabila target tersebut dalam perjalanannya dapat direalisasikan, maka status

organisasi mulai perlu ditingkatkan ke arah bentuk unit usaha.

3) Tahap III: Transisi ke Bentuk Unit Usaha (Mulai Tahun IV/V Beroperasi).

a. Tahap ini merupakan fase uji coba, sekaligus transisi bentuk kelembagaan

operasional Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan, dari UPTD ke bentuk Unit Usaha;

b. Masa transisi diperkirakan sekitar satu tahun, dimulai sejak tahun ke IV

Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan sudah beroperasi;

c. Pada fase ini, karena organisasi akan dijalankan sebagai unit usaha, pembina

dapat menyusun ulang manajemen lembaga kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan, dengan tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan orang dari

kalangan profesional non PNS;

d. Hasil evaluasi dari fase uji coba ini akan mengarahkan kepada produk dan /

atau jasa apa yang akan dikomersialkan, dan bentuk unit usaha model apa

yang tepat untuk Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan.

e. Alternatif bentuk unit usaha sesuai ketentuan yang berlaku adalah Perusahaan

Daerah (Perusda/BUMD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar

pembentukan Perusda adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sementara, dasar pembentukan BLUD adalah Peraturan

PemerintahNomor 23 tahun 2005 yang diperjelas dengan Permendagri Nomor

61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah;

f. Keduanya mempunyai legalitas untuk menghimpun pendapatan dan mengelola

pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan kegiatan usahanya.

Perbedaannya, kalau BLUD tidak berorientasi profit, sementara Perusda

berorientasi profit;

LAPORAN AKHIR


g. Sebagai Perusda/BUMD, manajemen Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan

harus bekerja secara professional, dan diberi kewenangan sepenuhnya untuk

menjalin mitra usaha dengan pihak lain.

4) Tahap IV : Kawasan Strategis Teknopolitan Sebagai Unit Usaha (Mulai Tahun V Beroperasi)

a. Pada fase ini, kegiatan organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan,

yaitu unit usaha yang terkait dengan produk dan jasa pilihan, melakukan spin

offterhadap Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh Unit Usaha

atau Pengelola Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan. Dengan demikian

pembentukan kelembagaannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

b. Perubahan bentuk organisasi dan kelembagaan Kawasan Strategis Teknopolitan

Pelalawan akan menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39

tahun 2011, yaitu:

Perusda/BUMD sebagai badan usaha berlaku sebagai pengusul dapat

ditetapkan sebagai badan pengelola KEK;

Selain badan pengelola KEK, juga dibentuk administrator yang ditetapkan

melalui Keputusan Dewan Kawasan, Dewan Kawasan ditetapkan melalui

Keputusan Presiden, dan Dewan Nasional ditetapkan melalui Keputusan

Presiden.

c. Proses pengusulan Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan sebagai KEK

diharapkan sudah bisa dimulai setelah satu tahun masa transisi, atau tahun ke

V sejak Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan beroperasi.

Perkembangan bentuk organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan

secara ilustratif disampaikan pada Gambar berikut ini.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.23 Ilustrasi Organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan

2. Kedudukan dan Struktur Organisasi.

A. Kedudukan.

Untuk mengelola kawasan strategis teknopolitan pelalawan sebagaimana

diuraikan terdahulu dilakukan secara bertahap bahwa pada tahap persiapan dibentuk Tim Kebijakan, kemudian lembaga pengelolanya dilakukan oleh sebuah unit

pemerintah daerah sebagai pengelolanya, pada prinsipnya didasarkan pada pemikiran

sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Pelalawan sebagai inisiasi menjadi komponen utama pelaksanaan pembangunan kawasan teknopolitan.

Pengembangan teknopolitan bersifat multisektor maka Pemda Pelalawan bertindak sebagai koordinator terhadap stakeholder terkait.

Kurun waktu persiapan pengembangan teknopolitan sekitar 5 tahun melalui

tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan terdahulu.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.24 : Sistem Kelembagaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Sesuai bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan kawasan khusus yang bersifat

multisektor dalam penanganannya melibatkan banyak stakeholders yang

didukung oleh tiga komponen utama, yaitu pemerintah (kabupaten, provinsi, pusat), dunia usaha dan perguruan tinggi/lembaga riset.

b. Peranan dari masing-masing komponen utama tersebut, yaitu:

Pemda Pelalawanmembentuk Tim Kebijakan bertanggungjawab atas

pembuatan grand desain, penyediaan lahan, infrastruktur dasar, dan berbagai

kebijakan dan perijinan, penganggaran (keperluan dasar), dan fasilitas tertentu. Selain itu juga membentuk UPT dibawah tanggungjawab Bappeda sebagai

operasional kawasan strategis teknopolitan Pelalawan.

Dunia usaha (industri) bertanggungjawab atas sumber daya pengelolaan

kawasan industri.

Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset bertanggung jawab atas sumber

daya manusia dan kegiatan riset.

LAPORAN AKHIR


B. Struktur Organisasi.

1) Tim Kebijakan.

Tim Kebijakan merupakan lembaga koordinator di tingkat kabupaten. Kegiatan

utamanya adalah menyiapkan legalisasi pembentukan kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan, pemantapan program dan kegiatan, serta konsolidasi sumberdaya. Karena

itu kegiatan utamanya adalah koordinasi, integrasi, dan sinergi dengan semua pihak

yang terkait. Tim Kebijakan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Karena itu dalam susunan organisasinya Tim Kebijakan ini diketuai oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD

Kabupaten Pelalawan dan dari unsur perguruan tinggi terkait serta kalangan

profesional.

Pembentukan Tim Kebijakan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pelalawan.

Tim Kebijakan Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan mempunyai tugas, yaitu:

a. Menetapkan kebijakan dan langkah strategi untuk percepatan pembentukan

dan pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan.

b. Melakukan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan, penggendalian, serta

mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan.

c. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam

pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

d. Menyiapkan lembaga pengelola kawasan strategis teknopolitan Pelalawan

secara definitif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kebijakan wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Susunan keanggotaan Tim Kebijakan Kawasan Strategis Teknopolitan

Pelalawan, meliputi:

LAPORAN AKHIR


TIM KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS TEKNOPOLITAN PELALAWAN

Ketua : Sekretaris Daerah Pelalawan.

Sekretaris : Kepala Bappeda Pelalawan.

Anggota :

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;

7. Dinas Pertanian dan Perkebunan;

8. Unsur Perguruan Tinggi Terkait; dan

9. Unsur Pengusaha.

2) Unit Pelayanan (Bappeda Pelalawan – UPTD).

Bappeda Pelalawan sesuai tupoksinya melakukan koordinasi pengelolaan

kawasan teknopolitan dengan penambahan tugas sebagai berikut:

Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Kebijakan untuk

mengelola dan mengembangkan teknopolitan Pelalawan.

Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyusunan grand

desain, penyediaan lahan, infrastruktur dasar, dan berbagai kebijakan dan perijinan, penganggaran (keperluan dasar), dan fasilitas tertentu.

Menyampaikan laporan pengelolaan kawasan teknopolitan kepada Tim

Kebijakan setiap akhir tahun.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tambahan Bappeda dalam pengelolaan

kawasan teknopolitan Pelalawan dapat dibentuk sebuah UPTD yang berada

dibawah tanggungjawab Bappeda Pelalawan. Posisi UPTD sejajar dengan bidang-

LAPORAN AKHIR


bidang dibawah kepala Bappeda. Artinya eselonisasi UPTD merupakan bagian dari

eselon IIIa.

Gambar 4.25: Posisi UPTD dalam Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pelalawan.

Tugas dan Tanggung Jawab UPTD adalah menyusun dan melaksanakan program /

kegiatan terkait dengan pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Mekanisme kerja kepala UPTD bertanggungjawab terhadap kepala Bappeda

Pelalawan.

Kualifikasi personil yang dibutuhkan untuk kepala UPTD adalah eselon IIIa. Kepala

UPTD dibantu beberapa orang staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan,

dengan kualifikasi memiliki kemampuan dan penguasaan keilmuan dibidang pengelolaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Mengacu pada tugas pokok UPTD Kawasan Teknopolitan Pelalawan sebagaimana

diuraikan di atas, maka wujud dari struktur organisasi UPTD Kawasan Teknopolitan

Pelalawan meliputi:

Gambar 4.26: Struktur Organisasi UPTD Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


3) Unit Usaha (Perusda/BUMD).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pilihan

pengembangan bentuk organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan sebagai

unit usaha adalah (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), atau (2) Perusahaan

Daerah (Perusda/BUMD). Dasar pembentukan BLUD adalah PP Nomor 23 tahun 2005

yang diperjelas dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Sementara dasar pembentukan

Perusda adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan

PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Persyaratan substantif tersebut harus terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD

atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang

menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). Sedangkan pelayanan

umum ini berhubungan salah satunya dengan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Sesuai ketentuan, pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh

kepala daerah, dan terdiri atas:

1. Pemimpin;

2. Pejabat keuangan; dan

3. Pejabat teknis.

Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris

daerah, sedangkan Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab

kepada pemimpin BLUD. Pengelompokan Bidang Teknis pada organisasi bentuk BLUD

kurang lebih hampir sama dengan kelompok fungsional pada bentuk UPTD pada

Gambar 4.26.

Sementara itu sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Perusahaan

Daerah (Perusda) adalah badan hukum daerah yang kedudukannya sebagai badan

hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Tujuan Perusahaan

Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan

LAPORAN AKHIR


pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk

memenuhi kebutuhan rakyat.

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan

susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota Direksi adalah warga

negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah

mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direksi mengangkat dan

memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut peraturan

kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet

berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

4) Spin Off Unit Usaha ke KEK.

Dalam rangka mengembangkanunit usaha kawasan strategis teknopolitan

Pelalawan yang lebih maju kearah peningkatan perekonomian untuk masyarakat, perlu

dilakukan spin off menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).


kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk

menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki

nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pengusulan Kawasan Strategis Teknopolitan Pelalawan menjadi Kawasan

Ekonomi Khusus harus mengacu pada ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus, antara lain:

a. Dasar Pemikiran:

Konsep teknopolitan sebagai KEK karena mempunyai lingkup yang sama dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis teknologi yang memperoleh fasilitas

tertentu.

Kawasan teknopolitan terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, dan terletak pada wilayah potensi

sumberdaya unggulan.

Kawasan teknopolitan sesuai dengan RTRW Pelalawan dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.

Adanya dukungan dari Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Kawasan teknopolitan sudah beroperasi.

LAPORAN AKHIR


b. Bentuk Kelembagaan:

Bentuk lembaga: Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator, Badan Usaha.

Penyelenggaraan kegiatan usaha di Teknopolitan sebagai KEK oleh Badan Usaha sebagai pengelola KEK.

Badan Usaha tersebut dapat berupa:

– Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

– Badan Usaha koperasi;

– Badan Usaha swasta; atau

– Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan

Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota.

c. Usulan Pembentukan KEK:

Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh : Badan Usaha, Pemkab, Pemprov.

Pengusulan dapat dilakukan setelah teknopolitan sudah beroperasional.

d. Proses Pengusulan Kawasan Teknopolitan menjadi KEK:

Gambar 4.27 Mekanisme Pengusulan KEK

LAPORAN AKHIR


4.4.5. Strategi Implementasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Untuk menjalankan maksud dan tujuan pengembangan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan, strategi yang akan ditempuh adalah :

Keunggulan

kawasan

teknopolitan

Pelalawan.

: Kawasan berbasis teknologi berdimensi pembangunan ekonomi.

Memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi,

lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang

merupakan wahana penguatan jaringan inovasi.

Menerapkan sistem manajemen mutu (fasilitas, tatakerja, produk).

Fasilitas : Dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk kelancaran fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan, riset, dan proses industri.

Fasilitas dan lokasinya menyatu, sehingga memungkinkan bagi terbentuknya ikon sentra iptek (pendidikan, riset, dan

industri).

Fasilitasnya ditata dan dikelola dengan menarik, sehingga mampu menciptakan image positif bagi upaya

pengembangan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan,

sekaligus sebagai obyek tujuan wisata teknopolitan berbasis

iptek;

Organisasi dan

Tatakerja

: Sebagai instrumen untuk pengembangan sistem inovasi daerah;

Beroperasi dalam binaan Bappeda Pelalawan, tetapi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Pelalawan;

Dalam bekerja senantiasa berkoordinasi dengan Tim Kebijakan;

Mensinergikan dan mengoptimalkan fungsi dari lembaga

terkait yang ada (fungsi koordinatif);

Struktur organisasi dibentuk berorientasi kepada produk dan

pelayanan;

Pengembangan Bisnis

: Fokus kepada penyediaan pendidikan, riset, dan proses produksi serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya

dan mempunyai nilai ekonomi tinggi;

LAPORAN AKHIR


Berorientasi kepada pelayanan dan pencitraan;

Membangun kemitraan dalam pengembangan bisnis;

Pendanaan : Diawali dengan APBD murni Pemerintah KabupatenPelalawan;

Secara bertahap mengupayakan Cost Sharing dengan pihak lain, atau dengan Swasta;

Berupaya untuk mengarah ke swadana;

Bentuk

Kelembagaan

: Diawali dalam bentuk Tim Kebijakan (tahun ke 1-2);

Berstatus definitif dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Bappeda Pelalawan (tahun ke 2-3);

Secara selektif, aktivitas kegiatan kawasan teknopolitan

Pelalawan dikemas sebagai usaha komersial, dan Perusda/BUMD atau BLU melakukan spin off dalam bentuk

KEK (mulai tahun ke 5);

4.5. Analisis Sumber Daya Manusia Kawasan Teknopolitan Kabupaten Teknopolitan.

4.5.1. Pengertian SDM.

Menurut Sayuti Hasibuan (2000, p3), sumber daya manusia adalah semua

manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya

tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2003, p37) membagi pengertian SDM menjadi

dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah

semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas

wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro

secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota

suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dll.

Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja

untuk mencapai tujuan perusahaan.

4.5.2. Komponen Sumber Daya Manusia.

Hasibuan (2002, p12) membagi komponen SDM menjadi:

LAPORAN AKHIR


1. Pengusaha, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu

tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

2. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan

pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya

telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam

suatu perusahaan dibedakan menjadi :

Karyawan Operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus

mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.

Karyawan Manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah.

3. Pemimpin, ialah seseorang yang mempergunakan wewenang dan

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab

atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

4.5.3. Definisi SDM

Sumber Daya Manusia(SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu

organisasi(disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi

dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan

berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis,

yang dapat diwujudkan menjadi potensinyata(real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi

4.5.4. Jenis dan Klasfikasi SDM

Sesuai fungsinya, didalam perusahaan ada dua macam tenaga kerja :

Tenaga eksekutif, mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organik

manajemen.

Tenaga operatif, tenaga terampil, menguasai pekerjaan, sehingga tugas dapat

dilaksanakan dengan baik. Ada tiga tenaga terampil yaitu :

Tenaga terampil ( skilled labor );

LAPORAN AKHIR


Tenaga setengah terampil ( semi skilled labor );

Tenaga tidak terampil ( unskilled labor ).

Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin: Terbagai atas tenaga kerja wanita dan

tenaga kerja pria. Pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin ini pada

dasarnya agar kualitas produksi bisa terjamin karena adanya kesesuaian antara tenaga

dengan jenis pekerjaannya.

Berdasarkan kualitasnya tenaga kerja terbagi atas:

a. Tenaga kerja terdidik/ahli yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian yang diperoleh

dari jenjang pendidikan formal seperti dokter, notaris, arsitektur dan sebagainya.

b. Tenaga kerja terampil/terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang

diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus seperti monitor, tukang las.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil yaitu tenaga kerja yang tidak

memiliki kemampuan tertentu. Tenaga kerja tersebut hanya mengandalkan

kemampuan kekuatan fisik seperti Kuli Panggul, Tukang Gali, Tukang Becak.

Sedangkan berdasarkan lapangan pekerjaannya, tenaga kerja dikelompokkan

menjadi:

a. Tenaga kerja profesional adalah tenaga kerja yang umumnya mempunyai

pendidikan tinggi yang menguasai suatu bidang Ilmu Pengetahuan Khusus, seperti

arsitektur, dokter.

b. Tenaga kerja terampil (terlatih) tenaga yang memiliki keterampilan khusus dalam

bidang tertentu yang diperoleh dari pendidikan seperti pendidikan menengah plus

sampai setara Diploma 3, seperti tenaga pembukuan.

c. Tenaga kerja biasa adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan

khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti tukang gali sumur.

4.5.5. Peran SDM dalam Teknopolitan

Salah satu strategi dalam pelaksanaan MP3EI adalah pengembangan kapasitas

SDM dan Iptek yang sesuai di setiap koridor ekonomi. Inisiatif strategik dalam

pelaksanaan strategi ini diantaranya adalah merevitalisasi Puspiptek menjadi science

and technology park, pengembangan industrial park, pembentukan klaster inovasi

daerah untuk pemerataan pertumbuhan, pengembangan industri strategis pendukung

konektivitas, dan penguatan aktor inovasi (SDM dan inovasi). Diharapkan dengan

adanya program strategik pengembangan kapasitas SDM dan Iptek di setiap koridor

LAPORAN AKHIR


ekonomi sebagaimana terdapat dalam MP3EI, akan dapat menyelesaikan permasalah-

permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan iptek nasional.

Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan

komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan

keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan,

dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka

sistem inovasi. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana Teknopolitan adalah

adalah suatu kawasan khusus yang berfungsi sebagai wahana jaringan antara sentra-

sentra kegiatan iptek, lembaga pendidikan tinggi, lembaga litbang, dan industri, dalam

melakukan aktivitas-aktivitas penguatan sistem inovasi.

Pembangunan wilayah yang mengusung konsep teknopolitan saat ini sedang berjalan. Konsep teknopolitan menjadi pilihan daerah untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi wilayah. Kabupaten Pelalawan saat ini sedang mengadopsi

konsep teknopolitan untuk membangun wilayahnya. Tetapi pembangunan teknopolitan

ini belum didukung oleh pengembangan SDM, terutama SDM di sekitar pembangunan

kawasan teknopolitan.

Peranan SDM dalam mengembangkan kawasan teknopolitan :

Linkage Academic-Business (Industry)-Government.

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada

penemuan baru, inovasi dan komersialisasi teknologi.

SDM mau maju dan bekerja keras untuk membangun teknopolitan.

Memberdayakan masyarakat melalui pendidikaan, pelatihan dan pelibatan

dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Menjadi pusat transfer teknologi kepada masyarakat.

Mendorong perkembangan ekonomi dan budaya berbasis pengetahuan dan

teknologi.

Berbagai cara dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi SDM yaitu

melalui:

Pendidikan dan Pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun

bekerjasama dengan pihak lain.

Coaching, Counselling, dan mentoring.

Benchmarking.

LAPORAN AKHIR


On the job training.

Magang.

Delegasi Tugas.

4.5.6. Profil SDM, Sosial Budaya dan Sapras Pendidikan.

A. Profil SDM Kabupaten Pelalawan.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan di

kabupaten Pelalawan adalah Sumber Daya Manusia atau kependudukan, yang meliputi

antara lain jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Jumlah penduduk kabupaten Pelalawan pada akhir tahun 2010 sebanyak 303.021 jiwa dimana 159.247 jiwa (52,55%) merupakan laki-laki dan perempuan sebanyak

143.774 jiwa atau 47,45%, sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun

2011 berjumlah 321.947 jiwa, terdiri dari 169.282 jiwa laki-laki (52,58%) dan

152.665 jiwa perempuan (47,42%). Pertumbuhan penduduk kabupaten Pelalawan

dari tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2011 dapat dilihat pada

gambar berikut ini :

Gambar 4.28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Pelalawan Tahun 2000-2011

179,199

208,373223,256230,665

256,644271,662280,197285,813

303,021321,947

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

LAPORAN AKHIR


Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002 –

2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk

yang sangat tinggi, jumlah penduduk kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali

lipat selama periode sepuluh tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut

dapat dilihat pada gambar 4.24, lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah

pemekaran kabupaten Pelalawan yang terpisah dari kabupaten Kampar.

b. Sebaran Penduduk.

Sebagian besar penduduk Pelalawan berdomisili di Ibukota kabupaten yaitu di Kec.

Pangkalan Kerinci sebanyak 23,88%, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan

lainnya. Kecamatan Bunut paling sedikit dihuni dengan jumlah penduduk 12.505

jiwa (3,90%).

Gambar 4.29 Distribusi Penduduk di kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan

Keadaan Pertengahan Tahun 2011

c. Rata-rata Anggota Rumah Tangga.

Jumlah rumah tangga di kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011

sebanyak 83.648 rumah tangga atau rata-rata 4 jiwa per rumah tangga. Seperti

halnya jumlah penduduk jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan

Pangkalan Kerinci yaitu sebanyak 20.682 rumah tangga disusul Kec. Pangkalan

7,33

23,88

5,9514,8910,55

8,33,9

5,06

4,075,5

6,09 4,48Langgam

Pangkalan Kerinci

Bandar Sei Kijang

Pangkalan Kuras

Ukui

Pangkalan Lesung

Bunut

Pelalawan

Bandar Petalangan

Kuala Kampar

LAPORAN AKHIR


Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di

kecamatan Bunut yaitu sebanyak 3.311 rumah tangga.

d. Rasio Jenis Kelamin.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011

sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada

perempuan. Berdasarkan kecamatan, Kecamatan Ukui memiliki rasio jenis kelamin

terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Pelalawan, yaitu

sebesar 116. Sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil

adalah kecamatan Bandar Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan

perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di

kecamatan Bandar Petalangan.

e. Kepadatan Penduduk.

Luas wilayah kabupaten Pelalawan 13.924,94 km2 dengan kepadatan penduduk

pertengahan tahun 2002 adalah 14 jiwa per km2 kemudian pada pertengahan

tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km2. Kecamatan

terpadat adalah Kec. Pangkalan Kerinci sebesar 397 orang per km2 dan yang

terjarang adalah Kec. Teluk Meranti yaitu hanya tiga orang per km2.

f. Komposisi Penduduk.

Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia

produktif. Dari 321.947 penduduk kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun

2011 sebanyak 206.696 jiwa (64,20 persen) yang terdiri dari 109.902 jiwa laki-laki

dan 96.794 jiwa perempuan merupakan penduduk dengan usia produktif (15 -64

tahun).

Tabel 4.25 Penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok

Umur Produktif Keadaan Pertengahan Tahun 2011

Kelompok Umur

Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan

0 – 4 21.635 20.466 42.101 5 – 14 35.200 32.959 68.159 15 – 44 91.473 82.286 173.759 45 – 64 18.429 14.508 32.937

65+ 2.545 2.446 4.991 Jumlah 169.282 152.665 321.947

Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2011

LAPORAN AKHIR


Penduduk dalam usia sekolah dikelompokkan menjadi 4 kelompok, Sekolah

Dasar/sederajat (7 – 12 tahun), SMP/sedeajat (13 – 15 tahun), SMA/sederajat (16 –

18 tahun) dan Perguruan Tinggi (19 – 24 tahun). Komposisi penduduk usia sekolah di

kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dilihat dari kelompok umur penduduk Kab. Pelalawan tengah berada dalam

Bonus Demografi, dimana kelompok usia produktif jauh lebih besar dari kelompok usia

non prduktif, yaitu 64,29%. Pembagian kelompok umur secara rinci dapata dilihat pada

gambar berikut

Sumber: BPS, 2011

Gambar 4.30 Distribusi Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kelompok Umur

Produktif Tahun 2010

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Pelalawan, komposisi

penduduk usia kerja, juga akan mengalami peningkatan. Keadaan tersebut jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan

mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran.

Komposisi tenaga kerja dapat tercerminkan dari besaran TPAK (Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan

tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di pasar. Tahun 2010 TPAK Pelalawan

tercatat 61,36 %, artinya lebih dari pertiga penduduk Pelalawan berada pada pasar

34,25%

64,20%

1,55%

0 - 14

15 - 64

65+

LAPORAN AKHIR


tenaga kerja. Sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) selalu meningkat selama

tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peluang di pasar tenaga kerja semakin

terbuka.

Tabel 4.26 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan 2008-2010

Uraian 2008 2009 2010 TPAK (%) 64,41 66,92 61,36 TPT (%) 6,75 6,41 4,69 TKK (%) 93,63 93,85 95,31 Penduduk Usia Produktif (%) 64,6 64,2 63,9 Angka ketergantungan 1,82 1,82 1,77

Sumber : Sakernas, 2010

Angka ketergantungan terus mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir.

Tahun 2010 angka ketergantungan tercatat 1,77 berkurang bila dibandingkan tahun

2008 yang mencapai 1,82. Artinya beban yang ditanggung oleh penduduk pada usia

produktif (15 – 64 tahun) cenderung semakin ringan. Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) menunjukkan grafik yang menurun sejak tahun 2008.

Sumber : Sakernas (diolah)

Gambar 4.31. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pelalawan (%)

LAPORAN AKHIR


Pada tahun 2010 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pelalawan berjumlah 10.941 jiwa terdiri dari 5.673 laki-laki (51,85%) dan perempuan

5.268 orang (48,15%). Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar

pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau juga sederajat sebanyak 1.410

jiwa (12.89%) dan tamatan Sarjana Muda (D1, D2 atau D3) yang mencapai 5.306 jiwa

(48,49%). Besarnya jumlah pencari kerja tamatan SMU dan yang sederajat serta D1-

D3 mengindikasikan bahwa perlu diciptakan lapangan kerja yang mampu menampung

pekerja dengan kualifikasi tamatan SMU hingga D3.

Tingkat Pendidikan.

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri,

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Pendidikan adalah asas, dasar atau pondasi yang memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan rangka untuk menciptakan pendidikan yang

berkualitas dan bermutu.

Penddikan menjadi faktor utama/penting dalam mempersiapkan sumber daya

manusia khususnya dalam proses pembangunan suatu daerah> Begitu juga

dengan Kabupaten Pelalawan. Keseriusan pemerintah dalam memajukan

pendidikan tercermin daru usaha untuk menyediakan sarana dan prasana

pendidikan seperti gedung sekolah, kelas, penydiaan buku termasuk peningkatan

kemampuan guru.

Angka rata-rata sekolah di kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.27 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten


Kelompok Jenjang Jenis Kelamin Jumlah

Umur Pendidikan Laki-laki Perempuan

7 – 12 SD/Sederajat 19,005 20,865 39,870 13 – 15 SMP/Sederajat 10,206 8,196 18,402

16 – 18 SMA/Sederajat 6,473 6,573 13,046

19 – 24 Perguruan Tinggi 16,885 16,679 33,564

Jumlah 52,572 52,317 104,887

Sumber : BPS, Data Susenas 2010

LAPORAN AKHIR


Lama sekolah selama tiga tahun terakhir berada di kisaran 6 – 8 tahun. Ini

menandakan masih membutuhkan usaha keras dari semua pihak untuk mencapai

pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan untuk angka melek huruf tahun 2009 cukup

tinggi. Persentasenya mencapai 98,39% untuk laki-laki dan 96,52 untuk

perempuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta

dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteran penduduk secara

keseluruhan dan berkesinambungan. Pembangunan harus mengutamakan

penduduk sebagai pusat perhatian. Pembangunan dimaksudkan untuk

memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan

pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus

terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya

meningkatkan kemampuan (kapalitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya

memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

Dengan demikian konsep pembangunan manusia harus menjadi semacam model

pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk.

- Tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan

pelayanan sosial lainnya;

- Untuk penduduk; berupaya penciptaan peluang kerja, melalui perluasan

(pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; dan

- Oleh penduduk; berupa untuk memperkuat (empowerment) penduduk

dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses

politik dan pembangunan.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), pembangunan manusia

salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi

manusia (“a process of enlarging people’s choices”). Ini berarti fokus

pembangunan adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu

negara Konsep pembangunan tersebut pada dasarnya mencakup dimensi

pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya

menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi.

LAPORAN AKHIR


Dalam Human Development Report (HDR) tahun 1990 yang mengatakan

pembangunan manusia (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan

(sustainability) dan pemberdayaan (empowerment). Dengan peningkatan keempat

komponen tersebut maka manusia akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

IPM merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari

pencapaian pembangunan dan penentuan priorotas-prioritasnya yang dicapai oleh

suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan

yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas

peluang. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan kabupten Pelalawan yaitu

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pendidikan, serta

meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga salah satu misi pembangunan kabupten Pelalawan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang

pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan di kabupaten Pelalawan membutuhkan proses panjang

untuk meningkatkan daya saing masyarakat kabupaten Pelalawan. Berbagai

terobosan program dan kegiatan dilaksanakan sampai dengan tahun 2010 telah

memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Pelalawan yang

semakin meningkat setiap tahunnya.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan

masyarakat yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur

dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah serta ekonomi yang diukur dengan paritas daya beli.

Hasil penghitungan angka harapan hidup kabupaten Pelalawan menghasilkan

kesimpulan bahwa penduduk di kabupaten Pelalawan memiliki peluang hidup pada

tahun 2010 hingga umur 68,82 tahun. Angka harapan hidup ini berlaku pada

manusia yang masih berumur nol tahun atau baru lahir. Dengan kata lain, seorang

bayi yang baru lahir di kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 memiliki harapan

untuk hidup hingga 68,82 tahun ke depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

Angka Harapan Hidup (AHH), Tahun 68,3 68,7 68,6 68,7 68,82

Angka Melek Huruf (AMH), % 93,6 94,0 97,6 98,4 98,46

Rasio Lama Sekolah (RLS), Tahun 7,3 7,7 7,9 8,0 8,21

Paritas Daya Beli 615,7 618,4 623,7 628,2 631,0

IPM 70,0 70,8 72,1 72,7 73,18

Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) diharapkan dapat

mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk. Di kabupen

Pelalawan sebesar 98,46% penduduk dapat membaca huruf latin dan/atau huruf

lainnya. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk kabupetn Pelalawan adalah

selama 8,21 tahun. Sebagai perbandingan, angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah pada tahun 2009, berturut-turut sebesar 98,44% dan 7,85 tahun.

Kemampuan daya beli masyarakat kabupaten Pelalawan pada tahun 2010

adalah sebesar Rp. 630.990,- per orang setiap bulannya. Angka tersebut lebih

tepat disebut sebagai konsumsi per kapita per bulan yang telah disesuaikan,

artinya daya beli yang dimiliki oleh rata-rata seorang penduduk di kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 630.990,- setiap bulannya, dimana

nilai tersebut masih jauh dibawah pendapatan per kapita yang dihitung dari PDRB

kabupaten Pelalawan yaitu sebesar Rp. 831.682,- per bulan (masih dibawah Upah

Minimum Kabupaten/UMK tahun 2010 sebesar Rp. 1.020.000,- per bulan.

Tingkat pencapaian pembangunan manusia di kabupaten Pelalawan yang

digambarkan oleh indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 telah terjadi

peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2009. IPM Pelalawan tahun

2010 sebesar 73,18 sementara IPM tahun 2009 sebesar 72,69.

Peningkatan IPM tersebut menandakan arah pembangunan daerah yang mulai

berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di kabupaten Pelalawan. Akan

tetapi peningkatan indeks ini masih rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di

Indonesia, sehingga tidak sungguh-sungguh mencerminkan suatu peningkatan

prestasi. Sebab otonomi pembangunan daerah pada era globalisasi membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga sanggup untuk bersaing

dengan daerah lain.

LAPORAN AKHIR


B. Profil Sosial Budaya Kabupaten Pelalawan.

Profil Sosial Budaya Kabupaten Pelalawan mencakup pendidikan, kebudayaan

dan olah raga, kesehatan, keluarga berencana, agama dan sosial lainnya.

a. Pendidikan.

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi pembangunan di Kabupaten

Pelalawan dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan

ketrampilan sumber daya manusia di Kabupaten Pelalawan. Kualitas sumber daya

manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan, guna meningkatkan kualitas

pendidikan ini dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai.

Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan pembangunan sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan

dengan ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut tentu tidak

hanya melihat ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan

mentransfer ilmu ke anak didik. Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada

adalah Taman Kanak-Kanak (TK) negeri 120 buah dengan jumlah guru sebanyak

439 0rang dan jumlah murid TK sebanyak 5.385 orang. Sekolah dasar (SD) Negeri

dan Swasta berjumlah 211 unit dengan jumlah guru sebanyak 2.875 orang dan

murid sebanyak 38.532 orang. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri

dan Swasta sebanyak 66 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.068 orang dan

murid sebanyak 1.068 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 16

unit dengan jumlah guru sebanyak 441 orang dan murid sebanyak 4.648 orang.

Sementara sekolah menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 13 unit dengan jumlah

guru sebanyak 368 orang dan murid sebanyak 3.218 orang.

b. Kesehatan.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat

memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan

meningkatkan pelayanan ini diharapkan agar dapat meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan kabupaten Pelalawan untuk dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain seperti penyediaan

berbagai fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, tenaga media dan

lain-lain). Sara kesehatan yang ada di Kabupaten Pelalawan tercatat sampai

dengan tahun 2010 berupa rumah sakit negeri 1 buah, rumah sakit swasta 3

buah, praktek dokter 52 buah, praktek dokter gigi 15 buah, balai pengobatan 52

LAPORAN AKHIR


buah, rumah bersalin 10 buah, laboratorium kesehatan 15 buah, Puskesmas

Pembantu 40 buah, Poskesdes dan Polindes 34 buah serta Posyandu 336 buah.

c. Agama.

Sesuai dengan falsafah negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan

terhadap Tihan YME senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina

kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang

mungkin dapat menghambat kemajuan di Kabupaten Pelalawan. Umtuk

meningkatkan kehidupan beragama dan ke[ercayaan terhadap Tuhan YME

pemerintah Kabupaten Pelalawan telah banyak membangun tempat-tempat ibadah

yang setiap tahunnya cenderung meningkat.

d. Rumah ibadah.

Rumah ibadah yang ada di Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun tahun

2011 :

1. Masjid 378 buah

2. Mushalla 642 buah

3. Gereja 72 buah dan

4. Lainnya 5 buah

Sedangkan jumlah pemeluk agama yang ada di Kabupaten Pelalawan :

1. Islam 286.341 orang

2. Kristen 18.080 orang

3. Katolik 5.351 orang

4. Hindu 294 orang

5. Budha 1.187 orang

6. Lainnya 473 orang

e. Budaya.

Sebagai bekas sebuah kerajaan, Kabupaten Pelalawan kaya akan aktifitas seni dan

budaya masih dipertahankan dan digelar pada kegiatan-kegiatan tertentu baik

pada pemberian gelar pembesar maupun penobatan lainnya sesuai dengan yang

telah diwariskan oleh sultan-sultan terdahulu. Berbagai aktifitas kesenian tumbuh

dan tetap dilestarikan dikalangan masyarakatnya, seperti:

LAPORAN AKHIR


Seni Sastra : Nyanyian Panjang, Pantun, Bidal, Menumbi.

Seni Musik : Calempung, Gambus, Kompang, Gendang, Nafiri, Ketobang,

Gambang.

Seni Tari : Zapin, Joget, Begondang, Belian, Bedowo, Silat Payung.

C. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sampai dengan SLTA.

Sekolah adalah tempat dilahirkannnya SDM berkualitas, oleh karena itu

ketersedia sekolah sudah menjadi kewajiban pemerintah, sebagaimana diamnatkan

dalam UUD’45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara umum prasarana

sekolah di Kabupaten Pelalawan telah tersedia di setiap kecamatan mulai SD sampai

SLTA, namun sampai saat ini untuk tingkat Diploma dan Sarjana belum ada.

Selain tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah, keberhasilan

pembangunan sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan juga ditentukan dengan

ketersediaan tenaga pengajar atau guru. Analisis lebih lanjut tentu tidak hanya melihat

ketersediaan guru tapi juga kualitas dan tingkat kemampuan mentransfer ilmu ke anak

didik. Sampai saat ini sarana pendidikan yang ada adalah Taman Kanak-Kanak (TK)

negeri 120 buah dengan jumlah guru sebanyak 439 0rang dan jumlah murid TK

sebanyak 5.385 orang. Sekolah dasar (SD) Negeri dan Swasta berjumlah 211 unit

dengan jumlah guru sebanyak 2.875 orang dan murid sebanyak 43.111 orang. Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri dan Swasta sebanyak 66 unit dengan jumlah

guru sebanyak 1.063 orang dan murid sebanyak 11.674 orang, Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 19 unit dengan jumlah guru sebanyak 511 orang dan

murid sebanyak 4.874 orang. Sementara sekolah menengah Kejuruan (SMK) berjumlah

13 unit dengan jumlah guru sebanyak 368 orang dan murid sebanyak 3.218 orang.

Tabel 4.29 Banyaknya Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kab.


Kecamatan Sekolah Negeri SD SMP SMU SMK Langgam Pangkalan Kerinci Bandar Sei Kijang Pangkalan Kuras Ukui Pangkalan Lesung

17 14 8 28 17 14

4 3 2 7 5 3

2 3 1 2 1 1

0 1 1 1 1 1

LAPORAN AKHIR


Kecamatan Sekolah Negeri SD SMP SMU SMK Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Kuala Kampar Kerumutan Teluk Meranti

14 14 11 24 21 14

2 5 1 7 3 4

1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 0

Jumlah 196 46 16 8 Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2011.

Lulusan sekolah dari SD s/d SLTA yang tidak melanjutkan sekolah akan memasuki dunia kerja. Akan tetapi sekolah yang lulusannya dipersiapkan untuk masuk

dunia kerja adalah SMK, sehingga jumlah lulusan SMK adalah jumlah angkatan kerja

yang bisa menjadi sumber tenaga kerja dari kawasan teknopolitan. Berikut ini adalah

jumlah murid menurut tingkat sekolah.

Tabel 4.30 Jumlah Murid Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Di Kabupaten


Kecamatan Sekolah Negeri SD SMP SMU SMK Langgam 3.354 701 310 0 Pangkalan Kerinci 7.192 1.802 1.512 1.375 Bandar Sei Kijang 2.185 617 178 232 Pangkalan Kuras 7.042 2.236 960 134 Ukui 4.142 1.052 219 126 Pangkalan Lesung 2.289 545 220 383 Bunut 1.539 350 277 159 Pelalawan 1.683 233 68 0 Bandar Petalangan 1.803 315 242 0 Kuala Kampar 2.613 821 322 103 Kerumutan 2.670 659 183 173 Teluk Meranti 2.020 491 157 0 Jumlah 38.532 9.822 4.648 2.685

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2011

D. Perguruan Tinggi Pertanian dan Perkebunan di Indonesia.

Perkembangan industri CPO di tanah air terus meningkat sejalan dengan

meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan itu perkembangan

LAPORAN AKHIR


lembaga pendidikan baik tingkat menengah maupun tinggi juga terus meningkat, akan

tetapi peningkatan pertumbuhan lembaga pendidikan yang dikhususkan pada industri

kelapa sawit tidak sepesat perkembangan pertumbuhan industri sawit, hal ini ditandai

dengan masih banyaknya rekruitmen tenaga lapangan perkebunan yang berasal dari

perguruan tinggi umum, untuk selanjutnya dilakukan pelatihan khusus perkebunan

kelapa sawit. Demikian juga dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri

pengolahan kelapa sawit. Beberapa perguruan tinggi yang mengkhususkan melakukan

pendidikan di bidang industri kelapa sawit dan turunannya adalah sebagai berikut:

Tabei 4.31 Perguruan Tinggi Pertanian dan Perkebunan di P. Jawa dan Sumatera

No. Perguruan Tinggi /Status

Kota Jurusan

I. Sekolah Kedinanasan 1. Pendidikan Teknologi

Kimia Industri Medan Medan, Sumatera Utara

Kimia Industri Mekanik Industri Tenaga Penyuluh Lapangan

2. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan); D4

Medan, Sumatera Utara

II. Swasta 1. Sekolah Tinggi Ilmu

Pertanian Agribisnis Perkebunan (STIP-AP)

Medan Budidaya Perkebunan Teknologi Pengolahan Hasil

Perkebunan

2. Politeknik LPP Yogyakarta: D3

Yogyakarta Budidaya Tanaman Perkebunan Teknik Mesin Teknik Kimia Akuntansi:

3. Institut Stiper Yogyakarta Fakultas Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian

E. Analisis Kebutuhan Sumberdaya Manusia Teknopolitan.

Merujuk pada definisi yang telah dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT), Teknopolitan berfungsi menjadi kawasan untuk

pengelolaan berbagai kegiatan, pelayanan dan fasilitas terkait dengan riset industri,

pengembangan hasil riset/ eksperimen, dan transfer teknologi. Semua ini dilaksanakan

dalam kerangka jaringan inovasi antar aktor akademisi, bisnis, dan pemerintah (ABG) yang berlokasi di kawasan tertentu dan didukung oleh Pemerintah Daerah bekerjasama

dengan perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian atau pusat-pusat unggulan. Oleh

karena itu, semenjak tahap awal kegiatan/perencanaan perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait tersebut.

LAPORAN AKHIR


Sebagai langkah awal dalam menganalisis kebutuhan SDM kawasan

teknopolitan adalah penentuan batasan lingkup kegiatan yang akan dikembangkan di

teknopolitan tersebut untuk menghasilkan produk utama kawasan yang berupa produk

teknologi tinggi tertentu. Berdasarkan keunggulan daerahnya, maka telah

dicanangkan Industri Hilir Sawit (IHS) sebagai penghasil produk utama yang akan

dikembangkan di kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam Kebijakan

Pembangunan Industri Nasional, Pemerintah telah menetapkan bahwa industri

berbasis CPO (crude palm oil / minyak sawit) sebagai prioritas ”yang

pengembangannya dapat dilakukan dengan pendekatan klaster” (Roadmap Industri

Pengolahan CPO, 2009).

Kementerian Perindustrian mengelompokan industri CPO kedalam tiga

kelompok:

1) Kelompok Industri Hulu, yaitu perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah

kelapa sawit atau tandan buah segar. Selanjutnya tandan buah segar diproses

menjadi minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil-PKO).

Kedua jenis minyak sawit tersebut merupakan output dari industri hulu dan

menjadi input bagi kelompok industri antara.

2) Kelompok Industri Antara meliputi antara lain industri olein, stearin, oleokimia

dasar (fatty acis, fatty alcohol, fatty amines, methyl esther, glycerol). Produk-

produk dari industri antara menjadi input untuk industri hilirnya.

3) Kelompok Industri Hilir. Dari 100 jenis produk hilir yang telah dapat dihasilkan pada

skala industri, baru 23 jenis yang sudah diproduksi secara komersial di Indonesia

(untuk pangan dan non pangan).

Produk hilir kategori pangan adalah minyak goreng, minyak salad, shortening,

margarine, cocoa butter substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food

emulsier, fat powder dan es krim.

Produk hilir kategori non pangan antara lain surfaktan, bio diesel dan oleokimia

turunan lainnya.

Dalam kajian ini pembahasan tentang kelompok industri antara digabungkan

kedalam kelompok industri hilir (industri turunan CPO), sehingga pengelompokan

disederhanakan menjadi menjadi kelompok industri hulu dan industri hilir sawit. Dari

prospek potensi bahan baku, industri oleokimia (oleochemica)l merupakan green

industry dengan bahan baku terbarukan dapat di dorong menjadi industri yang besar.

LAPORAN AKHIR


Produk yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan dan baik untuk

dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Walaupun pada saat ini kapasitas terpasang industri oleokimia dasar dunia jauh

lebih besar dari kebutuhan oleokimia dunia, namun permintaan dunia akan produk

oleokimia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan permintaan oleokimia dunia

dengan laju rata-rata sekitar 5% pertahun. Produsen oleokimia dasar sebagian besar

berada di wilayah Asia, dengan tingkat pertumbuhan produksi sekitar 7,1 % pertahun,

disusul oleh wilayah Amerika 2,4 %, dan Eropa 1,3 %. Secara menyeluruh

pertumbuhan produksi oleokimia dunia hingga tahun 2010 mencapai 3,7 % pertahun

(Departemen Perindustrian, 2009).

Sebagai “payung” regulasi untuk pengembangan industri oleokimia adalah kerangka pengembangan industri pengolahan CPO yang tercantum dalam salah satu

dokumen kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2009, yaitu

Roadmap Industri Pengolahan CPO . Industri inti yang dikembangkan baik dalam

jangka menengah (2010-2014) maupun jangka panjang (2015-2025) adalah:

oleokimia, biodiesel, minyak goreng, dan margarine. Adapun industri pendukung

meliputi: CPO, PKO, kemasan, bahan kimia, bleaching earth, karbon aktif, mesin dan

peralatan. Sedangkan industri terkait mencakup: pembersih, tinta, pewarna, cat,

surfaktan, varnish, plasticizer, plastic, pelumas, shortening, sabun, farmasi, kosmetik,

produk perawatan tubuh, dan makanan.

Strategi yang dicanangkan untuk sektor industri pengolahan CPO adalah:

diversifikasi produk kearah oleokimia dan turunannya, meningkatkan jaminan pasokan

CPO untuk industri dalam negeri, dan ekspansi ekspor. Adapun strategi bidang

teknologi adalah melakukan adaptasi teknologi dengan lisensi dari sumber perusahaan multi nasional (MNC) dan mendorong kemampuan pengembangan indigenous R&D

(litbang dalam negeri).

Selanjutnya telah disusun rencana aksi pengembangan industri pengolahan

CPO untuk jangka menengah dan panjang, diantaranya adalah melakukan diversifikasi

produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi, melakukan inovasi produk dan teknologi

melalui peningkatan litbang, dan memberikan insentif bagi pelaku litbang produk

turunan kelapa sawit. Untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan beberapa unsur

penunjang yaitu peningkatan teknologi, pasar, sumberdaya manusia (SDM), dan

infrastruktur. Khusus untuk SDM, rencana pengembangannya dalam jangka panjang

adalah untuk 1) meningkatkan kemampuan SDM di bidang oleokimia, bioteknologi, dan

LAPORAN AKHIR


biomassa; 2) meningkatkan peran lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk

meningkatkan mutu produk.

F. Kebutuhan SDM Industri Hilir Sawit.

Diasumsikan bahwa industri yang akan dikembangkan di Kawasan Teknopolitan

Pelalawan adalah industri turunan CPO – oleokimia, dimana bahan baku CPO sudah

diproduksi di luar kawasan teknopolitan Pelalawan. Proses yang ada pada industri

oleokimia meliputi: rafinasida, fraksionasi, spliting, destilasi, hidrogasi, pemekatan dan

pemurnian. Produk yang dihasilkan oleh industri oleokimia adalah: 1) produk hulu:

glycerin dan asam lemak (fatty acid), 2) produk hilir: glycerin, asam stearat, asam

laurat, asam palmitat, sabun, methyl esther, dan amine.

Mengingat industri oleokimia yang akan dikembangkan di kawasan TP adalah

industri baru, maka untuk mengetahui kebutuhan SDM/tenaga kerja dilakukan melalui

studi banding dengan industri sejenis. Mengacu pada suatu studi kelayakan yang

pernah dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai - Provinsi Sumatera Utara, untuk

industri oleokimia dengan kapasitas bahan baku 180.000 ton CPO per tahun, maka dari

90 % bahan baku CPO dihasilkan sekitar 90 % asam lemak, sabun, methyl esther,

amine, serta glycerin. Untuk mengelola 180.000 ton CPO/tahun diperlukan kawasan

industri/lahan seluas dua hektar dan tenaga kerja sekitar 858 orang, yang terdiri dari

69 staf dan 789 orang karyawan pelaksana/buruh. Konfigurasi tersebut dapat

diterapkan untuk mengetahui kebutuhan SDM secara umum/garis besar dalam

pengembangan industri pengolahan CPO dan turunannya di Teknopolitan Pelalawan.

Namun untuk mengetahui kebutuhan SDM yang lebih rinci perlu dilakukan kajian

khusus, bahkan sampai ke tahap studi kelayakan investasi.

Perhitungan lain yang dapat menjadi rujukan dalam menganalisis kebutuhan

SDM adalah dari PT, Flora Sawita Chemindo – Medan, produsen glycerin. Pada tahun

2005 memproduksi 18.509,48 ton glycerin menggunakan 3.643,57 jam kerja (Efi

Herawati, 2008). Jika seorang pekerja bekerja selama delapan jam per hari, maka

diperlukan sekitar 455 orang tenaga kerja/tahun.

Tenaga kerja di pabrik atau industri pengolahan CPO dan turunannya (termasuk

pabrik oleokimia) dikelompokan sebagai Staf dan Non Staf. Kelompok staf terdiri dari:

general manager, manager (pabrik), dan asisten manager (pabrik) dengan pendidikan

terendah Sarjana Strata Satu (S1). Kelompok non staf terdiri dari supervisor, team

leader/foreman, operator dan technician. Supervisor dan team leader minimum

berpendidikan setingkat Diploma 3 (D3), sedangkan untuk tenaga operator

LAPORAN AKHIR


berpendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK atau STM). Disamping itu

adapula SDM laboratorium setingkat operator, terdiri dari analis (level lebih tinggi) dan

inspektor; serta SDM bidang administrasi dan keuangan.

Analisis kebutuhan SDM untuk kawasan industri secara umum, apapun jenis

industri /manufakturnya dapat merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No:

35/M-IND/ PER/3/2010 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Diasumsikan kawasan industri dapat menyerap 100 tenaga kerja per hektar, maka

dalam jangka panjang kawasan Teknopolitan Pelalawan dengan zona industri seluas

600 hektar diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 60.000 orang. Jika

diasumsikan komposisi manager : staf : buruh adalah 3% : 21% : 77%, maka dalam

jangka panjang dibutuhkan 1.800 manager, 12.600 staf, dan 45.600 karyawan pelaksana/buruh.

Berdasarkan peramalan tenaga kerja (manpower forecasting) yang dilakukan

oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) pada tahun 2011 akan kebutuhan SDM di

industri hilir CPO di Indonesia, maka pada tahun 2015 diperlukan 326.630 orang SDM

teknik (diluar direksi, bidang keuangan dan administrasi), 583.240 orang pada tahun

2030 dan 1.548.336 orang pada tahun 2050. Peramalan SDM tersebut didasarkan pada

komposisi jabatan tenaga kerja teknik (lihat Tabel 4.29).

Sebagai catatan, peramalan SDM tersebut didasarkan pada tambahan luas

perkebunan kelapa sawit, bukan pada jumlah input CPO yang diproses atau jumlah

output industri hilir CPO yang dihasilkan. Selain itu, peramalan berlaku secara nasional

(aggregat) mencakup beberapa provinsi, sehingga perlu diturunkan lebih lanjut

(dirinci) untuk tingkat provinsi, bahkan sampai kabupaten.

Walaupun demikian, peramalan SDM ini masih dapat memberikan indikasi kepada Kabupaten Pelalawan akan adanya persaingan dalam pengadaan SDM teknik

untuk pengembangan Teknopolitan Pelalawan yang berbasis industri pengolahan CPO

di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu

menyusun perencanaan SDM yang diperlukan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

sehingga terjalin kolaborasi antara Pemerintah – Akademisi/Dunia Pendidikan – Dunia

Usaha.

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.32 Perkiraan Kebutuhan SDM Teknik di Industri Hilir CPO (Orang)

Distribusi Jumlah Kebutuhan SDM (Orang) No Jabatan (%) Tahun

2015 Tahun 2030

Tahun 2050

1. Operator + Technician (shift) 98,00 320.125 571.625 1.517.500 2. Foreman (shift) + Lab 1,18 3.842 6.860 18.210 3. Supervisor (shift) 0,55 1.793 3.201 8.498 4. Assistant Manager 0,20 640 1.143 3.035 5. Factory Manager 0,07 230 412 1.093 Jumlah Kebutuhan SDM 100 326.630 583.240 1.548.336

Sumber: DMSI, 2011 (dalam Purwadi, Dr. Ir. MS, 2012)

Perkiraan kebutuhan akan SDM di Teknopolitan Pelalawan secara kuantitatif

masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan rencana produksi, jenis

teknologi dan konfigurasi permesinan terpasang. Namun secara kualitatif SDM

Industrial dapat dibedakan sebagai berikut:

a) SDM bidang produksi, teknis administrasi, yang dapat dipenuhi oleh SDM lulusan

SLTA, lulusan program-program Diploma I, II, maupun D III. Dapat juga oleh

lulusan lembaga-lembaga pendidikan non formal, yaitu: kursus-kursus, balai latihan

kerja. Mereka merupakan SDM siap pakai untuk mengisi kebutuhan SDM jenjang

menengah di perusahaan/industri.

b) SDM yang bekerja pada kegiatan khusus yang berkaitan dengan perkembangan

produk, perencanaan strategis, pemasaran, pengawasan mutu/kualitas, dan

sebagainya. Mereka adalah tenaga ahli yang harus mempunyai keahlian khusus,

termasuk pula tenaga kerja di litbang industri. Pengadaan SDM tersebut berasal

dari lulusan perguruan tinggi.

c) Idealnya dapat dihasilkan sarjana-sarjana industri hilir kelapa sawit yang

mempunyai kompetensi berbasis pekerjaan (job compentence based) sebagaimana proses/pekerjaan yang dilakukan di industri terkait, yang meliputi: 1) Refinery

Plant, 2) Fractionation Plant, 3) Hidrogenation Plant, 4) Inter-esterification Plant,

5) Margarine Plant, 6) Esterification Plant (Purwadi, 2012).

d) Lulusan perguruan tinggi yang banyak diperlukan oleh industri hilir sawit/ industri

pengolahan CPO adalah yang berlatar belakang pendidikan teknik, yaitu: teknik

kimia, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik industri.

LAPORAN AKHIR


G. Rancangan Pengembangan SDM Teknolopolitan.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perencanan SDM sebagai proses

yang secara sistematis mengkaji keadaan sumberdaya manusia untuk memastikan

bahwa jumlah dan kualitas dengan ketrampilan yang tepat, akan tersedia pada saat

mereka dibutuhkan (Mondy & Noe, 1995)”. Atau perencanaan sumber daya manusia

(HR Planning) merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber

daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa

depan (Eric Vetter dalam Jackson & Schuler (1990) dan Schuler & Walker (1990)).

Definisi-definisi tersebut merupakan definisi perencanaan SDM untuk lingkup

mikro atau lingkup perusahaan. Sedangkan perencanaan SDM kawasan tergolong

perencanaan SDM dalam lingkup makro. Kedua lingkup tersebut mempunyai kesamaan yaitu perencanaan SDM harus didasarkan pada perencanaan yang diinginkan dimasa

mendatang. Perencanaan dimaksud adalah tahapan-tahapan pengembangan

teknolpolitan yang tercantum dalan dokumen roadmap pengembangan teknopolitan

Kab. Pelalawan.

a) Penyediaan SDM Teknolopolitan.

Penyediaan SDM teknopolitan dilakukan dilakukan secara bertahap sesuai

kebutuhan berdasarkan pengembangan teknopolitan. Penyediaan SDM teknopolitan

pada tahap awal pengembangan dilakukan dengan rekruitment dari lulusan perguruan

tinggi yang ada sekarang, baik yang ada di P. Sumatera, maupun yang ada di P. Jawa.

b) Pengembangan Institusi Pengembangan SDM Teknolopolitan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal laporan ini bahwa konsep

pengembangan Teknopolitan adalah terintegrasinya dunia industri, lembaga riset dan

perguruan tinggi dalam suatu kawasan. Oleh karena itu perguruan tinggi dalam suatu kawasan Teknopolitan tidak hanya sebagai penyedia SDM dalam hal riset bersama

lembaga riset dan industri tetapi juga sebagai penyedia SDM untuk sektor industri

dalam kawasan teknopolitan khususnya dan di luar kawasan pada umumnya. Terkait

dengan tujuan dan waktu perencanaan pengembangan teknopolitan, maka pemilihan

jenis perguruan tinggi menjadi penting.

Berikut ini adalah pembagian pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam

RUU Final tentang pendidikan tinggi yang telah disahkan pada bulan Juli 2012 pasal

15, 16 dan 17:

(1) Pendidikan Akademik.

LAPORAN AKHIR


Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau

program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik berada dalam tanggung jawab Kementerian.

(2) Pendidikan Vokasi.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu

sampai program sarjana terapan.

Pendidikan vokasi dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam

tanggung jawab Kementerian.

(3) Pendidikan Profesi.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan

keahlian khusus.

Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi

yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pada tahap awal institusi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan-

lulusan yang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dunia industri di lingkungan

kawasan teknopolitan, oleh karena itu pendidikan tinggi yang sesuai adalah pendidikan

vokasi. Dalam paragraf 2 tentang Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor

Terapan Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan pasal 21,

dinyatakan:

(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi

lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan

keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi.

(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan

bidang keahliannya.

LAPORAN AKHIR


(3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:

a. diploma satu;

b. diploma dua;

c. diploma tiga; dan

d. diploma empat atau sarjana terapan.

Kabupaten Pelalawan sebagaimana digambarkan pada bagian profil SDM

terlihat bahwa tingkat rata-rata usia sekolah baru 8,2 tahun yang berarti belum tamat

SMP, dan hanya 2,37% penduduk yang berijasah minimal D4 dari total penduduk

sebanyak 234.359 jiwa, serta berdasarkan hasil penjaringan calon dosen yang akan

disekolahkan S3, (yang nantinya akan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi

yang akan didirikan di Pelalawan), tidak ada yang putra daerah, hal ini mengindikasikan bahwa Kab. Pelalawan masih sangat kekurangan SDM berpendidikan

tinggi yang berkualitas, khususnya yang pendidikan minimal S2.

Dalam RUU Pendidikan tinggi salah satu syarat tenaga pengajar (Dosen) baik

pendidikan akademik maupun vokasi untuk program diploma, minimal berpendidikan

magister. Akan tetapi khusus pendidikan vokasi dengan program diploma 1 (satu) dan

diploma 2 (dua) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum

lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman (pasal 21 ayat 5).

Dengan demikian jika tenaga pengajar setingkat master masih sangat terbatas,

maka program pendidikan vokasi yang memungkinkan adalah program diploma baik

tingkat 1 maupun 2. Instruktur praktisi bisa diperoleh dari industri kelapa sawit yang

ada.

Bentuk perguruan tinggi dapat dipilih diantara bentuk-bentuk perguruan tinggi

sebagaimana tercantum dalam UU Pendidikan Tinggi Pasal 59 terdiri dari:

a. Universitas;

b. Institut;

c. Sekolah tinggi;

d. Politeknik;

e. Akademi; dan

f. Akademi Komunitas.

Penjelasan masing-masing bentuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR


a) Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat,

universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

b) Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi

syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

c) Sekolah Tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam

satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

d) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika

memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

e) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

tertentu.

f) Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu

atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang

berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dengan memperhatikan kondisi SDM Kab. Pelalawan sebagaimana disebutkan

di atas, maka pemilihan bentuk perguruan tinggi yang paling memungkinkan adalah Akademi Komunitas, karena hanya menyelenggarakan program diploma satu dan atau

dua. Program ini tidak membutuhkan tenaga pengajar dengan tingkat pendidikan S2

akan tetapi cukup tenaga profesional di bidangnya. Bidang ilmu pengetahuan dan atau

teknologi tertentu yang berbasiskan keunggulan lokal sudah barang tentu iptek bidang

perkelapasawitan. Tenaga pengajar bisa diperoleh dari industri kelapa sawit yang ada

di Kab. Pelalawan.

Sedangkan dalam jangka panjang dimana tujuan pendirian perguruan tinggi di

kawasan teknopolitan adalah sebagai berikut:

a) Menghasilkan tenaga terampil dalam bidang industri kelapa sawit tetapi juga

mampu menghasilkan tenaga profesional (hasil pendidikan profesi).

LAPORAN AKHIR


b) Melakukan riset dan pengembangan bersama-sama dengan industri dan

pemerintah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu terdapat perguruan tinggi yang

menghasilkan minimal tingkatt sarjana (S1), pilihannya bisa berupa Universitas,

sekolah tinggi atau institut.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jurusan dalam lembaga

pendidikan tersebut harus mampu menjwab kebutuhan SDM dalam jangka menengah

dan panjang. Sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam industri hlir kelapa sawit

khususnya industri oleo chemical adalah:

Jurusan Teknik Industri.

Jurusan Teknik Mesin.

Jurusan Teknik Kimia.

Jurusan Akutansi.

4.6 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui gambaran kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman dalam pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Analisis SWOT, dilakukan dengan menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari sisi

internal, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dari sisi eksterna. Dengan

matrik SWOT diharapkan dapat merumuskan strategi berdasarkan kondisi internal dan

eksternal yang dihadapi.

Berikut merupakan gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam mengembangkan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

a. Kekuatan.

Dukungan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang

sangat besar, didukung penanggaran daerah sebagai modal dasar

pembangunan Kawasan Teknopolitan, serta surplus PAD yang

merupakan potensi sebagai tambahan modal pembangunan kawasan

teknopolitan.

Kawasan Teknopolitan relative dekat dengan sumber bahan baku

industri kelapa sawit yang melimpah. Luas kebun kelapa sawit Riau

sekitar 320.000 Ha, dengan produksi CPO (2010) 1,5 juta Ton

LAPORAN AKHIR


Kawasan teknopolitan relatif dekat dengan titik strategis baik untuk

akses transportasi darat, laut dan udara, maupun pusat kota.

b. Kelemahan.

Rata-rata masa sekolah 8,21 (2010). 41 % Anak usia 16 - 18 th

(setingkat SMU) dan 92 % , Anak usia 19 - 21 th (setingkat Perguruan

Tinggi ) sudah tidak sekolah lagi

Tingkat budaya wirausaha masyarkat, dan penguasaan teknologi serta

teknologi transfer yang yang relative masih rendah

Terdapat beberapa area gambut di kawasan yang ditentukan untuk

pembangunan Kawasan Teknopolitan

Infrastruktur khusus, seperti pemodalam ventura serta inkubator teknologi belum tersedia.

Regulasi serta bentuk kelembagaan yang spesifik mengenai Kawasan

Teknopolitan belum ada.

c. Peluang.

Industri kelapa sawit berpotensi memiliki berbagai jenis industri

turunan. Pasar industri turunan kelapa sawit (khususnya oleochemical

dan oleofood) sangat menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi.

Sudah terdapat industri besar yang terkait dengan teknopolitan

(RAPP). Beberapa perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam

pembangunan teknopolitan (Universitas Riau, UTM Malaysia, Instiper

Jogja).

Sistem transportasi di Sumatera merencanakan membangun

infrastruktur yang mendukung aksesibilitas kawasan teknopolitan.

Sudah ada dukungan stakeholder swasta dari Pelalawan Pabrik Kelapa

Sawit (PT. Langgam Inti Hibrindo dan PT. Sinar Agro Raya).

Secara umum iklim bisnis di Provinsi Riau relatif baik, khususnya ikllim

industri kelapa sawit, dan didukung pula dengan banyaknya pemain-

pemain kuat dalam dunia industri kelapa sawit dengan kapasitas besar.

d. Hambatan.

Sering terjadi isu lingkungan, sosial dan HAM yang sering terjadi di

Industri Kelapa Sawit.

LAPORAN AKHIR


Pembiayaan untuk perusahaan baru berbasis teknologi, yang

diharapkan dapat menumbuhkan inovasi, belum berkembang di

Indonesia

Adanya hambatan dalam koherensi kebijakan antara pusat dan daerah.

Berikut merupakan matrik bobot IFAS/IFES serta posisi SWOT Kawasan

Teknopolitan Pelalwan.

Tabel. 4.33. Matrik IFAS - SWOT

No Deskripsi RATING BOBOT BxR

KEKUATAN

1

Dukungan Pemeritah Kabupaten Pelalawan yang

sangat bersar, serta dana pemerintah sebagai modal

dasar pembangunan Kawasan Teknopolitan 4 0.15 0.58

2

Kawasan Teknopolitan dekat dengan sumber bahan

baku 4 0.11 0.42

3 Kawasan Teknopolitan lokasinya sangat strategis 3 0.09 0.28

4

Sudah terdapat beberapa jalan penghubung ke Kawasan, meskipun kondisinya masih perlu

peningkatan 3 0.10 0.29

KELEMAHAN

1

Tingkat pendidikan masih dibawah standar

masyarakat industri 1 0.09 0.09

2

Transfer teknologi relative rendah dengan tingkat

penguasaan teknologi masyarakat. 1 0.07 0.07

3 Jiwa wirausaha yang relatif rendah 2 0.07 0.15

4 Terdapat area gambut di kawasan teknopolitan 2 0.09 0.19

5

Belum terdapat infrastruktur khusus pembangunan

teknopolitan di Kabupaten Pelalawan 2 0.10 0.21

6

Belum terdapat regulasi spesifik terhadap kawasan

teknopolitan 2 0.13 0.26

Total BAIK-RENDAH 2.54

Sumber : Hasil Analisis, 2012

LAPORAN AKHIR


Tabel. 4.34. Matrik EFAS - SWOT

No DESKRIPSI RATING BOBOT BxR

PELUANG

1

Sudah terdapat pemain kuat industri kelapa sawit di

Provinsi Riau dan sekitarnya. 3

0.07

0.21

2

Iklim bisnis khususnya untuk industri kelapa sawit relatif

baik di Provinsi Riau dan Sekitarnya 3

0.11

0.34

3

Sudah terdapat dukungan stakholder terkait terhadap

pembangunan Kawasan Teknopolitan 3

0.12

0.37

4

Rencana Sistem Transportasi Sumatera akan

mendukung aksesibilitas pembangunan Kawasan

Teknopolitan 3

0.09

0.28

5

Terdapat beberapa perguruan tinggi di sekitarnya yang

mendukung pembangunan Kawasan Teknopolitan 3

0.11

0.33

6 Banyak bentuk industri turunan kelapa sawit 4 0.10 0.39

7

Pasar industri hilir kelapa sawit, khususnya oleofood dan

oleochemical yang cukup menjanjikan. 4

0.11

0.45

HAMBATAN

1

Industri kelapa sawit rawan terdapap isu lingkungan,

sosial dan HAM 1

0.05

0.05

2

Belum terdapat pemodalan untuk industri baru berbasis

teknologi di Indonesia 2

0.10

0.19

3 Koherensi kebijakan Pusat-Daerah 2 0.13 0.26

Total BAIK 2.88


Berdasarkan matriks tersebut, diperoleh posisi SWOT pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan di kwadran I yang artinya secara eksternal posisinya baik,

sementara dari internal baik-rendah. Berikut ilustrasi SWOT dalam diagram kartesian.

LAPORAN AKHIR


Gambar 4.32 Posisi SWOT Pembangunan Kawasan Teknopolitan


Berdasarkan analisis kuantitiatif tersebut, secara umum kondisi kekuatan,

kelemahan, peluang serta hambatan dan strateginya digambarkan dalam matrik SWOT

dibawah ini.

Dari hasil matrik SWOT, startegi utama pembangunan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan, adalah:

1) Mendorong pertumbuhan bisnis industri kelapa sawit, khususnya dalam

penciptaan nilai tambah produk turunannya, serta penguasaan pasar.

2) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya dalam menciptakan SDM Ahli dan Terampil untuk medukung industri kelapa sawit.

3) Intensifkan peran pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

4) .. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat baik untuk meminimalisir

kemungkinan terjadinya isu negatif.

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

(2.54,2.88)

LAPORAN AKHIR


Tabel 4.35. Matrik SWOT

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN (Strength)

Teknopolitan terletak dikawasan yang strategis, dekat dengan bahan baku, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah

KELEMAHAN (Weakness)

- Tingkat pendidikan masyarakat setempat relatif rendah untuk kategori masyarakat industri

PELUANG (Opportunity) STRATEGI S-O STRATEGI W-O

- Produk kelapa sawit dan turunannya memiliki potensi market yang besar, didukung pula dengan iklim bisnis kelapa sawit yang baik

Mendorong pertumbuhan bisnis industri kelapa sawit, khususnya dalam penciptaan nilai tambah produk turunannya, serta penguasaan pasar.

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya dalam menciptakan SDM Ahli dan Terampil untuk medukung industri kelapa sawit

ANCAMAN (Threat) STRATEGI S-T. STRATEGI T-O

- Adanya isu lingkungan, sosial, dan HAM terhadap industri sawit

Intensifkan peran pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat baik untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya isu negative yang mungkin terjadi

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan V-1

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN FISIK

TEKNOPOLITAN PELALAWAN

Langkah awal sebelum merencanakan pembangunan fisik maka perlu

melakukan pengembangan kawasan Teknopolitan melalui perumusan kerangka berfikir

yang lebih jelas biasanya dalam bentuk visi, misi dan tujuan serta kebijakan strategis pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Sedangkan cita-cita pembentukan kawasan teknopolitan Pelalawan secara

spesifik dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan kawasan. Secara rinci rumusan

visi, misi, dan tujuan serta kebijakan strategis pengembangan kawasan teknopolitan

Pelalawan sebagai berikut:

5.1. VISI DAN MISI.

5.1.1. Visi Teknopolitan Pelalawan.

Dengan mendasarkan kepada urgensi pembentukan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan, maka rencana pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ditetapkan

dengan visi sebagai berikut:

“Menjadi kawasan utama Pelalawan bagi pemajuan dan pemanfaatan iptek dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan”

5.1.2. Misi Teknopolitan Pelalawan.

Berdasarkan kepada visi Kawasan Teknopolitan Pelalawan tersebut serta

berlandaskan kepada misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pelalawan,

selanjutnya misi pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dirumuskan sebagai

berikut :

LAPORAN AKHIR


1. Mengembangkan SDM berkualitas;

2. Mendorong pengembangan budaya kreatif inovatif masyarakat daerah;

3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan untuk mendorong pemajuan dan

pemanfaatan iptek dan inovasi;

4. Menumbuhkembangkan bisnis-bisnis inovatif;

5. Mendukung pengembangan keunggulan (daya saing) khas daerah;

6. Memberikan pelayanan berbasis iptek; dan

7. Mengelola pembangunan hijau (green development) di kawasan.

5.1.3. Tujuan Pengembangan Teknopolitan Pelalawan.

Pengembangan Kawasan Teknopolitan Pelalawan mempunyai tujuan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar komunitas akademia,

bisnis, pemerintah (ABG) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis

inovasi dan ilmu pengetahuan (konwledge based economy).

5.1.4. Kebijakan Strategis Pengembangan Teknopolitan Pelalawan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pengembangan Kawasan

Teknopolitan Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan kebijakan

strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan berkomitmen untuk mewujudkan visi

pengembanganTeknopolitan Pelalawan bedasarkan prinsip-prinsip: Transparansi,

akuntabilitas, dengan mendahulukan tanggung jawab sosial dan pembangunan

berkelanjutan.

2. Membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha secara luas untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembanganTeknopolitan Pelalawan.

3. Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku yang terkait dengan

pengembanganTeknopolitan Pelalawan.

4. Memelihara budaya melayu pelalawan dengan mewujudkan kekayaan budaya

tersebut dalam program pengembanganTeknopolitan Pelalawan.

5. Menggunakan Inisiatif stratejik penguatan sistem inovasi sebagai kerangka

kebijakan pengembangan Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


5.2. RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan serta

sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang

merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan

ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur

pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang

secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata

ruang.

Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini akan melayani kegiatan dengan skala lokal,

nasional hingga internasional. Adapun lokasi dari Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini adalah di Desa langgam Kabupaten Pelalawan. Dipilihnya lokasi ini sebagai Kawasan

Teknopolitan Pelalawan dengan pertimbangan sebagai berikut (lihat Gambar 5.1) :

Lokasi strategis dan dilalui oleh jaringan jalan utama regional antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan.

Berlokasi di tengah kawasan perkebunan dengan pemanfaatan intensif.

Berlokasi di areal untuk kegiatan komersial dan jasa.

5.2.1. Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kawasan Teknopolitan

Berdasarkan hasil analisis, fungsi dan peran Kawasan Teknopolitan Pelalawan serta strategi pengembangan wilayah, konsep struktur ruang yang sesuai untuk

Kawasan Teknopolitan Pelalawan adalah Pusat Tunggal.

Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan konsep struktur

ruang di Kawasan Teknopolitan Pelalawan, adalah

1. Struktur jaringan jalan eksisting.

2. Kondisi topografi dan hidrologi kawasan.

3. Bentuk lahan ekisting.

4. Pemanfaatan lahan eksisting.

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.1. Peta Rencana Jaringan Jalan Teknopolitan Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan konsep

pengembangan struktur ruang kawasan perencanaan di Kawasan Teknopolitan

Pelalawan dilakukan sebagai berikut:

a. Konsep Pengembangan struktur Ruang kawasan perencanaan adalah konsep

pengembangan keterkaitan antar sektor dan bidang yang dapat terkait.

b. Penentuan peran dan fungsi setiap bidang kegiatan dilakukan berdasarkan

beberapa kriteria, meliputi:

Posisi sentral relatif pengelola kawasan dengan kegiatan bidang lain yang

terdapat di kawasan;

Aksesibilitas bagi semua sektor dan bidang kegiatan;

Pendekatan keterkaitan antar bidang;

Pendekatan daya dukung lahan dan lingkungan;

Pendekatan kapasitas ekonomi;

Pendekatan daya dukung sumberdaya alam;

Pendekatan kapasitas prasarana dan sarana.

Selain mengacu pada pertimbangan di atas, penyusunan konsep struktur ruang

Kawasan Teknopolitan Pelalawan, juga dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:

Sesuai dengan bentuk kawasan perencanaan dan kebutuhan bidang yang ada maka konsep yang diterapkan adalah Radial.

Centre point Kawasan Teknopolitan yang direncanakan adalah kegiatan perkantoran manajemen pengelola kawasan yang lokasinya relatif di bagian

tengah kawasan (Blok D), sehingga mempunyai akses yang rata bagi semua

bidang kegiatan.

Penetapan klaster kegiatan (Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Perkantoran, Perdagangan dan jasa komersial, permukiman, industri dan UKM)

yang direncanakan berada dipinggir kawasan dan melingkar dengan keterkaitan

yang erat.

Sistem Jaringan jalan diarahkan untuk membentuk pola jaringan melingkar yang menghubungkan antar sektor kegiatan.

Gambar 5.2 memperlihatkan peta tentang rencana konsep struktur ruang

kawasan Teknopolitan dengan memperhatikan kepada seluruh penjelasan di atas.

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.2. Peta Rencana Konsep Struktur Ruang Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR


5.2.2. Rencana Pembagian Ruang Kawasan Teknopolitan

Berdasarkan konsep pengembangan di atas, untuk menjelaskan lingkup

pelayanan dan memudahkan dalam menyusun rencana kedepan serta memudahkan

dalam proses implementasi, maka pembagian ruang Kawasan Teknopolitan dibagi

atas delapan Blok. Adapun dasar pertimbangan pembagian blok tersebut terdiri atas:

Hasil analisis pengembangan kegiatan;

Hasil analisis hubungan fungsional antar kegiatan;

Hasil analisis tapak;

Fungsi dari masing-masing blok;

Strategi pengembangan; dan

Aksessibilitas (jarak tempuh atau waktu pencapaian).

Untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang tepat

sasaran, tepat manfaat dan berkelanjutan, secara umum kawasan perencanaan akan

dibagi menjadi tujuh Blok, yaitu:

1. Blok A : Blok Kegiatan Pendidikan dan R&D Center meliputi Institut Teknologi Pelalawan, Akademi Komunitas/Politeknik dan Pusat Penelitian dan

Pengembangan (R&D Center).

2. Blok B : Blok Kegiatan Industri dan UKM; beberapa bangunan fasilitas utama

yang ada di areal ini adalah bangunan pabrik oleo kimia, oleo pangan, dan

limbah sawit.

3. Blok C: Blok Kegiatan permukiman yang berwawasan lingkungan, seperti

kawasan hunian, rumah ibadah, rekreasi, dan rumah sakit.

4. Blok D: Blok Kegiatan perkantoran; beberapa bangunan fasilitas utama yang

ada di areal ini adalah kantor pengelola kawasan, kantor pelayanan

pengurusan perijinan, kantor pengelola keamanan kawasan.

5. Blok E: Blok Kegiatan perdagangan dan jasa beberapa fasilitas utama yang ada

di areal ini adalah kawasan perdagangan dan layanan jasa.

6. Blok F : Blok Kegiatan Rekreasi, Olah Raga, Rumah Ibadah, Ruang Terbuka Hijau dan Buffer.

7. Area Fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan meliputi Badan jalan,

drainase dan sanitasi lingkungan, jaringan TIK, pengolahan air bersih,

pengolahan air limbah, jaringan listrik, pengolahan sampah.

LAPORAN AKHIR


Kawasan Teknopolitan Pelalawan dalam pengembangannya ini akan dilayani oleh

blok-blok yang tersebar dan merata. Blok A, B, C, D, E, dan F merupakan area

kegiatan mulai dari Blok Pendidikan sampai dengan area kegiatan rekreasi seperti

tampak dalam Tabel 5.1. Blok-blok ini dianggap satu kesatuan karena lokasinya yang

berdekatan dan mempunyai hubungan yang berkaitan erat serta dilengkapi dengan

fasiltas prasarana dan sarana penunjang kawasan.

Tabel 5.1. Rencana Pembagian Blok Kawasan Teknopolitan

NO. PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) ZONA

1. Kawasan Research dan Development 80,00 A

2. Kawasan Perguruan Tinggi 100,00 A

3. Kawasan Industri dan UKMN 600,00 B

4. Kawasan Permukiman 140,00 C

5. Fasilitas Sosial dan Umum 80,00 C

6. Kawasan Perkantoran 40,00 D

7. Kawasan Jasa dan Komersial 40,00 E

8. Kawasan Mixed Use 40,00 E

9. Kawasan Rekreasi 40,00 F

10. Kawasan RTH 600,00 F

11. Kawasan Golf dan Sport Club 40,00 F

12. Kawasan Lahan Basah 1.485,00 F

13. Infrastruktur 175,00 G

JUMLAH 3.650,00

Catatan : * = sudah masuk dalam 30% dari masing-masing area kegiatan Sumber :

Hasil Perhitungan Tim secara GIS.

LAPORAN AKHIR


Secara rinci Gambar 5.3 menampakkan rencana sistem pembagian ruang

Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Gambar 5.3. Peta Pembagian Blok Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

5.3. RENCANA POLA RUANG KAWASAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN.

Rencana pola ruang yang dikembangkan adalah sesuai dengan konsep struktur

ruang diatas. Oleh karena itu, penekanan utama dari konsep pola ruang kawasan

Teknopolitan adalah penyediaan atau alokasi ruang yang optimal bagi kegiatan-

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, industri dan UKM, perdagangan

dan jasa, permukiman, perkantoran, dll. Pola ruang di Kawasan Teknopolitan secara

garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan

budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup mengingat besarnya kecenderungan pergeseran pemanfaatan kawasan lindung dan RTH untuk

kawasan budidaya. Sehingga komponen yang harus dikembangkan dalam pola ruang

kawasan Teknopolitan antara lain meliputi:

Lahan Basah

LAPORAN AKHIR


5.3.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung.

Jenis Kawasan Lindung yang terdapat di Kawasan teknopolitan terdiri dari

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan

perlindungan setempat dan Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu, terdapat beberapa

kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kawasan teknopolitan, yaitu:

Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung.

Menetapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung.

Sedangkan acuan yang digunakan dalam penyusunan rencana pengembangan

kawasan lindung di Kawasan Teknopolitan Pelalawan, meliputi:

Hasil analisis pengembangan Kawasan teknopolitan;

Strategi Pengembangan Kawasan teknopolitan;

Rencana Pola Ruang Kawasan teknopolitan;

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan hutan; dan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan lindung.

Berdasarkan acuan tersebut, maka secara normatif Kawasan Lindung di Kawasan

teknopolitan yang direncanakan terdiri atas:

A. Kolam/Situ, Mata Air dan Sempadannya.

1. Kawasan sekitar kolam/situ dan mata air yaitu kawasan untuk melindungi

kolam dan mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu

kelestarian fungsi kolam/situ dan mata air.

2. Kolam/Situ adalah suatu wadah air di atas permukaan tanah yang terbentuk

secara alami maupun buatan, yang airnya berasal dari air tanah, mata air

dan air permukaan sebagai bahan dari siklus hidrologis yang potensial dan

merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

3. Mata air adalah sumber air yang mengalir dari dalam tanah atau batuan ke

permukaan tanah secara alamiah.

LAPORAN AKHIR


4. Daerah Sempadan Sumber Air adalah daerah sempadan kawasan tertentu di

sekeliling, di sepanjang.

5. Bila berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan

sekitar kolam/situ Garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya dengan

radius 200 meter dari batas badan air.

6. Idealnya kawasan setebal 200 meter di sekeliling mata air dan kolam/situ

seluruhnya ditanami vegetasi secara rapat. Namun, pada kenyataannya,

kawasan di sekitar situ dan mata air telah banyak berubah menjadi area

terbangun. Bila upaya pengosongan area tidak dapat lagi dilakukan, maka

perlu dilakukan beberapa cara untuk menjaga kelestarian sumber air dan

mata air.

7. Menyelamatkan dahulu lahan-lahan yang masih belum terbangun untuk

menjadi area sempadan situ atau mata air yang ditanami vegetasi secara

rapat, minimal 400 pohon/ha.

8. Mengarahkan potensi aliran air limpasan ke bagian area sempadan yang

rimbun, padat pohon, sehingga selain dapat ‘menyimpan’ limpasan tersebut,

juga dapat mengurangi kecepatan dan volume limpasan sebelum memasuki

sungai atau mata air.

9. Area sempadan mata air dan kolam/situ dapat juga dimanfaatkan untuk

beragam aktifitas selama prinsip-prinsip jenis vegetasi yang

direkomendasikan untuk ditanam di area ini adalah jenis-jenis vegetasi yang

memiliki karakteristik minimal sebagai berikut :

Berasal dari habitat alami ketinggian 0 – 400 meter.

Habitat alaminya cenderung lembab dan hutan tropis.

Cocok untuk jenis tanah yang menyerap/menyimpan air.

Memiliki kualitas estetika dan manfaat yang cukup baik, artinya selain

indah secara visual memiliki fungsi tambahan, misalnya, dapat

mendatangkan burung, atau menghasilkan buah yang dapat dimakan

oleh manusia, dan seterusnya.

Dengan demikian potensi lokasi kolam/situ, mata air, dan sempadan yang ada di

Kawasan Kawasan teknopolitan berada di Blok C.

LAPORAN AKHIR


B. Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berbentuk kawasan tutupan hijau hutan yang

dikembangkan terutama untuk tujuan pengaturan iklim mikro dan resapan air.

Ruang terbuka yang akan diatur adalah ruang terbuka yang bersifat publik

dan semi publik. Ruang publik adalah ruang yang digunakan bersama dimana

warga komunitas bertemu dan menggunakan ruang pada teritorial tertentu dalam

suasana yang bebas dengan kesamaan derajatnya. Ruang publik pada dasarnya

adalah ruang bagi representasi kepentingan masyarakat. Sedangkan ruang semi

publik adalah ruang terbuka yang tercipta karena adanya korelasi publik dan privat

di dalam suatu ruang. Kepemilikan ruang tersebut merupakan bagian dari pelataran

atau halaman dari suatu bangunan.

RTH di kawasan Kawasan teknopolitan akan

berlokasi pada Blok-blok area kegiatan dan

sebagian kecil berada dalam kawasan-

kawasan budidaya lainnya seperti jalan,

taman, dan kawasan hijau lainnya yang

memiliki luas minimum 30% dari total area

pemanfaatan ruang pada masing-masing blok

tersebut.

Ruang terbuka pada kelompok kegiatan teknopolitan berfungsi sebagai

unsur pengikat dari kawasan tersebut. Berdasarkan hirarkinya ruang terbuka ini

terbagi menjadi ruang terbuka dengan skala pelayanan blok kawasan. Ruang

terbuka untuk skala pelayanan blok kawasan umumnya merupakan ruang terbuka

pasif berupa taman yang sengaja direncanakan secara khusus atau pemanfaatan sisa lahan seperti dalam bentuk pulau-pulau jalan.

Ruang terbuka pada sisi jaringan jalan berupa jalur hijau. Fungsi utama dari

ruang terbuka ini mencakup fungsi estetika, perlindungan (dari faktor iklim khususnya

sinar matahari serta pemisah jalur kendaraan dan jalur pedestrian) dan mengurangi

pencemaran. Tercapainya fungsi-fungsi tersebut akan tergantung dari pemilihan jenis

pepohonan yang ditanam di sepanjang jalur hijau.

Secara umum kriteria jenis pepohonan yang akan ditanam pada rencana jalur

hijau jaringan jalan adalah sbb:

Ditanam secara berbaris dengan jarak tanam 8 – 10 meter;

Perakaran kuat (tidak mudah tumbang) dan tidak merusak jalan atau trotoir;

LAPORAN AKHIR


Struktur batang lurus;

Titik percabangan sekitar 2 meter di atas permukaan tanah;

Bermassa daun padat;

Tajuk membentuk kanopi sehingga memberikan keteduhan pada daerah

sekitarnya;

Bunga/buah tidak mudah rontok; dan

Mudah dalam perawatan.

C. Kawasan Penyangga (Buffer Zone).

Kawasan Penyangga (Buffer Zone) di Kawasan teknopolitan memiliki fungsi

spesifik yakni melindungi lingkungan sekitar blok-blok area kegiatan. Kawasan

Penyangga dibutuhkan untuk memenuhi fungsi ekologis, yaitu :

Melindungi sisten-sistem yang ada agar tidak tercemar oleh limbah, terutama

sistem tata air.

Menciptakan suatu kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi.

Karena fungsi lindung yang diembannya, kawasan penyangga ini diarahkan untuk memiliki jenis-jenis vegetasi yang mewakili semua strata, sehingga

terdiri dari kombinasi antara pohon, perdu/semak, penutup tanah, rumput, dan

tanaman rambat. Untuk itu akan menjadi sarana pembatas antar blok maupun

area lainnya.

D. Taman Lingkungan.

Taman lingkungan merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan

diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas, yang meliputi populasi yang

terbatas pula. Berbeda dengan taman kota yang diperuntukkan untuk kebutuhan

interaksi mayarakat kota, taman lingkungan diperuntukkan untuk interaksi

masyarakat setempat.

Pengadaan taman lingkungan memiliki tujuan utama sebagai wadah interaksi

warga (fungsi sosial), meningkatkan kualitas lingkungan mikro (fungsi ekologis) dengan

meningkatkan kesejukan dan kenyamanan lingkungan, menyerap air, meningkatkan

kesehatan individu, dan menyerap partikel beracun.

Untuk itu, maka vegetasi di taman lingkungan diatur sebagai bagian dari

kombinasi lapangan terbuka tanpa perkerasan (rumput), pohon-pohon keras

LAPORAN AKHIR


pelindung/peneduh, pohon buah, dan perkerasan.

Jarak antar tanaman agak jarang, karena 70% dari area taman lingkungan lebih

ditujukan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan.

Vegetasi yang ada di taman lingkungan harus memiliki karaktersitik tanaman:

tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu

pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat sebagai berikut:

Tumbuhan ornamental berbunga; dan

Tumbuhan penghasil buah.

E. Taman Rekreasi

Taman rekreasi merupakan ruang terbuka yang digunakan sebagai tempat

rekreasi yaitu tempat penduduk melaksanakan kegiatan-kegiatan rekreasi (suka) aktif. Sesuai dengan

fungsinya,

penyediaan

fasilitas untuk

menunjang

kegiatan di RTH

jenis ini sangat

penting, taman

rekreasi biasanya dibangun secara unik dan dipakai untuk kegiatan yang cukup aktif

seperti piknik, permainan (simulasi), dan lain sebagainya melalui penyediaan sarana-

sarana permainan juga sarana-sarana pendukung lainnya.

Secara teknis taman rekreasi ini mempunyai syarat, yaitu:

a) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;

b) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik

untuk dimanfaatkan bagi rekreasi alam;

c) Jenis-jenis vegetasi yang dikembangkan merupakan kombinasi dari kebutuhan-

kebutuhan sosial dan ekologis. Karena peran sosialnya maka vegetasi yang dipilih

harus yang mudah dirawat, tidak berbahaya (bagian-bagiannya tidak beracun,

tidak berduri, tidak mudah regas/patah), dengan rekomendasi (namun tidak

terbatas) sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR


Tumbuhan ornamental berbunga.

Tumbuhan penghasil buah.

Adapun potensi lokasi di Kawasan teknopolitan berada dalam area untuk fasiltas

prasarana dan sarana penunjang lainnya.

F. Sempadan Jalan

Jalur hijau sempadan jalan adalah ruang terbuka yang terletak di daerah milik

jalan (damija) maupun di dalam daerah pengawasan jalan (dawasda) memiliki peranan

dalam menurunkan kadar pencemar udara dengan menyerap sisa pembakaran, debu,

memberikan perlindungan dari teriknya matahari, dan juga berfungsi sebagai tempat

berteduh, penyerap air hujan dan pengarah jalur lalu lintas (pengaturan lalu lintas).

Jalur hijau ini dapat berada di sepanjang kiri-kanan jalan ataupun pada bagian tengah jalan (median jalan).

Arahan jenis tanaman pada sempadan jalan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Arahan Jenis Tanaman pada Sempadan Jalan

NO. FUNGSI TANAMAN

KRITERIA JENIS TANAMAN

Tanaman pada Sempadan Jalan 1 . Tanaman

Peneduh - Ditempatkan pada jalur

tanaman (minimal 1,5 m dari

tepi median) - Percabangan 2 m di atas tanah - Bentuk percabangan batang

tidak merunduk - Bermassa daun padat

- Ditanam secara berbaris

- Kiara payung (Filicium decipiens) - Tanjung (Mimusops elengi)

- Angsana (Ptherocarphus indicus)

2 . Penyerap polusi udara

- Terdiri dari pohon, perdu/semak - Memiliki ketahanan tinggi

terhadap pengaruh udara

- Jarak tanam rapat - Bermassa daun padat

- Angsana (Ptherocarphus indicus) - Akasia daun besar (Accasia mangium)

- Oleander (Nerium oleander) - Bogenvil (Bougenvillea Sp) 3 . Penyerap

Kebisingan

- Terdiri dar pohon, perdu/semak

- Membentuk massa - Bermassa daun rapat

- Berbagai bentuk tajuk

- Tanjung (Mimusops elengi)

- Kiara payung (Filicium decipiens) - Teh-tehan pangkas (Acalypha

sp) - Kembang sepatu (Hibiscus rosa

sinensis)

LAPORAN AKHIR


NO. FUNGSI TANAMAN

KRITERIA JENIS TANAMAN

4 . Pemecah angin - Tanaman tinggi, perdu/semak

- Bermassa daun padat - Ditanam berbaris atau

membentuk massa - Jarak tanam rapat < 3 m

- Cemara (Cassuarina

equisetifolia) - Angsana (Ptherocarphus indicus)

- Tanjung (Mimusops elengi) - Kiara payung (Filicium decipiens)

5 . Pembatas Pandang

- Tanaman tinggi, perdu/semak - Bermassa daun padat - Ditanam berbaris atau

membentuk massa - Jarak tanam rapat

- Bambu (bambusa sp) - Cemara (Cassuarina equisetifolia)

- Oleander (Nerium oleander) - Kembang sepatu (Hibiscus rosa Tanaman Median Jalan

6 . Penahan silau

lampu kendaraan

- Tanaman perdu/semak

- Ditanam rapat - Ketinggian 1,5 m - Bermassa daun padat

- Oleander (Nerium oleander)

- Kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis)

- Bogenvil (Bougenvillea Sp)

- Nusa Indah (Mussaenda sp) Tanaman pada Persimpangan Jalan/Pulau Jalan 7 . Daerah bebas

pandang

- Tanaman rendah berbentuk

tanaman perdu dengan ketinggian < 0,80 m

- Tanaman berbunga atau

- Soka berwarna-warni (Ixora

stricata) - Lantana (Lantana camara) - Duranta sp (Pangkas kuning) 8 . Persimpangan

yang mungkin

ditanami

- Tanaman perdu rendah Tanaman berbatang tunggal - Palem raja (Oreodoxa regia)

- Pinang jambe (Areca catechu) - Lontar/siwalan (Borassus Flabellife)

Tanaman pohon bercabang > 2 meter - Khaya (Khaya Sinegalensis)

- Bungur (Lagerstromea loudonii)

9. Tanaman pengarah

Sumber: Disarikan dari Berbagai Sumber, 2011

G. Fasilitas Area Parkir

Fasilitas parkir adalah suatu area terbuka atau tertutup yang memiliki fungsi

utama sebagai tempat memberhentikan dan menyimpan kendaraan, baik bermotor

maupun tidak bermotor, dalam waktu tertentu dan rutin.

Secara umum penataan fasilitas parkir kurang diperhatikan karena fungsinya yang

cenderung dinilai tidak penting. Padahal, baik secara luas lahan, fungsi, maupun

estetika fasilitas parkir memiliki potensi untuk ruang terbuka hijau, dengan persyaratan

teknis, meliputi:

LAPORAN AKHIR


Fasilitas parkir terbuka karena luasnya dan permukaannya yang keras kerap

menjadi area yang memancarkan panas (hot spot). Oleh karenanya, sebaiknya memanfaatkan material penutup lantai yang dapat menyerap air limpasan

seperti grass block. Cara lain adalah dengan menyisakan area yang tidak

memerlukan perkerasan tetap tanah atau diberi rumput atau batu. Misalnya

area antara dua sisi roda mobil dapat tetap rumput, tanah, atau batu.

Karena luas permukaan terbukanya, fasilitas parkir ruang terbuka harus memperhatikan aliran limpasan air hujan agar tidak mengalami genangan air

yang besar, atau bahkan berkontribusi pada banjir di lingkungannya karena

mengalirkan air ke luar area parkir. Saluran drainase area parkir harus

diperhatikan kemiringan permukaan area parkir minimal 1%.

Kolam penampungan air limpasan (retention/detention pond) harus disediakan untuk fasilitas parkir dengan luas di atas 5000 m2.

Area parkir harus memiliki proporsi antara kendaraan parkir dan vegetasi yang seimbang. Sebuah area parkir sebaiknya menanam satu buah pohon untuk

setiap ruang untuk lima buah mobil.

Karena secara estetika fasilitas parkir tidak menarik, maka fasilitas parkir sebaiknya dilengkapi dengan pagar pembatas setinggi paling tidak 1,2 meter,

baik berupa pagar tanaman, atau pagar buatan dengan kombinasi tanaman

rambat. Penggunaan berem dengan ketinggian di atas 50 cm juga dapat

mengurangi pemandangan tidak menarik fasilitas parkir.

Tampak bangunan yang khusus dibuat untuk fasilitas parkir harus dibuat menarik. Karena umumnya bangunan sejenis ini dibuat fungsional, maka

tampak akan sederhana. Penanaman tanaman rambat menjadi alternatif,

selama dapat menutupi 80% dari tampak bangunan.

Persyaratan untuk tanaman pada lahan parkir merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh baik pada tanah padat :

- Pohon yang cukup tinggi dan rindang, sehingga lingkungan tempat parkir

dapat lebih sejuk dan nyaman.

- Tanaman setelah dewasa tingginya harus lebih dari 10 meter yang

memiliki diameter tajuk lebih dari 3 meter dan memiliki daerah bebas cabangnya lebih dari 3 meter.

- Struktur perakaran tanaman tidak banyak yang berada di permukaan

tanah.

LAPORAN AKHIR


5.3.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.

Dalam konteks Kawasan Teknopolitan, rencana pengembangan kawasan

budidaya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan

yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga untuk mendukung

pencapaian visi dan misi Kawasan teknopolitan sebagai pusat pemajuan iptek dengan

tetap mempertimbangkan aspek hijau kota.

Kawasan budidaya tersebut terdiri dari bangunan-bangunan perkantoran, mesjid,

laboratorium, gudang, gedung sekolah, pusat penelitian dan pengembangan, serta

kawasan peruntukan lainnya. Di mana unsur bangunan tersebut telah dijabarkan

dalam subbab rencana tapak pengembangan bidang-bidang. Selanjutnya kawasan

budidaya berikut ini menjelaskan aspek kegiatan lainnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ruang Kawasan teknopolitan.

a) Kegiatan Komersial

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan

konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi

lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kawasan teknopolitan yang

memiliki kegiatan untuk rekreasi/hiburan. Dari potensi yang ada serta rencana

pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan

kegiatan secara optimal dan merata. Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan

komersial ini bersifat pusat pelayanan dengan skala lingkungan.

Kegiatan komersial ini diarahkan sebagai berikut:

1) Kegiatan komersial diarahkan berlokasi dalam satu area khusus dengan konsep

pengembangan blok kawasan terpadu.

2) Komersial skala pusat pelayanan berada di pusat pelayanan dekat dengan pusat

pengelola.

3) Komersial lingkungan diarahkan untuk melayani bidang-bidang teknologi produksi

dalam konsep neighbourhood unit.

4) Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan komersial tidak mengganggu

jaringan jalan utama kawasan.

5) Mengarahkan pengelompokan kegiatan komersial pada simpul-simpul potensial

tertentu.

LAPORAN AKHIR


b) Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi.

Rencana pengembangan Kawasan peruntukan Rekreasi, meliputi:

1) Pengembangan kegiatan rekreasi yang mencakup obyek wisata berupa kolam

rekreasi air dan outbound activities, serta prasarana dan sarana penunjang.

2) Pengembangan obyek wisata dan rekreasi mencakup wisata kreatif, wisata

pendidikan, wisata budaya, wisata konferensi dan obyek rekreasi.

3) Pengembangan wisata di kawasan lindung dan kawasan budidaya ditata secara

terpadu.

4) Selain itu pengembangan obyek wisata dan rekreasi juga meliputi kegiatan.

5.4. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Salah satu hal yang penting yang perlu dituangkan dalam Masterplan Kawasan

teknopolitan Pelalawan adalah rencana pengaturan dan pengendalian bangunan.

Rencana pengaturan dan pengendalian bangunan ini pada dasarnya dimaksudkan

untuk menciptakan estetika kawasan yang mendukung terciptanya pola interaksi antar

kegiatan yang efisien. Titik berat dari rencana penataan dan pengendalian bangunan

adalah pada aspek perancangan kota (urban design). Adapun aspek-aspek yang

termasuk dalam pedoman penataan dan pengendalian bangunan, meliputi:

Pembentukan dan penataan wajah kawasan dengan penataan ketinggian

bangunan (skyline kota)

Penataan jalur pergerakan yang efisien melalui penataan jalur pergerakan (jalan,

pedestrian) serta street furniture (jenis, pelatakan dan desain)

Pembentukan faktor estetika lingkungan dengan penataan kelengkapan jalan dan lingkungan (street furniture) meliputi desain dan penempatannya. Khusus untuk

kawasan komersial, pembentukan faktor lingkungan ini juga dituangkan dalam

bentuk aturan pemasangan papan reklame, signase/pertandaan mencakup desain,

ukuran dan juga penempatannya.

Tujuan dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Teknopolitan

Pelalawan adalah mengatur batasan penggunaan ruang yang masih diperbolehkan di

kawasan ini agar tercipta ruang yang efektif efisien nyaman dan aman. Secara umum

Kawasan Teknopolitan merupakan kawasan yang memiliki ruang terbuka luas dan

Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) sangat rendah ( dibawah 20 %).

LAPORAN AKHIR


Namun untuk mengantisipasi perkembangan

kawasan ini harus disusun Arahan Ketentuan

Intensitas Pemanfaatan Ruang, terutama pada

jalur utama Bulevar, jalan lingkungan satu dan

jalan lingkar luar kawasan, serta areal centre point

kawasan.

Intensitas pemanfaatan ruang merupakan

hal yang perlu dilakukan untuk mengatur kepadatan bangunan sebuah kawasan.

Beberapa variabel intensitas bangunan adalah (1) Garis Sempadan Bangunan (GSB),

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB), (3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan

Ketinggian Bangunan.

Penerapan masing-masing istilah tersebut pada kawasan perencanaan adalah:

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas dalam mendirikan

bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya, garis ini

bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang ataupun samping.

GSB yang ditetapkan untuk jalur utama Bulevar Jalan Lingkungan satu, ring road

dan centre point adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rencana Garis Sempadan Bangunan di Kawasan Teknopolitan

Pelalawan.

No Klasifikasi

Jalan/Lokasi

Daerah Milik Jalan

(DMJ)

Garis Sempadan Bangunan

(GSB)

Garis Sempadan Samping (GspS)

Garis Sempadan Belakang

(GspB)

1 Bulevar 20 m 10 m 4 m 4 m

2 Jalan Lingkungan

satu

10 m 5 m 2 2

3 Ring road 4 m 4 m 2 m 2 m

4 Area Centre Point 6 m 3 m 2 m 2 m

2) Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan

perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.

Rencana pengaturan KDB ditujukan untuk mengatur proporsi antara daerah

terbangun dengan tidak terbangun serta untuk mengatur intensitas kepadatan

LAPORAN AKHIR


bangunan. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau disebut juga “Building Coverage Ratio (BCR)”. Secara matematis KDB dapat dinyatakan dalam

persamaan:

KDB = (Luas Lantai Bangunan/Luas Kapling) x 100%

Pada prinsipnya proporsi lahan terbuka di suatu kawasan seharusnya lebih besar

daripada lahan terbangun, agar tercapai sirkulasi udara dan air yang ideal. Semakin

luas lahan terbuka maka akan semakin besar besar bidang peresapan air hujan dan

akan menurunkan debit atau limpasan permukaan yang berarti turut mencegah

banjir, serta menambah cadangan air tanah. Untuk kawasan Kawasan teknopolitan

KDB maksimum yang ditetapkan adala 20 %

3) Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB) adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana teknis ruang kota.

Secara matematis KLB dapat dinyatakan dalam persamaan :

KLB = (Total Luas Lantai Bangunan/Luas Kapling) x 100%.

Ketinggian bangunan yang dimaksud adalah jumlah lantai penuh dalam satu

bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai puncak atap suatu bangunan, yang

dinyatakan dalam meter, atau ketinggian bangunan (TB) adalah suatu angka yang

membatasi ketinggian suatu bangunan yang dapat berupa lapis/tingkat bangunan,

atau dalam satuan ketinggian (m).

Ketinggian bangunan dapat membentuk terciptanya kesan klimaks dan anti

klimaks. Pengaturan ketinggian bangunan juga bertujuan untuk menciptakan

skyline kota atau kawasan, sehingga tercipta kesan yang tidak monoton. Atau

bahkan ketinggian bangunan dapat dimanfaatakan untuk membentuk sebuah landmark kawasan.

Pengaturan ketinggian bangunan di kawasan Kawasan teknopolitan, diharapkan

dapat:

Dapat menonjolkan Landmark kawasan.

Sesuai dengan daya dukung kemampuan tanah lahan.

Menciptakan keserasian bangunan dengan view di sekitarnya.

Menciptakan skyline kawasan yang serasi dan berkarakter.

Dalam perencanaan kawasan Kawasan teknopolitan ketinggian bangunan

maksimum yang direncanakan adalah 4 lantai, namun tidak menutup kemungkinan

LAPORAN AKHIR


untuk dibangunnya bangunan 6 lantai, terutama untuk bangunan Kantor Pengelola

Kawasan yang direncanakan menjadi landmark kawasan. Ketentuan tersebut

diberlakukan dengan catatan:

Tinggi puncak atap bangunan tidak bertingkat maksimum 8 meter dari lantai

dasar.

Tinggi puncak atap bangunan dua lantai maksimum 12 meter dari lantai dasar.

Jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 5

meter.

Gambar 5.4. Irisan Rencana Jalur Utama Kawasan (Bulevar)

Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Illustrasi Pengembangan Pola Ruang

Teknopolitan Pelalawan dapat dilihat pada gambar 5.5 dan 5.6 berikut ini.

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.5. Peta Rencana Pola Ruang Teknopolitan Pelalawan

LAPORAN AKHIR


Gambar 5.6. Peta Illustrasi Pengembangan Pola Ruang Teknopolitan Pelalawan.

LAPORAN AKHIR


LAPORAN AKHIR

Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan VI-1

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN

TEKNOPOLITAN KABUPATEN PELALAWAN

6.1. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN.

Dengan tersusunnya konsep pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan,

langkah berikutnya adalah menyusun indikasi program dan kegiatan pembangunan

kawasan teknopolitan Pelalawan. Indikasi program dan kegiatan tesebut ditetapkan

untuk mengoptimalkan penyusunan program-program teknis dan upaya untuk

mendorong keikutsertaan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Kemudian dilakukan pula penyusunan keterpaduan antar stakeholder karena

dalam proses pengembangan kawasan tersebut banyak melibatkan instansi/lembaga

terkait.

Indikasi program dan kegiatan ditetapkan dalam waktu 20 (duapuluh) tahun

perencanaan tahun 2013-2027 yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan program

pembangunan, yaitu:

a. Tahap I : 2013 – 2017; dan

b. Tahap II : 2018 – 2027;

Indikasi Program Kawasan Teknopolitan Pelalawan dapat dirumuskan dalam

tahapan kegiatan sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR


Tahap I : 2013 – 2017, program dan kegiatan meliputi:

1) Penyiapan kawasan;

2) Penyusunan Detail Enginering Desain;

3) Pembangunan Kawasan Teknopolitan Tahap I;

4) Pembangunan infrastruktur penunjang di dalam kawasan;

5) Pembangunan infrastruktur penunjang di luar kawasan;

6) Pembangunan jalan akses menuju kawasan;

7) Sosialisasi dan promosi; dan

8) Pembentukan kelembagaan.

Tahap II : 2017 – 2027, program dan kegiatan meliputi:

1) Pembangunan kawasan teknopolitan Tahap II;

2) Sosialisasi dan promosi; dan

3) Pengembangan kelembagaan.

Rincian program dan kegiatan dari masing-masing tahapan tersebut dapat

diuraikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini.

LAPORAN AKHIR


Tabel 6.1. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Teknopolitan Tahun 2013-2017

USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER PENDANAAN INSTANSI

PELAKSANA TAHUN PELAKSANAAN

APBN APBD SWASTA 2013 2014 2015 2016 2017 A. PENYIAPAN KAWASAN Land Acquisition Seluruh Lokasi X Pemkab Pelalawan Land Clearing Seluruh Lokasi X Pemkab Pelalawan Revisi RTRW Seluruh Lokasi X Pemkab Pelalawan Legalisasi Kawasan Seluruh Lokasi X Pemkab Pelalawan KLHS dan Amdal Seluruh Lokasi X Pemkab Pelalawan B. DETAIL ENGINEERING DESAIN

DED Infrastruktur (Jalan, Dry-Port, Terminal, Drainase, Telekomunikasi, Listrik,Pengelolaan Limbah, Sampah, Air Bersih) G X BPPT

DED Fasos-Fasum (Rumah Ibadah, Olah Raga, RTH, Hiburan) C X BPPT

DED Rumah Sakit C X BPPT DED Pusat Keamanan Kawasan/Kepolisian C X BPPT

DED Pusat Pendidikan (Community College & ITP) A X BPPT

DED Pusat R&D A X BPPT

C. PEMBANGUNAN KAWASAN TAHAP I

Pembangunan Gapura dan Jalan dalam Kawasan G X

BAPPEDA DAN DINAS PU

Pembangunan Community College/Politeknik A X KEMENDIKBUD Pembangunan Institut Teknologi Pelalawan A X KEMENDIKBUD Pembangunan Kawasan Pemukiman C X PENGEMBANG Pembangunan Kawasan Industri dan UKM B X INDUSTRI

LAPORAN AKHIR




APBN APBD SWASTA 2013 2014 2015 2016 2017

Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial E X PENGEMBANG

Pembangunan Kawasan Perkantoran D X PENGEMBANG Pembangunan Kawasan R&D A X KEMENRISTEK

Pembangunan Kawasan Rekreasi, Olah Raga, dan Rumah Ibadah F X PENGEMBANG

Pembangunan Kawasan RTH & Buffer F X PENGEMBANG D. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG DI DALAM KAWASAN Pembangunan Drainase G X DINAS PU Pembangunan Jaringan TIK G X DINAP PU Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik G X PENGEMBANG Pembangunan Transmisi Listrik G X PENGEMBANG Pembangunan Pengolahan Air Bersih G X PDAM DAERAH

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Industri (Industrial Waste Water Treatment) G X PENGEMBANG

Pembangunan Pengolahan Sampah G X DINAP PU E. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG DI LUAR KAWASAN

Pembangunan Pelabuhan Sokoi

Sokoi X X KEMENHUB, DISHUB

Pembangunan Bandara Pelalawan Bandar Sei

Kijang X X KEMENHUB, DISHUB

Pembangunan Jalan Tol Lintas Timur G X KEMENPU

Pembangunan Jalan K.A. Lintas Timur Sumatera G X KEMENHUB

Pembangunan Jalan Teknopolitan - Pelabuhan Sokoi G X

DINAS PU PROVINSI

LAPORAN AKHIR




APBN APBD SWASTA 2013 2014 2015 2016 2017

Pembangunan Jalan Teknopolitan - Bandara Pelalawan G X

DINAS PU PROVINSI

Pembangunan Jalan Teknopolitan - Stasiun Kereta Api Lintas Timur G X

DINAS PU PROVINSI

Pembangunan Jalan Teknopolitan - Jalan Tol Lintas Timur G X

DINAS PU PROVINSI

F. PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU KAWASAN Peningkatan Jalan RAPP G X RAPP Peningkatan Jalan Kabupaten G X DISHUB Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pelalawan G X DISHUB G. SOSIALISASI DAN PROMOSI Identifikasi Calon Investor X BKPM DAERAH Pembentukan tim marketing X BAPPEDA Persiapan Materi Marketing X SETDA Publikasi, Roadshow dan Sosialisasi X SETDA Pembentukan Komitmen Investor X SETDA H.KELEMBAGAAN

Pembentukan dan Operasionalisasi Tim Kebijakan Kawasan X BUPATI

Penyiapan legalitas pengelola kawasan X BUPATI

Pembentukan dan Operasionalisasi UPTD X BUPATI

Pembentukan dan Operasionalisasi BUMD/BLUD X BUPATI

Proses spin-off BUMD ke KEK X BUPATI

LAPORAN AKHIR


Tabel 6.2. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Teknopolitan Tahun 2018-2027

USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI

SUMBER PENDANAAN INSTANSI

PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN

APBN APBD SWASTA 2018-2019

2020-2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

A. PEMBANGUNAN KAWASAN TAHAP II Pembangunan Kawasan Permukiman C X PENGEMBANG Pembangunan Kawasan Industri B X INDUSTRI Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa E X PENGEMBANG Pembangunan Kawasan Perkantoran D X PENGEMBANG Pembangunan Kawasan R&D A X KEMENRISTEK

Pembangunan Kawasan Rekreasi dan Olah Raga F X PENGEMBANG

Pembangunan Inkubator Bisnis B X

KEMENKO PEREKONOMIAN, BPPT, KEMENPERIN, KUKM,

Pembangunan Infrastruktur (Dry-Port dan Terminal) G X DISHUB

Pembangunan Rumah Sakit C X DISKES

Pembangunan Pusat Keamanan Kawasan/Kepolisian C X SETDA

B. SOSIALISASI DAN PROMOSI Identifikasi Calon Investor X SETDA Publikasi, Roadshow dan Sosialisasi X SETDA Pembentukan Komitmen Investor X SETDA C. KELEMBAGAAN

Pembentukan dan Operasionalisasi KEK X PENGELOLA KAWASAN

LAPORAN AKHIR


6.2. PENUTUP.

Dengan tersusunnya masterplan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini akan

menjadi acuan bagi semua pihak terkait yang akan membangun di Kawasan

Teknopolitan Pelalawan. Untuk lebih memperkuat fungsi dimaksud, langkah

selanjutnya adalah legalisasi masterplan ini menjadi sebuah peraturan perundang-

undangan di Kabupaten Pelalawan yang harus ditaati bersama.

Adapun kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan pembangunan

Kawasan Teknopolitan Pelalawan adalah :

1. Kepastian pendanaan modal kerja dari Pemerintah sebelum dapat beroperasi

secara swadana.

2. Pengalihan kelembagaan pengelolaan dari lembaga Badan Milik Pemda ke Badan Usaha seperti BUMD atau PPP (public private partnership) dan

menjadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Keselarasan program Kawasan Teknopolitan Pelalawan dengan program

Kabupaten Pelalawan lainnya.

4. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi bahan baku maupun produk

hasil dari dan keluar kawasan teknopolitan Pelalawan.

5. Kesiapan SDM yang menguasai IPTEK dalam pengembangan sektor pertanian

dan perkebunan dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang berdaya

saing tinggi.

6. Menjaga kelestarian sumberdaya lokal dengan mengembangkan dan

domestikasi komoditas lokal menjadi komoditas unggulan.

7. Keberlangsungan communite college dan Pendidikan Tinggi yang langgeng

dan harus menjadi faktor unggulan Kabupaten Pelalawan ke depan.

Eksistensi Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada akhirnya akan ditentukan oleh

penilaian dari para stakeholder tentang deliverables yang dihasilkan, apakah memang

mampu memberikan nilai tambah lebih dibanding dengan kondisi eksisting. Kondisi ini

hanya akan terjadi apabila manajemen Kawasan Teknopolitan Pelalawan mampu

membangun kerjasama strategis dan sinergis dengan instansi atau organisasi terkait di

pusat maupun daerah, baik di bidang teknologi maupun bisnis. Kerjasama dengan

instansi pusat sebaiknya diarahkan untuk pemanfaatan dan alih teknologi produksi

yang mampu memperkuat sumberdaya lokal dalam memberikan output yang

berkualitas dan standar, serta untuk pencitraan organisasi. Sementara itu koordinasi

LAPORAN AKHIR


dan kerjasama dengan instansi dan mitra lokal diarahkan kepada kesamaan fokus

dalam pengembangan dan pemasaran produk, perkuatan sumberdaya produksi, dan

penggalangan sikap kerja bersama agar tidak muncul ketersinggungan institusional.

Agar kondisi tersebut dapat direalisasikan, dukungan Pimpinan Daerah menjadi

sangat penting, khususnya dalam :

Menunjuk manajemen Kawasan Teknopolitan Pelalawan, agar dipilih orang yang mempunyai kemampuan komunikasi, leadership, dan entepreunership

yang memadai;

Pemantauan jalannya organisasi, dan aktif memberikan solusi dan penengah, apabila terjadi kebuntuan koordinasi antar institusi;

Sosialisasi eksistensi Kawasan Teknopolitan Pelalawan ke luar Kabupaten Pelalawan, baik di lingkungan institusi pemerintah maupun organisasi bisnis;

Dengan demikian, pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ini harus lebih

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan

daya saing daerah, dan bukan semata-mata menjadi sebuah lembaga milik perorangan

atau badan usaha swasta yang profit oriented. Orientasi kesejahteraan bersama lebih

diutamakan ketimbang orientasi keuntungan satu atau beberapa pihak tertentu.

Lahan Basah

1.485 Ha

2.165 Ha

Mineral

Desa Sekijang Mati

Desa Rantau Baru

Desa Kualaterusan

Kecamatan Langgam

GAS

PLTG

PT AGRITASARI PRIMA

PT MITRAUNGGUL PUSAKA

%[

%[

%[

%[

101.7412970.249162

101.8076290.249283

101.7308860.222111

101.8078570.194746

0°12' 0°12'

0°14' 0°14'

101°44'

101°44'

101°46'

101°46'

101°48'

101°48'

PENYUSUNAN MASTER PLANKAWASAN TEKNOPOLITAN

KABUPATEN PELALAWANPROVINSI RIAU

PETA GEOLOGI

Proyeksi : .............UTMSistem grid : .............GeografisZone UTM : .............48N

1:15000

N

300 0 300 600 Meters

Sumber :1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 20002. Peta RTRW Kabupaten Pelalawan, Bappeda Tahun 2011-20203. Peta RTRW Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Tahun 2010-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN PELALAWAN

BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Kawasan Teknopolitan

Legenda :

Alluvium Sungai Rawa DanauAluvial termasuk GambutBatu Apung abu abu Batu PasirTufa Bentonit Batubara Muda

Deliniasi Kawasan TeknopolitanSungai

JalanKanalBatas Desa

Lahan Basah

1.485 Ha

2.165 Ha

Mineral

Desa Sekijang Mati

Desa Rantau Baru

Desa Kualaterusan

Kecamatan Langgam

GAS

PLTG

PT AGRITASARI PRIMA


30

25

20

45

55

5040

15

35

20

30

50

15

55

45

15

30

35

45

35

35

50

15

35

25

35

25

25

30

40

30

45

50

40

40

45

35

35

25

35

20

45

30

30

35

40

30

40

30

25

40

20

45

40

40

40

15

30

30

30

35

30

20

35

30

35

35

30

30

30

30

45

35

20

35

25

25

40

15

30

15

35

%[

%[

%[

%[

101.7412970.249162

101.8076290.249283

101.7308860.222111

101.8078570.194746

0°12' 0°12'

0°14' 0°14'

101°44'

101°44'

101°46'

101°46'

101°48'

101°48'



PETA KONTUR


1:15000

N

300 0 300 600 Meters





Legenda :



101520

2530

3540

4550

55 Kontur

Lahan Basah

1.485 Ha

2.165 Ha

Mineral

Desa Sekijang Mati

Desa Rantau Baru

Desa Kualaterusan

Kecamatan Langgam

GAS

PLTG

PT AGRITASARI PRIMA


%[

%[

%[

%[

101.7412970.249162

101.8076290.249283

101.7308860.222111

101.8078570.194746

0°12' 0°12'

0°14' 0°14'

101°44'

101°44'

101°46'

101°46'

101°48'

101°48'



PETA SISTEM LAHAN


1:15000

N

300 0 300 600 Meters





Legenda :

GambutMineral



Lahan Basah

1.485 Ha

2.165 Ha

Mineral

Desa Sekijang Mati

Desa Rantau Baru

Desa Kualaterusan

Kecamatan Langgam

GAS

PLTG

PT AGRITASARI PRIMA


%[

%[

%[

%[

101.7412970.249162

101.8076290.249283

101.7308860.222111

101.8078570.194746

0°12' 0°12'

0°14' 0°14'

101°44'

101°44'

101°46'

101°46'

101°48'

101°48'



PETA KOORDINAT KAWASAN TEKNOPOLITAN


1:15000

N

300 0 300 600 Meters





Legenda :

Deliniasi Kawasan Teknopolitan

Sungai


Titik Koordinat%[

Lahan Basah

1.485 Ha

2.165 Ha

Mineral

Desa Sekijang Mati

Desa Rantau Baru

Desa Kualaterusan

Kecamatan Langgam

GAS

PLTG

PT AGRITASARI PRIMA


%[

%[

%[

%[

101.7412970.249162

101.8076290.249283

101.7308860.222111

101.8078570.194746

0°12' 0°12'

0°14' 0°14'

101°44'

101°44'

101°46'

101°46'

101°48'

101°48'



PETA TUTUPAN LAHAN


1:15000

N

300 0 300 600 Meters





Legenda :



BelukarHutanHutan AkasiaLahan Kosong/TerbukaPerkebunan RakyatSemak/Alang-alang/Rumput

1686 masterplan teknopolitan

Data & Analytics