semnasppm.umy.ac.idsemnasppm.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/BAGIAN-4.pdf1365 SEMINAR NASIONAL ABDIMAS II 2019 SINERGI DAN STRATEGI AKADEMISI, BUSINESS DAN GOVERNMENT (ABG) DALAM

1364

SEMINAR NASIONAL ABDIMAS II 2019 SINERGI DAN STRATEGI AKADEMISI, BUSINESS DAN GOVERNMENT (ABG) DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKEMAJUAN DI ERA INDUSTRI 4.0

Pemberdayaan Badan Usaha

Milik Desa

1365


Penguatan Kelembagaan Dusun Lungguh Melalui Sistem Informasi Berbasis IT

Adhianty Nurjanah 1Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

55183, (0274) 387656

Email: [email protected], [email protected]

Abstrak

Dusun Lungguh, Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta mempunyai beberapa masalah utama, yakni masih kurangnya teknologi yang berbasis web yang berkaitan dengan profil desa mengenai kependudukan warga, kurangnya informasi laporan keuangan desa, serta kurang menggalinya potensi yang ada di Desa Temuwuh khususnya dusun Lungguh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan. Dalam hal ini Desa memiliki kewenangan secara otonom dalam mengatur desanya terutama kelembagaan desa. Melalui program pengabdian masyarakat pada program Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT Di Dusun Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta ini, menawarkan model untuk mengatasi beberapa masalah yang ada di Dusun Lungguh, yakni yang pertama pembuatan profil dusun, melakukan pengelolaan data dan verifikasi data serta membuat format atau desain buku profil dusun. Kedua, optimalisasi Sistem Informasi Desa dengan membuat website desa. Pada tahapan ketiga, memberikan pendampingan kepada pemerintah desa terkait cara mengelola website desa untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Hasil dari Program Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT ini menghasilkan buku profil yang sudah sesuai dengan dengan kondisi nyata yang ada di desa. Serta menghasilkan pengembangan website dan media social untuk memudahkan menyebarkan informasi terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci: Penguatan, Kelembagaan, Sistem Informasi, IT Pendahuluan

Kawasan Dusun Lungguh terdiri dari perumahan, pertanian, dan perkebunan. Dusun Lungguh yang memiliki luas ukuran ± 500 ha dan memiliki populasi penduduk ± 600 jiwa. Kondisi sosial masyarakat Dusun lungguh mayoritas beragama Islam. Masyarakat Dusun Lungguh mulai melakukan pembenahan disektor pendidikan yang dibuktikan dari beberapa riwayat warga yang sudah ada menempuh dijenjang Perguruan Tinggi. Potensi di pendukuhan Lungguh Desa Temuwuh memiliki beberapa potensi, antara lain Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Dusun Lungguh yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Serta Dusun Lungguh memiliki potensi mebeler. Sebagian penduduk desa terutama pemuda-pemudinya yang mempunyai pekerjaan yang dapat

mailto:[email protected]


1366


dikerjakan dirumah untuk membantu perekonomian keluarga dengan membuat mebel dari kayu jati.

Namun masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Dusun Lungguh Desa Temuwuh Dlingo Bantul yaitu Belum adanya buku profil pedukuhan Lungguh yang lengkap yang dapat digunakan untuk mendukung pemyelenggaraan pemerintahan desa, Kurangnya teknologi yang berbasis IT berupa web yang berkaitan dengan profil desa yang memuat tentang data lengkap kependudukan warga, informasi laporan keuangan desa, potensi yang ada di dukuh Lungguh, dan belum optimalnya Sistem Informasi Desa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan desa.

Pentingnya penggunaan website desa didukung oleh pernyataan Schifreen (2009), yang menyatakan bahwa website sama seperti kumpulan informasi secara tradisional namun

keduanya memiliki perbedaan.“A web site is, traditionally, a collection of pages of information.

Creating a web page is, in many ways, very similar to writing a letter with a word processor and saving it on your computer, but there are a couple of important differences”. (Schifreen, 14 : 2009).

Penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat yakni melalui Penyusunan buku profil Dusun yang lengkap. Profil ini memuat informasi secara detail mengenai kondisi dan potensi serta data kependudukan yang ada. Sehingga profil ini bisa digunakan untuk mendukung tersusunnya RPJMDes yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Selain itu alternative membuat web yang memuat data lengkap kependudukan warga, informasi laporan keuangan desa, potensi yang ada di Dusun Lungguh, kegiatan yang dilakukan warga, dan kritik saran dari warga setempat. Dengan adanya web ini warga setempat akan dapat mengakses informasi perkembangan desa setiap saat sehingga akan lebih efisien dan efektif lagi. Web ini akan terus digunakan oleh perangkat desa untuk membagikan informasi ke masyarakatnya. Adapun pelaksanaan dengan menghadirkan web ini membutuhkan teknologi maupun metoda atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan menerapkan Langkah awal yaitu Pembuatan Profil Dusun. Pembuatan Profil Dusun ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan pendataan kependudukan dan data terkait kondisi serta potensi Dusun Lungguh. Kemudian Melakukan pengelolaan data dan verifikasi data serta membuat format/desain buku profil dusun. Langkah selanjutnya adalah optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan Pembuatan Website Desa. Menurut websitedesa.net, Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah platform teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya komunitas di tingkat desa. Fungsi website desa antara lain selain sebagai sistem informasi desa, turut mampu mengangkat potensi desa serta mejadi sarana untuk pelaporan anggaran desa. (https://websitedesa.net diakses pada 19 September 2019).

Kegiatan KKN-PPM ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan teknologi yang berbasis website dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kreatifitas, kebersihan, keharmonisan, dan kerjasama yang baik. Adapun output yang diharapkan yaitu Tersusunnya buku profil dusun secara lengkap serta terbentuknya website desa yang dapat

https://websitedesa.net/

1367


diakses masing-masing warga disetiap saat untuk mengetahui informasi update tentang kegiatan yang ada.

Metode Pelaksanaan

Korten (2002) menyatakan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centred Development) memandang inisiatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai. Upaya untuk melaksanakan pembangunan yang berpusat pada raktyat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengubah keberadaan masyarakat menjadi lebih mandiri, produktif dan sejahtera.

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada Dusun Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul metode pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT Di Dusun Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta ini direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan hasil observasi dengan memiliki beberapa tahapan yakni : 1. Persiapan dan pembekalan

a) Rekrutmen peserta KKN-PPN UMY dilakukan melalui pendaftaran peserta melalui KRS online setiap mahasiswa, kemudian mengumpulkan berkas persyarakat kepada LP3M UMY.

b) Persiapan logistik (sarana/prasarana/perlengkapan) kebutuhan mahasiswa untuk pelaksanaan KKN PPM (misalnya kit, uniform, bahan referensi, dll)

c) Pembekalan Mahasiswa peserta KKN-PPM UMY, dilakukan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa untuk melaksanakan program. Kegiatan ini dilakukan oleh LP3M UMY.

d) Pelaksanaan KKN-PPM UMY (penerjunan, pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lapangan, penarikan).

e) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KKN-PPM UMY. 2. Pelaksanaan Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. Pembuatan Buku Profil Dusun Lungguh Desa Temuwuh Dlingo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail.

b. Pembuatan website Desa yang nantinya dapat digunakan oleh warga pedukuhan Lungguh dalam mengakses informasi secara lengkap.

c. Pelatihan dan pendampingan pengelola website desa. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kegiatan KKN PPM ini menghasilkan beberapa kemajuan untuk Masyarakat Desa Temuwuh, khususnya untuk Dusun Lungguh. Adapun hasil pemberdayaan masyarakat

1368


Dusun Lungguh Desa Temuwuh Dlingo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut.

1. Tersusunnya Buku Profil Buku Profil Dusun Lungguh Desa Temuwuh Dlingo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail. Sehingga perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi serta potensi desa. Buku Profil Dusun Lungguh telah diterbitkan dan diberikan kepada Padukuhan Lungguh serta Kelurahan Desa Temuwuh

2. Pembuatan Website Padukuhan Lungguh Website Padukuhan Lungguh dapat meningkatkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tranparansi dalam memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang berbasis IT, yaitu melalui website desa ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan desa, misalnya seperti kegiatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan ikut mengawasi serta memberikan masukan kepada pemerintah desa. Dapat diakses pada https://dusunlungguh.wordpress.com/

3. Pembuatan Media Sosial Instagram dan Youtube Selain pembuatan website padukuhan, akun media sosial lain yang telah dibuat adalah media sosial Instagram dan Youtube yang dapat diakses pada laman https://www.instagram.com/dusunlungguh11/ dan di Youtube dengan user name Dusun Lungguh 2019 yang nantinya dapat digunakan oleh warga pedukuhan Lungguh dalam mengakses informasi secara lengkap.

4. Pengadaan Modem Untuk mendukung kelancaran pengelolaan website dan media sosial berbasis IT diberikan pula modem sebanyak dua buah agar memudahkan pengelola menjalankan website dan media sosial tersebut. Harapan dengan pengadaan modem ini akan terus digunakan oleh masyarakat untuk kelancaran dalam pengelolaan website maupun media sosial Dusun Temuwuh, Desa Lungguh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta.

1369


Gambar 1 : Hasil Pengabdian Masyarakat Dusun Temuwuh, Desa Lungguh, Dlingo Bantul

Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 3 : Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website dan Pembuatan Media Sosial Padukuhan Lungguh 9 Februari 2019

Sumber : Dokumen Pribadi

Dalam hal ini pengadaan buku profil desa sangat bermanfaat untuk mengetahui seluruh warga dan menjadi acuan untuk data masyarakat. Untuk mendukung sosialisasi dan mengetahui database warga Desa Lungguh, pembuatan Website Dusun Lungguh Temuwuh Dlingo Bantul Yogyakarta menjadi salah satu solusi. Pembuatan Website ini bertujuan untuk mensosialisasikan Potensi yang ada di Dusun Lungguh kepada masyarakat lainnya, sehingga Dusun Lungguh kedepannya dapat menjadi Dusun percontohan di Indonesia yang memudahkan pendataan dan mengetahui setiap lapisan masyarakat di Indonesia.

1370


Selain itu, Website dan Media Sosial juga berfungsi sebagai media promosi potensi Desa yang ada di Dusun Lungguh, Desa Temuwuh, Dlingo Bantul Yogyakarta. Website beralamat https://dusunlungguh.wordpress.com/ mendeskripsikan profil Desa serta social media sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan desa. Sehingga masyarakat lain turut mengetahui progress dan potensi yang ada di Dusun Lungguh, Desa Temuwuh, Dlingo Bantul Yogyakarta. Termasuk pencapaian prestasi Desa Temuwuh, Dlingo Bantul Yogyakarta.

Setelah membuat website Desa, selanjutnya diadakan pelatihan pembuatan konten website kepada seluruh warga Dusun Lungguh, terutama yang menjadi admin website. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam mengelola website dan membuat konten website yang informative, komunikatif dan menarik bagi pembacanya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat selain menggali potensi desa, namun dapat pula dipromosikan kepada dunia luar menggunakan media sosial dan website yang mana akan mendukung dan dapat meningkatkan pendapatan penduduk desa setempat.

Kesimpulan

Program Pengabdian Masyarakat Dosen Skema KKN-PPM telah menghasilkan tersusunnya Buku Profil Dusun Lungguh Desa Temuwuh Dlingo Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara lengkap dan detail. Sehingga perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi serta potensi desa. Buku Profil Dusun Lungguh telah diterbitkan dan diberikan kepada Padukuhan Lungguh serta Kelurahan Desa Temuwuh.

Selain itu telah terbentuknya website Desa, hal ini berdampak pada peningkatan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tranparansi dalam memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang berbasis IT) yaitu melalui website desa ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan desa, misalnya seperti kegiatan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa dan ikut mengawasi serta memberikan masukan kepada pemerintah desa.

Pembuatan website padukuhan, akun media sosial lain yang telah dibuat adalah media sosial Instagram dan Youtube yang dapat diakses pada laman https://www.instagram.com/dusunlungguh11/ dan di Youtube dengan user name Dusun Lungguh 2019 yang nantinya dapat digunakan oleh warga pedukuhan Lungguh dalam mengakses informasi secara lengkap. Selain itu untuk mendukung pengelolaan website dan media sosial berbasis IT diberikan dua buah modem sehingga penguatan kelembangaan Padukuhan Lungguh Desa Temuwuh berbasis IT dapat berjalan dengan baik.

1371


Ucapan Terima Kasih Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang telah

kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian. Terimakasih pula kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Warga Dusun Lungguh yang telah berpartisipasi pada pelaksanaan program pengabdian di Dusun Lungguh, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Kami berharap program-program pengabdian ini dapat dilanjutkan dan bermanfaat masyarakat luas

Daftar Pustaka Korten, D. C. (2002). Menuju Abad Ke-21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Robert Schifreen, 2009, How to create Web sites and applications with HTML, CSS,

Javascript, PHP and MySQL, Oakworth Business Publishing Ltd. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa https://websitedesa.net diakses pada 19 September 2019

https://websitedesa.net/

1372


Penguatan Kelembagaan Bank Sampah Kradenan Berseri Melalui Sistem Informasi Online (SIOn)

Adhianty Nurjanah1

, Sakir2

1Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

55183, (0274) 387656

2Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

55183, (0274) 387656

Email: [email protected]

Abstrak

Pengabdian Masyarakat pada Bank Sampah Kradenan Berseri dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran publik dan pengetahuan tentang pentingnya mengelola limbah rumah tangga secara mandiri melalui bank sampah, tidak tersedianya sistem informasi online yang berfungsi sebagai komunikasi, informasi dan pendidikan terkait dengan pengelolaan bank sampah, tidak memiliki media promosi untuk produk krajinan yang berasal dari limbah rumah tangga, serta kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah ini merupakan masalah yang terjadi pada bank sampah yang berlokasi di RW 17 Kradenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Berdasarkan masalah-masalah ini, pengabdian masyarakat melalui penguatan kelembagaan bank sampah melalui sistem informasi online dan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah bertujuan untuk memberdayakan Bank Sampah Kradenan Berseri melalui sistem informasi berbasis online (SIOn). Dengan penggunaan sistem informasi berbasis online (SIOn) maka Bank Sampah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, sistem informasi berbasis online (SIOn) ini dapat digunakan sebagai media untuk promosi dan pendidikan serta literasi yang berkaitan dengan pentingnya mengelola limbah rumah tangga melalui bank sampah kepada publik. Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Bank Sampah, Sistem Informasi Online (SiOn) Pendahuluan

Perkembangan industrial turut berpengaruh pada tingkat produktifitas sampah yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sampah telah menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk segera ditangani. Menurut Jambeck dkk (2015) saat ini Indonesia berada di posisi kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke laut setelah Tiongkok. Sementara posisi ketiga sampai dengan kelima ditempati oleh Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Selanjutnya, Greeneration seperti dikutip oleh National Geographic Indonesia (2016) menyatakan bahwa jumlah produksi sampah Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai angka rata-rata 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta/tahun sedangkan angka pendaurulangan sampah di Indonesia masih tergolong rendah, yakni di bawah 50%. “Produksi sampah padat yang


1373


dihasilkan oleh aktifitas manusia meningkat sangat cepat dan akan terus meningkat jika tidak ada perubahan transformasional dalam penggunaan dan daur ulang material” (Hoornweg, Bhada-Tata, & Kennedy, 2013) Dalam laporannya yang berjudul What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. Hal ini tidak menjadi sebuah hal yang mengherankan jika sampah sangat mudah dijumpai berserakan dimana saja baik itu di selokan, sungai, di pinggir jalan dan tanah-tanah kosong. Berdasarkan data tersebut, National Geographic Indonesia (2016) menyatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami keadaan darurat sampah.

Faktor tingginya angka sampah di Indonesia salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan baik dari warganegara maupun mancanegara. Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi pariwisata utama bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara di Indonesia. Sebagai destinasi wisata persoalan sampah merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota

Yogyakarta. Melalui sistem pengelolaan 3R yakni Reuse, Reduce, Recycle adalah salah satu cara pengelolaan bank sampah yang dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai. Sistem pengelolaan sampah di bank sampah yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya disetorkan kemudian ditimbang dan dicatat oleh pengelola bank sampah sebagai tabungan. Kemudian jika volume sampah di bank sampah sudah memungkinkan untuk dijual, pengelola akan menjualnya kepengepul dan uang yang didapat dari hasil penjulan kemudian dicatat di buku tabungan masing-masing nasabah.

Perkembangan jumlah bank sampah di Indonesia dari tahun ketahun selalu meningkat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2013 jumlah bank sampah di Indonesia sekitar 1.195 yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia. Kemungkinan jumlah bank sampah semakin benyak dari tahun ketahun. Begitu juga di Kabupaten Sleman, bank sampah di Kabupaten Sleman saat ini telah terus berkembang walaupun masih banyak kendala terkait dalam pengelolaannya. Mengacu pada data Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ada sekitar 405 bank sampah di seluruh Kabupaten Sleman. Namun demikian sebagian bank sampah tersebut pengelolaannya tidak begitu baik karena berbagai kendala. Maka dari itu bank sampah di Kabupaten Sleman harus diberdayakan sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Adapun salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan bank sampah melalui pemanfaatan sistem informasi yang berbasis on line (SIOn).

Melalui pemanfaatan sistem informasi yang berbasis online (SIOn) dan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah menyebabkan bank sampah mampu beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan stakeholdernya. Sistem informasi yang berbasis online (SIOn) ini dapat digunakan sebagai media promosi dan edukasi serta literasi terkait pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah kepada masyarakat dan mempermudah manjemen pengelolanbank sampah . Mitra Pengabdian kepada masyarakat yaitu Bank Sampah Kradenan Berseri. Lokasi bank sampah berada di RW 17 Kradenan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY. Permasalahan mitra diantaranya

1374


masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri melalui bank sampah, belum tersedianya sistem informasi online yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi terkait pengelolaan bank sampah, dan masih belum adanya dukungan dari pemerintah desa dalam pengelolaan sampah secara mandiri melalui bank sampah.

Gambar 1.1 Aktivitas Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kradenan Berseri Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pada penguatan kelembagaan Bank Sampah Kradenan Berseri dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat bertujuan antara lain agar masyarakat mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahannya sendiri, kemudian dapat memfasilitasi agar masyarakat mampu merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalahnya, mendorong masyarakat agar mampu menggali potensinya sekaligus mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri merekka sendiri" (Korten, 2002).

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

Sesuai dengan permasalahan penguatan kelembagaan bank sampah Kradenan Berseri di Desa Banyuraden melalui program pendampingan pengelolan sampah rumah tangga melalui bank sampah berbasis sistem online (SIOn) ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penilaian awal (initial assessment) permasalahan dan identifikasi permasalahan dilakukan

melalui kegiatan Focus Group of Discussion (FGD) baik dengan Pengelola Bank Sampah Kradenan Berseri maupun masyarakat serta pemerintah desa. Luaran (output) dari kegiatan ini adalah pemetaan permasalahan pengelolan sampah rumah tangga melalui bank sampah yang ada di Desa Banyuraden.

2. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga perlu diberikan baik kepada Pengelola Bank Sampah Kradenan dan masyarakat agar

1375


timbul kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sistem informasi online (SIOn) melalui bank sampah. Adapun kegiatannya berupa sosialisasi kepada masyarakat Kradenan Desa Banyuraden Desa Banyuraden.

3.Pembuatan Website Bank Sampah Kradenan Berseri Website ini bertujuan untuk mensosialisasikan Bank Sampah Kradenan Berseri kepada masyarakat lainnya, sehingga Bank Sampah Kradenan Berseri kedepannya dapat menjadi pilot project (percontohan) Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Sistem Informasi On line (SIOn) di Kabupaten Sleman, DIY.

4. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Melakukan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah dengan menghadirkan inisator bank sampah di Yogyakarta sebagai bentuk studi banding dan menjadi rujukan agar Bank Sampah Kradenan Berseri mampu menjadi bank sampah yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Masyarakat Bank Sampah Kradenan Berseri berbasis Sistem Informasi

Online (SiOn) ini diawali dengan penilaian awal (initial assessment) permasalahan. Adapun identifikasi permasalahan dilakukan melalui kegiatan FGD baik dengan Pengelola Bank Sampah Kradenan Berseri maupun masyarakat Kradenan serta pemerintah desa. Dengan demikian diperoleh data terkait kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Kradenan terutama yang berkaitan dengan belum tersedianya sistem informasi online yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi terkait pengelolaan bank sampah kepada masyarakat sehingga berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri melalui Bank Sampah Kradenan Berseri.

Gambar 1.2 FGD dengan Pengelola Bank Sampah Kradenan Berseri, Perwakilan Pemerintah

Desa dan Masyarakat Kradenan

Setelah dilakukan FGD hasil assessment digunakan sebagai materi penyuluhan kepada masyarakat Kradenan terkait penting dan manfaatnya pengelolaan sampah rumah tangga

1376


secara mandiri dan dapat dilakukan dengan menjadi nasabah di Bank Sampah Kradenan Berseri. Dengan demikian masyarakat Kradenan dapat meningkat kesadaran dan pengetahuannya dan mau menjadi nasabah Bank Sampah Kradenan Berseri. Hal ini dikarenakan menjadi nasabah Bank Sampah Kradenan Berseri selain menguntungkan secara ekonomi, karena sampah yang hanya dibuang bisa ditabung untuk mendapatkan nilai ekonomi, sampah yang ditabung juga dapat menyehatkan lingkungan Kradenan, lingkungan menjadi bersih dan sehat karena sampah ditabung tidak berserakan di setiap gang-gang Desa Kradenan.

Bank Sampah adalah salah satu sistem pengelolaan sampah dengan strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan bank sampah sangat diperlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Untuk mendukung sosialisasi yang massif kepada seluruh masyarakat Desa Kradenan, pembuatan Website Bank Sampah Kradenan Berserimenjadi salah satu solusi. Pembuatan Website ini bertujuan untuk mensosialisasikan Bank Sampah Kradenan Berseri kepada masyarakat lainnya, sehingga Bank Sampah Kradenan Berseri kedepannya dapat menjadi pilot project (percontohan) Pengelolaan Bank Sampah Berbasis SIOn di Kabupaten Sleman, DIY. Selain itu, Website dan Media Sosial juga berfungsi sebagai media promosi produk dari Bank Sampah Kradenan Berseri yang berasal dari sampah rumah tangga di Desa Banyuraden.

Gambar 1.3 Profil Bank Sampah Kradenan Berseri pada Website www.banksampahkradenanberseri.org

Website beralamat www.banksampahkradenanberseri.org mendeskripsikan profil Bank

Sampah Kradenan Berseri. Termasuk pencapaian prestasi Bank Sampah Kradenan Berseri. Selain itu juga kepengurusan Bank Sampah Kradenan Berseri juga terdapat pada website ini sehingga masyarakat Kradenan juga mengenal dekat Bank Sampah Kradenan Berseri. Hal penting yang terdapat dalam Website ini adalah system pengelolaan sampah di Bank Sampah Kradenan Berseri, keuntungan dan manfaat menjadi nasabah di Bank Sampah Kradenan Berseri sehingga dampaknya masyarakat yang belum kenal dan belum tertarik akan mendaftarkan dirinya menjadi nasabah aktif Bank Sampah Kradenan Berseri.

http://www.banksampahkradenanberseri.org/

1377


Dengan demikian pemberdayaan bank sampah Kradenan Berseri melalui pemanfaatan sistem informasi yang berbasis on line (SIOn) dapat berdampak poistif bank sampah Kradenan Berseri mampu beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan stakeholdernya. Selain itu juga Sistem informasi yang berbasis online (SIOn) yang berupa Website ini dapat digunakan secara efektif sebagai media promosi dan edukasi serta literasi terkait pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah kepada masyarakat, sehingga masyarakat Kradenan dapat meningkat pendapatan ekonomi rumah tangganya karena sampah yang awalnya hanya dibuang sekarang ditabung dan dapat bernilai ekonomi.

Selain menghadirkan penguatan kelembagaan melalui sistem informasi online (SIOn), dengan dukungan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah pada Bank Sampah

Kradenan Berseri turut menambahkan value kelembagaan yang mewujudkan Bank Sampah bersih, nyaman, sehat, serta maju dan mandiri.

Kesimpulan

Penguatan kelembagaan Bank sampah Kradenan Berseri melalui sistem informasi yang

berbasis online (SIOn) dengan metode pelaksanaan penilaian awal (initial assessment) permasalahan dan identifikasi permasalahan dilakukan melalui kegiatan FGD, peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan, serta kesadaran melalui pelatihan manajemen pengelolaan bank sampah dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga bank sampah serta pembuatan Website Bank Sampah Kradenan Berseri. Pemberdayaan masyarakat ini melalui sistem informasi online (SIOn) mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat Kradenan untuk berpartisipasi aktif menjadi nasabah Bank Sampah Kradenan Berseri. Adanya pemanfaatan sistem informasi yang berbasis online (SIOn) akan berdampak pada bank sampah mampu beradaptasi secara cepat dengan kebutuhan stakeholdernya. Selain itu juga sistem informasi yang berbasis online (SIOn) ini dapat digunakan sebagai media promosi dan edukasi serta literasi terkait pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah kepada masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan Bank sampah Kradenan Berseri mampu meningkatkan kesehatan serta perekonomian masyarakat di Kradenan.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang telah kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian. Terimakasih pula kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Pengelola Bank Sampah Kradenan Berseri yang telah

1378


berpartisipasi pada pelaksanaan program pengabdian di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kami berharap program-program pengabdian ini dapat dilanjutkan dan bermanfaat masyarakat luas.

Daftar Pustaka Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). WHAT A WASTE A: Global Review of Solid Waste

Management. Washington: World Bank. Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., . . . Law, K.

L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771. doi:10.1126/science.1260352

Korten, D. C. (2002). Menuju Abad Ke-21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

National Geographic Indonesia. (2016, Januari 30). Indonesia Darurat Sampah. Retrieved from National Geographic Indonesia: http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/02/indonesia-darurat-sampah/1

1379


Pendampingan Pemasaran Dan Pelatihan Pengelolaan Website Bagi Anggota Kub Di Temanggung

Cahyana Nursidiq*1

, Itsna Iftayani2

, dan Nora Ritati3

1. Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo 54119

2 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo 54119

3 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo 54119


Abstrak KUB Tegal Makmur Abadi merupakan salah satu kelompok usaha di kabupaten Temanggung yang bergerak di bidang produksi Kopi Arabika. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KUB adalah sulitnya untuk memasarkan produk jumprit coffee padahal stok bahan melimpah. Sejauh ini KUB memasarkan kopi melalui konsinyasi dan melalui Facebook pribadi masing-masing anggota sehingga belum banyak mendapatkan pesanan. Tujuan kegiatan program kemitraan masyarakat ini adalah memberikan pendampingan pemasaran online dan pengelolaan website bagi anggota KUB tegal makmur abadi agar dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran jumprit coffee. Metode yang digunakan adalah (1) Pembelian domain website, (2) desain dan pengembangan website, (3) pembuatan akun media sosial dan market place, (4) sosialisasi, (5) pelatihan dan (6) pameran UMKM dan (7) pendampingan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah (1) Peningkatan keterampilan mengelola website dan media sosial, hal ini dilihat berdasarkan output tugas praktek mengelola website dan media sosial, 3 dari 10 peserta mampu mengelola website dan 7 dari peserta mampu mengoperasikan media sosial (2) Kemampuan membuat konten iklan yang menarik dan merencanakan strategi iklan, hal ini dapat dilihat berdasarkan tugas yang diberikan, 7 dari 10 peserta mampu untuk membuat iklan sederhana. (3) Pemasaran produk jumprit coffee yang tadinya masih diwilayah Kabupaten Temanggung sudah merambah luar pulau.

Kata Kunci: Pemasaran, website, kopi, Temanggung Pendahuluan

Temanggung merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah. Pada tahun 2015 kabupaten Temanggung dapat menghasilkan 1.305,96 ton kopi Arabika dan 10.254,33 ton kopi robusta (BPS, 2015). Melimpahnya kopi di kabupaten Temanggung menjadikan banyak petani kemudian berinisiatif untuk mengembangakan usaha kopi tidak hanya sekedar menjual buah kopi. Banyak petani yang kemudian memproduksi buah kopi menjadi kopi bubuk, untuk mendukung hal tersebut sejak tahun 2011, produk kopi ditetapkan sebagai salah satu produk unggulan daerah kabupaten Temanggung (Bappeda,

1380


2016). Potensi kopi yang baik di kabupaten Temanggung juga ditunjukkan dengan mulai

meluasnya pemasaran produk kopi di Temanggung, untuk kopi robusta bahkan sudah di ekspor hingga ke Australia (Harini, 2017). Hal ini menjadi sebuah daya tarik bagi petani kopi lain untuk tidak sekedar menjual biji kopi namun mengolahnya hingga menjadi kopi bubuk. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Temanggungpun sangat baik sehingga bupati Temanggung menginginkan kopi sebagai ikon sehingga kabupaten Temanggung tidak hanya terkenal dengan tembakau namun juga dapat lebih di kenal sebagai penghasil kopi (Red, 2018).

Salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) di kabupaten Temanggung yang bergerak di bidang usaha kopi adalah KUB Tegal Makmur Abadi. KUB ini terletak di dusun Jumprit, desa Tegalrejo, kecamatan Ngadirejo. Tingginya hasil pertanian kopi di tahun 2016 mendorong anggota KUB untuk terus mengembangkan dan meningkatkan produktivitas kopi. Selain karena tingginya hasil pertanian kopi di wilayah Jumprit, petani kopi di daerah ini tertarik mengembangkan karena dukungan pemerintah sangat baik, bahkan beberapa KUB di Temanggung mendapatkan bantuan dari pemerintah (Humas Pemkab Temanggung, 2014). Kopi yang diproduksi oleh KUB ini merupakan kopi Arabika dimana kopi ini merupakan kopi unggulan. Kopi Arabica secara statistik produksinya jauh lebih sedikit dibanding kopi robusta karena kopi Arabika hanya dapat ditanam di dataran tinggi, semakin tinggi tempat menanamnya maka semakin baik pula hasil yang didapatkan. Areal perkebunan kopi jumprit

sendiri terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 1300 diatas permukaan laut (DPL). Nama Jumprit

Coffee diambil dari nama dusun di desa Tegalrejo yaitu dusun Jumprit dimana disitu terdapat tempat Wisata Jumprit yang terdiri dari WAPIT (Wisata Alam Jumprit) dan Tempat Pengambilan Air Suci Agama Budha bernama Sendhang Jumprit.

Potensi produksi kopi KUB Tegal Makmur Abadi ini sangat menjanjikan karena bahan baku yang melimpah, namun berdasarkan FGD dengan mitra ada beberapa kendala yang dihadapi oleh mitra yaitu (1) Penjualan kopi yang dihasilkan oleh KUB melalui konsinyasi di sekitaran kecamatan ngadirejo masih kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan lebih banyak kopi yang kembali ke KUB , (2) Pemasaran online yang sudah mulai digagas masih sebatas melalui FB pribadi masing-masing anggota KUB sehingga belum cukup optimal, (3) Anggota KUB belum cukup informasi tentang sistem penjualan secara online sehingga masih ragu

untuk menjual online dan (4) Belum ada media untuk mengenalkan produk jumprit coffee ke masyarakat luas dan (5) lokasi KUB tegal makmur abadi di pegunungan yang jauh dari perkotaan sehingga sulit untuk menjangkau pemasaran lebih luas.

Berdasarkan kendala yang dihadapi mitra tersebut, maka perlu adanya program yang komprehensif untuk menyelesaikannya, yaitu melalui program kemitraan masyarakat. Program kemitraan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pemasaran online dan pengelolaan website bagi anggota KUB tegal makmur abadi agar dapat meningkatkan

penjualan dan memperluas pemasaran jumprit coffee. Pendampingan diberikan kepada mitra

1381


agar mitra dapat secara bertahap menyelesaikan permasalahannya dan secara mandiri mengembangkan usaha tersebut. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada KUB Tegal Makmur Abadi, maka metode pelaksanaan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: (1) Membeli domain website dan mendesain sesuai kebutuhan KUB. Website digunakan sebagai

media utama untuk mengenalkan jumprit coffee kepada masyarakat secara umum mengenai kegiatan, proses produksi dan juga dapat digunakan sebagai tempat berjualan online. (2)

Membuat akun media sosial berupa instagram dan akun marketplace yaitu shopee. Kedua akun ini dipilih karena keduanya cukup diminati oleh konsumen. (3) Memberikan Pelatihan mengenai pentingnya pemasaran online di revolusi industry 4.0 (4) Memberikan Pelatihan

pengelolaan website, instagram dan shopee (5) Memberikan Pelatihan bagaimana membuat konten iklan sosial media dan (6) Ikut serta dalam pameran UMKM dan (7) Pendampingan dan Pelatihan Lanjutan bagi tim pemasaran.

Pendampingan diberikan kepada KUB Tegal Makmur Abadi baik kepada pengurus inti dan kepada seluruh anggota KUB, sedangkan peserta pelatihan ini adalah seluruh anggota KUB Tegal Makmur Abadi yang berjumlah 10 orang. Seluruh anggota diikutsertakan dalam pelatihan ini dengan alasan agar dapat menyadari pentingnya pemasaran online dan dapat memiliki keterampilan pengelolaan wesite dan teknik iklan modern. Sebagai evaluasi efektivitas pelatihan, setelah proses pelatihan diberikan tugas untuk menyusun iklan sederhana

dan praktek mengelola website, instagram dan shopee. Selain melihat efektivitas pelatihan, hal ini juga digunakan untuk menjaring tim pemasaran yang berkompeten. Hasil dan Pembahasan

Program pendampingan berlangsung mulai bulan April hingga Juli 2019. Secara umum semua kegiatan yang sudah direncanakan telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pendampingan dimulai dengan diskusi (FGD) dengan pengurus inti KUB terkait permasalahan pemasaran yang dialami oleh KUB. Pada diskusi ini menghasilkan analisis masalah-masalah pada KUB, formulasi solusi yang tepat untuk masing-masing masalah dan rencana pemasaran KUB ke depan. Setelah didapatkan hasil yang cukup memadai maka disusunlah rencana program pendampingan.

Langkah berikutnya adalah tim PKM memberikan bantuan untuk pembuatan website

“jumprit coffee” dan pembuatan akun media sosial dan marketplace. Pembuatan website dengan nama jumpritcoffee.com bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk kopi, proses pembuatan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KUB Tegal Makmur Abadi. Website ini juga menjadi tempat menjual produk yang cukup efektif sehingga diharapkan

produk jumprit coffee lebih banyak dikenal masyarakat bahkan hingga ke luar pulau. Selain

1382


pembuatan desain website dan pembelian domain, tim PKM juga memproses langganan akun. Langganan website dibayarkan selama 3tahun ke depan sehingga hal ini dapat membantu KUB

mempromosikan produknya. Berikut desain halaman utama website jumprit coffee seperti terdapat dalam gambar 1.

Gambar 1. Akun Website Jumpritcoffee.com Promosi produk yang direncanakan tidak hanya website saja akan tetapi juga melalui

akun media sosial. Akun media sosial yang dibuat adalah akun instagram dimana instagram merupakan salah satu akun media sosial terbaik untuk berbisnis, instagram menjadi akun medsos yang efektif dalam promosi produk. Penggunaan Instagram terkenal cepat dan mudah untuk meraih para calon pembeli potensial dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Pemasaran secara mobile tersebut sangat penting dan patut dipertimbangkan. Terlebih lagi, setiap bulannya Instagram memiliki 150 juta pengguna aktif (Deil, 2014). Akun

instagram dibuat dengan nama coffeejumprit yang saat ini sudah memiliki 54 pengikut.

Selain instagram, juga dibuatkan akun marketplace yaitu shopee. Akun Shopee digunakan karena akun tersebut berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan sebesar 767

persen. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang diklaim sebagai aplikasi mobile

marketplace pertama dengan model Consumer to Consumer (C2C). Shopee menghadirkan fitur

'Live Chat' yang menjadikannya berbeda dengan perusahaan marketplace lainnya (Cahya, 2018).

Hal inilah yang mendorong tim PKM untuk menggunakan akun shopee tersebut, dengan

harapan akan lebih banyak menarik minat pelanggan untuk membeli produk jumprit coffee.

Gambar 2. Akun Instagram dan Shopee

1383


Setelah akun-akun tersebut dibuat, akun tersebut untuk sementara dikelola oleh tim PKM untuk selanjutnya diserahkan kepada KUB jika sudah diperbaiki dan diatur sedemikian rupa agar menarik. Akun tersebut akan diberikan kepada KUB setelah program PKM mencapai 70%.

Langkah berikutnya setelah membuat akun-akun pemasaran online, maka diberikan pelatihan mengenai pemasaran secara umum. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota KUB bahwa pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pengelolaan usaha. Kesuksesan usaha bergantung pada suksesnya pemasaran produknya sehingga anggota KUB harus memahami bagaimana pemasaran yang baik. Pada pelatihan ini pemateri menjelaskan mengenai pentingnya bidang pemasaran, prinsip dasar dalam pemasaran, kunci sukses pemasaran dan bagaimana pemasaran secara umum dapat dilakukan di era revolusi industry 4.0.

Gambar 3. Kartu Nama dan Leaflet

Pelatihan kedua yang diberikan adalah pelatihan pengelolaan website, instagram dan

shopee. Pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan anggota KUB dalam memaksimalkan akun-akun media sosial yang sudah dibuat untuk menjadi tempat iklan dan

tempat belanja untuk konsumen. Pemasaran online dirasa menjadi solusi yang tepat bagi jumprit

coffee karena jika dilihat dari lokasi, jumprit coffee berproduksi di desa yang cukup jauh dari perkotaan sehingga konsumen yang disasar adalah konsumen yang berasal dari luar kota atau bahkan luar pulau. Untuk melihat efektivitas program, setelah diberikan materi maka

diberikan tugas praktek kepada peserta pelatihan. Berdasarkan output tugas mengelola website

dan media sosial, 3 dari 10 peserta mampu mengelola website dan 7 dari peserta mampu

mengoperasikan media sosial. Sebagai dukungan terhadap pelatihan pengelolaan website, maka diberikan juga beberapa materi terkait pembuatan konten iklan melalui sosial media dan juga

bagaimana strategi iklan secara online.

Sebagai upaya untuk mengenalkan produk jumprit coffee, tim pengusul berpartisipasi dalam pameran yang diadakan di pusat kota Purworejo. Pameran ini digunakan sebagai upaya untuk mengenalkan sekaligus menjual produk-produk dampingan LPPM Universitas

1384


Muhammadiyah Purworejo. Pameran berlangsung selama 8 hari, dalam pameran disebarkan

leaflet tentang jumprit coffee dan juga kartu nama ketua KUB. Hal ini diharapkan dapat

memperluas informasi tentang jumprit coffee kepada masyarakat secara umum. Kegiatan pameran cukup efektif digunakan untuk mengenalkan produk jumprit coffee

kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan selama pameran ataupun pasca pameran melalui akun instagram dan wa meningkat.

Gambar 4. Kegiatan Pameran LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo

Selain dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pembuatan akun website dan media sosial,

kegiatan pelatihan-pelatihan dan juga pameran, juga dilakukan pendampingan pemasaran secara intensif kepada KUB. Selama program pengabdian, bagian pemasaran dibantu pengelolaannya oleh tim PKM. Pengurus dan anggota KUB juga didampingi dalam bentuk monitoring dan juga konsultasi secara intensif. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan ini adalah semakin meluasnya pasar jumprit coffee. Hal ini bisa dilihat dari penjualan melalui instagram, shopee dan website semakin meningkat, konsumen berasal dari Purworejo, Wonosobo, Jogja, Banyuwangi dan juga Lampung. Selain itu dari aspek jumlah penjualan juga meningkat, penjualan selama bulan Juli meningkat hampir sebanyak 70%.

Kesimpulan

Pendampingan pemasaran dan pelatihan pengelolaan website bagi anggota KUB Tegal Makmur Abadi telah terlaksana. Kegiatan berlangsung dari bulan April hingga Juli 2019. Program meliputi tiga kegiatan utama yaitu (1) pembuatan akun-akun pemasaran online, (2) pelatihan-pelatihan pemasaran online dan (3) pendampingan pemasaran. Hasil dari program kemitraan ini adalah (1) adanya akun-akun website, instagram dan shopee yang dimanfaatkan oleh KUB Tegal Makmur Abadi sebagai wadah berjualan secara online, (2) adanya peningkatan keterampilan anggota KUB dalam membuat konten iklan media sosial dan juga kemampuan mengelola website, instagram dan shopee. (3) adanya peningkatan penjualan dan meluasnya pemasaran hingga ke luar pulau.

1385


Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih ditujukan kepada kemenristekdikti sebagai pemberi dana program

kemitraan masyarakat dan kepada seluruh jajaran perangkat desa Tegalrejo, kecamatan Ngadirejo, kabupaten Temanggung. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2015. Jawa Tengah dalam Angka 2015. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Bappeda Kab. Temanggung. 2016. Klaster Naungan FEDEP. https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/klasternaungan-fedep.

Cahya, Putriana. 2018. 10 E-Commerce Terbaik yang Menggeser Eksistensi Toko Offline.

https://www.idntimes.com/business/economy/putriana-cahya/10-e-commerce-terbaik-yang-menggeser-eksistensi-toko-offline/full. 13 Agustus 2019. (21.01).

Deil, Siska Amelie. F. 2014. 5 Media Sosial Terbaik Buat Bisnis.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/798442/5-media-sosial-terbaik-buat-berbisnis. 13 Agustus 2019. (21.20).

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2016. Statistik Perkebunan Kopi 2015-2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan RI

Harini. 2017. Temanggung Jajaki Eskpor Kopi ke Australia.

https://www.validnews.id/Temanggung-Jajaki-Ekspor-Kopi-Ke-Australia--V0000554. 08 Juli 2019. (21.18).

Humas Pemkab Temanggung. 2014. Sejumlah KUB Mendapat Bantuan Modal Usaha.

http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201412/2652/sejumlah-kub-mendapat-bantuan-modal-usaha.html. 18 Agustus 2018. (05:35).

Red. 2018. Bupati Temanggung Inginkan Kopi Jadi Ikon. Temanggung Ekspress, 15 Oktober 2018. Hal. 1

https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/detail/klasternaungan-fedep

https://www.idntimes.com/business/economy/putriana-cahya/10-e-commerce-terbaik-yang-menggeser-eksistensi-toko-offline/full

https://www.idntimes.com/business/economy/putriana-cahya/10-e-commerce-terbaik-yang-menggeser-eksistensi-toko-offline/full

https://www.liputan6.com/bisnis/read/798442/5-media-sosial-terbaik-buat-berbisnis

https://www.validnews.id/Temanggung-Jajaki-Ekspor-Kopi-Ke-Australia--V0000554

http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201412/2652/sejumlah-kub-mendapat-bantuan-modal-usaha.html

http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201412/2652/sejumlah-kub-mendapat-bantuan-modal-usaha.html

1386


Desa Banyuraden Peduli Difabilitas : Pendekatan Multidisipliner

Bambang Edi Susyanto1*

, Sri Sundari2

, Tri Maryati3

, Suci Aprilia

4

1Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

2 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY, Yogyakarta

4Alumni Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Yogyakarta

Alamat korespondensi FKIK-UMY Jl Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec Kasihan, Bantul, DIY, Kode

pos 55183


Abstrak

Menurut UNESCAP (2009), di Indonesia terdapat 3.063.000 jiwa dengan difabilitas. Anak penyandang cacat kebanyakan (85,6%) belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Masalah terkait difabilitas di Banyuraden adalah 1)keluarga dengan difabilitas cukup banyak dan sosial ekonomi kebanyakan kurang dan kurang berdaya dalam bidang sosial ekonomi dan kesehatan 2)adanya persepsi negatif tentang difabilitas dan 3)belum adanya kemitraan antar anggota masyarakat dalam hal peduli difabilitas. Meningkatkan kepedulian desa Banyuraden terhadap warga dengan difabilitas dan terbentuknya kemitraan antar warga sebagai desa peduli difabel. Penggalangan dukungan ke Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat (kelompok relawan difabel, relawan Rescuer) dan masyarakat luas melalui media TV lokal, website dan sarasehan dan lokakarya. Didapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Banyuraden, Relawan Rescue Banyuraden dan Relawan Pendamping Difabel di setiap dusun. Dukungan tambahan juga didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman. Warga difabel dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif di Lapak Kuliner Embung Serut Banyuraden. membaiknya persepsi masyarakat tentang difabilitas, terbentuknya model pemberdayaan ekonomi warga difabel namun belum dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, karena masih tahap rintisan. Telah terlaksana kegiatan pengabdian pengembangan desa mitra di Desa Banyuraden, dari tahap sosialisasi hingga terbentuknya model pemberdayaan ekonomi dan kemitraan dalam bencana. Kata Kunci: difabilitas, pemberdayaan, peduli difabel, Desa Banyuraden, Pengabdian Pengembangan

Desa Mitra (PPDM) Pendahuluan

Disabilitas merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Undang-Undang RI (UU No 8

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Menurut undang-undang tersebut pada pasal 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan


1387


lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Masalah yang seringkali menyertai disabilitas adalah masalah gizi, kesehatan dan pekerjaan. Menurut (Mathur, Bhargava, Benipal, & Basu, 2007), status gizi anak dengan disabilitas intelektual (tunagrahita) berbeda bermakna dibandingakn dengan status gizi anak normal. Jadi penyandang disabilitas sering mempunyai ketidakberdayaan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Berdasarkan data Sakernas 2017, (Nuraini, 2018) penduduk usia kerja disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang dan 414.222 orang atau sebesar 3,69 persen di antaranya termasuk pengangguran terbuka. Angka ini merupakan angka yang cukup besar dan membutuhkan perhatian Pemerintah maupun swasta.

Penyandang disabilitas yang tinggal di Desa Banyuraden, kecamatan gamping, kabupaten sleman terdiri atas tuna netra 5 orang, bisu-tuli 3 orang, cacat tubuh 5 orang, tuna grahita 26 orang, cacat fisik dan mental 8 orang. Fasilitas pendidikan luar biasa ada di desa ini, yaitu SLB Rela Bhakti, panti asuhan penyandang disabilitas ini belum ada. Relawan sosial untuk disabilitas sudah ada, relawan kebencanaan juga sudah ada, namun belum ada koordinasi yang baik antar pegiat sosial tersebut, khususnya tentang asistensi warga dengan disabilitas apabila terjadi bencana.

Selain hak-hak umum seperti yang dimililk warga lain, menurut (UU No 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas, 2016) penyandang disabilitas juga memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dan e. pemenuhan kebutuhan khusus.

Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali dimulai dari stigma yang terbentuk pada masyarakat. Pegiat sosial mencoba mendiskusikan kemungkinan penggunaan

istilah pengganti untuk disabilitas karena disable mengandung makna ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Saat ini telah dikembangkan penggunaan istilah difabel untuk menggantikan istilah disabilitas. Istilah difabel menurut Tarsidi dalam (Sholeh, 2015) dikenalkan dalam Konferensi ketunanetraan Asia di Singapura pada 1981. Difabel merupakan

akronim dari different ability, yang artinya kemampuan yang berbeda. Istilah ini dianggap lebih ramah karena mengandung pengertian “berbeda” bukan tidak mampu, seperti terkandung

dalam kata disable. Tujuan kegiatan ini adalah menggali masalah dan potensi pada warga difabel di desa

Banyuraden, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, memperbaiki persepsi masyarakat tentang difabel dan merintis kemitraan masyarakat terkait difabilitas serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan difabilitas. Metode Pelaksanaan

1388


Metode pelaksanaan yang digunakan adalah 1)diskusi bersama kelompok masyarakat

tertentu (focus group discussion), 2)inisiasi kemitraan antara keluarga difabel dengan komponen masyarakat lainnya, 3) pendampingan pembentukan kegiatan ekonomi produktif berupa kelompok usaha bersama (KUB) keluarga difabel 4) sosialisasi konsep difabilitas dan mengikis stigma negatif difabilitas.

Gambar 1. Lokakarya (FGD) dengan kelompok Rescuer Desa Banyuraden

Sumber: dokumen penulis


Diskusi (focus group discussion) dilakukan bersama tiga kelompok masyarakat, yakni keluarga difabel, relawan rescue Banyuraden dan relawan difabel dari setiap dusun dalam wilayah desa Banyuraden. Diskusi bersama keluarga difabel dimaksudkan untuk menggali masalah dan potensi keluarga dengan difabel. Diskusi ini menghasilkan data difabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Diskusi dengan kelompok relawan rescue Banyuraden menghasilkan kesepakatan pola kemitraan dan asistensi warga difabel apabila terjadi bencana alam serta komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya desa ramah difabel. Diskusi dengan relawan difabel menghasilkan komitmen bersama untuk membantu warga difabel dalam kehidupan keeharian dan perencanaan kegiatan lanjut untuk peningkatan kapasitas/kemampuan relawan difabel.

Dalam semua diskusi tersebut juga dilakukan sosialisasi istilah difabel sebagai pengganti istilah disabilitas. Jadi secara keseluruhan, rangkaian diskusi/lokakarya yang dilaksanakan telah mencoba mengikis stigma negatif tentang ketidakmampuan warga difabel dalam konteks kehidupan sehari-hari, sekaligus menginisiasi kemitraan antar wargg masyarakat dalam situasi bencana alam.

Tabel 1. Data Difabilitas Desa Banyuraden

Jenis Difabilitas Jumlah Persentase Retardasi mental 29 30,5 Tuna netra 9 9,5 Tuna rungu 1 1,1 Tuna Daksa 13 13,7 Difabilitas fisik dan mental 14 14,7

1389


Jenis Difabilitas Jumlah Persentase Difabilitas ganda 13 13,7 Difabilitas ruwi 4 4,2 ODGJ 12 12,6

Sumber : BPS Sosialisasi kepedulian kepada warga difabel selain kepada kelompok-kelompok tersebut

juga dilakukan kepada masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan melalui penyelenggaraan

talkshow bersama BRTV, video yang diunggah ke Youtube (link: https://youtu.be/3F9QJ2ruXjg) dan penerbitan situs web https://www.brtv.co.id. Situs

tersebut memuat kegiatan pengabdian berikut link video Youtube yang terkait.

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Desa Peduli Difabel

No

Mitra Peduli

Kegiatan Media Luaran

1. Pemerintah Desa

Penggalangan dukungan

Rapat koordinasi Dukungan politis

2. Kelompok Rescue Desa Banyuraden

Diskusi (FGD)

Lokakarya

Kemitraan dengan warga difabel dalam situasi bencana

3. Kelompok Relawan Difabel

Diskusi (FGD)

Lokakarya

Kesiapan pendampingan dan peningkatan kapasitas

4. BUMDES

Sosialisasi melalui media elektronik

Talkshow BRTV

Siaran langsung dan siaran tunda talkshow

Situs web https://www.brtv.co.id

Pengelolaan situs web : news (blog) dan video berita PPDM

5. Lain-lain Sosialisasi melalui media elektronik

Youtube https://youtu.be/3F9QJ2ruXjg

Tayangan video


Gambar 2. Talkshow lapangan BRTV “Difabel atau disabilitas ?”

https://youtu.be/3F9QJ2ruXjg

https://www.brtv.co.id/





1390



Gambar 3. Dukungan Pemerintah Desa (diwakili 2 orang Kasi Pemerintahan)


Gambar 4. Pendekatan kepada pedagang Lapak Embung


Gambar 5. Warga difabel disiapkan gabung ke kegiatan Lapak Embung

1391



Gambar 6. Warga difabel dilibatkan sebagai pedagang kuliner


Kegiatan ekonomi berupa pemetaan potensi usaha keluarga difabel dan penggalian

motivasi usaha para keluarga difabel. Sebagian warga difabel mulai dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif di Lapak Kuliner Embung Serut Banyuraden. Bantuan stimulan diberikan berupa pendirian lapak kuliner dan biaya kontribusi lapak kuliner untuk beberapa bulan awal kegiatan. Kelompok usaha bersama warga difabel (Difaraden) belum dapat diwujudkan. Tindak lanjut yang direncanakan berupa pelatihan-pelatihan untuk warga difabel baik aspwek produksi, pemasaran, hingga terbentuknya kelompok usaha bersama warha difabel.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Banyuraden berupa pelibatan secara resmi relawan difabel dari setiap dusun dan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam sosialisasi desa peduli difabel. Kegiatan pengabdian juga mendapat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dengan mengirimkan narasumber dalam salah satu lokakarya dalam rangkaian kegiatan pengabdian. BPBD Sleman juga menyatakan siap untuk berkolaborasi dalam kegiatan selanjutnya, utamanya terkait asistensi warga difabel.

1392


Simpulan Pengabdian Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Desa Banyuraden Peduli Difabilitas

sudah berjalan pada tahap penggalangan dukungan dari berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah Desa. Beberapa kelompok masyarakat telah menunjukkan dukungan dan partisipasinya, di samping dukungan dari keluarga difabel sendiri. Pemerintah desa juga telah menunjukkan dukungan dan kesiapan berkolaborasi untuk mewujudkan gagasan desa peduli difabel dalam berbagai aspeknya Pola kemitraan antara warga difabel dengan kelompok warga lain telah terbentuk. Kegiatan ekonomi sudah dirintis dengan pelibatan warga difabel dalam lapak kuliner. Dampak terhadap kesejahteraan belum dapat dievaluasi, karena kegiatan ekonomi produktif masih dalam tahap perintisan. Saran

Kegiatan PPDM sebaiknya ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan misalnya berbagai pelatihan dan pendampingan untuk kegiatan ekonomi produktif warga difabel, simulasi bencana dan pembuatan rambu-rambu evakuasi, utamanya terkait dengan keberadaan warga difabel, pelatihan dan pendampingan kelompok relawan difabel dari semua dusun di Desa Banyuraden Pemetaan masalah dan potensi keluarga dengan difabilitas perlu ditindaklanjuti antara lain dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE). KUBE Difabel Banyuraden (KUBE DIFARADEN) ini akan diaktifkan secara terintegrasi dengan kegiatan Lapak Embung Serut dan Lapak Kuliner. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masayarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah menyediakan dana kegiatan, Pemerintah Desa Banyuraden, kelompok Rescue Banyuraden, Relawan Difabel serta Saudara Aryo Tejo sebagai mitra pengabdian. Daftar Pustaka

Mathur, M., Bhargava, R., Benipal, R., & Basu, S. (2007). Original Article. 8. Nuraini, R. (2018, April 11). Catatan Pemerintah, Sebanyak 414.222 Penyandang

Disabilitas Butuh Kerja. Diambil 1 Agustus 2019, dari https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/319416-catatan-pemerintah-sebanyak-414-222-penyandang-disabilitas-butuh-kerja

Sholeh, A. (2015). Islam dan penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesabilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. PALASTREN, 8(2), 293–319.

UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Diambil dari http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf

1393


Hatinya PKK Dusun Babadan Dalam Mendukung Evaluasi Desa Unggulan Girikerto, Turi

Agus Nugroho Setiawan

Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat Korespondensi : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

E–mail : [email protected]

Abstrak Babadan merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tanaman utamanya adalah salak pondoh. Semakin intensifnya penanaman salak pondoh, menyebabkan luas lahan pertanain untuk tanaman pangan semakin berkurang sehingga dikembangkanlah halaman dan pekarangan yang selama ini kurang produktif menjadi halaman yang produktif sekaligus asri, teratur, indah dan nyaman. Untuk mendukung program tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Pada Masyarakat (KKN PPM). Kegiatan tersebut dilakukan selama 4 bulan, mulai bulan Januari-April 2019 di Dusun Sorowangsan Babadan, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, meliputi pembekalan mahasiswa, koordinasi dengan Pemerintah Desa Girikerto, observasi lapangan, serta pelaksana pengabdian pada masyarakat dengan tema Hatinya PKK Dusun Babadan Dalam Mendukung Evaluasi Desa Unggulan Girikerto, Turi. Program Hatinya PKK di Dusun Sorowangsan Babadan meliputi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, praktek pengelolaan pekarangan, serta pendampingan. Kerja keras dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman dari masyarakat Babadan yang didukung oleh banyak pihak yang terlibat dalam Hatinya PKK membuahkan hasil dengan ditetapkannya Dusun Babadan sebagai Juara Peringkat III Evaluasi Desa Unggulan Bidang Hatinya PKK tingkat Kabupaten Sleman. Selain itu, kegiatan Hatinya PKK telah menginspirasi seluruh warga masyarakat Dusun Babadan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menjadi lebih produktif Kata Kunci : Halaman produktif, KKN PPM, Pengelolaan pekarangan Pendahuluan

Babadan merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di lereng selatan Gunung Merapi, terdiri atas 2 kampung yaitu Babadan dan Sorowangsan. Sebagian besar wilayah Dusun Babadan merupakan lahan pertanian, dengan tanaman utamanya adalah salak pondoh baik yang ditanam di pekarangan sekitar rumah maupun di tegalan.

Sejak pengembangan salak pondoh beberapa tahun yang lalu, lahan di Dusun Babadan banyak ditanami salak pondoh, sehingga luas lahan untuk tanaman pangan mengalami

1394


penurunan. Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan, masyarakat Dusun Babadan membeli di warung, pasar atau pedagang keliling sehingga menambah pengeluaran keluarga. Menyiasati kondisi tersebut, sebagian warga Dusun Babadan melalui kegiatan PKK mencoba memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman terutama sayuran dan berhasil, sehingga mendorong warga warga lainnya untuk mengembangkan tanaman pangan dan sayuran di pekarangan rumah. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Desa Girikerto memberikan apresiasi dengan menunjuk Dusun Babadan dalam kegiatan Evaluasi Desa Unggulan dalam bidang Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebagai wakil Kecamatan Turi.

Evaluasi Desa Unggulan dalam bidang Hatinya PKK merupakan kegiatan pembinaan dalam pemanfaatan pekarangan rumah melalui penilaian dan evaluasi oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman. Dalam rangka mendukung kegiatan Evaluasi Desa Unggulan dalam bidang Hatinya PKK di Dusun Babadan, Girikerto diperlukan berbagai berbagai persiapan yang matang dan menyeluruh. Meskipun masyarakat Dusun Babadan sudah terbiasa bertani di sawah, namun pengetahuan, wawasan dan ketrampilan dalam pengelolaan pekarangan rumah masih terbatas. Kegiatan PKK yang berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan masih terbatas karena masih kurangnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan pekarangan. Untuk membantu masyarakat Dusun Babadan menghadapi Evaluasi Desa Unggulan dalam bidang Hatinya PKK dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat maupun mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Tujuan dari KKN PPM di Dusun Babadan, Girikerto, Turi adalah Memberikan nilai tambah bagi pekarangan rumah menjadi lahan produktif untuk

mewujudkan Hatinya PKK, meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan ibu–ibu PKK dalam memanfaatkan dan pengelola pekarangan rumah untuk untuk mewujudkan Hatinya PKK, serta merancang dan melaksanakan kegiatan Evaluasi Desa Unggulan bidang Hatinya PKK.

Metode Pelaksanan Untuk mencapai target dan luaran sesuai tujuan kegiatan di Dusun Babadan Desa

Girikerto, Program Hibah KKN PPM akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan koordinasi dan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN di Dusun Babadan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan gambaran tentang kondisi lokasi KKN serta rencana kegiatan KKN yang akan dilakukan. Pada tahap kedua, dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Babadan. Pada tahapan ini, disosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh DPL dan mahasiswa KKN dalam mendukung Evaluasi Desa Unggulan bidang Hatinya PKK. Selanjutnya dilakukan berbagai

1395


persiapan untuk implementasi di lapangan, baik yang berupa bahan, peralatan, maupun berbagai pendukung lainnya.

Pada tahap ketiga, dilakukan implementasi dilakukan yang akan menggunakan beberapa metode, yang meliputi penyuluhan, transfer teknologi, pelatihan, serta pendampingan dan monitoring evaluasi. Tahap keempat adalah pelaksanaan Evaluasi Desa Unggulan bidang Hatinya PKK. Pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan pekarangan di Dusun Babadan Desa Girikerto yang dilakukan oleh Tim Penilai dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman.

Hasil Dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat melalui Program Hibah KKN PPM Hatinya PKK Dusun Babadan Dalam Mendukung Evaluasi Desa Unggulan Girikerto, Turi telah dilakukan atas kerjasama dari Tim Pelaksana dan Dusun Babadan, Girikerto, Turi selama 4 bulan melalui beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan Pemerintah Desa Girikerto, pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN, observasi dan koordinasi dengan Dusun Babadan, serta persiapan dan pelaksanaan KKN.

Koordinasi dengan Pemerintah Desa Girikerto dilakukan pada hari Senin, 17 Desember 2019, diikuti oleh perwakilan DPL KKN UMY Desa Girikerto dan diterima oleh Kepala Desa dan Kasie Pelayananan Desa Girikerto. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan KKN UMY. Hasil diskusi antara lain Pemerintah Desa Girikerto sepakat menerima mahasiswa KKN dari UMY di 6 dusun untuk 6 kelompok mahasiswa, dan dalam rangka persiapan Evaluasi Desa Unggulan 2019 maka program pengabdian dosen dan KKN UMY diminta disesuaikan untuk mendukung tema lomba di dusun masing–masing, antara lain Dusun Babadan dengan tema Hatinya PKK.

Koordinasi dan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN dilakukan pada hari Sabtu, 5 Januari 2019, diikuti oleh 9 mahasiswa KKN Kelompok 106, bertujuan untuk silaturahmi dan ta’aruf (saling mengenal) antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk memberikan arahan, bimbingan dan informasi awal tentang lokasi KKN yaitu Dusun Babadan, Girikerto, Turi, Sleman.

Sebagai persiapan untuk survei dan observasi lapangan, dalam pembekalan juga dijelaskan tentang penyusunan proposal KKN dan kebutuhan informasi yang diperlukan. Kegiatan ini bertujuan agar dalam observasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan target informasi dan data yang jelas.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembekalan dan mengenal lebih lanjut lokasi tempat KKN maka dilakukan observasi lapangan pada hari Minggu, 6 Januari 2019, yang diterima langsung oleh Kepada Dusun Babadan (Gambar 1). Dalam observasi, diberikan penjelasan umum tentang Dusun Babadan, baik dari sisi administratif pemerintahan, kondisi fisik dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan survei untuk orientasi lapangan dan kunjungan

1396


ke tokoh masyarakat, antara lain Ketua RT, Takmir Masjid, dan Pemuda. Dari observasi diperoleh informasi kondisi umum dan permasalahan di Dusun Babadan.

Gambar 1. Observasi Lapangan ke Dusun Babadan, Girikerto


Mendasarkan pada hasil observasi, selanjutnya dianalisis kelebihan, kekurangan, peluang

dan potensi dusun untuk menyusun program dan kegiatan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi Dusun Babadan. Rencana program dan kegiatan selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Dusun dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan KKN diawali dengan penerjunan mahasiswa KKN UMY se–Desa Girikerto yang dilaksanakan pada hari Senin, 14 Januari 2019, dengan diterima oleh Kepala Desa Girikerto, Turi dan dihadiri oleh semua mahasiswa dan DPL KKN di Girikerto, Turi (Gambar 2).

Gambar 2. Suasana penerjunan mahasiswa KKN UMY se–Desa Girikerto


Dalam penerimaan, Kepala Desa memberikan arahan agar mahasiswa dapat mengambil

manfaat dari kegiatan KKN, berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan berperan dalam pembangunan di masing–masing dusun. Selain itu, juga dipesankan agar mahasiswa dapat bermasyarakat dengan sebaik–baiknya dan menjaga sopan santun tata krama sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Selama pelaksanaan KKN di Dusun Babadan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik minimal seminggu sekali dengan mengadakan kunjungan ke lokasi KKN. Monev dilakukan untuk memantau secara langsung aktivitas mahasiswa dalam menjalankan program

1397


dan kegiatan yang sudah disusun mahasiswa. Monev juga dilakukan dengan meminta informasi dari Kepala Dusun, Ketua PKK dan induk semang tempat mahasiswa menginap (Gambar 3).

Gambar 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN UMY di Dusun Babadan

Sumber: Dokumen penulis

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN di Dusun Babadan menunjukkan bahwa

mahasiswa dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan mencapai target sesuai yang direncanakan. Beberapa permasalahan diungkapkan mahasiswa untuk mendapat arahan dan masukan dari DPL, dan dapat diselesaikan dengan baik.

Setelah satu bulan, pelaksanaan KKN diakhiri dengan penarikan mahasiswa KKN UMY se–Desa Girikerto yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2019, dengan dilepas oleh Kepala Desa dan Kasie Pelayanan Desa Girikerto dan dihadiri oleh semua mahasiswa dan DPL KKN di Girikerto, Turi (Gambar 4).

Gambar 4. Penarikan mahasiswa KKN UMY se–Desa Girikerto


Dalam pelepasan, Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa dan masyarakat Girikerto memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan KKN yang sudah berjalan dengan baik, serta program dan kegiatan yang telah dilakukan memberikan banyak manfaat

1398


bagi masyarakat Girikerto. Kepala Desa juga menyampaikan jalinan silaturahmi dan kerjasama antara Pemerintah Desa Girikerto dan UMY dapat terus berlangsung untuk kegiatan–kegiatan yang lainnya.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan KKN yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan responsi. Responsi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan KKN dan mengetahui sejauh mana mahasiswa berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN di Girikerto, Turi (Gambar 5). Hasil responsi digunakan sebagai dasar untuk memberikan penilaian kepada setiap mahasiswa, yang hasilnya dilaporkan ke LP3M UMY sebagai pengelolaan kegiatan KKN.

Gambar 5. Evaluasi dan responsi mahasiswa KKN UMY Kelompok 106 Dusun Babadan

Sumber : dokumen penulis

Pendampingan Hatinya PKK diawali dengan kegiatan sosialisasi untuk memberikan

gambaran tentang program dan kegiatan KKN UMY di Dusun Babadan, yaitu Hatinya PKK dalam mendukung Evaluasi Desa Unggulan Girikerto, Turi Tahun 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksana, yaitu DPL dan Mahasiswa KKN, diikuti oleh Kepala Dusun, Ketua PKK, Takmir Masjid, Pemuda, Panitia Hatinya PKK dan tokoh masyarakat lainnya

Setelah sosialisasi, dilanjutkan dengan penyuluhan tentang hatinya PKK oleh DPL KKN. Dalam penyuluhan dipaparkan tentang pengertian Hatinya PKK, potensi pekarangan, teknologi budidaya tanaman di pekarangan dan langkah dalam pemanfaatan halaman rumah. Selain itu, Tim Pelaksana juga menyampaikan pengalaman pendampingan Hatinya PKK dalam mendukung Evaluasi Desa Unggulan Donokerto, Turi Tahun 2018.

Penyuluhan disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta penyuluhan. Untuk mendukung penyuluhan, digunakan media audio visual dengan berbagai contoh gambar dan video tentang pengelolaan lahan pekarangan (Gambar 6), serta modul atau buku panduan “Pengelolaan Pekarangan Secara Organik” (Lampiran 3). Dalam penyuluhan tersebut banyak tanggapan dari peserta terutama tentang model sistem pengelolaan, jenis tanaman yang akan diusahakan, cara pemeliharaan dan proteksi tanaman.

1399


Gambar 6. Suasana sosialisasi program KKN dan penyuluhan di Dusun Babadan


Praktek pengelolaan pekarangan di Dusun Babadan menggunakan 2 model, yaitu

penanaman langsung di lahan pekarangan dan menggunakan wadah. Penanaman secara langsung di lahan dilakukan dengan membuat kebun kelompok dusun serta di sebagian warga masyarakat. Kegiatan pengelolaan pekarangan rumah dilakukan dengan diawali penjelasan teknis penyiapan media tanam dan bahan tanam. Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim pelaksana dan diikuti oleh warga peserta program.

Kegiatan awal dalam praktek pengelolaan pekarangan adalah penyiapan media tanam. Media tanam yang digunakan adalah campuran antara tanah, serbuk gergaji dan pupuk kandang (Gambar 7). Tanah yang digunakan untuk penanaman berasal dari tanah kebun yang cukup subur. Serbuk gergaji sebagai bahan organik digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah yaitu aerasi sehingga nantinya medium tanam dalam wadah tidak memadat, sedangkan pupuk kandang diambil dari kandang kelompok berupa kotoran kambing untuk memperbaiki sifat fisik tanah menjadi gembur dan sifat kimia tanah yaitu menambah unsur hara bagi tanaman.

Gambar 7. Penyiapan media tanam untuk penanaman di Dusun Babadan


Media tanam yang sudah siap digunakan, dihamparkan di atas permukaan lahan atau

dimasukkan ke dalam wadah sebagai tempat penanaman, yang berupa polybag, ember bekas, plastik bekas, dan sebagainya. Polibag yang digunakan ukurannya disesuaikan dengan jenis tanamannya. Untuk tanaman yang berukuran besar dan berumur agak panjang seperti terong atau cabai digunakan polibag berukuran 40 cm x 40 cm atau 35 cm x 35 cm, sedangkan untuk

1400


tanaman yang berukuran kecil dan berumur pendek seperti sawi atau seledri digunakan polibag berukuran 20 cm x 20 cm. Media tanam dimasukkan dalam wadah sampai hampir penuh.

Bersamaan dengan penyiapan media tanam juga dipersiapkan bahan tanam berupa benih atau bibit tanaman yang diperoleh dari toko pertanian. Bahan tanam yang berupa benih diperuntukan untuk biji yang berukuran besar dan daya tumbuhnya tinggi, seperti kangkung, sedangkan bibit digunakan untuk tanaman yang bijinya berukuran kecil, daya tumbuh rendah dan pertumbuhan bibitnya lambat, antara lain bibit sayuran antara lain cabai, tomat, terong, sawi, buncis dan seledri, tanaman rempah antara lain kacang jahe merah, serta berbagai tanaman hias. Bibit yang dipilih adalah yang pertumbuhannya baik, seragam dan tidak terkena serangan organisme pengganggu tanaman (Gambar 8).

Gambar 8. Bibit yang akan ditanam di lahan dan dalam wadah polibag


Setelah lahan atau media tanam dan bibit siap, selanjutnya dilakukan penanaman bersama,

dengan arahan dan bimbingan dari Tim Pelaksana. Penanaman dilakukan di tanah secara langsung (Gambar 9) dan dalam wadah (Gambar 10).

Gambar 9. Kegiatan penanaman langsung di lahan Dusun Babadan


Sebelum penanaman, polibag pada bibit dibuka dengan hati–hati agar tanah yang

membungkus akar tanaman tidak pecah, selanjutnya dibuat lubang tanam pada media tanam. Bibit diletakkan di lubang tanam dan perakaran ditutup dengan tanah agar bibit dapat berdiri tegak. Agar bibit yang ditanam tidak mengalami kelayuan pada awal pertumbuhannya, setelah penanaman dilakukan penyiraman dengan air secukupnya.

1401


Gambar 10. Kegiatan penanaman dalam wadah di lahan Dusun Babadan


Setelah benih atau bibit tanaman ditanam, dilakukan pemeliharaan agar kondisi

lingkungan sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan kebun kelompok dilakukan bersama oleh warga terutama ibu–ibu PKK, sedangkan kebun pribadi dilakukan secara mandiri (Gambar 11).

Gambar 11. Kebun kelompok dan kebun pribadi di Dusun Babadan


Pemeliharaan yang dilakukan antara lain penyiraman, pemupukan, dan pengendalian

organisme pengganggu tanaman. Penyiraman perlu dilakukan jika tidak banyak turun hujan, terutama pada penanaman menggunakan wadah karena dalam wadah tersebut medianya terbatas sehingga ketersediaan air juga terbatas. Penyiraman dilakukan sore hari ketika sinar matahari sudah tidak terik dan suhu tanah sudah tidak tinggi.

Pemeliharaan juga dilakukan dengan pemberian pupuk susulan. Pupuk yang diberikan terutama yang mengandung nitrogen karena sebagian besar tanaman yang ada adalah tanaman sayuran yang hasil akhirnya berupa daun atau batang yang dalam pertumbuhannya banyak membutuhkan unsur nitrogen. Pupuk yang digunakan berasal dari limbah rumah tangga seperti air cucian beras atau daging, atau pupuk sintetis berupa urea. Pupuk diberikan dalam bentuk cair dengan cara disiramkan melalui tanah atau disempotkan melalui daun. Pada tanaman yang hasilnya berupa buah, seperti tomat, terungdan cabai, selain diberikan pupuk nitrogen juga diberikan pupuk fosfor berupa SP– 36. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman, baik yang berupa gulma atau hama dan penyakit. Pengendalian gulma dilakukan secara cara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh di antara tanaman baik yang berada di wadah atau di lahan. Pengendalian hama juga dilakukan secara manual dengan mengutip (mengambil) hama yang ada pada tanaman, dan disarankan tidak menggunakan pestisida sintetis. Pestisida sintetis hanya digunakan jika

1402


serangan hama sangat besar dan menggunakan pestisida yang aman bagi lingkungan dengan penggunaan secara hati–hati sesuai petunjuk. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga keamanan lingkungan hidup dan hasil tanaman sebagian besar akan dikonsumsi dalam bentuk segar sehingga jika menggunakan pestisida sinstetis dikhawatirkan akan meninggalkan residu pada tanaman (Gambar 12).

Gambar 12. Pemeliharaan tanaman di Dusun Babadan


Kegiatan pendampingan dan pembinaan dilakukan secara periodik terkait dengan

kegiatan mahasiswa KKN dan persiapan Evaluasi Desa Unggulan di Dusun Babadan. Pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk membina dan mendampingi warga sampai berhasil melakukan pengelolaan pekarangan untuk budidaya tanaman dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan untuk monitoring dan evaluasi, serta memberikan masukan kepada warga, dilakukan oleh Tim Pelaksana. Selain itu, pembinaan juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Girikerto dan Kecamatan Turi (Gambar 13).

Gambar 13. Pendampingan dan pembinaan Hatinya PKK di Dusun Babadan

Hasil budidaya tanaman di pekarangan yang dilakukan oleh warga Babadan menunjukkan hasil yang cukup baik. Tanaman sayuran daun sebagian besar sudah dapat dipanen yaitu caisim

1403


(sawi), kangkung dan pagoda, serta sayuran buah yaitu kacang panjang, cabai, buncis, tomat dan terong dengan cara dipotong sebagian atau keseluruhan (Gambar 14).

Gambar 14. Tanaman hasil pendampingan pengelolaan pekarangan di Babadan

Selain penyiapan pertanaman dan lingkungan, juga dilakukan kampanye untuk pemanfaatan pekarangan dan halaman rumah, serta lingkungan sehingga terwujud halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman, dengan memasang berbagai spanduk dan papan informasi di berbagai tempat yang strategis (Gambar 15).

Gambar 15. Kampanye lingkungan untuk mendukung Hatinya PKK di Dusun Babadan


Dengan kerja keras dan kerja sama semua pihak, hasil kegiatan KKN UMY di Dusun

Babadan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih dan pekarangan yang produktif (Gambar 16), dan siap menghadapi Evaluasi (Lomba) Halaman Asri, Teratur, Indah Dan Nyaman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga “Hatinya PKK” Tahun 2019 mewakili Kecamatan Turi.

1404


Gambar 16. Lingkungan asri untuk mendukung Hatinya PKK di Dusun Babadan


Evaluasi Hatinya PKK di Dusun Babadan dilakukan oleh Tim Penilai dari Kabupaten

Sleman, serta dihadiri oleh Pemerintah Desa Girikerto dan Kecamatan Turi (Gambar 17).

Gambar 17. Evaluasi Desa Unggulan Hatinya PKK di Dusun Babadan


Kerja keras dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan halaman asri, teratur, indah

dan nyaman dari masyarakat Babadan yang didukung oleh banyak pihak yang telibat dalam Hatinya PKK membuahkan hasil dengan ditetapkannya Dusun Babadan sebagai Juara (Peringkat III) Evaluasi Desa Unggulan Bidang Hatinya PKK tingkat Kabupaten Sleman. Selain itu, kegiatan Hatinya PKK telah menginspirasi seluruh warga masyarakat Dusun Babadan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menjadi lebih produktif.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang Hatinya PKK Dusun Babadan Dalam Mendukung Evaluasi Desa Unggulan Girikerto, Turi, Sleman, DIY sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Warga masyarakat sebagai penerima program memberikan tanggapan yang positif dengan mengikuti kegiatan secara penuh dan menyampaikan apresiasi karena sudah mendapatkan bekal pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola pekarangan.

Simpulan 1. Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Pada Masyarakat (KKN PPM) di

Dusun Babadan, Girikerto, Turi, Sleman, Sleman, DIY telah berjalan dengan baik dengan beberapa kegiatan yaitu koordinasi dengan Pemerintah Desa Girikerto, koordinasi dan pembekalan mahasiswa, observasi lapangan, pelaksanaan KKN PPM, serta pendampingan Hatinya PKK.

1405


2. Masyarakat Dusun Babadan memberikan tanggapan yang baik dengan berpartisipasi mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat merasa mendapatkan wawasan, pengalaman dan ketrampilan dalam pengelolaan pekarangan, sehingga banyak warga yang melakukan praktek pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tanaman dan terbangunnya kebun–kebun kelompok PKK.

3. Kerja keras dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman dari masyarakat Babadan yang didukung oleh banyak pihak yang telibat dalam Hatinya PKK membuahkan hasil dengan ditetapkannya Dusun Babadan sebagai Juara (Peringkat III) Evaluasi Desa Unggulan Bidang Hatinya PKK tingkat Kabupaten Sleman. Selain itu, kegiatan Hatinya PKK telah menginspirasi seluruh warga masyarakat Dusun Babadan untuk memanfaatkan pekarangan sehingga menjadi lebih produktif

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya disampaikan kepada Rektor dan Kepala LP3M UMY yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa KKN UMY Kelompok 106 dan seluruh warga Dusun Sorowangsan Babadan, Girikerto, Turi, Sleman sebagai mitra yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan di lapangan, dan semua pihak yang membantu sejak perencanaan sampai evaluasi hasil pengabdian masyarakat ini. Daftar Pustaka Jurnal Dwiratna, N.P. S.,1 Widyasanti, A.,1 dan Rahmah, D.M. Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Dengan Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 19 – 22.

Renie Oelviani dan Budi Utomo. Sistem pertanian terpadu di lahan pekarangan mendukung ketahanan pangan keluarga berkelanjutan: Studi kasus di Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon Volume 1, Nomor 5, Agustus 2015.

Website Anonim, 2016. Memanfaatkan Pekarangan Rumah untuk Budidaya Tanaman Holtikultura.

http://www.unsulbarnews.com/terbaru/memanfaatkan-pekarangan-rumah-untuk-budidaya-tanaman-holtikultura. diakses 16 Januari 2018

Anonim, 2018. Potensi Dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3885. diakses 16 Januari 2018.

1406


Anonim. 2018. http://pertanian.kulonprogokab.go.id/article-115-optimalisasi-pemanfaatan-pekarangan.html. diakses 16 Januari 2018.

Isti Khomah1 dan Rhina Uchyani Fajarningsih. Potensi Dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga. http://psp-kumkm.lppm.uns.ac.id/files/2016/11/isti-khomah_1.pdf. diakses 16 Januari 2018

Koko Prayogo, Wuri Wulandari, dan Nanik Suhartatik. Pembuatan Kopi Biji Salak (Salacca Zalacca) Dengan Variasi Lama Penyangraian Dan Penambahan Bubuk Jahe. file:///C:/Users/Mahasiswa16/Downloads/1519-5373-1-PB.pdf. diakses 16 Januari 2018

1407


Penguatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bogor Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Melalui Identifikasi Analisis SWOT

Herman, Dion Ahmad Armadi

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor

[email protected]

Abstrak

Meski sudah banyak regulasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, ternyata kesadaran aparatur desa di Kabupaten Bogor untuk mendirikan lembaga keuangan mikro maupun BUMDesa masih kurang, padahal berbagai upaya pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan agar ekonomi dapat berkembang dan mandiri, tapi belum juga dimaksimalkan. Apalagi dalam UU No 6/2014 tentang Penggunaan Dana Desa itu sudah berjalan tiga tahun, tapi penggunaanya oleh desa di Kabupaten Bogor lebih terfokus pada fisik, tapi ke pemberdayaan masyarakatnya kurang. Tujuan dari kegiatan pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) mendapatkan pelatihan dan pendampingan aspek bisnis dan tata kelola yang pada akhirnya BUMDesa memiliki kemampuan organisasi yang profesional dan dapat memiliki daya saing diera revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan untuk menentukan model dan kebutuhan pelatihan dan pendampingan maka terlebih dahulu dilakukan analisis, analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis menunjukkan para pengurus BUMDesa memerlukan pendampingan berupa pelatihan dan pendidikan, model pendampingan yang tepat adalah pendampingan melalui Klinik dan Sekolah BUMDesa. Universitas Pakuan telah melakukan pendampingan melalui Klinik dan Sekolah BUMDesa yang telah didirikan dan hasilnya beberapa BUMDesa telah memiliki tata kelola yang baik. Kata kunci : BUM Desa, Analisis SWOT, Klinik dan Sekolah Pendahuluan

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan

1408


pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.Pada kenyataannya, meski sudah banyak regulasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, ternyata kesadaran aparatur desa khususnya di Kabupaten Bogor untuk mendirikan lembaga keuangan mikro maupun BUMDesa masih kurang. Selain itu, masih belum pahamnya aparat desa dalam menjalankan mekanisme sistem pengelolaan organisasi bisnis. Hal tersebut yang menjadi kendala. Padahal BUM Desa itu sebagai pilar ekonomi desa. Dalam aturan sudah disebutkan satu desa wajib memiliki satu BUMDesa, yang jenis usahanya apa saja disesuaikan dengan potensi, sumber daya dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Wiwoho dan Kholil, 2012). Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) lebih komprehensif tertera dalam Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga dapat didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Potensi desa dalam hal ini menjadi tolak ukur untuk membuat usaha desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Sebagai lembaga pengembangan ekonomi masyarakat desa, BUMDesa memiliki beberapa tujuan. Tujuan pendirian BUMDesa adalah meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan dari 416 desa baru 282 yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), masih ada 134 Desa belum memiliki BUMDesa. Dari 282 BUMDesa tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut :

1409


Tabel 1 : Data BUMDesa di Kabupaten Bogor

Sumber : DPMD Kabupaten Bogor (2018)

Keberadaan BUMDesa ini sangat penting agar ekonomi di desa tersebut dapat berkembang dan mandiri. Meski sudah banyak regulasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, ternyata kesadaran aparatur desa di Kabupaten Bogor untuk mendirikan lembaga keuangan mikro maupun BUMDesa masih kurang. Berbagai upaya pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan agar ekonomi dapat berkembang dan mandiri tapi belum juga dimaksimalkan. Apalagi dalam UU No 6/2014 tentang Pengguna Dana Desa itu sudah berjalan tiga tahun, tapi penggunaanya oleh desa-desa di Kabupaten Bogor lebih terfokus pada fisik, tapi ke pemberdayaan masyarakatnya kurang. BUM Desa di Kabupaten Bogor ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan potensi dan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di sisi yang lain BUM Desa memiliki permasalahan yang pelik. BUMDesa di Kabupaten Bogor memang belum secara maksimal terkelola secara profesional, sehingga sangat rentan pada konflik horizontal. Beberapa permasalahan yang dijumpai di BUMDesa Kabupaten Bogor antara lain: 1. Aspek Bisnis, terdiri dari :

a. Produksi b. Pemasaran c. Pengembangan Usaha

2. Aspek Tata Kelola, terdiri dari : a. Administrasi b. Organisasi c. Keuangan

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem tata kelola organisasi pengurus BUMDesa masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya pengurus BUMDesa mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu perlu adanya pendampingan yang harus dilakukan oleh kalangan akademisi.

DASAR BERKEMBANG MAJU MANDIRI

2016 416 201 98 103 190 10 1

2017 416 249 127 122 238 10 1

2018 416 282 161 121 148 11 2

TAHUN JUMLAH

DESA

JUMLAH

BUMDES

STATUS

AKTIF

STATUS

NON AKTIF

KATAGORI

1410


Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pendampingan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang pertama adalah dilakukan identifikasi dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik yang berguna untuk memahami Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) organisasi, dan untuk mengidentifikasi baik Peluang (Opportunities) yang terbuka untuk organisasi dan Ancaman (Threats) yang dihadapi oleh organisasi. Pada sasarnya analisis ini berusaha menemukan peluang baru, mengelola dan mengurangi ancaman organisasi. Dalam konteks bisnis, Analisis SWOT membantu bisnis mengelola ceruk pasar berkelanjutan dari perusahaan. Dalam konteks pribadi digunakan untuk membantu seseorang mengembangkan karir dengan cara memanfaatkan keunggulan terbaik dari bakat, kemampuan, dan kesempatan. Dalam konteks pengembangan atau pengelolaan BUMDesa, analisis SWOT dan Matrik SWOT digunakan untuk merumuskan rencana strategis BUMDesa. Gambar. 1. Matrik SWOT

Dari hasil identifikasi dengan menggunakan matrik SWOT maka selanjutnya ditentukan metode pendampingan yang tepat berupa diagnosa awal sebagai berikut : 1. Kuadran 1

Kondisi ini dialami oleh Desa yang belum mendirikan BUMDesa 2. Kuadran 2

Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa tetapi belum melakukan Penyertaan Modal Desa

3. Kuadran 3 Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, tetapi belum melakukan peredaran usaha

4. Kuadran 4

1411


Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, dan sudah melakukan peredaran usaha, akan tetapi bagaimana keberlanjutannya. Pada saat ini, ketaatan aparatur desa dalam mematuhi kebijakan mengenai pendirian BUMDesa masih belum optimal, banyaknya potensi desa yang belum dikembangan menjadi kelayakan usaha, dapat dilihat sarana pendidikan bagi para pengurus dan pengelola BUM Desa tidak ada. Kerjasama kemitraan, forum-forum pertemuan dan sarana komunikasi belum ada. Belum memiliki jaringan luas baik jaringan pemasaran, produksi maupun birokrasi. Wadah untuk penyelesaian masalah bisnis belum ada. Kinerja pengelolaan BUMDesa belum dilakukan evaluasi. Tidak adanya penilaian dalam manajemen risiko.


Tujuan dilakukan pendampingan terhadap BUMDesa di Kabupaten Bogor adalah agar pengurus BUMDesa dapat memiliki sistem tata kelola organisasi dengan baik yang terdiri dari aspek bisnis dan aspek administrasi keuangan. Diharapkan dengan adanya pendampingan pada badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor mampu bermanfaat menggerakkan dinamika perekonomian desa dan sebagai agen pembangunan daerah serta menjadi pendorong terciptanya unit usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil analisis dari metodologi yang dilakukan maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Percepatan pengembangan BUMDesa

Percepatan pengembangan BUMDesa untuk kwadran 1 dan kwadran 2 melalui melalui identifikasi potensi dan masalah untuk pengembangan kelembagaan, usaha dan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa. Hal ini dilakukan berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan analisis kelayakan usaha, pengelolaan analisis kebutuhan sumber daya manusia, analisis pemasaran dan analisis laporan keuangan. Semua kegiatan dilakukan oleh dosen dan didampingi oleh mahasiswa.

2. Pendirian Sekolah Bisnis BUMDesa Pendirian Sekolah Bisnis BUMDesa Universitas Pakuan adalah sebuah program yang berupaya memberikan model pelatihan dan pendampingan yang berbeda dan komprehensif. Sekolah Bisnis BUMDesa Universitas Pakuan menawarkan konsep pelatihan BUMDesa berbasiskan permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan menggabungkan beberapa metode seperti ceramah, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), Praktek, kunjungan lapangan, serta penggunaan aplikasi. Dalam bidang pendampingan, Sekolah Bisnis BUMDesa Universitas Pakuan membagi model pendampingan BUMDesa kedalam 4 level yang berbeda sesuai dengan kuadran, yaitu level membangun, menumbuhkan, mengembangkan, dan menguatkan. Sebagai cara dalam melihat konteks dan konten yang berbeda di setiap desa, 4 level ini merupakan upaya dari Sekolah Bisnis BUMDesa Universitas Pakuan untuk memahami dan merumuskan model pendampingan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan BUMDesa.

1412


3. Membangun Kerjasama Kemitraan Pasal 18 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengindikasikan bahwa BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan berbagai usaha. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Bagian c dari pasal 18 dengan jelas menunjukkan bahwa BUMDesa dapat bekerjasama

dengan pihak swasta maupun lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan lainnya. Kerjasama BUMDesa dengan swasta seperti yang dilakukan oleh BUMDesa Kabupaten Bogor dengan Universitas Pakuan dalam hal konsultasi Manajemen dan Keuangan. Tindakan nyata dalam rangka penguatan daya saing badan usaha milik desa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui peningkatan kemampuan pegawai 30 Bum desa di kabupaten Bogor dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut : 1. Kuadran 1 (Kondisi ini dialami oleh Desa yang belum mendirikan BUMDesa), Universitas

Pakuan melakukan pendampingan dan konsultasi dengan tujuan untuk : a. Agar Desa harus mendirikan BUMDesa b. Agar Desa menunjuk para pengurus BUMDesa yang bukan bagian dari pemerintah

Desa dan membuat struktur organisasi BUMDesa. c. Pengurus BUMDesa dilatih oleh tenaga ahli yang pakar sesuai dengan kompetensinya.

2. Kuadran 2 (Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa tetapi belum melakukan Penyertaan Modal Desa), Universitas Pakuan melakukan pendampingan berupa pelatihan dengan tujuan : a. Agar Pemerintah Desa mendorong Pengurus BUMDesa untuk benchmark ke

BUMDesa yang sudah berkembang maupun maju dan mengunjungi pameran-pameran bisnis.

b. Agar Pengurus BUMDesa mengajukan Proposal Business Plan kepada Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa mau melakukan Penyertaan Modal Desa.

c. Agar Pengurus BUMDesa dilatih dan didampingi oleh tenaga ahli yang pakar sesuai dengan kompetensinya.

1413


3. Kuadran 3 (Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, tetapi belum melakukan peredaran usaha) maka Universitas Pakuan memberikan pendampingan dengan tujuan untuk :

a. Pemerintah Desa mendorong Pengurus BUMDesa untuk benchmark ke BUMDesa yang sudah berkembang maupun maju dan mengunjungi pameran-pameran bisnis.

b. Pengurus BUMDesa terus dilatih dan didampingi oleh tenaga ahli yang pakar sesuai dengan kompetensinya.

c. Pengurus BUMDesa diikutsertakan dalam Sekolah Bisnis BUMDesa d. Pengurus BUMDesa aktif Membangun Kerjasama Kemitraan e. Pengurus BUMDesa aktif dalam Temu Bisnis Pengelola BUM esa yang berkala. f. Pengurus BUMDesa aktif dalam Forum BUMDesa yang berkala. g. Pengurus BUMDesa aktif dalam Klinik BUMDesa h. Pengurus BUMDesa aktif dalam Rakor BUMDesa yang berkala

4. Kuadran 4 (Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, dan sudah melakukan peredaran usaha, akan tetapi bagaimana keberlanjutannya) maka Universitas Pakuan memberikan pendampingan dan pelatihan dengan tujuan : a. Agar Pemerintah Desa mendorong Pengurus BUMDesa untuk benchmark ke

BUMDesa yang sudah berkembang maupun maju dan mengunjungi pameran-pameran bisnis.

b. Agar Pengurus BUMDesa terus dilatih dan didampingi oleh tenaga ahli yang pakar sesuai dengan kompetensinya.

c. Agar Pengurus BUMDesa diikutsertakan dalam Sekolah Bisnis BUMDesa d. Agar Pengurus BUMDesa aktif Membangun Kerjasama Kemitraan e. Agar Pengurus BUMDesa aktif dalam Temu Bisnis Pengelola BUMDesa yang berkala f. Agar Pengurus BUMDesa aktif dalam Forum BUMDesa yang berkala g. Agar Pengurus BUMDesa aktif dalam Klinik BUMDesa h. Agar Pengurus BUMDesa aktif dalam Rakor BUMDesa yang berkala

Kesimpulan

Pendampingan BUMDesa di Kabupaten Bogor terlebih dahulu dilakukan Analisis dengan menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT merupakan teknik yang berguna untuk memahami Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) organisasi, dan untuk mengidentifikasi baik Peluang (Opportunities) yang terbuka untuk organisasi dan Ancaman (Threats) yang dihadapi oleh organisasi. Pada dasarnya analisis ini berusaha menemukan peluang baru, mengelola dan mengurangi ancaman organisasi. Berdasarkan hasil analisisi tersebut maka harus dilakukan pendampingan berupa pendidikan dan pelatihan. Terkait dengan pelatihan dan pendampingan kepada para pengurus Bum Desa di 30 BumDesa di Kabupaten Bogor, hal inilah yang dilakukan oleh Universitas Pakuan yaitu mendirikan Klinik

1414


dan Sekolah BUMDesa yang menjadi sarana pengurus BUMDesa di Kabupaten Bogor dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam rangka penguatan BUMDesa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Pakuan yang memberikan bantuan baik berupa bantuan moril dan materil. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi atas dukungan penuh pendirian Klinik dan Sekolah BUMDesa, rekan-rekan sejawat berupa dukungan yang tiada henti, para mahasiswaku dari fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang ikut berjuang siang dan malam membantu mewujudkan Klinik dan Sekolah BUMDesa dan tiada henti-hentinya mendampingi para pengurus BUMDesa dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga yang penuh keikhlasan mendukung penulis.

Daftar Pustaka Adisasmita, Rahardjo. (2006), Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta:Graha Ilmu. Amanda, Helmei Willy. (2018) “Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”. Jurnal diterbitkan (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya).

Chintary, Valentine Queen dan Asih Widi Lestari. (2016) “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Bumiaji”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5 No. 2.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (2007) Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya.

Ndaraha, Taliziduhu. (1990), Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Soetrisno, Loekman. (1995), Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius, 1995. Suharto, Edi. (2006), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

1415


Triple Helix Dalam Pengembangan Telur Omega 3-IPB

Iman Rahayu HS1

dan Lucia Cyrilla ENSD1

1Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, Jl Rasamala Kampus IPB Dramaga, Bogor


Abstrak

Telur merupakan salah satu pangan asal hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Telur memiliki kandungan asam lemak omega 3 (DHA dan EPA) yang sangat baik bagi kesehatan tubuh terutama untuk perkembangan otakbalita dan pencegahan penyakit degeneratif pada manula. Asupan DHA dan EPA di kalangan masyarakat masih kurang dikarenakan pangan yang mengandung sumber DHA dan EPA masih terbatas. Penambahan suplemen omega 3 dalam pakan ayam petelur terbukti dapat menambah kandungan omega 3-IPB di dalam telur yang dihasilkan. Telur merupakan bahan makanan yang mudah diperoleh dan sering diaplikasikan ke dalam berbagai olahan pangan lainnya, sehingga penggunaan telur omega 3-IPB dapat memberikan peluang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Suplemen omega 3 dalam pakan ayam telah dipatenkan pada tahun 2005 dengan No ID P 0023652. Telur omega 3-IPB merupakan sebuah invensi yang terus dikenalkan dan dikomersialkan agar produk tersebut dapat dikenal serta dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pengenalan telur omega 3-IPB dilakukan atas kerja sama antara berbagai pihak, yaitu pihak akademisi, wirausahawan, dan pemerintah yang terangkum dalam triple helix. Konsep triple helix menghasilkan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga tercipta kolaborasi yang membuat produk telur omega 3-IPB ini telah mendapat berbagai penghargaan dan pengakuan baik di tingkat regional (Jabodetabek), nasional, maupun internasional. Kata Kunci: paten, telur omega 3-IPB, triple helix Pendahuluan

Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah dicerna dan digemari oleh masyarakat. Telur merupakan bahan pangan yang cukup murah dan mudah diperoleh sehingga sering dikonsumsi oleh masyarakat sebagai lauk pauk ataupun bahan olahan pangan lainnya. Konsumsi telur ayam ras per kapita di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 99 796 butir/kapita dan mengalami peningkatan sebesar 6.64% pada tahun 2017 menjadi sebesar 106 418 butir/kapita (Kementan 2018). Produksi telur ayam sudah banyak dilakukan oleh peternak ayam petelur dari berbagai kalangan dengan berbagai macam skala usaha.

Kandungan protein yang terdapat di dalam telur dapat dicerna dan diserap oleh tubuh sebanyak 98%. Hal tersebut menjadikan telur sebagai pangan yang berperan menyumbang kandungan gizi protein masyarakat. Selain kandungan protein, telur juga memiliki kandungan


1416


asam lemak omega 3 (DHA dan EPA). Omega 3 memiliki berbagai macam khasiat bagi kesehatan, di antaranya mengurangi kandungan kolesterol dan trigliserida, mengurangi rangsangan penggumpalan butir-butir darah merah, mencegah tekanan darah tinggi, serta mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Omega 3 juga dipercaya dapat memperkuat daya tahan otot dan dapat membantu perkembangan otak bagi bayi, balita, dan anak-anak. Kebutuhan akan DHA dan EPA serta asam lemak penyusun omega 3 sangat penting karena kandungan tersebut memiliki peranan sebagai agen substitusioner yang mampu menjaga fungsi otak tetap optimal (Diana 2012).

Asupan kandungan DHA dan EPA saat ini dinilai masih kurang di kalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sumber pangan yang kaya akan kandungan DHA dan EPA masih terbatas. Inovasi dalam menciptakan dan mengembangkan pangan fungsional yang kaya akan kandungan DHA dan EPA serta asam lemak penyusun omega 3 lainnya merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kualitas gizi masyarakat. Sifat produk telur yang sering digunakan dan diaplikasikan dalam pangan olahan lainnya menjadikan produk telur memiliki peluang untuk dimodifikasi sebagai bahan pangan fungsional yang kaya akan DHA. Inovasi tersebut telah diwujudkan dalam produk Telur Omega 3-IPB.

Metode pelaksanaan

Pengembangan sebuah produk inovasi harus dilakukan dengan dukungan dan kerjasama

antara berbagai pihak yang terangkum dalam triple helix. Konsep triple helix telah banyak diadopsi untuk mendorong inovasi melalui konsep pelembagaan dan penciptaan kebijakan yang mempertemukan pihak akademisi (perguruan tinggi), industri, dan pemerintah

(Etzkowitz dan Leydesdorf 2000). Konsep triple helix akan menghasilkan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga tercipta kolaborasi yang membuat produk telur omega 3-IPB ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hasil dan Pembahasan

Telur omega 3-IPB merupakan inovasi dalam bidang pangan fungsional yang memiliki khasiat bagi kesehatan manusia. Produk inovasi telur omega 3-IPB ini merupakan telur yang berasal dari ayam petelur yang diberikan suplemen omega 3 dalam pakan. Suplemen omega 3 dalam pakan ayam petelur terbukti dapat meningkatkan kandungan DHA di dalam telur sebanyak 10x lipat lebih tinggi dari telur biasa (klaim paten No ID P 0023652) (Iman dan Komari 2005). Suplemen yang saat ini telah digunakan untuk menghasilkan telur omega 3-IPB telah dipatenkan dengan No ID P 0023652. Penelitian mengenai suplemen omega 3 ini telah dilakukan sejak tahun 1995 oleh Iman Rahayu dan Komari dengan mengamati penambahan suplemen omega 3 yang mengandung minyak ikan dan penambahan hasil fermentasi ampas tahu pada pakan ayam.

Kelebihan dari telur omega 3-IPB adalah kandungan omega 3 yang terdapat di dalam kuning telur dapat berfungsi untuk mengurangi kandungan kolesterol dan trigliserida,

1417


mengurangi rangsangan penggumpalan butir-butir darah merah, mencegah tekanan darah tinggi, serta mengurangi risiko penyakit degenerasi, diantaranya jantung koroner. Omega 3 juga dipercaya dapat memperkuat daya tahan otot dan dapat membantu perkembangan otak terutama bagi bayi, balita, dan anak-anak. Kebutuhan akan DHA dan EPA serta asam lemak penyusun omega 3 sangat penting karena kandungan tersebut memiliki peranan sebagai agen substitusioner yang mampu menjaga fungsi otak tetap optimal.

Kualitas fisik telur omega 3 secara umum tidak berbeda dengan telur pada umumnya, adapun bobot rataan dari telur omega 3 adalah 56 g/butir. Berdasarkan sifat interiornya,

kualitas telur omega 3 tergolong kelompok AA (Haugh Unit 80-85) dengan skor warna kuning 11-12. Komposisi kimia yang dikandung telur omega 3-IPB secara umum lebih baik dibanding dengan telur lainnya, khususnya kandungan DHA dan EPA-nya yang terdapat pada kuning telur. Perbandingan kandungan DHA dan EPA telur omega 3-IPB dengan telur biasa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Nutrisi pada kuning telur (mg/100g)

Jenis Telur DHA EPA Kolesterol 𝜷 – Karoten

Telur Omega 3 2 816 404 147 4.9

Telur Biasa 239 166 295 3.5

Sumber: dokumen penulis Inventor yang berasal dari kalangan akademisi telah berperan dalam menciptakan

inovasi dan terus melakukan pengembangan serta evaluasi terhadap produk inovasi yang telah diciptakan. Rekam jejak dari serangkaian penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan paten suplemen omega 3 telah dilakukan sejak tahun 1995. Pada tahun 2005, Iman Rahayu dan Komari mendaftarkan paten untuk penemuan formula omega 3 dan pada tanggal 24 Juni 2009 telah diperoleh Sertifikat Paten No ID P 0023562 untuk formulasi suplemen omega 3 yang dibuat dari pemanfaatan limbah ikan lemuru dan ampas tahu fermentasi (SUPLEMEN OMEGA 3 PADA PAKAN AYAM UNTUK PRODUKSI TELUR DHA KONYUGASI).

Pencapaian dalam memperoleh hak paten merupakan salah satu bentuk kontribusi

pihak akademisi dalam pengembangan produk inovasi dengan konsep Triple Helix. Akademisi berperan sebagai inventor yang menghasilkan produk yang dapat berguna bagi masyarakat sesuai dengan isu dan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Telur Omega 3-IPB dinilai mampu memenuhi serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat akan kandungan DHA dan EPA serta asam lemak penyusun omega 3 lainnya yang memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, pihak akademisi juga memiliki peranan untuk memberikan pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat luas agar dapat turut mengaplikasikannya. Sesuai dengan Murniati (2009) yang menjelaskan bahwa akademisi memiliki peranan dalam pengembangan inovasi pengetahuan dan teknologi yang akan ditransferkan pada pihak pelaku bisnis industri kreatif. Inventor telah

berperan aktif dalam mengikuti berbagai seminar dan juga talkshow untuk memperkenalkan

1418


produk telur omega 3-IPB kepada masyarakat luas. Produk telur omega 3-IPB telah mendapat beberapa penghargaan/pengakuan dalam:

1. Direktori Agrotekno: IPB Berbasis Paten Siap Penetrasi Pasar (2005); 2. Karya Inovatif Perguruan Tinggi (2007);

3. Inovatif Perspektif: Indonesian 101 Innovations (2009); 4. Inovasi IPB untuk Industri, bidang Peternakan, Kedokteran Hewan, dan Perikanan

(2010); 5. 131 Invensi IPB dalam 100 Plus Inovasi Indonesia (2011); 6. 278 Inovasi IPB dalam 721 Inovasi Indonesia (2014);

7. Tribute to Innovators and Authors (2015); dan 8. Trobosan Inovasi Indonesia (2016).

Konsep Triple Helix juga melibatkan industri atau dunia bisnis dalam pengembangan produk inovasi. Pihak industri memiliki peranan untuk turut mempromosikan produk sesuai dengan etika berbisnis, selain itu pihak industri memiliki keahlian dalam menyusun strategi bisnis pemasaran sehingga mampu menjadi partner akademisi untuk mengenalkan produk inovasi secara luas dan menyeluruh kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, akademisi dapat bekerja sama dengan pihak industri untuk emngembangkan teknologi sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

Telur Omega 3-IPB merupakan produk yang telah dikomersialkan dan diterima dengan baik di tengah masyarakat. Komersialisasi telur omega 3-IPB skala kecil dimulai dengan skim Satuan Usaha Akademik dari Direktorat Bisnis dan Kemitraan IPB pada tahun 2009. Selanjutnya pemasaran telur omega 3-IPB juga dilakukan di gerai Serambi Botani. Pemasaran juga dilakukan melalui jualan langsung atau pemesanan di sekitar kampus IPB Dramaga. Hubungan kemitraan telur omega 3-IPB mulai dilakukan pada tahun 2013. Inventor melakukan hubungan kemitraan dengan distributor telur CV Tirta Super Telur (TST) dalam

bentuk joint venture. Kerja sama tersebut berhasil mengomersialisasikan telur kaya DHA hingga 4.000 butir per minggu dengan populasi ayam yang diperlihara sekitar 750 ekor. Analisis finansial bisnis telur omega 3-IPB dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2 Analisis finansial bisnis telur omega 3

Uraian Tahun

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total Penerimaan (Rp)

234 488 000 335 680 000 187 837 500 214 836 500

Tota Biaya (Rp) 212 760 610 294 298 500 176 063 400 192 966 600

Laba (Rp) 21 727 390 51 381 500 11 774 100 21 869 900

R/C ratio 1.10 1.14 1.07 1.11

BEP Produksi (butir) 106 380 147 149 88 032 96 483

BEP Harga (Rp/butir) 1 557.44 1 617.37 1 998.38 1 453.12

1419


Sumber: dokumen penulis Analisis finansial bisnis telur omega 3-IPB menunjukkan bahwa telur omega 3-IPB

merupakan bisnis yang cukup prospektif, hal tersebut dapat dilihat dari laba yang dihasilkan selama 4 tahun penjualan. Nilai laba tertinggi diperoleh pada periode produksi tahun 2015-2016 dengan jumlah penjualan sebanyak 181 961 butir telur. Adapun penurunan yang terjadi pada periode berikutnya disebabkan oleh pergantian ayam petelur karena ayam periode sebelumnya telah memasuki masa afkir, tetapi pada periode selanjutnya laba yang diperoleh meningkat cukup signifikan.

Pada tahun berjalan 2018-2019 hasil penjualan menunjukkan penurunan total penerimaan dikarenakan kebijakan produsen untuk mengurangi populasi ayam akiat jenuh pasar, sehingga akan dilakukan evaluasi keseluruhan dari aspek produksi, pengemasan produk,

pengembangan strategi pemasaran secara online/e-sale, serta pembenahan manajemen pengelolaan.

Pengembangan bisnis telur omega 3 juga tidak terlepas dari peranan pemerintah atas bantuan dana dengan skim pendanaan penelitian melalui Dirjen DIKTI selama 3 tahun (2017-2019). Hal tersebut menunjukkan salah satu peranan pemerintah sebagai salah satu ‘tokoh’

triple helix dalam pengembangan produk inovasi yang langsung diberikan kepada inventor dalam hal ini akademisi. Kadiman (2005) menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis industri kreatif, termasuk pengembangan produk inovasi, terdapat beberapa kendala yang dapat diselesaikan dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah, seperti:

1. Pemerintah melakukan perlindungan terhadap hak cipta terhadap kreasi produk barang atau jasa. Pemerintah harus membentuk regulasi yang tegas mengenai penjualan hasil karya, HAKI, dan penanganan pembajakan;

2. Pemerintah dapat memberikan bantuan materi ataupun fasilitas lainnya yang dapat menunjang jalannya bisnis industri kreatif ataupun pengembangan produk inovasi; dan

3. Pemerintah sebaiknya tidak mempersulit alur atau prosedur birokrasi dalam pengembangan bisnis industri kreatif ataupun produk inovasi.

Komitmen dan kerja sama dari ketiga pihak dalam konsep triple helix sangat berperan

dalam pengembangan produk inovasi telur omega 3 ini. Tripel Helix sebagai aktor utama harus

selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk knowledge spaces, ruang pengetahuan dimana ketiga actor sudah memiliki pemahaman dan pemgetahuan yang setara, yangakan

mengarahkan ketiga actor ini untuk membentuk concensus space, ruang kesepakatan dimana ketiga actor ini mulai membuat kesepakatan dan komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan

mengarahkan terbentuknya innovation space, inovasi yang dapat dikemas menjadi produk inovatif bernilai ekonomis (Sulastri dan Dilastri 2015). Ketiga pihak tersebut harus tetap bersinergi agar produk inovasi yang telah dikembangkan hingga saat ini dapat terus dikomersialkan dan juga dapat diproduksi oleh peternak lain.

1420


Simpulan Pengembangan suatu produk inovasi membutuh kerja sama berbagai pihak agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pengembangan produk telur omega 3

dilakukan dengan konsep triple helix yang melibatkan pihak akademisi (dosen IPB yang mempunyai produk inovasi berpaten), industri (CV TST sebagai distributor pemasaran telur

omega 3-IPB), dan pemerintah (Kemristekdikti, sebagai penyangga kegiatan). Konsep triple helix menghasilkan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga tercipta kolaborasi yang membuat produk telur omega 3 ini telah mendapat berbagai penghargaan dan pengakuan baik di tingkat regional (Jabodetabek), nasional, maupun internasional. Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih disampaikan kepada Alm Prof Dr Komari sebagai rekan inventor, kepada Pemerintah dengan skim pendanaan penelitian melalui Dirjen DIKTI, kepada mahasiswa, dan mitra usaha, serta berbagai pihak yang telah membantu dalam persiapan, penelitian, pemasaran, dan komersialisasi serta pengembangan produk telur omega 3 ini. Daftar Pustaka

Diana, Fifi M. 2012. Sudi Literatur: Omega 3. Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol VI No 2: 113-117.

Etzkowitz, H. dan L. Leydesdorff. 2000. The Dynamics of Innovation: From National System and Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy 29:2, pp 109-123.

Kadiman, Kusmayanto. 2005. Peran Perguruan Tinggi dalam Transformasi Agrikultural:

Menuju Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Seminar Nasional ASET – IPB.

Kementan. 2018. Statistik dan Kesehatan Hewan 2018. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Murniati, Dewi E. 2009. Peran Perguruan Tinggi dalam Triple Helix sebagai Upaya

Pengembangan Industri Kreatif. Seminar Nasional Peran Pendidikan Kejuruan dalam

Pengembangan Industri Kreatif. Yogyakarta, 21 November 2009. Rahayu, Iman H. S. 2003. Karakteristik Fisik, Komposisi Kimia, dan Uji Organoleptik Telur

Ayam Merawang dengan Pemberian Pakan Bersuplemen Omega 3. Jurnal Teknologi dan

Industri Pangan, Vol XIV, No 3. Rahayu, Iman H. S. dan Komari. 2005. Introduksi Suplemen Omega 3 pada Pakan untuk

Produksi Daging Ayam Rendah Kolesterol. Seminar Nasional Teknologi Pangan. Bogor, 7-8 September 2005. Hal: 98-104.

Rahayu, Iman H. S., dkk. 1997. The Effect of Omega 3 Fatty Acida Suplementation on the

Lipid Profile and Cholesterol Levels in Egg. The 9th Veterinary Association Malaysia

Scientific Congress. Penang, Malaysia.

1421


Sulastri, Reni E. dan Nova Dilastri. 2015. Peran Pemerintah dan Akademisi dalam Memajukan

Industri Kreatif Kasus pada UKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman. Seminar

Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Hal: 87-94.

1422


Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman

Dewi Amanatun Suryani

1

, Hari Akbar Sugiantoro 2

, dan Zahra Arwananing

Tyas 3

1. Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman,

2 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

3 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman

Email: [email protected], [email protected],

[email protected]

Abstrak

Indonesia yang menganut sistem demokratis menerapkan model pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan Informasi Publik merupakan kunci bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan pembentukkan PPID dan pengembangan Sistem Informasi Desa. Keberadaan Desa Girikerto yang dikenal sebagai desa budaya dan memiliki potensi sebagai desa wisata belum mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Tujuan Program Pengembangan Desa Mitra ini adalah mewujudkan Desa unggulan dan pengembangan potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan dan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berangkat dari konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Action Research. Cara pendekatan ini menghasilkan rumusan bersama masyarakat dan pemerintah desa yaitu penatakelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui kelembagaan PPID dan membangun Sistem Informasi Desa berbasis digital. Dengan terbentuknya PPID dan penyampaian informasi desa melalui website maka Desa Girikerto telah mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai UU KIP. Keterbukaan Informasi Desa merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dengan kemudahan akses berbasis digital. Kata Kunci: Implementasi, Standar Layanan, Informasi Publik, Desa Girikerto Pendahuluan

Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia menimbulkan konsekuensi pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan tata

pemerintahan yang baik. Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi (Putra

Astomo 2014). Menurut Mardiasmo (2002:20), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber




1423


daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Demokrasi dengan demikian juga ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi juga merupakan salah satu solusi untuk menekan perilaku korup dalam penyelenggaraan negara. Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pembahasan anggaran sering menjadi ruang yang tertutup untuk diakses sehingga kemungkinan muncul manipulasi yang berujung pada tindak koruptif. Pemerintahan

terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia. Dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan (Bambang Brojonegoro: 2018). Penerapan Keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan Kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya. Sementara bagi masyarakat keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Dedi Mizwar: 2017). Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1994). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan menjadi bagian dari iklim demokrasi yang berlangsung sebagaimana dikemukakan oleh Michael Saward(1994) bahwa partisipasi merupakan salah satu kondisi minimal yang harus ada di dalam demokrasi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanahkan Desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dahulu banyak informasi yang dikuasai oleh desa termasuk informasi yang dikecualikan maka pada maa sekarang pengecualian tersebut bersifat ketat dan terbatas. Desa sebagai Badan Publik wajib melakukan klasifikasi informasi dan menyediakan serta memberikan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagai peraturan pelaksanaan UU KIP. Seiring perkembangan teknologi informasi, cara pandang pengelolaan informasi dan dokumentasi mengalami perubahan. Menurut Bambang Warsita (2008:135) a teknologi

informasi adalah sarana dan prasarana . (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Demikian juga menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2011:57) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pemerintah Desa sebagai badan public berkewajiban menyediakan dan

1424


mengumumkan informasi public. Sesuai prinsip mekanisme layanan informasi yang mudah, cepat, biaya ringan maka digitalisasi data menjadi sebuah kebutuhan menghadapi era revolusi 4.0

Desa Girikerto yang terletak di Kecamatan Turi Sleman merupakan salah satu desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga dalam pengelolaan dan layanan informasi publik belum berjalan optimal. Pemerintah Desa Girikerto juga belum memiliki infrastruktur Sistem Informasi Desa (SID) berbasis internet. Hambatan tersebut dikarenakan sumberdaya pengelola website tidak tersedia. Jumlah perangkat desa, kapabilitas dan fasilitas pendukung sangat terbatas. Keberadaan Kelompok Karang Taruna Girikerto “Giri Taruna Bakti” menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Desa. Harapannya, pemuda bisa berkontribusi mengoperasikan Sistem Informasi Desa yang membutuhkan pemutakhiran konten data yang banyak dan variatif. Proses pembangunan juga melibatkan kelompok perempuan dan anak. PKK Girikerto sebagai organisasi pemberdayaan perempuan memiliki kebutuhan akan pemanfaatan teknologi informasi pada sistem informasi desa. Sehingga Kelompok PKK diharapkan juga berkontribusi dengan menunjuk kader-kader operator teknologi informasi sebagai fasilitas penunjang program kerja Kelompok PKK. Desa Girikerto sebagai desa budaya juga memiliki potensi wisata yang belum banyak dikembangkan. Dengan keberadaan Sistem informasi desa yang berbasis digital ini menjadi peluang bagi penyampaian informasi yang dapat diketahui masyarakat secara luas sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaran pemerintahan yang baik dan mendorong masyarakat informatif yang mampu mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pendampingan masyarakat ini menggunakan konsep pemberdayaan. Chambers dalam Hadi (2010) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred,

participatory, empowering, and sustainable. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Graha: 2009). Masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian maka pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Sumodiningrat, 1999).

Dalam program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui suatu pendekatan participatory research (penelitian partisipatif). Pertimbangan menggunakan

1425


pendekatan ini disebabkan pelibatan aktif subyek penelitian merupakan faktor yang penting untuk menentukan program yang tepat sasaran, berorientasi praktis, pemberdayaaan dan berkelanjutan (Poerwandari dalam Dewi Andriani, 2015).

Pengumpulan data dalam pengabdian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok terbatas (FGD) dan pengumpulan data sekunder melalui data, dokumentasi kegiatan, maupun peraturan yang dimiliki pemerintah Desa Girikerto. Langkah pelaksanaan kegiatan secara singkat diuraikan sebagai berikut: a. Melakukan analisa sosial melalui observasi dan dan wawancara tahap pertama dengan

pemerintah desa dan lembaga desa (Karang Taruna dan PKK) untuk memperoleh gambaran program sesuai kebutuhan,

b. Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa terkait rencana program yang didanai Hibah Dikti,

c. Melakukan sosialisasi program kerja kepada pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan PPDM di Desa Girikerto,

d. Melakukan sosialisasi tentang UU KIP dan SID untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan masyarakat,

e. Melakukan FGD terkait kebutuhan SID dan Pengintegrasian Data dengan mengundang perangkat desa, lembaga desa (Karang Taruna, PKK, BPD, LMD) dan BUMDes.

f. Menyusun rencana pelaksanaan program sesuai hasil FGD, g. Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa terkait penyusunan aturan

kebijakan PPID. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan proses pengelompokan

sejumlah data atau objek ke dalam cluster (group) sehingga setiap dalam cluster tersebut akan

berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya (Tahta Alfina, dkk: 2012). Kebutuhan SID masing-masing seksi/urusan dalam pemerintahan desa, lembaga, dan BUMDes ternyata bermacam-macam sehingga dibuat berdasarkan pengelompokan klasifikasi informasi dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan. Menurut Saaty dalam Luther, 2018) proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternative. Prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian rencana PPDM dalam tahun pertama pelaksanaan. Pengklasifikasian informasi ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Perki Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP Desa).

Kegiatan PPDM ini juga melibatkan Karang Taruna dan PKK yang berkepentingan dalam mengoperasikan website. Kebutuhan pelatihan bagi pelaksana PPID diinventarisir melalui pelaksanaan FGD. Berdasarkan rencana program PPDM, pelatihan yang diberikan kepada pengelola PPID antara lain tutorial penggunaan SID, pelatihan jurnalistik, dan fotografi. Hasil dan Pembahasan

1426


Hasil kegiatan PPDM yang dicapai pada tahun pertama sebagai berikut: 1. Tersedianya berbagai peraturan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan

tugas PPID yaitu : Perdes Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Keputusan Desa tentang Struktur PPID, SOP Pelayanan Informasi Publik, dan Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Publik.

2. Gambar 1. Bagan Struktur PPID Desa

Sumber: Arsip Desa 3. Pembuatan website Desa.

Alternatif tampilan menu website Gambar 2. Contoh Menu Tampilan Website 1

Sumber : http://condongcatur.slemankab.go.id/

Gambar 3. Contoh Menu Tampilan Website 2

Sumber : http://balerante-klaten.sid.web.id/

Atasan PPID

PPID

Koordinator Petugas Layanan Informasi

Koordinator website Desa

Koordinator Dokumentasi dan

Arsip

Koordinator Penyelesaian

Sengketa dan Aduan

http://condongcatur.slemankab.go.id/

http://balerante-klaten.sid.web.id/

1427


Pada saat ini website desa Girikerto dalam proses penyempurnaan. Melihat berbagai website desa yang sudah ditelusuri melalui mesin pencarian, sebagai catatan layout tampilan website dibuat lebih menarik dan tidak kaku. Muatan standar informasi yang wajib tersedia pada Website Desa sebagai berikut :

Tabel 1. Muatan Informasi Website

Profil Badan Publik Informasi tentang kedudukan atau domisili secara lengkap, Sejarah Badan Publik, Visi dan misi, Tugas dan fungsi Badan Publik, Struktur Organisasi Badan Publik, Profil singkat pejabat struktural

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Nama program, jenis kegiatan, Nama/jabatan penanggung jawab program, Nama/jabatan pelaksana kegiatan, nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi terkait dengan program/kegiatan, Target program dan kegiatan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, Sumber anggaran program dan kegiatan, dan Informasi tentang jumlah anggaran program dan kegiatan

Narasi ringkasan informasi Narasi ringkasan informasi tentang realisasi kegiatan yang telah dilakukan beserta capaiannya, Narasi ringkasan informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan dan capaian pada tahun berjalan

Ringkasan laporan keuangan yang sudah di audit Tahun terakhir

Rencana realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, Daftar Barang Miliki Negara / Barang Milik Daerah

Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun terakhir

Jumlah dan daftar pemohon Informasi Publik yang diterima sampai dengan akhir tahun terakhir, Informasi tentang waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik, Data tentang jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan atau ditolak serta alasannya

Informasi tentang peraturan perundangan yang terkait dengan tupoksi badan publik

Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan,

Informasi tentang Tata Cara Memperoleh dan mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi

Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, Tersedia Formulir Pengajuan Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab, Tersedia Formulir Pengajuan keberatan Informasi Publik

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik

Sumber : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

1428


4. Pembuatan video kegiatan PPDM Seluruh rangkaian proses pengabdian PPDM ini didokumentasikan sebagai bahan

pembelajaran dalam pendokumentasian kegiatan dan pelatihan pembuatan tutorial SID. Kegiatan PPDM yang didokumentasikan antara lain dalam kegiatan sosialisasi dan FGD seperti tampak dalam gambar berikut :

Gambar 4. Foto Kegiatan Sosialisasi

Sumber : Dokumentasi PPDM

Gambar 5. Foto Kegiatan FGD

Sumber : Dokumentasi PPDM

5. Pembuatan video profil desa

Pembuatan video profil desa ini dimaksudkan untuk menginformasikan potensi desa Girikerto sebagai desa budaya dan memiliki berbagai potensi wisata seperti dusun Pancoh yang memiliki beberapa titik kawasan perairan yang bunyinya terdengar hingga mencapai radius 10 meter. Dusun Nganggring dengan Peternakan Kambing PE dan perkebunan Salak. Dusun Bening yang menawarkan ecowisata. Pembuatan video ini dilakukan oleh Karang Taruna Desa. Pelibatan Karang taruna secara aktif sekaligus mendorong pastisipasi generasi muda dalam proses pembangunan. Kelompok PKK juga memiliki peran dalam pembuatan video dan pengisian materi website. Data – data program PKK banyak yang terkaiat dengan pelayanan dasar ayaitu pendidikan dan kesehatan. Informasi pelayanan dasar ini sangat dibutuhkan oleh

1429


para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana program pembangunan dan evaluasinya.

Gambar 6. Proses pengambilan gambar video

Sumber: Dokumentasi PPDM

6. Pembuatan modul SID.

Sebagai bahan pembelajaran SID, kegiatan PPDM juga menyusun modul. Penggunaan modul ini ditujukan bagi PPID dalam mengelola website dan pengelolaan PPID. Materi yang dimuat di dalam modul diantaranya tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik, tata cara mengecualikan informasi, dan tutorial mengoperasikan website. Simpulan

Berdasarkan analisis situasi yang harus dicarikan pemecahannya, kegiatan PPDM di Desa Girikerto mendapatkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Desa Girikerto belum mengimplementasikan UU KIP dan UU Desa dalam

mengembangkan sistem informasi desa sehingga kegiatan PPDM dengan membangun infrastruktur SID melalui tata kelola PPID dan pengembangan SID dengan pembuatan website membantu penerapan keterbukaan informasi publik.

2. Informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah desa Girikerto belum diklasifikasikan sesuai standar layanan informasi publik sehingga kegiatan PPDM dalam hal penyusunan DIP dan pengklasifikasian informasi sebagai materi yang ditampilkan di website desa memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi publik.

3. Penyediaan website desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya, masyarakat dapat ikut berperan dalam proses pemutakhiran data,

1430


mengakses informasi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi diri, dan pengembangan desa wisata berbasis digital.

4. Penyediaan materi penunjang seperti video profil desa, video kegiatan, dan modul sangat dibutuhkan bagi pengelola PPID dalam mengoperasikan website. Materi penunjang tersebut menjawab persoalan keterbatasn SDM dan kapabilitas perangkat desa dengan mengajak Karang Taruna dan PKK berperan aktif sebagai operator website.

5. Pelibatan kelompok PKK dan Karang Taruna sebagai penggerak desa dan kolabarasi dengan pemerintah desa membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa di Girikerto dapat terlaksana dengan baik.

6. Kebutuhan akan kemudahan dalam mengakses informasi pada era Revolusi 4.0 yang muncul pada saat FGD SID merupakan tantangan yang akan dikembangkan dalam kegiatan PPDM tahun berikutnya dengan pembuatan aplikasi berbasis andoid untuk sector pertanian, pengembangan desa wisata, dan e-PPID.

Ucapan Terima Kasih Tim pelaksana PPDM menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 1. Kemenristekdikti yang telah memberikan bantuan pelaksanaan pengabdian masyarakat

skema PPDM, 2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY selaku penanggungjawab

kegiatan, 3. Bapak Sumarjanta, S.H selaku lurah pemerintah desa Girikerto, Sleman Yogyakarta dan

segenap aparatur pemerintah desa Girikerto, 4. Ibu Warsiti, M.Kep., Sp.Mat., selaku Rektor Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 5. Ibu Sarwinanti, M.Kep., Sp.Mat., selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 6. Ibu Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, ilmu

sosial dan Humaniora Universitas’Aisyiyah Yogyakarta. Daftar Pustaka Buku

Hadi, Agus Purbathin. 2010. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam

Pembangunan, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2011. Teknologi Komunikasi dan Informasi. Pembelajaran, Jakarta, PT Bumi Aksara

Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, ANDI.

Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta, UNS Press.

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif, Yogyakarta : Kanisius.

1431


Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya,. Jakarta, Rineka.

Michael Saward. 1994. Democratic Theory and Indices of Democratization dalam David

Beetham (editor), Defining and Measuring Democrcy, London: Sage Publication Ltd. Jurnal Astomo Putra. 2014. Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI Desember Girsang, Luther Evi Phanias. 2018. Kajian Kriteria Penentuan Skala Prioritas Pada Proyek

enanganan Jalan Nasional, Jurnal Politeknologi Vol. 17 No. 1. Graha, A. N. 2009. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial

dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 5 No. 2.

Tahta Alfina, Budi Santosa, Ali Ridho Barakbah. 2012. Analisa Perbandingan Metode Hierarchial Clustering. K-Means dan Gabungan Keduanya dalam Cluster Data (Studi

Kasus: Problem Kerja Praktek Teknik Industri ITS), Jurnal Teknis ITS Vol 1 No 1. Prosiding

Andriany Dewi. 2015. Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan

Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup, Proseding Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan AKuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Website https://www.gatra.com/detail/news/358218--Implementasi-Pemerintahan-Terbuka-dan-Transparan-untuk-Pencegahan-Korupsi diakses 15/08/2019 https://jabar.tribunnews.com/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.diakses 15/08/2019

https://www.gatra.com/detail/news/358218--Implementasi-Pemerintahan-Terbuka-dan-Transparan-untuk-Pencegahan-Korupsi%20diakses%2015/08/2019

https://www.gatra.com/detail/news/358218--Implementasi-Pemerintahan-Terbuka-dan-Transparan-untuk-Pencegahan-Korupsi%20diakses%2015/08/2019

https://jabar.tribunnews.com/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.diakses

https://jabar.tribunnews.com/2017/09/28/keterbukaan-informasi-publik-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan.diakses

1432


Aplikasi Alat Penyiram Dan Penyemprot Lahan Pertanian Cabai Di Pedukuhan Bodeh, Desa Ambarketawang,

Kecamatan Gamping, Sleman

Kunnu Purwanto1

, Rama Okta Wiyagi2

, dan Muhamad Yusvin3

1. Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Jalan. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183, (0274) 387-656

2 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,


3 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,



Abstrak Bodeh adalah sebuah pedukuhan yang terletak di desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Pedukuhan Bodeh memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan salah satu tanaman pertanian yang digiatkan oleh petani adalah cabai. Luas lahan pertanian cabai di Bodeh saat ini mencapai 1.2 hektar dan dikelola oleh kelompok petani cabai Bodeh. Mengingat lahan pertanian yang cukup luas para petani sering mengalami kewalahan dengan penyemprotan cara manual karena menguras tenaga dan waktu yang cukup banyak. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dibuat sebuah alat yang dapat diaplikasikan dan dioperasikan dengan mudah oleh para petani yang mampu melakukan penyiraman dan penyemprotan pada lahan pertanian cabai yang cukup luas. Alat dirancang menggunakan

mesin penggerak 6.5 PH yang dikombinasikan dengan mesin sprayer sebagai penyiram dan penyemprot, drum serta selang sepanjang 200 meter. Kemudian untuk memudahkan mobilitas, mesin diletakkan pada gerobak beroda tiga yang dapat di kaitkan dengan sepeda motor dan dapat digunakan untuk meletakan drum dan selang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk yang dirancang dapat berfungsi dengan baik mampu menyiram dan menyemprot dalam jarak maksimum 4 meter, dengan 2 liter bahan bakar alat dapat beroperasi selama 6-7 jam, serta dapat pindahkan dengan mudah menggunakan sepeda motor roda dua. Dengan alat yang dibuat, petani dapat menghemat waktu penyemprotan, yang apabila dilakukan secara manual penyemprotan membutuhkan waktu 2-3 hari, dengan alat ini penyemprotan cukup dilakukan dalam waktu 6- 7 jam.

Kata Kunci: Pertanian cabai, penyemprot, penyiram, bodeh.

1433


Pendahuluan

Bodeh adalah sebuah pedukuhan yang terletak di desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Pedukuhan Bodeh memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Pertanian yang dikembangkan masyarakat Bodeh ada beberapa jenis yaitu padi dan tanaman palawija yang sejenis dan cabai. Pertanian cabai mulai digiatkan oleh para petani, karena menurut mereka harganya lebih menjanjikan dibandingkan jenis pertanian yang lain. Lahan pertanian cabai di Bodeh saat ini cukup luas hingga mencapai 1.2 hektar dan dikelola oleh kelompok petani cabai Bodeh.

Permasalahan pertama yang dialami oleh para petani terkait cabai ini adalah hama penyakit yang berupa berupa patek, wereng dan layu karena fusarium. Secara umum untuk memberantas hama tersebut oleh para petani dilakukan penyemprotan secara manual dengan pestisida pada lahan yang terserang. Mengingat lahan pertanian yang cukup luas para petani sering mengalami kewalahan dengan penyemprotan cara manual karena menguras tenaga dan waktu yang cukup banyak. Permasalahan kedua yang dialami oleh para petani adalah penyiraman lahan yang cukup luas terlebih pada musim kemarau, dengan cara yang sama yang masih manual dan lahan yang cukup luas tenaga dan waktu banyak terkuras sehingga tenaga dan waktu menjadi kurang efisien.

Gambar 1. Lahan Pertanian Cabai Bodeh

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dibuat sebuah alat yang dapat diaplikasikan dan dioperasikan dengan mudah oleh para petani yang mampu melakukan penyiraman dan penyemprotan pada lahan pertanian cabai yang cukup luas. Dengan adanya alat ini diharapkan penyiraman dan penyemprotan menjadi lebih cepat dan tidak menguras banyak tenaga sehingga waktu dan tenaga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan produksi pertanian maupun kegiatan lain yang dapat menambah pemasukan.

1434


Metode Pelaksanaan 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Januari s.d Juni 2019 Tempat: Pedukuhan Bodeh, Ambarketawang, Gamping, Sleman

2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian dilakukan melalui tahapan yang digambarkan pada diagram alir Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Metode Pelaksanaan

Perencanaan Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan dan pembekalan tim PKM yang terdiri dari 3 orang anggota dosen dan 2 orang mahasiswa dan selanjutnya menyusun proposal

1435


untuk diusulkan ke LP3M. Program ini akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2019. Tahap Persiapan Tahap persiapan dilaksanakan selama satu minggu yaitu berupa melakukan kesepakatan kerjasama dengan penduduk pendukuhan Bodeh, penyusunan jadwal kegiatan, penentuan tempat sosialisasi serta pembelian peralatan dan bahan. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan terdiri dari 4 langkah yaitu sosialisasi, perancangan alat, pengujian, workshop, penyerahan alat.

a. Sosialisasi Tahap sosialisasi mencakup pengenalan program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada para petani cabai di pedukuhan Bodeh. Tahap ini bertujuan sebagai gambaran awal rencana program pengabdian kepada petani Bodeh agar mereka mengetahui langkah-langkah pelaksanaan program ini. Sosialisasi awal yang dikenalkan kepada mereka yang menjadi pokok tujuan adalah pengenalan alat penyiram dan penyemprot lahan cabai, meliputi rancangan awal, alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatan serta cara pengoperasiannya. Indikator keberhasilan tahap ini yaitu masyarakat dapat memahami dasar alat yang akan dibuat dan dioperasikan.

b. Perancangan/ Desain Alat. Alat yang diperkenalkan kepada para petani cabai di pedukuhan Bodeh adalah berupa alat penyiram dan penyemprot tanaman cabai. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu :

Mesin penggerak dan sprayer Gerobak roda 3

Stik sprayer Drum plastik 200 liter Selang 200 meter

Alat dirancang untuk dapat melakukan penyiraman dan penyemprotan secara mekanis

menggunakan mesin penggerak dan sprayer, drum serta menggunakan selang yang cukup panjang. Alat dapat diatur untuk difungsikan sebagai penyiram atau difungsikan sebagai penyemprot, dan untuk memudahkan mobilitas, mesin diletakkan pada gerobak beroda tiga yang dapat di kaitkan dengan sepeda motor sehingga hal ini akan memudahkan para petani untuk memindahkan alat penyiram dan penyemprot tersebut ke lahan pertanian atau dibawa pulang ke rumah. Desain produk yang akan dirancang dapat dilihat pada gambar berikut :

1436


Gambar 3. Desain Tampak Atas

Gambar 4. Desain Tampak Atas

Gambar 5. Desain Tampak Atas depan

1437


Gambar 6. Desain Tampak samping kiri

Gambar 7. Desain Tampak samping kanan Untuk perancangan produk seperti yang ada pada desain model dibutuh komponen sebagai berikut :

1) Gerobak Roda 3.

Gerobak ini berfungsi untuk dudukan mesin penggerak dan sprayer serta untuk meletakkan selang dan drum. Digunakan gerobak roda 3 agar lebih memudahkan mobilitas karena produk akan digunakan secara portabel.

1438


Gambar 8. Gerobak Roda 3

2) Mesin penggerak dan sprayer

Mesin penggerak digunakan untuk menggerakkan sprayer agar mampu menyedot dan menyemprotkan cairan di dalam tangki. Keunggulan penyemprot jenis ini adalah pengguna hanya mengeluarkan tenaga minimal, namun bisa mendapat kapasitas penyemprotan lebih besar. Mesin penggerak bermerk Falcon dengan

berkekuatan 6.5 PH dan kapasitas semprot sprayer 22 L/menit.

Gambar 9. Mesin penggerak dan compressor

3) Drum plastik 200 Liter

Drum berfungsi sebagai penampung air yang akan dicampurkan dengan pestisida maupun pupuk. Disediakan ukuran drum yang bervolume 200 liter agar peracikan pestisida maupun pupuk tidak berulang-ulang.

1439


Gambar 10. Drum plastik 200 Liter

4) Selang Selang digunakan untuk menyalurkan air dari sumber air ke drum dan menyemprotkan air penampung ke lahan pertanian. Selang yang digunakan cukup panjang yaitu 200 meter. Selang disambung dengan stik agar air dapat diatur jarak penyiramannya.

Gambar 11.Selang PVC

Gambar 12. Stik Sprayer c. Perakitan Alat.

Setelah semua komponen yang dibutuhkan sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah perakitan yaitu menggabungkan komponen-komponen yang telah ada sesuai

1440


spesifikasi. Perakitan meliputi 2 tahap yaitu perakitan mesin penggerak dan sprayer seperti terlihat pada Gambar 13 dan pengelasan seperti terlihat pada Gambar 14.

Gambar 13. Perakitan mesin penggerak dan sprayer

Pada tahapan pengelasan gerobak yang telah ada dimodifikasi bentuknya agar antara

mesin, drum dan selang dapat dimasukkan jadi satu dalam gerobak sehingga barang-barang tersebut menjadi lebih ringkas jika dibawa-bawa. Selain itu dengan pengelasan juga ditambahkan besi untuk menyambungkan gerobak dengan motor roda 2 dengan demikian petani dapat membawa gerobak lebih mudah.

Gambar 14. Pengelasan

d. Pengujian Alat. Sebelum diaplikasikan alat yang dirancang terlebih dahulu dilakukan pengujian.

1441


Pengujian ini bertujuan untuk menguji alat yang telah dirancang apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh petani. Jika pengujian telah berjalan sukses selanjutnya siap untuk digunakan secara langsung dilahan pertanian.

e. Workshop. Workshop ditujukan kepada para petani dan berisi materi tentang perancangan dasar

alat, prosedur menggunakan alat, cara perawatan, dan perbaikan (trouble shooting) jika terjadi masalah. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ilmu secara teoritis dan praktis kepada petani terkait dengan alat penyiram dan penyemprot sehingga para petani dapat menggunakan alat secara benar serta dapat melakukan perawatan secara baik sehingga alat lebih awet.

f. Penyerahan Hibah Alat kepada Mitra. Setelah rangkaian tahapan dari perancangan hingga workshop selesai kemudian alat dihibahkan kepada petani. Penyerahan ini dihadiri oleh selaku ketua kelompok petani cabai, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatangan berita acara penyerahan hibah.

Tahap Evaluasi Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi

oleh petani Bodeh dalam proses pengolahan lahan pertanian cabai. Evaluasi keberhasilan diukur dari bagaimana respon para petani menggunakan alat bantu pertanian berupa alat penyiram dan penyemprot lahan pertanian cabai, yang pertama dilihat dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua dilihat dari produksi hasil pertanian cabai yang dihasilkan. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah didapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani yaitu terkurasnya waktu dan tenaga karena penyemprotan dan penyiraman lahan yang cukup luas, dan dengan penggunaan alat yang telah dirancang, petani lebih terbantu sehingga dapat memanfaatkan waktu dan tenaganya ke hal-hal yang lebih produktif dalam peningkatan hasil produksi pertanian. Dan dengan harapan itu program ini dapat menjadi acuan untuk ke depannya untuk terus bekerjasama dengan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan 1. Produk yang dihasilkan.

Produk yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat di pedukuhan Bodeh ini adalah berupa alat penyiram dan penyemprot lahan pertanian. Produk yang telah dirancang dan dirakit seperti terlihat pada Gambar 15, memiliki spesifikasi sebagai berikut Mampu menyemprot dan menyiram tanaman dengan luas tanah 1.2 hektar. Kapasitas drum adalah 2 x 200L. Panjang selang mencapai 200 meter. Dilengkapi dengan stik semprot yang dapat diatur jauh pendeknya jangkauan pancaran

air semprot.

1442


Disediakan besi pengait untuk menyambungkan dengan sepeda motor roda 2 dengan gerobak.

Mesin penggerak menggunakan bahan bakar bensin dengan kapasitas tangki 2 Liter

Gambar 15. Produk yang sudah siap

2. Pengujian Alat. Sebelum diaplikasikan alat yang dirancang terlebih dahulu dilakukan pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk menguji alat yang telah dirancang apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh petani. Pengujian meliputi 2 tahap yaitu pengujian

fungsional alat yang dirancang meliputi pengujian mesin penggerak, sprayer, stik sprayer dan pengujian penyemprotan dengan menggunakan air, kemudian jika pengujian fungsional dilanjutkan dengan pengujian dilahan pertanian.

Gambar 16. Pengujian Alat

1443


Pengujian dilahan pertanian merupakan pengujian secara riil dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui unjuk kerja alat yang yang dirancang. Dibutuhkan waktu 1 hari untuk melakukan pengujian alat penyemprot dilapangan. Pengujian secara langsung dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Pengujian di lahan pertanian

Hasil pengujian alat secara langsung di lahan pertanian dapat dilihat sebagai berikut : Alat mampu menyemprot dan menyiram lahan pertanian dengan jarak yang bervariasi,

dari 1 meter hingga 4 meter, sesuai dengan pengaturan pada stik sprayernya. Dengan bahan bakar bensin sebanyak 2 liter mesin mampu beroperasi selama 6-7 jam.

Dengan alat penyemprot yang telah dirancang petani dapat menghemat waktu penyemprotan yang sebelumnya dilakukan secara manual membutuhkan waktu 3 hari dengan alat ini penyemprotan hanya dibutuhkan waktu 6-7 jam.

Dengan kapasitas drum sebesar 2 x 200 liter petani dapat lebih menghemat waktu untuk meracik pestisida maupun pupuk yang akan disemprotkan.

Alat dapat dengan mudah dipindahkan dengan sepeda motor roda 2 sehingga memudahkan untuk mobilitas.

Dari hasil pengujian alat secara fungsional maupun secara langsung dilahan pertanian menunjukkan bahwa alat telah bekerja dengan baik, dengan demikian alat dapat digunakan dan diaplikasikan untuk penyiraman dan penyemprotan dilahan pertanian.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat berupa aplikasi alat penyiram dan penyemprot lahan pertanian di perdukuhan Bodeh, Ambarketawang, Gamping, Sleman telah terlaksana dengan baik. Dengan kerjasama yang baik antara tim pengabdian dengan mitra dalam kegiatan pengabdian semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan harapan semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian masyarakat dalam melanjutkan usahanya khususnya dibidang pertanian. Selain itu

1444


harapan penulis semoga kegiatan pengabdian ini tetap dapat berlanjut untuk waktu yang akan datang dan tidak hanya berhenti pada satu tahapan kegiatan saja tetapi dapat menyentuh kepada tahapan produksi pertanian lainnya. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LP3M UMY yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di pedukuhan Bodeh, Ambarketawang, kecamatan Gamping, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya program PKM ini dan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk banyak pihak. Daftar Pustaka

Anonim (2019) Inovasi Alat Penyiram Tanaman Bawang Merah Kreasi Petani Nganjuk, https://kabartani.com/inovasi-alat-penyiram-tanaman-bawang-merah-kreasi-petani nganjuk.html

Anonim (2019) Spesifikasi Mesin Sprayer https://www.mesinpertanian.info/mesin-sprayer/mesin-sprayer-2/

Hermawan Wawan (2012, Oktober) Kinerja Sprayer Bermotor dalam Aplikasi Pupuk Daun di

Perkebunan Tebu, Jurnal Keteknikan Pertanian, Institut Pertanian Bogor : Bogor.

Rion Djafar, Yunita Djamalu, (2017, Oktober), Desain dan Pengujian Sprayer Gulma Tipe Dorong, Jurnal Teknologi Pertanian Gorontalo Volume 2 Nomor 2 p-ISSN 2502-485X

https://kabartani.com/inovasi-alat-penyiram-tanaman-bawang-merah-kreasi-petani%20nganjuk.html

https://kabartani.com/inovasi-alat-penyiram-tanaman-bawang-merah-kreasi-petani%20nganjuk.html

https://www.mesinpertanian.info/mesin-sprayer/mesin-sprayer-2/

https://www.mesinpertanian.info/mesin-sprayer/mesin-sprayer-2/

1445


Penyusunan Profil Dusun Dan Administrasi Kependudukan Di Padukuhan Kalipakem

Muhammad Eko Atmojo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya Tamantirto Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

[email protected]

Abstrak Administrasi kependudukan merupakan salah satu komponen paling penting untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu setiap pemerintah baik pusat maupun desa harus mempunyai administrasi kependudukan dengan baik. Salah satu permasalahan yang ada di Dusun Kalipakem adalah belum adanya administrasi kependudukan yang lengkap sehingga banyak sekali data yang belum valid, selain itu sudah sekitar 10 tahun tidak pernah diadakan pendataan kependudukan. Sehingga sulit untuk mengetahui jumlah penduduk, jenis pekerjaan, potensi dusun dan lain sebagainya. Metode atau konsep kegiatan

yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah dengan beberapa langka, yaitu: Pertama,

melakukan forum group discussion serta sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, melakukan survei

wilayah Kalipakem terutama luas wilayah dan batas wilayah. Ketiga, melakukan pendataan dengan mendatangi warga Kalipakem, dari mulai jumlah KK sampai dengan jenis pekerjaan

dan umur. Keempat, melakukan pembuatan profil dari hasil survey di lapangan serta melakukan olah data kependudukan dari mulai jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Sementara itu, untuk menjamin keberlanjut Program KKN-PPM ini perlu

dilakukan beberapa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu: Pertama, pembentukan tim survey

lapangan. Kedua, pembentukan tim olah data. Ketiga, pembentukan tim desain wilayah

Kalipakem. Keempat, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan terlaksananya kegiatan KKN-PPM oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan LP3M UMY, khususnya Divisi Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Administrasi, Profil Dusun dan Potensi Dusun Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut bahwa system pemerintahan diselenggarakan dari pusat sampai ke tingkat paling bawah diantaranya adalah pemerintahan desa. Dimana Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa diberi kewenangan untuk mewujudkan otonomi desa dengan cara mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat


1446


setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (Isril dkk, 2011). Dengan adanya otonomi tersebut maka pemerintah desa maupun dusun mempunyai tugas yang sangat berat dalam hal pengelolaan desa.

Adapun salah satu tugas pemerintah desa maupun dusun adalah mengenai administrasi kependudukan dan pembuatan profil dusun. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). Dengan adanya administrasi kependudukan dan profil dusun ini bisa membantu dusun maupun desa dalam memperkenalkan potensi desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Imanniar dkk (2017) bahwa potensi desa tersebut dimuat pada data administrasi kependudukan desa dan dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan ini bertujuan untuk memetakan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, umur, jenis kelamin maupun potensi yang ada di desa tersebut.

Dusun Kalipakem merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi alam di Dusun Kalipakem merupakan dataran tinggi, yang sangat potensial untuk daerah wisata. Akan tetapi demi terwujudnya daerah wisata yang baik maka harus didukung dengan profil dusun yang baik dan lengkap. Dimana jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka sangat beragam sekali jenis pekerjaan di Dusun Kalipakem.

Maka dari itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan sehingga bisa membantu pemerintah desa maupun dusun. Dengan adanya data kependudukan yang lengkap maka sangat mudah bagi pemerintah desa maupun dusun untuk mengembangkan potensi yang sudah ada di Dusun Kalipakem. Selain data kependudukan maka diperlukan juga Profil Dusun supaya keberadaan bisa lebih dikenal baik di Desa Seloharjo mauppun di Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk melakukan dan melaksanakan pembuatan profil dusun sendiri masih mempunyai kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Terbatasnya sumber daya dalam penelusuran data kependudukan b) Terbatasnya sumber daya dalam pembuatan profil dusun

Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat KKN-PPM dengan tema Penyusunan Profil Dusun dan Administrasi Kependudukan dilaksanakan di Dusun Kalipakem Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan pemerintah desa dan mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demi terwujudnya hasil yang maksimal maka ada beberapa metode yang bisa digunakan diantaranya adalah sosialisasi kepada masyarakat, pendataan kependudukan dan survey batas wilayah. Metode tersebut sangat relevan untuk mendukung pembuatan profil dusun dan

1447


pendataan kependudukan di Dusun Kaipakem Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Dan Pembahasan a. Sosialisasi Pelaksanaan Penyusunan Profil Dan Data Kependudukan

Proses pembuatan profil dusun diawali dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat Dusun Kalipakem. Dalam proses sosialisasi ini dilakukan sejak observasi KKN-PPM oleh mahasiswa. Dengan adanya sosialisasi harapannya masyarakat bisa memahami dan bisa mengerti akan pentingnya data yang dibutuhkan dalam pembuatan buku profil dusun. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat secara umum dan secara khusus dilakukan kepada Kepala Dukuh Kalipakem, Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, serta pemuda Dusun Kalipakem.

Harapannya dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat maupun tokoh masyarakat serta pemuda bisa membantu dalam penyusunan profil dusun. Mengingat dalam penyusunan profil dusun ada beberapa hal yang harus dilengkapi misalnya mengenai data kependudukan, sarana prasarana, sampai dengan potensi dusun. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut mahasiswa KKN-PPM bisa melakukan pendataan lebih awal mengenai jumlah RT, jumlah kepala keluarga, organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan, sarana prasarana, maupun potensi yang ada di Dusun Kalipakem sampai dengan kebutuhan yang lainnya. Selain hal tersebut sosialisasi pelaksanaan penyusunan buku profil dusun ini juga akan mendata kembali jumlah penduduk yang ada di Dusun Kalipakem, hal ini dilakukan karena pendataan jumlah penduduk di Dusun Kalipakem terakhir kali dilakukan pada 10 tahun terakhir sehingga perlu pembaharuan data kependudukan.

Metode sosialisasi penyusunan profil dusun dilakukan melalui beberapa tahap

diantaranya adalah dengan menggunakan metode dot to dor, mengumpulkan masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti rapat kepemudaan, rapat RT mupun rapat ditingkat padukuhan. Dengan adanya mekanisme seperti ini pelaksanaan sosialisasi di Dusun Kalipakem dirasa sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat Dusun Kalipakem serta antusias anak-anak muda dusun Kalipakem dalam mengikuti kegaitan sosialisasi penyusunan profil dusun. Dengan adanya buku profil dusun ini nantinya diharapkan bisa membantu dusun dalam mengontrol serta mendata kependudukan, potensi dusun maupun infrastruktur dusun tersebut. b. Pendataan Kependudukan Kepada Masyarakat Kalipakaem

Pendataan data kependudukan Dusun Kalipakem dilakukan setelah adanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Mengingat pendataan ini sangat penting untuk pembaharuan data kependudukan di Dusun Kalipakem, hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Dukuh Kalipakem Bapak Rustanto yang mengatakan bahwa sudah lama sekali tidak ada pendataan kependudukan. Sehingga data kependudukan belum ada pembaharuan

1448


sejak 10 tahun terakhir, sehingga dengan adanya KKN-PPM ini sangat membantu dalam pembaharuan data kependudukan di Dusun Kalipakem.

Pelaksanaan pendataan kependudukan ini dilakukan dengan metode dor to dor, dengan adanya metode tersebut dirasa sangat efektif untuk mendapatkan data kependudukan. Dalam proses pelaksanaan pendataan kependudukan ini di lakukan oleh mahasiswa KKN-PPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan adanya metode pendekatan rumah ke rumah ini masyarakat sangat antusias dalam memberikan data, sehingga data yang diharapkan bisa dicapai. Dalam pendataan kependudukan ini ada beberapa data yang harus diambil oleh mahasiswa diantaranya adalah jumlah keluarga, jenis pekerjaan, jenjang pendidikan serta umur. Dengan adanya pendataan yang diklasifikasikan tersebut harapannya dapat membantu pemerintah desa maupun padukuhan.

Gambar 1 Proses Pendataan Kependudukan

Sumber: Tim Pengabdian Dalam proses pendataan kependudukan ini ada beberapa hal yang akan dibahas

diantaranya adalah mengenai persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin masyarakat Dusun Kalipakem, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan serta persentase masyarakat berdasarkan umur. Berikut adalah persentase pendataan masayarakat Dusun Kalipakem berdasarkan beberapa hal di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin Informasi mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin sangat penting

diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk menjadi acuan perencanaan program maupun pembangunan wilayah tersebut. Selain itu dalam perencanaan program sosial ekonomi seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan sosial dasar lainnya juga membutuhkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut ini merupakan persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Dusun Kalipakem pada tahun 2019.

Gambar 2

1449


Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Diolah Oleh Tim Pengabdian

Jumlah penduduk Kalipakem secara keseluruhan berjumlah 814 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 409 dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan 405. Diagram di atas menyebutkan bahwa jumlah penduduk Dusun Kalipakem dilihat berdasarkan persentase, dimana untuk jumlah penduduk laki-laki jika dilihat berdasarkan persentase sebesar 51% dan jumlah penduduk perempuan jika dilihat berdasarkan persentase sebesar 49%. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Dusun Kalipakem adalah berjenis kelamin laki-laki.

2) Tingkat Pendidikan

Diagram dibawah ini menunjukkan jumlah persentase penduduk Dusun Kalipakem tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan data di bawah ini dapat diketahui bahwa penduduk Dusun Kalipakem memiliki tingkat pendidikan yang didominasi oleh belum sekolah dengan persentase 26%. Sedangkan untuk penduduk yang berpendidikan SD sebanyak 21%, SMA sebanyak 20%, dan SMP sebanyak 15%. Dengan adanya jumlah persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ini sangat membantu Dusun dalam peningkatan indek pembangunan manusia (IPM).

Gambar 3

51%49%

JUMLAH LAKI LAKI DIDUSUN KALIPAKEM

JUMLAH PEREMPUAN DIDUSUN KALIPAKEM

1450


Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan


3) Jenis Pekerjaan Diagram di bawah ini akan sangat membantu bagi pemerintah desa maupun dusun

dalam pendataan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Dengan adanya persentase tersebut maka pemerintah desa bisa mengklasifikasikan penduduk atau masyarakatnya sesuai dengan jenis pekerjaan, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk kegiatan sosial maupun kegiatan yang lainnya. Diagram dibawah ini menunjukkan jumlah persentase penduduk Dusun Kalipakem yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di berbagai sektor tahun 2019.

Gambar 4 Persentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan


4) Berdasarkan Umur

21%

15%

20%

26%

12%

0%0%6%

RIWAYAT SD

RIWAYAT SMP

RIWAYAT SMA

JUMLAH yang belumsekolah

RIWAYAT S1

RIWAYAT S2

RIWAYAT S3

31%

24%

27%

9%

3%2%3%1%BURUH (HARIAN)

KARYAWAN SWASTA

PELAJAR

PETANI

PNS

WIRASWASTA

PEKERJAAN LAIN

TIDAK BEKERJA

1451


Informasi mengenai jumlah penduduk menurut umur penting untuk diketahui terutama untuk mengetahui kelompok umur yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat mempermudah untuk digunakan menjadi acuan perencanaan pembangunan program pelayanan sosial ekonomi seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan sosial dasar penduduk balita, remaja, dewasa, lansia. Selain itu informasi ini dapat menjadi acuan untuk melihat potensi tenaga kerja serta kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang dapat diciptakan di Dusun Kaipakem lainnya. Berikut ini merupakan persentase jumlah penduduk berdasarkan umur di Dusun Kalipakem pada tahun 2019.

Gambar 5 Persentase Berdasarkan Umur


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa di Dusun Kalipakem didominasi oleh

penduduk usia produktif yaitu 33% pada kelompok usia 18-40 tahun dengan jumlah sebanyak 192 jiwa. Sedangkan untuk usia 0-17 tahun terdapat sebanyak 27% dan usia 41-45 terdapat sebanyak 21%. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang mempunyai usia diatas 55 tahun sebanyak 19%. Jadi secara keseluruhan usia mayoritas masyarakat Dusun Kalipakem adalah usia produktif serta disusul dengan usia calon produktif yang menduduki peringkat ke-dua.

c. Survey Batas Wilayah Untuk Pembuatan Profil Dusun Kalipakem

Dusun Kalipakem berada di dataran rendah yaitu berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Dusun Kalipakem beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi di Dusun Kalipakem adalah 30ºC dengan suhu terendah 24ºC.

27%

33%

21%

19%

0 - 17 thn

18 - 40 thn

41 - 45 thn

> 55 thn

1452


Dusun Kalipakem merupakan salah satu dusun dari enam belas dusun yang ada di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Dusun Kalipakem sebesar ± 457 Ha. Secara geografis Dusun Kalipakem berada di sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat -7,987 Lintang Selatan dan 110,3312 Bujur Timur. Selain itu Dusun Kalipakem juga di kelilingi oleh bukit, karena secara geografis memang daerah ini merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.

Berdasarkan website (http://seloharjo.bantulkab.go.id) desa untuk letak geografis tersebut Dusun Kalipakem mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Dusun Ngentak

Sebelah Barat berbatasan dengan : Dusun Blali

Sebelah Timur berbatasan dengan : Dusun Karangasem

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kabupaten Gunung Kidul

Gambar 6 Peta Dusun Kalipakem, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta

d. Pencetakan Profil Dusun Dan Data Kependudukan Setelah diadakan sosialisasi mengenai penyusunan profil dusun dan administrasi

kependudukan maka tahap selajutnya adalah penyusunan dan percetakan buku profil dusun. Dalam percetakan buku profil dusun ada beberapa tahap diantaranya adalah mengenai survey data kependudukan, serta survey potensi dusun. Dengan diadakan metode survey tersebut maka akan sangat mempermudah dalam pembuatan laporan buku profil dusun, sehingga buku

http://seloharjo.bantulkab.go.id/

1453


profil dusun bisa lebih lengkap karena kaya akan data yang memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dusun.

Adapun data yang memang harus di olah terlebih dahulu seperti halnya data kependudukan, dimana dalam data kependudukan ini akan dipisahkan antara data kependudukan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan maupun pekerjaa. Dengan adanya pemisahan data ini diharapkan akan membantu pemerintah dusun dalam mendeteksi atau mendata masyarakatnya. Sehingga dengan adanya olah data tersebut bisa dijadikan bahan penyusunan profil dusun di Dusun Kalipakem. Berdasarkan pendataan yang telah kami lakukan maka dalam penyusunan buku profil dusun dapat di isi beberapa hal selain mengenai data kependudukan juga dapat diisi dengan data potensi dusun tersebut.

Di Dusun Kalipakem terdiri dari empat RT dimana sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, wiraswasta, karyawan swasta dan lainnya. Sedangkan potensi Dusun Kalipakem terdapat dari berbagai hal diantaranya adalah pertanian, dan pariwisata. Akan tetapi untuk potensi unggulan yang ada di Dusun Kalipakem adalah pertanian dikarenakan lahan yang masih sangat luas dan subur. Adapun komoditas pertanian yang ada di Dusun Kalipakem yaitu padi, jagung, melon dan palawija. Selain itu banyak warga yang memiliki tanaman buah seperti pisang, sawo, rambutan dan melinjo. Hasil dari pertanian tersebut sebagian besar dijual dan untuk konsumsi pribadi.

Komoditas pertanian di Dusun Kalipakem sangat didukung dengan iklim cuaca. Misalnya saat musim hujan, masyarakat banyak menanam padi dan jagung, sedangkan saat musim kemarau sebagian sawah mereka di kontrak untuk ditanami buah melon. Selain itu banyak masyarakat Dusun Kalipakem memiliki ternak sapi dan kambing sebagai salah satu sumber mata pencaharian.

Sedangakan untuk unggulan di bidang pariwisata, Desa Seloharjo khususnya Dusun Kalipakem memiliki potensi wisata yang berbasis alam. Wisata yang terletak di Dusun Kalipakem RT 04 tersebut adalah Grojogan Pucung alias air terjun yang masih sangat alami serta sangat mempesona. Selain itu lingkungan hutan alami yang berada disekitar air terjun tersebut menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. “Kecantikan” air terjun yang masih alami ini, terletak di bawah tebing dusun Sorotopo. Di bagian bawah grojogan terdapat kedung yang sangat jernih airnya, mengalir ke bawah membentuk air terjun di dataran yang lebih rendah. Untuk dapat mencapai ke destinasi tersebut wisatawan bisa melalui jalan Parangtritis (https://wisata.harianjogja.com).

Pada akhir pekan banyak wisatawan lokal yang mengunjungi lokasi Air Terjun Pucung tersebut. Selain untuk destinasi wisata air terjun tersebut juga sangat membantu masyarakat sekitar terutama sumber airnya yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Maka dari itu perlu di optimalkan dan di jaga kebersihannya agar air tersebut berkualitas serta masih bisa digunakan masyarakat baik untuk destinasi wisata maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

https://wisata.harianjogja.com/

1454


Gambar 7. Destinawi Wisata Air Terjun/Grojogan Pucung

Sumber: Tim Pengabdian

e. Penomoran Rumah

Selain pelaksanaan penyusunan profil dusun dan pendataan kependudukan, kegiatan ini juga melakukan penomoran rumah sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Penomoran rumah sebagai bagian administrasi kependudukan dan mempermudah Pemerintah Dusun dalam pendataan KK maupun jumlah rumah di Dusun Kalipakem. Dalam pelaksanaan kegiatan penomoran rumah ini mahasiswa melakukan survey lapangan sekaligus memberi tanda urutan nomor rumah. Metode ini dilakukan guna untuk memenuhi administrasi kependudukan sekaligus mempermudah pemerintah dusun dalam pendataan jumlah rumah serta pencarian rumah masyarakat di Dusun Kalipakem.

Gambar 8 . Pelaksanaan Penempelan Nomor Rumah

Sumber: Tim Pengabdian

1455


Dengan adanya penomoran rumah ini maka masyarakat serta pemerintah desa dan dusun sangat dimudahkan, terutama dalam pendataan dan pencarian rumah warga. Dimana dalam penempelan rumah ini sudah disesuaikan per RT, sehingga sangat membantu administrasi kependudukan di tingkat RT juga. Dimana dengan adanya penomoran rumah ini RT bisa mengetahui berapa unit rumah yang berada di bawah naungannya atau kepemimpinannya. Dalam pelaksanaan penomoran rumah ini diikuti oleh masyarakat dengan baik dan antusias, sehingga sangat memudahkan tim KKN-PPM dalam pendataan, pembuatan sampai dengan penempelan nomor rumah sesuai RT.

Kesimpulan

Padukuhan Kalipakem atau Dusun Kalipakem merupakan salah satu dusun yang mempunyai potensi sangat bagus di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong. Mengingat dusun tersebut berada di daerah selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul serta Pantai Selatan. Jika dilihat secara geografis dusun ini merupakan dusun yang sangat subur dan menyimpan potensi alam. Akan tetapi dengan banyaknya potensi baik pertanian maupun pariwisata ini belum didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten serta pengembangan potensi wisata yang ada di dusun tersebut belum maksimal.

Jika dilihat berdasarkan potensi sumber daya manusia maka mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian buruh dengan persentase 31% dan karyawan swasta dengan persentase 24%. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan maka mayoritas penduduk Dusun Kalipakem berpendidikan SD sebanyak 21%, sedangkan untuk SMP 15% dan SMA 20%, sedangkan masyarakat yang mempunyai jenjang pendidika S1 sebanyak 12%. Jika dilihat jumlah penduduk Dusun Kalipakem berdasarkan persentase umur maka mayoritas masyarakatnya berusia produktif, dimana kategori umur 18-40 tahun sebanyak 33%, kategori umur 0-17 sebanyak 27% dan untuk kategori umur 41-45 sebanyak 21%. Jika dilihat berdasarkan kategori tersebut maka mayoritas masyarakat Dusun Kalipekem masih masuk kategori masyarakat yang produktif. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan ini terselenggaran atas kerjasama antara LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pemerintah Desa Desa Seloharjo. Dengan berjalannya kegiatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas bantuan dana dari LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selain itu juga kami ucapkan terima kasi banyak kepada pemerintah desa seloharjo yang memberi kesempatan serta tempat untuk pelaksanaan pengabdian di Dusun Kalipakem khusunya. Selain itu ucapan terima kasih juga saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi KKN-PPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi serta membantul pelaksanaan KKN di Dusun Kalipakem, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

1456


Daftar Pustaka Imanniar, Samsuita, Iwan Yusuf Kharie, Nurul Fauzul, dan Anindya Lisa Nirmada.

(2017). Pendataan Kependudukan Dengan Metode Population Untuk Mendukung Otomatisasi Basis Data Di Desa Lundo Kec. Benjeng, Kab.

Gresik. ABADIMAS ADI BUANA. Volume 02, Nomer 2, Oktober. Isril, Raja Muhammad Amin, dan Adlin. (2011). Profil Kelembagaan Desa Di Desa

Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2010. Jurnal Ilmu

Pemerintahan Nahkoda. Volume 10, Nomor 16. Kondisi Umum Desa diakses pada tanggal 20 Maret 2019 Pukul 06.00 WIB.

http://seloharjo.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/3. Grojogan Pucung Seloharjo, Destinasi Wisata Eksotis dari Pundong diakses pada

tanggal 20 Maret 2019 Pukul 06.00 WIB. https://wisata.harianjogja.com/read/2019/01/06/504/963267/gr ojogan-pucung-seloharjo-destinasi-wisata-eksotis-dari- pundong.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

http://seloharjo.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/3

https://wisata.harianjogja.com/read/2019/01/06/504/963267/grojogan-pucung-seloharjo-destinasi-wisata-eksotis-dari-pundong




1457


Penyiapan Bumdes Berbasis Pariwisata

Muchammad Ichsan 1

, dan Juhari2

1. Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta

55183. No telp 081328299898

2 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Abstrak

Upaya pemerintah mengajak masyarakat desa melakukan wirausaha mulai menunjukkan langkah konkrit sejak digalakkannya pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Setiap desa diharapkan dapat membentuk badan usaha yang mempunyai pengurus dan obyek yang dapat dijadikan wahana bisnis. Desa Donoharjo yang terletak di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman mempunyai obyek wisata menarik berupa embung Jetis Suruh, tetapi belum terkelola dengan baik. Pendirian BUMDes dengan basis pariwisata menjadi upaya konkrit Desa Donoharjo untuk mengembangkan desanya. Melihat potensi tersebut, dilakukan pra-survey ke lokasi dan dilakukan wawancara dengan berbagai pihak sehingga teridentifikasi permasalahan berikut: 1) belum adanya pengelola yang mumpuni untuk mengelola embung Jetis Suruh menjadi obyek wisata unggulan, 2) belum adanya dokumen tata kelola pelaksanaan BUMDes, 3) belum adanya perencanaan untuk pengembangan lembaga, 4) belum adanya pembagian tugas di antara pengelola, 5) belum tersedianya media akun medsos dan web, 6) belum tersedianya paket wisata, 7) belum adanya cinderamata khas Donoharjo, dan 8) kurangnya pembinaan terhadap kelompok kesenian tradisional. Melalui program penyiapan BUMDes berbasis pariwisata diperoleh output berupa: terbentuknya pengurus BUMDes Donoharjo, dokumen tata kelola AD/ART, media promosi yang interaktif, dan tersedianya perencanaan yang komprehensif (Renstra). Melalui pendampingan manajemen yang intensif, BUMDes Donoharjo menjadi usaha profit dengan berbagai program yang produktif serta menambah pendapatan desa. Kata Kunci: BUMDes, Pariwisata, Tata kelola, Renstra, Donoharjo Pendahuluan

1. Analisis Situasi Pembangunan masyarakat desa di Indonesia selalu menjadi perhatian penuh pemerintah.

Berbagai kebijakan telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Desa-desa di Indonesia mengalami pasang surut dalam merespon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Merril, 2002). Pada akhir-akhir ini yang menjadi isu utama dalam pembangunan masyarakat desa adalah munculnya instruksi pemerintah agar pemerintah desa membuat badan usaha milik desa (BUMDes). Badan usaha


1458


yang diinisasi dan dijalankan oleh masyarakat desa dengan dibantu oleh pemerintah desa ini, diharapkan dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan desa.

Salah satu desa di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik yaitu Desa Donoharjo, merupakan desa yang mencoba untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut melalui pembentukan BUMDes. Namun hingga sekarang ini masih ditemui adanya kendala yang dikarenakan permasalahan sumberdaya yang masih kurang. Kalau dilihat dari potensi yang ada di Desa Donoharjo, sektor pariwisata bisa menjadi andalan untuk mengembangkan usaha yang diwadahi oleh BUMDes.

Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan permasalahan masyarakat untuk penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Damanik (2010) bahwa pariwisata mampu menjadi alternatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata akan membawa trickle down effect bagi masyarakat sekelilingnya (Fandeli, 2003). Dengan adanya kegiatan pariwisata masyarakat menjadi bergerak untuk menawarkan jasa maupun keunikan yang ada di daerahnya, kondisi yang seperti ini tentu saja tidak seketika dapat diciptakan, perlu adanya proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi (Davis, 2005 dan Sunaryo, 2013).

Kondisi obyektif Desa Donoharjo apabila dilihat dari struktur pekerjaan masyarakat, masih mempunyai potensi untuk menyiapkan SDM dalam rangka mendukung pariwisata. Terdapat potensi berupa masyarakat yang bekerja di sektor swasta maupun jasa yang begitu besar, selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Struktur Pekerjaan Masyarakat

No Pekerjaan Jumlah

1 Petani 537

2 Pengrajin Industri 37

3 Buruh Tani 334

4 Industri 17

5 Bangunan 170

6 Perdagangan 8

7 Pengangkutan 20

8 PNS 207

9 TNI 16

10 POLRI 12

11 Jasa 225

12 Pegawai Swasta 702

1459


13 Wiraswasta 173

14 Lainnya 451

15 Jumlah 2909

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Donoharjo, 2017

Pembentukan BUMDes sudah menjadi keputusan rapat desa, dengan melalui persetujuan BPD, kepala desa dalam waktu dekat di tahun 2019 harus dapat membentuk BUMDes. Lembaga baru ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkiprah dan meringankan beban belanja desa melalui usaha yang produktif. Secara khusus kepala desa Donoharjo memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membentuk BUMDes dengan obyek wisata embung Jetis Suruh sebagai awal bidang garapnya. Sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

BPD sudah memberi mandat kepada kami untuk membentuk BUMDes namun upaya untuk itu masih perlu persiapan yang matang. Pembentukan lembaga baru dengan personil baru tentu saja tidak mudah, demikian juga dengan bidang garap yang akan dipilih menjadi perdebatan. Kalau dilihat dari pedoman pembentukan BUMDes bisa melakukan bisnis apapun, bisa dagang, penjualan barang, penyediaan jasa dan lain-lain. Kami beserta perangkat sudah punya ide untuk mengembangkan embung Jetis Suruh yang sudah menjadi andalan untuk pariwisata sebagai bidang garapnya, jadi BUMDes dibentuk dengan jasa pariwisata sebagai ladang bisnisnya. (Wawancara, 8 Desember 2018). Pembentukan BUMDes sebagai motor penggerak masyarakat dalam memajukan

pariwisata memperoleh peluang baik dari segi regulasi maupun political will dari kepala desa. Upaya untuk membentuk BUMDes juga disambut baik oleh berbagai kalangan, baik dari unsur karang taruna, PKK, dan kelompok pedusunan. Untuk melakukan inisiasi pembentukan BUMDes tentu saja harus mengacu pada urutan pengembangan pariwisata. Sebagimana yang dikemukakan oleh Fandelli (2003) bahwa pengembangan pariwisata terutama pada obyek wisata yang akan dikelola paling tidak mempunyai tahap sebagai berikut: 1) identifikasi potensi wisata yang ada, 2) analisis pengelolaan obyek wisata, 3) manajemen ODTW, 4) pemasaran dan promosi wisata, dan 5) penataan kelembagaan obyek wisata.

Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung upaya masyarakat untuk mengembangkan pariwisata, terutama wisata alternatif yang memberikan warna baru bagi wisatawan. Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kabupaten Sleman memberikan arahan pada masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan untuk menciptakan obyek wisata yang baru sebagai alternatif obyek wisata yang sudah mapan seperti Kaliurang, Monjali, dan Volcano tour. Program-program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan seiring

1460


dengan keterbatasan peran pemerintah. Program pemberdayaan dapat berupa pengembangan SDM, penataan kelembagaan, inovasi pelayanan, pemasaran maupun penguatan jejaring.

2. Permasalahan Mitra

Desa Donoharjo merupakan desa yang ada di Kabupatgen Sleman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Dengan mengandalkan pada keunggulan wisata buatan berupa embung menjadi alternatif bagi tujuan wisata. Seluruh komponen yang ada di Desa Donoharjo, mulai dari perangkat desa dan masyarakatnya meyakini bahwa embung Jetis Suruh dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Sementara ini telah ada kegiatan wisata berupa outbond yang diselenggarakan oleh berbagai instansi maupun sekolah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Sumber: https://www.google.com/search?q=embung+suruh+donoharjo+sleman&tbm

Gambar 1. Wisatawan Melakukan Kegiatan Outbound

Di samping kegiatan outbound embung Jetis Suruh juga merupakan bagian dari agenda festival Merapi yang diselenggarakan oleh Pemkab Sleman yang melibatkan berbagai sponsor dari pihak swasta. Embung Jetis Suruh merupakan satu diantara tiga panggung pada festival Merapi. Dalam festival Merapi tersebut di embung Jetis Suruh ditampilkan festival band akustik dan kesenian tradisional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

1461


Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. Pentas Seni Dan Festival Merapi

Setiap hari minggu atau libur nasional banyak juga yang mencoba untuk menaiki cano atau perahu di tengah-tengah embung, sementara ini masih melibatkan pihak BNPB sebagai operatornya, karena yang punyai cano adalah pihak BNPB yang dipersiapkan untuk menangani bencana, sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 3. Pengunjung Memanfaatkan Embung

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Obyek wisata embung Jetis Suruh yang menjadi potensi wisata Desa Donoharjo selama

ini belum ada lembaga yang mengelola. Pemerintah desa dan masyarakat masih mencari bentuk dan format pengelolaannya. Pada masa sekarang ini sudah mulai diinisiasi BUMDes yang direncanakan untuk mengelola embung tersebut. Rekrutmen SDM akan dimulai dan perlu juga disiapkan kelembagaan yang solid agar nantinya mampu mengelola embung Jetis Suruh secara profesional. Sebagaimana hasil wawancara dengan Carik Desa Donoharjo berikut ini:

1462


Untuk pembentukan BUMDes sudah disetujui oleh BPD tetapi pelaksanaan dan gerakan untuk menjadi BUMDes yang unggul belum kelihatan. Upaya pembentukan baru sebatas restu dan sementara ini sudah melangkah untuk membuat peraturan desa. Rencananya BUMDes yang didirikan nanti bisa mengelola embung Jetis Suruh yang memang sudah ada potensinya. Kesenian tradisional dan makanan sebagai penunjang masih dalam proses pencarian ide, tetapi sebenarya ada pembuatan kripik dan emping ketela. Kalau dibilang kendalanya ada atau tidak, ya jelas banyak kendala karena memang baru rintisan untuk menjadi obyek wisata.

(Wawancara, 8 Desember 2018)

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

a. Belum adanya pengelola yang mumpuni untuk mengelola embung jetis suruh menjadi obyek wisata yang unggulan,

b. Belum adanya dokumen tata kelola yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan bumdes, c. Belum adanya perencanaan yang komprehensif untuk pengembangan lembaga, d. Belum tersedianya media akun medsos dan web sebagai wujud eksistensi lembaga, e. Belum tersedianya paket wisata yang dapat dipakai sebagai acuan wisatawan, f. Belum adanya cinderamata khas dari donoharjo yang berwujud kerajinan ataupun

makanan kecil atau oleh-oleh, dan g. Kurangnya pembinaan pada kelompok kesenian sehingga kurang terarah dalam

melakukan pertunjukan.

Metode Pelaksanaan Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini

dengan menggunakan metode pendampingan, dimana pihak mitra diharapkan aktif melakukan kegiatan sementara pengabdi memberikan fasilitasi dan transfer iptek kepada pihak mitra. Penentuan metode pelaksanaan dilakukan dengan melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana pengabdian dan kedua mitra.

Strategi yang dipakai dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan tahapan metode sebagai berikut: 1) Bidang manajemen, yaitu dengan penguatan kompetensi pengelola agar bisa mengelola BUMDes secara profesional, 2) Bidang produksi, karena lembaga yang menjadi obyek pengabdian masyarakat adalah lembaga inisiasi BUMDes maka produksi yang dimaksud disini adalah penyediaan tersedianya berbagai dokumen tata kelola

dan terdapatnya pengelola yang mumpuni. Produk ini disusun dengan melalui focus group

discussion (FGD) bersama-sama antara pelaksana pengabdian dengan mitra, dan 3) Pemasaran, dilakukan dengan melalui pembuatan brosur, materi di website obyek wisata embung Jetis Suruh. Metode yang dipakai dalam aspek pemasaran ini adalah melalui pendampingan pada pengelola agar mampu melakaukan kegiatan pemasaran tersebut secara mandiri.

1463


Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang penyiapan BUMDes berbasis pariwisata ini

dimulai bulan Maret 2019 dengan melakukan koordinasi program dengan mitra pengabdian yaitu perangkat desa Donoharjo. Target dan luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini dicapai dengan melalui model pemberdayaan yang berupa pendampingan manajemen, pelatihan dan penyusunan tata kelola organisasi. Model pemberdayaan masyarakat ini menghasilkan personalia BUMDes yang memahami tata kelola dan pemasaran produk dan jasa desa wisata, tersusunnya dokumen tata kelola, dan jobdesk yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1. Fasilitasi Pembentukan BUMDes

Pemerintah Desa Donoharjo bersama Badan Perwakilan Desa sudah menyepakati untuk dibentuknya BUMDes, guna mewujudkan lembaga BUMDes tersebut sudah dimulai rapat-rapat yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari berbagai rapat yang dilaksanakan sebagian besar masih belum memahami keberadaan dari BUMDes dan apa yang menjadi idealita dibentuknya BUMDes. Sebagaian besar masih belum memahami bagaimana seharusnya mendirikan dan mengelola lembaga bisnis.

Gambar 4 Rapat Pengadaan Fasilitas Pendukung Wisata

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya fasilitasi dan pengarahan

agar mereka memahami pembentukan BUMDes. Fasilitasi berupa pemberian informasi dan melakukan benchmark ke BUMDes yang sudah terbentuk dan mempunyai usaha yang sudah berkembang. Hal ini dikarenakan untuk pembelajaran masyarakat desa perlu dibimbing dan diberi contoh yang sudah berhasil.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyusunan kompetensi SDM yang layak untuk mengurus BUMDes dan proses rekrutmen serta seleksi. Perangkat desa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) pembentukan BUMDes diberi wawasan dan

1464


didampingi dalam menyusun kompetensi maupun menentukan cara rekrutmen dan mekanisme seleksi.

2. Penyusunan Dokumen Tata Kelola

Agar tercipta tata kelola organisasi yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi perlu dibuat pedoman bagi organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya. Pedoman yang berisi aturan dan tata cara penyelnggaraan organisasi dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk menyusun dokumen terseebut diperlukan

adanya kegiatan focus group discussion (FGD) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pengelola BUMDes dan beberapa perangkat desa yang berkaitan dengan BUMDes.

Penyusunan AD/ART yang berorientasi pada tantangan yang dihadapi oleh desa disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan mampu dilakukan oleh para instruktur maka

diperlukan adanya focus group discussion (FGD) untuk merumuskannya. Didalam FGD tersebut diharapkan dapat dibahas mengenai prinsip-prinsip organisasi dan tata cara menjalankan roda organisasi. FGD tersebut dilaksanakan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019

Gambar 5 Penyusunan Dokumen Tata Kelola

3. Penyusunan Rencana Strategis Setelah dirumuskan pedoman tata kelola yang jelas dan agar BUMDes dapat berjalan

dengan efektif maka diperlukan adanya FGD lanjutan yang berkenaan dengan penyusunan rencana induk atau rencana strategis (renstra). Kegunaan dari rencana strategis ini adalah memberikan arahan bagi BUMDes dalam menyusun program dan kegiatan di masa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk berhasilnya implementasi tersebut diperlukan adanya penelitian kecil terlebih dahulu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh BUMDes Donoharjo. Dari data yang telah

1465


terkumpul tersebut kemudian disusunlah berbagai program strategis yang berisi capaian-capaian setiap tahun dan hingga sampai 5 (lima) tahun mendatang. Kegiatan ini meliputi FGD yang lebih operasional lagi dengan melalui praktek maupun simulasi dalam menghadapi permasalahan strategis.

Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dimulai dari perumusan visi dan misi dari BUMDes Donoharjo yang kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan juga memperhatikan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Dari analisis SWOT tersebut maka BUMDes Donoharjo mampu untuk merencanakan program dan kegaitaannya secara sistematis. Dalam rangka menyusun renstra tersebut dilakukan FGD yang melibatkan berbagai kalangan sakeholder antara lain pelaku usaha, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

4. Pembuatan Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan tata kelola dan perencanaan strategis maka diperlukan adanya kejelasan dalam bekerja bagi setiap pengelola BUMDes, kejelasan dalam bekerja dipandu oleh adanya rumusan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang didasarkan pada dokumen tata kelola berupa AD/ART. Perumusan tupoksi ini tentu hanya melibatkan tim perumus yang terdiri dari beberapa orang saja. Tim perumus dipandu oleh pendamping menyusun setiap personal dalam bekerja dan kontribusinya pada BUMDes. Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Donoharjo perlu dioptimalkan. Hasil dari pelatihan dan pendampingan yang bersifat manajerial tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola BUMDes di Desa Donoharjo. Untuk selanjutnya, desa wisata yang lebih repsresentaif perlu disiapkan mulai dari paket wisata sampai dengan media promosi yang lebih efektif dan efesien guna memantapkan dalam melakukan pengembangan BUMDes Desa Donoharjo berbasis pariwisata. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu pemasaran yang lebih masif melalui penyusunan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata di daerah sekitar. Di samping itu juga perlu dilakukan benchmarking ke beberapa BUMDes yang sudah maju. Ucapan Terima Kasih

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) berjudul: “Penyiapan BUMDes Berbasis Pariwisata” ini terselenggara dengan baik dan hasilnya dapat dipublikasikan berkat fasilitas dan dana dari Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu pengabdi mengucapkan terima kasih dan

jazakumullah khairan kepada Rektor UMY dan Kepala LP3M UMY.

1466


Daftar Pustaka Damanik, Janianton. (2010). “Merancang Format Baru Pariwisata Yang Menyejahterakan

Rakyat”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fisipol UGM. Yogyakarta.

Davis, Eddie. (2005). The Training Managers: A Handbook. London: Kogan Page Limited.

Fandeli, Chafid. (2003). Perencanaan Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.

Sunaryo, Bambang. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya

di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Merril, M.D. (2002). “First Principle of Instruction”. Educational Technology Research and

Development, 50 (3). Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2020 Desa Donoharjo

1467


Optimalisasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dyah Mutiarin, Sakir, dan Muhammad Eko Atmojo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


[email protected]

Abstrak

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai pilar utama pembangunan. Desa mendapat kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa secara otonom. Untuk memwujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan serta mencapai tujuan pembangunan desa, pemerintah mendapat dana desa yang besar. Selain itu, pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengoptimalkan sistem informasi desa (SID) khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya system informasi desa maka akan sangat memudahkan pemerintah desa maupun masyarakat dalam hal pengawasan dan kontroling. Permasalahan yang dimiliki Desa Tirtoadi adalah: belum memiliki website desa sebagai media informasi dan publikasi kegiatan yang diselenggarakan oleh desa; belum memiliki media sosial sebagai media publikasi kegiatan desa dan media promosi produk berdasarkan potensi desa; dan belum memiliki Buku Profil Desa yang lengkap dan memadai. Metode atau konsep kegiatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah dengan beberapa langka, yaitu: Pertama, melaksanakan forum group discussin (FGD) dengan perangkat Desa Tirtoadi. Kedua, melakukan pelatihan pengelolaan website desa sehingga bisa mendukung kegiatan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan public yang baik. Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Pelayanan Publik, dan Dana Desa Pendahuluan

Sistem Informasi Desa (SID) adalah sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dapat dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa dalam dua ranah yaitu offline dan online. SID ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis komputer, untuk mengelola informasi kantor desa, mendukung fungsi dan tugas kantor desa termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, penglolaan asset desa, pengelolaan keuangan desa dan layanan publik desa. SID merupakan hal penting bagi pemerintah desa pasca disahkannya Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena SID memiliki beberapa manfaat yaitu Kantor desa lebih efisien, Kantor desa lebih efektif, Pemerintah desa lebih transparan, Pemerintah desa lebih akuntabel, Layanan publik lebih baik, Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa, dan Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa.


1468


Desa Tirtoadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ). Tingkat pendidikan pendudukan Desa Tirtoadi adalah (1) Pendidikan sekolah dasar 1620 orang; (2) Pendidikan SMP 1555 orang; (3) Pendidikan D-1/D-2/D-3 sebanyak 341 orang; (4) Pendidikan S1, S2 dan S3 sebanyak 712 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pontensi SDM Desa Tirtoadi dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik. Selain itu, Desa Tirtoadi juga memiliki pontensi ekonomi diantaranya adalah Potensi Wisata Agrowisata; Pontensi Air dan Sumber Daya Air (Mata Air, Sumur Gali, Sumur Pompa, Sungai dan Embung); Hutan Desa; dan Potensi Kerajinan Bambu serta Potensi Peternakan.

Sementara itu, Masyarakat Desa Tirtoadi memiliki banyak usaha dagang barang dan jasa seperti jasa angkutan umum, jasa jahit menjahit, usaha madu lebah, biogas, telor asin dan Pengusaha Kerajinan Bambu. Banyaknya usaha yang ada di Desa Tirtoadi memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa yakni terbukanya lapangan kerja dan pengembangan potensi desa lainnya. Namun, permasalahan yang ada di Masyarakat Desa Tirtoadi adalah belum secara massif menggunakan teknologi dan informasi dalam aktivitas sehar-hari khususnya yang berkaitan dengan usaha dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana berbagai persoalan di atas, hal tersebut juga terjadi di Desa Tirtoadi bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik terkait SID. Selain itu, masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan desa. Berdasarkan permasalahan tersebut kami bermaksud untuk mengajukan usulan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membantu pengelolaan SID untuk pengelolaan keuangan desa melalui Program Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Metode Pelaksanaan

Demi mendapatkan hasil yang maksimal maka pengabdian masyarakat PKM dengan tema Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ini menggunakan beberapa metode salah satunya adalah sebagai berikut: Metode Kegiatan Forum Group Discussion (FGD)

Forum group discussion salah satu metode yang kami gunakan, dengan adanya metode ini kami berharap mendapatkan informasi maupun data mengenai permasalahan Desa Tirtoadi. Sehingga dengan data yang kami dapatkan dari FGD tersebut akan kami tindak lanjuti kepada masyarakat terutama untuk mewujudkan pelayanan public yang baik. Pelatihan

Pelatihan ini diberikan kepada perangkat Desa Tirtoadi terutama yang mengelola system informasi desa. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan akan sangat membantu

1469


pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pelayanan public. Hasil dan Pembahasan

Desa merupakan salah satu system pemerintahan di tingkat bawah, seingga perlu adanya peningkatan kompetensi bagi aparatur desa. Dengan adanya peningaktan kompetensi aparatur desa maka diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Jika kita lihat pada saat ini dimana semuanya berbasis teknologi informasi, begitupula dengan pemerintah desa yang semuanya harus menggunakan teknologi informasi. Akan tetapi yang paling banyak kelemahan ditingkat desa pada saat ini adalah mengenai kompetensi apratur desa dalam penggunaan teknologi informasi. Selain dalam hal teknologi informasi, pemerintah desa pada saat ini juga telah diberikan kewenangan otonomi oleh pemerintah pusaat, sehingga pemerintah desa bisa mengelola anggaran untuk kemajuan desanya. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi bagi aparatur desa baik dalam peningkatan kompetensi teknologi informasi maupun dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Maka dari itu banyak sekali sekarang desa-desa yang berada di Yogyakarta maupun sekitarnya menggunakan system informasi desa (SID) untuk mempermudah dan membantu pemerintah desaa dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun kegiatan yang lainnya. Salah satu desa yang menginisiasi system informasi desa adalah Desa Tirtoadi, dimana di desa tersebut belum ada system informasi desa sehingga masih sangat membutuhkan sekali terutama untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya system informasi desa ini harapannya bisa mempermudah pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan atau penggunaan keuangan desa baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat. Terwujudnya system informasi desa ini juga tidak terlepas dari keingainan masyarakat dalam hal transparansi, baik transparansi penggunaan anggaran maupun pengelolaan kegiatan. Pada kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini ada beberapa hal yang bisa diberikan ke pemerintah desa untuk mendukung system informasi desa dalam hal peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diantaranya adalah sebagai berikut:

forum group discussion, pembuatan website, dan workshop pengelolaan website ke aparatur desa. a. Forum Group Discussion

Pada kegiatan forum group discussion yang kami lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah mengenai sumber daya aparatur yang harus disiapkan dalam pengelolaan website atau system informasi desa. Adapun kegiatan yang dibahas pada acara tersebut adalah mengenai peningkatan skill sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan sistem informasi desa. Hal ini merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya sistem informasi desa yang telah dirancang tersebut diharapkan sangat membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan, terutama dalam hal transparansi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya transparansi ini

1470


akan meningkatkan trust masyarakat kepada pemerindat desa, selain itu juga dengan adanya sistem informasi desa ini pemerintah desa bisa lebih ekfektif, efesien dan akuntabel dalam pemberian pelayanan. Untuk menciptakan sistem informasi desa yang efektif maka langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Tirtoadi adalah meningkatkan kapasistas dan kualitas sumber daya aparatur.

Gambar 1. Pelaksanaan FGD dengan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa


Pada saat ini sistem informasi desa sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah desa,

mengingat bahwa desa pada saat ini telah diberi otonomi oleh pemerintah pusat, sehingga desa bisa mengelola keuangan desa sesuai dengan rancangan yang telah dibuat setiap tahunnya. Maka dari itu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan maka sistem informasi desa sangat diperlukan. Hal ii juga sangat memudahkan pemerintah desa, maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan kontroling penggunaan anggaran maupun kegaitan. Dengan adnaya sistem tersebut manfaat yang diterima oleh masyarakat maupun pemerintah desa sangat banyak sekali salah satunya adalah mengenai transparansi.

b. Workshop Pengisian dan Pengelolaan Website

Dengan diberlakukannya UU Desa maka desa di seluruh Indonesia diberi otonomi desa, sehingga desa bisa mengelola anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dengan adanya pemberian otonomi melalui dana desa maka setiap desa diberi kebebasan dan dituntut untuk menjadi desa mandiri. Selain itu, di era globalisasi desa juga

1471


dituntut untuk bisa bersaing dengan desa lain baik di dalam maupun luar negeri, serta desa dituntut untuk menggunakan teknologi informasi. Dalam era global ini penggunaan teknologi informasi masih sangat minim sekali terutama penggunaan teknologi informasi bagi pemerintah desa, akan tetapi hal ini tidak bisa di elakkan lagi, mengingat dengan banyaknya persaingan dan tuntutan tentang akuntabilitas dan transparansi. Maka mau tidak mau desa harus menggunakan teknologi informasi tertutama system informasi desa.

Demi terwujudnya sistem informasi desa yang baik maka diperlukan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi. Maka dari itu, pemerintah Desa Tirtoadi bekerjasama dengan dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah peningkatan skill sumber daya aparatur dalam pengelolaan system informasi desa. Salah satu saranan system informasi desa

yang bisa digunakan adalah website, maka dari itu langkah awal yang dilakukan oleh Program

Studi Ilmu Pemerintahan adalah melakukan pembelian domain untuk pembuatan website desa. Langkah kedua yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta akan memfasilitasi sumber daya aparatur desa dalam hal pelatihan

pengelolaan website. Dimana pelaksanaan pelatihan website dilakukan di Lab Ilmu

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pelatihan pengelolaan website ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan skill aparatur desa, terutama untuk mendukung penggunaan system informasi desa di Desa Tirtoadi. Dengan adanya pelatihan ini akan sangat membantu sekali bagi pemerintah desa, dimana pemerintah desa akan bisa memaksimalkan sistem informasi desa dengan baik.

Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website Desa


Dengan adanya system informasi desa maka tuntutan bagi desa di era globalisasi bisa terealisasi, selain itu juga penggunaan system informasi desa bisa membantu desa dalam hal asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya system informasi desa ini maka pemerintah desa sangat diuntungkan, karena transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa bisa dilakukan dalam system informasi desa tersebut. Dengan begitu maka pemerintah desa mendapatkan keuntungan besar dalam hal trust masyarakat yang diberikan kepada pemerintah desa. Selain itu masih banyak sekali keuntungan pemerintah desa yang didapat dengan adanya

1472


system informasi desa, diantaranya adalah informasi agenda desa yang bisa di publikasikan

melalui website desa dan lain sebagainya. Dengan adanya website desa atau system informasi desa ini pemerintah desa

mendapatkan kemudahan yang sangat luar biasa, salah satunya dalam hal publikasi kegiatan maupun potensi desa. Mengingat Desa Titroadi merupakan salah satu desa yang mempunyai banyak kegiatan dan mempunyai banyak potensi desa yang bisa digunakan atau manfaaatkan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya potensi yang dimiliki Desa Tirtoadi, maka pemerintah desa harus segera memikirkan pengembangan potensi kearah wisata. Dengan adanya pengembangan ini maka akan membantu pemerintah desa dan masyarkat Desaa Tirtoadi dalam hal peningkatan kesejahteraan atau ekonomi.

Gambar 3. Potensi Desa Tirtoadi


Simpulan

Dari pelaksanaan pengabdian tersebut dapat dilihat bahwa sistem informasi desa sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah desa. Hal ini untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Dengan adanya dampak globalisasi ini sistem informasi desa mulai diterapkan hal ini sangat membantu sekali bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mekanisme konrtoling dan sistem pengawasan. Dengan adanya sistem informasi desa ini masyarakat dan pemerintah bisa memantau langsung penggunaan anggaran desa maupun akuntabilitas serta transparansi anggaran lain.

Selain itu system informasi desa juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam hal promosi potensi desa, mengingat Desa Tirtoadi merupakan desa yang mempunyai banyak potensi salah satunya adalah potensi kerajinan, potensi sumber daya alam melalui daerah persawahan dan lain sebagainya. Dengan adanya system informasi desa ini maka potensi tersebut bisa dipublikasikan sehingga menjadi salah satu pendapatan asli desa (PADes). Selain pendapatan asli desa maka potensi tersebut juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tirtoadi.

1473


Daftar Pustaka Apa Dan Mengapa SID, Buku Oleh Combine Resource Institution, Februari 2012. Buku Pintar Sistem Administrasi & Informasi Desa , Buku Oleh Australian Community

Development And Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Januari 2014.

Kerangka Kerja Untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa Yang Terintegrasi, Terbitan KOMPAK, Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, April 2017.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa

https://github.com/eddieridwan/OpenSID/files/946625/Buku.-.SID.2012.pdf

https://github.com/eddieridwan/OpenSID/files/946627/2.1.1.Buku.Pintar.Sistem.Administrasi.Informasi.Desa.pdf

https://github.com/OpenSID/OpenSID/files/1561913/20170420_WP-SID_Position_Final.pdf

1474


Pembuatan Web Sistem Informasi TKIT Nurul Ittihad Menggunakan Framework Codeigniter

Apriliya Kurnianti1

, Hijrianda Salam2

, Etik Irijanti3

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55183





[email protected]

Abstrak

TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad juga merupakan sekolah dengan nilai prestasi yang sangat bagus dan mempunyai banyak sekali prestasi dari siswa-siswinya baik dalam bidang akademik, keagamaan dan keseniannya. Tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui itu, hanya masyarakat Gamping lor dan sebangian masyarakat Ambarketawangyang mengetahuinya. Setiap penerimaan siswa-siswi ajaran baru, kegiatan naik kelas, kegiatan kelulusan, dan perayaan hari besar dengan lomba-lomba antar sekolah, staff dan guru-guru selalu disibukkan dengan berbagai tanggung jawab, seperti pemberitahuan undangan kepada seluruh siswa dan siswi dan juga seluruh orangtua siswa dan siswi, tamu undangan, dan warga sekitar Gamping lor, Ambarketawang, Yogyakarta. Dengan adanya website TKIT Nurul Ittihad diharapkan akan mempermudah sekolah dalam mempromosikan sekolahnya dan juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai TKIT Nurul Ittihad . Kata kunci : TPA, Sistem Informasi, Codeigniter. Pendahuluan

TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad Merupakan lembaga PAUD Fullday School yang berada di Gamping Lor RT 08 Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta. TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad sudah berdiri sejak tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun tersebut. TPA-KBTKIT Nurul Ittihad mempunyai visi mendidik generasi robbani, berilmu dan mandiri. Dengan kurikulum terpadu Kemendiknas dan Kurikulum sekolah Islam terpadu dalam rangka menstimulasi aspek peerkembangan anak usia dini.

TKIT Nurul Ittihad selalu menerima siswa dan siswi untuk kelas TPA (Taman Pengasuh Anak) usia 2 bulan-2 tahun, KB (Kelompok Bermain) usia 2-4 tahun, TK A-B (Taman Kanak-Kanak) usia 4-6 tahun. Setiap memasuki tahun ajaran baru TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad selalu memberikan selebaran informassi berupa brosur kepada orangtua siswa dan siswi yang berkeinginan bersekolah di TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad.


1475


TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad juga merupakan sekolah dengan nilai prestasi yang sangat bagus dan mempunyai banyak sekali prestasi dari siswa-siswinya baik dalam bidang akademik, keagamaan dan keseniannya. Tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui itu, hanya masyarakat Gamping lor dan sebagian masyarakat Ambarketawang yang mengetahuinya. Setiap penerimaan siswa-siswi ajaran baru, kegiatan naik kelas, kegiatan kelulusan, dan perayaan hari besar dengan lomba-lomba antar sekolah, staff dan guru-guru selalu disibukkan dengan berbagai tanggung jawab, seperti pemberitahuan undangan kepada seluruh siswa dan siswi dan juga seluruh orangtua siswa dan siswi, tamu undangan, dan warga sekitar Gamping lor, Ambarketawang, Yogyakarta.

Dengan adanya website TKIT Nurul Ittihad diharapkan akan mempermudah sekolah dalam mempromosikan sekolahnya dan juga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai TKIT Nurul Ittihad.

Metode Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai melalui beberapa tahap yaitu : a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara berkunjung ke lokasi sekolah dan melakukan pengamatan tentang tata cara proses promosi dari pihak sekolah ke masyarakat.

b. Wawancara Wawancara dilakukan langsung dengan subjek informan dari TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad. Dalam hal ini menggunakan wawancara atau interview tak terstruktur yaitu wawancara dalam bentuk pertanyaannya bebas kepada pihak sekolah.

2. Pemilihan Khalayak Sasaran Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil observasi dan wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad berkembang dengan pesat dan ingin menambah jumlah peserta didik nya. Namun TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad baru melakukan promosi dengan cara menyebar selebaran atau promosi secara face to face. hal ini dirasa masih kurang efektif, sehingga diharapkan dengan ada nya website dapat memaksimalkan promosi.

3. Alat dan Bahan Dalam pengabdian dibutuhkan beberapa alat dan bahan untuk mendukung

berjalannya perancangan dan implementasi aplikasi web. a. Alat

Alat yang digunakan berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

(software).

- Perangkat Keras (Hardware) Personal Computer (PC) atau laptop.

a) Interl® Core™ i5 processor,

1476


b) 8.00 GB RAM,

c) 64-bit Operating System,

d) Windows 10 pro. Printer dokumen untuk mencetak laporan.

- Perangkat Lunak (Software) a) Microsoft Visio 2016 b) Xampp c) Visual Studio Code d) server

b. Bahan Data diperoleh melalui studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan

dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Data juga diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad.

4. Desain Web a. Use case Diagram

Use case diagram dalam dalam Web akan melibatkan 2 aktor, yaitu: pengguna akhir dan administrator sistem.

Gambar 1. Use case Diagram


b. ER-Diagram

Entity relationship diagram TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad yang menunjukan entitas dengan atribut dan relasinya. Entitas ini yang nantinya akan menjadi rancangan tabel pada

database TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad. Hubungan antar entity adalah sebagai berikut:

1. Entitas Relationship Diagram aplikasi TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad memiliki 7 entitas yaitu: Admin, Teacher, Posts, Categories, Student, Class_student dan Year_student

2. Entitas admin merupakan entitas yang kuat karena entitas admin tidak bergantung pada entitas lain.

1477


3. Entitas teacher merupakan entitas yang kuat karena entitas admin tidak bergantung pada entitas lain.

4. Entitas categories dengan entitas posts menggunakan relasi one-to-many.

5. Entitas class_student dengan entitas student menggunakan relasi one-to-many.

6. Entitas student dengan entitas year_student menggunakan relasi many-to-one.

Gambar 2. ER-Diagram


c. Relasi Antar Tabel

Setelah dilakukan proses konversi dari ERD ke dalam bentuk tabel, maka diperoleh hasil akhir rancangan antar tabel yang akan menggambarkan relasi dari masing-masing tabel.

Gambar 3. Rancangan Antar Tabel


d. Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas merupakan inti pemrograman berbasis objek karena diagram ini memberikan pemetaan terhadap kelas-kelas serta paket-paket yang ada dalam

1478


sistem atau perangkat lunak yang sedang digunakan oleh suatu aplikasi. Berikut ini merupakan gambaran kelas diagram pada website TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad:

Gambar 4. Class Diagram


Hasil Dan Pembahasan 1. Implementasi Sistem

Berikut hasil user interface halaman yang telah dibuat dan di implementasikan pada aplikasi. Web dapat diakses pada alamat : https://tpa-kb-tkit-nurulittihad.id/. a. Tampilan awal Web

Gambar 5. Tampilan awal Web


https://tpa-kb-tkit-nurulittihad.id/

1479


- Tampilan halaman program sekolah

Gambar 5. Halaman program sekolah


- Tampilan halaman fasilitas sekolah

Gambar 6. Halaman fasilitas sekolah


1480


- Tampilan halaman data guru

Gambar 7. Tampilan halaman data guru


- Tampilan data siswa

Gambar 8. Tampilan halaman data siswa


2. Pengujian

Pengujian black box dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak atau aplikasi. Berikut hasil pemaparan pengujian

black box yang dilakukan:

1481


Tabel 1. Pengujian Aplikasi No Kasus Uji Hasil yang Diharapkan Hasil yang Didapat Kesimpulan

1 Tombol

pagination halaman blog

Membatasi tampilan agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi.

Data yang ditampilkan dapat dipisah atau dipilih beberapa data yang akan ditampilkan terlebih dahulu.

Berhasil

2 Search data guru User dapat mencari data guru berdasarkan nama.

Setelah mengetikan huruf dapat mencari data berdasarkan huruf pada nama.

Berhasil

3 Login admin Admin dapat melakukan

login ke sistem.

Admin berhasil login Berhasil

4 Login admin dengan username

dan password salah

Akan muncul notifikasi

bahwa login gagal.

Akan muncul notifikasi

“Login is invalid “.

Berhasil

5 Menu Log Out Admin berhasil keluar. Setelah tombol log out diklik, admin dapat keluar sebagai admin.

Berhasil

6 Admin membuat

post baru Admin berhasil

menambahkan post baru.

Post baru dapat ditambah

oleh admin.

Berhasil

7 Jenis kategori dihalaman buat

post

Admin dapat memilih

kategori post.

kategori post dapat dipilih sesuai keinginan admin.

Berhasil

8 Tombol Selanjutnya di halaman blog

Ketika klik tombol selanjutnya, akan

berpindah kehalaman view

post.

User dapat masuk ke halaman view post ketika klik tombol selanjutnya.

Berhasil

9 Admin mengedit

data post

Admin dapat mengedit data post yang ada pada sistem.

Data post dapat diedit oleh

admin.

Berhasil

10 Admin menghapus data post

Admin dapat menghapus data post yang ada pada sistem.

Data post dapat dihapus oleh admin.

Berhasil

11 Admin menambah data guru

Admin berhasil menambahkan data guru.

Data guru dapat

ditambahkaan oleh admin.

Berhasil

12 Admin mengedit data guru

Admin dapat mengedit data guru yang ada pada sistem.

Data guru dapat diedit oleh

admin.

Berhasil

1482


No Kasus Uji Hasil yang Diharapkan Hasil yang Didapat Kesimpulan

13 Admin menghapus data guru

Admin dapat menghapus data guru yang ada pada sistem.

Data gurut dapat dihapus

oleh admin.

Berhasil

14 Menu tahun ajaran di data siswa

User bisa memilih data tahun ajaran yang ingin ditampilkan.

User dapat memilih data siswa yang akan ditampilkan dengan memilih tahun ajaran.

Berhasil

15 Admin menambah data siswa

Admin berhasil menambahkan data siswa.

Data siswa dapat

ditambahkaan oleh admin.

Berhasil

16 Admin menambah kelas baru di halaman tambah siswa

Admin berhasil menambahkan kelas baru.

Kelas baru dapat

ditambahkan oleh admin.

Berhasil

17 Admin menambah tahun angkatan di halaman tambah siswa

Admin berhasil menambahkan tahun angkatan.

Tahun angkatan dapat

ditambahkan oleh admin

Berhasil

18 User mencetak data siswa

User berhasil mencetak data siswa.

Data siswa dapat dicetak

oleh admin.

Berhasil

Simpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Website TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami.

2. Admin perlu melakukan login untuk dapat masuk dan melakukan pengelolaan data blog, data siswa dan data guru supaya tidak terjadi penyalahgunaan.

3. Informasi blog dapat dengan mudah dipantau melalui website.

4. Laporan data siswa dapat dipantau dengan mudah melalui website.

Ucapan Terima Kasih Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada LP3M UMY selaku pihak pemberi dana dan pihak sekolah TPA-KB-TKIT Nurul Ittihad yang sudah memberikan ijin dan menyambut baik kerjasama ini. Daftar Pustaka

1483


Fajar, R. (2016). Mengenal Diagram UML (Unified Modeling Language). Retrieved from https://www.codepolitan.com/mengenal-diagram-uml-unified-modeling-language

Loonam, B. d. (2010). Entity Relationship Diagram (ERD) dan Contoh Kasus. Retrieved from https://herlinnairine.wordpress.com/2014/02/06/entity-relationship-diagram-erd-dan-contoh-kasus/

Lukmanul, H. (2004).

M., P. E., Satoto, I. K., & Rinta Kridalukmana, S. M. (2013). PENGEMBANGAN APLIKASI

BERBASIS WEB UNTUK MENAMPILKAN ABSENSI DAN NILAI AKHIR PESERTA DIDIK. semarang.

Maslihah. (2009, Febuari 14). SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN BERBASIS WEB.

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi IX.

Mengenal Apa itu Framework CodeIgniter. (n.d.). Retrieved from IDCloudHost: https://idcloudhost.com/panduan/mengenal-apa-itu-framework-codeigniter/

Mengenal Apa itu Framework CodeIgniter. (2017, 8 4). Retrieved from IDCloudHost.com: https://idcloudhost.com/panduan/mengenal-apa-itu-framework-codeigniter/

Murdick, R. (1991). 27. Nash, J. F. (1995). 8.

Prayitno, A., & Safitri, Y. (2015). Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis

Website Untuk Para Penulis. Jakarta. Ramadhani, S., Anis, U., & Masruro, S. T. (2013). Rancang Bangun Sistem Informasi

Geografis Layanan Kesehatan Di Kecamatan Lamongan Dengan PHP MySQL . Jurnal

Teknika . Randi V. Palit, Y. D. (2015). Rancangan Sistem Informasi Keuangan Gereja Berbasis Web di

Jamaat GMIM Bukit Moria Malalayang. E-Journal Teknik Elektro dan Komputer vol. 4 no.

7 (2015), ISSN : 2301-8402. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/viewFile/10458/10044

Rendi, M. (2012). Pengenalan UML. Retrieved from http://sirendi.blogspot.com/2012/04/pengenalan-uml.html

Sadar, E. S. (2015). Rancangan Website Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Negeri 5 Pekanbaru. Digital Zone. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/54089/rancangan-website-sistem-informasi-akademik-sekolah-menengah-kejuruan-smk-negeri

Shinta Palupi, Y. Y. (2013). Sistem Informasi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda

Berbasis Web. Sebatik. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/237579/sistem-informasi-sekolah-madrasah-aliyah-negeri-1-samarinda-berbasis-web

Sholekhan, S. (2013). Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web Dinamis Dengan Php Dan

Mysql. Jurnal Sains dan Teknologi Muria Kudus. Retrieved from

1484


https://www.neliti.com/id/publications/128265/sistem-informasi-sekolah-berbasis-web-dinamis-dengan-php-dan-mysql

solekhan. (2012). Rancang Bangun Website Sekolah Sebagai Media Interaksi Yang Lebih

Komprehensif Antara Sekolah Dengan Masyarakat. Jurnal Sains dan Teknologi. Retrieved from http://jurnal.umk.ac.id/index.php/Saintek/article/view/384

Sutabri, T. (2012). Sistem Informasi Management. Yuliansyah, H. (2014). PERANCANGAN REPLIKASI BASIS DATA MYSQL DENGAN

MEKANISME PENGAMANAN MENGGUNAKAN SSL ENCRYPTION. JURNAL

INFORMATIKA Vol. 8, No. 1. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/102982-ID-perancangan-replikasi-basis-data-mysql-d.pdf

1485


Pengembangan Literasi Media Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Nawari Ismail

[email protected]


Jl. Brawijaya, Tamantirto,kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183

Abstrak

Kegiatan ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi media massa/televisi serta media sosial, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman dalam penggunaan media secara benar dan bijak. Secara khusus kegiatan ini bertujuan: (1) Peningkatan literasi media di kalangan perempuan, khususnya ibu-ibu yang telah memiliki anak-anak, dan (2) Peningkatan literasi media di kalangan generasi milenial. Metode kegiatan dilakukan denga workshop , penyuluhan, dan sosialisasi melalui banner. Workshop melibatkan pimpinan lembaga di dusun yaitu kepala dusun, ketua RT dan kader PKK serta pengurus Remaja Masjid. Penyuluhan ditujukan kepada masyarakat umum dengan menjadikan wakil kader PKK, dan Remaja Masjid sebagai fasilitator dan narasumbernya. Sosialisasi berupa banner ditempatkan di lokasi strategis yaitu: rumah kepala dusun, ketuab RT, dan masjid. Kegiatan pengembangan literasi media yang ditujukan kepada masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya kaum milineal dan ibu-ibu. Sebab pasca dilakukan workshop, penyuluhan dan sosialiasi melalui banner hampir separuh kaum milineal memiliki kesadaran tinggi, serta perilaku dalam bermedsos dan menonton televisi sebagian besar menjadi tinggi. Begitu juga dengan kesadaran dan perilaku kaum ibu-ibu menjadi lebih tinggi. Keywords: media sosial; media massa; literasi media; generasi milenial. Pendahuluan

Globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi dan media informasi-komunikasi telah merambah bukan hanya di masyarakat perkotaan, namun juga dalam masyarakat pedesaan. Tidak terkecuali di masyarajkat pedesaan yang ada di Dlingo-Bantul, khususnya di Dusun Pakis 1.

Hampir setiap rumah tangga memiliki televisi, dan radio. Orang dewasa dan kaum

milenial, bahkan sebagian anak-anak sudah memiliki handphone. Dan gadget. Televisi merupakan salah satu media utama yang digunakan anggota masyarakat sebagai hiburan dan pengisi waktu senggang. Sementara di kalangan remaja yang masuk dalam kelompok generasi milenial sudah sangat akrab dengan media sosial atau media baru. Sebagaimana di berbagai daerah, walaupun di pedesaan, problem utama dari berkembangnya media baru dan televisi selain membawa efek positif juga berdampak negatif. Dampak negatif yang dirasakan oleh


1486


masyarakat di dusun ini adalah interaksi sosial di kalangan remaja dan individu semakin lemah, dan melemahnya kegiatan keagamaan, di antara penyebabnya karena berkembangnya media sosial dan media massa.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam

menghadapi booming informasi dan media massa/televisi serta media sosial, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman dalam penggunaan media Secara rinci bertujuan: (1) Peningkatan literasi media di kalangan perempuan, khususnya ibu-ibu yang telah memiliki anak-anak, dan (2) Peningkatan literasi media di kalangan generasi milenial. Metode Pelaksanaan

Sasaran program pendampingan ini adalah masyarakat Dusun Pakis 1 lebih khusus lagi adalah ibu-ibu PKK dan remaja di Dusun Pakis. Kegiatan ibu-ibu PKK Dusun Pakis 1 sudah berjalan dengan baik di bawah koordinasi Ny. Turijan, selaku istri dari Kepala Dusun Pakis 1. Ada tempat pertemuan yang mampu menampung banyak ibu-ibu dan remaja sekaligus yaitu di rumah Pak Kepala Dusun. Dusun ini juga memiliki kelebihan dalam kekompakan masyarakat dalam memahami pentingnya kebersamaan dalam menoreh kemajuan diwujudkan dengan suka bergotong royong dan mengedepankan kepentingan bersama daripada individu.

Pemberdayaan kepada mereka berupa peningkatan pemahaman atau literasi media dalam penggunaan media yang bermanfaat bagi pengembangan sikap, dan perilaku yang positif, sehingga anggota masyarakat terhindar dari efek negative media. Fokus medianya diarahkan kepada media massa khususnya televisi dan penggunaan media sosial.

Dusun Pakis 1 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) RT dengan 444 Kepala Keluarga (Observasi pendahuluan, 2019). Keempat RT yaitu RT 01 dengan Ketua RT Bapak Supardi, RT 02 dengan Ketua RT Bapak Sujani, RT 03 dengan Ketua RT Bapak Lasiman, RT 04 dengan Ketua RT Bapak Tumiran. Kepala dusun yaitu Bapak Turijan. Fasilitas pendidikan yang ada di Dusun ini terdiri dari TPA/TPQ 1 unit, TK/Playgorup 1 unit, SD/sederajat 1 unit. Sementara fasilitas keagamaan ada 1 masjid dan TPA. Di bidang kesehatan ada Posyandu. Jumlah penduduk yang berada di Dusun Pakis I berjumlah 636 jiwa. Jumlah laki-laki 320 jiwa dan jumlah perempuan 316 jiwa, dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 244 unit (Observasi Pendahuluan, 2019).

Secara kelembagaan di dusun ini terdapat beberapa organisasi kepemudaan seperti kelompok remaja masjid (PERMATA), Kelompok Karang Taruna, Kelompok Pustaka Desa yang bertujuan untuk terus mengembangkan pendidikan umum dan keagamaan seperti TPA serta kegiatan kepemudaan seperti arisan.

Hampir keseluruhan penduduk beragama Islam dan terdapat banyak kegiatan yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman terkait keislaman, baik oleh takmir masjid, TPA, maupun Remaja Masjid At-Taqarub. Musyawarah juga merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Pakis I dalam rangka mencari solusi. Kegiatan musyawarah biasanya

1487


dilakukan dalam pertemuan arisan antar RT, rapat ibu-ibu PKK, atau pada perkumpulan yang diadakan di Dusun Pakis I.

Hampir setiap rumah tangga memiliki televisi, dan radio. Orang dewasa dan kaum

milenial, bahkan sebagian anak-anak sudah memiliki handphone. Televisi merupakan salah satu media utama yang digunakan anggota masyarakat sebagai hiburan dan pengisi waktu senggang. Sementara di kalangan remaja yang masuk dalam kelompok generasi milenial sudah sangat akrab dengan media sosial atau media baru. Sebagaimana di berbagai daerah, walaupun di pedesaan, problem utama dari berkembangnya media baru dan televisi selain membawa efek positif juga berdampak negatif. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di dusun ini adalah interaksi sosial di kalangan remaja dan individu semakin lemah, dan melemahnya kegiatan keagamaan, di antara penyebabnya karena adanya kegandrungan anak-anak muda terhadap media sosial dan media massa. Anak-anak usia sekolah SD sampai yang selesai SMA dulunya banyak yang aktif pergi ke masjid dan mengikuti kegiatan TPA, namun saat ini mulai berkurang (Wawancara dengan Turijan, Kepala Dusun Pakis 1, Januari 2019).

Berdasarkan analisis situasi, dan untuk mencapai tujuan serta target, kegiatan ini

dilakukan melalui berbagai cara yaitu: Pertama, workshop dan musyawarah. Workshop tentang upaya pengembangan literasi media dilakukan di lingkungan ibu-ibu kader PKK Dusun Pakis 1 dan pengurus Remaja Masjid At-Taqorub. Narasumber adalah peneliti dibantu oleh mahasiswa KKN. Seusai workshop langsung dilakukan musyawarah di antara peserta dan narasumber tentang (jadwal) kegiatan yang akan dilakukan.

Kedua, penyuluhan massal dilakukan di dua tempat yaitu: di sekretariat Dusun Pakis 1. Sasarannya adalah ibu-ibu di lingkungan Dusun Pakis 1. Pemberi penyuluhan sekaligus penggerak adalah 2 orang kader PKK yang sebelumnya telah diberikan materi tentang pengembangan literasi media melalui workshop. Sementara untuk kaum remaja, generasi milenial yang ada di lingkungan Dusun Pakis 1 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penyuluhnya adalah 2 remaja pengurus Remaja Masjid yang telah memperoleh materi tentang pengembangan literasi media melalui workshop.

Ketiga, sosialisasi permanen melalui 6 (enam) banner yang berisi tentang pengingatan bagi masyarakat tentang cara penggunaan media televisi dan sosial yang bijak dan cerdas. Keenam banner tersebut dipasang di depan rumah kepala dusun, RW 1-4, dan masjid At-Taqarub.

Hasil Dan Pembahasan A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Pre-Tes Pre-test dilakukan untuk mengetahui tentang kesadaran dan perilaku yang terkait

dengan literasi media dari kaum ibu-ibu dan remaja. Untuk itu digunakan questionare yang diberikan sebelum pelaksanaan workshp dan penyuluhan massal.

1488


Saat pre-test ada 18 orang responden dari ibu-ibu dan 18 orang remaja. Pelaksanaan pre-tes dilakukan Rabu, 16 Januari 2019 yang dikordinir oleh mahasiswa yang sedang melakukan KKN.

Pertanyaan-pertanyaan tentang kesadaran meliputi 2 aspek yaitu dalam menonton telivisi dan bermedia sosial. Variabel kesadaran yang dicakup pada kedua media tersebut meliputi: (a) Kesadaran tentang dampak media, kesadaran perlunya memperhatikan banyak aspek terkait media ( tayangan/isi, dampak, pengarahan dan pengendalian, mengatur jadwal). (b) Perilaku meliputi: kritisisme terhadap isi/tayangan media, etika menggunaka media saat waktu ibadah, saat belajar, perlunya pendampingan, kebebasan, pencarian manfaat positif .

Berikut dikemukakan mengenai tingkat kesadaran dan perilaku literasi media dari kalangan ibu-ibu/perempuan dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2. Adapun untuk kaum milineal dapat dilihat dalam table 3 dan 4.

a. Kesadaran Literasi Media Perempuan/Ibu Tabel 1: Tingkat Kesadaran Literasi Media Perempuan/Ibu

Tingkat Kesadaran N %

Tinggi 63-72 9 50% Sedang 53-62 8 44,44% Rendah 44-52 1 5,55% Jumlah 18 100%

Sumber: Data Primer, Januari 2019 Tabel 2: Tingkat Perilaku Literasi Media Perempuan/Ibu

Tingkat Perilaku N %

Tinggi 62-93 17 94% Sedang 30-61 0 0,00% Rendah 0-29 1 5,56% Jumlah 18 100%

Sumber: Data Primer, Januari 2019 b. Kesadaran Literasi Media Remaja

Tabel 3: Tingkat Kesadaran Literasi Media Remaja


Tinggi 42-44 3 16,67% Sedang 39-41 5 27,78% Rendah 36-38 10 55,55% Jumlah 18 100,00%

Sumber: Data Primer, Januari, 2019 Tabel 4: Tingkat Perilaku Literasi Media Remaja

1489



Tinggi 89-98 2 11,11%

Sedang 79-88 3 16,67%

Rendah 69-78 13 72.22%

Jumlah 18 100,00%

Sumber: Data Primer, Januari, 2019 2. Pelaksanaan Workshop

Pelaksanaan Workshop dilakukan hari Rabu 23 Januari 2019 pukul 20.00 WIB di rumah/kantor Kepala Dusun Pakis 1 Dlingo. Pesertanya terdiri dari 1 Kepala Dusun, Bapak Turijan. Empat (4) orang RT yaitu dari Ketua RT 1 Bapak Ngatimo, Ketua RT 2 Bapak Ponijo, Ketua RT 3 Bapak Kusnadi, dan Ketua RT 4 Bapak Deni.

Gambar 1: Pemberian materi saat Workshop Literasi Media untuk kader PKK dan Pengrus Remas


Gambar 2: Kepala Dusun, Ketua RT, Wakil Kader PKK dan Remaja Masjid Menyimak dalam Kegiatan Workshop LM


1490


Sementara dari kader PKK Dusun Pakis 1 dihadiri oleh 4 orang yaitu Ibu Beti Latifah, Dwi Surani, Kartiyah, dan Winarsih. Pengurus Remaja Masjid At-Taqorub yang hadir ada 3 orang yaitu: Naufal H, Ani Erna, dan Ahya Namaru.

Pelaksanaan Workshop dimulai pembukaan, sambutan dari kepala dusun, dilanjutkan dengan sambutan dari peneliti dan pemberian materi tentang pengembangan literasi media dan dialog antara narasumber dengan peserta workshop, acara diakhri dengan pembacaan kesimpulan dan penutup.

Materi dalam workshop mencakup beberapa aspek yaitu: (a) Pengenalan dampak positif dan negatif media. (b) Sikap dalam penggunaan media. (c) Etika menonton televisi dan Bermedsos dalam Islam. (d) Lima (5) P Sikap Orang Tua dalam Menghadapi TV dan Medsos (Pembatasan Waktu, Pendampingan, Pendelegasian, Pengarahan, dan Perangkulan). (e)

Pengenalan Pelanggaran Siber (Cybercrime) menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ‘Internet dan Transaksi Eleketronik (ITE).’

Materi tersebut disajikan dalam bentuk power point menggunakan LCD. Selain itu para

peserta juga diberikan foto-copi an power pointnya. Hasil workshop meliputi: (a) Mengenai pemahaman tentang literasi media yang diwakili

dari kader PKK, Remaja Masjid dan ketua RT diketahui bahwa mereka semakin paham tentang pentingnya literasi media dan pentingnyabuntuk mensosialisasikannya kepada anggota dalam keluarga, khususnyab tentang adanya peraturan (undang-undang tentang ITE) dan bermedia sosial menurut tuntunan Islam serta Lima ( 5) sikap yang harus dilakukan ibu-ibu. (b) Peserta bersepakat untuk melaksanakan Penyuluhan massal kepada masyarakat sesuai status mereka yaitu: ibu-ibu dan remaja yang ada di Dusun Pakis 1. (c) Pelaksanaan penyuluhan massal akan dilaksanakan Rabu tanggal 30 Januari 2019. Pukul 20.00 di 2 tempat yaitu: Masjid At Taqorub bagi remaja, dan Rumah Kepala Dusun/sekretariat Dusun. (d) Bapak Ketua RT 1-4, Pengurus Remaja Masjid dan Kepala Dusun rumahnya siap untuk dipasang banner yang terkait dengan ‘Penggunaan Media Sosial dan Televisi yang Bijak, Islami, dan Aman’. 3. Penyuluhan kepada Kaum Perempuan/Ibu-ibu dan Remaja

Sesuai kesepakatan warga penyuluhan massal dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan workshop. Karena itu kegiatan ini direncanakan pada Rabu, 30 Januari 2019, namun karena hujan deras pelaksanaannya ditunda menjadi hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 20.00-22.00. Pelaksanaan penyuluhan untuk ibu-ibu bertempat di rumah Kepala Dusun Pakis, sedangkan untuk remaja dilaksanakan di Masjid At-Taqarub Pakis 1.

Penyuluhan dihadiri oleh ibu-ibu sebanyak 22 orang yang mengisi presensi, tapi yang hadir ada 30 orang. Mereka ibu-ibu yang memiliki anak-anak. Sementara dari kalangan remaja yang hadir dan mengisi presensi ada 21 orang, tapi jumlah seluruh yang hadir ada 28 orang. Mereka terdiri dari 13 laki-laki dan 15 perempuan.

1491


Gambar 3: Penyuluhan LM-Dari Ibu (kader PKK) kepada Kaum Ibu


Simak juga beritanya di Youtube. http://www.umy.ac.id/kkn-umy-ajak-warga-dusun-pakis-

saring-sebelum-sharing.html. Pelaksanaan penyuluhan dimulai dengan pembukaan, sambutan dari kepala dusun,

dan Takmir Masjid. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari peneliti dan mahasiswa KKN. Setelah itu pemberian materi tentang pengembangan literasi media dan dialog antara narasumber dengan peserta workshop, acara diakhri dengan penutup. Adapun narasumber masing-masing diberikan oleh 2 orang yaitu dari kalangan remaja diisi oleh Aliya Namara dan Ani Erna dari pengurus Remaja Masjid. Adapun untuk ibu-ibu diisi oleh Ibu Winarsih dan Dwi Surani dari kader PKK.

Gambar 4: Penyuluhan LT-Dari Remaja (Masjid) kepada Remaja


Materi dalam penyuluhan sama seperti materi saat workshop mencakup beberapa aspek

yaitu: (a) Pengenalan dampak positif dan negatif media. (b) Sikap dalam penggunaan media.

http://www.umy.ac.id/kkn-umy-ajak-warga-dusun-pakis-saring-sebelum-sharing.html

http://www.umy.ac.id/kkn-umy-ajak-warga-dusun-pakis-saring-sebelum-sharing.html

1492


(c) Etika menonton televisi dan Bermedsos dalam Islam. (d) Lima (5) P Sikap dalam Menghadapi TV dan Medsos (Pembatasan Waktu, Pendampingan, Pendelegasian, Pengarahan, dan Perangkulan). (e) Pengenalan Pelanggaran Siber (Cybercrime) menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ‘Internet dan Transaksi Eleketronik (ITE).’ Materi tersebut disajikan

dalam bentuk power point menggunakan LCD. Selain itu para peserta juga diberikan foto-copi-an makalah.

Para peserta baik dari kalangan ibu-ibu maupun remaja sama-sama merasakan manfaat dari penyuluhan tersebut. Misalnya komentar yang diberikan ibu Rumiyati:

Bagi saya apa yang disampaikan dua ibu-ibu kader PKK sangat berguna...saya menjadi lebih tahu tentang cara menghadapi televisi dan media sosial. Saya akan lebih berhati-hati dan akan memberi tahu anak saya.

Sementara mas Bagas Nur menyatakan:

Baik...yang disampaikan mbak Ani Erna...saya menjadi tahu kalau tidak hati-hati (dalam bermedia sosia, pengabdi) akan dikenai hukuman oleh pemerintah dan agama.

4. Sosialisasi Melalui Banner Pemasangan banner memililki nilai strategis karena bertahan lama dan dapat dibaca

oleh setiap warga, sehingga berfungsi sebagai pengingat bagi warga. Karena itu banner diletakkan di enam titik yaitu di rumah Kepala Dusun Pakis, rumah Ketua RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4, dan masjid. Tempat-tempat tersebut sering menjadi tujuan warga untuk berbagai keperluan.

Gambar 5: Salah satu jenis konten banner tentang literasi media


Ukuran banner 1 x 80 meter. Konten dari banner ada 2 jenis , namun intinya sama

berupa himbauan agar masyarakat menggunakan media sosial dan menonton televisi secara bijak, cerdas, islami, dan aman.

1493


Gambar 6: Jenis Banner dengan Konten yang Lain


5. Dampak

a. Kesadaran dan Perilaku Literasi Media Perempuan/Ibu Tabel 5: Tingkat Kesadaran Literasi Media Perempuan/Ibu


Tinggi 19 86,36 Sedang 3 13,64 Rendah 0 0 Jumlah 22 100,00

Sumber: Data Primer, Februari 2019 Tabel 6: Tingkat Perilaku Literasi Media Perempuan/Ibu


Tinggi 21 95, 45 Sedang 1 4,55 Rendah 0 0 Jumlah 22 100,00

Sumber: Data Primer, Februari 2019 b. Kesadaran dan Perilaku Literasi Media Remaja

Tabel 7: Tingkat Kesadaran Literasi Media Remaja

Tingkat Kesadaran

N %

Tinggi 12 48,00

1494


Sedang 9 36,00 Rendah 4 16,00 Jumlah 25 100,00

Sumber: Data Primer, Februari, 2019 Tabel 8: Tingkat Perilaku Literasi Media Remaja


Tinggi 15 60,00 Sedang 7 28,00 Rendah 3 12,00 Jumlah 25 100,00

Sumber: Data Primer, Februari, 2019

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 1. Efek Globalisasi di Relung Pedusunan

Satu di antara karakter globalisasi adalah internasionalisasi, penyegatan budaya Barat ke seluruh pelosok di dunia (Roberstson, 1995) yang didukung oleh kemajuan teknologi dan media informasi dan komunikasi. Dalam kasus di Indonesia, perkembangan tekonoligi dan media komunikasi tersebut bukan hanya tersebar di daerah perkotaan, namun juga di perdesaan, termasuk di lokasi pengabdian ini dilakukan.

Di Dusun Pakis hampir kepemilikan handphone telah menjadi fenomena yang biasa, dan

hampir setiap keluarga telah memiliki televisi. Handphone telah menjadi kebutuhan orang dewasa, kaum milenial, bahkan banyak anak-anak pun telah memilikinya. Generasi milineal

telah menjadikan kepemilikan handphone sebagai bagian dari gaya hidup (life style), baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jika abad ke-20 globalisasi ditandai dengan gaya hidup

dalam 3F (Fashion, Food, and Fun/Pakaian, Makanan, dan Hiburan), maka gaya hidup kaum

milineal saat ini ditandai dengan kepemilikan gawai (gadget) berupa handphone yang canggih. Semakin canggih gawai yang dimiliki semakin memberikan ‘prestise’ bagi yang memilikinya dan kian bebas berselancar dalam melakukan media sosial.

Masalahnya adalah belum banyak generasi milineal di dusun tersebut yang memiliki kesadaran tentang penggunaan media sosial yang bijak, islami, dan aman. Hal ini terbukti dari riset pendahuluan yang dilakukan pengabdi, lebih separuh remaja (55 persen) yang memiliki kesadaran rendah dalam bermedia sosial dan dalam menonton televisi. Selebihnya, 28 persen termasuk cukup, dan 17 persen sudah tinggi kesadarannya. Sementara, perilaku dalam menggunakan media sosial dan menonton televisi lebih memprihatinkan lagi yaitu 72 persen remaja rendah dalam menggunakan media sosial dan televisi secara bijak, islami, dan aman. Selebihnya 17 persen masuk dalam kategori cukup, dan 11 persen termasuk kategori tinggi.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa, walaupun sebagian dari kaum milineal tersebut memiliki kesadaran cukup dan tinggi, namun belum tentu disertai dengan perilaku yang

1495


tinggi/cukup. Kesadaran mungkin sudah ada namun tidak diiringi tindakan yang bijak dalam menggunakan media sosial dan menonton televisi.

Kecenderungan dalam bermedia sosial dari kalangan kaum milineal tersebut berbeda dengan yang ada di kalangan ibu-ibu. Kesadaran dan perilaku ibu-ibu/perempuan dalam literasi media sebagian besar sudah tinggi dan cukupan. Separuh (50 persen) kesadaran mereka dalam menggunakan media sosial dan menonton televisi termasuk tinggi, dan cukupan (44 persen), sedangkan yang rendah hanya 6 persen. Bahkan dalam perilaku literasi medianya lebih tinggi lagi yaitu: 94 persen tinggi, dan hanya 6 persen yang rendah.

Gejala ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun ibu-ibu telah memiliki kesadaran dan perilaku tinggi dalam berliterasi media, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran dan perilaku remaja (yang sebagian anak-anak dari ibu-ibu tersebut). Hal ini dimungkinkan karena 2 hal yaitu: (a) Subyek dari generasi milineal yang merespon terhadap angket (sebagian) bukan anak-anak dari ibu-ibu yang dimintai respon. (b) ibu-ibu yang merespon terhadap angket sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya (yang sebagian merespon terhadap angket), namun belum dipatuhi.

2. Dampak Kegiatan Tiga kegiatan pokok yang dilakukan untuk pengembangan literasi media masyarakat di

Pakis meliputi: workshop, penyuluhan, dan sosialisasi melalalui banner. Pelaksanaannya dilakukan dalam kurun waktu berdekatan dan berjenjang. Berjenjang artinya dimulai dari workshop yang melibatkan pimpinan di tingkat dusun (kepala dusun, ketua RT, wakil kader PKK dan Remaja Masjid), baru kemudian empat orang dari pimpinan di tingkat dusun tersebut (2 kader PKK dan 2 pengurus Remaja Masjid) menjadi fasilitator/narasumber dalam

penyuluhan. Setelah itu diakhiri dengan sosialisasi permanen berupa pemasangan banner di 6 titik yaitu: di rumah kepala dusun, 4 ketua RT, dan di masjid.

Penempatan banner di keenam titik tersebut karena tempat-tempat tersebut sering dikunjungi warga masyarakat untuk berbagai keperluan. Di masjid tempat warga melakukan shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya. Rumah ketua RT dan kepala dusun menjadi tempat warga mengurus administrasi kependudukan dan kegiatan lainnya.

Ketiga kegiatan pengabdian telah memiliki dampak yang cukup berarti, khususnya dari kalangan kaum milineal di Pakis. Hal ini terbukti dari hasil riset post-tes dengan menggunakan angket. Kesadaran kaum milineal yang diteliti hampir separuh (48 persen) sudah tinggi dari sebelumnya hanya 17 persen. Sementara yang masuk kategori cukup mencapai 36 persen dari sebelumnya 28 persen. Walaupun begitu masih ada yang masuk kategori kesadaran rendah sebesar 16 persen, dari sebelumnya 55 persen. Ada dampak positif pada tingkat perilaku penggunaan media sosial dan menonton televisi. Sebab mereka mengalami perubahan perilaku yang signifikan yaitu 60 persen masuk kategori tinggi (dari sebelumnya pada saat pre-test hanya 11 persen). Walaupun begitu masih ada yang masuk kategori rendah sebesar 12 persen

1496


(sebelumnya ada 72 persen), sedangkan yang masuk ketegori cukup ada 28 persen (sebelumnya ada 17 persen).

Sementara dari kalangan ibu-ibu juga mengalami perubahan. Perubahan terbesar terjadi pada tingkat kesadaran dalam berliterasi media dan menonton televisi. Jika pada saat pre-test kesadaran ibu-ibu berkisar 50% yang tinggi, 44 persen masuk kategori cukup dan 6 persen rendah, setelah kegiatan dilakukan meningkat menjadi 86 persen termasuk tinggi, 14 persen cukup, dan tidak ada lagi yang termasuk kategori rendah. Sementara dalam tingkat perilaku menunjukkan 95 persen masuk kategori tinggi (sedangkan pada saat pre-test sebesar 94 persen), dan kategori cukup ada 5 persen, serta tidak ada yang masuk kategori rendah.

3. Prinsip Pemberdayaan Pada hakikatnya pemberdayaan mengandung makna dari-oleh-untuk masyarakat,

meskipun pihak luar tetap melakukan stimulasi di awal. Prinsip ini juga yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pengembangan literasi media di masyarakat Dusun Pakis 1 Dlingo. Prinsip ini terlihat dari beberapa tahap yaitu:

Pertama, pada saat perencanaan program, pengabdi melibatkan kepala dusun, ketua PKK, dan ketua Remaja Masjid dalam membahas bentuk pelaksanaan, waktu, tempat, pemberi materi/fasilitator, serta penyediaan terkait dengan aspek pendukung pelaksanaan kegiatan seperti pengeras suara, LCD, konsumsi, dan undangan.

Kedua, ketika kegiatan workshop, selain pengabdi memberi stimulan materi berupa penggunaan media secara bijak, islami, dan aman, juga mendialogkan materi yang dibicarakan dan penyerahan sepenuhnya kepada peserta inti (Kepala Dusun, Ketua-ketua RT, Wakil Kader PKK, dan Pengurus inti Remaja Masjid) tentang program berikutnya, khususnya terkait dengan fasilitator/narasumber pada saat penyuluhan yang berasal dari kalangan kader PKK dan pengurus Remaja Masjid

Ketiga, ketika penyuluhan. Fasilitator dan narasumber sepenuhnya berasal masyarakat lokal yaitu: dari 2 orang kader PKK dan 2 orang dari pengurus Remaja Masjid, pengabdi dan mahasiswa KKN hanya berperan mendampingi dan menjadi peserta. Hal ini bertujuan agar peserta dapat mengambil tauladan dari para narasumber setempat tersebut, dan sebaliknya narasumber dapat terdorong untuk terus memberikan motivasi kepada warga agar menggunakan media sosial dan televisi secara bijak, islami, dan aman.

Keempat, sosialisasi bermedia yang bijak, islami, dan aman berupa pemasangan banner dilalukan sendiri oleh para ketua RT, kepala dusun, dan takmir masjid di tembok rumah dan masjid.

4. Pemacu dan Kendala

Kegiatan ini berjalan dengan baik karena ada faktor pemacunya yaitu: (1) Adanya kehendak baik dari kepala dusun sehingga, (2) Stakeholder terkait dengan kegiatan ini, khususnya di kalangan pimpinan dusun dapat dikordinasi dengan mudah dan baik. Mereka

1497


adalah ketua RT, pengurus Remaja Masjid, dan pengurus PKK Dusun Pakis 1. Sementara hambatan yang ada berupa: (1) pertemuan harus malam hari serelah shalat isya yaitu sekitar pukul 20.00. Hal ini karena sebagian besar masyarakat siang hari ini digunakan untuk bekerja. Persoalan waktu ini dapat diatasi karena memang ada kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi. (2). Kegiatan kebetulan dilaksanakan pada musim penghujan, dan hujan sering turun pada malam hari. Karena itu kegiatan penyuluhan massal sempat ditunda.

Simpulan

Dari deskripsi dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, globalisasi dengan kemajuan teknologi dan media komunikasi telah berdampak terhadap gaya hidup masyarakat pedesaan, tidak terkecuali di lokasi pengabdian. Di antaranya dalam kepemilikan gawai (gadget), khususnya di kalangan kaum milineal. Hanya saja kepemilikan gadget yang canggih yang memungkinkan mereka berselancar dalam bermedia sosial, termasuk juga dalam menonton televisi, tidak serta merta mereka memiliki keasadaran yang tinggi dalam penggunaan media tersebut. Karena terbukti sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian kebanyakan mereka, khususnya kaum milineal yang memiliki kesadaran dan perilaku rendah. Sementara dari kalangan ibu-ibu sudah separuh memiliki kesadaran tinggi dan mayoritas memiliki perilaku tinggi.

Kedua, kegiatan pengabdian pengembangan literasi media yang ditujukan kepada masyarakat meliputi workshop kepada pimpinan lembaga di dusun, dan penyuluhan kepada masyarakat umum yang diberikan oleh pimpina lembaga di dusun, serta sosialisasi melalui

banner. Kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya kaum milineal dan ibu-ibu. Sebab hampir separuh kaum milineal, kesadarannya berubah menjadi tinggi, dan sebagian besar dari mereka perilaku dalam bermedia sosial dan menonton televisi menjadi tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari pengabdian ini, penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat termasuk pusat studi di lingkungan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan di bidang literasi media, khususnya dari kalangan generasi milineal dan perempuan/ibu-ibu. Pemerintah dan swasta memiliki tanggung jawab moral agar kaum milineal dan perempuan mempu memanfaatkan media sosial dan televisi sebagai media untuk memperoleh pengatahuan, keterampilan yang bermanfaat, sehingga mereka terjauhkan dari dampak negatif dari media.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya sampaikan kepada pihak Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Univetsitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan hibah, sehingga pengabdian ini dapat dilaksanakan. Juga kepada mahasiswa KKN yang membantu kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada

1498


informan, partisipan aktif dari pimpinan lembaga di tingkat dusun Pakis 1, serta remaja dan ibu-ibu yang ada di dusun tersebut. Daftar Pustaka

Iriantara, Yosal. 2018. Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana. Jakarta: Simbiosa Rekatama Media.

Merari, Leonard dan Suyasa, I Ketut. 2015. Generasi, Y Generasi Z dan Bonus Demografi Indonesia 2025. Jakarta: Magister Manajemen FE Trisakti.

Potter, James. 2011. Media Literacy, Los Angeles-London-New Delhi. Washington: Sage Publication.

Robertson dalam Beckford dan Thomas, 1991. The Changing Face of Religion. London: Sage. Salim, Vania Callista. 2014. Hubungan antara Dukungan Supervisor terhadap Keseimbangan

Kehidupan dan Pekerjaan dengan Komitmen Organisasi: Sebuah Studi Generasi Y. Laporan Penelitian. Jakarta: UI

Silverblatt, Art. 1995. Media Literacy: Keys to Interpreting Media Message. London: Praeger

Stanley J. Baran, Dennis K.Davis. 2010. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and

Future. Belmot: CA, Wadswoth

Supratman, Lucy Pujasari, dkk. 2017. Literasi Media: Cerdas dan Kritis dalam Bermedia. Jakarta:

Deepublish-Universitas Telkom.

http://www.bukukita.com/searchresult.php?id=3&key=743

http://www.bukukita.com/searchresult.php?id=3&key=743

1499


Peran Civil Society Di Dalam Mendorong Konsep Dan Praktik Desa Berkemajuan Di Desa Hargomulyo,

Kulonprogo, Di Yogyakarta

Bachtiar Dwi Kurniawan

1

, David Efendi2

, dan Husni Amriyanto Putra3

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta

2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta

3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL Brawijaya Gamping, Bantul, DI Yogyakarta


Abstrak

Paper ini menjelaskan bagaimana kekuatan kelompok Civil Society dalam Muhammadiyah yang mendorong penguatan konsep masyarakat berdaya dan unggul berbasis desa. Melalui program yang berkelanjutan, kegiatan pengabdian yang bersifat partisipatif ini digunakan untuk memperkuat pengetahuan terkair politik pangan di aras lokal di DI Yogyakarta. Sebagai komparasi rezim kesejahteraan non negara yang dipelopori Muhammadiyah dilihat sebagai bentuk respon aktual, transformatif dan emansipatif kalangan faith-based civil society. Dengan metode analisis komparatif baik di level diskursif maupun praksis ditemukan beberapa temuan. Pertama, kegagalan rezim kesejahteraan negara tertutup oleh peran peran Civil Society Organization (Muhammadiyah) yang secara grassroot dan relatif sistemik di dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui beragam skema : fllantropi, permodalan ekonomi, dan advokasi. Kedua, potensi besar kolaborasi antar agensi penyedia kesejahteraan untuk membentuk rezim lokal yang lebih stabil, hybrid, reselience dan sustain diperlukan terobosan kebijakan yang pro mustadafin, pro terhadap pembangunan kelompok rentan yang ditengarahi menjadi bagian pokok masalah kemiskinan terbesar di DIY. Kata Kunci: Sumberdaya, Muhammadiyah, kesejahteran, Kolaborasi, UMY. Pendahuluan

Partisipasi Masyarakat dan aktor civil society d alam mewujdukan desa yang tangguh adalah sebuah keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi aktual. Desa berkemajuan merupakan konsepsi yang dibangun oleh jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai manifestasi dari keberpihakan perguruan tinggi terhadap kepentingan masyarakat di tingkat pedesaan. Desa Berkemajuan memiliki karakter sebagai berikut: Ketaqwaan, Tata kelola pemerintahan yang baik, Peningkatan SDM warga, Partisipasi dan pemberdayaan, Pendayagunaan IT, Pembangunan, infrastruktur yang tepat, Pengembangan potensi desa, Pelestarian kearifan lokal, Peningkatan pemukiman sehat, Pelayanan kesehatan prima, Penguatan ekonomi desa, dan Kemitraan.

1500


Keberadaan asosiasi berbasis suka rela adalah kekuatan sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Alexis de Tocqueville menjelaskan civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan beberapa hal antara lain: kesukarelaan

(voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporting), kemandirian (self-reselience), dan keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum. Kekuatan senada lainnya juga dikemukakan oleh Robert Putnam sebagai modal sosial yang dapat terdiri dari

jaringan sosial, solidaritas, trust, yang dapat memungkinkan terbentuknya civic culture yang mampu memperkuat praktik demokrasi bekerja dengan baik.

Nilai-nilai tersebut di atas baik yang dikemukakan oleh Tacqueville atau Putnam merupakan prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi substansial—yaitu demokrasi yang seiring sejalan dengan pencapaian kesejahteraan. Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dimaknai dengan secara sadar dalam menerima manfaat proses yang dilakukan. Sehingga partisipasi masyarakat memberikan hasil pembangunan yang dikehendaki masyarakat. Proses keterlibatan masyarakat tersebut dapat membangun desa mandiri yang unggul. Salah satu desa berkemajuan yang menjadi pilot project tahun 2018 adalah desa Hargomulyo, Kulonprogo, DI Yogyakarta. Partisipasi masyarakat di Desa ini relative tinggi sehingga perlu diaktualisasikan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menopang kemajuan di masa depan yang berkelanjutan. Meskipun begitu dalam ketercapaian pembangunan desa unggul dan maju masih membutuhkan peran-peran stakholeder yang lebih kuat dan terukurr. Hal tersebut dikarenakan selain partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa dan lembaga desa termasuk karangtaruna sudah merangsang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dengan cara menerapkan model pemberdayaan sesuai masing-masing potensi warga dan lembaga. Karenanya, untuk mewujudkannya dirasa perlu membangun modal pelembagaan penguatan partisipasi warga dengan program sekolah desa berkemajuan.

Posisi desa sebagai ‘obyek’ pembangunan selama ini terbukti meninggalkan banyak cerita pahit ihwal isu-isu kesajahteraan. Desa yang secara retorik dibayangkan sebagai target

pembangunan bukan menjadi center of excellence justru menjadi tuna kesejahteraan

berkepanjangan (lack of sustainable prosperity). Banyak persoalan-persoalan hak mendasar (basic needs) warga negara justru diabaiakan oleh kebijakan selama lebih dari 4 dekade terakhir ini. Karena gelapnya masa depan di perdesaan, trend populasi yanga akan tinggal di perkotaan terus meningkat. PBB mencatat penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sebesar 40,65% pada tahun 2015 yang secara konsisten terus mengalami penurunan dan memprediksi pada tahun 2045 penduduk Indonesia di pedesaan tinggal sebesar 17,63%. Demikian juga terjadi di belahan bumi lainnya.

Adalah Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menunjukkan concern sangat kuat akan persoalan sosial dan ekonomi yang melanda bangsa akibat kebijakan kolonial di awala abad XX. Pembangunan kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial melalui pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial sebagai anti dote dari persoalan mendasar rakyat sekaligus menjadi model

1501


‘theologi pembebasan’ yang khas Muhammadiyah dengan beragam gagasan ‘berkemajuan’ di dalamnya. Di usia Muhammadiyah yang melampuai usia 100 tahun, gagasan berkemajuan ini kembali dirumuskan sebagai bagian dari kontirbusi Muhammadiyah meluruskan ‘kiblat’ pembangunan bangsa. Karena itu Muhammadiyah mempunyai keinginan untuk melihat Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat, banyaknya persoalan bangsa harus bisa diselesaikan secara arif dan bijak, serta merujuk pada kepribadian bangsa yang luhur (Haedar Nashir, 2016).

Muhammadiyah punya komitmen besar atas upaya penyelesaian persoalan bangsa karena Muhammadiyah menjadi abgian tak terpishakan dari bangsa Indonesia. Sehingga cita cita Muhammadiyah adalah seiring sejalan dengan cita-cita bangsa Inodnesia. Cita-cita Indonesia adalah negara yang makmur, adil dan berdaulat, hal inilah yang menjadi tafsir kontekstual Muhammadiyah untuk menjadi Indonesia yang bekemajuan. Cita-cita maju inilah yang perlu dirumuskan secara sistematik ke dalam roadmap pembangunan masyarakat perdesaan yang akan diperankan oleh Muhammadiyah dengan memobilisasi segala kekuatan yang ada untuk mendukung negara/pemerintah mewujudkan desa yang maju, unggul, mandiri,

dan berdaya tahan (sustainable) yang kemudian jurusan Ilmu Pemerintahan UMY labeli sebagai desa berkemajuan.

Spirit Muhammadiyah adalah berkhidmat untuk bangsa sehingga beragam gagasan penting, mendasar, dan starategis yang pernah disusun oleh Muhammadiyah yaitu buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna” (2014) dan buku. “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan” (2009) adalah sumbangsih pemikiran untuk menegaskan keberpihakan Muhamamdiyah atas upaya-upaya penyelesaian persoalan bangsa. Tulisan ini sebenarnya dalam rangkah untuk turut melaksanakan agenda mendesak bangsa yang telah dirumuskan Muhammadiyah dalam locus pedesaan—desa berkemajuan. Lalu apa dan bagaimana desa berkemajuan itu? Metode Pelaksanaan

Peserta kegiatan ini didapatkan dari sistem seleksi berdasarkan komitmen serta kesadaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa Hargomulyo. Peserta kegiatan ini sebagian besar adalah pegiat Komunitas dan juga pemuda kampung. Hasil seleksi memutuskan 30 peserta yang mengikuti proses belajar dan praktik pemberdayaan lingkungan selama kurang lebih tiga bulan yaitu sejak bulan November sampai Januari 2019 dan follow up aktifitasnya sampai bulan April 2019.

Untuk memperlancar kegiatan pengabdian ini diperlukan adanya pembagian tugas diantara anggota tim. Ketua bertanggung jawab terhadap terselesainya seluruh pekerjaan dan memberikan arahan kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memberi materi dan sekaligus menjadi dinamisator dalam focus group discussion dalam rangka penyusunan modul pembelajaran penerapan nilai-nilai kemajuan dalam Islam untuk formulasi beragam program pembangunan desa. Menjadi presenter dalam

1502


penyajian hasil pengabdian pada kegiatan seminar hasil dan menulis hasil pengabdian dalam bentuk tulisan yang layak dimuat dalam jurnal. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang

lebih teknis, termasuk didalamnya membuat Term of Reference (TOR) kegiatan dan SOP, mengkoordinasikan kegiatan FGD dan pelatihan-pelatihan, serta mempersiapkan data untuk penulisan laporan pengabdian masyarakat. Disamping itu anggota juga mengumpulkan berbagai dokumen administarif dan naratif sebagai bukti dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

Tim teknis bertugas untuk menyiapkan segala peralatan dan kelengkapan pada waktu FGD, kelas, workshop, dan training. Disamping itu juga akan melakukan pekerjaan layout maupun menyusun konsep alat peraga pembelajaran.

Tabel 1. Pembagian Kerja

No Nama Jabatan Kepakaran Tugas

1 Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil., MPA

Ketua Ilmu

Pemerintahan

mengkoordinasi dengan stakeholder mitra program

3 Husni Amriyanto Putro, S.IP., M.Si

Anggota 2

Ilmu Hubungan

Internasional

mengkoordinasikan kegiatan dan partisipan dalam pelaksanaan kegiatan

4 David Efendi, S.IP., MA Anggot

a 3 Ilmu

Pemerintahan

mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan


Sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di dusun Kanoman dan Sidorejo, program pengembangan kampung literasi ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penilaian awal (initial assessment) permasalahan yaitu upaya identifikasi permasalahan dilakukan melalui kegiatan observasi dan forum pertemuan dengan stakeholder terkait.

Keluaran (output) dari kegiatan ini teridentifikasi kekuatan dan juga potensi masyarakat untuk menjadi maju dengan kekuatan literasi.

2. Peningkatan Pengetahuan yaitu berbagai upaya peningkatan pengetahuan tentang

permasalahan literasi baik pada kelompok stakeholder pembangunan desa agar timbul kesadaran tentang perlunya meningkatkan kapasitas pengetahuan tata kelola sumberdaya desa. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan berbagai aktitas outdoor. Keluaran dari tahap ini adalah tersusunnya modul pengembangan desa literasi yang aplikatif dengan bertumpuh pada nilai dan praktik:

1503


a) Kolaborasi berarti kehendak dan inisiatif untuk bekerjasama dengan banyak pihak demi perkembangan dan kemajuan bersama-sama.

b) Pemberdayaan berarti mendayagunakan segala potensi dan kekuatan untuk memberdayakan sumberdaya manusia dan komunitas setempat baik yang tangible maupun yang intangible seperti nilai-nilai modal sosial: kegotongroyongan dan solidaritas sosial.

c) Kreatifitas & Inovasi diartikan sebagai nilai-nilai positif yang berasal dari olah rasa dan karya yang mewujud dalam bentuk-bentuk tindakan baru yang dapat menambah nilai lebih dari barang atau praktik kehidupan masyarakat.

d) Emansipasi berarti segala upaya bersama untuk menjadikan pengatahuan sebagai alat menghargai orang lain, meningkatkan kemuliaan hidup dan harkat

manusia/masyarakat sehingga memiliki daya tahan (survive) tinggi untuk

mempertahankan nilai-nilai yang diyakini bersama (collective value) di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup di berbagai bidang kehidupan. Pendekatan emansipatoris ini dapat mengupayakan bersatunya keinginan berprestasi tanpa harus mengorbankan ketahanan ekologi dan kebudayaan dalam arti sebenarnya.

3. Pendampingan dan Pemberdayaan. Berbagai kegiatan yang diorientasikan untuk pendampingan dan pemberdayaan sangat perlu dilakukan agar nilai-nilai kesadaran tentang pengelolaan kampung literasi yang merupakan integrasi antara pemangku kepentingan pemerintah dengan masyarakat luas baik yang berada di dalam masyarakat (utama) maupun dari kekuatan luar untuk dapat bekerjasama sebagai mitra yang setara dan memiliki dimensi emansipatoris. Karena dengan demikian, kegiatan strategis kebudayaan yang dimulai dari pengembangan literasi ini dapat berjalan dengan baik dan

berkelanjutan (sustainable improvement). Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian desa berkemajuan: (1) Pelatihan dan workshop pengelolaan perpustakaan desa dan komunitas dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan amsyaakat yang aplikatif, pelayanan dan pusat pembelajaran masyarakat, pusat kreatifitas dan inovasi, dll; (2). Identifikasi kebutuhan pengembangan sektor unggulan pertanian; dan (3). Pengembangan ekonomi inklusif (pemberdayaan difabel). Ketiga kegiatan ini sedang dalam tindak lanjut yang didorong agar diperkuat dalam semester baru sekolah berkemajuan.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 merumuskan Indonesia Berkemajuan sebagai “suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.” Hal ini menjadi guidance gagasan desa berkemajuan yang diarahkan persis dengan gagasan Muhammadiyah tersebut di atas. Dalam konteks desa, harus ada kerja

1504


kolaboratif untuk membangun (1) kekuatan sosial-politik, (2) potensi sosial-ekonomi, (3) karakter sosial-budaya sebagai pilar desa yang tangguh dan bertumpuh pada kepentingan terbesar warga perdesaan.

Pertama, untuk membangun struktur sosial politik yang baik perlu gagasan pembangunan yang sistemik harus benar-benar dapat dioperasionalkan di lalapangan

(applicable) dan terukur dengan mengambil ide-ide positif pelaksanaan good governance yang dipekerjakan di level desa. Modal sosial di desa harus menjadi modal yang fungsional untuk menggerakkan roda kemajuan dan keunggulan desa. Termasuk, UU desa juga haruslah dilihat

sebagai politics of hope yang membawa optimisme dan bukan sebaliknya. Ketakutan pengelolaan dana besar dari aspek menegerial dan SDM harus diatasi dengan sistem kerja kolaborasi antara desa, pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan—termasuk di dalamnya Muhammadiyah. Dengan spirit ‘golong gilik’ watak politik akan menjadi ramah dan produktif. Untuk memastikan agenda tersebut diperlukan ‘kepemimpinan profetik dan Institusi yang

progresif/maju yaitu berperan sebagai agency dan katalisator sistem yang saling menopang, saling menguatkan.

Kedua, pembangunan bidang sosial ekonomi merupakan pilar yang sangat penting untuk membawa desa menjadi desa maju yaitu desa yang mandiri atau memiliki ketahanan di bidang pangan, ekologi yang terkendali, dan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan sesuai potensi yang dimiliki: pertanian, perkebunan, perikanan, industry kreatif, UMKM, dan sebagainya. Potensi pariwisata atau ecowisata yang selain rekreatif juga bernuansa edukatif nampaknya dimiliki oleh banyak desa-desa di Indonesia. Dukungan pemerintah untuk memperkuat koperasi desa atau BUMDes harus menjadi pemicu untuk memulai upaya memperkuat ekonomi di desa. Keberadaan ranting Muhammadiyah atau organisasi yang mempunyai aktifitas ekonomi lainnya yang ada di desa-desa juga menjadi modal besar untuk mewujudkan desa berdaya, unggul, dan berdaya saing. Hal ini sangat mendesak karena praktik persaingan ekonomi pasar semakin kentara dampaknya sampai ke pelosok desa.

Terakhir, untuk melaksanakan pembangunan sektor sosial-budaya, pertama-tama adalah bagaimana membuktikan bahwa kekuatan masyarakat sipil dengan modal sosialnya harus dipercaya sebagai Sumber Nilai Kemajuan yang direpresentasikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang mencerahkan untuk membangun keadaban publik dalam rangkah mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, efektif-efesien, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Muhammadiyah telah memeras banyak energi untuk melahirkan gagasan besar di tengah pelambatan ekonomi dan involusi politik di dalam negeri. Peran pembangunan manusia dan pelayanan public oleh Muhammadiyah tak dapat disepelekan, namun dari itu semua nampaknya perlu sekali menjadikan pembangunan perdesaan menjadi salah satu agenda mendesak Muhammadiyah yang dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Negara dan Muhammadiyah mempunyai visi yang sama yaitu membangun dan mempertahankan

1505


bangsa ‘unggul, inovatif, dan berdaya saing melalui pembangunan yang bertumpuh pada keunggulan masyarakat desa yang dapat dilihat dari modal kekayaan alam dan modal sosialnya. Masa depan bangsa harus dipastikan dengan memastikan terlebih dahulu masa depan desa-desa.

Untuk mewujudkan desa berkamajuan, tim dari jurusan Ilmu Pemerintahan telah melakukan serangkaian kajian untuk mengerucutkan bagaimana prinsip pembangunan desa berkemajuan dan bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh desa tersebut. Prinsip dasar pembangunan desa adalah dalam spirit penyadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Spirit tersebut manunggal dengan prinsip demokratis dan keadilan sosial. Segala upaya pembangunan adalah semata-mata dalam rangkah untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa. Banyaknya persoalan di desa terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada top-down policy menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Banyaknya anggaran terserap untuk pembangunan infratstruktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi ‘obyek’ dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya. Besaran dana desa tak mampu membangun desa menjadi desa yang punya reputasi, integritas, dan karakter. Justru, banyak korupsi disinyalir berpotensi merusak kehidupan sosial-budaya di desa. Karenanya, perlu ada karakter yang tegas mengapa, bagaimana, desa harus dibangun. 1. Pendampingan Petani

Sarasehan warga ini merupakan forum bersama untuk menggali atau membangun kesadaran Bersama sebagai penghuni kampung. Di dalam forum ini terbangun beberapa kesepakatan untuk mendukung proses edukasi kesadaran pemuda, dan masyarakat secara umum. Forum ini juga memperbincangkan terkait persoalan banyaknya persoalan di desa

terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada top-down policy menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Fakta mengenai anggaran terserap untuk pembangunan infratstruktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi ‘obyek’ dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya.

Kebutuhan desa Hargomulyo ini persis dengan pemikiran Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-47 merumuskan Indonesia Berkemajuan sebagai “suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.” Hal ini menjadi

guidance gagasan desa berkemajuan yang diarahkan persis dengan gagasan Muhammadiyah tersebut di atas. Dalam konteks desa, harus ada kerja kolaboratif untuk membangun:

(1) kekuatan sosial-politik, (2) potensi sosial-ekonomi, (3) karakter sosial-budaya sebagai pilar desa yang tangguh dan bertumpuh pada

kepentingan terbesar warga perdesaan.

1506


Muhammadiyah telah banyak melahirkan gagasan besar di tengah pelambatan ekonomi dan involusi politik di dalam negeri. Namun dari itu semua nampaknya perlu sekali menjadikan pembangunan perdesaan menjadi salah satu agenda mendesak Muhammadiyah yang dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Negara dan Muhammadiyah mempunyai visi yang sama yaitu membangun dan mempertahankan bangsa ‘unggul, inovatif, dan berdaya saing melalui pembangunan yang bertumpuh pada keunggulan masyarakat desa yang dapat dilihat dari modal kekayaan alam dan modal sosialnya. Masa depan bangsa harus dipastikan dengan memastikan terlebih dahulu masa depan desa-desa.

2. Workshop Pengelolaan Perpustakaan Desa

Dua kali workshop yang terbagi menjadi klaster teoritis dan praktik. Workshop ini merupakan kegiatan wajib bagi peserta dan dilaksanakan secara partisipatif baik dalam proses pengambilan keputusan, diskusi, sampai hal hal teknis. Workshop teori terdiri dari beberapa pertemuan diantarannya materinya pemberdayaan desa melalui Pendidikan literasi, perpustakaan desa dan ketahanan warga, inovasi desa. Ada pun workshop praktik meliputi Teknik data base peprustakaan, perpustakaan mobil, digitalisasi.

Workshop ini memiliki nilai strategis antara lain: berguna untuk mengupayakan agar masyarakat Desa berdaya, maka pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Desa diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dalam hal ini Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Pendalaman Literasi dilakukan dengan cara mendayagunakan sumberdaya pembangunan untuk kegiatan Literasi di Desa sekaligus memanfaatkan hasil Literasi sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan kualitas pembangunan Desa.

Kegiatan ini memiliki nilai strategis utama. Pertama, sebagai usaha penyadaran makna penting lingkungan hidup kepada masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup maka perlu adanya proses perubahan paradigma dalam masyarakat dalam memandang lingkungan hidup. Perubahan paradigma masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara dimana salah satunya melalui tulisan. Untuk dapat membuat tulisan yang bagus maka kemampuan literasi yang baik menjadi sebuah keharusan. Kemampuan literasi yang bagus akan mempermudah pembaca menangkap dan memahami konteks permasalahan yang ingin disampaikan, dengan memahami konteks permasalahan yang disampaikan maka akan timbul kesadaran untuk ikut serta dalam gagasan yang dibangun penulis.

Kedua, sebagai wahana menyampaikan ide dan gagasan dalam menyuarakan makna penting lingkungan hidup bagi masyarakat dan dampak serta kerugiannya jika lingkungan hidup rusak, saya tertarik untuk belajar pembuatan literasi yang baik dalam bidang ekologi. Peserta warga belajar ini sangat percaya bahwa tulisan atau karya literasi memiliki kekuatan yang dahsyat dalam mempengaruhi persepsi seseorang dan merupakan wahana yang tepat

1507


dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Harapannya dari karya tulis nanti, saya dapat ikut serta dalam usaha memperkuat kapasitas warga, dan usaha untuk memberikan kesempatan bagi anak cucu penerus generasi bangsa di masa yang akan datang.

Terakhir, desain keunggulan perpustakaan yang melayani adalah jenis perpustakaan tidak eksklusif hanya untuk membaca, tapi juga melayani masyarakat sesuai kebutuhan. Jadi, masyarakat bisa membaca, kemudian membuat inovasi-inovasi yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat buku yang disediakan perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca atau meminjam buku, tapi fungsinya bisa dikembangkan lagi, seperti pemberdayaan ekonomi atau pengembangan seni budaya dan lainnya

Simpulan

Kolaborasi antar stakeholder merupakan hal mendasar di dalam mengelola sumber daya pedesaan yang tersedia. Kehadiran civil society seperti Muhamamdiyah dan Perguruan tinggi serta civitas akademika adalah sebuah keniscayaan untuk partisipasi yang meluas. Di Muhamamdiyah, catur darma merupakan komitmen yang sangat utama bagi penguatan dan pemberdayaan Komunitas. Catur darma ini diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang mewujud dalam program sekolah desa bermajuan yang diharapkan berkelanjutan dengan menyisir berbagai aspek kehidupan secara sistematis, terstruktur, dan bertahap.

Untuk mewujudkan desa berkamajuan, tim dari jurusan Ilmu Pemerintahan telah melakukan serangkaian kajian untuk mengerucutkan bagaimana prinsip pembangunan desa berkemajuan dan bagaimana karakter-karakter yang dimiliki oleh desa tersebut. Prinsip dasar pembangunan desa adalah dalam spirit penyadaran, pembelaan, dan pemberdayaan. Spirit tersebut manunggal dengan prinsip demokratis dan keadilan sosial. Segala upaya pembangunan adalah semata-mata dalam rangkah untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan warga desa. Banyaknya persoalan di desa terkait aspek managerial dan prioritas ketika dihadapkan pada top-down policy menyebabkan desa tidak optimal dalam upaya memberdayakan dirinya. Banyaknya anggaran terserap untuk pembangunan infratstruktur dan biaya operisional menjadikan desa kembali menjadi ‘obyek’ dan bukan subyek untuk menentukan agenda perubahan (transformasi) bagi dirinya. Besaran dana desa tak mampu membangun desa menjadi desa yang punya reputasi, integritas, dan karakter. Justru, banyak korupsi disinyalir berpotensi merusak kehidupan sosial-budaya di desa. Karenanya, perlu ada karakter yang tegas mengapa, bagaimana, desa harus dibangun.

Dari kegiatan pemberdayaan ini disepakati Bersama untuk kegiatan berikutnya antara lain: Pembinaan usaha rumahan Gula semut, Pemberdayaan Difable, Pemberdayaan pertanian lahan kering, Marketing usaha tani dan rumahan. Untuk itu, daya kolaborasi antara stakeholder menjadi kunci untuk mensukseskan gerakan pengabdian ini terutama sekali keterlibatan civil society berbasis perguruan tinggi Muhamamdiyah dan segenap aktor swasta

1508


lainnya. Public private partnership sangat membantu untuk mengupayakan agenda aksi Bersama yang lebih produktif dan berdaya tahan (sustainable). Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada beberapa pihak. Pertama, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai kegiatan ini juga menyediakan dukungan pendampingan kualitas pengabdian yang kami lakukan. Kemudian, kedua kepada jurusan Ilmu pemerintahan UMY yang mendukung sumberdaya manusia yang memadai. Berikutnya dalam pelaksanaan kami berhutang pada beberapa pihak yang turut mensukseskan kegiatan ini antara lain Rumah Baca Komunitas, pemuda Kanoman, Bapak Dukuh, pak RW dan Pak RT, dan peserta kegiatan sekolah pemuda ekoliterasi. Daftar Pustaka Buku

Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.

Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta. CV. Cipruy.

Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta Penerbit Erlangga.

Jabrohim. 2001. Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.

Juliantara, Dadang. 2003. Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

Osborne, David & Gaebler, Ted. (1996). Mewirausahakan Birokrasi: reinventing Government. Jakarta: PPM.

Prasojo, Eko. 2003. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Depok: Rajawali

Press.

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Jurnal Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

Joeliono. Drs.1988. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Penguatan Otonomi Desa (Studi

Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas). Widyaiswara Pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.

1509


Loekman, Soetrisno. 1988. Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang

Mandiri. dalam Majalah Prisma No.1. LP3ES. Jakarta. Regulasi Pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor: 140/640/SJ perihal

Pedoman Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah.

1510


Perencanaan Partisipatif Masyarakat dalam Upaya Memanfaatkan Potensi Sungai

Muhammad Heri Zulfiar, Dian Setiawan, Taufiq Hidayat

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya,Tamantirt, Kasihan bantul,Yogyakarta

Email : [email protected]

Abstrak

Sebagai strategi pemberdayaan, pendekatan partisipatif banyak membantu menyelesaikan persoalan masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki potensi sumberdaya air (sungai). Hingga saat ini sumberdaya air memiliki ragam persoalan yang kompleks antara lain; penumpukan sampah, pencemaran air, bantaran yang kumuh dan sebagainya. Pengelolaan sumberdaya air perlu adanya komitment bersama semua pihak. Demikian juga halnya kondisi di RT 01/RW 22 Dusun Tangkilan Sidoarum yang memiliki potensi bendung (sungai) dan saluran irigasi. Secara akademik kajian terhadap potensi sumberdaya bendung memiliki resiko yang tinggi untuk wisata maupun karamba. Dilain pihak kondisi sampah terus menumpuk dan bantaran kali terlihat kumuh dan tidak terawat. Hal ini bukan berarti tidak ada solusi atas penyelesaian masalah warga. Untuk itu dibutuhkan strategi yang dapat menempatkan masyarakat sebagai subyek (center of people) dengan konsep penataan sumberdaya air yang bernilai ekonomis tanpa merusak lingkungan. Adanya dukungan akan kearifan local dengan memperhitungkan siklus musim upaya penggalian dan pemanfaatan potensi dilaksanakan melalui pembuatan karamba di sungai dan penataan lingkungan diruas tertentu. Hasil yang diperoleh masyarakat dapat belajar budidaya ikan, sampah disekitar bantaran juga karamba menjadi bersih, lingkungan menjadi asri dan nyaman serta adanya komitment menata dan memanfaatkan lahan bendung yang terlantar untuk budidaya ikan sebagai upaya mengoptimalkan potensi sumberdaya air (sungai). Pendahuluan

Pendekatan Partisipatif (PRA) dapat diuraikan sebagai ‘sekelompok pendekatan dan metode yang memunkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak’ (Robert Chambers, hal.19, 1996).

Dalam konteks diatas, awal mula penerapan PRA terbatas hanya untuk memahami kondisi dan kehidupan desa saja. Arus utama dari pendekatan dan metode ini adalah bagaimana menempatkan masyarakat dalam seluruh proses rangkaian kegiatan sehingga dapat menjadi mandiri dan punya kekuatan internal. Dari tujuan yang akan dicapai, pendekatan partisipatif dapat juga dilakukan pada masyarakat yang memiliki potensi sumberdaya air terutama dalam menggali, memanfaatkan dan mengelola potensi sungai dalam mewujudkan good governance.

1511


Secara geografis, Kabupaten Sleman kaya akan sumberdaya air dan merupakan hulu dari sungai dan anak sungai. Kabupaten Sleman memiliki 5 daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar, yakni dari barat ke timur: DAS Progo, Konteng, Bedog, Winongo-Code dan Opak Hulu. DAS terbesar adalah Opak Hulu (Buku Putih Sanitasi 2010 Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman, hal 15. Pokja Sanimas BAPPEDA SLEMAN). Potensi yang cukup besar ini belum terkelola dengan baik terutama dari aspek ekonomis dan lingkungannya. Berbagai persoalan seperti sampah dan pencemaran lainnya yang dapat menurunkan kualitas air menjadi pemandangan yang kerap ditemukan dibantaran sungai. Ironisnya masyarakat terlanjur menjadikan sungai sebagai ruang publik bebas untuk melakukan aktivitas apa pun. (https://jogja.tribunnews.com/2019/01/29).

Kondisi diatas tentunya sangat ironis mengingat adanya Perda No. 11/2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dimana telah tercantum Peran Serta Masyarakat, Swasta dan Akademis juga kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Bab VI, VII; Psl: 27-35). Namun memang perlu disadari pengelolaan sungai memang kompleks dan tidak bisa dikelola sepenggal sepenggal seperti mematahkan ruas antar tebu semata tapi perlu adanya integrated management (hulu hilir).

Salah satu kompleksitas persoalan sungai diatas dan strategis dapat dijumpai pada Dusun Tangkilan. Sebagai dusun yang dilintasi Kali Konteng juga memiliki potensi Bendung Tangkil dan permasalahan sampah domestik (rumah tangga) yang berakibat pada pencemaran air. Selain itu dibantaran sungai masih banyak tumbuh pohon bambu dan vegetative lainnya bahkan terkesan kumuh dan ditelantarkan warga. Irigasi yang berasal dari bendung sungai ini memberikan manfaat terhadap pertanian dan budidaya ikan seluas 34 Ha (Inventarisasi Bendung WS POS, hal 9, 2014). Sedangkan aspek negatifnya permasalahan sampah rumah tangga dari warga setempat tampak di bantaran dan tengah sungai yang berasal dari sampah kiriman di hulu serta batang kayu dan bambu kerap dijumpai ditengah aliran serta masih belum ada solusinya.

Gambar 1. Salah satu titik pembuangan sampah di bantaran Kali Konteng


Berkaitan dengan pemanfaatan potensi sungai agar dapat dikelola sehingga

mendatangkan nilai ekonomis (income generating) bagi warga namun lingkungan sungai tertata dengan baik pernah dibahas dalam forum warga RT 1/RW 22. Wacana dari pengurus RT

https://jogja.tribunnews.com/2019/01/29)

1512


adalah memanfaatkan bendung sebagai kegiatan wisata air dan karamba. Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh Pengurus RT karena perlunya kajian secara akademis. Kebijakan Pengurus RT ini tidak pernah berlanjut pada tataran aksi bagi warga. Untuk itu diperlukan kegiatan perencanaan partisipatif dalam memanfaatkan potensi sungai sehingga masyarakat diharapkan dapat ; 1). Saling berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman tentang eksisting sungai selama bermukim didaerah tersebut, 2). Meningkatnya pengetahuan dan analisis upaya yang perlu dilakukan dalam membangun income generating dengan memanfaatkan potensi lokal (sungai dan vegetative/eksisting sungai), 3). Adanya sinergi dari perguruan tinggi dengan masyarakat sesuai dengan Perda No.11 Pengelolaan DAS dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lingkungan Mampu membuat rencana dan bertindak dengan memanfaatkan potensi local (sungai dan vegetative).

Dengan demikian warga dapat mengetahui dan memanfaatkan potensi local yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan income generating tanpa meruskan tatanan lingkungan. Strategi kegiatan partisipatif dengan membidik income generating sebagai entry point diharapkan dapat tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap asri dan memanfaatkan peluang musim (iklim).

Metode Pelaksanaan

Uraian pendekatan dan metode yang digagas oleh Chambers di atas sebagai strategi pemberdayaan penting dilakukan terutama dalam menggali, menganalisis, merencanakan dan melakukan aksi berdasarkan karakter budaya (kearifan local) untuk memahami eksisting sungai (kali konteng). Karena itu tahapan PRA yang dilakukan sangat situasional sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemanfatan potensi sungai sebagai ujud pemberdayaan maka dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan Pengurus dan tokoh masyarakat dilakukan sebagai langkah awal

memulai sesuatu kegiatan. Selain membangun silaturahmi, Tim merasa menjadi bahagian dari masyarakat Tangkilan dengan melihat langsung kondisi dilapangan titik sampah, potret bendung dan sungai dan juga lokasi kolam ikan yang memanfaatkan saluran irigasi. Keluaran (output) dari kegiatan ini, Tim mendapatkan gambaran secara utuh tentang masyarakat dan jadwal untuk tatap muka dengan masyarakat, potensi dan permasalahan yang dimiliki dan identifikasi peralatan/perlengkapan.

2. Berbagi pengalaman serta menganalisis pengetahuan tentang kondisi potensi dan permasalahan perlu dilakukan agar kegiatan menjadi sinergis dan tanpa adanya saling curiga dilapangan. Adapun bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi Kegiatan pada warga, pengurus RT dan Tokoh Masyarakat RT 1/RW 22 Dusun Tangkilan Sidoarum.

3. Aktifitas Sipil sesuai dengan potensi bendung dan kali dilakukan melalui pengukuran ketinggian bendung menggunakan Teodolit serta mengukur kecepatan laju air /mtr/detik. Titik yang layak untuk penempatan karamba di sungai juga tak lupa untuk diukur.

1513


Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya justifikasi secara akademis untuk kegiatan yang layak dilakukan baik di irigasi maupun sungai serta design untuk keramba.

4. Pemanfaatan Potensi Irigasi dan Sungai dilakukan melalui pembuatan Karamba Komunal untuk masyarakat. Akan tetapi melihat kondisi dilapangan dipenghujung musim hujan maka terdapat beberapa pertimbangan untuk mengalihkan lokasi dari irigasi karena factor kenyamanan dan keselamatan benih sebab terlalu jauh dari permukiman warga dan akan kesulitan memelihara ikan dalam saluran irigasi tersebut mengingat laju air sangat deras. Hal ini akan berdampak pada kesulitan perawatan ikan dimana resiko pakan akan hanyut terbawa arus irigasi.

Gambar 2. Sowan ke tokoh masyarakat dan survey lokasi melihat potensi kolam di Dusun Tangkilan


Kegiatan perencanaan partisipatif memanfaatkan potensi sungai dilaksanakan pada

bulan Februari hingga Juni 2019 dengan 2 orang mahasiswa dari Teknik Sipil sebagai tenaga teknis untuk pengukuran ketinggian bendung dan kecepatan air.

Gambar 3. Rencana Penataan Bendung untuk pemanfaatan kolam


1514


Hasil dan Pembahasan 1. Eksisting Kali Konteng dan Irigasi

Pengukuran bendung kali konteng dan irigasi dengan menggunakan teodolit dilaksanakan selama 3 hari dengan mengambil beberapa titik antara lain yakni; titik Bedung Sungai dengan ketinggian bendung sekitar 11 meter, kolam bendung dan Sungai dengan kedalama air kolam bendung sekitar 65 cm dengan kecepatan arus 1 mtr/dtk dan saluran irigasi dengan kedalaman air di saluran irigasi sekitar 60 cm dengan kecepatan arus 1.25 mtr/dtk.

Gambar 4. Kegiatan Pengukuran Irigasi dan BendungTangkil


Dari potret eksisting bendung, kolam bendung dan sungai dapat ditemukan adanya indikasi perputaran arus. Hal ini mengindikasikan; 1) berbahaya bila akan dijalankan program wisata sungai, 2). Untuk kedalaman kolam bendung secara teknis bisa dilakukan pengerukan dengan alat berat. Namun untuk pengembangan karamba akan mengeluarkan biaya tinggi baik secara social maupun modal. Sebagai solusi keramba hanya bisa dilakukan pada di saluran irigasi atau di sungai pada musim kemarau.

Mencermati perkembangan iklim ditengah perubahan iklim yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan keramba di sungai. Melalui

pengetahuan local (kearifan local ilmu titen dan pranoto mongso) dan analisis cuaca pertahun BMKG sebagai dasar peralihan musim panas maka untuk memperkirakan masuknya musim panas (kemarau) menggunakan kriteria kondisi alam sebagai berikut ; 1) kondisi rumput yang mulai mengering, 2) kondisi cuaca ketika malam hari menjadi dingin

1515


dan ada kalanya berkabut pada dinihari, 3) dibeberapa tempat air sumur mulai mengering. Pada situasi dan kondisi seperti itu maka menurunkan karamba di sungai masuk dalam zona aman.

2. Gambaran Perencanaan Karamba Komunal Hasil analisis sipil merekomendasikan pembuatan kolam ikan dengan

memanfaatkan potensi saluran irigasi dengan pola kolam air deras atau kolam parit. Kedua model ini dipilih karena pada dasarnya hampir sama (Dr. Wartono Hadie dkk, Modul 1 Jenis Budidaya Ikan, hal. 1.25- 1.29, tanpa tahun). Dari pertimbangan diatas dirumuskan model sekat yang akan dibuat.

Namun karena pertimbangan teknis kenyamanan dan keamanan serta masih musim penghujan, rekomendasi ini tidak jadi dilaksanakan. Semengat perencanaan partisipatif akhirnya mengembalikan penyelesaian permasalahan bersama warga melalui pertemuan RT 1 dengan diberikan kesempatan pada warga yang tertarik dan belum memiliki kolam serta mau memanfaatkan potensi vegetative (bambu) agar dapat berpartisipasi membuat karamba disungai sembari menanti kedatangan musim panas (kemarau).

Himbauan pada warga tersebut juga disertai dengan kriteria orang yang berminat membuat karamba yakni ; 1) membutuhkan (punya niat) dan mau belajar, 2) membentuk kelompok 3-4 orang untuk 1 karamba, 3) komitmen untuk melanjutkan setelah musim panas usai. Jangka waktu diberikan 1 bulan dan hanya terdapat 2 kelompok. Setelah terbentuk tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut; a. Membuat Kerangka Karamba. Keramba pada dasarnya tidak memiliki bentuk, ukuran

dan bahan yang baku. Akan tetapi Keramba pada yang dibuat terdapat 2 model yakni dengan tulangan kayu usuk sebagai rangka utama dengan kombinasi bambu ori muda dan kawat stremin serta murni bambu apus. Rentang waktu sebulan setelahnya ditambah 1 keramba lagi dengan model kawat stremin dan tulangan papan/kayu sisa.

Gambar 5. Pembuatan Karamba dengan menggunakan potensi local (bambu)


b. Karamba dibuat maka tahapan selanjutnya adalah mencari lokasi yang sesuai untuk lokasi karamba disungai serta upaya untuk menurunkan karamba.

1516


c. Agar penurunan dapat berjalan lancar dan tidak merusak karamba maka dibutuhkan

land clearing sehingga lokasi benar-benar aman dan nyaman. d. Tahap terakhir adalah mencari benih. Benih diupayakan dari kolam sekitar dengan

harga borongan. Untuk kedua model dari yang pertama tadi dimasukkan bibit lokal sebanyak 17 kg dengan ukuran 5-7/9 hingga 2-3 yang selanjutnya disortir sendiri menjadi 2 bagian 5-7/9 dan 2-3 jari.

Pemberian pakan ikan juga menggunakan pakan pabrikan yang berprotein tinggi yakni 781-2 dan 783-2 dengan pemberian pakan yakni pagi dan sore hari sebanyak 1 ltr pelet serta ditambah dedaunan untuk pakan siang. Penempatan keramba pada aliran sungai yang berarus sedang dan deras dapat memacu pertumbuhan ikan dengan baik. Jangka waktu 2 bulan benih ikan ukuran diatas sudah dapat dipanen. Sementara itu dari sisi lingkungan, tanah bantaran kali yang mulanya tidak terawat bahkan kumuh menjadi nyaman dan asri.

Gambar 6. View Lokasi dan sample ikan dalam karamba


Simpulan Perencanaan partisipatif yang banyak mengadopsi nilai PRA dalam implementasinya

dapat membangun animo warga untuk memanfaatkan potensi sungai terutama pada musim kemarau menjadi bernilai ekonomis tanpa merusak tatanan lingkungan terutama bagi warga RT 1/ RW 22 Dusun Tangkilan. Tanah wedi kengser yang mulanya kumuh, tidak terawat dan tidak nyaman setelah dimanfaatkan dan ditata untuk tempat berkumpul anggota kelompok terlihat asri mulai banyak dikunjungi warga. Persoalan sampah disekitar karamba lambat laun juga mulai disingkirkan oleh anggota kelompok. Selain itu juga, warga yang pada mulanya

1517


tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang cara budidaya ikan yang baik dapat

mengetahui dan memahami seluk beluk budidaya ikan nila dan dapat dijadikan sebagai income

generating. Dengan demikian perencanaan dalam memanfaatkan potensi sungai sebagai strategi

pemberdayaan sangat dirasakan manfaatnya. Namun pemberdayaan merupakan perjalanan panjang yang tidak semata teori. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu kebersihan sungai dan memiliki nilai ekonomis tanpa merusak tatanan lingkungan dibantaran sungai. Dibeberapa daerah penempatan karamba disungai sudah mulai dilarang karena menghambat aliran air terutama pada musim penghujan. Untuk itu Karamba tidak akan diturunkan pada musim penghujan dan sesuai dengan komitmen kelompok akan melanjutkan mengelola bantaran bendung sebagai kolam permanen dengan tidak menggali tanah. Sehingga fungsi bantaran sebagai sabuk hijau dan tampungan air dapat dirasakan manfaatnya oleh warga dan dapat membantu menata lingkungan sungai. Daftar Pustaka BAPPEDA SLEMAN, Buku Putih Sanitasi 2010 Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman, 2013 Chambers Robert, PRA Memahami Desa Secara Partisipatif, Kanisius, 1996

https://jogja.tribunnews.com/2019/01/29 DISPERKIM DIY, Inventarisasi Bendung WS Progo Opak Serang, 2014 Peraturan Daerah No. 11/2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wartono Hadie, DR, dkk, Modul 1 Jenis Budidaya Ikan, tanpa tahun

https://jogja.tribunnews.com/2019/01/29

1518


Sistem Informasi Kinerja Berbasis Maqasid Syariah Untuk Peningkatan Kinerja BMT UMY

1

Rizal Yaya*

dan Wahyu Manuhara Putra

1Nama Afiliasi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Indonesia *Corresponding Author

Alamat Korespondensi : Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

E-mail: 1)

[email protected]

Abstrak

Baitul Maal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT UMY) merupakan BMT yang sedang mengupayakan penguatan jati diri sebagai BMT yang beroperasi dengan memperhatikan aspek maqasid syariah. Akan tetapi upaya ini Tidak terlaksana secara baik karena masih bersifat sporadis dan belum didasarkan pada desain yang memadai dan penerapan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah. Pencapaian maqasid syariah dalam bentuk perlindungan dan pengembangan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan meruapakan sesuatu yang dapat membedakan secara substansial antara BMT sebagai koperasi syariah dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Adanya desain yang komprehensif dan penerapan kebijakan pengukuran kinerja berbasis maqasid syariah diharap dapat memberi nilai tambah untuk proses internal BMT dan kepercayaan publik kepada BMT UMY. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam dua tahap, pertama dahap desain indikator kinerja berbasis maqasid syaraiah dan kedua penerapan pengukuran kinerja BMT untuk baseline saat ini. Kegiatan ini telah menghasilkan desain sistem informasi kinerja berbasis maqasid syariah yang kemudian juga telah dikembangkan sistem informasi berbasis online dan ujicoba aplikasi di lapangan. Adanya program pengabdian masyarakat ini telah membantu pimpinan dan karyawan BMT UMY dalam pengambilan keputusan mengevaluasi kinerja individu maupun kinerja unit kerja di lingkungan BMT UMY dalam hal pelayanan yang lebih baik dan sekaligus memperkuat visi islami BMT UMY.

Kata kunci: BMT, Maqasid Syariah, Kinerja, SISKIMAS BMT, Keuangan Syariah

Abstract Baitul Maal Wat Tamwil of the Muhammadiyah University of Yogyakarta (BMT UMY) is an

islamic micro finance that is committed to strengthen its identity as a BMT that operates based on Islamic teachings to achieve maqasid syariah. However, this effort is still sporadic and has not been based on adequate design and application of sharia-based maqasid performance measurements. For islamic financial institution, the achievement of maqasid syariah, in the form of protection and development of religion, life, intellect, offspring, and property is something that can distinguish substantially between BMT


1519


as islamic cooperative and conventional cooperative. The existence of comprehensive design and implementation of sharia-based maqasid performance measurement is expected to provide added value to the internal processes of BMT and public trust. This mentoring activity was carried out in two stages: the first stage was designing performance indicators based on the maqasid syariah and secondly the application of BMT performance measurements for the current baseline. This activity has resulted in the design of performance information systems based on maqasid sharia. This program has also developed online-based information systems and applied in the BMT. The existence of this community service program has helped the leadership and employees of BMT UMY in evaluating the performance of individuals and the performance of work units within UMY BMT in making decisions in terms of better service and to strengthening the Islamic vision of BMT UMY. Key words: BMT, Maqasid Syariah, Performance, SISKIMAS BMT, Islamic Finance

PENDAHULUAN BMT UMY adalah koperasi syariah milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang

didirikan pada tahun 2011 Badan Hukum Koperasi Nomor 6/BH/KPTS /XV/ VII/ 2011 yang ditandatangani oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. BMT UMY memulai aktifitasnya sejak dilakukan soft launching pada awal bulan Februari 2011. Selanjutnya selanjutnya pada tanggal 16 Mei 20122 dilakukan peresmian BMT UMY oleh Wakil Presiden RI bapak Jusuf Kalla yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pengelola BMT di DIY serta tamu undangan lainnya.

Pada awal berdiri, BMT UMY hanya menyalurkan pembiayaan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, dan sejumlah UMKM yang ada disekitar kampus UMY. Pada saat ini layanan BMT UMY telah dikembangkan di dua wilayah lain di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta dan Pasar Sleman. Berdasarkan laporan pengurus saat Rapat Anggota Tahunan tahun 2018, disampaikan bahwa keanggotaan BMT UMY mengalami peningkatan pesat dalam 5 tahun terakhir dari 1550 orang di tahun 2013 menjadi 3893 orang di tahun 2017. Pertumbuhan yang pesat ini menggambarkan kemampuan manajemen BMT dalam menarik nasabah potensial di sekitar kampus UMY maupun disekitar kantor yang baru dibuka.

1520


Gambar 1: Perkembangan Anggota BMT

Sumber: Laporan Pengurus saat RAT tutup buku tahun 2017 Adapun dari segi aset di tahun 2017, BMT UMY juga mengalami perkembangan yang

bagus berupa peningkatan sebesar 81,5% dalam empat tahun sejak tahun 2014, sehingga pada akhir tahun 2017, BMT UMY memiliki aset sebesar Rp 25.999.477.873,-

Gambar 2: Perkembangan Aset BMT UMY 2014-2015

Sumber: Laporan Pengurus saat RAT tutup buku tahun 2017 Perkembangan aset yang pesat dan jumlah anggota juga diikuti oleh peningkatan Sisa

Hasil Usaha yaitu Rp 332.838.149 di tahun 2014 menjadi Rp 642.647.796

1521


Gambar 3: Perkembangan SHU BMT UMY 2014-2015

Sumber: Laporan Pengurus saat RAT tutup buku tahun 2017 Kemajuan BMT tidak bisa dilepaskan dari kegigihan SDM yang bekerja keras

mengembangkan BMT. Saat ini terdapat 23 staf tetap BMT yang menghandle operasional BMT UMY. Staf BMT secara teliti telah mengupayakan berbagai kemajuan BMT UMY disemua proses managemen meliputi perencanaan, penugasan, pelaksanaan lapangan dan pengendalian.

Walaupun BMT UMY mengalami berbagai kemajuan, di lain sisi BMT UMY masih memiliki permasalahan manajerial. Hal ini juga tergambar dalam laporan RAT tahun 2018 lalu untuk kinerja tahun buku 2017. Di laporan tersebut diungkapkan cukup banyaknya kegiatan yang belum bisa terlaksana.

Jika dianalisis lebih lanjut, berbagai program yang tidak terlaksana banyak terkait dengan kegiatan yang bersifat non bisnis. Kondisi ini bukanlah merupakan kondisi yang ideal untuk suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah. Suatu BMT secara konseptual merupakan lembaga yang disamping bersandarkan kepada syariah Islam juga dibangun dengan dasar keseimbangan antara aktivitas bisnis dan aktivitas sosial (Yaya dkk, 2014).

Tabel 1 : daftar Kegiatan BMT UMY yang tidak terlaksana

No Garis Besar Strategi KSPPS BMT UMY

Nama Program

Realisasi Tahun 2017

1. Penguatan Usaha BMT

Pengelolaan Asuransi Usaha sektor riil BMT UMY Tidak terlaksana

Pembukaan Kantor Cabang

Pembukaan Kantor Cabang di Kulon Progo

Tidak terlaksana

Penyelesaian lantai 2 Kantor Pusat

Tidak terlaksana

1522



Nama Program


Pemanfaatan Ruko Barat Kantor Pusat

Tidak terlaksana

Kalender Versi Islami dimulai 1 Hijriyah

Tidak terlaksana

2. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Milad dan Peresmian Kantor Pusat

Tidak terlaksana

Pendekatan dengan dinas sleman Tidak terlaksana

Penguatan Kualitas SDM dari sisi Keagamaan dan Keilmuan Ekonomi Syari'ah

Training kepemimpinan bagi manager Tidak terlaksana

Training Presentasi tentang KSPPS BMT UMY beserta produknya

Tidak terlaksana

Rihlah Karyawan

Tidak terlaksana

Uji Kompetensi Karyawan

Tidak terlaksana

3. PENINGKATAN DAYA SAING

5. PENYEMPURNAAN KEPATUHAN SYARIAH

Membudayakan berjabat tangan ketika memasuki/ keluar kantor (antar mahram)

Belum Optimal

Menjaga adat berkomunikasi dan menggunakan bahasa arab sehari-hari

Belum Optimal

Support Spiritual Hafalan ayat Al-Qur'an dan Hadits berkenaan dengan Riba

Belum Optimal

Pengelolaan dana Asuransi

Tidak terlaksana

Membuat stiker dakwah/PIC Dakwah dengan logo KSPPS BMT UMY

Belum optimal

6. BIDANG MAAL

Tidak

1523



Nama Program


Rekruitmen Divisi Maal terlaksana

Penghimpunan Dana ZIS

Pembuatan Proposal dan kotak maal Tidak terlaksana

Pengajuan Proposal ke Dosen & Karyawan UMY

Tidak terlaksana

Perluasan Wilayah Program NGINE

Pasar Cebongan, Pasar Melati, Pasar Sentral Gamping

Tidak terlaksana

Dalam Focus Group Discussion pada saat penyusunan rencana strategis BMT UMY teridentifikasi beberapa kelemahan BMT UMY pada tiga hal berikut: 1. Pemahaman SDM pengelola masih kurang dalam hal teknis operasional dan prinsip-

prinsip syariah. 2. Belum memiliki manajemen strategic yang jelas. 3. Kurangnya motivasi SDM untuk berprestasi.

Berdasarkan analisis terhadap laporan RAT yang diadakan pada tahun 2018 dan hasil identifikasi BMT terhadap kelemahannya saat ini dapat dikatakan bahwa BMT perlu didukung oleh sistem penilaian kinerja yang komprehensif yang berlandaskan pada perspektif Islam.

Jika merujuk kepada literatur akuntansi syariah, suatu lembaga yang berbasis syariah dituntut untuk mengemban misi mewujudkan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah sebuah konsep tentang tujuan dari hukum Islam. Abu Ishaq al-Shatibi atau biasa dipanggil Imam As Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: 1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama) 2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa) 3. Hifdz Al’Aql (Memelihara Akal) 4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan) 5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

METODE Prioritas masalah yang telah terindentifikasi di BMT UMY yang ada diselesaikan dengan

melibatkan partisipasi General Manager, Kepala Cabang, Manager dan staf. Berikut ini adalah metoda yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Masalah utama pada BMT UMY adalah kurangnya motivasi SDM untuk berprestasi. Untuk ini dibuat desain pengukuran kinerja BMT berbasis maqasid syariah dan selanjutnya dibuatkan program berbasis aplikasi pengukuran kinerja BMT berbasis maqasid syariah. Adapun langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1524


Gamnbar 4: Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat

Sistem informasi pengukuran kinerja BMT dibuat dengan menggunakan program berbasis internet. Data diisi oleh individu untuk kinerja individu dan oleh personel unit kerja untuk kinerja unit kerja masing-masing.Data yang telah diisi, disimpan di server dan bisa di retrieve oleh pihak-pihak yang punya kewenangan untuk mengevaluasi kinerja staf dibawahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Upaya peningkatan kinerja BMT berbasis maqasid syariah didahului dengan sosialisasi

program pentingnya maqasid syariah dan gambaran ukuran kinerjanya. Selanjutnya secara intens dilakukan diskusi dengan para staf dan manajer BMT. Diskusi intensi dilakukan agar sistem yang dihasilkan nanti dapat menggerakkan semua individu untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

SOSIALISASI PROGRAM

MANUAL PANDUAN OPERASIONAL TEKNIS BMT

MANUAL PANDUAN PRINSIP SYARIAH BMT

DESAIN PENGUKURAN KINERJA BMT BERBASIS

MAQASID SYARIAH

SISTEM INFROMASI PENGUKURAN KINERJA BMT

BERBASIS MAQASID SYARIAH

1525


Gambar 4: Diskusi pembahasan desain sistem

Dari hasil diskusi, maka diperoleh pemahaman bahwa kinerja akan optimal jika dinilai dari dua aspek yaitu aspek individu dan aspek kinerja unit kerja. Untuk itu, pada sistem yang dibuat ada data permanen individu dan data permanen untuk unit kerja. Data permanen unit kerja meliputi:

Nama

Pendidikan terakhir

Tempat tanggal lahir

Alamat tinggal

Alamat email

No KTP

No Telp

Jumlah anggota keluarga

Data individu untuk informasi kerja disajikan sebagai berikut:

1526


Adapun data permanen unit kerja adalah sebagai berikut

Nama unit kerja

Manajer Unit Kerja

Tupoksi Unit kerja

Anggota unit kerja Tampilan data ini di sistem informasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan diskusi tim PKM dengan pihak Manajer dan staf BMT, didapat pemahaman kinerja individu berdasarkan masing-masing aspek maqasid syariah. Data ini dipandang perlu diisi perbulan oleh masing-masing individu di BMT.

1527


Data Kinerja Maqasid Syariah Individu (diisi per bulan) 1. Hifdz Ad-Din (Pemeliharaan Agama)

Frekuensi melaksanakan shalat wajib berjamaah di awal waktu per hari

Frekuensi shalat berjamaah di masjid per hari

Jumlah halaman tilawah qur’an per bulan

Frekuensi shalat tahajud per bulan

Puasa sunnah senin kamis per bulan

Shalat dhuha sebelum beraktivitas per bulan

2. Hifdz An-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)

Frekuensi olah raga per bulan

Kehadiran kerja tepat waktu

3. Hifdz Al’Aql (Pemeliharaan Akal)

1528


Jumlah Pelatihan yang diikuti

Inovasi yang disampaikan kepada BMT

Usulan Inovasi yang dipakai oleh BMT

Kajian rutin mingguan dalam sebulan

4. Hifdz An-Nasb (Pemeliharaan Keturunan)

Kesehatan anggota keluarga (Jumlah hari anggota keluarga yang sakit dalam sebulan dan sembuh)

Partisipasi keluarga besar di kegiatan BMT

Pendidikan anak (progress studi) (upload rapor anak)

1529


5. Hifdz Al-Maal (Pemeliharaan Harta)

Jumlah saving untuk pendidikan anak

Jumlah hutang/pembiayaan yang berjalan Adapun desain ukuran kinerja untuk unit kerja adalah sebagai berikut: Gambaran Data Kinerja Unit Kerja Data Kinerja Maqasid Syariah Unit Kerja (diisi per bulan)

No Aspek Maqasid

Teller Akunting Customer Service

Adm. Pembiayaan

Surveyor & Pengadaan

Internal Auditor

HRD & Umum

Digital Marketing

Manager Maal Keterangan (Stakeholder yg mendapat manfaat)

I Hifdz Ad-Din

Pengajian Mabid Daurah/Darul arqom

Peningkatan keagamaan masyarakat yang dibantu

II Hifdz An-Nafs

Jumlah komplain per bulan

Penambahan mitra baru

Rekruitmen

Jumlah komplain yang terselesaikan

Keramahan (hasil Evaluasi oleh Nasabah)

Training Development

kecepatan dan Ketepatan

Jumlah komplain per bulan

Manajemen kinerja

1530


No Aspek Maqasid


Adm. Pembiayaan


Internal Auditor

HRD & Umum

Digital Marketing


kerja (hasil Evaluasi oleh Nasabah)

Ketaatan terhadap SOP (hasil Evaluasi oleh atasan)

Jumlah komplain yang terselesaikan

Employee Retention

Employee productivity

III Hifdz Al’Aql

Penguasaan Product Knowledge (hasil tes review tahunan pemahaman pegawai)




Jumlah konten edukasi kepada masyarakat

Nasabah Penghimpunan

Akurasi data Ketajaman Analisis

Respon positif pmasyarakat terhadap pesan-2 yang dibuat tim

Nasabah Penghimpunan

1531


No Aspek Maqasid


Adm. Pembiayaan


Internal Auditor

HRD & Umum

Digital Marketing


Respon negatif pmasyarakat terhadap pesan-2 yang dibuat

IV Hifdz An-Nasb

Gathering keluarga pegawai

Keluarga karyawan

V Hifdz Al-Maal

Laporan keuangan Akhir Bulan

Akad yang diajukan

Quantitas dan kualitas barang yang dibeli

Hasil review efisiensi dan efektivitas kerja

Laba

Peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu

Laporan harian disetor per minggu

Akad yang selesai dibuat

Hasil review laporan keuangan

Pendapatan

ZIS yang dihimpun

Review & monitoring Rencana Tindak Lanjut

Funding Lending

1532


1533


Bagi Manager program ini membantu mereka untuk melihat kinerja BMT secara lebih komprehensif dan realtime di semua aspek. Kinerja tersebut bisa ditampilkan sbb.

KESIMPULAN Kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat dalam untuk peningkatan kinerja BMT

telah berhasil mendesain sistem yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja BMT. PKM ini juga berhasil mengembangkan desain yang sudah didiskusikan secara mendalam dengan manajer dan staf BMT menjadi sebuah sistem informasi berbasis internet yang dapat secara secara periodik diupdate oleh individu di BMT tentang kinerja individu secara bulanan dan oleh unit kerja untuk periode kinerja selama tengah tahunan. Sistem ini sangat membantu manajer BMT untuk mengarahkan perilaku karyawan dan semua individu yang bekerja di BMT agar sesuai dengan tuntunan Islam. Adanya sistem informasi ini memberikan informasi dini dan komprehensif kepada Manajer BMT tentang capaian kinerja yang dihasilkan dan yang belum dapat dicapai. Dengan bantuan sistem informasi ini, BMT UMY dapat mengembangkan dirinya menjadi Lembaga Keuangan Mikro syariah yang tidak hanya sukses pada aspek keuangan eperti selama ini tapi juga pada aspek-aspek non keuangan.

1534


Adanya sistem informasi ini, dipandang juga dapat mempertahankan kesuksesan BMT UMY pada aspek keuangan yang sangat bagus selama ini.

UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah mendanai kegiatan

Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini pada batch kedua pengabdian masyarakat tahun 2018/2019 dengan nomor kontrak 2816/SK-LP3M/I/2019, dan juga kepada BMT UMY yang telah menjadi mitra yang baik sehingga kegiatan Pengabdian Kemitraan Masyarakat ini bisa terakomodir dan berjalan dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sdr Yudha Perwira Sahid, mahasiswa Akuntansi 2018 yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BMT UMY (2017) Laporan Rapat Anggota Tahunan, BMT UMY - Yogyakarta BMT UMY (2019) Siapakah Kami ? http://bmtumy.com/profil/ Sahroni, O dan Karim A.A. (2015) Maqasid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan

Ekonomi. Rajawali Pers. Jakarta

Yaya, R., Erlangga, A., and Abdurahim, A. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik

Kontemporer - Berdasarkan PAPSI 2013 edisi ke-2. Salemba Empat. Jakarta.

http://bmtumy.com/profil/

1535


Pendayagunaan Website Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Dan Desa Sumber Jaya Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung

Simon Sumanjoyo Hutagalung¹, Dedy Hermawan², Nana Mulyana³.

¹Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

²Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

³Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung


Abstrak Permasalahan prioritas dalam pengelolaan website pemerintah desa adalah aspek mutu pengelolaan layanan dan pemanfaatannya sebagai media promosi pariwisata. Secara lebih spesifik kondisi tersebut terkait dengan dua aspek sebagai berikut; (1). Sumber daya manusia, khususnya dalam hal kapasitas dan kualitas aparatur desa serta pengelola website pemerintah desa, dan (2). Kelembagaan, khususnya dalam ketersediaan pedoman kerja dan perangkat evaluasi pengelolaan website pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1). Peningkatan keterampilan SDM dalam pengelolaan website desa dan, (2). Peningkatan kuantitas dan kualitas pedoman kerja dan evaluasi pengelolaan website desa. Metode pelaksanaan yang dilakukan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) dan Mitra (2) sebaiknya melalui proses, mendengar, mengetahui, mencoba, mengevaluasi, menerima, meyakini, dan melaksanakan. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa telah dipahaminya konsep pengelolaan Website desa, proses dan mekanisme pengelolaan pengelolaan Website desa serta pentingnya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan Pengelolaan Website desa oleh para aparatur Desa di Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika telah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Desa dalam hal pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa . Kata Kunci: E Government, Inovasi Desa, Aparatur Desa, Pemerintah Desa Pendahuluan

Dalam praktik pengembangan website dalam organisasi pemerintahan daerah Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang masih berbeda-beda. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga

sekarang belum memiliki situs website. Pada kabupaten Pesawaran, diketahui dari 155 desa,

hanya 12 desa yang telah memiliki website desa aktif, artinya hanya sekitar 7% desa yang mulai

merintis website sebagai salah satu fasilitas pelayanan desa. Pada Desa Bernung (Mitra 1).

Diketahui pengelolaan website desa yang masih mengalami stagnansi, konten tidak maksimal, kurang update dan tampilan kurang informatif. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sistem yang masih tergantung kepada tenaga ahli tertentu yang bekerja secara paruh waktu dan merangkap pekerjaan lainnya. Pengelolaannya bukan aparatur desa langsung, sehingga


1536


implikasinya adalah tidak maksimal dalam pengelolaan. Mengenai kondisi tersebut bisa dilihat dari tampilan gambar 2 berikut:

Gambar 1. Website Desa Bernung (Mitra 1), Kabupaten Pesawaran

Pada desa lainnya, misalnya Desa Sumber Jaya (Mitra 2) bahkan tidak diketemukan suatu

website yang representatif, padahal desa ini memiliki potensi pariwisata yang baik. Potensi tersebut berupa air terjun ciupang yang telah menarik wisatawan lokal maupun luar kota untuk

singgah. Bisa dibayangkan jika potensi pariwisata ini diakomodasi melalui media website yang terkelola baik sehingga berimplikasi terhadap kualitas desa tersebut. Dalam wawancara pendahuluan dengan Bapak Sarya selaku Kepala Desa (28 Januari 2019), diketahui jika kondisi tersebut diakibatkan ketiadaan sumber daya manusia yang ahli dan juga belum dipahaminya

konsep website secara utuh oleh pamong desa dan warga desa, sehingga masih muncul anggapan hal tersebut tidak diperlukan. Namun pihak desa merasa hal tersebut tetap diperlukan,

mengingat desa saat ini harus mampu memaksimalkan potensinya sendiri dan website bisa menjadi alat guna tujuan tersebut.

Dapat kita pahami jika penerapan website dimaksudkan sebagai upaya aparatur pemerintah desa untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif

dan efisien (Indrajit, 2013). Salah satu contoh bentuk efisiensi dari penerapan website yakni penggunaan waktu yang lebih singkat dan terciptanya transaksi antara pemerintah dengan

masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Konsep website yang diterapkan di Desa Hanura, Bernung (Mitra 1) dan Sumber Jaya (Mitra 2) tentunya bertujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien,

1537


efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan

website adalah salah satu caranya. Persoalan utama yang dapat disimpulkan dari kondisi ketiga desa tersebut adalah

persoalan kapasitas, dalam hal ini adalah kapasitas Sumber Daya Manusia, Sarana, Anggaran dan Kelembagaan. Kapasitas adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari

pemerintah setempat dalam mewujudkan website menjadi kenyataan. Menurut Sadikin (2011) dalam Indrajit (2013) ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: (1). Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk

melaksanakan berbagi inisiatif website, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial, (2). Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini

merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep website; dan, (3). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar

penerapan website dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Persoalan kapasitas merupakan persoalan fundamental saat berbicara tentang pemerintahan, termasuk adalah pelayanan masyarakat. Berkualitas atau tidaknya pengelolaan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat akan ditentukan oleh aspek kapasitas yang dibangun oleh para stakeholder. Berawal dari identifikasi yang telah dilakukan, maka dirasakan perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, pengelola dan masyarakat desa dalam memanfaatkan

dan mengembangkan kemanfaatan website yang sudah ada di desa mereka menjadi lebih memiliki nilai manfaat yang optimal.

Konsisten dengan identikasi persoalan prioritas tersebut, kebutuhan mitra 1 dan mitra 2 guna mengatasi masalah tersebut berupa kegiatan pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya serta ketersediaan perangkat kelembagaan,

seperti program kerja dan Pedoman Kerja yang dapat menunjang efektifitas pengelolaan website pemerintah desa.

Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program ini adalah sebagai berikut: (a). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun media inovasi desa sehingga mampu menjadi penghantar bagi pengembangan potensi desa, (b). Meningkatkan kualitas

pengelolaan website desa, sehingga menaikkan nilai informasi yang tersedia guna kemanfaatan potensi desa, (c). Memberikan solusi kepada kelompok masyarakat terhadap kendala lemahnya

kapasitas pengelolaan website desa sebagai suatu media inovasi, (d). Dengan meningkatnya

kapasitas pengelolaan website desa, sehingga diharapkan dapat membuka peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat desa.

1538


Metode Pelaksanaan Sebagai kelompok pelaksana intitusi, maka secara logis yang akan dilibatkan adalah

Aparatur Pemerintah Desa yang terdapat di Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Diantaranya adalah para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang terdapat tersebar di wilayah desa. Adapun target jumlahnya yaitu 35 orang peserta kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Ceramah, Simulasi atau Praktek Kerja dan Diskusi Kasus.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan Website bagi pemerintah desa dengan materi yang

mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis dari e-government, sehingga diharapkan para aparatur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat memiliki kapasitas yang lebih baik. Selanjutnya kerangka tersebut dapat disederhanakan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan

Melihat cakupan dari kegiatan ini maka setidaknya hasil dari kegiatan ini juga akan dirasakan dampaknya kepada beberapa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, yaitu:

1. Pemerintahan Desa yang secara rutin akan mengelola Website desa. 2. Pemerintah Kecamatan sebagai pihak yang melaksanakan koordinasi kepada

pemerintah desa dalam hal pengelolaan Website Desa.

1539


Ada dua rancangan evaluasi yang akan digunakan untuk kegiatan ini, yaitu:

1. Evaluasi secara kuantitatif melalui pre test dan post test. Rancangan tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kemampuan konsep seluruh peserta kegiatan.

2. Evaluasi secara kualitatif dilakukan melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta sosialisasi, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.


Rangkaian kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

dalam Pengelolaan Websitedi Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya ini dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari pihak Kepala Desa. Melalui sambutannya pihak Kepala Desa memberikan respek positif dengan adanya kegiatan yang dinisiasi oleh anggota Kepala Desa dan Tim Pengabdian Masyarakat FISIP Universitas Lampung ini.

Usai sambutan dari Kepala Desa dan Tim Pengabdian Pada Masyarakat, kegiatan

dilanjutkan dengan penyampaian post test kepada seluruh peserta. Penyampaian post test dilakukan untuk mengetahui pengetahuan para peserta terhadap tema kegiatan yang hendak dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi dari para pemateri yang sudah disusun sebelumnya. Penyampaian materi dilakukan secara panel dengan substansi penyampaian yang saling berkaitan. Berikut adalah susunan materi yang disampaikan;

Tabel 1.Distribusi Materi dan Pemateri Kegiatan

No Materi Pemateri Sesi 1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Website

di Desa

Simon S. Hutagalung, M.P.A I

2 Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa

Dr. Dedy Hermawan, M.Si

3 Kolaborasi Pelaksanaan dan Pengembangan

Website desa sebagai media inovasi desa

Nana Mulyana, S.I.P, M.Si II

Pada materi pertama yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Websitedi Desa” dikemukakan oleh Bapak Simon S. Hutagalung, M.P.A tentang latar munculnya perundang-undangan yang diperuntukan bagi desa. Selain itu diutarakan juga beberapa point penting tentang administrasi desa yang kemudian menjadi bagian dari substansi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Setelah itu, secara paralel Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si yang menyampaikan materi tentang “Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa” memberikan identifikasi point penting tentang system informasi desa dan pengelolaanya di dalam peraturan tersebut yang juga harus disikapi oleh pemerintah desa dengan melakukan

1540


pengembangan kapasitas aparatur, sehingga kemanfaatan dari kebijakan tersebut dapat secara nyata dirasakan oleh warga desa.

Gambar 3. Salah Satu Sesi Kegiatan Pelatihan Kepada Operator Desa

Pada sesi kedua, Bapak Nana Mulyana, S.I.P, M.Si menyampaikan tentang “Kolaborasi

Pelaksanaan dan Pengembangan Website desa sebagai media inovasi desa ”, beliau memberikan identifikasi hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan, pelaksanaan dan

pengawasan Website desa sebagai media inovasi desa . Potensi positif yang dimunculkan dari UU No 6 Tahun 2014 diantaranya adalah anggaran yang diberikan kepada desa akan semakin besar, oleh karena itu anggaran yang besar itu perlu di wujudkan kedalam program-program yang dapat menggerakkan kehidupan sosial ekonomi desa nantinya, termasuk dalam hal

pengelolaan website desa. Setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya

jawab/diskusi yang dilakukan secara terpandu. Tanya jawab/diskusi berlangsung secara aktif dan antusias. Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta

penjelasan lebih mendalam tentang topik Website desa sebagai media inovasi desa , termasuk dalam kaitan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang sudah pernah mereka rasakan.

Setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post test kepada peserta. Post test dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post Test ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Pada akhirnya setelah post test selesai dilaksanakan, maka kegiatan ditutup oleh Kordinator Kepala Desa dan Kordinator Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. Dari pengamatan dan analisis skoring serta secara kualitatif maka dapat dikatakan bahwa telah lebih dikuasainya

pengetahuan tentang Pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa oleh para anggota Aparatur Desa.

1541


Setelah kegiatan tutorial dilakukan pada kedua sesi, dilaksanakan juga penilaian observasi terhadap keterampilan para peserta. Penilaian ini dilakukan guna mengetahui perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh para sekretaris desa. Rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Observasi Keterampilan Aparatur Desa

No Proses

Hasil

5 4 3 2 1

Sikap yang dinilai: SB B C K SK

1 Persiapan alat dan bahan 8 2 1

2 Motivasi untuk melaksanakan E-Gov 8 1 2

3 Kedisiplinan updating konten 7 2 2

4 Ketepatan dalam penulisan data 7 2 2

5 Pengecekan data dokumen 8 2 1

Jumlah Centang 38 9 2 0 0

Nilai 5 4 3 2 1

Jumlah x nilai 190 36 6 0 0

Nilai Total 232

Diketahui bahwa nilai total minimum dihasilkan dari jumlah pertanyaan dikali nilai

terendah dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 55 sementara nilai total maksimum diperoleh dari jumlah pertanyaan dikali nilai tertinggi dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 275. Kemudian rentang angka 55 hingga 275 disusun menjadi lima kategori penilaian. Kategorisasi ini nantinya dapat menunjukkan posisi nilai total yang sudah diperoleh dari penilaian observasi kepada para sekretaris desa secara rata-rata. Sehingga apabila dikategorisasi berdasar 5 kriteria maka didapatkan posisi nilai total 232 berada pada kategorisasi sangat baik. Berikut adalah ilustrasi dari posisi nilai tersebut.

Sangat Kurang

Kurang Cukup Baik Sangat Baik

0-55 56-110 111-165 166-220 221-275

Gambar 4. Hasil Kategorisasi Penilaian Observasi

Selain itu, setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup

memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post test kepada

232

1542


peserta. Post test dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post

Test ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan.

Berikut adalah daftar skoring yang membandingkan antara pre test dan pro test yang terbagi kedalam dua sesi materi, pada sesi pertama yaitu tentang administrasi asset dan kekayaan desa didapatkan grafik peningkatan yang secara rerata menujukkan angka 10,89%. Distribusi nilai tersebut dapat dilihat dari gambar berikut;

Gambar 5. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 1

Sementara itu, pada sesi implementasi system informasi desa terjadi juga peningkatan

yang cukup signifikan. Peningkatan tertinggi berada pada angka 20% dan peningkatan terendah pada angka 10%, sementara secara rerata peningkatan terjadi pada angka 12,56%. Sebaran angka tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 6. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 2

0

5

10

15

20

25

0102030405060708090

Skor Pre Test Skor Post Test % Peningkatan

0

5

10

15

20

25

0102030405060708090

Skor Pre Test Skor Post Test % Peningkatan

1543


Dari pengamatan dan analisis data maka dapat dikatakan bahwa telah meningkatnya

penguasaan pengetahuan tentang kolaborasi Website desa sebagai media inovasi desa oleh para aparatur desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui juga adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah belum dapat dilaksanakannya kegiatan yang lebih teknis dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis sebenarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparatur desa. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh

kesimpulan bahwa telah dipahaminya konsep pengelolaan Website desa sebagai media inovasi

desa , proses dan mekanisme pengelolaan pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa

serta pentingnya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan Pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa oleh para aparatur Desa di Desa Bernung dan Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika telah meningkatnya

pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Desa dalam hal pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa. Adapun saran yang bisa diperoleh berdasarkan hasil dari kegiatan ini adalah: a. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan yang lebih bersifat teknis operasional serta lebih

mendalam, sehingga aspek-aspek teknis yang bersifat operasional dapat dikuasainya secara lebih menyeluruh menjadi bentuk kapasitas-kapasitas yang diperlukan dalam pengelolaan layanan administrasi desa.

b. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan pada target sasaran yang lebih luas lagi, meliputi kecamatan lain ataupun kabupaten lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

1544


Terima kasih diucapkan kepada Ketua LPPM Unila atas didanainya Pengabdian Pada Masyarakat ini melalui skema Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2019. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para Kepala Desa di Bernung dan Sumber Jaya yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Dwipayana, AAGN, Ari, dkk. 2003. Membangun Good governance di Desa, Yogyakarta: IRE. Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja

Rosdakarya. Harsono, Hanifah. 2002 Implementasi Kebjakn dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber

Widya. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta:

Gava Media.

Indrajit, Richardus Eko. 2003. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). eBook.

Indrajit, Richardus Eko. 2007. Electronic Government In Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia). eBook.

Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Kegagalan Penerapan Websitedan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet. Yogyakarta.

Lexy J. Moleong.2005.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy : Surabaya : PNM

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan public, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisisan dalam Pelaksanaan Good governance, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Sedarmayanti. 2007. Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga. Bandung : Mandar Maju

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrsi dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung: PT Refika Aditama

Setiawan,Guntur. 2004 Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Syahriani, 2009. Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif Good governance. Yogyakarta: Putaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan :

1545


Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Permenkominfo No.05 Tahun 2015 tentang pembuatan domain desa.id

1546


Pembuatan Website Sebagai Langkah Awal Terwujudnya Smart Village Di Dusun Bakungan, Wedomartani,

Ngemplak, Sleman

Wahyudi 1)

, Sudarja 1)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta


Abstrak

Dusun Bakungan, masuk dalam wilayah Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, termasuk dusun dengan potensi sumber daya alam (SDA) maupun potensi sumber daya manusia (SDM) yang baik. Permasalahan yang dihadapi dusun ini antara lain adalah: Informasi dan data-data dusun belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memasarkan produk atau jasanya, serta masyarakat belum memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal. Dari kondisi dusun tersebut, maka solusi yang tawarkan adalah pemanfaatan fasilitas internet secara optimal, dalam hal ini berupa pembuatan dan pemanfaatan website dusun. Untuk mewujudkan penyusunan dan pemanfaatan website dengan baik, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: koordinasi dengan kepala dukuh dan perangkatnya, koordinasi dengan elemen-elemen masyarakat, pelatihan pembuatan website, pembuatan website, pemeliharaan dan updating konten. Luaran dan dampak dari program ini adalah terjadinya transfer of knowledge tentang hal-hal yang berkaitan dengan internet, khususnya website, terbangunnya website Dusun Bakungan, terbangunnya konten-konten di website yang bermanfaat untuk warga Dusun Bakungan maupun untuk masyarakat pada umumnya. Kata kunci: Bakungan, internet, website, smart village. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan perhatiannya pada pembangunan desa, sehingga berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan berbagai model, salah

satunya melalui konsep Desa Cerdas (Smart Village) yang diadopsi dari konsepsi Kota Cerdas

(Smart City). Implementasi konsep desa cerdas di Indonesia saat ini masih beragam (Aditama, 2018). Nijkamp (2009) mendefinisikan kota cerdas sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Cohen (2010) menyebutkan bahwa kota cerdas diidentifikasikan pada 6 (enam) dimensi utama

yaitu smart government (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart society

(kehidupan sosial cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas), smart environment (lingkungan

1547


cerdas), dan quality of live (hidup berkualitas). Kota Cerdas berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup melalui pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan

terintegrasi, bisa dengan inovasi teknologi berbasis internet, big data maupun artificial

intelligence (Alia, 2017). Kabupaten Sleman mencanangkan sebagai kota cerdas, dengan program bernama Sleman

smart regency. “Sleman Smart Regency” adalah suatu program yang dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta

memaksimalkan pelayanan publik (kompas.com, 2016). Cetak biru (blue print) smart regency sudah terbentuk, sehingga pemerintah setempat hanya perlu mengikuti alur yang ada dalam cetak biru tersebut (republika, co.id, 2017).

Dusun Bakungan, masuk dalam wilayah Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dihuni oleh sekitar 2000 warga yang terdiri dari penduduk dan pendatang. Dusun ini termasuk dusun dengan potensi sumber daya yang tinggi, baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun potensi sumber daya manusia (SDM). Dalam hal SDA, persawahan maupun pekarangan di dusun ini sangat subur, sehingga petani hampir tidak pernah mengalami gagal panen, serta aneka buah-buahan banyak dihasilkan. Di sisi lain, kelompok

usaha ekonomis juga banyak terdapat di dusun ini, diantaranya adalah: catering, warung

kelontong, warung makan, warung sayuran, kontrakan rumah, kos-kosan, laundry, perdagangan hewan qurban, bengkel cat mobil, jual-beli motor baru/bekas, dan sebagainya. Informasi dan data yang berkaitan dengan situasi dan perkembangan Dusun Bakungan disimpan dan disampaikan secara konvensional. Warga Bakungan memasarkan produk dan

jasa (hasil panen, kontrakan, kost, perbengkelan, laundry, dan sebagainya) masih secara konvensional, akibatnya bagi warga yang tempat usahanya tidak di pinggir jalan mengalami kesulitan pemasaran, sementara bagi para pencari produk dan jasa tidak mendapatkan informasi yang tepat. Akar masalah dari semua kondisi tersebut tidak dimanfaatkannya fasilitas internet secara optimal.

Dari uraian di atas, maka solusi yang ditawarkan untuk Dusun Bakungan adalah pemanfaatan fasilitas internet secara optimal. Dusun menyediakan wadah informasi dan data

dusun dalam bentuk website dusun. Dalam pembuatan website ini, kelompok pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi karang taruna dilibatkan secara aktif. Tujuan program ini

adalah adanya langkah awal untuk mewujudkan smart village Bakungan.

Metode Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat yang diusulkan ini dilaksanakan dengan tahapan dan

cara sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan Kepala Dukuh Bakungan dan perangkatnya Pada pertemuan atau rapat koordinasi dengan kepala dukuh dan perangkatnya (Unit

Kerja LPMD, ketua RW, ketua RT) ini dibahas dan dimatangkan rencana kebijakan dusun ke

1548


depan, terutama yang berkaitan dengan internet. Salah satu cita-cita dusun yang pernah

disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat Bakungan adalah mewujudkan suatu smart village. 2. Koordinasi dengan elemen penting masyarakat Elemen-elemen masyarakat yang akan dilibatkan pada program ini antara lain: Unit

Kerja LPMD, ketua RW, ketua RT, takmir masjid, takmir mushola, Karang Taruna, PKK, kelompok tani, kelompok perikanan, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Prolenan Ngestiwuri, PAUD Mukti Mulia, berbagai kelompok pengajian, dan kelompok olah raga. Pada pertemuan ini disampaikan rencana dusun ke depan sebagaimana hasil pertemuan dengan kepala dukuh dan perangkatnya. Elemen-elemen masyarakat ini diminta untuk memberikan masukan guna

penyempurnaan konsep rencana dusun dalam mewujudkan smart village Bakungan. 3. Pelatihan pembuatan website Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan pembuatan website. Sasaran dari aktifitas ini

adalah para pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi karang taruna setempat. Hal ini

dimaksudkan supaya terjadi transfer of knowledge dalam pembuatan website, dan akan sangat

berguna apabila mereka kelak akan membuat website untuk diferensiasi dari website yang sudah ada.

4. Pembuatan website Website dibuat oleh tim pengabdian dengan melibatkan warga dan karang taruna di

dusun Bakungan. Website ini berisi antara lain: data dusun, data dari masing-masing RW dan

RT, tata cara pengurusan dokumen, Informasi produk dan jasa, sejarah, kegiatan (event) dusun, pengumuman-pengumuman, dan siraman rohani.

5. Pelatihan pengembangan konten website Pelatihan diberikan kepada elemen-elemen masyarakat tentang kaidah dan cara

penyusunan konten di website. Hal ini dimaksudkan agar konten yang termuat di website benar-benar meng-akomodasi maksud dan keinginan elemen masyarakat, tetapi juga memenuhi

kaidah-kaidah website yang baik. Di samping itu, akan terjaga sustainability dari website dari sisi kualitas dan efektivitasnya.

6. Pemeliharaan dan Update konten website Konten website harus selalu di-update supaya tidak ada konten yang basi. Dalam kurun

waktu 1 tahun, tetap dilakukan pendampingan kepada mitra dalam hal pemeliharaan dan

updating konten website ini.

Hasil Dan Pembahasan

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah website dengan alamat http://bakungan.com. Informasi seputar dusun Bakungan dapat diakses secara online melalui alamat tersebut. Website ini berfungsi untuk :

1. Memperkenalkan kondisi Dusun Bakungan dengan segala potensinya

http://bakungan.com/

1549


2. Menambah literasi informasi kepada masyarakat Dusun Bakungan 3. Mengenalkan produk barang dan jasa warga Bakungan 4. Mendidik masyarakat “melek teknologi, terutama IT Berikut tampilan website http://bakungan.com 1. Halaman Beranda

Gambar 1. Tampilan beranda website (Home)

2. Menu Profil Menu ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang Dusun Bakungan. Menu Profil memiliki tiga (3) Sub Menu yaitu Sejarah, Geografi, Peta, Lokasi. Sub Menu Sejarah menampilkan sejarah atau kejadian yang pernah dialami Dusun Bakungan. Kejadian yang paling menonjol adalah bahwa Dusun Bakungan pernah menjadi markas pejuang perlawanan rakyat pada saat mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya pasukan Belanda membumi hanguskan dusun ini. Sub Menu Peta menayangkan peta Dusun Bakungan dalam berbagai skala, sedangkan pada Sub Menu Lokasi, ditunjukkan posisi relatif Dusun Bakungan terhadap tempat lain yang lebih dikenal, misalnya Kota Yogyakarta. Tampilan Menu Profil disampaikan pada Gambar 2.


1550


Gambar 2. Tampilan Menu Profil

3. Menu Organisasi

Menu ini menampung informasi dari organisasi- organisasi yang ada di Dusun Bakungan, yang terdiri dari: Sub Unit LPMD, RW, RT, Ngestiwuri, Karang Taruna, PKK, dan PPL Mukti Mulia. Prolenan Ngestiwuri adalah suatu organisasi yang mengurusi prosesi pemakaman.

4. Menu Data

Menu ini memuat data Dusun Bakungan, terutama data penduduk, yang dikategorikan menurut jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, dan pekerjaannya. Contoh tampilan menu ini disampaikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Menu Data

1551


5. Menu Produk Menu Produk (Gambar 4) menampilkan produk dan jasa yang menjadi komuditas di Dusun Bakungan. Menu ini terdiri dari 4 Sub Menu, yaitu: Jasa, Perdagangan, Perikanan, Pertanian. Sub Menu Jasa menampilkan jasa yang ditawarkan oleh warga Bakungan meliputi: laundry, bengkel cat mobil, bengkel sepeda motor. Sub Menu Perdagangan menawarkan berbagai usaha di bidang perdagangan, seperti: toko kelontong, warung sayuran, penyedia hewan qurban, dan sebagainya. Sub Menu Perikanan menampilkan hasil usaha perikanan di Dusun Bakungan, antara lain: gurameh, lele, dan nila. Dusun Bakungan pernah menjadi sentra perikanan pada era sebelum tahun 2000, akan tetapi saat ini mengalami kemunduran dan kemerosotan yang signifikan. Dengan bantuan website ini diharapkan usaha budi daya perikanan ini akan menggeliat lagi. Sub Menu Pertanian berisi produk pertanian di Dusun Bakungan, yang terdiri dari padi, palawija (cabai, kacang tanah, singkong), dan sayuran (bayam, terong, kacang panjang).

Gambar 4. Tampilan Menu Produk

6. Menu Event Menu ini menjadi semacam pengumuman dari suatu event yang akan diselenggarakan dan sekaligus sebagai pemberitaan dari suatu event yang sudah terselenggara. Menu ini terdiri dari Sub Menu Keagamaan dan Sub Menu Kebudayaan. Dusun Bakungan mempunyai banyak agenda keagamaan, misalnya: pengajian tahun baru Hijriah, Pengajian peringatan maulid nabi, pengajian Isro’ Mi’roj, Romadlon di Bakungan (RdB), pengajian pelepasan jamaah calon haji. Di samping event keagamaan, Dusun Bakungan juga mempunyai event kebudayaan, antara lain: pagelaran wayang kulit, pentas seni peringatan hari kemerdekaan RI.

7. Menu Info Terkini

Menu ini terdiri dari empat (4) Sub Menu, yaitu Berita, Pengumuman, Lowongan, Lelayu. Informasi kepada masyarakat diharapkan dapat lebih rinci dan lebih cepat dengan adanya menu ini. Contoh tampilan menu ini disampaikan pada Gambar 5 berikut.

1552


Gambar 5. Tampilan Menu Info Terkini

8. Menu Ngaji

Untuk memenuhi kebutuhan akan siraman rohani bagi warga Bakungan, disediakan Menu Ngaji. Menu ini terdiri dari tiga (3) Sub Menu, yaitu Tausyiah, Kolom, Tanya Jawab. Sub Menu Tausyiah berisi pelajaran Agama Islam yang meliputi: Aqidah, Fiqih, Akhlaq, dan Tarikh (Sejarah Islam). Selain itu juga ditayangkan kajian khusus (dalam Sub Menu Kolom), dan disediakan juga ruang untuk tanya jawab seputar Agama Islam.

Luaran lainnya (intangible output) dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat (khususnya pemuda-pemudi) tentang internet pada umumnya dan website pada khususnya. Di samping itu, juga terbangunnya

website dusun dengan alamat http://bakungan.com. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan dampak, antara lain:

a. Dengan kemampuan yang dimiliki para pemuda-pemudi Bakungan dalam hal

membangun dan mengelola website, maka hal ini merupakan nilai tambah bagi mereka dan meningkatkan kualitas SDM di Bakungan. Hal ini meningkatkan juga membuka peluang dan kesempatan kerja bagi mereka jika ingin berkiprah lebih banyak lagi di bidang

website, misalnya sebagai desainer website, jasa pengisi konten website, dan instruktur

pengembangan website. b. Masyarakat mempunyai budaya memanfaatkan website c. Dengan adanya website http://bakungan.com, maka informasi dari perangkat dusun ke

warga atau sebaliknya menjadi sangat cepat tersampaikan.



1553


d. Dengan adanya website ini, pelaku usaha di Dusun Bakungan merasa sangat terbantu dalam pemasaran produk dan jasanya. Para pelaku usaha tersebut antara lain adalah

warung, laundry, kontrakan rumah, dan sebagainya. Nominal peningkatan omset dari para pelaku usaha belum signifikan untuk saat ini.

e. Dalam waktu yang akan datang, Dusun Bakungan akan dapat mewujudkan smart village,

yang juga akan mendukung terwujudnya smart city.

Kesimpulan Pengembangan website telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam

pembuatan, pengisian konten, dan sosialisasinya. Alamat website yang digunakan adalah http://bakungan.com. Menu website tersebut meliputi Home, Profil, Organisasi, Data, Event,

Produk, Info Terkini dan FAQ. Pelatihan pengembangan website telah dilakukan dengan peserta dari beberapa elemen masyarakat, terutama anggota karang taruna Dusun Bakungan.

Pelatihan mengunggah konten ke website telah berjalan dengan baik. Dampak yang dirasakan masyarakat Dusun Bakungan dengan adanya kegiatan ini antara lain adalah peningkatan

kemampuan tentang pengelolaan website bagi anggota karang taruna, informasi kepada masyarakat menjadi lebih cepat diterima dan peningkatan budaya literasi, serta pemanfaatan

website. Dusun Bakungan siap menjadi smart village yang mendukung Sleman smart regency. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu pendanaan untuk terlaksananya program ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Dusun Bakungan atas kerjasamanya sehingga dapat diselesaikannnya program ini dengan baik.

Daftar Pustaka

Aditama, R., 2018, Penerapan Konsep Smart Governance Pada Smart Village, https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep-smart-governance-pada-smart-village-1522820469658 diunduh: 17 Desember 2018, 02:15 AM.

Alia, S. S., 2017, Akhirnya Indonesia Punya Definisi Jelas untuk Smart City, https://www.viva.co.id/digital/digilife/949914-akhirnya-indonesia-punya-definisi-jelas-untuk-smart-city, diunduh : 27 Desember 2018, 04:40 AM

Cohen, Daniel A. dan Paul Zarowin, 2010, Accrual-Based and Real Earnings Management

Activities Around Seasoned Equity Offerings, Journal of Accounting & Economics Vol. 50 No. 1: 2-19

Nijkamp, dkk . 2009. "Smart cities in Europe". 3rd Central EuropeanConference in Regional Science –CERS.


https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep-smart-governance-pada-smart-village-1522820469658

https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep-smart-governance-pada-smart-village-1522820469658

https://www.viva.co.id/digital/digilife/949914-akhirnya-indonesia-punya-definisi-jelas-untuk-smart-city

https://www.viva.co.id/digital/digilife/949914-akhirnya-indonesia-punya-definisi-jelas-untuk-smart-city

1554


Inisiasi Wakaf Uang Berbasis Tempat Ibadah Di Perdesaan Gunungkidul

Moh. Mas’udi


Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183


Abstrak

Masjid atau mushalla pada umumnya sebagai tempat ibadah semata. Padahal masjid atau mushalla memiliki fungsi sosial kemasyarakatan sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Hal ini juga terjadi pada masjid atau mushalla di wilayah perdesaan, termasuk di Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Agar masjid/mushalla dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka masjid atau mushalla harus dikelola dengan baik pula, sehingga kedua fungsi di atas bisa berjalan secara maksimal. Dalam rangka menumbuh kembangkan fungsi sosial kemasyarakatan ini, diselenggarakan program pengabdian masyarakat dalam bentuk inisiasi wakaf uang di Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat. Tujuannya adalah agar dana wakaf uang sebagai dana abadi, bisa diproduktifkan melalui aktivitas beternak kambing, sehingga terdapat peningkatan ekonomi jamaah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi awal dengan tokoh masyarakat, Focus Group Discussion (FGD), fasilitasi pembentukan organisasi kenazhiran, dan pemberian stimulan dana wakaf uang. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah terbentuknya kepengurusan nazhir wakaf uang Mushalla Nurul Inayah serta usaha produktif dalam bentuk “gaduh” kambing kepada lima jamaah Mushalla Nurul Inayah. Kata Kunci : Pengembangan Ekonomi, Tempat Ibadah, Wakaf Uang

Pendahuluan

Kebijakan Presiden Jokowi dalam pembangunan nasional yang menyasar pada wilayah perdesaan, telah menghasilkan dampak peningkatan ekonomi perdesaan. Kekuatan “Dana Desa” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sasaran yang diharapkan adalah bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan (sumber : Www. djbk. Kemenkeu. go.id). Adapun tujuan Dana Desa, salah satunya untuk pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian masyarakat. Pada sisi lain, Dana Desa yang bersumber dari anggaran APBN bisa memunculkan ketergantungan masyarakat perdesaan dalam pengentasan kemiskinan dan upaya memajukan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga penyeimbang yang berasal dari potensi ekonomi masyarakat perdesaan agar mampu menguatkan ekonominya secara mandiri. Program penuntasan kemiskinan di Gunungkidul masih menjadi fokus


1555


pemerintah daerah, dengan berbagai program untuk terus diupayakan. Salah satunya bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat berupa kuliah kerja nyata (KKN). Dampak nyata dari program pengabdian masyarakat adalah dalam hal penuntasan kemiskinan. Ia telah menekan angka kemiskinan pada tahun 2018 turun dari 18,65 persen menjadi 17,12 persen.( sumber : Krjogja.com, 27Januari 2019) Tempat ibadah baik itu masjid atau mushalla, pada dasarnya bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ritual ibadah semata. Ia bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat (jamaah), dan hal itu pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah, al Khulafa al Rasyidun, serta kekhalifahan Islam sesudahnya (Nandang, 2017). Masjid atau mushalla punya peluang untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial, salah satunya masalah ekonomi. Untuk mendukung semua itu harus ada sarana dan prasarana yang memadai agar masjid atau mushalla bisa untuk menjadi tempat pemberdayaan masyarakat dan penyelesai permasalahan umat.

Dalam sejarah Islam, aktivitas filantropi Islam yang bisa menumbuh-kembangkan ekonomi masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau pun menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah yang berlaku. (sumber : UU Wakaf Tahun 2004, pasal 1, ayat 1). Sejarah Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya wakaf meliputi atas bangunan pendidikan, tempat ibadah serta kuburan. Hal ini tercermin dari data wakaf yang diunggah oleh Kementerian Agama terdapat tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi. (sumber : https://Kemenag.go.id). Dalam perkembangan terakhir, perluasan aktivitas wakaf telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lahirnya fatwa tentang kebolehan wakaf tunai atau wakaf uang ( sumber : Fatwa MUI Tentang Wakaf Tunai Tahun 2002). Pemikiran wakaf uang di era modern, pada awalnya dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom dari Bangladesh dan merupakan momen yang sangat tepat guna mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat (Rozalinda, 2015). Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau pun badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek (Lubis, 2016).

Upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia, paling tidak terinspirasi oleh tiga hal

mendasar. Pertama, keberhasilan negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar dalam mewujudkan kemanfaatan wakaf uang untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus pengalaman Negara-negara Timur Tengah, Indonesia dapat mengadopsi metode yang digunakan oleh negara di Timur Tengah tersebut dengan

menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Kedua, realitas dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk, mengharuskan adanya alternatif bagi penyelesaiaan

masalah-masalah sosial ekonomi tersebut tanpa membebani keuangan Negara. Ketiga, potensi wakaf benda tidak bergerak yang sangat besar, tetapi belum memberikan kontribusi ekonomi

https://kemenag.go.id/

1556


yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk alasan ini, dibutuhkan dana segar untuk menghidupkan wakaf benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi tinggi, agar bisa diproduktifkan.(Mas’udi, Maesaroh, Satria, 2016).

Selama ini gerakan wakaf uang lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan dibanding dengan wilayah perdesaan. Ini ditandai dengan lahirnya lembaga nazhir wakaf nasional maupun lokal yang berpusat di kota-kota besar di Indonesia. Upaya menggali potensi wakaf uang di perdesaan nyaris tak terdengar dari pemberitaan media. Padahal potensi untuk menumbuh kembangkan wakaf uang di perdesaan menjadi sebuah keniscayaan. Atas dasar alasan inilah pengabdi mencoba untuk menginisiasi gerakan wakaf uang di perdesaan Gunungkidul.

Metode Pelaksanaan

Untuk mengawali program pengabdian masyarakat ini, pengabdi terlebih dahulu melakukan silaturahmi dan konsultasi dengan Kepala Desa Ngloro dan Kepala Dusun Pringsurat. Silaturahmi ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi yang baik antara pengabdi dengan keduanya. Pengabdi juga melakukan silaturahmi kepada Ketua Takmir yang ada di Dusun Pringsurat, yaitu Takmir Mushala Nurul Inayah dan Takmir Mushala Al-Muttaqin untuk memberitahukan program pengabdian masyarakat ini. Rencana awal program pengabdian ini adalah pembentukan koperasi syariah di perdesaan.

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilanjutkan dengan melakukan identifikasi masalah serta menganalisis kendala dalam pengembangan program tersebut. Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan laporan pengabdian masyarakat (KKN) sebelumnya dan hasil observasi di lapangan. Berdasarkan pertimbangan kemampuan pengabdi dan analisis situasi, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat dicukupkan di Mushalla Nurul Inayah. Setelah diidentifikasi masalahnya serta kendala yang ada serta bagaimana pemecahan masalahnya, tahap selanjutnya yakni menganalisis potensi yang bisa diberdayakan bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis tempat ibadah. Adapun analisis potensi ini menjadi pijakan bagi pelaksanaan inisiasi wakaf uang di lokasi pengabdian.

Tahapan berikutnya adalah dengan menghadirkan tokoh masyarakat yang akan bersentuhan langsung dengan kegiatan pengabdian masyarakat, yang meliputi atas Kepala

Dukuh Pringsurat serta Takmir Mushala Nurul Inayah dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Berangkat dari FGD ini, muncullah beberapa alternatif kegiatan beserta kendala yang akan dihadapi. Pada akhirnya FGD ini menjadi katalisator untuk mewujudkan program

inisiasi wakaf uang di perdesaan. Dalam Focus Group Discussion (FGD) ini, pengabdi bisa memberikan penjelasan secara ringkas dan mudah dimengerti tentang wakaf uang, nazhir wakaf uang serta kedudukan harta wakaf kepada Takmir Mushala Nurul Inayah.

Sebagai tindak lanjut dari FGD, maka Takmir Mushala Nurul Inayah berinisiatif menyusun kepengurusan nazhir wakaf uang yang meliputi atas pelindung, ketua, sekretaris,

1557


bendahara dan seksi usaha. Agar nazhir wakaf uang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengabdi telah memberikan dana stimulan untuk mewujudkan program kerjanya. Hasil dan Pembahasan

Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian dari wilayah perdesaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Pringsurat memiliki luas wilayah 76.5350 Ha, yang dipergunakan untuk pertanian adalah seluas 68.2455 Ha, sedangkan untuk lahan pemukiman adalah seluas 8.2455 Ha.( sumber : Laporan KKN UMY Tahun 2018/2019). Dusun ini merupakan dusun yang terletak di wilayah perbukitan dengan mayoritas masyarakatnya kerja di sektor pertanian. Secara umum penduduk Dusun Pringsurat memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan membudidayakan padi, jagung, singkong, dan kacang tanah dan penduduknya juga memiliki hewan ternak seperti kambing dan sapi, dan mereka menganggapnya sebagai usaha sampingan.(Ibid.)

Di Dusun Pringsurat mayoritas kepala keluarga mencari penghidupannya (ma’isyah) di kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan tidak memungkinkan untuk langsung kembali ke dusunnya pada hari itu juga. Para kepala keluarga ini, berangkat kerja pada hari Senin pagi dan pulang ke dusun pada hari Jum’at sore. Sementara itu, mayoritas ibu-ibu sebagai kelompok rentan ekonomi, tetap tinggal di dusun dengan melakukan aktivitas sebagai petani atau pun peternak sebagai usaha sampingan untuk ikut menopang ekonomi keluarga. Dari pernyataan di atas, terdapat tiga potensi ekonomi lokal yang bisa dikembangkan, yakni pada sektor pertanian, peternakan dan hasil olahan. Terhadap tiga potensi tersebut, pengabdi mencoba untuk ikut mengembangkan sektor peternakan dengan menginisiasi aktivitas wakaf uang. Hal ini juga dimaksudkan untuk ikut menumbuh kembangkan potensi ekonomi ibu-ibu jamaah Mushalla Nurul Inayah. Pada sisi lain, inisiasi gerakan wakaf uang ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran warga perdesaan agar dapat mengumpulkan dana abadi dalam bentuk wakaf uang tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu.

Adapun hasil pelaksaan program pengabdian masyarakat ini adalah : a. Membangun kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah sebagai bentuk dukungan untuk

menjadikan mushalla sebagai pusat aktivitas jamaah. Hal ini sekaligus untuk mengedukasi takmir dan jamaah akan arti pentingnya kamar mandi/WC bagi sebuah tempat ibadah. Dana pembangunan kamar mandi/WC diperoleh dari beberapa kolega pengabdi di Yogyakarta, seperti Badan Pengelola Infak (BPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1558


Gambar 1 . Kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah.

Sumber: doumen penulis

Gambar 2, Proses finishing kamar mandi/WC Mushalla


b. Pembentukan kepengurusan nazhir wakaf uang dengan susunan sebagai berikut : Pelindung : Rohmad Tasrif Anshori Ketua I : Wasgito II : Sutarno

Sekretaris I : Suhadi II : Riswanto

Bendahara I : Margiyono II : Nur Asnawi

Sie Usaha : Widodo Sarwoto Yarohmanto

1559


c. Pemberian modal awal wakaf uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Modal awal ini berasal dari dana stimulan KKN PPM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dana pengabdi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang ada diwujudkan dalam bentuk pembelian 5 ekor kambing agar bisa dikembangkan dalam bentuk “gaduh” kepada 5 orang jamaah. Pemilihan kambing sebagai kegiatan ekonomi riil bagi pengembangan wakaf uang dikarenakan beberapa alasan.

Pertama, pengembang biakan kambing tidak membutuhkan dana tambahan. Kedua, jangka

waktu pengembang biakan relatif pendek. Ketiga, risiko yang harus ditanggung oleh penjamin relatif terjangkau.

Adapun penerima ternak kambing meliputi atas : 1. Keluarga Bapak Sutarno, 1 ekor kambing seharga Rp 1.450.000 2. Esti, 1 ekor kambing seharga Rp 1.250.000 3. Keluarga Bapak Prapto, 1 ekor kambing seharga Rp 1.100.000 4. Keluarga Bapak Muhsin, 1 ekor kambing seharga Rp 1.100.000 5. Sumiarti, 1 ekor kambing seharga Rp 1.350.000

Gambar 3. Kambing dari dana wakaf uang yang terkumpul


Dari total dana pembelian lima ekor kambing ini, maka sisanya disimpan oleh

bendahara nazhir wakaf uang. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan ternak kambing yang dikembangbiakkan, maka pengabdi sudah menyanggupi untuk menjadi semacam Lembaga Penjamin Syariah (LPS) yang berkewajiban mengganti atau membelikan kambing jika ada musibah atas kambing tersebut. Pada sisi lain, nadzir berkewajiban memantau perkembangan ternak kambing tersebut. Program pengembang biakan ternak kambing ini akan berakhir sampai menjelang Idul Qurban, karena kambing-kambing tersebut harus dijual. Dari hasil penjualan kambing dan setelah dikembalikan modal pokoknya, maka keuntungan penjualannya akan dibagi menjadi 3 bagian. 50 % keuntungan untuk pengembang biak, 25 % untuk nadzir wakaf, serta 25%

1560


sisanya ditambahkan ke modal pokok untuk kemudian dibelikan kambing setelah Idul Qurban selesai.

Untuk menjaga agar harta wakaf tidak berkurang jika ada musibah dalam pemeliharaan kambing tersebut, maka pengabdi sebagai bagian dari wakif telah menyediakan dirinya untuk menjadi semacam lembaga penjamin wakaf uang dan siap mengganti kambing yang terkena musibah agar keutuhan harta wakaf tersebut tetap utuh dan terjaga. Dalam jangka panjang, lembaga penjamin wakaf uang ini bisa dicadangkan dari dana infak dan sedekah mushalla tersebut, agar keberlangsungannya bisa tetap terjaga dan tidak tergantung kepada individu. Simpulan Inisiasi wakaf uang berbasis tempat ibadah di Mushalla Nurul Inayah, pada awalnya dimaksudkan untuk membentuk koperasi syariah di dua mushalla, Yaitu Mushalla Nurul Inayah dan Mushalla Al-Muttaqin di Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Dengan melihat situasi dan kondisi serta pola kerja warga di Dusun Pringsurat, ternyata kurang mendukung bagi pendirian koperasi syariah. Oleh sebab itu dimunculkan gagasan untuk menginisiasi aktivitas gerakan wakaf uang yang berpusat di mushalla tersebut.

Inisiasi gerakan wakaf uang di perdesaan tersebut, telah menghasilkan susunan kepengurusan nadzir wakaf uang Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Dan anggota nadzhir tersebut di fungsikan sebagai penentu serta penghimpun dana para donator wakaf uang Dan di harapkan program tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya serta bisa bermanfaat lebih untuk warga dusun yang mendapatkan dana wakaf uang tersebut. Dengan adanya program ini juga menjadi barometer untuk milayah perdesaan lainya agar bisa menciptakan perekonmian di daerahnya lebih baik lagi serta menjadikan tempat ibadah sebagai inisia wakaf uang.

Saran :

1. Sebagai sebuah rintisan gerakan wakaf uang di perdesaan dengan berbasis tempat ibadah, maka kegiatan ini perlu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya agar bisa menjadi model gerakan wakaf uang di perdesaan.

2. Gerakan wakaf uang di perdesaan ini perlu dikomunikasikan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Gunungkidul agar bisa disinergikan sebagai gerakan masal di perdesaan Kabupaten Gunungkidul.

Ucapan Terima kasih Ucapan terima kasih harus pengabdi sampaikan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dana dan dukungan bagi terlaksananya pengabdian. Ucapan terima kasih juga perlu disampaikan kepada Badan Pengelola Infak (BPI)

1561


dan Takmir Masjid KH. Ahmad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dana bagi pembuatan kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Daftar Pustaka :

Badan Wakaf Indonesia, 2018. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Jakarta : BWI.

Krjogja.com., 27 Januari 2019

Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2016. Hukum Wakaf Tunai, Bandung : Citra Aditya Bakti

Mas’udi, M., Maesaroh, Satria, 2016. Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai

(Waqf al-Nuqud) di Indonesia. (Laporan Penelitian Tahun 2016).

Nandang, Zae dan Wawan Sofwan, 2017. Masjid dan Perwakafan, Bandung : Tafakur

Rozalinda,2015. Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta : Rajawali. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Www. djbk. Kemenkeu. go.id

1562


Peran Masyarakat Dalam Mendorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Arni Surwanti, Warih Andan Puspitosari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya Tamantirto Bantul Yogyakarta

Jl. Brigjen Katamso 55 Yogyakarta 55121

[email protected]

Abstrak

Layanan pada penyandang disabilitas berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Oleh karena itu Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Desa Panggungharjo salah satu desa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta telah memiliki Kelompok Berbasis Masyarakat/RBM. Sebagai lembaga di Desa yang masih baru kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum menunjukkan perannya dengan baik dalam memberikan layanan pada penyandang Disabilitas. Hal ini karena pemahaman personil dalam kelompok ini tentang issue disabilitas masih terbatas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pertama, melakukan peningkatan kualitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Kedua, pendampingan pada Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan & manajemen kewirausahaan pada penyandang disabilitas; pembentukan kelompok usaha serta serta adanya pendampingan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas. Guna menjadi keberlanjutan program, diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitas berbasis masyarakat. Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat PENDAHULUAN

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kabupaten Bantul memiliki penduduk sejumlah 25.727 orang. Berdasarkan sumsi Word Report On Disability tahun 2011, bahwa rata-rata jumlah penduduk penyandang disabilitas adalah sekitar 15% [WHO, 2011]. Maka jumlah penduduk penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo diperkirakan sebesar 3.859 orang. Penggunaan data berdasarkan asumsi dikarenakan sampai saat ini di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di dalamnya Kabupaten Bantul belum ada sistem pendataan pada penyandang disabilitas yang valid.Masalah pendataan

1563


sampai sekarang masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk pertugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten hanya dalam jumlah yang sedikit.

Pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta sebagaimana juga yang terjadi pada di desa lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Karakteristik penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo, sebagaimana rata-rata kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, antara lain adalah : a. Banyak yang tidak terdata sebagai penduduk, dengan demikian wajar apabila tidak

terdapatnya data yang valid terkait jumlah dan detail karakteristik permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

b. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu identitas diri. c. Masih menghadapi masalah psikhologis; seperti tidak berani keluar rumah karena malu,

tidak percaya diri, ketakutan. d. Berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonomi dan kesehatannya rendah (Surwanti,

2018). e. Tingkat pendidikan umumnya rendah; f. Produktifitas sumberdaya manusia penyandang disabilitas relatif rendah karena belum

banyak mendapatkan kesempatan pelatihan kerja;

g. Masih adanya hambatan sosial (sosial and cultural barriers), yaitu diskriminasi di lingkungan

keluarga dan masyarakat dan hambatan fisik (architectural barriers), yaitu belum tersedianya fasilitas umum yang aksesibel;

h. Kemampuan untuk mendirikan usaha mandiri rendah, karena ketiadaan ketrampilan, kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan; kemampuan melakukan pemasaran usaha masih rendah.

Ketidaktersediaan data yang valid dan tidak memliki kartu identitas diri menyebabkan penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan layanan-layanan yang ada dalam program pemerintah. Program jaminan kesehatan, program pendidikan, pengram pelatihan dan program-program pemberdayaan ekonomi tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Hal inilah yang menjadikan kesejahteraan penyandang disabilitas masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Layanan berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi serta layanan pada penyandang disabilitas yang dapat dijangkai sangat terbatas. Pelibatan keluarga dan masyarakat akan mengatasi keterbatasan pelayanan yang berbasis lembaga atau panti dengan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

1564


Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat sebagai kristalisasi model saat ini. Model yang diarahkan pada semua tindakan untuk menggunakan dan membangun sumberdaya masyarakat termasuk penyandang disabilitas, keluarga dan pemerintah desa serta masyarakat di sekitarnya. Paradigma ini memandang keluarga dan masyarakat merupakan kekuatan utama sebagai sumber daya rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Pergeseran paradigma dalam layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan lebih memberdayakan keluarga dan masyarakat juga sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas pasal 26 poin b: “...Negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan dan program terutama bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan sosial, dimana pelayanan dan program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah pedesaan”.

Inti daripada pasal tersebut bahwa habilitasi maupun rehabilitasi serta pelayanan dan program bagi penyandang disabilitas harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas di lingkungannya, dengan melibatkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah menggunakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan produktifitas atau kemandirian. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah disabilitas maupun peningkatan kualitas kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya. Kemiskinan dan disabilitas adalah merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat. Salah satu penyebab disabilitas masih banyak karena kondisi miskin sehingga ketika ibu mengandung kurang gizi, tidak pernah mendapaykan akses kepada layanan kesehatan, atau kurang pengetahuan sehingga tidak menjaga kesehatan, dampaknya dapat melahirkan anak disabilitas. Kondisi disabilitas menjadikan mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadikan mereka miskin.. Kemiskinan yang dialami tidak hanya sebatas kemiskinan secara ekonomi, melainkan juga kemiskinan non-ekonomi seperti terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, produktifitas yang rendah, serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi. Kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan ekonomi atau bantuan finansil saja, melainkan yang lebih utama pemberdayaan agar mereka dapat mandiri, memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih berdaya atau memiliki kekuatan dalam meningkatkan kondisi kehidupannya, sekarang ini menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan masalah kemiskinan sekaligus akan membawa pengentasan terhadap masalah disabilitas. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi keluarga dan masyarakat merupakan salah satu cara

1565


agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama bahu membahu meningkatkan jangkauan layanan sehingga akan lebih banyak penyandang disabilitas yang terjangkau oleh layanan. Kondisi ini juga akan mendukung terbentuknya masyarakat inklusif, yaitu masyarakat yang memiliki penerimaan, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif memberikan beberapa keunggulan seperti penyandang disabilitas akan memiliki akses terhadap pelayanan yang mereka butuhkan, sementara mereka tetap berada didalam masyarakat, berinteraksi, berintegrasi dan menikmati kehidupan bersama anggota masyarakat yang lainnya. Kondisi ini

memungkinkan terciptanya kemandirian (self-reliance) pada penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dimana mereka tinggal.

Salah satu upaya untuk membangun masyarakat inklusif dan merangsang partisipasi keluarga dan masyarakat adalah dengan dengan cara memfasilitasi penyandang disabilitas dan keluarganya untuk melakukan aktivitas bersama-sama dalam satu tempat yang aksesibel atau mudah dijangkau di tengah masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Aktivitas ini akan mensinergikan berbagai komponen di masyarakat dalam membangun kesetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (kelompok RBM) akan menjadi wadah partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pemerintah desa dalam kegiatan rehabilitasi sosial. Kelompok RBM ini juga membangun struktur kesinambungan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Inti aktivitas kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat/RBM ini adalah menguatkan penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, membangun sistem rujukan, pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas. Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini dapat berperan dalam pengentasan masalah disabilitas dan sekaligus menjadi bagian dari pengentasan masalah kemiskinan di masyarakat.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) ini terdiri dari penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat dan kader di tingkat desa, ibu-ibu PKK dan atau karang taruna, serta aparat pemerintah desa. Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia [http://arifrohmansosialworker.blogspot.com/2011]. Kelompok Rehabilitasi

Berbasis Masyarakat (Community Based Rehabilitation/CBR) seharusnya bisa melakukan pemutakhiran data, rujukan, dan advokasi dengan berdasarkan strategi untuk rehabilitasi, persamaan peluang, pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai sektor penyedia layanan, yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Sosial, dan Sektor Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok RBM ini dapat dilakukan melalui upaya mobilisasi sumberdaya dan potensi masyarakat, dan dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, budaya, geografi dan

1566


demografi masyarakat serta keadaan penyandang disabilitas setempat. Dalam artian aktifitas atau kegiatan di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta potensi dan kondisi wilayah. Kelancaran kegiatan dalam kelompok RBM ini perlu ditunjang dengan koordinasi sebaik-baiknya dengan berbagai sektor terkait, dalam rangka keutuhan pelayanan termasuk pelayanan rujukan antar sektor terkait yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan keluarganya. Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam memberikan legitimasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial disabilitas. Oleh karena itu perlu melakukan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya untuk membangun tanggung jawab dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kondisi kehidupan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Desa Panggungharjo baru terbentuk di awal tahun 2018, dengan melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna dan pemerintah desa sebagai koordinator dan sekaligus melakukan supervisi. Sebagai lembaga yang baru, Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini masih belum nampak perannya dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas. Hal ini karena kelompok ini belum baik memahami berbagai issue tentang permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan masih rendahnya kemampuan kelompok ini dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat melakukan pemutakhiran data, melakukan referal kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas pada berbagai layanan pemerintah, serta melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian pula perannya dalam menguatkan penyandang disabilitas, keluarganya melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, serta pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas masih perlu ditingkatkan. Potensi dan ketrampilan potensi masyarakat dalam penanganan penyandang disabilitas memiliki permasalahan: Masih terbatasnya kapasitas anggota kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat di Desa Panggungharjo dalam penanganan penyandang disabilitas; Masih rendahnya tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo. METODE PELAKSANAAN

Penanganan permasalahan penyandang disabilitas ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, khususnya peran pemerintah dan masyarakat. Dalam lingkungan terdekat yang diharapkan memliki perhatian dalam mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas ini adalah pemerintah desa dan masyarakat melalui organisasi masyarakat yang berada di tingkat desa. Di desa Panggungharjo terdapat kelompok Rehabilitasi Berbasis Masysrakat, kelompok yang dibentuk dengan anggota terdiri dari pemerintah desa, PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga untuk memperhatikan berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Desa.. Sampai saat ini

1567


Kelompok tersebut belum banyak berperan dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas, hal ini karena belum adanya pemahaman yang cukup terkait isue disabilitas.

Program Kemitraan Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan model penanganan permasalahan penanganan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul, maka solusi yang ditawarkan pada Program Kemitraan Masyarakat adalah : 1. Peningkatan Kapasitas Personil Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat memberikan model untuk mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dapat meningkat perannya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemerintah desa dan masyarakat desa Panggungharjo melalui Kelompok

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat perlu memberikan kegiatan-kegiatan penyadaran (awairness

raising), memahami berbagai isue permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten terkait dengan program yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Dengan memahami permasalahan, kebijakan dan program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten ini, maka apabila di Desa Panggungharjo terdapat penyandang disabilitas, maka Kelompok RBM ini dapat memfasilitasi untuk mendekatkan progran-program layanan tersebut pada penyandang disabilitas di desa. Kerangka penyelesaian masalah untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan tentang penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional dan daerah yaitu berbagai kebijakan yang mendasarkan pada pendekatan hak asasi, yaitu dimulai dengan Ratifikasi UNCRPD (United Nation Convention of The Right of Persons With Disabilities) oleh pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2011, dan berikut terbitnya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011; demikian pula di tingkat nasional telah memiliki UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di daerah juga telah memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Propinsi DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, namun banyak yang belum mengenal berbagai kebijakan tersebut, sehingga tentunya belum terlihat dampak nyata pada implementasinya, khususnya pada level desa. Demikian pula Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA) di Asia Pasifik yang mana menekankan perlunya program inklusif dalam semua bidang, tentunya termasuk dalam pemerintahan desa, sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat bermasyarakat.

2. Pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. kelompok dalam masyarakat untuk memberikan upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran

1568


keluarga, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) akan berperan dalam: a. Mewujudkan kemandirian (self-reliance) pada penyandang disabilitas, keluarga dan

masyarakat dimana mereka tinggal. Kelompok RBM mengupayakan penyandang disabilitas memiliki akses terhadap pelayanan khusus yang mereka butuhkan, sementara mereka tetap berada didalam masyarakat dan mendukung masayarakat mereka, serta menikmati suatu gaya hidup seperti anggota masyarakat yang lainnya. Mereka bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat mereka.

b. Kelompok RBM akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pemutakhiran data, referal dan advokasi. Penyediaan informasi yang jelas tentang penangaan masalah penyandang disabilitas, sehingga sikap, harapan dan tindakan masyarakat akan berubah, dan dapat menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Kelompok ini lah yang secara terus menerus akan memberikan perhatian dan memfasilitasi penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo untuk mendapatkan layanan-layanan dari pemerintah maupun dari masyarakat, dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Penguatan Penyandang Disabilitas dan keluarganya

Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan memberdayakan secara ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya. penguatan dengan pemberian pemberdayaan pada penyandang disabilitas baik pemberdayaan ekonomi dan non ekonomi sehingga mereka dapat hidup mandiri.

Program ini dilaksanakan dengan dukungan Program Kemitraan Masyarakat. Guna menjadi keberlanjutan program, untuk kegiatan pada waktu yang akan datang diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitas berbasis masyarakat untuk terus menerus melaksanakan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Program Kemitraan Masyarakat dapat menghasilkan capaian : a. Model sistem kerja kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Program

kemitraan Masyarakat ini telah membentuk forum komunikasi dari beberapa lembaga layanan yang ada di desa yang potensi dikembangkan menjadi lembaga resmi di desa yang disebut dengan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Kelompok ini dari beberapa lembaga layanan yang ada di desa meliputi personil pemerintah desa, personil dari PKK dan personil dari Badan Pelaksanan Jaminan Sosial Desa serta penyandang disabilitas dan atau orangtua penyandang disabilitas yang dikoordinir dan disupervisi oleh pemerintah

1569


desa di Desa Panggungharjo. Kelompok Rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) adalah kelompok dalam masyarakat untuk memberikan upaya untuk memulihkan keberfungsian penyandang disabilitas yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat.

Gambar 1. Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan

b. Terbentuknya satu kelompok usaha mandiri yang dijalankan penyandang disabilitas dan

masyarakat non penyandang disabilitas secara inkusi dalam bidang makanan. Kelompok usaha yang terbentuk adalah kelompok usaha Egg Roll. Kelompok usaha ini membuat snack egg roll merupakan snack yang terbuat dari ubi ungu. Selain itu juga terbentuk kelompok budidaya agribisnis dengan system hidrophonik. Kelompok ini menanam sayuran seperti sawi dan slada. Kelompok budidaya hidrophonik ini beranggotakan ibu-ibu PKK dan penyandang disabilitas. Kelompok usaha egg roll telah bisa berproduksi dan memasarkan di BUMDES dan masyarakat sekitar Desa Panggungharjo. Sedangkan kelompok agribusnis telah bisa panen untuk slada, dan masih dikonsumsi untuk keluarga.

Pemerintah Desa

Penguatan kelompok RBM

untuk bisa melakukan

pendataan, referal dan

advokasi

Pendampingan

Kelompokm RBM

Perwakilan

Penyandang

Disabilitas dan

keluarga

Pengenalan isue disabilitas,

pengenalan peraturan

perundangan yang terkait

dengan perlindungan dan

pemenuhan hak

penyandang disabilitas baik

tingkat internasional,

nasional, dan daerah;

Pelatihan tentang

penanganan penyandang

disabilitas; Pelatihan cara

melakukan pendataan,

referal dan advokasi

Pendampingan

pendataan, referan, dan

advokasi serta

penyusnan program dan

keguatan kelompok

RBM

PKKPeningkatan kapasistas

penyandang Disabilitas

Pendampingan usaha

penyandang disabilitas

Karang Taruna

Pelatihan motivasi; Pelatihan

ketrampilan; Pelatihan

manajemen dan kewirausahaan

pada Pelatihan melakukan akses

permodalan pada penyandang

disabilitas

Pendampingan produksi,

pemasaran dan akses

permodalan

Penguatan Penyandang Disabilitas dan keluarga

Program dilaksanakan secara inklusi, dengan partisipasi penyandang disabilitas didukung

oleh masyarakat dan pemerintah desa

Kelompok Rehabilitasi Berbasis

Masyarakat (RBM)

Penguatan Kelompk Rehabilitasu Berbasis Masyarakat

Peningkatan Tingkat

Kesejahteraan

Penyandang Disabiltas

1570


Adapun gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan a. Penguatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat.

Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengkomunikasikan detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program Kemitraan Masyarakat kepada kepala desa dan bagian layanan masyarakat. Penguatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat yang terdiri dari personil perwakilan personil pemerintah desa, personil dari PKK dan personil dari Badan Pelaksanan Jaminan Sosial Desa serta penyandang disabilitas dan atau orangtua penyandang disabilitas Penguatan dilakukan dengan memberikan pelatihan pada Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat tentang:

Penguatan pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat meliputi penguatan untuk Pengenalan isue disabilitas, pengenalan peraturan perundangan yang mengatur tentang disabilitas, pelatihan penanganan disabilitas, dan pelatihan pendataan Masyarakat masih belum banyak memahami permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Pada kegiatan ini diberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi permasalahan terkait stereotip negatip masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat yang tidak produktif, masih adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sehingga penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sulit mendapatkan pekerjaan, belum mudah menjangkau berbagai tempat karena masalah aksesibilitas, belum semua penyandnag disabilitas memiliki hak pilih dan kesamaan hak dalam bidang hukum, serta berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga hak penyandang disabilitas belum terpenuhi.

Pengenalan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baik tingkat internasional, nasional, dan daerah. Pada sosialisasi peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Peraturan perundangan tersebut meliputi Konvensi hak penyandang disabilitas (UN-Convention the rights oof persons with disabilities), UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta PERDA Kabupaten Bantul No 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas. Pelatihan ini diberikan dengan memberikan penegnalan karakteristik penyandang disabilitas dan bagaimana kebutuhan mereka. Pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu menyesuaikan dengan karakteristik disabilitas mereka. Sebagai contoh penyandang disabilitas fisik membutuhkan akses alat bantu mobilitas seperti kruk, kursi roda, berbeda dengan disabilitas tuli, sebagian mereka membutuhkan alat bantu dengar.

1571


Pelatihan cara melakukan pendataan, referal dan advokasi. Apabila layanan untuk penyandang disabilitas tidak bisa dipenuhi dari desa, maka kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini dapat mereferalkan pada layanan pemerintah atau masyarakat lain yang menyediakan. Sebagai contoh apabila ada kebutuhan kursi roda, maka kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dapat mereferalkan pada dinas sosial kabupaten untuk memfasilitasi penyediaan kursi roda tersebut. Pengenalan advokasi juga diberikan, karena peran advokasi dari kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini diperlukan. Sebagai contoh adanya penolakan sekolah untuk menerima penyandang disabilitas, maka kelompok RBM ini harus berperan melakukan advokasi dengan membantu melakukan lobi dengan sekolah untuk menerima siswa disabilitas tersebut.

b. Pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Sesuai dengan peran kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, maka diadakan pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dalam melakukan fungsinya yaitu: Pendampingan penyusunan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pemahaman bahwa menyusun program untuk penyandang disabilitas bukan menambah beban lembaga layanan yang ada di desa, namun dengan lembaga layanan yang ada harus bisa memberikan kuota untuk penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh lembaga masyarakat Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang merupakan bagian personil yang ada di kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat, memiliki program pemberian beasiswa bagi anak didik miskin di desa, maka lembaga ini didorong juga untuk memberikan program beasiswa bagi penyandang disabilitas.

Pendampingan menyusun formulir dan melaksanakan pendataan serta asesmen kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo. Berdasarkan data yang ada di Desa Panggungharjo terdapat 131 penyandang disabilitas, namun belum ada data pengelompokan

Sosialisasi dan Koordinasi dengan Kepala Desa dan Pamong Desa

Penguatan pada kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Desa Panggungharjo,

pentingnya kelompok RBM

1572


berdasarkan jenis disabilitas, pendidikan, pekerjaan, serta asesmen kebutuhan mereka. Program ini memberikan masukan formulir pendataan yang mencakup kebutuhan data lain terkait karakteristik penyandang disabilitas

Pendampingan mereferalkan permasalahan penyandang disabilitas pada layanan terkait seperti akses jaminan kesehatan, akses pendidikan & ketrampilan untuk akses pekerjaan serta akses permodalan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan contoh cara mereferalkan pada unit penyedia layanan baik di pemerintah maupun di masyarakat. Kegiatan mereferalkan bisa dilakukan Misalnya ada penyandang disabilitas membutuhkan layanan kesehatan, maka kelompok RBM dapat mereferalkan ke rumah sakit daerah di Bantul.

Pendampingan melakukan advokasi dan melakukan jejaring dengan berbagai pihak dalam penanganan penyandang disabilitas.pada berbagai pihak untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Salah satu advokasi dilakukan untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah desa untuk pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan penyandang disabilitas. Pemerintah Desa Panggungharjo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 16.000.000,- untuk kegiatan yang ditujukan memberikan kemanfaatan bagi penyandang disabilitas dan Rp 6.000.000,- di antaranya dikhususkan untuk penyandang disabilitas mental.

Pendampingan penyusunan penyusunan formulir pendataan melalui FGD dengan

komunitas penyandang disabilitas untuk melakukan asesmen kebutuhan

Pendampingan pendataan, referral dan advokasi pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat

1573


c. Melakukan pemberdayaan ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya

Pemberdayaan dilakukan melalui Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa pelatihan yaitu Pelatihan motivasi pada penyandang disabilitas, Pelatihan ketrampilan pada bidang yang disesuaikan dengan potensi desa, dan karakteristik penyandang disabilitas, Pelatihan manajemen dan kewirausahaan pada kelompok usaha penyandang disabilitas dan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan usaha, pelatihan melakukan akses permodalan pada lembaga keuangan, pendampingan pada usaha penyandang disabiltas. Pelatihan ketrampilan diberikan dengan memberikan pelatihan agribisnis melalui media hidrophonik. Pelatihan dilakukan secara inklusif antara penyandang disabilitas dan perwakilan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini berhasil membentuk 5 kelompok usaha agribisnis melalui budidaya sayuran dengan media hidrophonik.Peserta mendapatkan peralatan dan bibit sayuran. Pendampingan juga dilakukan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dan mencari alternative solusi.

Pelatihan Ketrampilan Budidaya Sayuran dengan metode Hidrophonik

Pendampingan budidaya sayuran dengan metode Hidrophonik

1574


Penguatan penyandang diisabilitas juga dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen pada kelompok usaha Egg Roll. Penguatan usaha penyandang disabilitas dilakukan pada kelompok usaha egg roll. Kelompok usaha egg roll ini telah mampu berproduksi dengan kualitas produk yang bagus serta produk telah memiliki sertifikasi PIRT dan produk egg roll ini telah memiliki kemasan yang sudah bagus. Namun kelompok usaha eggroll ini memiliki kendala pada pemasaran. Saat ini pemasaran hanya terbatas di lingkungan desa Panggungharjo. Pelatihan kewirausahaan ditekankan pada pelatihan pemasaran. Pada pelatihan ini juga diperkenalkan bagaiman mereka memasarkan melalui beberapa aplikasi di media sosial seperti WhatsApp facebook dan Instagram. Walaupan masih belum lancar menggunakan media sosial, namun sudah dicoba memiliki akun di beberapa aplikasi media sosial tersebut.

Pelatihan pemasaran menggunakan aplikasi media sosial seperti facebook dan instagram

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Eggroll

1575


KESIMPULAN Penyandang disabilitas dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan peran pemerintah

dan masyarakat, selain penguatan pada penyandang disabilitas secara langsung. Peran pemerintah dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok Rehabilitasi berbasis masyarakat sangat diperlukan, mengingat jangkauan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas masih terbatas, oleh karena itu dukungan masyarakat di desa sangat dibutuhkan. Keterbatasan personalia di pemerintahan, sangat terbantu dengan adanya kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini untuk melakukan pendataan, referral dan advokasi. Oleh karena itu pemerintah baik di tingkat desa, kabupaten dan propinsi perlu mendukung pendanaan operasional kelompok ini, sehingga keberlanjutan program dapat berjalan terus. UCAPAN TERIMA KASIH.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Kementrian Riset dan Teknologi yang telah mendanai program kemitraan ini bisa berlangsung. Demikian pula dukungan pemerintah Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang sangat mendukung dengan memfasilitasi tempat serta dukungan organisasi penyandang disabilitas yang ikut aktif dalam pelaksanaan berbagai program untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan kelmpok rehabilitasi berbasis masyarakat. DAFTAR PUSTAKA http://www.panggungharjo.desa.id/(diunduh 4 Juli 2018) http://arifrohmansosialworker.blogspot.com/2011/02/rehabilitasi-sosial-berbasiskan.html

(diunduh 5 Januari 2012) http://www.ncda.gov.ph/international-conventions-and-commitments/other-international-

commitments/biwako-millennium-framework/ (diunduh 4 Juli 2018). Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Kebupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta

http://arifrohmansocialworker.blogspot.com/2011/02/rehabilitasi-sosial-berbasiskan.html

1576


Republik Indonesia. 2016. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Surwanti., Arni. 2018. Economic Empowerment Through Entrepreneurship Based On Local Regulation Of Protection And Fulfillment The Rights Of Persons Of Disabilities In Yogyakarta Province. Working Paper.

World Heath Organization., 2011. World Report On Disability. WHO Press. Geneva.

1577


Peningkatan Akses Pasar Keripik Bonggol Pisang Menggunakan Pemasaran Berbasis Sosial Media

Instagram

Heri Akhmadi1

1. Program Studi Agribisnis UMY, Gedung Siti Walidah Lt.1 Kampus Terpadu UMY JL. Brawijaya,

Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta 55183 Telp. +62 274 387656 Ext. 202

[email protected]

Abstrak

Pisang merupakan komoditas pertanian yang bayak ditemukan di Dusun Jelapan, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Buah pisang yang dihasilkan petani Dusun Jelapan selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah ke pasar atau perajin keripik pisang di luar desa. Adapun limbah dari pohon pisang yaitu bonggol pisang yang mempunyai potensi ekonomi untuk dikembangkan belum optimal dioleh oleh warga. Pemanfaatan limbah usahatani pisang dengan membuat keripik bonggol pisang sudah pernah dilakukan oleh sebagian warga Dusun Jelapan Seloharjo. Namun demikian, terbatasnya akses pasar terhadap produk keripik bonggol pisang ini merupakan masalah yang dihadapi warga saat ini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memotivasi perajin dalam meningkatkan akses pasar produk keripik bonggol pisang dengan mengembangkan metode pemasaran berbasis sosial media instagram. Metode yang dilakukan adalah survey, observasi dan pelatihan. Hasil inisiasi dari program ini pada awalnya masyarakat belum tahu cara yang mudah dan murah untuk meningkatkan akses pasar selain dengan cara konvensional menjualnya ke pasar atau pedagang terdekat. Melaui akun instagram @bong.chips produk keripik bonggol pisang dapat dikenal tidak hanya oleh konsumen di sekitar namun oleh siapa saja yang bisa mengaksesnya sehingga akses pasar produk dapat meningkat. Selain itu juga dilakukan peningkatan efisiensi produksi pisang dengan perbaikan cara produksi sehingga diharapkan menurunkan harga produk dan membuat makin kompetitif di pasar. Kata Kunci: Akses Pasar, Keripik Bonggol Pisang, Pemasaran Berbasis Instagram, Sosial Media

Pendahuluan

Dusun Jelapan merupakan salah satu wilayah di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak persis di tepi Sungai Opak membuat wilayah ini relatif subur meskipun beberapa wilayah masuk dalam dataran tinggi perbukitan. Letaknya yang relatif dekat dengan obyek wisata Pantai Parangtritis juga membuat daerah ini mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan (Sutrisno, Satyarini, & Iman, 2018)

Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Dusun Jelapan adalah tanaman pisang. Pada umumnnya pisang diambil buahnya lalu dijual sebagai bahan baku pembuatan keripik pisang atau produk lainnya. Belum ada upaya peningkatan nilai tambah produk pisang ini selain menjualnya dalam bentuk bahan mentah. Padahal

1578


pengembangan produk olahan pisang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja (Noordia, Nurita, & Dewi, 2016) (Aminullah, 2018). Selain itu, problem lainnya adalah adanya keterbatasan minat untuk mengusahakan dikarenakan sudah ada dusun lain di Desa Seloharjo yang telah mengusahakan pembuatan keripik pisang, misalnya di Dusun Dukuh, salah satu dusun di Desa Seloharjo.

Hal yang pernah dilakukan warga Dusun Jelapan untuk mengoptimalkan kemanfaatan komoditas pisang adalah dengan mengembangkan keripik bonggol pisang. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2018 dengan merintis pembuatan keripik bonggol pisang aneka rasa. Namun demikian, masih lemahnya pengenalan publik akan produk ini dan harganya yang relatif tinggi membuat penjualan keripik bonggol pisang kurang memuaskan kinerjanya. Penjualan hanya berdasarkan pesanan atau jika ada pedagang yang bersedia dititipkan dagangan ke pasar kecamatan.

Selain permasalahan akses pasar, problem lainnya yang dihadapi oleh perajin keripik bonggol pisang adalah tingginya biaya produksi terutama pada pengemasan produknya sehingga harga keripik kurang kompetitif terutama jika bersaing dengan produk sejenis seperti keripik pisang yang harganya lebih murah. Proses produksi yang lama karena ada dua kali penggorengan juga membuat biaya semakin tinggi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memotivasi perajin keripik bonggol pisang meningkatkan akses pasar produk keripik bonggol pisang yang diusahakan sehingga keberlanjutan usaha produksi keripik bonggol pisang dapat diupayakan. Selain itu juga diharapakan dapat dicari solusi untuk menurunkan biaya produksi. Kontribusi mendasar yang diharapkan akan dirasakan manfaatnya oleh khalayak sasaran adalah memperbaiki kegiatan produksi dan meningkatkan akses pasar dan penjualan produk olahan bonggol pisang. Penggunaan sosial media instagram sebagai upaya komunikasi pemasaran diharapkan dapat meningkatkan pengenalan publik akan produk ini sehingga dapat meningkatkan keberlanjuan penjualan (Widodo & Oktaviani, 2018). Selain itu dengan program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan limbah usahatani pisang. Hal ini mengingat selama ini bonggol pisang hanya dibuang tanpa dimanfaatkan dan diusahakan nilai ekonomisnya.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa pengetahuan tentang penggunaan sosial media instagram dalam kegiatan komunikasi pemasaran produk pertanian olahan khususnya keripik bonggol pisang. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan saran dalam pengembangan sosial media instagram untuk mendukung efisiensi pemasaran buah-buahan baik bagi pedagang, petani maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Metode Pelaksanaan 1. Survey Kondisi Wilayah

Observasi wilayah ditujukan untuk mengetahui keadaan geografis wilayah, potensi dan sumber daya alam Dusun Jelapan, Desa Seloharjo. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk

1579


mengetahui potensi sumber daya yang ada agar dapat dikembangkan dan diberdayakan dengan maksimal sehingga dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. 2. Observasi Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Dusun Jelapan, sehingga dapat menganalisis program-program yang akan dijalankan yang dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Termasuk pada kegiatan ini adalah melakukan observasi kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. 3. Penyusunan Program dan Pelatihan

Setelah dilakukan observasi wilayah dan kegiatan selanjutnya dilakukan penyusunan program kerja yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan observasi lapangan dan juga diskusi dengan tokoh dan perwakilan warga. Program pelatihan yang dipilih adalah workshop

pemanfaatan sosial media, dalam hal ini sosial media Instagram untuk meningkatkan awareness atau kesadaran publik akan produk yang dijual oleh kelompok perajin sebagai upaya untuk meningkatkan pengenalan publik dan pada akhirnya akan meningkatkan penjualan produk keripik bonggol pisang. Instagram dipilih karena faktor kemudahan dan manfaat penggunaannya terutama untuk pengembangan promosi produk usaha kecil (Alkhowaiter, 2016). Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan survey lapangan, panyusunan program, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan utama hingga publikasi di media masa. Berikut ini detail hasil dari masing-masing kegiatan: 1. Identifikasi Potensi Wilayah Tabel 1 Potensi wilayah Dusun Jelapan

No Aspek Potensi 1 Aspek Geografis Letak geografis pada LS -7,977363 LT 110, 343628.

Batas wilayah di sebelah utara Sungai Opak, selatan: Desa Purwosari, barat : Dusun Kretek, timur: Dusun Poyahan. Luas wilayah : 62,1 ha.

Luas wilayah berdasar penggunaan lahan sebanyak 2 ha, digunakan untuk lahan pertanian.

Kondisi lahan pertanian: tadah hujan. Jarak dari pusat kabupaten: 12 Km

2 Aspek Demografis Jumlah penduduk warga sebanyak 525 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 175 KK.

Mobilitas jumlah penduduk yang masuk dan keluar tidak ada, sedangkan untuk mobilitas jumlah penduduk yang meninggal adalah sebanyak 1 orang/bulan

Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan

1580


No Aspek Potensi seimbang. Dengan status kependidikan dan jenis pekerjaan cukup baik Adapun untuk penduduk pemeluk agama Islam, yang merupakan anggota ormas Muhammadiyah sebanyak 55% dan NU sebanyak 45%.

Tingkat pengangguran sebanyak 3%, Tingkat kelahiran bayi sebesar 10%

3 Aspek Kelembagaan Jumlah perangkat dusun: 2 Jumlah RT: 4 Organisasi kepemudaan yang aktif berjalan saat ini: Sinar Muda Organisai keagamaan: Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Nama dan jumlah organisasi kemasyarakatan, serta status aktif/ tidak

aktif: Posyandu Setio Bomo (aktif), Pok Giant Sido Makmur, dan PKK (aktif).

4 Aspek Infrastruktur Kondisi jalan yang tersedia berupa jalan aspal sejauh 500 meter serta jalanan berupa corblok dengan kondisi rusak sedang dan corblok dengan kondisi yang baik.

Tidak ada sarana irigasi. Jenis sampah berupa sampah rumah tangga dan sampah daun kering

yang dikelola dengan teknik pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara pembakaran.

Sekolah yang tersedia yaitu satu unit berupa kelompok bermain PAUD. Perpustakaan berjumlah 3 unit yang berlokasi di masjid 2 unit dan 1

unit di kediaman Kepala Dusun

2. Penyusunan Program Setelah dilaksanakan survey dan identifikasi kondisi wilayah, selanjutnya dilaksanakan

kordinasi penyusunan program baik di tingkat tim pengabdian maupun dengan warga dan tokoh masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Observasi dan Kordinasi Penyusunan Program

Berdasarkan diskusi dengan warga, diketahui bahwa pada kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya di Dusun Jelapan yaitu pada tahun 2018, telah dilakukan pelatihan pembuatan keripik bonggol pisang dengan sasaran ibu-ibu PKK Dusun Jelapan. Namun yang

1581


menjadi hambatan adalah terkait dengan kurangnya pengenalan produk yang pada akhirnya memperngaruhi penjualan produk kripik bonggol pisang.

Lain daripada itu, permasalahan lain yang ditemui adalah relatif tingginya biaya produksi, sehingga harga jual produk kurang kompetitif. Permasalahan harga produksi ini salah satunya diakibatkan oleh proses produksi yang relatif panjang (diantaranya ada 2 kali penggorengan) dan juga tingginya biaya pengemasan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dirumuskan dua program utama yaitu workshop pemasaran online dan penelusuran proses produksi. Kedua program tersebut tersebut ditujukan untuk mencari solusi agar biaya produksi bisa dikurangi sehingga harga jual bisa lebih kompetitif diantaranya memperbaiki cara produksi dan packaging produk olahan bonggol pisang dengan lebih baik. 3. Pelaksanaan Progam Peningkatan Akses Pasar Produk Kripik Bonggol Pisang

Sesuai dengan hasil observasi dan kordinasi ada dua program utama yang dilakukan, yaitu pembenahan dari sisi produksi untuk mengefisienkan biaya produksi dan peningkatan akses pasar untuk meningkatkan penjualan. Berikut ini detail pelaksanaan kedua program utama tersebut: 1) Program Peningkatan Efisiensi Produksi a. Penelusuran Proses Produksi Kripik Bonggol Pisang

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 kali yaitu pertama pada tanggal 26 Januari 2019 hingga 29 Januari 2019 dan pada praktek kedua yaitu pada tanggal 5 Februari 2019 – 8 Februari 2019. Proses pembuatan kripik bonggol pisang ini diawali dengan pecarian bonggol pisang yang sesuai dengan kriteria yaitu bonggol pisang kepok, setelah itu bonggol pisang dipotong menjadi kotak-kotak lalu dibersihkan dan direndam menggunakan air kapur selama sehari semalam. Langkah selanjutnya yaitu dicuci dan dipotong – potong menjadi lembaran yang tipis-tipis menggunakan alat pemotong. Setelah itu baru dicampur dengan adonan tepung trigu, tepung tapioka, telur, santan dan rempah-rempah kemudian digoreng selama 2 kali penggorengan baru setelah kripik dinggin dilakukan pengemasan

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Penelusuran Proses Produksi b. Peningkatan Efisiensi Produksi Dengan Pengadaan Alat Pemotong Bonggol Pisang

1582


Kegiatan ini dilakukan karena dalam pembuatan kripik bonggol pisang ibu – ibu PKK masih menggunakan tenaga manual sehingga waktu pembuatan kripik bonggol pisang kurang efisien, selain itu resiko cidera tangan lebih tinggi ketika pemotongan dilakukan secara manual. Dari segi ketebalan juga kurang tipis ketika pemotongan dilakukan secra manual. Untuk itu kami memberikan bantuan alat pemotong agar lebih efisien dari segi waktu dan dapat menekan biaya produksi karena mampu menggurangi penggunaan tenaga kerja dalam pemotongan kripik bonggol pisang ini sehingga harga produksi lebih rendah. Spesifikasi alat pemotong yang kami berikan berbahan dasar besi baja dengan mata pisau sejumlah 4 dengan tinggi alat 40 cm.

Gambar 3. Pengadaan Alat Pemotong Bonggol Pisang c. Perbaikan Kemasan Produk

Program ini bertujuan untuk memperbaiki kemasan produk kripik bonggol pisang agar lebih menarik dan sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Dalam pelaksanaan program ini dilakukan editing pada logo serta kemasan kripik bonggol pisang. Plastik kemasan yang digunakan berbahan dasar alumunium yang di pres dibagian atasnya menggunakan alat pres agar kripik kedap udara dan bisa tahan lama. Selain itu juga dilakukan perbaikan dalam hal kemasan terkait tanggal kadaluarsa yang mana pada kemasan sebelumnya tidak memuat tanggal kadaluarsa, hal ini dilaukan agar konsumen tidak merasa khawatir ketika mengkonsumsi kripik bonggol pisang.

Gambar 4. Perbaikan Kemasan (Tampak Depan dan Belakang) 2) Program Peningkatan Akses Pasar

1583


a. Workshop Pemasaran Online Kegiatan ini berbentuk pelatihan yang diberikan kepada perajin keripik bonggol pisang

yang tergabung dalam wadah ibu – ibu PKK Dusun Jelapan dan para anggota Karang taruna agar mereka mampu menggunakan media sosial maupun khususnya Instagram untuk memasarkan produk kripik bonggol pisang, karena seiring dengan perkembangan zaman pemasaran e-commerce lebih efektif dan efisien meningkatkan penjualan. Kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 9 Februari 2019 yang diisi oleh Akademisi Heri Akhmadi, S.P., M.A dengan judul “Peningkatan Akses Berbasis E-commerce untuk Produk Pertanian Olahan” dan praktisi pemasaran online Muhammad Arifuddin, S.E dengan judul “Sharing Jualan Online”. Melalui pemasarn online berbasis Instagram, perajin bisa termotivasi untuk meningkatkan akses pasar produknya.

Gambar 5. Workshop Pemasaran Online dengan Sosial Media Instagram

Termasuk dalam program ini adalah praktek optimasi akun sosial media Instagram yang dimiliki oleh perajin keripik bonggol pisang Dusun Jelapan. Akun yang bernama @bong..chips mulai diisini dengan postingan yang sesuai dengan produk yang ada sebagaimana bisa dilihat pada Gambar 6. b. Pendampingan pengajuan P-IRT

Program ini merupakan program yang bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai kelayakan produk kripik bonggol pisang beredar di pasaran. Program ini dilakukan karena pada produk kripik bonggol pisang yang dijual sebelumnya belum terdapat sertifikat resmi dari pemerintah sebagai produk industri rumah tangga (P-IRT) yang diperlukan untuk dapat dijual pada pasar yang lebih luas. Pada pelaksanaan program ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus menunggu jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, oleh karena itu pada kegiatan pengabdian kali ini hanya baru dapat dilakukan pendampingan sampai pada tahap pendaftaran ke Dinas Kesehatan pada tanggal 17 Januari 2019 serta menunggu untuk pelatihan P-IRT, namun selanjutnya juga akan dilakukan pendampingan

1584


pengurusan P-IRT hingga diperoleh sertifikat itu dan bisa dicantumkan di kemasan produk yang dijual.

Gambar 6. Akun Sosial Media Instagram @bong.chips

Kesimpulan 1. Kegiatan pengabdian masyarakat upaya untuk meningkatan pengenalan produk Keripik

Bonggol Pisang dapat terlaksana melalui kegiatan workshop dan pelatihan penggunaan sosial media Instagram. Masyarakat termotivasi untuk kembali memasarkan produk dan memperbaiki proses produksinya agar lebih efisien.

2. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti adalah penguatan pengurus kelompok dan penetapan manajemen usaha yang baik serta operator/admin sosial media Instagram yang digunakan. Perlu juga mengembangkan sosial media lainnya seperti Facebook, WhatsApp dan juga Website untuk mendukung pemasaran produknya.

Ucapan Terima Kasih 1. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas Hibah Pengabdian Masyarakat Batch

1 tahun 2018/2019. 2. Tim KKN Tematik Kelompok 098 Semester Gasal 2018/2019 yang telah membantu

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 3. Pemerintah Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, khususnya Kepala Dusun Jelapan dan

Pengurus PKK beserta segenap warga Dusun Jelapan.

1585


Daftar Pustaka

Alkhowaiter, W. (2016). The Power of Instagram in Building Small Businesses. In Conference

on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2016 (pp. 59–64). Springer. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45234-0_6

Aminullah, A. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Miskin Melalui Pemanfaatan Bonggol Pisang Menjadi Makanan Ringan Di Desa Benelan Lor

Banyuwangi. LOYALITAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, I(1), 91–104. Retrieved from http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/317

Noordia, A., Nurita, T., & Dewi, R. C. (2016). Pengembangan Sumber Daya Pisang di Lidah Kulon Lakarsantri Sebagai Minuman, Nata Limbah Kulit Pisang dan Kerajinan Pelepah

Pisang untuk Perluasan Kesempatan Usaha. In Prosiding SEMINAR NASIONAL Hasil

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya (pp. 17–20). Retrieved from https://osf.io/preprints/inarxiv/7n5h2/download#page=21

Sutrisno, S., Satyarini, T. B., & Iman, M. (2018). Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam dan

Budaya di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta. Jurnal BERDIKARI, 6(1), 16–28. Retrieved from http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/view/4515

Widodo, Y., & Oktaviani, I. D. (2018). Marketing Communication Strategy Using Instagram

to Increase The Selling Achievement. In International Conference on Applied Science and

Engineering (ICASE 2018) (Vol. 175, pp. 65–67). Atlantis Press. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icase-18.2018.17

1586


Peningkatan Jalan Lingkungan Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi Warga RT 07 Kanggotan, Pleret, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jazaul Ikhsan1

, Sriyadi2

, Surya Budi Lesmana3

dan Sri Atmadja Putra Rosyidi4

1Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto,

Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. (+62) 274 387656

2 Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto,

Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183






Abstrak Jalan merupakan salah satu kebutuhan untuk membantu bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia menggunakan jalan untuk sarana perhubungan dan transportasi. Keberadaan fasilitas jalan merupakan faktor yang penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Jumlah kebutuhan fasilitas jalan ini akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat. Kondisi ini juga terjadi di wilayah RT 07 Kanggotan, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Beberapa rumah yang ada tidak mempunyai akses jalan umum/lingkungan. Warga yang tidak mempunyai akses ada yang mempunyai usaha mebel, makanan dan peternakan. Selama ini, warga yang tidak mempunyai akses jalan umum, mendapatkan jalan bantuan atas kebaikan warga yang lain. Untuk mengatasi persoalan tersebut dan antisipasi timbulnya masalah di kemudian hari, maka dibuat jalan lingkungan baru. Metode yang dilakukan dalam pembuatan jalan baru di RT 07 Kanggotan dengan metode partisipatif. Dengan adanya jalan lingkungan yang baru ini, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sosial dan juga bisa mendukung aktivitas perekonomian warga sekitar. Kata Kunci: jalan lingkungan, ekonomi, transportasi, Kanggotan Pendahuluan

Jalan merupakan salah satu kebutuhan untuk membantu bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia menggunakan jalan untuk sarana perhubungan dan transportasi. Keberadaan fasilitas jalan merupakan faktor yang penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Jumlah fasilitas jalan ini akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat. Pelaksanaan konstruksi bangunan di desa-desa pada umumnya kurang rnendapatkan pengarahan yang baik, terutama untuk pelaksanaan konstruksi pada penyediaan fasilitas umum yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga aspek-aspek teknis sering/kurang


1587


mendapat perhatian. Dampak dari pelaksanaan konstruksi yang tidak baik menimbulkan konstruksi yang tidak stabil dan pemborosan. Pelaksanaan konstruksi jalan harus mendapat perhatian yang khusus, karena dipergunakan oleh umum. Faktor kekuatan konsruksi perlu diperhatikan, sehingga tercipta fasilitas yang aman, kuat dan awet. Pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang sudah semestinya dilaksanakan oleh insan akademik. Oleh karena itu konsultasi teknis dalam pelaksanaan konstruksi dapat dijadikan sebagai aktivitas nyata yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dusun Kanggotan yang terletak di Desa Pieret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sedang berkembang. Dusun ini terletak pada Jalan utama menuju Ibu Kota Kecamatan Pleret. Dusun Kanggotan terdiri dari 9 RT, salah satunya RT 07. Lokasi wilayah RT 07 Kanggotan terletak di Dusun Kanggotan, Pleret, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah RT 07 merupakan pusat dari Dusun Kanggotan, karena di wilayah ini terdapat Masjid Taqorrub Kanggotan, Gedung Muhammadiyah Boarding School (MBS) Pleret, TK ABA Kanggotan dan Gedung Olahraga Tenis Meja Gerbang Muka Kanggotan. Penduduk di RT 07 terdiri dari 41 KK, yang terdiri dari 175 warga. Mata pencaharian penduduk adalah wiraswasta, pengawai negeri sipil, polisi/tentara dan pegawai swasta. Mayoritas warga beragama Islam (100%). Taraf pendidikan warga tergolong cukup baik, dengan rata rata berpendidikan SMA dan ada beberapa warga yang lulusan dari Perguruan Tinggi. Ekonomi warga RT 07 cukup baik.

Sejalan dengan perkembangan jaman, pertumbuhan penduduk di wilayah RT 07 mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir, karena adanya beberapa pendatang yang menjadi warga RT 07. Konsekuensi dari perkembangan ini, lahan-lahan kosong digunakan menjadi perumahan, meskipun lahan tersebut tidak berhubungan langsung dengan akses jalan umum. Akibatnya ada beberapa rumah yang tidak mendapatkan akses jalan umum, dan menggunakan jalan pertolongan yang diberikan oleh warga/tetangganya. Beberapa warga yang tidak mempunyai akses jalan umum ada yang berprofesi sebagai pengusaha mebel, makanan dan tentara. Kondisi ini sementara ini tidak menimbulkan konflik yang berarti, namun di kemudian hari dikhawatirkan adanya konflik antar warga jika kondisi ini dibiarkan saja, tanpa ada solusi. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk membuat jalan lingkungan baru di wilayah ini.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin menambah komplek masalah transportasi dalam suatu masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada adalah tersedianya fasilitas jalan yang terbatas, sehingga tidak dapat melayani masyarakat yang semakin meningkat jumlah dan intensitasnya. Dengan mendasarkan pada permasalahan di atas, sangat diperlukan penambahan fasilitas jalan untuk menunjang perkembangan dan dinamika masyarakat. Demikian juga di Dusun Kanggotan, terutama di RT 07, Kanggotan, Pleret yang memerlukan fasilitas jalan yang lebih memadai karena fasilitas yang telah ada belum dilakukan perkerasan. Upaya untuk mengatasi persoalan yang ada, masyarakat secara gotong royong berkeinginan

1588


melakukan perkerasan. Peningkatan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan fasilitas umum yang lebih baik.

Untuk menyelesaikan persoalan rumah warga yang tidak mempunyai akses jalan umum, diperlukan pembangunan jalan lingkungan baru. Kegiatan ini tentunya tidak mudah karena akan ada warga yang akan kehilangan tanahnya, padahal warga tersebut tidak memerlukan jalan baru yang akan dibuat. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, setelah melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat dan pengurus RT 07, kegiatan pengabdian masyarakat ini akan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a) Forum Group Diskusi dengan warga untuk menjembatani terkait dengan warga yang akan kehilangan tanah yang digunakan untuk jalan lingkungan tersebut.

b) Melakukan kegiatan pengukuran dan persiapan lahan. c) Melakukan kegiatan perkerasan dan pembuatan tanggul penahan tanah.

Metode Pelaksanaan Langkah/tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan FGD dengan warga RT 07 tentang permasalahan yang ada dan mencari solusi pemecahan masalah tersebut, terutama bagi warga yang lahan/pekarangannya akan terdampak dengan adanya jalan lingkungan yang baru ini.

2. Melakukan musyawarah untuk perencanaan dan metode kerja yang akan diterapkan. Pelaksanaan direncanakan dengan gotong royong warga RT 07.

3. Persiapan lahan dan pengukuras as jalan. 4. Pembuatan dinding penahan tanah untuk ruas jalan yang mempunyai kemiringan

melintang yang besar. 5. Perkerasan jalan dengan tatanan batu atau pengecoran. Bahan untuk pengecoran

dilakukan dengan swadaya dan bantuan dari pihak yang lain. 6. Evaluasi program dilaksanakan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah

kegiatan dilakukan dengan melihat kondisi fisik dan kuisioner/wawancara kepada warga.

7. Keberlanjutan program setelah PKM ini selesai, akan dilakukan dengan swadaya masyarakat RT 07 Kanggotan.

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi persoalan transportasi di lingkungan Dusun

Kanngotan dilakukan dengan perkerasan jalan lingkungan di RT 07 Kanggotan. Gambar rencana dibuat oleh warga masyarakat yang telah berpengalaman di dunia konstruksi. Biaya pelaksanaan konstruksi didapat dari swadaya masyarakat, donatur dan bantuan dari Fakultas Teknik UMY dalam hal ini dari anggaran pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan konstruksi perkerasan jalan direncanakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019.

1589


Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat skema PKM ini secara garis besar,

tahapannya bisa dijelaskan sebagai berikut: Pekerjaan Persiapan Lahan

Pekerjaan persiapan lahan yang akan dijadikan jalan lingkungan di RT 07, dimulai dengan musyawarah dengan warga, terutama warga yang pekarangannya terkena jalan. Dari hasil musyawarah, diputuskan lebar jalan 3 m, dengan sumbangan dari masing-masing pekarangan warga 1,5 m untuk pekarangan yang berdampingan dan 3 m jika yang terkena milik satu warga. Selanjutnya dilakukan pengukuran as jalan, batas tepi kanan dan kiri, serta dilanjutkan dengan pembersihan pohon yang ada di lahan yang akan terkena jalan. Kemudian dilakukan proses persiapan pondasi jalan, dengan pemadatan dan perataan permukaan jalan. Gambar 1 sampai dengan 4 menunjukkan proses pembersihan lahan, pengukuran, persiapan dan hasil pekerjaan persiapan.

Gambar 1. Proses perbersihan lahan

Gambar 2. Proses pembuatan rencana jalan

1590


Gambar 3. Proses persiapan

Gambar 4. Hasil persiapan lahan salah satu ruas jalan

Proses Pengecoran Jalan

Setelah persiapan lahan dan pondasi jalan sudah selesai, maka selanjutnya dilakukan pengecoran. Proses pengecoran dilakukan dengan sistem kerja bakti. Untuk mempercepat proses pengecoran, maka pengadukan adonan material dilakukan dengan mollen. Pengecoran dilakukan bertahap dari ruas selatan, selanjutnya bergerak ke arah utara, kemudian berbelok ke arah timur dan terakhir bergerak ke utara. Panjang rute jalan yang dicor kurang lebih sepanjang 127 m. Gambar 5 sampai dengan 8 menunjukkan kegiatan pengecoran dan hasil dari pengecoran.

1591


Gambar 5. Pembuatan Adonan Beton

Gambar 6. Proses

pengecoran

Gambar 7. Gambar Hasil proses

pengecoran ruas 1

Gambar 8. Gambar Hasil proses pengecoran ruas 2

Pembangunan jalan lingkungan di RT 07 Kanggotan, Pleret dapat terlaksana atas

partisipasi semua warga RT 07 dan pengurus RT 07, yang didukung oleh seluruh warga Dusun Kanggotan beserta Kepala Dukuh Dusun Kanggotan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat gotong royong warga Dusun Kanggotan, khususnya warga RT 07 masih sangat tinggi. Warga yang tanah pekarangannya terkena jalan lingkungan, dengan musyawarah mufakat memberikan tanah pekarangan tersebut sebagai amal jarizah. Warga lain yang tidak terkena dampak jalan lingkungan, bergotong royong dengan menyumbang material sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan juga memberikan tenaga selama pelaksanaan pembutan jalan lingkungan

1592


tersebut. Khusus pada pekerjaan pengecoran yang memerlukan tenaga yang lebih banyak, maka warga Dusun Kanggotan lainnya memberikan bantuan tenaga dengan suka rela kepada warga RT 07 Kanggotan. Mereka menyadari bahwa hakekat pembuatan jalan lingkungan tersebut, manfaatnya tidak hanya untuk warga RT 07, tetapi untuk kepentingan semua warga Dusun Kanggotan.

Dengan selesainya pembangunan jalan lingkungan tersebut, lingkungan di sekitar RT 07 semakin tertata dan lebih bersih. Daerah yang dulunya berupa tanah pekarangan yang tidak mempunyai akses, sekarang mempunyai akses yang baik. Harga tanah di sekitar jalan lingkungan tersebut, juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, warga di RT 07 sangat terbantu dengan adanya keberadaan jalan tersebut. Berdasarkan wawancara kepada warga, mereka sangat terbantu dengan adanya keberadaan jalan lingkungan yang baru tersebut. Warga mulai menggunakan akses jalan lingkungan baru tersebut untuk membantu kegiatan ekonomi mereka, seperti membawa kayu untuk mebel, bibit tanaman dan makanan hasil industri rumah tangga dengan moda transportasi kendaraan roda empat. Kesimpulan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat PKM dengan temaPeningkatan Jalan Lingkungan di RT 07 Kanggotan, Pleret, Pleret, Bantul telah dilakukan, dan sangat bermanfaat bagi akses transportasi warga Kanggotan, khususnya warga RT 07. Dampak yang telah ditimbulkan adalah meningkatkan kegiatan ekonomi warga, terutama kegiatan mebel dan pengolahan makanan. Selain itu, secara tidak langsung harga tanah di sekitar jalan naik dengan sangat signifikan. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY yang telah memberikan dana hibah untuk kegiatan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 07 dan semua warga RT Kanggotan yang telah membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Daftar Pustaka Husen, A., 2009, Manajemen Proyek, Andi Offset: Yogyakarta. Kementerian Pekerjaan Umum, 2002, Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan, Badan

Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta. Sukirman, S., 1994, Dasar – Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Nova: Bandung

1593


Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani Kakao Di Dusun Sendangsari, Terong, Dlingo, Bantul

Jazaul Ikhsan1

dan Sriyadi2

1. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto,


2 Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto,



Abstrak

Pedukuhan Sendangsari berada di Desa Terong, Dlingo, Bantul, DI Yogyakarta. Wilayah Pedukuhan Sendangsari terdiri dari 4 RT, dengan 243 Kepala Keluarga. Mayoritas penduduk di Dusun Sendangsari bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Wilayah Desa Terong merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang dikembangan menjadi sentra kakao di wilayah Kabupaten Bantul. Petani kakao sudah panen kakao 1-2 kali, dan selama ini penjualan produk kakao dilakukan sebagai bahan mentah tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga nilai ekonomi yang didapat tidak sesuai yang diharapkan para petani kakao. Dengan mempertimbangkan permasalahan, potensi dan waktu pengabdian, maka dilakukan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan difokuskan pada “Peningkatan Kapasitas Petani Kakao”. Metode yang dilakukan dengan penyuluhan, praktek, kunjungan studi banding dan pendampingan pembuatan pendirian akte kelompok petani. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas petani, maka produksi kakao pada sebelum panen, saat panen dan pasca panen akan lebih baik, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, khususnya petani dan secara umum penduduk di Dusun Sendangsari.

Kata Kunci: Sendangsari, kakao, peningkatan kapasitas, petani Pendahuluan

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan nasional (Hasibuan dkk, 2012; Azizah dkk, 2014) yang sesuai untuk perkebunan rakyat, karena tanaman ini dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan harian atau mingguan bagi pekebun. Tanaman kakao berasal dari daerah hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Di daerah asalnya, kakao merupakan tanaman kecil di bagian bawah hutan hujan tropis dan tumbuh terlindung pohon-pohon yang besar.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis (Sadono, 2008). Wilayah Desa Terong merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang dikembangan menjadi sentra kakao di wilayah Kabupaten Bantul. Pengembangan sentra kakao di Bantul, khususnya Desa Terong di mulai sejak tahun 2016, dengan diadakan penyuluhan


1594


dan pendampingan oleh DP2KP (Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Bantul. Saat ini ada kurang lebih 1000 Ha tanaman kakao di wilayah Desa Terong. Tanaman kakao mulai berproduksi sejak tahun 2017. Jumlah tanaman kakao yang dijadikan pilot project kurang lebih sebanyak 50 batang. Salah satu dusun yang terdapat di Desa Terong adalah Dusun Sendangsari.

Wilayah Pedukuhan Sendangsari terdiri dari 4 RT, dengan 243 Kepala Keluarga. Mayoritas penduduk di Dusun Sendangsari bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Khusus untuk Dusun Sendangsari, terdapat lahan kakao kurang lebih 25 Ha. Jumlah pohon kakao di wilayah dusun ini kurang lebih 12.000 batang. Jumlah petani kakao sebanyak 120 orang yang terhimpun dalam Kelompok Tani Mulyo Sari.

Petani Kakao sudah panen kakao 1-2 kali. Selama ini, penjualan produk kakao dilakukan sebagai bahan mentah, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kakao ditingkat petani dijual dengan harga berkisar Rp. 28.000/kg, tergantung kualitas dari kakao yang dihasilkan. Penjualan kakao dalam komoditi mentah disebabkan karena petani/kelompok petani yang ada di belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pengolahan produksi kakao pasca panen.

Dengan pertimbangan permasalahan, potensi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diusulkan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan difokuskan pada “Peningkatan Kapasitas Petani Kakao”. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas petani, maka produksi kakao pada sebelum panen, saat panen dan pasca panen akan lebih baik, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, khususnya petani dan secara umum penduduk di Dusun Sendangsari. Metode Pelaksanaan

Dalam upaya peningkatan kapasitas petani kakao, diperkenalkan program Good Agriculture Practices (GAP). GAP adalah panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman hasil pertanian secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan. Dalam dunia perkebunan khususnya kakao juga sudah dikenalkan GAP dalam kegiatan produksinya, baik dalam budidaya, pemeliharaan, panen yang dilakukan untuk menghasilkan biji kakao yang baik (Menteri Pertanian, 2009). Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah :

1. Sebelum Panen Dilakukan penyuluhan dan pendampingan terkait dengan proses perawatan dan

peningkatan produksi kakao dari instansi/pihak terkait yang tersusun dalam program GAP (Gambar 1 dan Gambar 2). Sasaran dari kegiatan ini adalah bapak-bapak masyarakat Dusun Sendangsari.

1595


2. Saat dan Pasca Panen a) Melakukan pelatihan keterampilan pengolahan produksi kakao dan produksi olahan

coklat serta pengemasannya. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu masyarakat Dusun Sendangsari.

b) Melakukan pelatihan pemasaran produksi dari olahan coklat yang telah dibuat (Gambar 3).

c) Melakukan kegiatan bench marking (studi banding) ke rumah produksi coklat. Kegiatan dilakukan ke Coklat Monggo, Kotagede, Yogyakarta.

d) Membuat Badan Hukum Kelompok Petani Kakao Dusun Sendangsari, Terong, Dlingo. e) Pendampingan pembuatan proposal ke DP2KP Kabupaten Bantul terkait penyediaan

peralatan.

Gambar 2 Penyuluhan GAP di Laboratorium Fakultas Pertanian UMY.

Gambar 3 Praktik GAP di Dusun Sendangsari, Terong, Dlingo.

1596


Gambar 4 Praktik Olahan Makanan Berbahan Baku Coklat di Laboratorium Fakultas Pertanian UMY


1. Sebelum Panen Dengan penyuluhan dan pelatihan penerapan program GAP, masyarakat Dusun

Sendangsari, khususnya anggota Kelompok Tani Mulyo Sari dapat mulai menerapkan program GAP dalam proses pembudidayaan kakao sehingga produktivitas kakao meningkat dan akan didapatkan hasil panen yang optimal. Selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, tim pengabdian juga telah menyusun paduan penerapan GAP dalam budidaya kakao yang telah diserahkan kepada masyarakat Dusun Sendangsari sehingga masyarakat dapat menerapkan tata cara penerapan GAP dengan tepat dan berurutan. Gambar 4 menunjukkan Sampul Panduan GAP.

2. Saat dan Pasca Panen Setelah dilaksanakannya pelatihan keterampilan pengolahan produksi kakao dan

produksi olahan coklat serta pengemasannya, ibu-ibu masyarakat Dusun Sendangsari dapat menerapkan pengolahan hasil olahan kakao menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam pelatihan didemonstasikan cara pembuatan, pengemasan serta cara pemasaran brownies coklat sehingga didapatkan nilai keuntungan yang optimal. Gambar 5 menunjukkan hasil olahan dari pelatihan pembuatan olahan makanan.

Selain melakukan pelatihan pengolahan produksi kakao, tim pengabdian juga melaksanakan bench marking (studi banding) ke sentra produksi Coklat Monggo di Kotagede, Yogyakarta. Masyarakat mendapatkan edukasi terkait seluk-beluk tanaman kakao, hingga proses pengolahan biji kakao menjadi aneka olahan coklat. Selain itu pihak Coklat Monggo membuka peluang yang sangat besar bagi Kelompok Tani untuk bekerjasama dengan Coklat Monggo, terkait penjualan biji coklat milik Kelompok Tani Mulyo Sari ke Coklat Monggo. Pihak Coklat Monggo juga berencana membawa hasil fermentasi biji kakao milik warga Dusun Sendangsari guna diteliti di Belgia untuk diuji kualitasnya.

1597


Gambar 5 Sampul panduan penerapan GAP yang disusun oleh tim pengabdian

Gambar 6 Produk brownies coklat olahan hasil panen

kakao masyarakat Dusun Sendangsari

Tim pengabdian juga menjembatani pembuatan akta pendirian Kelompok Tani dan pemberian pengesahan Badan Hukum, mengingat dua hal tersebut merupakan syarat diperolehnya hibah dari pemerintah berupa alat-alat petanian. Selain masalah hibah, alasan perlunya Kelompok Tani Mulyo Sari berbentuk badan hukum berkaitan dengan kelancaran administrasi yang nantinya akan didapatkan, serta ketika nantinya kelompok tani ari ingin mengadakan perjanjian maka dapat dilakukan atas nama kelompok tani tanpa harus tanggung renteng. Mengingat bahwa Badan Hukum merupakan subjek hukum maka selain ia mendapatkan hak layaknya subjek hukum perdata lain (orang), konsekuensinya ia pun menanggung kewajiban, salah satunya adalah kepemilikan NPWP. Ketika nantinya Kelompok Tani Mulyo Sari telah berbadan hukum, maka perlu untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan secara komprehensif terkait badan hukum, mulai dari hak dan kewajiban badan hukum, hingga pemaparan terkait pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian. Gambar 6 menunjukkan akte pendirian kelompok tani, Sendangsari. Gambar 7 menunjukkan pengesahan kelompok tani Sendangsari oleh Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

1598


Gambar 7 Halaman sampul akta pendirian

Kelompok Tani Mulyo Sari

Gambar 8 Halaman awal pengesahan badan

hukum Kelompok Tani Mulyo Sari

Kesimpulan

Program pengabdian dengan tema Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Kakao di Dusun Sendang Sari, Terong, Dlingo, Bantul, D.I Yogyakarta, memiliki tiga program pokok yaitu: penyuluhan dan pelatihan budidaya kakao melalui metode GAP, serta pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil panen coklat. Dengan selesainya kegiatan pengabdian ini masyarakat Dusun Sendangsari, khususnya anggota Kelompok Tani Mulyo Sari dirasa mampu menerapkan program Good Agriculture Practices (GAP) dalam rangka meningkatkan produktivitas kakao di Dusun Sendangsari, Terong, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu dengan adanya program pengabdian ini diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas dan inovasi di bidang kewirausahaan aneka makanan olahan pertanian dari warga Dusun Sendangsari. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY yang telah memberikan dana hibah untuk kegiatan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok KKN Sendangsari,

1599


Terong, Dlingo, Bantul, periode Gasal 2018 yang telah membantu pelaksanaan program pengabdian ini. Daftar Pustaka Abdul Muis Hasibuan, Rita Nurmalina, dan Agus Wahyudi, 2012, Analisis Kinerja dan Daya

Saing Perdagangan Biji Kakao dan Produk Kakao Olahan Indonesia di Pasar Internasional, Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar, Vol. 3 No. 1, pp. 57-70

Dwi Sadono, 2008, Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia, Jurnal Penyuluhan, Vol. 4 No. 1, pp. 65-74

Dyah Nur Azizah, Endang Kumolowati, dan Fahrauk Faramayuda, 2014, Penetapan Kadar Flavonoid Metode AlCl3 Pada Ekstrak Metanol Kulit Buah Kakao, Kartika: Jurnal Ilmiah Farmasi, Vol. 2 No. 2, pp. 45-49

Menteri Pertanian, 2012, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables), Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia

1600


Website Portal Informasi Dan Integrasi Sosial Media Menggunakan Application Programming Interface (Api)

Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Sumber Informasi

Titis Wisnu Wijaya1

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.Y. 55183, +62 274 387656,

Ext. 268


Abstrak Perkembangan zaman sangat cepat, dan inovasi adalah cara kita merespon perubahan

yang terjadi disekitar kita. Desa memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong masyarakatnya untuk terus melakukan inovasi baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, hingga teknologi yang digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat desa. Seiring dengan tumbuh pesatnya objek wisata, perlu diiringi dengan perkembangan pemasaran yang mudah, efektif dan efisien melalui website dan pemanfaatan media sosial yang sudah banyak dikenal oleh khayalak seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line dan lain sebagainya yang belum dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat. Di dusun Kembang, yang terletak di Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak potensi wisata baik yang sedang exist belakangan ini, maupun yang masih perlu digali. Kedung Pedut salah satunya, namun pemasaran wisata alam Kedun Pedut ini masih sebatas mouth to mouth. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan secara intern, khususnya dalam pemasaran dengan membuat website resmi Kedung Pedut yang nantinya dikelola oleh pengurus wisata setempat. Tanpa melupakan peran penting media sosial dalam pemasaran, kami ingin mengintergrasikan website dengan fungsi sosial media.

Kata kunci: Website, Media Sosial, Application Programming Interface

A. Pendahuluan

Desa Jatimulyo terletak di kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terletak di barisan perbukitan Menoreh wilayah utara Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Jumlah Penduduk desa ini sekitar 9.000 jiwa.

Wilayah ini menawarkan objek wisata alam yaitu Goa Kiskendo. Air Terjun Nggembor, Susur Goa Silodo dan pelestarian 34 budaya lokal yang masih asri dan menarik untuk


https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Girimulyo,_Kulon_Progo

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kulon_Progo

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbukitan_Menoreh

1601


dikunjungi. Salah satunya yang sedang naik daun adalah tempat wisata alam Kedung Pedut yang terletak di Dusun Kembang, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dusun Kembang banyak potensi wisata baik

yang sedang exist belakangan ini, maupun yang masih perlu digali. Salah satunya adalah objek wisata alam air terjun Kedung Pedut yang terletak di Dusun Kembang. Objek wisata tersebut sedang naik daun saat ini dan masih sangat digemari pengunjung untuk didatangi saat akhir pekan dan libur panjang tiba. Saat observasi, Sarijo M.P, selaku Kepala Dusun sekaligus inisiator menuturkan bahwa wisata alam air terjun Kedung Pedut ini dibuka pertama kali pada tahun 2014. Beliau meninisiasi dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi alam yang ada di Dusun Kembang menjadi wisata alam air terjun tanpa campur tangan atau bantuan Peme rintah Kabupaten ataupun Daerah.

Sistem Informasi tempat wisata dibangun dengan tujuan sebagai media informasi publik resmi, yang dibangun dan dikelola oleh tim setempat. Dengan memanfaatkan website penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Website sebagai manajemen informasi secara garis besar digunakan sebagai media informasi publik yang dapat

diakses secara online, (Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi, 2016). Pengelola dapat menggunakan website sebagai media informasi yang meliputi profil, berita, galeri, dan statistik tentang wisata alam air terjun Kedung Pedut.

B. Permasalahan

Sistem pengelolaan atau manajemen keuangan dan pemasaran berjalan dengan bagus dengan pemantauan langsung dibawah Kepala Dusun. Munculnya permasalahan yang

kemudian kami analisa bahwa pemasaran wisata alam Kedun Pedut ini masih sebatas mouth to

mouth, dan media sosial. Permalahannya adalah pemasaran melalui media sosial ini dilakukan oleh para pengunjung yang mengunggah foto ataupun rekaman video mereka saat berwisata di Kedung Pedut di laman media sosial mereka. Menurut Philip kotler dan keller (2009;6) Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan secara intern, khususnya dalam pemasaran dengan membuat website resmi Kedung Pedut yang nantinya dikelola oleh pengurus wisata setempat. Tanpa melupakan peran penting media sosial dalam pemasaran, kami ingin mengintergrasikan website dengan fungsi sosial media.

Integrasi antara website dan sosial media sebagai the best way to gather informations adalah cara yang tepat dan efisien dalam menyebarluaskan informasi yang didapat secara cepat. Namun, pemanfaatan media sosial yang ada dan dapat diunduh secara gratis ini masih belum dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat di kalangan kita. Oleh karenya, melalui program pengabdian ini, pengabdi mencoba mengintegrasikan pemanfaatan teknologi

1602


website portal informasi serta integrasi media sosial Application Programming Interface (API) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sumber informasi. pengertian

Application Programming Interface (API), memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protocols, dan tools lainnya yang memungkinkan developers untuk membuat aplikasi.

C. Metode Pelaksanaan

Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangaat terasa jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks, tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengannya. Misalnya: integrasi dengan payment gateway. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi, library, dan web.

Integrasi API dan media sosial yaitu API bisa memaksimalkan feature sosial media yang sudah terbukti diminati user atau pengguna melalui penggunaan teknologi tersebut termasuk memaksimalkan web portal dengan menggunakan API media sosial yang sudah teruji. Fitur Twitter, Facebook, Instagram, bisa digunakan melalui API untuk memaksimalkan Website Portal Dusun. Ketika ada postingan berita di website portal, otomatis terpublish di media sosial, misalkan di Facebook, Twitter dan lain sebagainya.

Penggunaan closed API dan tidak berbayar, oleh karenanya penggunaan API ini tidak melanggar hukum dan Undnag-Undang hak cipta. Sebagai gambaran, Dusun Kembang, Jatimulyo, Girimulyo, mempunyai website dengan konten yang sudah ada namun perlu pengembangan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian, dengan adanya API ini bak sebuah pahlawan, muncul kualitas terjamin, waktu pembuatan terpotong, walaupun berbayar tapi tidaklah semahal ketika mengembangkan dengan fitur dan konsep sendiri. Waktu normal yang diperlukan dalam pembuatan program ini yaitu sebagai berikut:

No. Technical Timeline Hari

1 Requirement Gathering 15

2 Design 6

3 Coding 15

4 Testing 5

5 Technical Training 3

6 Implementation Training 1

Total 50 Hari

Tabel 1. Technical Timeline 1

1603


D. Hasil dan Pembahasan Dari hasil pelaksanaan pengabdian ini luaran yang diperoleh adalah sebuah website

tempat wisata yang dapat diakses secara online melalui URL www.citrakembang.com. Apabila website sudah diakses, akan muncul sseperti gambar 1. Terdapat tujuh menu pilihan yang informatif, yaitu; 1. Tampilan Beranda

Pada halaman Beranda dari website Citra Kembang ini terdiri dari 7 menu pada sisi atas yaitu : menu Beranda, Profil, Destinasi Wisata, Deal, Event, Artikel dan Rencakana Liburan. Masing-masing menu dapat diakses dengan cara melakukan klik pada Menu tersebut.

2. Halaman Profil

Pada menu ini terdapat video yang bisa di play oleh user dengan meng-klick tombol play. 3. Menu Destinasi Wisata

Pada menu ini terdapat dua pilihan yaitu; wisata air terjun Kedhung Pedut, wisata taman edukasi Sebantung. Dua obyek wisata yang ada di Dusun Kembang yang dikelola oleh warga sekitar sebagai roda penggerak ekonomi warga sekitar

4. Menu Deal Dalam menu ini terdapat tiga pilihan yaitu; Penginapan, Liburan Wisata dan Kuliner.

5. Menu Event

Menu event ini bisa user lihat tentang berbagai macam annual event yang akan diagendakan di Dusun Kembang.

6. Menu Artikel

Artikel ini membantu user dalam mendapatkan informasi seputar tempat wisata.di Dusun Kembang.

7. Menu Rencanakan Liburan. Dalam menu ini ada dua pilihan yaitu; Informasi dan Peta, yang dapat mempermudah

user apabila ingin memesan tempat penginapan ataupun menuju tempat wisata.

Gambar 1. Tampilan Beranda

http://www.citrakembang.com/

1604


Website ini dikelola oleh pengelola khusus website. Selain itu peserta juga mendapatkan

ilmu baru bagaimana mengelola sebuah website dan cara pengelolaannya sebagai media promosi produk/ layanan yang lebih banyak dikenal masyarakat luas.

E. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan dan keberlangsungan program Pemanfaatan Teknologi Website

Portal Informasi Serta Integrasi Sosial Media Application Programming Interface (API) Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Sumber Informasi telah menambah

pengetahuan dan wawasan dan juga mengenalkan teknologi website sebagai media online untuk memperluas jangkauan promosi dalam memperkenalkan tempat wisata. Hasil dari kegiatan

pengabdian ini adalah sebuah website yang dapat dikelola dengan baik dan user-friendly serta

dapat diakses secara online dengan memanfaatkan fasilitas internet yang memadai. Disamping itu pula membantu mengembangkan IPTEK warga Dusun Kembang khususnya pengelola yang sebagian besar termasuk kaum milenial.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih tidak lupa dihaturkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M), yang telah memberikan dukungan penuh, motivasi dan bantuan finansial dan menyediakan fasilitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kpeada Kepala Dusun, Pengelola tempat wisata dan masyarakat Dusun Kembang, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo juga telah memberikan dukungan penuh dan kerjasama yang baik sehingga program ini terlaksana dengan baik dan sesuai target.

G. Daftar Pustaka

Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi, 2016, Modul Pelatihan dan Pengembangan

Website, Universitas Padjajaran.

Kotler dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga. Internet https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-

pemakaian-medsos-orang-indonesia https://www.puskomedia.id/blog/manfaat-dan-kegunaan-website-desa/

https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia

https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia

https://www.puskomedia.id/blog/manfaat-dan-kegunaan-website-desa/

semnasppm.umy.ac.idsemnasppm.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/BAGIAN-4.pdf1365 SEMINAR NASIONAL ABDIMAS II 2019 SINERGI DAN STRATEGI AKADEMISI, BUSINESS DAN GOVERNMENT (ABG) DALAM

Documents