Top Banner
Menimbang Mengingat Menetapkan MENTERII(EUANGAN REPUBLII< INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/ PMK.01/ 2012 TENTANG PEDOMAN LAYANANINFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pernerin tah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 'tentang; Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01tW10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Publik adalah informasi yang diha.silka.n, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara darr/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
20

132/ PMK.01/ 2012

Jan 15, 2017

Download

Documents

nguyencong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 132/ PMK.01/ 2012

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

MENTERII(EUANGANREPUBLII< INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/ PMK.01/ 2012

TENTANG

PEDOMAN LAYANANINFORMASI PUBLIKDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pernerin tah Nomor 61Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan InformasiPublik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 'tentang; PelaksanaanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5149);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01tW10 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGANTENTANG PEDOMAN LAYANANINFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang diha.silka.n, disimpan,dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Kementerian Keuanganyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraannegara darr/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badanpublik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundanganmengenai Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yangberkaitan dengan kepentingan publik.

Page 2: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-2 -2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan .penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradarr/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atauorganisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbanganmasyarakat, darr/ atau luar rtegeri.

3. Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi yang selanjutnyadisingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan., darr/ ataupelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsungPPID.

5. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangansecara sistematis mengenai seluruh Informasi Publi.c yang beradadi bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasiyang dikecualikan.

6. Pengguna Informasi Publik adalah perseorangan, kelompok orang,badan hukum, dan Badan Publik yang menggunaxan InformasiPublik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

7. Pernohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesiadarr/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaanInformasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensiyang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan .kepadamasyarakat dengah mempertimbangkan secara seksama bahwamenutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yanglebih besar daripada mernbuka atau sebaliknya.

9. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasisebagai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antaraKementerian Keuangan sebagai Badan Publik dan PenggunaInformasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh danmenggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturanperundang- undangan.

11. Menteri adalah Menteri Keuangan.

..~.

Page 3: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERI KEUAr'.JGANREPUBLIK INDONESIA

-3 -BAB II

TUJUAN

Pasal2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: ,

a. menjadi pedoman bagi seluruh pihak }ang berhubungan denganInformasi Publik dan dokurnentasi di lingkungan KementerianKeuangan, PPID, dan Atasan PPID. d~ lingkungan KementerianKeuangan, serta Pemohon Informasi Publik; dan

b. menjamin terwujudnya penyelenggaraah keterbukaan InformasiPublik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangandi bidang keterbukaan Informasi Publik.

BAB IIIPPID

Bagian KesatuPenetapan PPID

. Pasal 3·

(1)' Menteri menetapkan PPID dan Koordinator PPID di lingkunganKementerian Keuangan.

(2) PPID dan Koordinator PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 1merupakan pejabat eselon Lll yang membidangi penyediaandarr/ atau pelayanan Informasi Publik darr/ atau kehurnasan padamasing-masing unit eselon I.

Bagian KeduaTanggung Jawab, Tugas, clan WewenangPPID

Pasal4

(1) PPID bertanggungjawab kepada Atasan PPID.(2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.(3) PPID mempunyai tanggung· jawab melakukan penyediaan,

. penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamananInformasi Publik.

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaima a dimaksudpada ayat (3), PPID bertugas melakukan: .a. penetapan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan

tugas dan kewenangan PPID;b. pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang tidak

dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang, atau yang disebut InformasiPublik yang dikecualikan; .

Page 4: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-4-c. penetapan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan

dan Zatau pengubahannya dengan persetujuan Atasan PPID;d. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang

diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;e. penghitaman atau pengaburan Informasi Publik yang

dikecualikan beserta alasannya;f. pembuatan, pemeliharaan, dany atau pemutakhiran Daftar

Informasi Publiksecara berkala;g. pengkoordinasian dalam rangka: .

1) pengumpulan seluruh Informasi Publik pada masing-rnasingunit eselon I temI?at PPID bertugas, yang meliputi;a) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala;b) Inforrnasi Publik yang wajib diumumkan secara serta

merta; .c) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dand) Informasi Publik yang dikecualikan;

2) pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

3) pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit eselon I tempat PPIDbertugas, dalam rangkapembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publiksebagaimana format yang tercantum dalam Larnpiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menterimi:

4) pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan /ntaupetugas informasi dalam rangka peningkatan kualitaslayanan Informasi Publik; dan

5) pemberian alasan tertulis atas pengecualian InformasiI Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohorian

Informasi Publik ditolak;h. penyampaian laporan layanan Informasi Publik kepada Atasan

PPID setiap bulan dan kepada Koordinator PPID pada setiapbulan Januari tahun anggaran berikutnya clan/ atau jikadiperlukan, yang meliputi:1) jurnlah permintaanInformasi Publik yang diterima;2) waktu yang diperlukan PPID dalam memenuhi setiap

permintaan Informasi Publik;3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi

Publik; dan / atau4) alasan penolakan permintaan Informasi Publik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, PPID dibantu oleh pejabat fungsionaldan/ atau petugas informasi yang diangkat darr/ atau ditunjuk olehmasing-masing Atasan PPID.

Page 5: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-5 -Pasal6

Dalam me1aksanakan tanggung' jawab dan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, PPID berwenang:a. menolak permohonan Inforrriasi Publik secara tertulis apabila

Informasi Publik yang dimohon terrriasuk Informasi Publik yangdikecualikan dan Zatau rahasia, dengan disertai alasan danpemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon InformasiPublik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

b. menugaskan pejabat fungsional dan Zatau petugas informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk membuat,memelihara, darr/ atau memutakhirkanDaftar Informasi Publiksecara berkala.

Bagian -KetigaKoordinator PPID

Pasal 7

(1) Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu PPIDpada unit Sekretariat .Jenderal.

(2) Koordinator PPID bertugas:a. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di

lingkungan Kementerian Keuangan; danb. menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi

Informasi dan salinan lapotan layanan tahunan kepada Menterimelalui Sekretaris Jenderal.

BABIVINFORMASIPUBLIKYANGWAJIB DISEDIAKAN

DANDIUMUMKAN

Bagian PertamaInformasi Publik yang Wajib Disediakan

dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal8

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diurnumkan secaraberkala meliputi:a: Informasi Publik yang berkaitan dengan unit eselon I;b. Informasi Publik mengenai kegiatan dankinerja unit eselon I;c. Informasi Publik mengenai laporan keuarigan yang telah

diaudit; dari / ataud. Informasi Publik lain yang diatur dalam peraturan peruridang-

undangan.

Page 6: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-6-(2) Kewajiban memberikan danmenyampaikan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu] kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian KeduaInformasi Publik yang Wajib .

Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal9

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta meliputiInformasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyakdan ketertiban umum

Bagian. KetigaInformasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

(1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi:a. Daftar Informasi Publikyang berada di bawah penguasaan unit

eselon I, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;b. hasil keputusan unit eselon I dan pertimbangannya;c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan

pengeluaran tahunan unit eselon I;e. perjanjian unit eselon I dengan pihak ketiga, kecuali yang

dinilai bersifat rahasia;f. Informasi Publik dan kebijakan yang disampaikan Pejabat

Publik dalam perterriuan yang terbuka untuk umum;g. prosedur kerja pegawai unit eselon I yang berkaitan dengan

pelayanan masyarakat; danh. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagimasyarakat

berdasarkan mekanisme keberatan danj atau penyelesaianSengketa Informasi Publik yang telah dinyatakan sebagai InformasiPublik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

BABVINFORMASIPUBLIKYANGDIKECUALIKAN

Pasal 11

·Informasi Publik yang dikecualikanmeliputi:a. Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan; danjatau

Page 7: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-7-b. Inforrnasi Publik lainnya dengan kriteria:

1. tidak termasuk dalam Informasi Publik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;

2. belum ditetapkan oleh pejabat yang berweriang3. dinilai bersifat rahasia; dan./ atau4. masih dalam proses pemeriksaan.

Pasal12

(1) Pengklasifikasian Informasi Publik dibuat oleh PPID berdasarkanPengujian Korisekuensi secara seksama dan perruh ketelitiansebelum Informasi Publik tertentu dinyatakan dikecualikan untukdiakses oleh setiap orang.

(2) Pengklasifikasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan Atasan. PPID.

Pasa113

(1) Pengklasifikasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalamPasal12 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat;a. jenis klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;b. identitas PPIDyang menetapkan;c. unit kerja PPIDyang menetapkan;d. jangka waktu pengecualian;e. alasan pengecualian; clanf. tempat dan tanggal penetapan.

BABVISTANDARPENGELOLAAN,PELAYANAN,

DANDOKUMENTASLINFORMASIPUBLIK

Pasal14

Standar pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi Inforrnasi Publikdilakukan dengan cara:a. melakukan kompilasi dan menyediakan Informasi Publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik berbasis web

dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyimpan dan melakukan pengamanan Informasi Publik;d. menyiapkan sarana dan prasarana yangjneriunjang pelaksanaan

pengelolaan dan dokumentasi Informasi Publik; dan

Page 8: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-8-e. menyusun standar prosedur operasi pengelolaan, pelayanan, dan

dokumentasi Informasi Publik.

BABVIIMEKANISMEUNTUKMEMPEROLEHINFORMASIPUBLIK

Pasal15

(1) Permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dapat dilakukansecara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohorian diajukan secara tertulis, PemohonInformasi Publik:a. mengisi formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana

format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. membayar biaya salinan dan Zatau pengiriman Informasi Publikapabila diperlukan. '

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidaktertulis, PPIDmemastikan permohonan Inforrnasi Publiktercatat dalam formulirpermohonan Informasi Publik.

Pasa116

(1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan InformasiPublik dalam buku register permohonan Inforrnasi Publiksebagaimana format yang tercantum dalam Larnpiran III yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Meriteri ini.

(2) PPID wajib memastikan formulir permohonan Inforrnasi Publikyang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda buktipermohonan Informasi Publik,diserahkan kepada PemohonInformasi Publik.

(3) PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saatpermohonan diterima dan dinyatakan lengkap pe syaratannya,dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui suratelektronik atau Pemohon Informasi Publik datang langsurig.

(4) PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepadaPemohon Informasi Publik pada saat permohorian diterima dandinyatakan lengkap persyaratannya, dalam hal permohonanInforrnasi Publik dilakukan melalui surat, faksimili atau cara lainyang tidak memungkinkan untuk memberikan nornor pendaftaransecara langsung.

(5) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapatdiberikan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis atau padasaat pengiriman Informasi Publik.

(6) PPID wajib menyimpan salinan formulir perrnohorran InformasiPublik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tandabukti permohonan Informasi Publik.

"<:

Page 9: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBUK INDONESIA

-9 -Pasa117

(1) Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihatdan mengetahui Informasi Publik, PPID:a. memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk

melihat, membaca, danj atau memeriksa Informasi Publik yangdimohonkan di tempat yang memadai;

b. memberikan alasan tertulis apabila permohonan InformasiPublik ditolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

c. memberikan penjelasan mengenai . tata cara mengajukankeberatan beserta formulirnya apabila dikehendaki PemohonInformasi Publik.

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salin.an InformasiPublik, PPID wajib mengkoordiriasikan dan memastikanbahwa:a. Pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk melihat,

membaca, danjatau memeriksa Informasi Publik yangdimohon di tempat yang memadai;

b. Pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan InformasiPublik yang diperlukan;

c. terdapat alas an tertulis apabila permohonan Informasi Publikditolak; dan .

d. terdapat penjelasan mengenai tata cara pengajuan keberatanbeserta formulirnya apabila dikehendaki Pemohon InformasiPublik.

(3) PPID memastikan Pemohon Informasi Publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam memenuhimekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasa115.

(4) PPID wajib memastikah permohonan Pemohon Inforrnasi Publiksebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) tercatat dalambuku register permohonan Inforrnasi Publik sebagaimanadimaksud dalam Pasa116.

Pasal18

(1) Terhadap permohonan Pemohon Informasi Publik, PPIDmenyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai dapat atau tidakdapatnya Kementerian Keuangan mernberikan jawabansebagaimana format yang tercantum dalam Larnpiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejakpermohonan Pemohon Informasi Publik diterima PPID.

.(3) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan dapat diberikan baiksebagian maupun seluruhnya, Informasi Publik akan disampaikanbersamaan dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2).

Page 10: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 10 -(4) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Surat .Keputusan PPID tentang Penolakan Permohorian Informasisebagaimana contoh yang tercanturn dalam Lampiran V yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal PPID tidak dapat menyampaikan pemberitahuan tertulisdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPIDdapat meminta perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) harikerja dan tidak dapat diperpanjang lagi.

(6) Perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6)dapat dilakukan dalam hal PPID belum:a. menguasai Informasi Publik yang dimohonkan;b. mendokumentasikan Informasi· Publik yang dimohonkan;

danZatauc. merrrutuskan apakah _Informasi Publik yang dimohonkan

termasuk InformasiPublik yang dikecualikan.

BABVIIIKEBERATAN

Bagian KesatuDasar Keberatan

Pasal 19

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan 'dalamhal:

a. tidak disediakannyaInformasi Publik secara berkala;b. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik;c. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta; .d. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Publik; darr/ ataue. penyampaian Informasi Publik yang melebihi wakti: yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian KeduaProsedur Keberatan

Pasal20

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangkawaktu paling lamb at 30 (tiga puluh) hari kerja setelahditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal19.

(2) Pengajuan keberatan dilakukan dengan ·cara mengisi formulirpengajuan keberatan sebagaimana format yang tercantum dalamLampiranVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini. .

Page 11: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 11 -(3) Keberatan Pemohon Informasi Publik diajukan k.epada Atasan

PPID.(4) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register

keberatan sebagaimana format yang tercantum da.am LampiranVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

(5) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yangdisampaikan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalambuku register keberatan.

Pasal21

[I] Dalarn hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID dapathadir dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengandidampingi oleh: .a.' Pejabat pada unit eselon II yang bertugas memberikan bantuan

hukum Zmenangani permasalahan hukum Zperaturan padamasing-masing unit eselon I; darr/ atau

b. Pejabat pada unit eselon II yang bertugas memberikan bantuanhukum pada Sekretariat Jenderal.

(2) Dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik, AtasanPPID melalui Surat Kuasa Khusus dapat memberikan kuasakepada:a. PPID;b. Pejabat pada unit eselon II terkait;c. Pejabat pada unit eselon II yang bertugas memberikan bantuan

hukum / menangani permasalahan hukurrr/ peraturan padamasing-masing unit eselon I; dan/ atau

d. Pejabatpada unit eselon II yang bertugas memberikan bantuanhukum pada Sekretariat Jenderal.

Bagian KetigaTanggapan Atas Keberatan

Pasal22

Dalam hal Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatantidak puas dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon Inforrnasi Publikberhakmengajukan permohonan penyelesaian sengketa InformasiPublik kepada Komisi Informasi Pusat paling lamb at 14 (empat belas)hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Page 12: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 12 -Bagian Keempat

Pendanaan

Pasa123

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID atau KoordinatorPPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit eselon I tempat PPID atau Koordinator PPID bertugas.

BABXIKETENTUAN PENUTUP

Pasa124

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Agustus 2012MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,

ttd.AGUS D.W. MARTOWARDO,]O

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Agustus 2012MENTERI HUKUM DAN HAKASASIMANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2012 NOMOR 792Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALABI~::.m~M

llfr~t>.~GANREPv&,-Jf '<tff

GIANT.. ENTERIAN~I------\;:;,o.u~

Page 13: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDO!\ ESIANOMOR 132/PMK. 01/2012TENTANGPEDOMAN LA"ANAN INFORMASIPUBLIK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KI~UANGAN

MENTERIKEUANGANREPUBlIK INDONESIA

CONTOH FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Logo badan

publik... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

DAFTAR INFORMASI PUBLIKPeriode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]

Nama Unit Kerja yang Penanggungjawab Waktu dan Tempat Bentuk Jangka WaktuNo. Informasi Menyediakan Informasi Pembuatan Inforrna.si Penyimpananl

Informasi yang Tersudia Retensi

KETERANGAN:

Nama Informasi diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk keteranganwaktu/periode, apabila informasi tersebut disusun berdasarkan periodetertentu.diisi dengan unit kerja yang yang menyediakan informasi.diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bers anqkutan.diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi.diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy at 3U softcopy.diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuailcan dengan ketentuandalam Undang- Undang Kearsipan dan peraturan perundanq-undanqan lainyang terkait.

Unit Kerja yang Menyediakan InformasiPenanggungjawab InformasiWaktu dan Tempat PembuatanBentuk Informasi yang TersediaJangka Waktu Penyimpanan/Retensi

*Format ini adalah contoh format manual. Satuan Kerje Kewenangan PPID dapat mengembangknn dalam format lain,misalnya dalam format elektronik. Namun harus teiep dapat diakses oleh publik serta memuat semue unsur yang termuatdalam format ini.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Page 14: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDO. ESIANOMOR 132/ PMK.01/2012TENTANG .PEDOMAN LAYANAN INFORMASIPUBLIK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN Kl:UANGAN

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Logo badan

publik

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

ternbar depanFORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nama

Pekerjaan

Alamat

No. Telepon /Fax! Email

NO.KTP/NPWP

Informasi yang diminta

Tujuan penggunaan informasi

Bersama ini kami lampirkan

Cara memperoleh informasi

Cara mendapatkan informasi

berupa salinan dokumen

Nomor Pendaftaran

Tanggal Pengajuan Permohonan

. ..........................................................................................

.........................................................................................

: - Akta Notaris Pendirian Institusi kami .

- Surat Pertdaftaran/Persetuiuan sebagai institusi resmi dari .

: 1. 0 Melihatlmembaca/mendengarkan/mencatat

2. 0 Mendapatkan salinan dokumen (hardcopy/softcopy)

: 1. 0 Mengambil langsung 0 Dikirim lewat pos

2. 0 Faksimili 0 Email

............... (tempat) ,[tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik, Pemohon lnforrnaai Publik,

( ) . ( )

Nama jelas dan tandn tanganNama jelas/tanda tangan/stempel

Page 15: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-2-

Lembar belakangHak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformaal Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali: (a) informasiyang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses peneqakan hukum; Mengganggukepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakanpertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional;Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Menqunqkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhirataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra BadanPublik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yallg belum dikuasai ataudidokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOH PENDAFTARAN KEPETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kep ada petugas informasialasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasidalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapatmemperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belumdikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi ~Iang dikecualikan atautidak.

IV. Biaya yangdikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publikadalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda ataumemberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alas an keberatan lainnya.Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi s elarnbat-Iarnbatnya 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasl dapat mengajukankeberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (em pat belas) hari kerja sejak diterirnanya keputusan atasanPPID oleh Pemohon Informasi Publik.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWAI;~DOJO

Page 16: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK. 01/2012TENTANGPEDOMAN LAYANAN INFORMASIPUBLIK Dr LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUAi'lGANREPUBt:.IK INDONESIA

CONTOH FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPIDj

... [alamat, nomor telepon, faksimili, emailjLogo badan

publik

REGISTER PERMOHONAN INFORMASIPeriode: Januari-Oesember ..... [diisi dengan tahunj

Status Informasi Bentuk Informasi HarifTglTujuan

Tanda BuktiNo. Nomor Tgi Nama Alamat Nomor Pekerjaan Peng- Keputusan Alasan Biaya Menerima.Pendaftaran Kontak gunaan PPIO penolakan

Informasi Informasi Oi bawah Penauasaan Belum Naskah InformasiNaskah

yang Didoku CetakElektronik Pemberitahuan Pemberian

Diminta Ya Tidak Instansi men-(Softcopy)

(Hard Tertulis Informasitasikan CODY)

Keterangan:No.No. PendaftaranTgiNamaAlamat

Status Informasi

diisi dengan nomor urutdiisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasidiisi dengan tanggal permohonan diterimadiisi dengan nama pemohondiisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkanpengiriman informasi yang dimintadiisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email PemohonInformasi)diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasidiisi dengan detail informasi yang dimintadiisi dengan tujuan penggunaan informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohonmeminta informasidiisi dengan memberikan tanda (.I") bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan SatuanKerja lain yang rnenquasai di bagian bawah kolom 'Instansi' (bila diketahui), sesuaidengan isian di formulir pemberitahuan tertulis

Tanda Bukti Menerima Informasi

Bentuk Informasi diisi dengan memberikan tanda (.I")di bagian bawah kolom sesuai bentukinformasi yang tersediadiisi sesuai dengan isi keputusan PPID dalam pemberitahuan tertulisterhadap permohonan informasidiisi dengan alasan penolakan permohonan informasi PPIDdiisi dengan:a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulisb. hari dan tanggal pemberian informasi kepada pemohon informasi publikdiisi dengan jumlah biaya penyalinan informasi yang dibayar PemohonInformasi (jika ada)diisi tanda tangan Pemohon Informasi setelah yang bersangkutan menerimanaskah cetak atau elektronik yang dimintanya

Keputusan PPID

Alasan PenolakanHarifTg!.

Nomor Kontak

PekerjaanInformasi yang dimintaTujuan Penggunaan Informasi

Biaya

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Page 17: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIRAN IVPERATURAj\[ MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR J.32/PMK 01/2012TENTANG •PEDOMAN LAYANAN INFORMASIPUBLIK DILINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGANMENTERI KElIANGAN

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

Logo Badan ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

Publik ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

PEMSERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasiTanggalNo. PendaftaranKami menyampaikan kepada Saudara/iNamaAlamatNo. Telp/FaX/Email

Pemberitahuan sebagai berikul:A. Informasi Dapat Diberikan:

No. Hal-hal Terkait Permohonan Informasi Keteranqan

1. Penguasaan Informasi Publik* 0 Tersedia0 Tidak tersedia, dapat diperoleh pada:

2. Sentuk informasi yang tersedia* 0 Softcopylelektronik0 Hardcopy

3. Waktu penyediaan ---.tiari

4. Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**(tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

0Informasi yang diminta tidak ada di Satuan Kerja kewenangan PPID. Informasi yang diminta dapat diperoleh di(tulis jika mengetahuinya)

0 Informasi yang diminta belum didokumentasikan.

0 Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPI D)

(...................................................... )Nama, Jabatan & Tandatangan

Keterangan* Pilih salah satu dengan memberi tanda (.f).** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka dtberikan alasan penghitamannya.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.ENTERIAN

AGUS D.W. MARTOWA DOJO

Page 18: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIR,' N VPERATURAN MENTER! KEUANGANREPUBUK INDONESIANOMOR 132/PMK.Ol/2012TENTANGPEDOM1\N LAYANAN INFORMASIPUBLIK DI LINGKUNGANKEMEN1ERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKANPERMOHONAN INFORMASI

Logo BadanPublik

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:'c-------IN-F-O-R-M-A-S-I-Y-A-N-G-O-IK-E-C-U-A-L-IK-A-N-----

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan** : .Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

NamaAlamat

No. Telepon IFax! Email

Rincian Informasi yangDibutuhkan

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, yaitu............................ .*** selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Keterangan* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

Diisi oleh PPID sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*** Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Satuan Kerja kewenangannya.

No. Pendaftaran:*

(Ternpat), (tanggal, bulan, dan tahun)Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi(PPID)

c·····················································)Nama, Jabatan & Tandatangan

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM

KEP

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESII ,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Page 19: 132/ PMK.01/ 2012

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAr-r VIPERATUR,\N MENTERI KEUANGANREPUBLH: INDONESIA

~~~~~G132/PMK. 01/2012PEDOMAl' LAYANAN INFORMASIPUBLIKDI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

....... (tempat) [tanggal]. [bulan]. [tahun]

Keterangan* Alasan yang diajukan oleh pengaju keberatan sesuai dengan Pasal 35 UU KIP

Logo Badan Publik ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

No. Telepon/FaxlEmail . ..........................................................................................

Pengaju Keberatun,

(. )

Nama jelas dan tanda tangan

Dengan ini mengajukan KEBERATAN sehubungan dengan permohonan informasi publik yang sudah diajukan pada tanggal Dengan

nomor pendaftaran .

Adapun alasan mengajukan keberatan ini adalah karena*

Demikian pengajuan keberatan ini dibuat dengan harapan dapat memperoleh respon positif sebagaimana mestinya .

Nomor Registrasi Keberatan(diisi oleh petugas)

Kepada Yth.

Pimpinan Badan Publik

(atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Petugas Informasi Publik,

( )

Nama jelas/jabatan/stempel

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWAI;~DOJO

Page 20: 132/ PMK.01/ 2012

LAMPIRAN VIIPERATURAN MENTERl KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMOR 132/PMK.Ol/2012TENTANGPEDOMAN LAYANAN INFORMASIPUBLIK DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGANMENTERIKEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT BUKU REGISTER KEBERATAN

Logo Badan... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPIDj

Publik ... [alamat, nomor telepon, faksimili, emailj

BUKU REGISTER KEBERATANPeriode: Januari-Desember ..... [diisi dengan tahunj

Tanggal Nomor Informasi Tujuan Alasan Pengajuan Keberatan (PasalKeputusan

HarifTanggal Nama dan Keputusan Hasil Putusan PengadilanNo. Pengajuan Nama Alamat Pekerjaan Penggunaan 35 ayat (1) UU KIP) Pemberian Tanggapan Jabatan Mediasi/Ajudikasi atas Gugatan

Keberatan Kontak yang dimintaInformasi

Atasan PPIDatas Keberatan Atasan PPID Nonlitigasi Sengketa Informasi

a I b I c I d I elf I 9I I I I I II I I I I I

KETERANGAN:Nomor diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan Keputusan Atasan PPID diisi dengan tanggal dan isi keputusan yangTanggal diisi dengan tanggal pengajuan keberatan diambil oleh Atasan PPIDNama diisi dengan nama Pernohon Informasi HarifTanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan diisi hari dan tanggal tanggapan atasAlamat diisi dengan ala mat lengkap dan jelas Pemohon Informasi keberatanNomor Kontak diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi) Nama & Jabatan Atasan PPID diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yangPekerjaan diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi bertindak selaku atasan PPIDInformasi yang diminta diisi dengan detail informasi yang diminta Keputusan Hasil Mediasi/Ajudikasi Nonlitigasi diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasilTujuan Penggunaan Infonmasi diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta mediasilajudikasi nonlitigasi atas sengketaAlasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) diisi dengan memberikan tanda (,;") sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan informasi apabila Pemohon menolak

keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP: keputusan Atasan PPIDa. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana Putusan Pengadilan atas Gugatan Sengketa Informasi diisi dengan tanggal dan isi putusan

dimaksud dalam Pasal17 UU KIP pengadilan atas gugatan sengketa informasib. Tidak disediakannya informasi berkalac. Tidak ditanggapinya permintaan informasid. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana dimintae. Tidak dipenuhinya permintaan informasif. Pengenaan biaya yang tidak wajarg. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd.RIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO