130309313 Ringkasan Administrasi Proyek Konstruksi Pengenalan Cara Mengelola Bentuk Organisasi Kegiatan Peran Konsultan Hukum

ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI

ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI :PENGENALAN, CARA MENGELOLA, BENTUK ORGANISASI, KEGIATAN & PERAN KONSULTAN HUKUMoleh :

Ir. H. Nazarkhan Yasin

ADMINISTRASI KONTRAK & ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI Pengantar AK adalah suatu istilah yang menggambarkan penanganan kontrak secara komersial sejak kontrak tersebut ditanda tangani sampai kontrak berakhir. Penanganan secara komersial :

Pengguna jasa memantau pemenuhan tugas penyedia jasa

Pengguna jasa memantau tugasnya sendiri Tugas-tugas tersebut antara lain :

Pengajuan/Permintaan penyedia jasa, pembayaran termyn. Perubahan pekerjaan, klaim-klaim, pembayaran dini, kelebihan membayar, unjuk kerja yang tidak memuaskan dapat dicegah dengan melaksanakan Administrasi Kontrak yang baik. (Gilbreath 1992)

Administrasi Kontrak (AK) adalah suatu bagian dari Administrasi Proyek Konstruksi. Beberapa Pengertian Dwifungsi tugas: pembentukan dan pengadministrasian yang terbagi dua :

yang pertama sampaidengan kontrak di tanda tangani.

(Gilbreath1992)

yang kedua terus berlanjut sampai

kontrak berakhir

Pengelolaan transaksi komersial untuk memenuhi kontrak sejak di tanda tangani sampai berakhir. (Gilbreath 1992)

Tanggung jawab pengawasan pekerjaan sesuai syarat kontrak, persiapan proses perubahan, penafsiran kontrak secara hukum, menyetujui penagihan. (Cleland, 1995). Pengelolaan atau penanganan pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan kontrak. (Fisk, 1997) Peran Administrasi Proyek Konstruksi Sangat penting : kemajuan fisik dilapangan harus diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang baik dan benar. Pekerjaan-pekerjaan administrasi yang dimaksud secara umum: Persiapan jaminan-jaminan

Persiapan penutupan asuransi

Membuat laporan kemajuan

Korespondensi

Pekerjaan administrasi selanjutnya: Proses penagihan & pembayaran Perubahan pekerjaan

Addendum/amandemen kontrak

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Klaim-klaim Dasar Pemikiran/Filosofi Kontrak konstruksi diawali suatu perencanaan yang matang ( kemudian disusun ( lalu dilaksanakan dan selanjutnya ( kontrak tersebut harus di administrasikan.

Perencanaan, pembentukan, pengadministrasian dan pengelolaan kontrak mutlak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus ditangani secara professional. Dalam satu proyek ada 2 aspek yang harus berjalan secara pararel: aspek kongkrit/aspek teknis yaitu pembangunan fisik dari proyek tersebut

aspek non teknis yaitu Administrasi Proyek Konstruksi (yang sering diabaikan).(Gilbreath 1992)

Batasan/Definisi Suatu istilah yang menggambarkan penanganan secara komersial dari kontrak konstruksi sejak mulai berlaku hingga berakhir.

(Gilbreath 1992)

Maksud dan Tujuan Menyelenggarakan seluruh aspek non teknis sesuai kemajuan pekerjaan agar tujuan kontrak tercapai (kontrak secara komersial berhasil ( hak dan kewajiban para pihak terpenuhi). (Gilbreath 1992)

Fungsi Menggerakkan proyek, menyelesaikan perselisihan, pembayaran, perubahan pekerjaan, klaim. (Gilbreath 1992)

Kebutuhan Administrasi Kontrak (AK) yang baik AK makin penting bila kontrak rumit, karena apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian baik dipihak penyedia jasa maupun dipihak pengguna jasa. Krisis moneter medio 1997 menyadarkan pelaku Industri Jasa Konstruksi kita bahwa AK sangat penting. Klaim-klaim menjadi sulit karena AK tidak dipelihara dengan rapi.

Hubungan AK dengan Aspek Hukum AK menangani seluruh aspek non teknis dari kontrak antara lain menyelesaikan sengketa, klaim, pemutusan kontrak ( AK berhubungan dengan aspek hukum. Pihak-pihak yang terlibat AK

Pengguna jasa

- MK Konsultan Perencana ditambah - QC Penyedia jasa - Agen Asuransi

- Sub penyedia jasa

- Supplier

Dalam praktek, pengguna jasa biasanya membuat kontrak dengan : Arsitek/Konsultan Perencana

Rencana/desain

Masa waktu

Batasan biaya

Kompetitif Penyedia jasa utama

Konsultan MK

Konsultan Hukum

Penyedia jasa lain, sub penyedia jasa(Caroline Sutandi, 2002) Hubungan Kontraktual antar Para Pihak (Lihat Tampilan No. 1 sampai dengan 4) Tampilan No. 1: Hubungan Tradisional

Kontrak Langsung dengan penyedia jasa

Kontrak Perencaaan tersendiri Tampilan No. 2: Hubungan Rancang Bangun

Perencanaan & Pelaksanaan jadi satu Tampilan No. 3: Kontrak MK

Terpisah dari kontrak dengan penyedia jasa Tampilan No. 4: Kontrak MK.

MK Profesional, Perencanaan, Pelaksanaan terpisah

(Caroline Sutandi, 2002)

Administrasi Konstruksi

Tanggung Jawab lain Administrasi Kontrak Memelihara arsip kontrak Memelihara rujukan sehubungan dengan proyek Menyiapkan rekaman kontrak(Caroline Sutandi, 2002)

Administrasi Proyek Konstruksi (APK)

merupakan induk dari Admnistrasi Kontrak. administrasi kontrak hanyalah satu bagian dari Administrasi Proyek Konstruksi.KONDISI APK DI INDONESIA Kondisi Umum sebagian besar pelaku jasa konstruksi belum menyadari pentingnya APK baru sadar kalau timbul masalah:

pekerjaan tambah atas perintah lisan

perubahan gambar, perintah lisan Kebiasaan kurang baik lalai mencatat tak menunjuk seorang yang tetap karena tidak dicatat ( lupa ( pura-pura lupa ( jadi sengketa

Menunda masalah karena lalai mencatat = menunda masalah menunda masalah ( mempersulit diri sendiri seharusnya sejak awal bentu organisasi APK yang baru dan diisi dengan orang-orang profesional.

Mempersulit pelaksanaan kontrak hal-hal alami sebelumnya akan mempersulit pelaksanaan kontrak. kesulitan bertambah jika petugas ganti-ganti. petugas-petugas jangan diganti-ganti (kalau tak sangat penting). Mau menghemat, malah tambah rugi pakai tenaga kurang profesional ( hasil dibawah standar ( malah rugi karena mutu dibawah standar ( perlu sewa Konsultan Hukum. akhirnya mau murah diawal, akhirnya malah rugi pakai tenaga profesional sejak awal.

Menjaga integritas setiap pejabat harus menjaga kerahasiaan masing-masing instansi tempat kerja. keakraban antar petugas tidak sampai harus melanggar rambu-rambu integritas pelihara jangan sampai integritas dibutuhkan jika uang sudah ikut berperan

Pemanfaatan peluang klaim bila APK dikelola baik ( peluang klaim nampak bila tidak, klaim tinggal peluang yang diabaikan buku Mengenal KLAIM KONSTRUKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI, Bab VI Teknik dan Kiat memanfaatkan peluang Klaim, dapat dimanfaatkan.KEGIATAN-KEGIATAN UMUM APK

Mobilisasi dan Pelaksanaan

Masa awal sangat menentukan, pelihara hubungan baik dan pelihara arsip Pengajuan dokumen penyedia jasa

Bila kompleks dapat berulang kali kontrak banyak jenis

Dapat makan waktu berminggu-minggu

Perlu kerjasama konstruktif antara pengguna jasa/penyedia jasa

Penagihan termyn dan Pembayaran (Gilbreath, 1992) :

Hati-hati kelebihan membayar (pengguna jasa) atau kurang membayar (penyedia jasa)

Alternatif pembayaran :

berdasarkan biaya (kurang menggambarkan kenyataan)

berdasarkan waktu (paling tidak disukai)

berdasarkan Proyek (paling disukai)

Alasan lain mengukur Proyek :

mengetahui tanggal Proyek selesai

mengetahui kemajuan sesungguhnya

Tantangan Objektivitas :

seringkali progres diukur secara subjektif

sering timbul perselisihan

objektivitas direncanakan waktu kontrak disusun dengan pengukuran metode tertentu

Teknik-teknik Pengukuran Khusus :

Intermediate Milestone

paling sering dipakai Fixed Lump Sum Kontrak

pekerjaan harus selesai 100% baru dibayar

Unit-unit sepadan dihitung berapa volume suatu bagian pekerjaan selesai

Teknik 50-50

bila selesai < 100% ( dibayar 50%

bila selesai 100% ( dibayar sisanya

Teknik 0-100

dibayar jika selesai 100%

kurang dari 100% (misalnya : 90%) tetap tak dibayar

Teknik subjektif

tingkat progres diukur secara subjektif

Variasi dan kombinasi

dapat dibuat variasi 0-100 atau 50-50 menjadi 10-90, 25-75 atau bahkan 12-23 42-23 Pilihan skema pembayaran & nilai bobot :

penetapan rencana termyn dalam kontrak

jangan biarkan penyedia jasa mengajukan cara sama

Prosedur pengukuran progres dan pembayaran yang dianjurkan :

Lihat tampilan No. 7 dan No. 8

(Gilbreath, 1992)

Pengukuran dan pembayaran (Fisk, 1997) :

Arus pembayaran seperti terlukis dalam tampilan No. 9

Perintah-perintah perubahan

Tak ada yang lebih tetap daripada perubahan itu sendiri ( perubahan selalu terjadi (Gilbreath, 1992)

Kontrak hampir selalu berubah sampai selesai ( perubahan formal adalah faktor paling mengancam keberhasilan proyek

Perubahan perlu pengawasan

Perintah perubahan = dokumen resmi yang merubah dokumen kontrak. Yang dirubah antara lain : Nilai kontrak

Jadual pembayaran

Waktu penyelesaian atau

Rencana dan spesifikasi Perintah Perubahan adalah kesepakatan tertulis yang memberi pengguna jasa kewenangan untuk :

Penambahan

Penghilangan

Perbaikan

Macam perubahan kontraktual : perubahan resmi ( diketahui sebelumnya

perubahan tak resmi ( tak diketahui sebelumnya ( perubahan lingkup pekerjaan

Sebab-sebab khas perubahan : Informasi desain yang cacat atau tak lengkap

Kelambatan/cacat barang dari pengguna jasa

Perubahan kebutuhan

Perubahan/kondisi lapangan yang tak dikenal

Dampak pekerjaan pihak lain

Bahasa kontrak mendua arti

Larangan metode kerja tertentu

Pemenuhan kontrak yang tak mencukupi/terlambat

Percepatan atau perlambatan pekerjaan.

Proses perubahan pekerjaan : Pengenalan (Identifikasi)

Evaluasi

Persetujuan

Penggabungan

Pembayaran

Dokumen-dokumen Perubahan : Setiap langkah dari 5 hal tersebut sebelumnya digambarkan dengan dokumen-dokumen khusus

Dokumen perubahan ini tentunya akan merubah kontrak

Pengecualian-pengecualian : Karena waktu/keluar masuk, perlu pengecualian ( perintah lisan

Tapi hal ini harus dibatasi

Evaluasi Kebutuhan : Merubah rencana kontrak

Merubah spesifikasi

Merubah urut-urutan pekerjaan

Keperluan administrasi : menetapkan cara pembayaran

Pertimbangan Evaluasi : kondisi lapangan berbeda

kesalahan spesifikasi

perubahan regulasi

perubahan rencana

dan lain-lain

(Gilbreath 1992)

ORGANISASI APK Pengantar APK mutlak harus terdapat dalam organisasi proyek (merupakan bagian dari organisasi proyek)

APK dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa harus kerjasama dengan baik (dalam pengertian yang positif, bukan berkolusi)

Kualifikasi Personalia : Petugas APK harus punya kualifikasi sebagai berikut : Kepala Proyek : menguasai seluruh aspek Kontrak

Administrator Kontrak : menguasai aspek Administrasi Kontrak

Estimator : menguasai aspek Pelaksanaan

Akuntansi : mengawasi aspek Akuntansi/Keuangan

Petugas Administrasi : mengawasi aspek Administrsi Umum (Korespondensi)

Petugas Inti APK : Penyedia jasa

Administrator Kontrak:

Penanggung Jawab tugas-tugas APK

Estimator: memantau kemajuan fisik proyek, jadual, perubahan, spesifikasi, syarat-syarat, perizinan

Akuntansi/Keuangan : memantau kemajuan pekerjaan dari segi keuangan, menyiapkan jaminan-jaminan

Petugas Administrasi: mengurus korespondensi, tagihan, perubahan, amandemen Pengguna jasa

Manajer Kontrak : sebagai mitra (counter part) dari Administrator Kontrak dari pihak penyedia jasa. Pengawas/Inspector : sebagai mitra dari Estiminator dari pihak penyedia jasa Contoh Organisasi Proyek pengguna jasa :

Lihat Tampilan No. 12 Contoh Organiasi Proyek penyedia jasa:

LihatTampilan No. 13 Hubungan APK dengan Aspek Hukum:

Lihat Tampilan No. 15 Sasaran APK sejak mulai sampai akhir

LihatTampilan No. 16

Tanggung jawab petugas APK Manajer Proyek :

Mengawasi seluruh pelaksanaan proyek

Menggunakan data/informasi proyek

Menangani beberapa proyek

Membawahi beberapa Pengawas

Fungsi Manajer Proyek : Pendelegasian fungsi APK ke perwakilan proyek Penting untuk filosofi Administrasi Proyek Konstruksi Menghilangkan konflik Mengurangi klaim & sengketa Meningkatkan efisiensi terhadap para pihak

Tugas Manajer Konstruksi (MK) : Penetapan Strategi Penawaran Penetapan tahapan pemasukan desain sampai jadi kontrak Membuat perkiraan biaya proyek Menyiapkan CPM Evaluasi Penawaran Penyelesaian Manajemen Lapangan

(Caroline Sutandi, 2002)

METODE FAST TRACK DALAM APK Pengertian : Metode perencanaan & pelaksanaan saling tumpang tindih Pelaksanaan dapat mulai sebelum perencanaan selesai seluruhnya

Pemakaian : Dipakai untuk kontrak spesialis dan menggunakan MK Hanya untuk proyek-peroyek besar

Tujuan : Mendapatkan kualitas lebih baik Masa konstruksi lebih pendek Biaya lebih murah (mencegah laba berganda)

Organisasi : Hanya ada dipihak pengguna jasa

KEGIATAN-KEGIATAN KHUSUS APK Pengantar : Kegiatan-kegiatan yang hanya terjadi sekali atau terjadi sewaktu-waktu (tidak secara rutin/umum) Kegiatan-kegiatan tersebut : Pembayaran Akhir

Retensi

Klaim

Pengakhiran Kontrak

Pembayaran Akhir :

Prosedur Termyn/bulanan dapat dipakai dengan beberapa tambahan Rekomendasi dalam pengakhiran kontrak Retensi :

Secara tradisional sebagian pembayaran akhir ditahan Nilainya biasanya 10% dari nilai kontrak atau disebut nilai rupiahnya Maksud/tujuan retensi: memotivasi penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan

menanggulangi resiko bila penyedia jasa lari

Mendorong penyedia jasa kembali ke lapangan

Cara-cara Pencairan Retensi :

Bisa untuk sebagian pekerjaan tertentu (pencairan bertahap)

Melewati suatu periode tertentu

Pencapaian suatu unjuk kerja tertentu/minta uji coba dulu

Alternatif Retensi :

Irrevocable Letter of Credit dari Bank/Institusi Keuangan ( bila penyedia jasa tidak menyelesaikan maka L/C dapat dicairkan. Escrow Account ( rekening atas nama penyedia jasa, tapi pencairan dengan persetujuan pengguna jasa. Bank Garansi ( penyedia jasa menyerahkan Bank Garansi senilai Retensi, bila tidak dikerjakan Bank Garansi cair. Klaim-klaim :Lihat makalah KLAIM KONSTRUKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

Penutupan Kontrak (Gilbreath, 1992) Penerimaan pekerjaan penyedia jasa Penerimaan dokumen sesuai kontrak Evaluasi unjuk kerja penyedia jasa

Dokumen terkait :

Peralatan utama yang diserahkan

Dokumen garansi

Gambar terlaksana

Manual operasional

Pengiriman barang-barang khas :

Suku cadang

Perkakas khusus

Barang-barang habis terpakai

Prosedur pengakhiran ( lihat tampilan No.

Contoh sertifikat-sertifikat ( lihat tampilan No. 29 - 32

Hubungan antara APK dan Aspek Hukum Proyek Konstruksi perlu Konsultan Hukum (Lawyer) Perlu diketahui 3 hal mengenai Lawyer Kapan diperlukan Bagaimana cara memilih

Bagaimana memanfaatkannya

Cara memilih Lawyer Tipe praktisi ( profesional

Kepribadian ( mengerti anda

Harga ( murah tapi profesional

Pemanfaatan strategi ( pilih yang muda tapi professional

Biaya ( batasi pembicaraan

Peran Konsultan Hukum dalam APK Memastikan hak-hak Bantuan pada klaim Anggapan hukum lawan kewajiban

Bila pengguna jasa digugat

Bila pengguna jasa menggugat

Ringkasan : mendapatkan yang terbaik dari Lawyer Tindakan/perlakuan anda dapat menjadikan Lawyer sebagai asset atau hambatan

Butuh lawyer dengan fakta lengkap

Susun dokumen secara cepat

Pilih Lawyer = menyerahkan kontrak

Pilih Lawyer ahli

EVALUASI PENYEDIA JASA & KONTRAK KONSTRUKSI Pengantar : Perlu evaluasi penyedia jasa Perlu evaluasi Kontrak Konstruksi

Evaluasi penyedia jasa : Lihat contoh Tampilan No. 33

Kriteria evaluasi : Penilaian waktu mobilisasi Persiapan lapangan Sistimatika kerja Tanggapan atas instruksi-instruksi Keselamatan kerja Kebersihan lapangan dan lain-lain Evaluasi Kontrak :

Apakah sesuai peraturan perundang-undangan Apakah klaim, perubahan pekerjaan tercantum Apakah pasal penyelesaian sengketa ada Apakah Pasal 1266 KUH Per disampingkan Apakah ditetapkan hukum yang berlaku (Asing) Bahasa Kontrak ? Pengertian/Definisi

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Kegiatan non teknis = Administrasi Kontrak sering diabaikan Kegiatan dimulai sejak kontrak dimulai sampai berakhir AK adalah penanganan komersial dari kontrak sejak masa perencanaan, pembentukan hingga pelaksanaan dan merupakan bagian dari APK Maksud AK adalah menyelenggarakan seluruh aspek non teknis Tujuannya agar Proyek secara komersial berhasil AK mengurangi potensi klaim/perselisihan Di Indonesia, AK belum terlaksana dengan baik AK dan APK harus ditata dengan baik AK harus ada dalam organisasi Proyek ( bagian APK Seharusnya AK telah diatur dalam dokumen Kontrak Ak perlu disosialisasikan Jika ditemukan kesulitan gunakan Konsultan Hukum

PERAN KONSULTAN HUKUM

Pengantar Para Pelaku Industri jasa konstruksi di Indonesia baik sebagai penyedia jasa (kontraktor pelaksana/konsultan/pengawas) maupun pengguna jasa umumnya hingga saat ini jarangsekali atau sedikit sekali yang melibatkan peran serta konsultan hukum dalam penyusunan kontrak konstruksi, karena : Tidak mengetahui/menyadari bahwa kontrak secara hukum harus benar dan tidak mempunyai penafsiran yang berbeda antara para pihak dan hal ini memerlukan jasa konsultan hukum untuk membuatnya

Masih menggunakan filosofi orang Jawa Barat : Kumaha engkek (bagaimana nanti).

Sangat dianjurkan untuk memilih dan menggunakan konsultan hukum yang kompeten dan memahami hukum-hukum konstruksi, karena kontrak konstruksi merupakan UU yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehingga perlu mempunyai kontrak konstruksi yang baik dan benar menurut hukum konstruksi dan yang dapat membuatnya mestilah seorang ahli hukum. Hubungan antara Pengelolaan Kontrak dan Permasalahan Hukum Jika anda terlibat dalam proyek konstruksi dalam kapasitas apapun anda akan memerlukan konsultasi dan keahlian seorang konsultan hukum. Kapan menggunakan jasa konsultan hukum : Gunakan konsultan hukum sejak semula Bagaimana memilih seorang konsultan hukum Kapan menggunajan konsultan hukum

Kapan menggunakannya sekali anda telah menjatuhkan pilihan Cara memilih seorang konsultan hukum :

Jarang sekali seorang ahli teknik yang profesional sekaligus juga seorang konsultan hukum/lawyer apalagi sebaliknya : seorang sarjana hukum yang ahli teknik. Belum banyak (sedikit sekali) kantor-kantor Firma Hukum di Indonesia yang mampu menangani masalah-masalah jasa konstruksi karena umumnya mereka tidak memiliki sarjana-sarjana teknik yang mengetahui kasus-kasus industri jasa konstruksi. Menggunakan jasa konsultan hukum kurang disukai Pemerintah sebagai pengguna jasa karena beranggapan bahwa calon penyedia jasa yang membawa lawyer/konsultan hukum beritikad kurang baik, seolah-olah mau berperkara. Faktor-faktor yang di pertimbangkan didalam memilih Konsultan Hukum Tipe Ahli Hukum Praktek Carilah seorang ahli hukum yang paham mengenai sengketa konstruksi, walaupun mungkin dia tidak ahli dalam bidang-bidang hukum konstruksi lainnya karena mengurangi bidang hukum konstruksi itu sudah sulit. Kepribadian Wawancara beberapa prospek yang cocok dan pilih seorang yang anda sukai bahkan anda akan sering harus bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Harga, Biaya & Ongkos Rundingkan harga dan sistim pembayaran di depan (Lump Sump Price atau Hourly) Boleh hemat tetapi jangan jadi hambatan untuk meng-hire hourly yang handal karena pekerjaan/proyek menjadi taruhannya. Tanyakan apakah selama Lawyer Fee ada Statement/Add rival Fee

Penggunaan Siasat/Strategi Pilih lawyer senior yang benar-benar ahli cukup 1 orang saja karena mahal.

Untuk pekerjaan Turn Lawyer Senior cukup 1 orang tetap diberikan beberapa asisten yang feenya lebih murah. Peran Konsultan Hukum Selama Penyusunan Kontrak Konsultan Hukum sebaiknya sudah berperan pada waktu penyusunan/pembentukkan kontrak bahkan seharusnya fase perencanaan kontrak karena berbicara mengenai kontrak artinya kita berbicara mengenai hukum. Memberikan nasehat hukum yang kompeten selama penyusunan kontrak. Maksud kontrak yang sah, pengguna jasa tidak memiliki perlindungan kecuali yang ditetapkan Undang-Undang dan rasa keadilan. Pedoman Hukum untuk Menyusun Kontrak Mintalah seorang pengacara untuk meninjau bentuk standar kontrak anda atau sesuatu yang telah anda ubah untuk setiap permintaan. Mintalah tinjauan dari konsultan hukum yang kompeten. Diskusikan resiko yang diberikan kepada anda dalam usulan kontrak Hal-hal yang perlu diangkat untuk menyusun kontrak : Hukum selalu berubah

Bacalah selalu kontrak anda sebelum memutuskan untuk menggunakannya

Bila membaca (Kontrak), tanya diri anda apa saya mengerti ini ?

Bila membaca (Kontrak), tanya diri anda Apakah penyedia jasa akan mengerti hal ini ?

Kata-kata tertulis dapat merupakan sampah atau harta

Hati-hati dengan kumpulan rujukan

Lindungi anda sendiri

Jangan terlalu khawatir mengenai keadilan Kesimpulan Kontrak konstruksi adalah suatu dokumen/produk hukum dengan pengertian kontrak yang dibuat secara hukum adalah benar Yang dapat menyusun kontrak konstruksi dengan benar secara hukum adalah orang yang mengerti hukum secara umum yaitu para lawyer/konsultan hukum dan yang mengerti mengenai hukum konstruksi secara khusus Perlu diingat bahwa walaupun kontrak konstruksi adalah dokumen/produk hukum yang disusun oleh konsultan hukum, yang akan melaksanakan kontrak tersebut, bukanlah orang-orang yang mengerti hukum tapi orang-orang teknik. Oleh karena itu bahasa kontrak harus dibuat sejelas dan sesederhana mungkin agar dimengeri oleh orang-orang bukan ahli hukum namun tidak melanggar kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengantisipasi atau mengurangi kemungkinan terjadi sengketa atau perselisihan, maka para lawyer yang menyusun kontrak harus berusaha agar setiap kata/istilah yang dipakai tidak berarti lebih dari satu artinya membingungkan. Untuk masa-masa mendatang seharusnya kita di Indonesia melibatkan peranan konsultan hukum dalam menyusun kontrak-kontrak konstruksi terutama untuk proyek-proyek berskala besar dengan tingkat kerumitan dan kecanggihan teknologi yang sudah sangat tinggi dengan alasan-alasan sebagai berikut : Mengantisipasi/mengurangi terjadinya perselisihan/sengketa dan kontrak konstruksi tidak sampai cacat hukum terutama untuk pekerjaan konstruksi yang besar dan kompleks. Mengantisipasi kemungkinan perundingan mengenai kontrak dengan pihak investor asing yang hampir dapat dipastikan akan selalu didampingi lawyer mereka. Proyek-proyek bantuan yang menggunakan dana luar negeri hampir dapat dipastikan menggunakan kontrak dengan sistim mereka (FIDIC, JCT). Anggapan kebanyakan orang bahwa keterlibatan konsultan hukum dalam industri jasa konstruksi khususnya dalam pengelolaan kontrak konstruksi beritikad kurang baik (ingin berperkara) kiranya sudah waktunya dihilangkan mengingat negara-negara maju malah berkeyakinan bahwa peran konsultan hukum disini adalah suatu keharusan. Mengingat sistim pendidikan kita yang berbeda dengan Dunia Barat (Amerika Serikat) maka Konsultan Hukum yang dipilih haruslah Konsultan Hukum profesional yang bekerja sama dengan ahli teknik yang profesional dan berpengalaman dibidang industri konstruksi dan hukum konstruksi.

Daftar Pustaka :

1. Buku Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi oleh H. Nazarkhan Yasin, I.

2. Buku Administrasi Proyek Konstruksi oleh H. Nazarkhan Yasin, Ir.

3. Buku Managing Construction Contracts oleh Robert D. Gilbreath

4. Buku Construction Project Administration, 2003 oleh A. Caroline Sutandi, Ir. MT.,Ph.D

PAGE

23Copyright NY-SS/ APK-PCM-BOK-PKH/IV-10