13 Urusan Ketahanan Pangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanBAB III Urusan Desentralisasi

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 128

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

a. Program dan Kegiatan.Program dan kegiatan urusan ini dilaksanakan oleh Badan KetahananPangan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun Anggaran 2012 sesuaidengan DPA-SKPD melaksanakan 4 program yang terdiri dari 39 kegiatan,yaitu :1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.Berikut ini adalah uraian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan untuk

program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan),program ini dianggarkan sebesar Rp 5.994.852.000,00 dengan realisasi Rp4.389.259.500,00 atau 73,22%. Hasil pelaksanaan program yaitudilaksanakannya kegiatan-kegiatan:1) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP);

a) SasaranSeiring tujuan kegiatan PDRP, maka sasaran kegiatan PDRP adalahterantisipasinya kejadian rawan pangan secara dini, sertatertanggulanginya kejadian rawan pangan transien dan kronis.Sedangkan sasaran penerima manfaat diarahkan kepada masyarakatyang terindikasi rawan pangan.b) Hasil KegiatanPada tahun 2012, FSVA dilanjutkan dengan FSVA Kabupatendengan tingkat analisis sampai tingkat desa. FSVA Kabupaten inimenggunakan indikator yang berbeda dengan FSVA Nasional maupunFSVA Provinsi karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan,yaitu karakteristik desa berbeda dengan karakteristik kabupaten dankecamatan, serta ketersediaan data sampai tingkat desa. Walaupun FIAdan FSVA berhasil mengungkap perbedaan tingkat ketahanan dan



kerentanan pangan dan gizi di Indonesia tetapi belum ada alat yangdapat digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikanketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat desa. PenyusunanFSVA sampai tingkat desa dikembangkan sebagai suatu alat baru yangdipergunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dalammengidentifikasi desa yang membutuhkan perhatian khusus dalam halketahanan pangan dan gizi. Pengembangan FSVA tingkat desadianggap hal penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yangmembentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dankeragaman sumber penghidupan msyarakat menunjukkan adanyaperbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masingwilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalamperencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangikesenjangan ketahanan pangan merupakan tantangan besar. Di tahun2012 ada 3 Kabupaten yang membuat FSVA Kabupaten dengan tingkatanalisis sampai tingkat desa yaitu Kabupaten Balangan, Barito Kualadan Hulu Sungai Utara.Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten dengan tingkat analisis sampaitingkat desa, untuk Prioritas 1 merupakan prioritas utama yangmenggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkanprioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan.Dengan kata lain, wilayah (kecamatan) prioritas 1 memiliki tingkatresiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah(kecamatan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera.Meskipundemikian, wilayah (kecamatan) yang berada pada prioritas 1tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawanpangan, juga sebaliknya wilayah (kecamatan) pada prioritas 6 tidakberarti semua penduduknya tahan pangan. Adapun untuk hasil perKabupatennya sebagai berikut : Kabupaten BalanganBerdasarkan hasil analisis tersebut, dari 152 desa yang ada diKabupaten Balangan maka didapatkan 7 desa (Prioritas 1), 13 desa(Prioritas 2), 3 desa (Prioritas 3), 39 desa (Priorotas 4), 46 desa(Prioritas 5) dan 44 desa (Prioritas 6). Kabupaten Barito Kuala



Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 200 desa yang ada diKabupaten Barito Kuala maka didapatkan 24 desa (Prioritas 1), 12desa (Prioritas 2), 9 desa (Prioritas 3), 72 desa (Prioritas 4), 54desa (Prioritas 5) dan 29 desa (Prioritas 6). Kabupaten Hulu Sungai UtaraBerdasarkan hasil analisis tersebut, dari 219 desa yang ada diKabupaten Hulu Sungai Utara didapatkan 26 desa (Prioritas 1), 31desa (Prioritas 2), 14 desa (Priorotas 3).Salah satu kegiatan penanganan daerah rawan pangan tahun2012 adalah pembelian gabah dalam rangka penanganan daerahrawan pangan yang diberikan kepada 20 desa rawan pangan yangtersebar di 8 kabupaten. Daftar penerima bantuan gabah ini disajikandalam Tabel 3.6. berikut ini :

Tabel 3.6.Penetapan Alokasi Jumlah Gabah

Dalam Rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2012

No Daerah Rawan PanganJumlah Gabahyang Diterima

(Ton)1 Desa Handil Birayang Bawah RT 6 RW 2 Kecamatan BumiMakmur Kabupaten Tanah Laut 1,12 Desa Panjaratan RT/RW 09/III Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut 1,13 Desa Kali Besar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut 1,14 Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang KabupatenTanah Laut 1,15 Padang Luar/Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara 1,16 Tandilang/Batang Alai Timur Kabupaten Hulu SungaiTengah 1,17 Cukan Lipai/Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu SungaiTengah 1,18 Desa Murung B RT/RW IV Kecamatan Hantakan KabupatenHulu Sungai Tengah 1,19 Desa Pauh RT/RW 01 Kecamatan Limpasu Kabupaten HuluSungai Tengah 1,110 Desa Maringit RT 03 RW 02 Kecamatan Batang Alai UtaraKabupaten Hulu Sungai Tengah 1,111 Desa Setiap RT 004 Kecamatan Pandawan Kabupaten HuluSungai Tengah 1,112 Desa Aluan Sumur RT/RW 04/II Kecamatan Batu BenawaKabupaten Hulu Sungai Tengah 1,113 Desa Muning Baru RT 02 KM 06 Kecamatan Daha SelatanKabupaten Hulu Sungai Selatan 1,114 Desa Balimau RT 03 Kecamatan Kalumpang Kabupaten HuluSungai Selatan 1,115 Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur KabupatenHulu Sungai Selatan 1,116 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan KabupatenHulu Sungai Selatan 1,1



No Daerah Rawan PanganJumlah Gabahyang Diterima

(Ton)17 Desa Marampiau Hilir RT/RW 03/II Kecamatan Candi LarasUtara Kabupaten Tapin 1,118 Desa Pandulangan RT 04 RW II Kecamatan Tapin TengahKabupaten Tapin 1,119 Desa Masta RT 02 RW II Kecamatan Bakarangan KabupatenTapin 1,120 Desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Barat KabupatenBanjar 1,1Sumber : BKP Prov. Kalsel2) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan.a) Sasaran

Tersedianya informasi tentang pola konsumsi masyarakat diKalimantan Selatan Tersusunnya program pola konsumsi untuk masyarakat diKalimantan Selatan Terwujudnya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melaluipeningkatan akses masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebihbaik yaitu memenuhi gizi seimbangb) Hasil KegiatanPengumpulan data konsumsi pangan dilakukan dengan carasurvey dengan metode mengingat-ingat (food recall method). Padaprinsipnya metode pengumpulan data konsumsi ini dilakukandengan cara mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yangdikonsumsi pada masa 24 jam yang lalu melalui wawancara.Teknik pengambilan contoh yang digunakan dalam design surveykonsumsi pangan wilayah adalah kombinasi area sampling technique.Disamping itu prinsip keterwakilan angka kecukupan gizi keluargamaka penentuan keluarga yang dijadikan sampel pada tingkat desasebagai wilayah terkecil dilakukan secara purposive.Hasil pemantauan konsumsi gizi Provinsi Kalimantan Selatantahun 2011, konsumsi energi sebesar 1.624 Kkal/kapita/hari danprotein sebesar 56,2 gram/kapita/hari. Konsumsi energi tertinggiadalah komoditas padi-padian sebesar 921,6 kkal/kapita/hari dankonsumsi energi terendah adalah pada komoditas lain-lain sebesar11,8 kkal/kapita/hari. Komposisi sumbangan energi dari tiap



kelompok bahan makanan pengaruhnya sangat besar pada naikturunnya skor PPH. Analisis penilaian konsumsi pangan dengan PPH,hampir semua responden mengkonsumsi energi asal padi-padiansecara dominan dan masih kurang mengkonsumsi umbi-umbian,serta masih kurangnya konsumsi sayuran dan buah.3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan.a. SasaranTerkumpul dan terpantaunya data produksi di tingkat kabupatenoleh petugas pemantauan ketersediaan pangan pokok kebaupatenuntuk dianalisis dan dilaporkan ke bidang ketersediaan dankerawanan pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanSelatan.b. Hasil KegiatanDari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakanperberasan beberapa hal yang bisa dilaporkan adalah bahwapemerintah daerah agar lebih memperhatikan kebijakan dalamupaya menjaga stabilitas komoditas yang memiliki kontribusi danbersifat persisten tinggi, yaitu beras yang masuk dalam volatile food.Perlu diperhatikan pula bahwa karakteristik masyarakat KalimantanSelatan yang lebih menyukai mengkonsumsi beras lokal.Karena nilai inflasi dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yangberlebihan, maka perlu disusun sebuah kebijakan daerah yang dapatmeredam atau mengendalikan ekspektasi masyarakat. Mencegahtimbulnya spekulan harga perlu dilakukan koordinasi pihak terkaityang lebih intens. Mencermati kebutuhan dan produksi beras,surplus beras tidak berimbas pada harga beras di pasaran. Potensiekspor luar Kalimantan Selatan (untuk kebutuhan industri danrumah tangga) turut menyumbang tingginya harga beras diKalimantan Selatan.Menjelang dan selama hari besar dan keagamaan nasional(HBKN) tahun 2012 seperti pada hari raya idul fitri, idul adha, nataldan tahun baru dapat dilaporkan bahwa ketersediaan beras cukupdan tersedia. Meskipun mengalami kenaikan harga tetapi masihdalam batas kewajaran..



4) Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangana. Sasaran Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaansumber pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan amanmelalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumberkarbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga. Meningkatnya motivasi, partisipasi dan aktifitas masyarakat dalampenganekaragaman konsumsi pangan.b. Hasil KegiatanSosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang danaman serta optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompokpenerima manfaat yang dilakukan dengan metode sekolah lapang.Pemanfaatan pekarangan, dimana setiap anggota kelompok wanitapenerima manfaat, memiliki lahan pekarangan/kebun kelompok untukdapat dijadikan sebagai sumber pangan dan pendapatan keluarga.Peran serta penyuluh pendamping yang berperan dalampelaksanaan kegiatan di lapangan sangat membantu dalam kegiatan dilapangan. Pendampingan difokuskan pada pengolahan budidayatanaman yang dilaksanakan pada demplot atau lahan pekarangananggota yang merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin danmineral, pengelolaan panen dan pasca panen, pengolahan bahanpangan, penyusunan menu dan penyajian pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal bagi keluarga setiapharinya, serta cara beternak ayam buras, itik atau puyuh.Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka pemanfaatanpekarangan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :1) Perkarangan PercontohanMelalui anggaran APBD I Provinsi Kalimantan Selatan diberikananggaran untuk pekarangan percontohan pada 2 (dua) lokasi yaituKota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Besarnyaanggaran untuk lokasi percontohan adalah sebagai berikut :

- Honor pengolah lahan (4 org x 1 kl x 2 lokasi x Rp 750.000) Rp.6.000.000,-- Honor pemeliharaan kebun (2 org x 10 bln x 2 lokasi x Rp500.000) Rp.20.000.000,-



- Pembelian bibit dan saprodi (2 paket x Rp 10.000.000) Rp.20.000.000,-2) Lomba PerkaranganPenilaian lomba pekarangan tingkat provinsi dilaksanakan padabulan September tahun 2012 dengan tim juri penilaian lomba dariBadan Ketahanan Pangan, Universitas Lambung Mangkurat, DinasPertaniaan Tanaman Pangan, Dinas Perindustriaan danPerdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan dan Tim PenggerakPKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Hadiah diberikan dalambentuk hibah paket pengolahan hasil yang diserahkan oleh ketuaTim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Ibu HayatunFardah Rudi Arifin pada acara penutupan Work Shop PemanfaatanPekarangan untuk pengembangan Pangan pada hari Rabu tanggal07 November 2012 di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI).Adapun pemenangnya adalah :Juara I : Kelompok Wanita Tani Kenaga, Desa HarapanMasa Kabupaten TapinJuara II : Kelompok Wanita Tani Makarti Mukti, DesaSidomakmur Kabupaten Tanah BumbuJuara III : Kelompok Wanita Tani Anggrek DesaSidomakmur Kabupaten Barito KualaHarapan I : Kelompok Wanita Tani Cempaka KabupatenHulu Sungai UtaraHarapan II Kelompok Wanita Tani Harapan Kita Desa TirtaJaya Kabupaten Tanah LautHarapan III Kelompok Wanita Tani Suka Maju KabupatenTabalong3) Pemberiaan Bibit Tanaman, Pupuk dan PestisidaUntuk kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatanmenerima dana APBDP untuk pemberiaan bibit, pupuk danpestisida ke masyarakat ada 3 Kabupaten yang menerima bantuantersebut yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala, yangmasing-masing Kabupaten terdiri dari 4 Kelompok, sedangkan



untuk kebun percontohan PKK pada 13 Kab/Kota masing-masingmendapat bibit/tanaman sayuran, buah, pupuk dan pestisida.Penyerahan langsung diantar kelokasi masing-masing..5) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.a. Sasaran

Teridentifikasinya wilayah yang akses pangannya rendahberdasarkan titik-titik rawan akses pangan di wilayah pedesaan danperkotaan; Terlaksananya pembuatan peta analisis akses pangan pedesaan danperkotaan; Terlaksananya analisis akses pangan pedesaan dan perkotaan; Tersusunnya peta analisis akses pangan pedesaan dan perkotaan.b. Hasil KegiatanBerdasarkan hasil pemetaan komposit (gabungan) di 2 kota yangada di Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing masuk dalamprioritas 5 atau akses pangan tinggi. Kondisi akses pangan diperkotaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Pada tahun2011 kedua kota tersebut berada pada kondisi akses pangan cukuptinggi dan berubah menjadi kondisi akses pangan tinggi pada tahun2012.Hasil analisis situasi akses pangan pedesaan tahun 2011 sebagianbesar yakni sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatanberada pada gradasi warna hijau muda yang artinya sebagian besarkabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan akses pangannya beradapada kondisi cukup tinggi. Adapun rinciannya yaitu KabupatenTabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan,Tapin, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru. Sedangkan sebanyak 3kabupaten berada pada gradasi merah muda yang masuk dalamkondisi akses pangan cukup rendah yaitu Kabupaten Balangan, BaritoKuala, Tanah Bumbu.Pada Tahun 2012 terdapat 6 kabupaten yang mengalamipeningkatan akses pangan yakni 3 kabupaten (Tanah Laut, Kotabarudan Tabalong) dari priotas 4 menjadi prioritas 5 atau dari kondisiakses pangan cukup tinggi menjadi akses pangan tinggi; 2 kabupaten(Barito Kuala dan Tanah Bumbu) dari prioritas 3 menjadi prioritas 4



atau dari kondisi akses pangan cukup rendah menjadi akses pangancukup tinggi; dan 1 kabupaten (Balangan) dari prioritas 3 menjadiprioritas 5 atau dari kondisi akses pangan cukup rendah menjadi aksespangan tinggi.Sedangkan 5 kabupaten (Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, HuluSungai Tengah dan Hulu Sungai Utara) tidak mengalami peningkatanakses pangan/ tetap pada prioritas 4 atau kondisi akses pangancukup tinggi.6) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokoka. Sasaran

Tersedianya data dan informasi harga pangan di tingkat produsendan konsumen Tersedianya model analisis harga pangan.b. Hasil Kegiatan Pemantauan dan analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen danProdusen.Pemantauan dan analisis ini dilaksanakan untuk memantau danmenganalisa harga pangan di tingkat konsumen dan produsen.Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi maupun di kabupaten/kota Pemantauan Harga pada Hari Keagamaan dan Hari Besar NasionalKegiatan ini dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasiperkembangan harga pangan dalam menghadapi hari-hari besarseperti: Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Hari Natal, dan TahunBaru. Kegiatan yang dilakukan antara lain : menyusun prognosaketersediaan dan kebutuhan pangan; meningkatkan pemantauanstok dan harga pangan; sidak ke sentra produksi, pasar induk,eceran, ke gudang pangan pemerintah dan non pemerintah; rapatkoordinasi (distributor pangan, pemuka agama); mengintensifkandan memperbanyak lokasi pasar murah/pasar masyarakat; danmenyampaikan informasi melalui elektronik lebih intensif.



7) Pengembangan Cadangan Pangan Daeraha. SasaranPada 53 kelompok lumbung pangan masyarakat yang terdiri dari 25kelompok (tahap pengembangan) 16 kelompok baru (tahapkemandirian) dan 13 kelompok lama (yang mandiri)b. Hasil KegiatanTahun 2012 pengembangan cadangan pangan masyarakat telahmemasuki tahap pengembangan dan tahap kemandiriaan. Kegiatanutamanya penguatan modal kelembagaan lumbung pangan yangberfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan insentifuntuk mempertahankan atau meningkatkan cadangan pangan yangdikelola oleh kelompok.Pada tahap pengembangan melalui Surat Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 tentangpenetapan kelompok pelaksana penerima pemanfaatan dana bansoslumbung DAK 2011 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. Selainpencairan dana bansos terhadap lumbung pangan DAK tahun 2011juga dilaksanakan pencairan dana bansos terhadap kelompok lumbungpangan secara bersamaan berdasarkan surat realokasi pencairan danabansos dari Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementrian Pertaniaan.Pada Tahap Kemandiriaan melalui Surat Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 tentangpenetapan kelompok penerima dana bansos Lumbung DAK 2010(Tahap pengembangan) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012.Untuk cadangan pangan pemerintah di tahun 2012, ProvinsiKalimantan Selatan melaksanakan pembangunan Gudang CadanganPangan Pemerintah Kabupaten/Kota di 7 kabupaten dengan jumlah 8unit Gudang Cadangan Pangan yaitu di kabupaten Tanah Bumbu (1unit Gudang Cadangan Pangan), Tapin (1 unit Gudang CadanganPangan), Tanah Laut (1 unit Gudang Cadangan Pangan), Barito Kuala(1 unit Gudang Cadangan Pangan), Hulu Sungai Utara (1 unit GudangCadangan Pangan), Kotabaru (2 unit Gudang Cadangan Pangan), danBanjar (1 unit Gudang Cadangan Pangan). Gudang Cadangan PanganPemerintah tersebut masih dalam proses pembangunan.



Kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2012 untukpembelian beras untuk cadangan pangan pemerintah, setelah melaluikonsultasi dengan LKPP di Jakarta, BPKP Provinsi Kalimantan Selatandan belajar ke Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan kegiatanserupa maka mekanisme pengadaan menuntut kehati-hatian dengansisa waktu di TA 2012 sangat terbatas. Apabila mengikuti ataumenindak lanjuti saran dari LKPP dengan mekanisme lelang terbuka,maka dipastikan waktu yang ada tidak terpenuhi, dan apabilamengikuti atau menindak lanjuti saran dari BPKP Provinsi KalimantanSelatan proses MoU antara Kepala Bulog dan Gubernur KalimantanSelatan tidak sempat selesai pada tahun 2012 padahal proses tersebutsudah dijalani/dilaksanakan. Pada tahun 2013 pemerintah pusatdalam hal ini BKP Kementerian Pertaniaan akan membuat pedomanumum Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, yang prosespenyusunannya dibahas bersama dan dikonsultasikan dengan LKPPdan Bulog. Dan pada tahun anggaran 2013 melalui dan APBD ProvinsiKalimantan Selatan kembali menganggarkan pembelian beras untukcadangan pangan pemerintah.Salah satu kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah tahun2012 melalui dana APBD adalah pembelian gabah untuk cadanganpangan yang diberikan kepada 14 kelompok di 14 desa yang tersebardi 6 kabupaten. Daftar penerima bantuan gabah ini disajikan dalamTabel 3.7. berikut ini.Tabel 3.7.

Alokasi Gabah Dalam Rangka Pengembangan Cadangan Pangan DaerahUntuk Penguatan Cadangan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012No Kabupaten Desa Kecamatan NamaKelompok Alokasi(Ton)1 Tanah Laut Sumber Makmur Takisung Lestari Makmur 1Karang Rejo Jorong Unggul II 1Tanjung Dewa Penyipatan Rezeky Tanjung 1Panjaratan Pelaihari Mufakat 12 Kotabaru Cantung Kiri Hulu Hampang Serai Wangi 13 TanahBumbu Segumbang Bati Licin Mega Buana 1Batarang Kusan Hilir Cahaya Padi 1Sei. Lembu Kusan Hilir Sirennuang 1Pakktellu Kusan Hilir Bunga Padi 14 Tapin Marampiau Hilir Candi Laras Utara Murai 1



No Kabupaten Desa Kecamatan NamaKelompok Alokasi(Ton)Bungur Baru Bungur SejahteraBungur Baru 15 Hulu SungaiUtara Padang Luar Amuntai Utara Murah Rezeki 16 Hulu SungaiTengah Tandilang Batang Alai Timur Serius 1Cukan Lipai Batang AlaiSelatan Sederhana II 1Sumber : BKP Prov. Kalsel8) Pengembangan Desa Mandiri Pangana. SasaranRumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkankemandirian pangan masyarakat.b. Hasil kegiatanKegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kalimantan Selatandimulai tahun 2006 dan sampai sekarang masih terus berjalan. Targetkegiatan ini dilaksanakan di 11 kabupaten. Sampai saat ini telahterbentuk 13 desa inti, 39 desa replikasi, 27 desa lama, dan 9 desa barumandiri pangan.Jumlah desa mandiri pangan di Kalsel tahun 2012 disajikansebagaimana Tabel 3.8. berikut :

Tabel 3.8.Jumlah Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

(Tahap Persiapan Sampai Dengan Tahap Kemandiriaan)

No Kabupaten Desa/KecamatanTahap

PersiapanTahap

PertumbuhanTahap

PengembanganTahap

Kemandiriaan1 Tabalong Desa BinturuKecamatanKelua

- Desa PadanginKecamatanMuara Harus

Desa HabaliKecamatanBanua Lawas2 Hulu Sungai

Utara- - - Desa T.Serikat

KecamatanBanjang3 Hulu Sungai

Tengah- - Desa Setiap

KecamatanPandawan

Desa PauhKecamatanLimpasu4 Hulu Sungai

Selatan- - Desa

PanjampangBahagiaKecamatanSimpur

Desa TabihiKecamatanPadang Batung



No Kabupaten Desa/KecamatanTahap

PersiapanTahap

PertumbuhanTahap

PengembanganTahap

Kemandiriaan5 Tapin Desa RawanaHuluKecamatanCandi LarasUtara

DesaPandulanganKecamatanTapin Tengah

Desa MastaKecamatanBakarangan

DesaMarampingHilirKecamatanCandi LarasSealatn

DesaBarambanKecamatanPiani6 Banjar Desa Tambak

Baru IlirKecamatanMartapura

Desa KerambatBaru UluKecamatanMartapuraTimur

Desa TambakBaru UluKecamatanMartapura

Desa TelukSelong UluKecamatanMartapuraBarat7 Barito Kuala Desa

SampurnaKecamatanJejangkit

DesaSamudaKecamatanBelawang

- Desa HandilBarabaiKecamatanBarambai

Desa SimpangNungkiKecamatanCerbon

8 Tanah Laut Desa MuaraKintapKecamatanKintap

- Desa Kali BesarKecamatanKurau

Desa TanjungDewaKecamatanPanyipatan9 Balangan Desa Bungur

KecamatanBatu Mandi

Desa PalajauKecamatanBatu Mandi

- Desa BunginKecamatanParingin

DesaAwayanHilirKecamatanAwayan10 Tanah Bumbu Desa

BakaranganKecamatanKusan Hulu

- Desa BeringinKecamatanKusan Hilir

Desa TaneteKecamatanKusan Hilir

Desa MuaraPagatanTengahKecamatanKusan Hilir11 Kotabaru Desa Sumber

SariKecamatanPulau LautBarat

Desa TerangkihKecamatanPulau LautBarat

DesaHampangKecamatanHampang

Desa CantungKiri HuluKecamatanHampang

-

Sumber : BKP Prov. Kalsel



9) Pengembangan Lumbung Pangan Desa.a. SasaranSasaran pelaksanaan pengembangan lumbung pangan desa adalahaparat pelaksana di pusat, provinsi dan kabupaten.b. Hasil KegiatanPada tahun 2012 ini tidak diadakan pembangunan lumbung panganyang diberdayakan. Total lumbung pangan yang dikembangkan sampaitahun 2012 ini sebanyak 55 unit.Salah satu kegiatan pengembangan lumbung pangan desa tahun 2012melalui dana APBD adalah pembelian gabah untuk pengembanganlumbung pangan yang diberikan kepada 11 kelompok di 11 desa yangtersebar di 4 kabupaten. Daftar penerima bantuan gabah ini disajikandalam Tabel 3.9. berikut ini.Tabel 3.9.

Alokasi Gabah Dalam Rangka Pengembangan Lumbung Pangan DesaProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

No Kabupaten Desa Kecamatan Nama Kelompok Alokasi(Ton)1 Tanah Laut Sumber Makmur Takisung Lestari Makmur 1Karang Rejo Jorong Unggul II 1Tanjung Dewa Penyipatan Rezeky Tanjung 1Panjaratan Pelaihari Mufakat 12 Kotabaru Cantung KiriHulu Hampang Serai Wangi 13 Tanah Bumbu Segumbang Bati Licin Mega Buana 1Batarang Kusan Hilir Cahaya Padi 1Sei. Lembu Kusan Hilir Sirennuang 1Pakktellu Kusan Hilir Bunga Padi 14 Tapin Marampiau Hilir Candi Laras Utara Murai 1Bungur Baru Bungur Sejahtera BungurBaru 1Sumber : BKP Prov. Kalsel

10) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangana. SasaranSasaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangansecara umum adalah terlaksananya kegiatan penanganan keamananpangan segar sedangkan secara khusus sebagai berikut :



1. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral sebagai Tim PokjaKeamanan Pangan (SK. Kepala Badan Nomor :035/SK/BKP/I/2012 tanggal 24 Januari 20122. Eksistensi Kelembagaan Keamanan Pangan di 13 Kabupaten/Kota3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui kegiatansosialisasi dan promosi keamanan pangan segar4. Bertambahnya jumlah produk pangan segar buah import dansayuran yang di uji laboratorium 4 (empat) paket terhadap pangansegar ikan kering, daging sapi olahan, daging ayam olahan dan hatisapi.5. Regulasi yang tepat dan efektif untuk meminimalisasi kasusketidakamanan pangan6. Meningkatkan pengetahuan aparat/koordinasi di tingkat nasionalmaupun dalam wilayah Kalimantan Selatan terhadap 13Kabupaten/ Kota (Pertemuan, Konsultasi, Workshop, Perencanaandalam kegiatan Keamanan Pangan)7. Pengawasan/Pembinaan yang berkelanjutan di 13 Kabupaten/Kota yang menangani keamanan pangan dalam pengambilansampel di pasar-pasar tradisional/Hypermart.b. Hasil Kegiatan : Uji Laboratorium Keamanan Pangan Segar kerjasama denganDepartemen Peternakan Kementrian Pertanian (Balai Penyidikdan Pengujian Veteriner Regional V Banjarbaru) bulan September Oktober 2012.Uji Laboratorium (Diagnosa Laboratorium):1. Ikan kering (Uji Formalin)2. Daging sapi olahan (Uji Boraks,)3. Daging ayam olahan (Uji Coliform dan Uji TPC)4. Hati sapi (Uji Residu Kanamycin dan Uji Oxytetracyclin) Uji Laboratorium Keamanan Pangan Segar kerjasama dengan BalaiBesar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen PertanianBadan Penelitian dan Pengawasan Pertanian KementrianPertanian Bogor. Jenis analisa buah import ; jeruk santang, pear,apel Fuji, apel USA dan anggur terhadap cemaran residu pe stisida



golongan Organochlor, Organophosphate, Karbamat danPyrethoid.11) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.a. Sasaran

Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkankemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan danmenurunnya tingkat kerawanan pangan. Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati danhewani di tingkat petani. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat.b. Hasil KegiatanBerdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi maka adabeberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian output/outcome darikegiatan yang telah dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan adalah : adanya perubahan-perubahannomenklatur di tingkat Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan mengenaiBadan/Dinas/Unit/ Lembaga yang menangani Ketahanan Pangan;pada beberapa kegiatan mengalami keterlambatan realisasipelaksanaan keuangan maupun fisiknya, karena terdapat revisi DIPA;laporan dari kabupaten/kota untuk SKPG (sistem kewaspadaanpangan dan gizi) belum masuk dan SK bupati untuk pembentukan timjuga terlambat masuk; masih banyaknya sarana dan prasarana untukmendukung distribusi dan akses pangan yang kurang memadai; tidaktersedianya peralatan pasca panen dan penggilingan yang memadaiditingkat kelompok atau desa dalam mendukung lumbung panganmasyarakat atau desa; SDM pengelola lumbung pangan belum terlatihdengan baik untuk aspek teknis dan manajerial.Pemecahan masalah yang dilaksanakan antara lain adalahmengadakan sosialisasi untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi,seimbang dan aman bagi penduduk di kabupaten; pembinaan terhadapgapoktan yang berada di kabupaten/kota lebih ditingkatkan lagi;untuk mendukung percepatan konsumsi pangan dan gizi sangatdiperlukan promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan citra panganlokal secara lebih gencar melalui media cetak dan elektronik dengan



dukungan anggaran yang memadai; meningkatkan kerjasamakelompok atau desa dalam pemanfaatan lumbung (khususnyalumbung padi) dengan penggilingan padi atau lembaga usaha ekonomipedesaan terdekat.Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah : untukmemperlancar tugas fungsi, kegiatan dan peningkatan capaian kinerjadiharapkan adanya keterpaduan dan koordinasi antara semuabidang/sekretariat serta instansi terkait (lapangan); perlu adanyadukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangkapengkajian, pemantauan serta evaluasi ketahanan pangan; perludilakukannya peningkatan kompetensi aparatur pada lingkunganinternal Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan,terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembansebagai organisasi yang berperan dalam menyelenggarakanperumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahananpangan, serta penyelenggaraan pemberian dukungan ataspenyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan; perludikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akanmeningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan ekternalitasorganisasi.12) Peningkatan Manajeman Ketahanan Pangan;

Sasaran Program adalah meningkatnya ketahanan pangan melaluipemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangansegar, di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahananpangan: Tersusunnya program dan kegiatan ketahanan pangan provinsi dankabupaten/kota Tahun 2013. Adanya sinergitas perencanaan program ketahanan pangan provinsidan kabupaten/kota tahun 2013. Tersusunnya RKA SKPD ketahanan pangan tahun 2013.Pada pertemuan penyusunan rencana kerja ketahanan pangantahun 2013 disepakati beberapa rumusan mensinkronkan Rencana KerjaSKPD yang dituangkan dalam Renja SKPD Ketahanan Pangan tahun 2013mulai dari tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; sasaran strategis Badan



Ketahanan Pangan tahun 2013 adalah a) mengurangi jumlah pendudukrawan pangan dan mencegah masalah pangan, melalui pengembanganDesa Mandiri Pangan, penanganan Daerah Rawan Pangan,b)memantapkan stabilitas harga dan pasokan pangan melalui a)penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Dana PenguatanModal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Pengembangan LumbungPangan, c) meningkatnya penganekaragaman konsumsi dan keamananpangan, serta mengurangi konsumsi beras melalui a) percepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui SD/MI, kelompokWanita Tani, Pekarangan, b) penanganan keamanan pangan segar;Strategi dalam pencapaian sasaran tahun 2013 antara lain :a)melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakanketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar,b) mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusipangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar,c)mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil dan kelembagaanmasyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dankeamanan pangan segar, d) menyelenggarakan program aksipemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahananpangan masyarakat, e) mendorong sinkronisasi pembiayaaan programaksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat, f) memecahkanpermasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme DewanKetahanan Pangan.13) Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan;a. SasaranSasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data ketahananpangan yang baku sebagai acuan untuk digunakan oleh provinsi dankabupaten/kota dalam menyusun database ketahanan pangan.Sedangkan sasaran petugas yang menangani data/statistik di tingkatprovinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat membangun kerangkadatabase ketahanan pangan secara maksimal dan berguna.b. Hasil KegiatanKetersediaan data dan informasi pada level kabupaten/kotamaupun wilayah administrasi yang lebih kecil pada level kecamatan



atau desa merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Bagipemerintah daerah, data dan informasi yang dihasilkan dari estimasiarea kecil akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan,pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah atau kebijakanpenting lainnya.Untuk mencapai keberhasilan tugas dan fungsi BKP dalam rangkapemantapan ketahanan pangan, diperlukan dukungan data yangterhimpun dalam database ketahanan pangan. Database ketahananpangan ini adalah database ketahanan pangan yang baku, yang diacudan digunakan oleh provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusundata dan statistik ketahanan pangan. Database Ketahanan Pangan inidapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan dansebagai acuan dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan.Salah satu upaya dalam rangka penyajian data-data ketahananpangan pada tahun 2012 telah dilaksanakan pembuatan buku pintarketahanan pangan.Rumusan pertemuan analisis dan informasi ketahanan panganadalah sebagai berikut : dalam upaya penyediaan kebutuhan data daninformasi statistik ketahanan pangan baik untuk pemerintah pusatmaupun daerah, serta untuk keperluan masyarakat luas secara cepat,tepat dan akurat maka perlu adanya dukungan bagi peningkatan baikkualitas dan kuantitas data statistik dan informasi ketahanan pangan;penyediaan data ketahanan pangan seperti ketersediaan energy danprotein, data harga pangan dan data konsumsi energi dan proteinjuga merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal ketahananpangan yang harus dilaksanakan. Sehingga perlu adanya dukunganangggaran yang memadai diharapkan dapat dianggarkan padamasing-masing Badan/Kantor lingkup ketahanan pangankabupaten/kota; format penyusunan laporan data statistik harusmembuat data-data pokok ketahanan pangan seperti ketersediaanpangan, distribusi pangan dan konsumsi serta keamanan pangan;keberadaan website sebagai salah satu media informasi public yangmudah, murah dan cepat diakses oleh masyarakat perlu adanya.Sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003tentang e-government yaitu penyelenggaraan layanan masyarakat



secara lebih cepat, efektif, transparan, dan efisien oleh instansipemerintah menggunakan teknologi informasi; dengan adanyawebsite Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatandengan alamat www.bkp.kalselprov.go.id maka diharapkanbadan/kantor lingkup ketahanan pangan kabupaten/kota dapat jugamembuat website masing-masing dengan sub domain pada websitepemerintah kabupaten/kota.14) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan;Adanya peraturan presiden No. 83 Tahun 2006 sebagaipenyempurnaan dari Keppres No. 132 Tahun 2001 tentang DewanKetahanan Pangan, diharapkan akan meningkatkan peran lembagafungsional Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sehingga dapat menjalankanfungsi koordinasi, dengan cara memfasilitasi dan kerjasama lintas sektordi tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) dan nasional, sesuaidengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.a. SasaranTerwujudnya kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan, danpengelola sekretariat DKP yang mampu melaksanakan tugas danfungsinya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dannasional.b. Hasil KegiatanDewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan telahmenyelenggarakan rapat koordinasi paada tanggal 20 Desember 2012di Banjarbaru dengan tema Percepatan Pencapaian Penganeka-ragaman Pangan dan Gizi.Rumusan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun2012 adalah penganekaragaman pangan lokal bersumberkarbohidrat seperti singkong, jagung dan sagu masih rendahdibandingkan dengan beras, begitu juga sayuran dan buah-buahan;konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan terhadap buah dansayuran tahun 2011 cukup tinggi sebesar 390,1 gr/kap/tahun sedangyang tersedia sebesar 275,63 gr/kap/tahun; kebijakan pangan sangaterat kaitannya dengan faktor distribusi tidak hanya masalahkonsumsi khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerahterpencil sulit jalur transportasinya; percepatan pencapaian



penganekaragaman konsumsi pangan dan pengurangan konsumsiberas per kapita bisa dilakukan terutama melalui : kampanye danpromosi penganekaragaman pangan dengan mengkonsumsi panganyang beragam, bergizi seimbang dan aman, memperbanyak modelKawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di kabupaten/kota,pengembangan industri pangan berbasis sumberdaya lokal; perludilakukan pemetaan potensi pangan lokal sumber karbohidrat,produksi sayuran dan buah di setiap kabupaten/kota di KalimantanSelatan; Badan Ketahanan Pangan Provinsi memprakarsaitersusunnya Rencana Aksi Daerah bersama SKPD terkait dan BadanPOM tentang keamanan pangan; untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat perlu : meningkatkan kualitas pelayanan, memberikanmotivasi kepada keluarga, memberikan saran-saran kepada penentukebijakan, meningkatkan dukungan masyarakat; pengembanganhortikultura perlu diarahkan untuk mewujudkan usaha agribisnisyang menghasilkan produk yang bermutu, aman dikonsumsi danberdaya saing; untuk meningkatkan produksi hortikultura dilakukanmelalui : penerapan sentra pengembangan, penerapan GAP/SOPteknologi maju, penerapan PHT, penerapan teknologi panen danpasca panen (GHP); dan peningkatan kerjasama dan koordinasikhususnya antara anggota DKP sangat penting untuk mewujudkanterlaksananya program kerja Dewan Ketahanan Pangan.15) Pendampingan Operasional DPM-LUEPDana talangan atau DPM-LUEP yang tersedia dari APBD ProvinsiKalimantan selatan tahun 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,00.Dengan adanya bantuan dana talangan ini bagi LUEP yangmemerlukan dana untuk pembelian gabah petani dimaksudakan agarpada saat panen raya, LUEP yang bersangkutan dapat membeli gabahpetani pada tingkat yang layak dan wajar dengan mengacu pada HargaPembelian Pemerintah (HPP) sehingga kegiatan ini diharapkan dapatmemberikan sumbangan yang nyata di tingkat petani bagi upayamencapai stabilitas harga gabah/beras baik antar waktu maupun wilayahyang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkatrumah tangga, wilayah dan nasional.



a. Sasaran Petani, kelompok tani yang bermitra dengan Lembaga UsahaEkonomi Pedesaan dapat berbentuk koperasi, pengusahapenggilingan padi dan lumbung pangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan LUEP yang memanfaatkan dana talangan akan mengembalikan danatalangan tersebut tepat waktu dan jumlah sehingga tidak adatunggakan Kabupaten yang diberi kepercayaan sebagai pelaksana kegiatanDPM-LUEP tahun 2012 yang bersumber dari APBD ProvinsiKalimantan Selatan merupakan daerah sentra padi, yaitu sebanyak6 kabupaten.b. Hasil KegiatanPelaksanaan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga UsahaEkonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi Kalimantan Selatan daridana APBD mulai dilaksanakan tahun 2003 dan sampai saat ini masihberlangsung. DPM-LUEP merupakan dana talangan yang harusdikembalikan pada tahun berjalan yang bertujuan pengendalianstabilitas harga gabah di tingkat petani. Tahun 2010 terdapat 111LUEP pelaksana kegiatan ini yang tersebar di 11 kabupaten sentraproduksi. Tahun 2011 terdapat 62 LUEP yang tersebar di 9kabupaten/kota. Tahun 2012 hanya terdapat 21 LUEP yang tersebar di6 kabupaten.Dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yangmerealisasikan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomipedesan (DPM-LUEP) dari dana APBD, yang paling banyak adalahkabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah 3 LUEP dan realisasipencairan sebesar Rp 925.000.000,00. Tahun 2012 terjadi penurunanbaik dari jumlah LUEP, pencairan dana maupun jumlah gabah yangdibeli LUEP jika dibandingkan dengan tahun 2011. Jumlah anggaranyang disediakan untuk Dana Penguatan Modal Lembaga UsahaEkonomi Pedesaan tahun 2012 sebesar Rp 15.000.000.000,00 namunyang berhasil direalisasikan hanya sebesar Rp 3.079.000.000,00 atausebesar 20,53% dari total anggaran.



Berdasarkan jumlah usulan LUEP yang disampaikan ke BadanKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012tercatat 45 LUEP. Selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi oleh BankBPD yang memenuhi syarat sebanyak 32 LUEP.Mengingat waktu pencairan dengan waktu pengembalian sangatpendek maka dari 32 LUEP mengundurkan diri sebanyak 11 LUEPsehingga yang di tetapkan berjumlah 21 LUEP, maka hal tersebutberdampak kepada realisasi pencairan.Tahun 2012 terdapat 16 gapoktan yang tersebar di 7 kabupatenpelaksana P-LDPM yang bersumber dari dana APBD. Masing-masinggapoktan mendapat dana yang bervariasi jumlahnya mulai dariRp50.000.000,00 sampai dengan Rp 150.000.000,00 yang seluruhnyadigunakan untuk distribusi atau jual/beli gabah/beras.Tabel 3.10.

Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat (P-LDPM) Sumber Dana APBD

No Kabupaten Nama Poktan/Gapoktan Besar Dana Bansos (Rp)1 Balangan Panca Usaha 150.000.000

2 Hulu Sungai TengahSungai Awang 75.000.000Karya Bersama 75.000.000

3 Tapin Karya Bersama 75.000.000

4 BanjarTani Subur 100.000.000Hubbul Wathon 100.000.000Maju Bersama 150.000.000

5 Tanah BumbuSwadaya 75.000.000Poliwale 75.000.000

6 Tanah Laut

Rakat Mufakat 50.000.000Artha Lestari 125.000.000Beruntung Tani Maju 50.000.000Berkat Hemat 125.000.000

7 Barito KualaPurwosari Baru 75.000.000Margo Mulyo 100.000.000Karya Membangun 100.000.000

Jumlah 16 Poktan/Gapoktan 1.500.000.000Sumber : BKP Prov. Kalsel



16) Percepatan Diversifikasi Pangana. SasaranSasaran gerakan diversifikasi konsumsi pangan adalahmeningkatnya kesadaran dan membudayakan diversifikasi konsumsipangan bagi seluruh masyarakat. Kelompok sasaran adalah aparat,seperti petugas, penyuluh, media masa, organisasi wanita danmasyarakat luas. Sasaran jangka panjang yang dituju adalah PolaPangan Harapan (PPH) ideal mendekat 100 pada tahun 2015.b. Hasil KegiatanPelaksanaan promosi penganekaragaman konsumsi pangandilakukan melalui media cetak yaitu pembuatan leaflet, poster dan xbanner. Media promosi ini disalurkan melalui BPP dan masyarakat,sekolah dan kelompok wanita (dasa wisma). Selain di lokasi P2KP jugadilakukan sosialisasi pada pertemuan di BPP masing-masingkecamatan dan disampaikan oleh penyuluh pendamping dan petugasdari kabupaten. Hal ini agar masyarakat dapat menerapkan,memahami tujuan program P2KP dan dapat menerapkannya dalamkeluarga dan bisa memahami pangan yang beragam, bergizi seimbangdan aman.One Day No Rice adalah salah satu bentuk kampanye untukmembangun kesadaran perlunya diversifikasi konsumsi pangan kearah yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Apabilakampanye ini sukses dilakukan setiap satu bulan satu hari, makakonsumsi beras Kalimantan Selatan per tahun dapat dihemat hingga12.202 ton. Gerakan one day no rice tersebut merupakan diversifikasipangan sekaligus implementasi peraturan presiden no 22 tahun 2009dan peraturan gubernur no 083 tahun 2009 tentang percepatanpenganekaragaman konsumsi pangan berbasis budaya lokal atauselain beras.Kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman(B2SA) dilaksanakan di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin padahari selasa tanggal 26 Juni 2012. Lomba ini terbagi dalam 4 kategoripemenang yaitu ketegori umum (3 pemenang); kategori pemanfaatan



pangan lokal spesifik wilayah; kategori kreativitas pengembanganresep dan kategori penyajian terbaik.Kegiatan pemberian makanan pangan lokal dilaksanakan pada 2sekolah dasar (SDN Kota I dan SDN Landasan Ulin Timur), 2 sekolahmenengah pertama (SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 11), 2 sekolahmenengah atas (SMA Negeri 3 dan SMK Negeri 1) yang semuanyaberada di Kota Banjarbaru. Penunjukan lokasi ini berdasarkan suratdari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru No.420/1414/Dikdas/DPtanggal 10 Mei 2012 perihal Pemberiaan Makanan Pangan Lokal dalamrangka Promosi P2KP yang dilaksanakan serempak pada hari jumattanggal 29 Juni 2012.Lomba cipta kreasi resep pangan lokal SLTA adalah salah satubentuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang danaman (B2SA) yang dilaksanakan tingkat Provinsi dan diikuti oleh siswaSLTA se Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli2012 di Gedung Bina Satria Banjarbaru.c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan.SKPD yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan di ProvinsiKalimantan Selatan yaitu: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel.d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional.Data Pegawai yang menangani urusan ini dapat dilihat pada data PNSProvinsi Kalimantan Selatan akhir tahun 2012 berdasarkan SKPD /UPTlamiran Buku II LPPD sebagaimana terlampir.e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatantahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung APBD Tahun2012 sebesar Rp 6.918.977.000,00 dan telah direalisasikan sebesarRp5.229.309.732,00 atau 75,58%.f. Proses Perencanaan Pembangunan.Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dankegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada



Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatanMusrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBDdan usulan APBN.g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan.Sarana kantor berupa Alat Perlengkapan Kantor (APK) BadanKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan relatif cukup memadai.Namun demikian, kendaraan roda 4 untuk menunjang kegiatanoperasional Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun2012 dirasa masih kurang, karena kegiatan banyak melakukanmonitoring di kabupaten/kota.h. Permasalahan dan Solusi.Permasalahan :1) Koordinasi lintas sektor dalam upaya menjamin kemanan pangansecara umum belum dapat berjalan optimal, atau masih berjalansecara sendiri-sendiri;2) Produk pangan segar hasil pertanian masih belum ditangani secarabaik;3) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masihbelum optimal karena konsumsi pangan pokok masyarakat diperkotaan dan pedesaan masih tergantung pada beras, dancenderung stabil dengan jumlah yang cukup tinggi di atas angkaanjuran, sedangkan di sisi lain konsumsi umbi-umbian cenderungmenurun dan belum diminati dan cenderung di bawah angkaanjuran;4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsipangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;5) Masih rendahnya pemantauan pola konsumsi, analisis konsumsi dankebutuhan konsumsi;6) Masih banyaknya sarana dan prasarana untuk mendukung distribusidan akses pangan yang kurang memadai;7) Pencatatan harga kebutuhan pokok dari kabupaten/kota belumsemua menyampaikan laporannya tiap bulan;



8) Tidak tersedianya peralatan pasca panen dan penggilingan yangmemadai ditingkat kelompok atau desa dalam mendukung lumbungpangan masyarakat atau desa;9) SDM pengelola lumbung pangan belum terlatih dengan baik untukaspek teknis dan manajerial.Solusi :1) Perlu adanya pembenahan regulasi yang terkait atau yangberhubungan dengan keamanan pangan dan perlu ditindaklanjutioleh masing-masing daerah;2) Perlu adanya pembagian tupoksi dan kewenangan masing-masingsatuan kerja/institusi/dinas/badan yang menangani keamananpangan;3) Perlu adanya kerjasama dengan para pelaku usaha untukmemanfaatkan dan menyediakan pangan lokal, terutama sumberkarbohidrat non beras yang berasal dari bahan umbi-umbian;4) Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang polakonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman denganmemanfaatkan pangan khas daerah maupun meningkatkan konsumsiumbi-umbian, serta pangan alternative agar ketergantunganterhadap konsumsi beras dapat dikurangi;5) Peningkatan kualitas aparat dalam melakukan pemantauan polakonsumsi, analisis konsumsi dan kebutuhan konsumsi, sehinggaterwujud kemandirian daerah dalam perencanaan perbaikan polakonsumsi dan perencanaan penyediaan pangan;6) Perlu adanya pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalamrangka memperlancar distribusi barang dari sentra produksi kesentra konsumsi;7) Perlu adanya pelatihan bagi aparat/pelaksana tentang pencatatanharga kebutuhan pokok dan menerapkan IT untuk penyampaianlaporan sehingga dapat terkirim dengan cepat;8) Meningkatkan kerjasama kelompok atau desa dalam pemanfaatanlumbung pangan (khususnya lumbung padi) dengan penggilinganpadi atau lembaga usaha ekonomi pedesaan terdekat;9) Pelatihan untuk peningkatan pemanfaatan dan manajemen lumbungpangan atau kelompok di masing masing kabupaten (APBD II).

13 Urusan Ketahanan Pangan

Documents