Top Banner
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM
42

1112 ppn-2010

Jul 11, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 1112 ppn-2010

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2010

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM

Page 2: 1112 ppn-2010

DASAR HUKUM

• UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,• UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR)

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Page 3: 1112 ppn-2010

PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN

KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI

SUATU BARANG / JASA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Page 4: 1112 ppn-2010

Pengertian

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan

Page 5: 1112 ppn-2010

Pengenaan PPN

PPN dikenakan dengan syarat :

1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak

2. Syarat Obyek Pajak :

a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak (JKP)

b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

Page 6: 1112 ppn-2010

Barang kena pajak dan Jasa kena Pajak (BKP/JKP)

1. Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP kecuali yang dikecualikan menurut undang 2

2. Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP kecuali yang dikecualikan menurut undang 2

Apabila barang/jasa tersebut tidak dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa Kena Pajak.

Page 7: 1112 ppn-2010

BARANG BERWUJUD

BARANG TIDAK BERWUJUD

B A R A N G Ps. 1 angka 2

BARANGBERGERAK

BARANGTIDAK BERGERAK

CONTOH :• HAK ATAS MEREK DAGANG• HAK PATEN• HAK CIPTA

BARANG ADALAH

Page 8: 1112 ppn-2010

J A S APs. 1 angka 5

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKANSUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANGMENYEBABKAN

- SUATU BARANG;- FASILITAS;- KEMUDAHAN;- HAK

TERSEDIA UNTUK DIPAKAI

JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAANDGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

TERMASUK

Page 9: 1112 ppn-2010

JENIS BARANG YANG TIDAKDIKENAKAN PPN

Ps. 4 A ayat (1) dan (2)

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,

GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar, Telur, susu, buah segar, sayur segar

MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA

SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,

BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata dll)

JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :

Page 10: 1112 ppn-2010

Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis

Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan

Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial

Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko

JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah

Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah

Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)

Jasa Kesenian Dan Hiburan

Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja

Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN

JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAKAN PPNPs. 4 A ayat (3

Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel

Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam RangkaMenjalankan Pemerintahan Secara Umum

jasa asuransi

Jasa penyediaan tempat parkir

Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

jasa boga atau katering

Page 11: 1112 ppn-2010

Obyek Pajak :PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

Ps. 1 A ayat (1)

PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran

Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi

Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara (Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang

Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli

Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,

Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang

Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi

ADALAH :

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

Page 12: 1112 ppn-2010

Bukan Obyek PajakBUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP

Ps.1 A ayat (2)

PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELARSEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD

PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG

Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya & Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh

Ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang Dari Direktur Jenderal Pajak

ADALAH :

pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak

Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak;

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

Page 13: 1112 ppn-2010

Subyek Pajak adalahPENGUSAHA

ORANG PRIBADI BADAN

DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA

- MENGHASILKAN BARANG;

- MENGIMPOR BARANG;

- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak berwujud;

- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;

- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;

- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

Page 14: 1112 ppn-2010

YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Ps. 1 angka 15

YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH

UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PENGUSAHA

Page 15: 1112 ppn-2010

Penghitungan PPN

Tarif PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Sistem Pengenaan Pajak (sistem Faktur)

Penghitungan PPN

Page 16: 1112 ppn-2010

Tarif Pajak

Selain Ekspor = 10% dari Dasar Pengenaan PjkEkspor = 0% dari Dasar Pengenaan Pjk

Page 17: 1112 ppn-2010

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)Ps. 1 angka 17

PENGGANTIAN

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YG DITETAPKAN

OLEH MEN KEU

HARGA JUAL

YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR

UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG

Page 18: 1112 ppn-2010

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Ps. 1 angka 17 . Jo. 75/PMK.03/2010

1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR

2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA

3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM

4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR

5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR

6. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

7. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

8. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH HARGA LELANG

9. UNTUK PENYERAHAN PRODUK HASIL TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN

10. UNTUK PENYERAHAN BKP MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA PEDAGANG PERANTARA DENGAN PEMBELI

Nilai lain yang sudah tidak berlaku lagi mulai 1 April 2010 :

1. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL

2. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH

DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI

DASAR PENGENAAN PAJAK

NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, ADALAH :

Page 19: 1112 ppn-2010

Mekanisme Penghitungan PPN

1. Mekanisme PK – PM

2. Mekanisme Pedoman pengkreditan PM

3. Mekanisme Nilai Lain

Page 20: 1112 ppn-2010

1. Mekanisme umum PK -PM• Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan

cara mengurangkan pajak masukan dengan Pajak keluaran dalam masa yang sama

• PPN = PK - PM

Page 21: 1112 ppn-2010

Mekanisme PK-PM PPN

FAKTUR PAJAK MERUPAKAN

BUKTI PUNGUTAN PPN

1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR

2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI

PAJAK KELUARAN

FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI

PAJAK MASUKAN

Page 22: 1112 ppn-2010

PAJAK KELUARANPs. 1 angka 25

PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP

PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP

KARENA

Page 23: 1112 ppn-2010

PAJAK MASUKANPs. 1 angka 24

PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP

PEROLEHAN BKP

PENERIMAAN JKP

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD

PEMANFAATAN JKP

IMPOR BKP

LUARDAERAHPABEAN

DARI

KARENA

Page 24: 1112 ppn-2010

Contoh• PT Aant bergerak dibidang distributor alat

listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb:1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000

2. Tanggal 5/1 menjual barang dagangan Rp. 10.000.000

3. Tanggal 7/1 menjual barang dagangan Rp. 20.000.000

Harga tersebut tidak termasuk PPN,

Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?

** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu

+ 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000

+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000

Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

Page 25: 1112 ppn-2010

** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu• + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000

• *** Jadi jumlah • Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000• Pajak Masukan Rp. 1.500.000

sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 – 1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

Page 26: 1112 ppn-2010

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKANPs. 9 ayat (8) / UU 42/2009

PENGELUARAN

PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DLM PASAL 13 (6)

PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA

PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN

PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

UNTUK :

ATAS

Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

Page 27: 1112 ppn-2010

2. Mekanisme Pengkreditan PM

Mekanisme penghitungan PPN terhadap usaha2 tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak masukan terhadap pajak keluaran namun pajak masukan berdasarkan prosentase dr pajak keluaran :

1. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas

2. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan

3. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M

Page 28: 1112 ppn-2010

2a. Usaha mobil bekas dan Emas perhiasan (PMK 79/PMK.03/2010)

1.Mobil bekas :PK = 10 x harga jualPM = 90% x PK PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual

= 1% x harga jual2. Pedagang Emas Perhiasan :

PK = 10 x harga jualPM = 80% x PK PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual

= 2% x harga jualSemua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt dikreditkan

Page 29: 1112 ppn-2010

2b. Omzet s.d. 1.8 M (PMK 74/PMK.03/2010)

Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari 1.8 M setahun dapat menggunakan mekanisme ini1. Untuk usaha BKP :

PK = 10% x harga jualPM = 70% x PKPPN = PK – PM = 3% x harga jual

2. Untuk usaha JKP :PK = 10% x harga jualPM = 60% x PKPPN = PK – PM = 4% x harga jual

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

Page 30: 1112 ppn-2010

3. Mekanisme Nilai Lain (75/PMK.03/2010)

• Dipergunakan untuk usaha :

1.Usaha Jasa pengiriman paket

2.Usaha Jasa paket wisata

PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain

= 10% X (10% x nilai tagihan)

= 1% x nilai tagihan/penj.

Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000

PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

Page 31: 1112 ppn-2010

FAKTUR PAJAK• SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :

1. PENYERAHAN BKP/ JKP

2. EKSPOR BKPFUNGSI FAKTUR PAJAK BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK) BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)

BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut

Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal

mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa dipersamakan sbg F.P.

Page 32: 1112 ppn-2010

SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH

BERAKHIRNYA MASA PAJAK

PM DIKREDITKAN DG PKPADA MASA PAJAK YG SAMA

Ps. 9 ayat (9)

DAPAT DIKREDITKANPADA MASA PAJAK

BERIKUTNYA

APABILA JANGKA WAKTU

TSB. DILAMPAUI

PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS

SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN

BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Jika belum dikreditkan

Page 33: 1112 ppn-2010

1. FAKTUR PAJAKPs. 13 ayat (5)

HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT :

NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP/JKP

NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUALATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA

PPN YG DIPUNGUT

PPn BM YG DIPUNGUT (jika ada)

KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

NAMA, TANDA TANGAN YG BERHAKMENANDATANGANI FAKTUR PAJAK

Ukuran Faktur Pajak dapat disesuaikan menurut kebutuhan PKP (bisa besar/kecil) Yang penting isinya memuat minimal ket di atas

Tidak Wajib diisi jika pembeli tidak jelas

Tidak Wajib diisi jika pedagang

eceran

Page 34: 1112 ppn-2010

KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK

Page 35: 1112 ppn-2010

0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode Transaksi

Kode Status

Tahun Penerbitan Nomor Urut

Nomor Seri FP StandarKode FP Standar

Kode Cabang

KODE, NO. SERI FAKTUR PAJAK

Page 36: 1112 ppn-2010

01-kpd Selain Pemungut PPN02-kpd Pemungut Bendaharawan03-kpd Pemungut PPN lainnya04-yg menggunakan DPP Nilai Lain kpd selain Pemungut PPN05-yg Pajak Masukannya di Deemed kpd selain Pemungut PPN06-pnyrhn Lainnya kpd selain Pemungut PPN07-yg PPN-nya Tidak Dipungut kpd selain Pemungut PPN08-yg dibebaskan dr pengenaan PPN kpd selain Pemungut PPN09-pnyrhn Aktiva Psl 16 D kpd selain Pemungut PPN

Kode Transaksi (2 DIGIT PERTAMA):

Kode Faktur Pajak

Kode Status : 0-Normal1-Penggantian

Page 37: 1112 ppn-2010

DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK Ps. 13

ayat (6) jo. PER- 10/PJ/2010

DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA:

- Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;

- NAMA PENERIMA DOKUMEN;

- JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA;

- DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR

DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS

1. PIB YANG DILAMPIRI SSPCP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC2. PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE3. SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG

UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU4. PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK

PENYERAHAN BBM / NON BBM5. TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI jasa telekomunikasi6. TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG

DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI7. SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI

LUAR DAERAH PABEAN8. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik9. NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA

KEPELABUHANAN

Page 38: 1112 ppn-2010

2. Faktur pajak GabunganPaling lambat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau pembayaran.

SAAT PEMBUATAN, FAKTUR PAJAK

1. Faktur pajak :1. Jika belum ada pembayaran Dibuat pada saat penyerahan

Contoh : tgl jual : 3 -11-2010 faktur dapat dibuat maks 3-11-2010

2. Jika sudah ada pembayaran tetapi belum terjadai penyerahan Dibuat pada saat pembayaran

Contoh : tgl dibayar : 3-11-2010, dijual 10-11-2010, faktur dibuat tgl 3-11-2010 (bukan tgl 10-11-2010)

Page 39: 1112 ppn-2010

PEMUNGUT PPNPs. 1 angka 27

YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN

MEMUNGUT

MELAPORKAN

MENYETOR

PAJAK YG TERUTANGOLEH PKP ATAS

PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA

PEMUNGUT PPN

UNTUK

- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;- BADAN;- INSTANSI PEMERINTAH.

Page 40: 1112 ppn-2010

OBYEK PPn BMPs. 5 ayat (1), (2)

PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH

IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH

OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP

YANG TERGOLONG MEWAH

DALAM DAERAH PABEAN

DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA

Ps. 5 (1)PPn BMPPn BM

DIKENAKAN ATASDIKENAKAN ATAS

PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU

PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)

Page 41: 1112 ppn-2010

DASAR PERTIMBANGANPENGENAAN PPn BM

Penjelasan Ps. 5 (1)

ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG

MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN

PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN

KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI

PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH

PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL

PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

Page 42: 1112 ppn-2010

TARIF PPN & PPn BMPs. 7 & Ps. 8

TARIFPPN(Ps. 7)

10 %

TARIFPPn BM

(Ps. 8)

ATAS EKSPOR BKP 0%

ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0%

PALING RENDAH 10%

PALING TINGGI 200 %