MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBINAAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBINAAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
i
SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia
terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para
ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan.
Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak
usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa
PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal,
nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan
penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi
terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian
bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional
pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan
rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu
pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya
tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja
tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional
diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber
pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak
mengikat.
Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan.
PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan
terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun
ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau
yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah
telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri
dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II
untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV
ii
untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa
Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua.
Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga
pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik
dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk
teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan.
Jakarta, Februari 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2001
iii
KATA PENGANTAR
Keberadaan pendidik PAUD yang memiliki kompetensi
komprehensif sangat dibutuhkan, terlebih dengan digulirkan program
PAUD Terpadu yang mendorong lembaga PAUD menyelenggarakan
berbagai bentuk layanan (Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak,
Kelompok Bermain, dan atau Satuan PAUD Sejenis). Pendidikan dan
pelatihan yang terbatas baik jumlah maupun waktunya perlu
ditindaklanjuti dengan pembinaan yang terencana, intensif dan
berkesinambungan. Gugus Taman Kanak-kanak yang telah
dikembangkan sejak lama diyakini menjadi pola pembinaan pendidik
yang lebih efektif.
Dengan digulirkan program PAUD Terpadu, maka Gugus TK lebih
diperluas menjadi Gugus PAUD, dimana dalam satu gugus beranggotakan
pendidik TK, TPA, KB, dan atau SPS. Gugus PAUD dibentuk
berdasarkan kedekatan lokasi dalam satu wilayah kecamatan, sehingga
dapat dikuti oleh seluruh pendidik PAUD. Harapan besar keberadaan
PAUD menjadi wadah pembinaan pendidik terutama dalam bidang
peningkatan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum
tingkat satuan lembaga PAUD.
Untuk membentuk Gugus PAUD diperlukan keterbukaan dan
komitmen semua pihak, karena sangat memungkinkan keanggotaan
Gugus TK yang sudah terbentuk sejak lama akan berubah atau bertambah
dengan masuknya pendidik TPA, KB, dan SPS. Dalam rangka
memperlancar pembinaan gugus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini mendukung dengan dana operasional untuk pembinaan gugus
PAUD. Namun yang terpenting adalah dukungan dan peranserta
HIMPAUDI, IGTKI, Forum PAUD, organisasi mitra, petugas Pembina
tingkat kecamatan hingga pusat untuk pembinaan Gugus PAUD. Dengan
komitmen bersama untuk memajukan pendidikan anak usia dini di
Indonesia dimasa depan maka diyakini keberadaan Gugus PAUD
menjadi solusi tepat bagi percepatan peningkatan kualitas pendidik
PAUD Indonesia.
iv
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus
PAUD. Semoga Petunjuk Teknis ini sebagai langkah awal yang baik bagi
keberlanjutan Gugus di masa datang. Semua saran untuk perbaikan selalu
kami nantikan dan hargai sebagai wujud kepedulian.
Jakarta, Januari 2012
Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
v
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL .......................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Dasar Hukum ......................................................... 2
C. Manfaat Bantuan ......................................................... 2
D. Tujuan ......................................................... 2
E. Pengertian ......................................................... 3
BAB II PENYELENGGARAAN ................................................ 4
A. Sasaran Program ......................................................... 4
B. Sifat ....................................................................... 4
C. Keorganisasian Pusat Kerja Gugus (PKG) ................. 4
D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana
Pembinaan Gugus ....................................................... 4
E. Besar Dana ......................................................... 5
F. Penggunaan Dana ....................................................... 5
G. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pembinaan
Gugus PAUD ......................................................... 5
H. Keberlangsungan Program ......................................... 6
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA
PEMBINAAN GUGUS-PAUD ................................... 7
A. Proses Pengajuan Dana ............................................. 7
B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima ............ 8
C. Proses Pencairan Dana ............................................. 8
D. Pelaporan ................................................................ 9
vi
BAB IV PENGAWASAN ........................................................... 10
A. Monitoring ........................................................... 10
B. Pengawasan dan Sanksi .......................................... 11
Lampiran
Lampiran 1 Formulir Pengajuan Dana Pembinaan Gugus ............ 13
Lampiran 2 Pengajuan Lembaga .................................................... 15
Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Pembinaan
Gugus ......................................................................... 16
Lampiran 4 Contoh Surat Akad Kerjasama ................................... 18
Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan ............................................. 21
Lampiran 6 Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak .................. 22
Lampiran 7 Contoh Laporan Penggunaan Dana ............................ 23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memberi pengaruh besar terhadap program PAUD di Indonesia,
karena penanganan PAUD secara program dan administrative utuh
dalam satu pintu. Perubahan tersebut diikuti dengan kebijakan
program PAUD Terpadu dimana satu lembaga didorong untuk
memberikan lebih dari satu layanan PAUD. Dengan kata lain
lembaga TK dapat menyelenggarakan TPA, KB, dan atau SPS,
demikian juga sebaliknya. Keterpaduan program layanan tersebut
menuntut kesiapan lembaga penyelenggara dan juga guru yang
memiliki kompetensi komprehensif. Pembekalan guru yang
komprehensif tersebut masih terbatas, sedangkan pembinaan program
yang terpadu dan komprehensif tidak dapat ditunda. Oleh karena itu
saling membelajarkan antar guru yang telah berpengalaman
mengelola PAUD dengan bentuk layanan yang berbeda menjadi
salah satu strategi yang dipandang sangat efektif. Wadah komunikasi
antar guru tersebut diwadahi dalam wadah yang disebut Gugus
PAUD.
Gugus PAUD dibentuk dari perluasan Gugus Taman Kanak-
Kanak yang sudah ada sebelumnya dengan diversifikasi layanan
yang lebih beragam dan kebutuhan informasi yang lebih kompleks.
Mengingat perkembangan lembaga PAUD bergerak sangat cepat,
maka dapat dipastikan dalam satu wilayah kecamatan terdiri dari
beberapa gugus. Untuk memudahkan pembinaan ke seluam gugus
dibentuk Pusat Kegiatan Gugus (PKG) sebagai representative gugus
se kecamatan. Untuk mengoptimalkan fungsi gugus dan PKG,
Direktorat Pembinaan PAUD menfasilitasi bantuan Pembinaan
Gugus melalui PKG. Untuk memberikan acuan PKG serta pengelola
bantuan Pembinaan Gugus di tingkat Provinsi serta ketepatan
pembinaan Gugus, maka disusunlah Petunjuk Teknis Bantuan
Pembinaan Gugus PAUD.
2
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan
bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu
kewenangan wajib kabupaten/kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
C. Manfaat Bantuan
1. Manfaat Bagi Pemda:
a. Tersedianya pendidik PAUD yang memiliki kompetensi
sesuai dengan kebutuhan layanan PAUD.
b. Menjadi dasar menyusun kebijakan terkait dengan
pembinaan guru PAUD di daerahnya.
2. Manfaat Bagi Guru
a. Meningkatkan kompetensi professional yang berdampak
terhadap peningkatan kepercayaan diri guru PAUD
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik
c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua
a. Terlaksananya layanan PAUD yang berkualitas
b. Teroptimalkan potensi anak melalui layanan PAUD yang
sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
D. Tujuan
1. Tujuan pemberian bantuan Pembinaan Gugus adalah membantu
gugus dalam melaksanakan operasional kegiatan di
kelompoknya masing-masing.
3
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk
bagi pelaksana dan penanggung jawab Gugus dalam mengelola
dan menyalurkan dana pembinaan Gugus kepada sasaran secara
tepat guna.
E. Pengertian
1. Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3 – 8 lembaga PAUD
(Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan
Anak, atau Satuan PAUD Sejenis) yang berdomisili dalam area
terdekat dalam satu kecamatan. Pembagian area menjadi sangat
relatif, tergantung pada letak geografisnya.
2. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD merupakan program kerja
Gugus sebagai wahana bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
3. Kelompok Kerja Kepala/Pengelola (KKK/P) merupakan
program kerja Gugus sebagai wahana bengkel kerja
Kepala/Pengelola lembaga PAUD yang menjadi anggota Gugus.
4. Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD Kecamatan merupakan
kumpulan beberapa Gugus yang ada di wilayah kecamatan.
4
BAB II
PENYELENGGARAAN
A. Sasaran Program
Sasaran program dana Pembinaan Gugus PAUD adalah Gugus yang
ada di tingkat kecamatan. Dana pembinaan Gugus disalurkan dan
dikoordinasikan melalui Pusat Kegiatan Gugus di masing-masing
kecamatan. Lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan Bank Dunia
menyatu dalam gugus PAUD yang ada di wilayah kecamatan
tersebut.
B. Sifat
Bantuan Dana Pembinaan Gugus bersifat fasilitasi stimulan untuk
mendukung operasional kegiatan di tingkat Gugus maupun di
Tingkat PKG. Pengelolaan dana bersifat terbuka dan transfaran.
C. Keorganisasian PKG
1. PKG adalah kumpulan beberapa gugus di Tingkat Kecamatan
sebagai refresentatif gugus yang ada di wilayah kecamatan.
2. PKG dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan tingkat
Kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari setiap gugus.
3. Kepengurusan PKG ditentukan oleh anggota tanpa intervensi
dari pihak pemerintah
4. Masa Kepengurusan PKG ditentukan paling lama 2 periode @ 3
tahun.
5. Struktur kepengurusan ditentukan oleh Kecamatan dengan
memperhatikan jenis dan jumlah layanan PAUD.
D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana Pembinaan Gugus
1. Dana ditransfer ke rekening Pusat Kegiatan Gugus.
2. PKG mengajukan rencana kerja PKG dan rincian rencana
penggunaan dana ke Provinsi melalui Kabupaten/Kota dengan
diketahui oleh Penilik/Pengawas PAUD dan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan (Format terlampir)
5
3. Format pengajuan dilampiri:
a. Fotocopy Rekening masing-masing PKG.
b. NPWP sesuai dengan nama yang tercantum dalam rekening
Bank.
c. SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten.
d. Pernyataan Kesanggupan bermaterai yang ditandatangani
dari Ketua/Pengurus PKG.
E. Besar Dana
Besar dana pembinaan Gugus-PAUD senilai Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) untuk setiap Pusat Kegiatan Gugus. Sumber
dana berasal dari dana APBN. Khusus untuk kecamatan wilayah
PPAUD dana berasal dari APBN Rupiah Murni Pendamping.
F. Penggunaan Dana
Dana bantuan Pembinaan Gugus dapat dipergunakan untuk:
1. Kegiatan pembinaan di tingkat PKG (pertemuan yang