10 Kisah TKI dan KTKLN

10 Kisah TKI dan KTKLNRekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN

~ Dokumentasi Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI ~

Seri Kisah Buruh Migran

www.buruhmigran.or.id

Pusat Sumber Daya

Buruh Migran

10 Kisah TKI dan KTKLN


Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN

Oleh Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI:

Abdul Rahim Sitorus (LBH-YLBHI Yogyakarta) | DPN SBMI | ATKI | Pusat Sumber Daya Buruh

Migran (PSD-BM) | IFN Singapura | Pilar Hong Kong (IMWU, ATKI, Gammi, dan organisasi BMI Hong

Kong) | Formigrant Malaysia | BMI Korsel | Infest Yogyakarta | dll

◄ Halaman 1 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►


Daftar Isi

Pengantar: Mengapa Buku Ini Ditulis? 3

Kisah 1: Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai 4

Kisah 2: Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura 8

Kisah 3: Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi 11

Kisah 4: Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara 14

Kisah 5: Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review 17

Kisah 6: BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi 24

Kisah 7: Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI 30

Kisah 8: Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN 32

Kisah 9: Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN 36

Kisah 10: SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN 40

Kajian Hukum:

Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah 43

Analisis Data: KTKLN:

Melindungi Atau Menyulitkan? 47



Pengantar

Mengapa Buku Ini Ditulis?

Buku ini merupakan kumpulan kisah yang berisi perbagai peristiwa yang

dialami buruh migran saat berhadapan dengan pelaksanaan kebijakan Kartu Tenaga

Kerja Luar Negeri (KTKLN). Alih-alih menjadi kebijakan inovatif untuk membangun

sistem perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI), pelaksanaan kebijakan KTKLN

jauh panggang dari api. Banyak pelanggaran terjadi, pelaksanaan dilapangan pun

merepotkan buruh migran, bahkan dalam situasi tertentu banyak melahirkan kerugian

bagi buruh migran.

Hampir sama dengan kebijakan rekom fiskal, pelaksanaan kebijakan KTKLN

juga membuat banyak BMI kerepotan saat di Bandara. Selain BMI yang tidak memiliki

KTKLN sering dicekal atau dibatalkan keberangkatannya ke luar negeri, BMI yang

mengurus pembuatan KTKLN pun dipersulit dan rentan berhadapan dengan pungutan

liar.

Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah

(khususnya BNP2TKI, selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian

kali, melalui buku ini kami bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di

lapangan terkait kebijakan KTKLN.

-terima kasih-

Tim Advokasi Anti Perdangangan TKI



Kisah 1Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai

Faridah Aini (35) tidak menyangka petugas maskapai penerbangan Garuda Indonesia di

Bandara Soekarno Hatta tiba-tiba secara sepihak menolak untuk memberikan boarding

pass. Fardiah, telah cukup memiliki kelengkapan keimigrasian untuk berangkat ke luar

negeri. Tiket pesawat nomor 126 2055244362 dengan kode konfirmasi JWKMQL atas

nama Faridah Aini, jelas-jelas telah dibeli calon majikannya di Dubai. Begitu pun paspor

milik Faridah, resmi dan masih berlaku. Lantas mengapa Garuda Indonesia tidak

memberikan boarding pass penerbangan Faridah ke Dubai?. Penyebabnya satu: Kartu

Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).



Kekecewaan masih tersisa di wajah Faridah Aini (35) saat berkunjung di redaksi Pusat

Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) Yogyakarta (29/10/12). Faridah adalah Calon

Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mandiri yang akan bekerja ke Dubai, Uni Emirat Arab

(UEA).

Faridah terbang ke Jakarta dari Bandara Adi Sumarmo Solo menggunakan pesawat

Garuda Indonesia GA 227 pada Minggu 21 Oktober 2012, pukul 18.45 WIB. Tiket Garuda

Indonesia bernomor 126 2055244362 dan kode konfirmasi JWKMQL milik Faridah yang

dibelikan oleh calon majikan adalah penerbangan terusan rute Solo-Jakarta-Dubai.

Pesawat yang ditumpangi Faridah terlambat satu jam tiba di Jakarta. Petugas Garuda

Indonesia kemudian menyarankan Faridah untuk langsung menuju loket Imigrasi.

Petugas Imigrasi menolak Faridah karena belum memegang boarding pass dari

maskapai penerbangan. Saat kembali ke loket check in Faridah mendapati loket Garuda

sudah ditutup. Pesawat penerbangan ke Dubai pun sudah berangkat.

Alih-alih berikan informasi, Petugas Garuda Indonesia yang ditemui tidak memproses

boarding pass. Sebaliknya, petugas justru menanyakan dan meminta Faridah membuat

KTKLN terlebih dahulu. Ia lalu mencoba mengurus KTKLN di Konter BNP2TKI namun

ditolak. Alasannya, Faridah menggunakan proses TKI mandiri. Petugas BNP2TKI

mengharuskan Faridah Aini menggunakan jasa komersil PJTKI/PPTKIS guna mendapat

KTKLN.



“Saya disarankan petugas Garuda menginap di hotel yang disediakan pihak Garuda dan

disarankan mengurus KTKLN esok harinya di BP3TKI Jakarta di Jalan Penganten Ali

nomor 71, Jakarta Timur. Sayang, saran itu sia-sia, di kantor BP3TKI, permohonan KTKLN

saya, juga ditolak, padahal saya sudah memiliki dokumen syarat yang dibutuhkan,

paspor, visa, tiket pesawat, dan kontrak kerja. Setelah itu, saya kembali ke bandara dan

mencoba mengurus Boarding Pass di loket Garuda untuk penerbangan ke Dubai, namun

kembali ditolak petugas Garuda karena tidak memiliki KTKLN. Tak bisa berbuat apa-apa,

saya pun pulang ke Solo menggunakan bus, karena tidak ada uang untuk membeli tiket

pesawat.” tutur Faridah Aini penuh kekecewaan.

Lebih tragis, setelah penerbangan Faridah ke Dubai digagalkan Garuda Indonesia, Ia

harus “diping-pong” petugas Garuda saat menanyakan posisi kopor miliknya. Seolah

tak bersalah, petugas hanya meminta Faridah mencari sendiri di bagian bagasi Garuda

Indonesia. Petugas bagasi Garuda Indonesia, tanpa beban hanya menjawab tidak tahu

posisi kopor milik Faridah. Kesal dengan jawaban tersebut, Faridah kembali datangi

petugas di loket Garuda. Setelah didesak, Petugas kemudian memberi informasi bahwa

koper milik Faridah sudah berada di Dubai. Garuda Indonesia hanya menjanjikan tas

akan diantar sampai ke alamat rumah Faridah di Solo dalam 2 hingga 3 hari ke depan.

“Saya menunggu hingga 3 hari lebih dan sudah mendatangi konter Garuda Indonesia di

Bandara Adi Sumarmo Solo, tetapi pihak Garuda Indonesia di Solo mengaku belum

dikonfirmasi dari petugas di Jakarta, baru tanggal 25 saya ditelepon, bukannya diantar

sesuai janji pihak Garuda di Jakarta, tetapi saya yang harus mengambilnya sendiri di

Bandara Solo. Kaget, Saya sangat keget saat mengambil kopor tersebut, ternyata tas saya



rusak parah, kunci resleting rusak, sungguh mengecewakan.” tegas Faridah pada

redaksi PSD-BM.

Secara mendasar, aksi pencegahan dan pembatalan TKI tanpa KTKLN oleh Garuda

Indonesia adalah tindakan melanggar hukum. Peran maskapai untuk mencekal

penerbitan boarding pass dengan dalih KTKLN patut dipertanyakan. Selaku pembeli

layanan, konsumen seperti Farida berhak untuk memperoleh pelayanan penuh sesuai

dengan kewenangan maskapai. Bertanya, menyarankan dan mencekal boarding pass

karena KTKLN tidak berada dalam wewenang petugas konter Garuda. Terlebih,

kelengkapan administrasi keimigrasian Faridah selaku orang yang akan bepergian ke luar

negeri telah mencukupi. Mengacu pada hukum yang berlaku, petugas BNP2TKI dan

Pejabat Imigrasi, terlebih pihak maskapai penerbangan, kesemuanya bukanlah pihak

yang berwenang mencegah atau membatalkan keberangkatan TKI, sebagaimana diatur

dalam Pasal 91 ayat 2 huruf f UU Keimigrasian No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

junto Pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri. (Fathulloh/PSD-BM)


http://buruhmigran.or.id/


Kisah 2Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura

Ramadhan 1433 H / 2012 terasa berbeda bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura.

Banyak TKI Singapura takut pulang ke tanah airnya sendiri. Mereka khawatir tidak bisa

kembali ke Singapura untuk bekerja akibat tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

(KTKLN). Seandainya harus mengurus KTKLN, kekhawatiran lain pun muncul, mulai dari

ketakutan dipersulit, diarahkan ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS), berhadapan dengan calo, dipaksa membayar asuransi, dan pelbagai

alasan lain.

Adalah Tukinah (40), yang saat itu menjadi Ketua Indonesia Family Network (IFN),

menyakinkan kawan-kawannya sesama TKI di Singapura. Ia bertekad tetap pulang ke

Indonesia dan akan kembali ke Singapura tanpa KTKLN. Keyakinan Tukinah muncul



setelah Ia memahami ketentuan hukum dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011

tentang Keimigrasian yange mengatur proses cegah tangkal (cekal). Aturan hukum

tersebut mengatur bahwa tindakan pencekalan, penahanan, atau pembatalan

penerbangan hanya dapat dilakukan dengan prosedur hukum lengkap dan apabila pihak

yang dicekal mencukupi kriteria sebagai pihak yang tercegah untuk bepergian ke luar

negeri. Pencekalan bukan semata-mata hanya karena tidak memiliki KTKLN.

Keinginan Tukinah untuk pulang ke Indonesia tetap ia wujudkan. Tukinah kembali

bekerja ke Singapura pada 5 Agustus 2012. Dia berangkat dari Bandara Adi Sucipto

Yogyakarta dengan maskapai penerbangan Air Asia di nomor penerbangan QZ7642

dengan tujuan Singapura.

Keberangkatan Tukinah ke Singapura telah dipersiapkan dengan cukup matang. Guna

mengantisipasi kemungkinan pembatalan keberangkatan dari beberapa pihak di

Bandara Adisucipto, Tukinah malakukan beberapa persiapan. Persiapan awal dilakukan

Tukinah dengan mengumpulkan beberapa dokumen seperti paspor dan surat ijin masuk

untuk bekerja (work pass) dari Kementerian Sumber Daya Manusia (Ministry of

Manpower) Singapura. Tukinah juga menghubungi beberapa lembaga atau organisasi

terkait perlindungan TKI seperti LBH Yogyakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia

(SBMI) Yogyakarta untuk mempersiapkan pendampingan dan pembelaan ketika ada

pembatalan keberangkatannya ke Singapura.

“Sejatinya, bagi banyak TKI di Singapura, KTKLN tidak berfungsi, sebagai identitas

pekerja, Pemerintah Singapura hanya mengakui paspor dan kartu ijin kerja (work



permit), sementara pada aspek perlindungan, sistem hukum di Singapura telah

mewajibkan majikan mengasuransikan pekerjanya seperti diatur dalam undang-undang

pekerja asing (Employment of Foreign Manpower Act).” tutur Tukinah

Bersama Abdul Rahim Sitorus sebagai kuasa hukumnya, Tukinah juga menyampaikan

siaran pers kepada beberapa redaksi media massa tentang kelemahan dan potensi

persoalan dalam kebijakan KTKLN. Langkah berani yang akan diambil Tukinah,

merupakan sebuah pesan kepada publik, khususnya kalangan TKI, bahwa kontrak kerja

mandiri adalah legal, dan aksi sepihak berupa pembatalan keberangkatan ke luar negeri

tanpa KTKLN dapat diperkarakan secara hukum.

TKI harus mengerti hak-haknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan

berani memperjuangkan ketika hak-haknya dilanggar. Sementara lembaga terkait

perlindungan TKI seperti Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI, Lembaga Bantuan

Hukum, dan serikat TKI di beberapa negera penempatan seperti IFN Singapura, ATKI,

IMWU, IPIT, dan lain-lain dapat mengambil peran untuk melakukan pendampingan,

pembelaan, dan advokasi. (IFN Singapura)



Kisah 3Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi

Sejak pagi, Saya sudah mempersiapkan diri untuk kembali bekerja ke Hong Kong. Tepat

pukul 07.45 WIB Saya sudah memproses boarding pass penerbangan di konter check-in

maskapai penerbangan Garuda Indonesia Bandara Soekarno Hatta. Sayang, petugas

Garuda Indonesia menolak memberikan boarding pass, mereka beralasan Saya tidak

memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri). Saya kemudian mempertanyakan apa

kewenangan Garuda Indonesia menanyakan KTKLN?. Setelah didesak, petugas Garuda



Indonesia akhirnya memberi boarding pass.

“Meski sudah kami beri boarding pass, Anda belum bisa naikan ke pesawat. Anda harus

lapor dulu jika sudah diberi izin Imigrasi baru tas dan barang-barang Anda kami naikkan

ke pesawat.” tutur petugas Garuda Indonesia.

Saya kemudian menuju ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di konter Imigrasi saya

bertemu petugas bernama Adi. Petugas Imigrasi tersebut menolak keberangkatan Saya

dan meminta agar Saya mencoba membuat KTKLN gratis di konter Validasi KTKLN Badan

NAsional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Petugas

Imigrasi mengeluarkan bermacam-macam tanggapan dan nampaknya mereka juga

dibikin repot oleh BNP2TKI. Saya menuruti permintaan petugas Imigrasi bernama Adi

tersebut. Tiba di konter BNP2TKI, petugas menolak menerbitkan KTKLN, mereka

mengatakan bahwa terhitung 1 Januari 2013 KTKLN tidak bisa dibuat di Bandara

Soekarno Hatta. Pembuatan KTKLN hanya berlaku bagi TKI yang transit dan diwajibkan

membeli premi asuransi sebesar Rp 400.000,-.

“Ah ternyata bohong kalau buat KTKLN gratis dan mudah.” kataku dalam hati.

Ketika percobaan pertama menghadapi petugas Imigrasi, Saya disarankan membuat

dulu KTKLN karena gratis dan mudah. Menurutnya, apabila tidak bisa buat KTKLN baru

boleh datang lagi ke loket Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk bisa terbang tanpa KTKLN.

Setelah tidak bisa buat KTKLN, Saya antri lagi dan jumpa lagi dengan petugas Imigrasi

bernama Adi. Ia justru heran. Ia tidak tahu kalau ada aturan tidak boleh membuat KTKLN



di bandara mulai 1 Januari 2013, padahal ada pengumuman dan ditempel di konter

KTKLN BNP2TKI. Petugas Imigrasi masih bersikeras dan tetap tidak mengizinkan Saya

terbang, karena tidak memiliki KTKLN. Saya disuruh lagi ke konter BNP2TKI yang letaknya

di ujung terminal 2 Bandara Soekarno Hatta untuk meminta surat pengantar bahwa Saya

tidak bisa membuat KTKLN ke petugas BNP2TKI.

Waktu terus berjalan, penerbanganku ke Hong Kong semakin dekat. Keringat keluar

bercampur ketakutan jika Saya gagal terbang, tiket hangus dan majikan memutus

kontrak. Upaya saya mencari nafkah hancur hanya gara-gara KTKLN. Pukul 09.00 WIB

untuk ketiga kalinya ternayata petugas Imigrasi lagi-lagi menolak keberangkatan Saya.

Penolakan tersebut dibarengi dengan pengakuan bahwa petugas tersebut tidak memiliki

kewenangan hukum menolak keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Saya mulai ngotot

berpendapat di hadapan petugas imigrasi tersebut.

“Saya lelah kalau saya ditolak. Silakan Bapak memberikan surat penolakan resmi agar

Saya bisa menggugat Anda!”. Petugas tersebut meminta waktu untuk berkonsultasi

dengan atasannya. Saya kemudian didatangi oleh petugas imigrasi bernama Anwar dan

diajak ke ruangan kantor Imigrasi. Di dalam kantor imigrasi Terminal 2 Bandara

Soekarno Hatta, Anwar mengakui bahwa Imigrasi tidak berwenang menolak

keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Jika TKI memiliki paspor, visa dan boarding pass, maka

TKI bisa berangkat. Anwar berpesan agar saya di lain waktu membuat KTKLN. Saya hanya

diam. Kelelahan saya ini terbayar, akhirnya saya berhasil terbang ke Hong Kong tanpa

KTKLN. (Helu Hong Kong)



Kisah 4 Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara

Merebaknya berita dan pelbagai tindak pencegahan sepihak terhadap keberangkatan

Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tidak memiliki Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN),

turut membuat Susanti Mugirahayu (30) BMI asal Purworejo resah. Keresahan Susanti

cukup berdasar, karena Ia akan cuti dan pulang kampung ke Indonesia.



Berbekal informasi dari organisasi BMI di Hong Kong, Ia kemudian berkonsultasi dengan

Abdul Rahim Sitorus, Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Yogyakarta untuk

menggali pengetahuan seputar prosedur cekal dan tindakan yang bisa dilakukan saat

ada petugas bandara yang bersikap semena-mena.

Singkat cerita masa libur cutinya sudah habis dan Susanti harus kembali ke Hong Kong

pada 19 Desember 2013. Berbekal tiket pesawat, paspor, dan visa kerja Susanti bersiap

diri untuk terbang ke Hong Kong melalui Bandara Soekarno Hatta. Sesuai dugaan,

setelah mendapatkan boarding pass dan menuju ke tempat pemeriksaan Imigrasi

Bandara Soekarno Hatta, Ia ditolak secara sewenang-wenang petugas Imigrasi bernama

Reza Pahlevi. Petugas menolak tanpa mau memberikan surat penolakan secara resmi.

Merasa ditolak secara sepihak, pada Pukul 06.30 WIB 19 Desember 2012 Susanti

membuat laporan atau pengaduan ke Posko Polisi di Terminal 2 Bandara Soekarno

Hatta. Saat itu petugas yang melayaninya adalah Budiyanto. Menurut Budiyanto, untuk

pembuatan berita acara laporan/pengaduan kasus perbuatan tidak menyenangkan

(Pasal 335 KUHP) atau kasus kejahatan jabatan (Pasal 421 KUHP) harus di kantor Polres

Bandara di depan tower. Posisi Kantor Polres Bandara yang cukup jauh membuat Susanti

harus berkejaran dengan jam penerbangannya pada pukul 09.00 WIB. Santi akhirnya

minta pendampingan dari pihak kepolisian Terminal 2 Bandara ketika harus menghadapi

kemungkinan penolakan oknum petugas Imigrasi secara sewenang-wenang.

Pukul 07.50 Santi yang didampingi petugas Polisi Pos Bandara Soekarno Hatta lagi-lagi

ditolak oleh petugas dan petugas bersikeras tidak mau menerbitkan surat penolakan



resmi. Setelah didesak, akhirnya diambillah keputusan bersama agar Susanti mencoba

membuat KTKLN di Konter BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Susati

terpaksa menyepakati solusi tersebut. Tiba di loket validasi KTKLN BNP2TKI, Susanti

menunjukkan dokumen untuk mengurus KTKLN dan petugas mengatakan siap

memproses asalkan membeli dulu premi asuransi sebesar Rp.400.000,- (saat itu KTKLN

masih bisa dibuat di bandara, peraturan pemberhentian pembuatan KTKLN di Bandara

baru diterbitkan Januari 2013). Susanti menolak, karena sudah diasuransikan majikan di

Hong Kong.

“Buat apa punya 2 asuransi, apalagi asuransi Indonesia jelas tidak memiliki kerja sama

dengan rumah-rumah sakit di Hong Kong, perwakilan asuransinya pun tak ada di Hong

Kong, bagaimana saya bisa klaim, jika saya tiba-tiba ada kecelakaan kerja.” tuturnya.

Gagal memaksa Susanti untuk membeli premi asuransi, akhirnya petugas BNP2TKI pun

menerbitkan KTKLN dan Susanti tidak membayar sepeserpun. Kisah Susanti merupakan

catatan tersendiri, bahwa ada juga petugas BNP2TKI yang melanggar aturan mereka

sendiri, BMI dibuatkan KTKLN tanpa membeli asuransi. Meski melanggar SOP BNP2TKI,

namun petugas justru melakukan hal yang tepat, karena dalam hukum asuransi, satu

jenis risiko tidak boleh ditanggung sekaligus oleh 2 atau lebih perusahaan asuransi.

Apabila BMI sudah diasuransikan oleh majikan atau user, maka Ia seharusnya tak boleh

dipaksa-paksa lagi untuk membeli asuransi di Indonesia untuk risiko pertanggungan

yang sama. (Fafa Hong Kong)



Kisah 5

Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review

“Iya, Saya cuma omdo alias omong doang, Saya hanya bisa memberi pendampingan

hukum secara online melalui Facebook, Twitter, dan sambungan telepon”

Demikianlah tutur Abdul Rahim Sitorus pada beberapa aktivis buruh migran

mempertanyakan siapa dan perannya. Banyak pihak mendesaknya agar tidak hanya

berbicara di internet, namun juga terjun di lapangan (advokasi offline). Demikianlah



situasi yang dihadapi Abdul Rahim Sitorus saat mulai gencar mempublikasikan kajian

hukumnya soal pelbagai pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN.

Semua kecurigaan yang muncul di beberapa kalangan pegiat buruh migran terkait sosok

Abdul Rahim Sitorus perlahan pupus oleh waktu. Lelaki paruh baya yang biasa dipanggil

Bang Rahim ini terbukti konsisten dan cukup sabar untuk mendampingi dan menjawab

satu per satu pertanyaan, serta permasalahan dari buruh migran. Meskipun hanya

melalui informasi yang Ia kemas lewat media Internet.

Lelaki kelahiran Tanjung Balai, 1 November 1965 tersebut sebenarnya telah lama terjun

dan berinteraksi dengan isu buruh migran. Sejak 2007 Ia bergabung dengan Lembaga

Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) Yogyakarta

dan menjadi advokat spesialis isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Melalui kegiatannya dalam jaringan internet (daring/online) baik mejawab konsultasi,

berbagi informasi, atau sekadar korespondensi melalui surat elektronik (email). Abdul

Rahim Sitorus pun terhubung dengan jejaring buruh migran di pelbagai penjuru dunia,

Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Dubai, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Qatar,

Belanda, dan puluhan negara penempatan lainnya.

Kegiatan dalam jaringan (daring/online) juga membawanya untuk berinteraksi dengan

para pelaku kebijakan TKI di pemerintahan dari Anggota DPR-RI, Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, hingga beberapa Staf

Perwakilan RI di luar negeri.



Awal 2012, Abdul Rahim Sitorus mulai disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari

para pekerja di luar negeri terkait kebijakan KTKLN yang mulai dijalankan BNP2TKI.

Menyikapi pelbagai ketakutan buruh migran untuk pulang ke tanah air (akibat kebijakan

KTKLN), tindakan sewenang-wenang petugas di Bandara, serta maraknya percaloan

KTKLN, Abdul Rahim Sitorus memutuskan membuat halaman khusus di Facebook (page

like) dengan nama Hapus KTKLN.

Gambar: Halaman Facebook Hapus KTKLN

Selain jadi ruang konsultasi, Facebook Hapus KTKLN

(https://www.facebook.com/HapusKtkln) juga efektif mempertemukan antar buruh

migran untuk saling berbagi pengalaman dan bercerita perihal pelaksanaan kebijakan


https://www.facebook.com/HapusKtkln


KTKLN yang mereka alami dan rasakan. Seiring semakin banyaknya pelanggaran yang

terjadi dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN, forum dunia maya tersebut semakin ramai.

Hingga awal Juni 2013, data statistik mencatat sebanyak 2.389 pengguna Facebook yang

menyukai halaman tersebut, dengan 1.501.550 total teman dari akun-akun yang

menyukai, dan kunjungan tertinggi dalam 1 minggu mencapai 24.691 akun ke halaman

tersebut.

Perkembangan kebijakan yang semakin tidak berpihak pada buruh migran, semakin

beragamnya kasus yang selalu memposisikan buruh migran sebaga korban, serta

semakin lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah pada buruh migran,

membuat Abdul Rahim Sitorus merasa tidak cukup jika kegiatannya mendampingi buruh

migran hanya dilakukan melalui jaringan internet.

Pertemuan Abdul Rahim Sitorus dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM)

yang dikelola Infest Yogyakarta dan jejaring organisasi buruh migran lainnya baik di

dalam maupun luar negeri melahirkan kolaborasi dalam kerja-kerja advokasi buruh

migran. Baik pendampingan kasus TKI langsung di lapangan, maupun perumusan

strategi advokasi kebijakan buruh migran.

Khusus advokasi KTKLN, Abdul Rahim Sitorus bersama beberapa pegiat organisasi buruh

migran menginisiasi simpul-simpul layanan pengaduan dan konsultasi bagi buruh

migran yang menghadapi masalah dengan kebijakan KTKLN. Simpul layanan berada di

daerah-daerah yang dekat dengan terminal keberangkatan. Wilayah Jawa Timur

misalnya, terdapat Mochammad Cholily (saat itu menjabat Ketua DPW SBMI Jawa Timur),



di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ada Abdul Rahim Sitorus, DPC SBMI

Yogyakarta, dan PSD-BM, sedangkan wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat

Hariyanto dan Bobi AM dari DPN SBMI, serta Jamal dari Formigran. Simpul-simpul ini

lebih dapat dikatakan sebagi jejaring relawan (help desk) yang bersedia untuk dihubungi

oleh buruh migran saat mereka mengalami permasalahan di terminal keberangkatan.

Hingga akhir 2012 sinergi gerakan advokasi online dan offline ala Abdul Rahim Sitorus

mulai bergerak ke arah upaya pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk

memperjuangkan hak-hak buruh migran. Infest Yogyakarta bersama jejaring PSD-BM

melibatkan Abdul Rahim Sitorus untuk memanfaatkan jalur permintaan informasi yang

diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No.14 Tahun 2008.

Kegiatan dalam program uji coba permintaan informasi yang dikelola Infest (di Indonesia

dan Hong Kong) tersebut, dimaksimalkan juga untuk menggali informasi pada badan-

badan publik yang terkait dengan kebijakan KTKLN. Alhasil melalui surat permintaan

Informasi, Kantor Imigrasi Yogyakarta, akhirnya mengeluarkan pendapat hukum soal

carut marut kebijakan KTKLN di terminal keberangkatan TKI.

“Imigrasi Yogyakarta sudah menjelaskan dasar hukum pecekalan penerbangan

sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya Imigrasi telah

menyatakan KTKLN bukanlah dokumen imigrasi dan Petugas Imigrasi di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak berwenang mencegah keberangkatan TKI hanya karena

tidak memiliki KTKLN. Sebab, pada dasarnya keberangkatan setiap TKI ke luar negeri

untuk bekerja adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D

ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.” tutur Rahim Sitorus.



Gambar: Jawaban Imigrasi Yogyakarta atas surat permintaan informasi

publik tentang KTKLN yang dikirim pegiat buruh migran

Pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran tidak

berhenti hanya dilakukan melalui mekanisme permintaan informasi yang diatur di UU

KIP. Abdul Rahim Sitorus juga mengajak jejaring buruh migran untuk melakukan uji

materi pasal-pasal KTKLN dan perbudakan modern terhadap TKI ke Mahkamah

Konstitusi. Abdul Rahim Sitorus pada 25 April 2013 mempertemukan beberapa pegiat

dari ATKI Indonesia, DPN SBMI, Formigran, dan PSD-BM dengan pengurus Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Kunjungan ke YLBHI dilakukan dalam rangka mempersiapkan gugatan Undang-Undang

No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi.



"Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik

kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru dari kebijakan sesat negara yang

termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN yang

menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan bagi

BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri. Sesat pikir

pembuat kebijakan juga muncul di Pasal 62 ayat (2) UU PPTKILN, bahwa KTKLN dianggap

sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan di negara tujuan, ketentuan ini

jelas-jelas melanggar hukum internasional dan fakta di lapangan, di mana identitas yang

diakui di luar negeri adalah paspor, bukan KTKLN." tutur Rahim Sitorus.

Atas sekian situasi yang dialami buruh migran, Abdul Rahim Sitorus juga merefleksikan

sesuatu, bahwa di tengah kerugian yang banyak dialami TKI akibat pelaksanaan

kebijakan KTKLN, ternyata ada hikmah yang harus disyukuri. Situasi yang sama dialami

ribuan buruh migran, sadar atau tidak, perlahan mulai mempersatukan simpul-simpul

gerakan buruh migran untuk bersama-sama melawan kebijakan sesat Negara

menyangkut perlindungan TKI. (Fathulloh/PSD-BM)



Kisah 6BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi

“Tak mungkin BNP2TKI tidak memahami UU 39/2004 PPTKILN, apalagi

menyangkut kebijakan yang harus dilaksanakannya. Lantas mengapa

banyak informasi sesat yang disampaikan BNP2TKI menyangkut

pelaksanaan kebijakan KTKLN?.” demikian pertanyaan yang dilontarkan

Fathulloh dalam konferensi pers yang digelar PSD-BM pada 24 April 2013

di Jakarta.



Pernyataan Fathulloh di atas, dilatarbelakangi temuan yang Ia peroleh bersama Abdul

Rahim Sitorus di konter validasi KTKLN BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

Saat sedang mendampingi Faridah Aini yang ditolak penerbangannya ke Dubai oleh

Garuda Indonesia, tidak sengaja Fathulloh dan Abdul Rahim Sitorus mendapati banner

yang terpampang besar di dinding konter BNP2TKI. Setelah diamati dan dibaca secara

rinci, banner atau spanduk yang berisi informasi soal sanksi terhadap TKI yang tidak

memiliki KTKLN tersebut, ternyata sesat dan memuat informasi yang mengintimidasi TKI.

Pada spanduk tersebut tertulis:

APA SANKSI BAGI TKI YANG TIDAK MEMILIKI KTKLN:

Undang-undang No.39 Tahun 2004; Pasal 103 Ayat 1,

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :........”

Melalui kalimat dan kutipan undang-undang di atas, BNP2TKI jelas melakukan

penyesatan informasi dan mengintimidasi TKI. Mengapa?, karena bunyi Pasal 103 Ayat 1

UU 39/2004 PPTKILN, jika dibaca secara utuh, maka sanksi administrasi dan pidana yang

dimaksud, subyek hukumnya bukanlah pada TKI, melainkan pelaku/pelaksana

penempatan TKI .



Temuan juga terjadi pada pemberitaan berjudul “Penjara 5 Tahun Bagi TKI Tak Miliki

KTKLN ” (http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/337/penjara-5-tahun-

bagi-tki-tak-miliki-ktkln : akses 31 Oktober 2010). Sama halnya informasi sesat pada

spanduk/banner BNP2TKI soal sanksi KTKLN, subyek hukum penjara 5 tahun bukan pada

TKI, melainkan pada pelaku/pelaksana penempatan TKI.

Tidak berhenti pada

spanduk dan berita,

BNP2TKI membuat

selebaran yang juga berisi

informasi sesat soal sanksi

kebijakan KTKLN yang

mengintimidasi TKI.

Selebaran tersebut

ditemukan di beberapa

BP3TKI yang merupakan

satuan kerja BNP2TKI di

daerah. Selebaran tersebut

hanya bertahan beberapa

bulan, selanjutnya BNP2TKI

menggantinya dengan

selebaran baru (yang tidak

mencantumkan lagi

informasi sesat terkait

sanksi bagi TKI tanpa

KTKLN).


http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/337/penjara-5-tahun-bagi-tki-tak-miliki-ktkln

http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/337/penjara-5-tahun-bagi-tki-tak-miliki-ktkln


Gambar Atas: Halaman

Belakang selebaran KTKLN

BNP2TKI

Gambar Kiri: Halaman

depan selebaran KTKLN

BNP2TKI



Isi Info sesatnya:



Mengamati kecenderungan penyebaran informasi sesat oleh BNP2TKI, penelusuran para

pegiat BMI mengarah pada halaman website beberapa perwakilan RI di luar negeri. Pada

beberapa halaman website ditemukan tautan unduh (link download) mekanisme KTKLN.

Setelah dokumen terunduh, ternyata dokumen tersebut masih berisi hal yang sama,

informasi sesat terkait sanksi bagi TKI tanpa KTKLN.

Badan publik yang konon slogannya adalah “Menaungi Kepentingan TKI”, pada

praktiknya justru menjadi badan yang menyebarkan “teror” melalui informasi sesat

sanksi KTKLN. Lantas pada siapa TKI mencari naungan?

(Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI)



Kisah 7

Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI

Isu tentang Kartu Tenaga Kerja luar Negeri (KTKLN) sampai saat ini masih menjadi

pembicaraan hangat di kalangan Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong. Saya ingin

berbagi cerita tentang KTKLN saat saya pulang ke tanah air tahun lalu.

Tanggal 15 September 2012 saya pulang ke Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia

Airlines. Penerbangan dari Hong Kong pukul 9 pagi dan transit di Jakarta pukul 1 siang

waktu Indonesia.

Seperti biasa, para Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tiba di tanah air pasti akan didata

terlebih dahulu oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI) di bandara. Ada konter kusus untuk pendataan ini. Bukan hanya di

Bandara Soekarno-Hatta, di Juanda Surabaya pun juga ada konter pendataan kepulangan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.

Antrian sangat panjang namun petugasnya hanya dua orang, satu laki-laki dan satu

perempuan. Yang membuat saya merasa aneh adalah dalam pendataan ini mereka

masih memakai Komputer yang terbilang sangat jadul, Komputer pun hanya satu,

dipakai oleh petugas yang perempuan. Sedangkan petugas laki-laki menulis dengan

tangan di kertas folio putih.

“Kalau begini kapan selesainya?, ngetiknya pun lambat banget.” gerutu mbak yang di

depan saya. Saya hanya mengamati saja.

Tak lama tiba giliran saya. Saya didata oleh petugas yang perempuan. Saya serahkan

paspor dan kontrak kerja saya. Lalu dia bertanya asal saya dari mana, PT mana, di Hong

Kong sudah berapa lama, pulang terus atau hanya cuti. Saat saya ditanya, ada KTKLN,



mbak. “Bisa dicek biodata dari sana.”, petugas tadi menjawab, “tidak perlu, mbak.”

Duh, lalu apa fungsinya KTKLN? Seharusnya cukup dengan menunjukkan KTKLN semua

data BMI ada di sana, berasal dari PT mana sampai nama majikan dan tempat tinggal

pun ada, terinput di dalamnya.

Sampai saat ini saya sendiri masih tidak mengerti, sama sekali tidak paham dengan

fungsi KTKLN. Kenapa setiap TKI yang pulang ke tanah air, pendataannya masih

menggunakan paspor dan wawancara langsung?. Kenapa tidak dengan menujukkan

KTKLN saja, bagi yang sudah punya. Pun juga dengan asuransi yang ada dalam KTKLN.

Apa mungkin bisa benar-benar menjamin BMI dan bisa diuangkan saat BMI terkena

masalah baik di luar negeri atau di Indonesia?

Saat kembali ke negara tujuan, BMI yang sudah memiliki KTKLN pun masih pontang-

panting untuk urusan validasi KTKLN. Kenapa tidak divalidasi sekalian saat dibuat?

Kenapa masih harus membuang waktu dan juga konter serta petugas yang harus

disediakan oleh BNP2TKI untuk urusan ini?

Sepertinya memang BMI sengaja dibodohi. BMI terus dijadikan bahan komoditi paling

empuk karena selalu dianggap BMI adalah orang-orang bodoh dengan pendidikan

rendah, gampang di suruh begini dan begitu. Sampai kapan?.

(Fera Nuraini/BMI Hong Kong)



Kisah 8

Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN

Perlawanan terhadap kebijakan KTKLN, tak henti hentinya didengungkan buruh migran

dari pelbagai negara penempatan. Begitupun dengan ragam cara para buruh migran,

mengkampanyekan penolakan mereka terhadap kebijakan KTKLN. Berikut diantaranya:



1. Aksi Massa Ala Buruh Migran di Hong Kong

Hampir tiap hari Minggu, massa buruh migran di bawah koordinasi organisasi-

organisasi BMI di Hong Kong menggelar aksi atau demonstrasi. Diantara beragam

isu dan tuntutan yang mereka sampaikan, pernyataan hapus KTKLN seolah tidak

pernah lepas dan selalu terselip dalam setiap tuntutan BMI Hong Kong.



Ragam ekspresi juga ditunjukkan para BMI untuk menolak kebijakan KTKLN, dari properti

aksi, gubahan lagu, yel-yel, hingga materi orasi.

2. Kicauan Berantai Ala Twitter

Twitter membatasi setiap kicauan kita hanya dalam 140 karakter, terus bagaimana

kalau ingin menyampaikan informasi yang cukup panjang?. Nah, kultwit adalah

solusinya. Apa itu kultwit?, kultwit adalah kepanjangan dari kuliah twitter. Istilah ini

dulu muncul kala seseorang ingin berbagi sebuah pengetahuan kepada



followernya. Kini istilah kultwit pada praktiknya berkembang untuk berbagi apapun

(tidak hanya spesifik sebuah pengetahuan). Saya pribadi memiliki definisi kultwit

adalah twitt berseri atau kicauan bersambung.

Apapun definisinya, yang jelas teknik kultwit dipakai untuk menyampaikan

rangkaian kicauan secara runtut. Setiap ada pengaduan TKI terkait terkait masalah

KTKLN di bandara, redaksi PSD-BM melalui akun Twitter @infoburuhmigran akan

membuat kicauan berantai (kultwit). Fakta serta data dari pengaduan TKI atau

temuan dilapangan, ketika disampaikan ke publik melalui Twitter akan cepat

berkembang menjadi obrolan banyak orang.

3. Gerakan Video 1 Menit

Informasi menjadi aksi, itulah konsep sederhana yang dipelajari redaksi PSD-BM

dari buku yang disusun Tactical Technology Collective. Selain terus menyebarkan

informasi perkembangan pelaksanaan kebijakan KTKLN, redaksi PSD-BM mengajak

buruh migran di luar negeri untuk membuat video soal KTKLN. Beberapa buruh

migran yang terhubung dengan redaksi PSD-BM di sosial media, kemudian mulai

memanfaatkan alat-alat sederhana yang mereka miliki dari webcam, telepon

seluler, hingga kamera dijital untuk membuat video. (PSD-BM)



Kisah 9 Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN

Kunjungan Tim Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) ke Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta, pada Senin

lalu (8/3/13) sempat menjadi perhatian beberapa petugas. Hal ini terjadi lantaran dua

orang Tim PSD-BM yang diwakilkan Fathuloh dan Pratina Ikhtiyarini, mengunjungi ruang

pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), serta melakukan wawancara dan

pengambilan gambar.



Entah merasa terganggu atau curiga, seorang perempuan yang merupakan petugas

BP3TKI menyambangi kedua perwakilan tersebut. “Maaf, anda ingin membuat KTKLN

atau mau apa?” tanya petugas dengan ketus. Sadar akan sambutan yang tak nyaman

tersebut, Fathulloh pun mengutarakan maksud kedatangan Tim PSD-BM.

Tujuan kedatangan Tim PSD-BM sendiri pada awalnya, adalah untuk mengambil berkas-

berkas informasi yang sempat diminta di bagian Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) BP3TKI. Melihat beberapa calon TKI yang sedang membuat KTKLN,

akhirnya tim ini melakukan pemantauan secara langsung. Walau sempat disambut

dengan nada dingin, namun Tim PSD-BM akhirnya dipertemukan dengan salah seorang

petugas BP3TKI, Kasi bagian penempatan yang membawahi layanan pembuatan KTKLN,

Umar Subekhi ST.

Pada kesempatan tersebut, Tim PSD-BM menanyakan beberapa pertanyaan terkait

pelaksanaan KTKLN. Umar menyampaikan bahwa pembuatan KTKLN adalah suatu

bentuk perlindungan dari pemerintah yang diberikan pada TKI yang akan bekerja di luar

negeri.

“KTKLN ada, itu untuk melindungi TKI. Kartu tersebut bisa dijadikan pengganti dari

dokumen-dokumen yang ada. Jadi tidak usah repot untuk membawa banyak berkas-

berkas data pribadinya,” jelas Umar sambil menunjukkan KTKLN.

Beralih pada isu pembuatan kartu KTKLN yang simpang siur, Umar juga menanggapi

adanya berita-berita miring seputar pembuatan KTKLN seperti biaya yang mahal,

hanyalah ulah beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kalau hal itu (biaya

pembuatan KTKLN yang mahal-red), adalah perbuatan oknum bukan lembaga,” dalih

lelaki yang berkulit langsat itu.

Dia juga menjelaskna bahwa setiap TKI wajib memiliki satu KTKLN. Mekanisme

perpanjangan KTKLN harus pula menyerahkan KTKLN lama, setelah itu diberi lagi KTKLN



baru. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Umar agaknya berbeda dengan kenyataan

yang terjadi. Di waktu yang sama, saat Tim PSD-BM melakukan wawancara dengan para

calon TKI yang sedang melakukan perpanjangan KTKLN, ditemukanlah kasus seorang TKI

mempunyai dua KTKLN. Saat ditanya tentang KTKLN tersebut, lelaki yang mengaku

bekerja di Kuala Lumpur Malaysia menyatakan bahwa dua kartu yang dimilikinya saat ini

adalah KTKLN lama dan baru.

Selain itu, saat ditanya apakah data migrasi yang tersimpan dalam KTKLN bisa dibaca

dan dipastikan oleh BMI dan keluarga, Umar menegaskan data hanya bisa dibaca oleh

BNP2TKI, BP3TKI dan Perwalu (KBRI/KJRI/KDEI). Sayang pernyataan ini tidak sesuai fakta,

bahwa banyak perwakilan luar negeri tidak melayani pembuatan KTKLN, apalagi

mempersilahkan BMI membaca data migrasinya melalui alat pembaca (reader) KTKLN.

Di Hong Kong misalnya, pelayanan pembuatan KTKLN bagi BMI justru diproses melalui

KOTKIHO, organisasi TKI (tanpa kejelasan verifikasi, ketentuan hukum, dan SOP), bukan

di KJRI selaku representasi resmi pemerintah Indonesia di Hong Kong.

Menanggapi maraknya pemberangkatan TKI ke luar negeri yang digagalkan, Umar

menyatakan bahwa penggagalan tersebut adalah bentuk dari sanksi yang harus

diberikan pada TKI karena tak memiliki KTKLN. Dirinya menjelaskan, keberadaan KTKLN

wajib bagi TKI dan telah diatur melalui undang-undang.

Namun demikian, keberadaan sanksi pembatalan penerbangan TKI bertentangan

dengan UU No.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya sampai hari ini banyak

pencegahan pemberangkatan TKI dilakukan sepihak atau tanpa melalui prosedur yang

diatur dalam UU Keimigrasian.

Padahal selaras ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) junto Pasal 2, Pasal 3,

dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif



Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sangat jelas bahwa

Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi atau Dirjen Binapenta Kemenakertrans adalah

pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan berdasarkan undang-undang

sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

Artinya, sesuai prosedur, pejabat atau petugas BNP2TKI dan BP3TKI bukanlah pejabat

yang berwenang melakukan pecegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa

KTKLN. Sehingga sanksi tegas justru harus diberikan pada petugas di bandara yang

menyalahgunakan wewenang dengan menahan atau mencegah atau membatalkan

penerbangan TKI tanpa KTKLN.



Kisah 10 SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN

Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN), hingga saat ini masih menjadi salah satu

persoalan bagi Buruh Migran atau TKI. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) banyak

menerima pengaduan terkait pelayanan KTKLN, dari lemahnya sosialisasi, kurang

jelasnya prosedur, maraknya praktik percaloan, lemahnya koordinasi antar lembaga

publik terkait, hingga informasi sesat dan intimidasi yang dilakukan lembaga publik pada

TKI.



UU 39 Tahun 2004 Pasal 62 ayat satu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri memang mengamanatkan keharusan buruh migran untuk

memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh pemerintah, namun kebijakan ini tampaknya

butuh dikaji ulang dalam pembahasan revisi UU 39/2004 di DPR-RI. Mengapa?, karena

fungsi kebijakan KTKLN masih belum jelas. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk

identitas, bukankah TKI sudah memiliki paspor dan visa kerja yang jelas diakui dunia

Internasional. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk asuransi TKI, bukankah TKI yang

diasuransikan telah memegang polis atau kartu peserta asuransi. Lebih luas lagi, jika

KTKLN dianggap sebagai sebuah skema perlindungan TKI, mengapa masih banyak TKI

yang memegang KTKLN tidak terjamin perlindungannya di luar negeri.

Penerbitan KTKLN sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik,

yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan prinsip pelayanan

publik yang harus ditaati, antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan

hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan

perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan

pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan

waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selanjutnya pasal 31 UU 25 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan tarif atau biaya

pelayanan. Jika pelayanan publik itu dikenakan biaya maka besaran biaya tersebut harus

ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat banyak TKI Cuti yang tidak tahu

bagaimana prosedur mengurus KTKLN, namun karena KTKLN merupakan keharusan, ini

menjadi lahan duit bagi oknum di bandara untuk mendapatkan uang berlimpah dengan

cara, membatalkan penerbangan, praktik ini semakin hari semakin subur dan mengarah

pada aksi pemerasan sistematik. TKI terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam dengan

membayar hingga jutaan rupe.

Bagi TKI dan organisasi yang konsen dalam pembelaan TKI, kewajiban yang dibebankan

kepada TKI harus sebanding dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan

informasi & sosialisasi, serta tidak boleh keluar dari prinsip pelayanan publik.

(Bobi AM/SBMI)



Kajian Hukum Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah

Ironis!, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang juga biasa disebut Buruh Migran

Indonesia (BMI) masih diperlakukan tak ubahnya tersangka pelaku tindak kejahatan

seperti teroris, koruptor kakap, gembong narkotika, pengemplang pajak, perampok dan

lain-lain. Sejak Tahun 2010 hingga saat ini, banyak terjadi kasus di pelbagai embarkasi

keberangkatan internasional, pejabat atau petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi (TPI) melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan TKI ke luar Wilayah

Indonesia semata-mata karena tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Jika tidak mempunyai KTKLN, maka si petugas Imigrasi melakukan pencegahan atau

pembatalkan keberangkatan, dengan cara memaksa BMI membuat KTKLN agar bisa

diloloskan untuk berangkat ke luar negeri.

Padahal BMI tersebut sudah memiliki dokumen perjalanan (paspor) yang sah secara

hukum dan masih berlaku, punya calling visa atau visa kerja untuk masuk dan bekerja di

negara penempatan secara sah dan namanya tidak ada tercantum dalam Daftar

Pencegahan (daftar cekal) sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian.

Sejak Tahun 2010, Muhammad Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI melakukan

koordinasi meminta atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan

internasional untuk melaksanakan pencegahan atau membatalkan keberangkatan BMI

ke luar wilayah Indonesia semata-mata karena tidak memiliki KTKLN di berbagai Tempat

Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

Padahal tindakan melakukan koordinasi untuk membatalkan keberangkatan TKI tanpa

KTKLN bukanlah termasuk lingkup tugas dan wewenang Kepala BNP2TKI sebagai



koordinator dari berbagai instansi penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana

diatur Pasal 95 ayat (2) huruf b UU PPTKILN No. 39/2004 yang sama persis bunyinya

dengan muatan materi Pasal 3 huruf b Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.

Tegasnya, Kepala BNP2TKI tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan koordinasi

dengan institusi Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional guna melaksanakan

pencegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa KTKLN.

Dengan begitu tindakan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala BNP2TKI untuk meminta

atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional tidak

sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan adalah tergolong tindakan

penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang (d’etournement de

pouvoir/misbruik van macht).

Kasus Triyawati (25) misalnya, karena tidak memiliki KTKLN, secara sepihak

penerbangannya ke Singapura dibatalkan oleh petugas maskapai Air Asia di Bandara

Soekarno Hatta Jakarta (18/06/2012). Pada kenyataannya pencegahan keberangkatan

BMI tanpa KTKLN oleh maskapai penerbangan internasional ataupun oleh pihak

Imigrasi, hanya didasarkan pada permintaan BNP2TKI/BP3TKI secara lisan ataupun

melalui Surat Edaran dari Kepala BNP2TKI No:SE.04/KA/V/ 2011.

Permintaan BNP2TKI/BP3TKI kepada pihak maskapai penerbangan dan pihak Imigrasi

agar menolak keberangkatan setiap BMI tanpa KTKLN jelas merupakan tindakan

penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, selaras ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian orang-orang yang dicegah pergi ke luar negeri adalah penjahat-penjahat

kelas kakap yang dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari

hukuman.

Lebih ironis lagi berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah

pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan berdasarkan undang-undang

sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang



Keimigrasian junto Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKILN junto Pasal 2 huruf a,

Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 5 tahun 2005 tentang Ketentuan

Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan

dan Perlindungan BMI di Luar Negeri. Tegasnya, maskapai penerbangan, Petugas

BNP2TKI/BP3TKI, atau Pejabat Imigrasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan

hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan BMI tanpa KTKLN ke luar

negeri.

Secara hukum tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan atau

petugas BNP2TKI/BP3TKI semata-mata lantaran KTKLN, sehingga BMI dirugikan dan

kehilangan pekerjaaan di luar negeri adalah merupakan tindakan pelanggaran HAM dan

sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat

digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven) melanggar

ketentuan Pasal 421 KUHP.

Sebagai sebuah kebijakan, KTKLN tidak henti-henti mendapat kritik dan penolakan dari

ratusan ribu BMI di luar negeri, serikat, dan paguyuban buruh migran, serta pelbagai

organisasi masyarakat di Indonesia. Kondisi ini membuat asumsi BNP2TKI tentang

perlindungan BMI melalui KTKLN semakin tidak mendasar. Terlebih ketika KTKLN

memunculkan persoalan baru bagi BMI, dari pencegahan keberangkatan, percaloan,

pungutan liar, hingga pemerasan. Kebijakan KTKLN membuat ribuan BMI yang pulang ke

Indonesia, rentan mengalami beragam tindak pemerasan dan penipuan saat akan

kembali ke luar negeri.

Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik

kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru berakar dari kebijakan sesat negara

yang termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN

yang menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan

bagi BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri.



Melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan BMI tanpa KTKLN sangat jelas

merupakan tindakan semena-mena yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang

dijamin oleh UUD 1945. Sekurang-kurangnya ada dua macam hak TKI yang dilanggar

oleh ketentuan UU PPTKILN yakni hak untuk bepergian ke luar negeri dan hak untuk

mendapatkan pekerjaan.

Di samping itu sanksi pemulangan terhadap TKI tanpa KTKLN yang sudah bekerja diluar

negeri sejatinya adalah kebijakan yang mengkhianati kemerdekaan yang

mengamanahkan agar melindungi setiap bangsa Indonesia termasuk ketika berada di

luar negeri. Dengan demikian, masalah KTKLN bukan sekadar masalah pemerasan yang

ditimbulkannya, tapi lebih mendasar lagi adalah menyangkut kebijakan negara yang

justru bertentangan dengan UUD 1945 dan mengkhianati amanah kemerdekaan RI.

Melalui siaran pers ini, Jejaring Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) menegaskan,

bahwa pembatalan keberangkatan BMI tanpa KTKLN yang dilakukan maskapai

penerbangan, atau petugas BNP2TKI / BP3TKI, atau petugas Imigrasi adalah tindakan

melanggar hukum yang merugikan BMI, melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD

1945. Sebab, keberangkatan setiap BMI ke luar negeri untuk bekerja adalah merupakan

hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E

ayat (1) UUD 1945.



Analisis Data:KTKLN: Melindungi Atau Menyulitkan?

Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) menjadi salah satu istilah yang paling kerap

terdengar, dikeluhkan dan diperdebatkan oleh Buruh Migran Indonesia (BMI).

Kebijakan yang bersumber dari Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 ini, kini

menjadi beban tersendiri bagi BMI. Tidak hanya bagi calon BMI, KTKLN menjadi

sedemikian rupa menakutkan bagi buruh migran yang telah bekerja di luar negeri

dan hendak kembali sementara ke negeri sendiri. Substansi perlindungan buruh

migran yang dimaksud dengan kebijakan penerapan KTKLN masih sulit dibuktikan.

Benarkah KTKLN itu sebuah masalah? Pertanyaan ini kerap menjadi bahan diskusi

menarik. Beberapa aspek mendasar KTKLN hingga kini masih diperdebatkan. Ini

belum termasuk pertanyaan dengan manfaat yang diterima oleh BMI yang sudah

memiliki KTKLN. Pelbagai cerita tentang KTKLN pun bermunculan dari waktu ke

waktu.

Prinsip dari dasar yang menjadi persoalan KTKLN adalah ketidakjelasan fungsi,

implikasi dan prosedur pembuatannya. Hingga saat ini, KTKLN belum terbukti

ampuh memberikan perlindungan kepada BMI. Sebagai tanda pengenal, tentu BMI

telah memiliki dokumen pengenal lain yang berlaku universal, yaitu paspor dan



visa atau izin tinggal di negara tertentu. Jika telah tersedia dokumen-dokumen

tersebut, apakah fungsi KTKLN?.

Melalui pendataan yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, ragam

persoalan terkait dengan KTKLN menunjukkan bentuk umumnya. Survei pendataan

in terfokus pada 60 TKI (N = 60) korban pencekalan sebelum keberangkatan in

menunjukkan keragaman dan peliknya implementasi KTKLN dan implikasinya pada

buruh migran. Subjek pada pemaparan data ini adalah buruh migran yang

mengalami pencekalan dalam kurun waktu Juli 2011 hingga Juni 2013. Data-data ini

menjelaskan beberapa fenomena menarik sekaligus pelbagai ragam persoalan

yang dialami oleh buruh migran sebelum keberangkatan terkait dengan KTKLN.

Ragam Kasus KTKLN

Data menunjukkan beberapa persoalan terkait dengan kewajiban kepemilikan

KTKLN oleh BMI. Secara umum, pencekalan keberangkatan menjadi salah satu

deret terbesar dari persoalan TKI tanpa KTKLN. Beberapa persoalan dapat terjadi

secara sekaligus pada satu orang subjek. Persoalan terbesar yang muncul adalah

pembatalan keberangkatan. Sebanyak 37 TKI dari 60 kasus persoalan KTKLN

mengalami pembatalan keberangkatan. Uniknya, aspek pendukung pembatalan

keberangkatan tersebut terjadi dengan keterlibatan beberapa aktor berbeda, yaitu

maskapai, imigrasi dan petugas BNP2TKI. Pihak maskapai penerbangan menolak

secara langsung untuk menerbitkan boarding pass kepada 9 orang TKI. Sejumlah



23 orang dipaksa atau diarahkan oleh petugas imigrasi untuk membuat KTKLN.

Bagi TKI yang akhirnya mengurus KTKLN, proses administratif mengurus KTKLN

pun tidak sepenuhnya mudah. Sejumlah 11 orang subjek mengalami pungutan liar

saat mengurus dokumen tersebut. Penolakan oleh petugas pembuat KTKLN dialami

oleh 16 orang subjek. Femonena pemaksaan pembelian premi asuransi terjadi

pada 14 orang subjek. Beberapa temuan unik lain terangkum dalam kategori lain.

Ancaman pun tak luput diarahkan kepada BMI yang tengah mengurus KTKLN.



Ancaman ini umumnya terarah untuk memaksakan pembuatan KTKLN. Informasi

yang menyebutkan bahwa TKI akan gagal berangkat atau tidak menerima boarding

pass jika tidak memiliki KTKLN pun menjadi salah satu cara yang diambil oleh

petugas pembuatan KTKLN.

KTKLN bebas biaya? Temuan dalam survei ini menunjukkan bahwa praktek

pemungutan biaya masih saja terjadi. Nunik, buruh migran tujuan Hong Kong,

harus membayar biaya tambahan Rp. 60.000 kepada petugas. Petugas tidak pula

memberikan tanda terima pembayaran atau kwitansi setelah menerima uang

tersebut. Penjelasan kegunaan uang tersebut tidak pula dijelaskan oleh petugas

BNP2TKI. Serupa dengan Nunik, Faridah TKI tujuan Macau turut diminta

membayar biaya administrasi oleh petugas BP3TKI tanpa adanya bukti

pembayaran.

Fenomena pemaksaan TKI untuk mengikuti jalur pemberangkatan melalui

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) juga turut terjadi.

Hak untuk bermigrasi secara mandiri yang diatur dalam UU 39 Tahun 2004 tidak

dipatuhi. Pengarahan untuk menempuh jalur PPTKIS dialami oleh Supriyatiningsih.

Tidak hanya itu, ia diminta untuk membayar biaya sebesar Rp.1.500.000,-.

Komsatun, BMI tujuan Hongkong, mengaku turut memperoleh informasi tidak

benar dari petugas maskapai. Dalam keterangan yang disampaikan kepada



Komsatun, petugas maskapai menyebutkan bahwa setiap TKI yang tidak memiliki

KTKLN akan dikenai denda akibat keterlambatan penerbangan.

Pelbagai cerita yang terangkum dalam ulasan buku ini memunjukkan bagaimana

kebijakan KTKLN sangat dipaksakan. Upaya cegah tangkal (cekal) yang dilakukan

oleh imigrasi Indonesia di beberapa Bandar Udara (Bandara) tegas melanggar

ketentuan imigrasi sendiri. Di lain pihak, Maskapai penerbangan, seperti Garuda

Indonesia dan Air Asia bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk menanyai,

meminta bahkan mengarahkan calon atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk

mengurus dan memiliki KTKLN.

Cegah tangkal TKI yang tidak memiliki KTKLN oleh imigrasi secara umum diakui

oleh pihak imigrasi bukan sebagai wewenang lembaga ini. Kisah Helu menunjukkan

bahwa pihak imigrasi secara informal mengakui bahwa pencekalan TKI tanpa

KTKLN bukan wewenang imigrasi. Meski demikian, pihak imigrasi masih saja

menjadi aktor utama yang menjadi aparatus pencekal TKI.

Pengakuan formal pihak imigrasi tentang keterbatasan wewenang pencekalan BMI

tanpa KTKLN turut disampaikan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Menjawab surat

permintaan informasi yang disampaikan oleh Infest Yogyakarta, Surat Kantor

Imigrasi Yogyakarta bernomor W14.IMI.1UM-01.01-1214 menjelaskan beberapa

persoalan pokok terkait dengan keberadaan KTKLN dan kewenangan imigrasi.



KTKLN, dalam surat tersebut, disebut bukan sebagai salah satu dokumen

keimigrasian yang menjadi syarat keberangkatan seseorang ke luar negeri.

Penjelasan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 14.

Penjelasan formal ini menunjukkan bahwa pencekalan TKI tanpa KTKLN adalah

prosedur yang menyalahi wewenang dan hukum. Ironi pelaksanaan kebijakan

tampak dalam cerita Helu. Meski mengakui bahwa pencegahan TKI bukan

wewenang imigrasi, pihak imigrasi menolak memberikan surat pencegahan resmi.

Prosedur pencekalan, sesuai dengan UU. No 6 Tahun 2011, juga bukan sesuatu

yang bisa dilakukan secara sekonyong-konyong dan tanpa kelengkapan

administratif. Pencekalan warga Indonesia untuk bepergian ke luar negeri

membutuhkan surat formal yang memuat identitas, alasan pencekalan dan lama

pencekalan. Sementara ini, cegah tangkal yang dialami TKI tak satu pun yang

memenuhi prosedur hukum ini.

Pertanyaan serupa perlu diarahkan kepada Maskapai penerbangan. Penolakan

pihak maskapai untuk menerbitkan boarding pass bagi TKI tanpa KTKLN tidak

pernah memiliki kejelasan dasar hukum. Maskapai penerbangan selaku sektor jasa

yang menerima pembayaran dari TKI selaku klien, tidak memiliki wewenang untuk

menunda atau tidak memberikan boarding pass. Pencekalan dengan tidak

diterbitkannya boarding pass merupakan pelanggaran hukum yang lain. Pihak TKI

selaku konsumen berhak untuk mengugat maskapai apabila timbul kerugian yang



diakibatkan oleh penundaan atau tidak dikeluarkannya boarding pass.

Ironi KTKLN tidak sebatas itu. Cerita Faridah menunjukkan bahwa hak memiliki dan

mencari pekerjaan sebagai yang asasi dapat dilanggar melalui penerapan KTKLN.

Faridah yang telah memiliki tiket penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab, hampir

kehilangan pekerjaan akibat penundaan keberangkatan. Ironisnya, pengajuan

KTKLN Faridah ditolak oleh petugas konter BNP2TKI dengan alasan yang melanggar

Undang-undang No 39 Tahun 2004. Undang-undang tersebut, di lain sisi, menjadi

alasan kuat BNP2TKI memaksakan kebijakan KTKLN. Pengajuan KTKLN Faridah

ditolak hanya karena Faridah adalah TKI Mandiri. Status pekerjaan Faridah yang

tidak diperoleh dari PPTKIS dinyatakan sebagai pencegah kepemilikan KTKLN.

Penolakan petugas BNP2TKI tersebut justeru melanggar UU 39 Tahun 2004 pasal

105 yang mengatur hak BMI perseorangan untuk memperoleh KTKLN.

Ragam Pihak yang terlibat dalam pencekalan TKI Tanpa KTKLN



KTKLN: Sebuah Kebijakan Parsial dan Diskriminatif ?

Penerapan KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI tanpa KTKLN seperti kebijakan

yang membabibuta dan diskriminatif. Selain TKI, subjek hukum lain yang diatur

dalam UU 39 2004 terkait dengan KTKLN adalah PPTKIS. Banyaknya TKI yang

kembali ke Indonesia pada tahun 2012 tanpa memiliki KTKLN menunjukkan

mandulnya pengawasan BNP2TKI terhadap kewajiban PPTKIS untuk mengurus

KTKLN sebagai syarat keberangkatan TKI. Mandulnya pengawasan bukan lagi

rahasia. Melalui uji Informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta ke BP3TKI

Yogyakarta, terungkap bahwa BP3TKI tidak memiliki dokumen pengawasan PPTKIS

secara terperinci. Pasal 64 UU 39 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan

larangan kepada PPTKIS untuk memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Pasal 104 UU

39 2004 menguraikan secara eksplisit ancaman hukuman pidana pun melekat pada

PPTKIS yang memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Hingga saat ini, apakah kebijakan

tersebut telah secara konsisten diterapkan oleh lembaga-lembaga negara yang

berwenang?

Pemberatan KTKLN hanya kepada TKI tanpa menyentuh PPTKIS selaku subjek

hukum yang turut diatur adalah diskriminasi. BNP2TKI lebih bertaring memberi

amanat pencekalan TKI tanpa KTKLN, jika dibandingkan dengan pengawasan

terhadap subjek hukum lain: PPTKIS. Selain itu, penerapan KTKLN masih

diskriminatif terhadap TKI yang bekerja di sektor rumah tangga dan bertujuan ke



negara penempatan tertentu. Pekerja profesional --yang juga dapat disebut TKI

mandiri-- di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sering luput dari

pengawasan ini. Alih-alih melindungi, praktek diskriminas dalam kebijakan KTKLN

menujukkan setengah hatinya perlindungan kepada buruh migran.

Mempertanyakan Fungsi KTKLN

Kisah Fera Nuraini menunjukkan tumpulnya sistem pendukung penerapan KTKLN.

Validasi KTKLN yang dilakukan di bandar udara terbukti menyulitkan buruh migran

yang hendak berangkat ke luar negeri. Dengan waktu yang relatif singkat, buruh

migran dipaksa untuk melakukan validasi kartu sebelum keberangkatan. Kegagalan

memvalidasi KTKLN mengancam tertundanya keberangkatan TKI. TKI kembali

terancam kehilangan pekerjaan akibat proses ini.

Proses validasi KTKLN di bandara kembali memunculkan manfaat KTKLN. Jika

konsep data terintegerasi yang diperdengarkan BNP2TKI betul-betul telah

berfungsi, maka TKI tidak terlalu kerepotan lagi memvalidasi KTKLN di Bandara.

Keberadaan sistem online terintegerasi yang memuat seluruh data TKI ber-KTKLN

masih belum terbukti. Jika fungsi KTKLN sebagai alat pendataan masih

dipertanyakan, bagaimana fungsi perlidungannya dapat dijalankan?

KTKLN yang disebut-sebut gratis ternyata tidak sepenuhnya bebas dari besaran



biaya. Penjelasan asuransi sebagai syarat pembuatan KTKLN masih problematis.

TKI di beberapa negara telah memperoleh jaminan asuransi yang secara langsung

dibayarkan oleh pengguna jasa. Meski memiliki asuransi di luar negeri, TKI masih

kerap diharuskan memiliki asuransi kembali. Pertanyaannya, apakah asuransi yang

dibayarkan di Indonesia dapat digunakan untuk klaim pembiayaan tertentu, seperti

di rumah sakit di negara penempatan?

Selain fungsi data yang diorganisir oleh BNP2TKI, apakah fungsi lain KTLN?.

Pertanyaan ini sulit untuk dijelaskan mengacu pada pelbagai fakta. Pertama,

Infrastruktur perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri masih belum

terhubung dengan fungsi yang dijanjikan dalam implementasi KTKLN. Studi Infest

Yogyakarta di Hong Kong menunjukkan tidak singkronnya kebijakan KTKLN dengan

kebijakan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Secara terang-

terangan, KJRI Hong Hong justeru menolak keberadaan KTKLN. Selain merepotkan

KJRI dalam pembuatan kartu ini, KJRI masih turut mempertanyakan fungsi

perlindungan yang melekat pada kartu ini.

Implementasi pengumpulan data KTKLN melalui salah satu organisasi di Hong

Kong ternyata belum terbukti efektif berfungsi. Supriyatiningsi, salah satu TKI yang

dicekal di Bandara, mempertanyakan status datanya yang telah direkam oleh

KOTKIHO selaku rekanan BNP2TKI di Hongkong terkait dengan pembuatan KTKLN.

BNP2TKI tidak menemukan data tersebut telah terdaftar dalam database yang



dimiliki.

Kedua, sistem asuransi yang menjadi persyaratan KTKLN turut dipertanyakan untuk

menjawab kebutuhan perlindungan di luar negeri. Apakah premi asuransi yang

dibayarakan di dalam negeri mampu dan telah menjangkau pelayanan-pelayanan

berbiaya di negara tujuan? Jika tidak, semakin sulit untuk mengatakan kebijakan

penetapan asuransi di Indonesia sebagai satu-satunya syarat membuat KTKLN.

Pengalaman Sugeng yang tertuang dalam kolom Kompasiana juga menjelaskan

tentang dualisme asuransi (http://ku.pancar.in/7z). Sugeng yang telah memiliki

asuran dari perusahaan tetap dipaksa untuk membeli asuransi di dalam negeri

sebesar Rp. 170.000 untuk satu tahun, atau Rp. 290.000,- untuk durasi dua tahun.

Dualisme asuransi ini menimbulkan pertanyaan, apakah jenis asuransi yang

melekat dan dikoordinir melalui pembuatan KTKLN adalah satu-satunya yang

diakui, berlaku dan dapat diklaim oleh BMI apa bila terjadi sesuatu.

Ketiga, sebagai fungsi data, KTKLN tidak seharusnya justeru memberatkan TKI.

Negara selaku pihak yang membutuhkan idealnya memiliki mekanisme yang benar-

benar tranparan dan memudahkan. Kebijakan KTKLN yang diimplementasikan

selama ini terbukti justeru menyulitkan BMI. Alih-alih melindungi, proses

pencekalan akibat KTKLN sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang

memberi ruang bagi setiap orang untuk mencari mata pencaharian. Kebijakan


http://ku.pancar.in/7z


KTKLN justeru menghilangkan kesempatan bekerja yang dimiliki TKI.

Keempat, sebagai fungsi data yang juga terkait dengan subyek hukum lain, yakni

PPTKIS, KTKLN idealnya juga menjadi salah satu barometer pengawasan PPTKIS.

Faktanya, TKI menjadi satu-satunya subjek hukum yang dipaksa tunduk pada soal

KTKLN. PPTKI, di lain pihak, seakan tidak tersebuth kewajiban hukum ini. Jika benar

berfungs sebagai alat perlindungan, KTKLN terbukti gagal menjadi penghubung

pengawasan PPTKIS yang menempatkan TKI.

Kelima, sebagai fungsi identitas KTKLN tidak bisa menggantikan peran paspor dan

Visa. Kedua dokumen tersebut berlaku secara luas di dunia internasional, tapi tidak

KTKLN. KTKLN hanya berfungsi ketika berhadapan dengan BNP2TKI dan atau

lembaga lain yang dikaitkan dengan pemberangkatan TKI di Bandara.

KTKLN dengan sekian status perlindungan yang masih diragukan, tidak laik untuk

diperjuangkan oleh BNP2TKI hingga harus bertabrakan dengan aturan perundang-

undangan yang lain, seperti aturan keimigrasian. Amanat undang-undang 39 Tahun

2004 sebagai salah satu alasan pewajiban KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI,

tidak laik bertabrakan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Surat edaran

Kepala Badan BNP2TKI menurut hierarki hukum tidak bisa disejajarkan dengan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, apalagi menganulir ragam aturan tersebut.



Maskapai pun tidak perlu menanyakan KTKLN sebagai syarat penerbitan boarding

pass. Jika memang akhirnya KTKLN di tangan BNP2TKI tidak bisa menunjukkan

fungsi perlindungan, maka kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan yang

menyulitkan TKI. Jika Undang-undang 39 disebut-sebut sebagai alasan, maka

peraturan turunan dan praktek kebijakan KTKLN di lapangan tidak seharusnya

menyulitkan. Undang-undang tersebut disusun untuk melindungi, bukan

menyulitkan TKI. Praktek penerapan dan peraturan turunan yang dilahirkan oleh

BNP2TKI masihkah bersemangat yang sama untuk melindungi TKI?


10 Kisah TKI dan KTKLNRekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN

Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah (khususnya BNP2TKI,

selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian kali, melalui buku ini kami

bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kebijakan KTKLN.

Seri Kisah Buruh Migran

Pusat Sumber Daya

Buruh Migran

Sekretariat:

Gang Janur Kuning, UH V/884 Pandeyan, Umbulharjo,

Kota Yogyakarta. Telp/Fax (0274) 372378

Www.buruhmigran.or.id

10 Kisah TKI dan KTKLN

Documents