7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
1/98
- OP
Tri Agung Tofiq, SE., MSi., BKPHP : 081380810852
E-mail:[email protected]: 2AE82F93
mailto:[email protected]:[email protected]7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
2/98
Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh badan atau
orang pribadi yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
PEMAHAMAN PAJAK
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
3/98
UU No. 7 Th. 1983 stdtd. UU No. 36 Th. 2008 KEP 536/PJ/2000 Norma Ph Netto PMK-154 Th. 2009 Beasiswa BOP PP 15 Th. 2009 Bunga Koperasi u/OP PP 19 Th. 2009 Jo. SE 30/PJ/2012 Deviden u/ OP PER 4/PJ./2009 Pencatatan u/ OP KMK 164/KMK/2002 Kredit LN PMK 100/PMK.03/2011- Surplus BI PP 80 Th. 2008 Fiscal LN u/ OPPER 32/PJ/2010 WP OP Pengusaha TertentuPP 46 Th 2013PMK 107/PMK/2011 Jo. SE 42/PJ/2013
PERATURAN PELAKSANA LAINNYA (Up Date)
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(PPh OP)DASAR HUKUM:
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
4/98
PAJAK PENGHASILAN
(PPh)
A D A L A H
PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAKATAS PENGHASILAN YANGDITERIMAATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
5/98
SUBJEK PAJAK
a)
ORANG PRIBADIb) WARISAN YG BLM TERBAGI
BADAN
BENTUK USAHA TETAP (BUT)
Dipersamakan dengan Badan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
6/98
OP: PEGAWAI/BURUH/PEJABAT
TaxSys Tax Specialist
OP: KONSULTAN
OP: NOTARIS
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
7/98
PROFESI ORANG PRIBADINo. Sumber Penghasilan Jenis Pekerjaan
1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Negeri
PegawaI BUMN
Pegawai Swasta
2. Usaha Usaha Industri
Usaha dagang
Usaha jasa
3. Pekerjaan Bebas Akuntan Publik
DokterKonsultan
Penilai
Notaris
Dan lain-lain pekerjaan profesional
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
8/98
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
9/98
ORANG PRIBADI :
- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIALEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI
INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
10/98
SUBJEK PAJAKDALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI :
- SAAT DILAHIRKAN
- SAAT BERADA ATAU BERNIAT
TINGGAL DI INDONESIA
BERAKHIR :
- SAAT MENINGGAL
- MENINGGALKAN
INDONESIA UNTUK
SELAMANYA.
BADAN
MULAI :
SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK
LAGI BERKEDUDUKAN DI
INDONESIA.
SUBJEK PAJAKLUAR NEGERI
SELAIN BUTMULAI :
SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT TIDAK LAGI
MENERIMA/MEMPEROLEH
PENGHASILAN
DARI INDONESIA
BUTMULAI :
SAAT MELAKUKAN USAHA /
KEGIATAN MELALUI BUT DI
INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT TDK LAGI MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT
DI INDONESIA.
WARISANYG BELUM
TERBAGI
MULAI :
SAAT TIMBULNYA
WARISAN
BERAKHIR :SAAT
WARISAN
SELESAI
DIBAGIKAN
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
11/98
1. Kantor Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat Diplomatik atau Konsultan
3. Organisasi Internasional
PMK 166/PMK.03/2012syarat; Indonesia gabung di dlmnya, tdk menjalankanusaha di Indo selain kasih pinjaman ke pemerintahdr dana iuran
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasionalsyarat;
bukan WNI, tdk menjalankan usaha/kegiatan/pek lainuntuk daptein Ph.
Bukan SUBJEK P J K
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
12/98
PENGHASILAN (Ps. 4 Ayat 1)
1. Setiap tambahahan kemampuan ekonomis
2. Yang diterima atau diperoleh WP (cash basis / acrual
basis)3. Baik yang Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia. (world wide income)
4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah
kekayaan WP,dengan nama & dalam bentuk apapun.
OBJEK PAJAK
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
13/98
PENGHASILAN ORANG PRIBADI (1)
EX: PENGHASILAN Tn. AGUNG
1. KERJAGAJI
2. WARUNG PAJAKLABA USAHA
3. TABUNGAN/DEPOSITOBUNGA
4. SAHAMDEVIDEN5. SEWAKAN RUMAHSEWA
6. SEWAKAN MOBILSEWA
7. WARISAN
8. HIBAH
9. SUMBANGAN
10.KLAIM ASURANSI
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
14/98
PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2)
11. HOBI NGAJARHONOR12. HOBI OLAHRAGAHADIAH
KEJUARAAN
13. HADIAH UNDIAN14. KEUNTUNGAN JUAL AKTIVA/ASSET
15. JALAN-JALAN NEMU DUIT
16. HASIL DARI USAHA YG TIDAK BAIK
17. LAIN-LAIN
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
15/98
KELOMPOK PENGHASILAN(OBJEK vs NON OBJEK)
1. Penghasilan Obyek Pajak
a. Bersifat Tidak Final ( Ps.4(1) ) - OPTF
Pembayaran dimuka / dapat dikreditkanb. Bersifat Final ( Ps.4(2) ) - OPF
Pelunasan Pajak/Tidak dapat dikreditkan
2. Penghasilan Non Obyek ( Ps.4(3) ) - BOP
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
16/98
KELOMPOK PENGHASILAN(berdasar Sumber Ps. 4 (1) penjelasan)
1. Penghasilan Sehubungan dari UsahaContoh : laba usaha
2. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan Bebas
Contoh : Dokter, Akuntan, Konsultan dll.3. Penghasilan Sehubungan dari PekerjaanContoh : gaji, honor dll.
4. Penghasilan dlm Negeri LainnyaContoh : sewa, bunga, dividen, royalti, dll.
5. Penghasilan Luar Negeri.
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
17/98
Ph. OBYEK PAJAK TIDAK FINAL (OPTF)(Ps. 4 Ayat 1)
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaanatau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undangini
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan danpenghargaan
c. Laba usaha
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
18/98
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta termasuk:1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham ataupenyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan
badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, ataureorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atausumbangan, kecuali hibah pasal 4 ayat 3; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atauseluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
TaxSys Tax Specialist
(OPTF) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
19/98
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahanpengembalian pajak
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalankarena jaminan pengembalian utang
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepadapemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahakoperasi
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan haki. Sewa & penghasilan lain sehub dengan penggunaan
harta
TaxSys Tax Specialist
(OPTF) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
20/98
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkalak. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. Premi asuransi
o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan darianggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankanusaha / pekerjaan bebas
TaxSys Tax Specialist
(OPTF) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
21/98
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilanyang belum dikenakan pajak
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dantata cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia
TaxSys Tax Specialist
(OPTF) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
22/98
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bungaobligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yangdibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualansaham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaanpasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, danpersewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya.
TaxSys Tax Specialist
Ph. OBYEK PAJAK FINAL (OPF)(Ps. 4 Ayat 2)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
23/98
a.1. Bantuan / Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atausumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yangdiakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentukatau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbanganyang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan
a.2. Harta hibahanyang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunanlurus satu derajat, badan kegamaan, badan pendidikan, badan sosialtermasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usahamikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yangbersangkutan;
Ph. BUKAN OBYEK PAJAK (BOP)(Ps. 4 Ayat 3)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
24/98
BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan
b. Warisan;
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagaipengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasayang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan ataukenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
25/98
f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperolehperseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usahamilik daerah, dari penyertaan modal pada badan usahayang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
dengan syarat:1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara,
dan badan usaha milik daerah yang menerima d ividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25%(duapuluh lima persen) dari jumlah modal yangdisetor.(syarat mempunyai usaha aktif dihapus di UU Baru)
TaxSys Tax Specialist
BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
26/98
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannyatelah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar olehpemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunsebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. Dihapus (Bunga Obligasi yg diterima Perusahaan Reksadana)
TaxSys Tax Specialist
BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
27/98
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaanmodal ventura berupa bagian laba dari badan pasanganusaha yang didirikan dan menjalankan usaha ataukegiatan di Indonesia, dgn syarat badan pasanganusaha tersebut :
1. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yangmenjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yangditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diIndonesia.
TaxSys Tax Specialist
BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
28/98
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlabayang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitiandan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana danprasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnyasisa lebih tersebut, yang ketentuan-nya diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannyadiatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menterikeuangan.
TaxSys Tax Specialist
BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
29/98
Rp 24.300.000
Rp 2.025.000
Rp 24.300.000
Rp 2.025.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SEORANG
ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGANPENGHASILAN SUAMI
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK
BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Berlaku 1 Januari 2013
(PMK 162/PMK.03/2012)
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
30/98
Perhitungan PTKP mulai 1 Januari 2013
No. Status Kode Jumlah
1. WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan TK/- 24.300.000
2. WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan TK/1 26.325.000
3. WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan TK/2 28.350.000
4. WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan TK/3 30.375.000
5. WP Kawin + 0 Tanggungan K/- 26.325.000
6. WP Kawin + 1 Tanggungan K/1 28.350.000
7. WP Kawin + 2 Tanggungan K/2 30.375.000
8. WP Kawin + 3 Tanggungan K/3 32.400.000
9. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 Tanggungan K/I/- 48.600.000
10. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 Tanggungan K/I/1 50.625.000
11. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 Tanggungan K/I/2 52.650.000
12. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 Tanggungan K/I/3 54.675.000
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
31/98
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU
KERUGIAN SUAMINYA
KECUALI
1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN
2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN
BAGI WANITA KAWINPasal 8 ayat (1)
PENGGABUNGAN PENGHASILAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
32/98
HIDUP BERPISAH
MENGADAKAN
PERJANJIANPEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILAN
SECARATERTULIS
PENGHITUNGAN PAJAKNYA
BERDASAR- Penghasilan Neto suami isteri digabung
- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-
masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan
Neto
PENGHITUNGAN PKP
DAN PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN SENDIRI-
SENDIRI
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK
SECARA TERPISAHPasal 8 ayat (2) dan (3) Jo. SE-29 Th. 2010
ISTRI MEMILIH
MENJALANKANHAK &
KEWAJIBAN
PAJAK SENDIRI
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
33/98
PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHAORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA
(Dalam UU PPh Baru, pengecualian ini dihapus)
KECUALI
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA
PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASAPasal 8 ayat (4)
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
34/98
Peredaran Bruto : xxx
Dikali
Norma Pengh Netto : xx%
Pengh Netto : xxx
WP OP dengan omzet < Rp.1,8 M (S.D 2008)
WP OP dengan omzet < Rp.4,8 M (sejak 2009)
Peredaran Bruto : xxx
Biaya Fiskal : (xxx)
Pengh Netto : xxx
PENENTUAN PENGHASILAN NETTOUSAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
TaxSys Tax Specialist
PEMBUKUANPENCATATAN
(NORMA PERHITUNGAN)
PH. NETTO FISCAL =
PH. NETTO KOMERSIAL +
PENY. FISCAL POSITIF
PENY. FISCAL NEGATIV
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
35/98
REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 1)
No Uraian R/LKomersial KoreksiPositif KoreksiNegatif R/LFiskal
1 Penjualan
2 HPP
3 Laba Bruto
4 Biaya Umum Adm
5 Biaya Penjualan
6 Laba Operasi
7 Pend (Biaya) Luar Usaha
8 Laba Bersih
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
36/98
REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 2)
1 Laba Bersih Komersial xxx
2 Koreksi-koreksi Positif Negatif
..........................
..........................
Jumlah koreksi xxx xxx
3 Laba Bersih Fiskal xxx
TaxSys Tax Specialist
Bi Fi k l
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
37/98
Biaya Fiskal
(Pasal 6 ayat 1)
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yangdiberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
8. biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
38/98
Biaya Fiskal Pasal 6 ayat 1)b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untukmemperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yangdimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan;
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
39/98
Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan
perusahaan yang dilakukan di Indonesia;g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
40/98
Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagihkepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atauinstansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanyaperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utangantara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikandalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debiturbahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untukpenghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan (PMK 57/PMK.03/2010);
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
41/98
Biaya Fiskal Pasal 6 ayat 1)i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yangdilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Pemerintah;
k. Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diaturdengan Peraturan Pemerintah;
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah; dan
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah.
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
42/98
KERUGIAN FISKALPasal 6 ayat 2)
Apabila penghasilan bruto setelah
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut
dikompensasikan dengan penghasilan mulai
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai
dengan 5 (lima) tahun
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
43/98
Bukan Biaya FiskalPasal 9 ayat 1)a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk
apapun seperti dividen, termasuk dividen yang
dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atauanggota;
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
44/98
Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badanusaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha denganhak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaananjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuansosial yang dibentuk oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS);
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbahindustri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan:
(PMK 81/PMK.03/2009 Jo. 219/PMK.11/2012)
TaxSys Tax Specialist
B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
45/98
Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yangdibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jikadibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitungsebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaanatau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dankenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalandalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentudan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (PMK83/PMK.03/2009)
TaxSys Tax Specialist
B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
46/98
Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf
b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah
TaxSys Tax Specialist
B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
47/98
Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)
h. Pajak Penghasilan;i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yangmenjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggotapersekutuan, firma, atau perseroan komanditeryang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yangberkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
48/98
TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a
Berlaku Mulai dari 1 Januari 2009
NOLapisan
Penghasilan Kena
Pajak
Tarif
(ber-NPWP) (Tidak ber-NPWP)
1. s.d. Rp 50.000.000,- 5% 6%(5% + 20%x 5%)
2.Di atas
Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15% 18%
(15% + 20%x 15%)
3.Di atas
Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
25% 30%
(25% + 20%x 25%)
4.Di atas
Rp 500.000.000,-
30% 36%
(30% + 20%x 30%)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
49/98
FORMULA PERHITUNGAN PPH OP
PH. NETTO SEHUB DGN USAHA/PEK. BEBASPH. NETTO SEHUB. DGN PEKERJAAN (GAJI, DLL)PH. NETTO SEHUB DGN MODAL/DLM NEGERI LAINNYAPH. NETTO LUAR NEGERIJUMLAH PH. NETTOZAKAT/PUNIYA/PERPULUHAN (SUMB. KEAGAMAAN)
PH. NETTO SETELAH ZAKAT/PERPULUHANKOMPENSASI KERUGIAN FISCALPH. NETTO SETELAH KOM-FISCPTKPPH. KENA PAJAKPH. KENA PAJAK (PEMBULATAN)
PPH TERUTANG (PS. 17)KREDIT PAJAK Y.T.D.D.P.L (21/22/23/24)PPH Y.M.H.D.SKREDIT PAJAK Y.T.D.D.S (25/STP25/FISC LN)PPH KB/LB (PPH PS 29)
Rp XXXRp XXXRp XXXRp XXX (+)Rp XXXRp XXX (-)
Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX
Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX (-)Rp XXX
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
50/98
Kasus Pengisian SPTTahunan
PPh Orang Pribadi
TaxSys Tax Specialist
Contoh Kasus SPT 1770 s
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
51/98
Contoh Kasus SPT 1770 s
1. Nama ADIL SAPUTRO
2. Alamat Jl. Adil No. 1
3. Jabatan Hakim
4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
5. Pekerjaan Isteri Pegawai
6. NPWP 48.999.666.3.011.0007. Tahun Pajak Januari Desember 2010
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
52/98
Data Bukti Potong PPh Pasal 21
Atas Gaji (Form 1721-A2)A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A2)
:
:
:
:
:
(+)
: *)
: ** )
(-)
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga
3,519,750Rp
Rp 6,500,000
Rp 2,600,000
Rp 120,000,000
Rp 3,000,000
Rp -
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 197,100,000
Rp 74,100,000
Tunjangan struktural/fungsional
Rp 6,000,000
Tunjangan Khusus
Jumlah Pengurangan 9,519,750Rp
Tunjangan istri/suami
Tunjangan anak
Tunjangan lain-lain
- Biaya Jabatan
- Iuran Pensiun
Pengurangan :
Gaji pokok Rp 65,000,000
Tunjangan beras
BIAYA JABATAN =5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal :
6.000.000/Th,
500.000/Bln
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji&Tunj
Keluarga=
4.75% x 74.100.000
52
TaxSys Tax Specialist
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
53/98
Data Bukti Potong PPh Pasal 21
Atas Gaji (Form 1721-A2)
:
:
:
=
=
=
=
PPh yang kurang atau lebih dipotong
187,580,250Rp
Rp 19,800,000Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
N I H I L
PPh Telah Dipotong
- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 15,840,000
Rp 1,320,000
Rp 167,780,250
Rp 20,167,000
Rp 20,167,000
Rp 2,640,000
PTKP ( K/2 )
- Wajib Pajak
- Status Kawin
Penghasilan Neto
PPh Pasal
21Terutang 15% x Rp 117.780.000 = 17.667.000
5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000
1. PPh Pasal 21 terutang
seluruhnya Ditanggung
Pemerintah
2. PPh Pasal sebagaiKredit Pajak dalam SPT
Tahunan PPh
53
TaxSys Tax Specialist
1 Lembar 1untuk KP P
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
54/98
1721
-a2
1.
2.
3.
NOMOR URUT : 0 2
: M A H K A M A H A G U N G
: 0 0 0 1 1 8 8 8 9 0 1 1 0 0 0
: B E N D A H A R A M A H K A M A H A G U N G
ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : A D I L S A P U T R O
NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0
: J L . A D I L N O . 0 1
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN : H A K I M
STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2
A.
65,000,000
6,500,0002,600,000
74,100,000
120,000,000
3,000,000
197,100,000
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
NAMA INSTANSI / BADAN LA IN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
PEREMP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
LAMPIRAN I - B
TAHUNTAKWIM
Lembar 1untuk KP P
FORMULIR 1721 - A2
Lembar 2 untuk Pemo tong Pajak
Lembar 3 untuk Pegawai
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
2 0 1 0PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAINEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYADEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
54
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
55/98
1721
-a2
20.
a.b.
B. : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 1 2 2 0 1 0
M A H K A M A H A G U N G
NAMA : W A R S I T O
NIP/NRP:
1 3 3 2 3 3 5 3 3
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) 20YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
(Tempat) TGL BLN
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19
20,167,000
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
WARSITO
J I K A F ORM UL IR I N I T ID A K M E NCUK UP I , D A P A T D I B UA T S E ND I R I SE S UA I D E NGA N B E NT UK I N I
120,000,000
3,000,000
197,100,000
6,000,000
3,519,750
20,167,000
N I H I L
9,519,750
187,580,250
19,800,000
167,780,250
JUMLAH PPh PASAL 21 :
55
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
56/98
Penghasilan Selain aji dan TunjanganKeterangan Tambahan:
4
1
Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai narasumber di Universitas Trijaya
sebesar Rp 5.000.000,- dan telah dipotong PPh 21 sebesar Rp125.000
(5%x50%xRp5.000.000)
Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai Anggota Tim Penyusun Undang-
Undang Peradilan sebesarRp 10.000.000,-dan bendahara telah melakukan pemotongan PPhFinalsebesar Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000).
Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai Pembicara Ahli Acara Seminar
Pemberantasan Korupsi di Kemenkeu sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah
melakukan pemotongan PPh Final sebesar Rp600.000 (15%xRp4.000.000)
2
3
Pak Adil Saputro juga mendapatkan royalti dari penjualan buku karangannya sebesar Rp
10.000.000,- dariPT Pustaka, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar
Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000)
PENGHASILAN ISTRI SEBAGAI PEGAWAI
TK/-
Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin
Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000
PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 Bukti Potong adalah 1721-A1
56
k h f l
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
57/98
Bukti Potong PPh 21 finalLembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O
Alamat : J l . A D I L N o . 1 8 8
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan se kaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0 1 - 0 6 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A M A
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila di isi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 1,500,000
Tiga Ratus Ribu Rupiah
Jakarta , 15 Juni 2010(4)
SOEDIBYO
1,500,000
2.
10,000,000 15%
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)
NOMOR : BP21-02/VI/2010
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJ AK
.... (1)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O
Alamat : J l . A D I L N o . 1 8
Uang Pes angon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan se kaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 1 8 - 0 4 7 - 2 8 0 - 7 - 0 2 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A K E M E N K E U
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dal am Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi .
2. Bukti Pemotongan ini di anggap sah
apabila di isi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.... (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)
NOMOR :BP21-10/IX/2010
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
1.
(1) (2) (3) (4) (5)
600,000
2.
4,000,000 15%
JUMLAH 600,000
Enam Ratus Ribu Rupiah
Jakarta, 4 Juni 2010
KURNIADI
Theimagepartwithrelatio
57
Bukti Potong PPh 21 Non Final
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
58/98
Bukti Potong PPh 21 Non FinalLembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3 )
Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O
Alamat : J l . A D I L N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
11. 50% x 5.000.000 5% 125.000
8.
9.
10.
7.
3.
4.
5.
6.
1.
PPh yang Terutang
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.... (1 )
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26NOMOR :BP21-25/RT/X/2010
No. Jenis PenghasilanJumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tari f
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
Tarif
2.
58
B kti P t PPh 23
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
59/98
Bukti Potong PPh 23
59
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
( 2 )
NPWP : - - - - - (3)
Nama : A D I L S A P U T R O
Alamat :
a. Jasa Teknik
b. Jasa Manajemen
c. Jasa Konsultan
d. Jasa lain :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
yang dipotong di atas merupakan
angsuran atas Pajak Penghasilan yang Pemotong Pajak (5)
terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpanlah bukti NPWP : - - - - -
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak Nama :
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
., . 20. (4)
Terbilang : .
****)
2%
2%
JUMLAH 1.500.000
2%
2%
2%
2%
2%
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
2%
2%
sesuai PMK-244/PMK.03/2008:
penggunaan harta ***) 2%
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
5. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
3. Royalti 10.000.000 15% 1.500.000
4. Hadiah dan penghargaan 15%
1. Dividen *) 15%
2. Bunga **) 15%
Jumlah Penghasilan
Bruto (Rp)
Tarif Lebih Tinggi
100% (Tdk ber-
NPWP)
Tarif
(%)
PPh yang Dipotong
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
No.
Nomor :
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(1)
Jenis Penghasilan
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
60/98
Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri
1.
2.
3.
NOMOR URUT : 0 5
: 0 1 0 0 1 1 7 8 7 0 1 1 0 0 0
: B A G I A N G A J I B A N K B C A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : J L . M H . T H A M R I N N O 1 2 5
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : S I S K A
NPWPPEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 1
: J L . S A K T I N O 1 8
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN X TIDAK KAWIN X
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ 0 HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2
A.
14.
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 6,000,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)14 144,000,000
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10 6,000,000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12
150,000,000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9 150,000,000
PENGURANGAN :
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5
6.PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 216
7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7
2. TUNJANGAN PPh 2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4
KARYAWAN ASING
Kepala Cabang
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1 150,000,000
NPWPPEMOTONG PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN I - A
T
AHUNTAKWIM
1721 - A1
NAMA PEMOTONG PAJAK
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
LAKI-LAKI PEREMPUAN
Lembar 1 untuk KPPLembar 2 untuk Pemotong Pajak
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 Lembar 3 untuk Pegaw ai
DEPARTEMEN KEUANGAN RIPENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT) 2 0 1 0DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
60
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
61/98
Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a.
b.
26.
a.
b.
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN 3 1 1 2 2 0 1 0
x KUASA
NAMA LENGKAP B A G G A J I B A N K B C A
NPWP 0 1 0 0 1 1 7 8 7 0 1 1 0 0 0
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)14 144,000,000
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA15
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)16 144,000,000
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)17 15,840,000
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)18 128,160,000
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN19 14,224,000
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA20
PPh PASAL 21 TERUTANG21 14,224,000
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH22
PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22) 23 14,224,000
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 24 NIHIL
JUMLAH PPh PASAL 21 :
YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
25 N I H I LYANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN
26
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN
J a k a r t a
PEMOTONG PAJAK (tempat)TGL BLN THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
R I N I
61
D ft HARTA & KEWAJIBAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
62/98
Daftar HARTA & KEWAJIBAN
Jenis Harta Rumah Rumah Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI
Harga Beli/
Nominal Rp 560.000.000 Rp 7.000.000 Rp 285.000.000 Rp 10.500.000 Rp 100.000.000
Tahun Perolehan1998 1980 2008 2005 2007
AlamatJl. Adil No 1 Jl. Bangka No. 9
Cara PembayaranKredit 20 Tahun Warisan Tunai Tunai -
Keterangan NOP : 13.12344567812 NOP:1519876454612 No. BPKB : 34598764Bunga 10%/Tahun =
10.000.000
Daftar
HARTA
62
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
63/98
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
1 0
4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAIDENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
A D I L S A P U T R O
10.000.000DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
2.000.000
PPh TERUTANG
BUNGA DEVIDEN
20% x PH. BRUTO
18.324.000
JUMLAH TOTAL PPh
TERUTANG
150.000.000 14.224.000
14.000.000 2.100.000 DI ISI DENGANBESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
HONORARIUMPPh TERUTANG
HONORARIUM
15% x PH. BRUTO
(FINAL)
63
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURATBERHARGA NEGARA
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINALDAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PPh TERUTANG
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
HADIAH UNDIAN
10
(Rupiah)
1
(Rupiah)
DIVIDEN
13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
2 0
TAHUN
PAJAK
LAMPIRAN - II
(2) (3)
JUMLAH BAGIAN A
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
NO.
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
FORM
ULIR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - IIKEMENTERIANKEUANGAN RI
JBA
8
12
14
2
5
3
4
6
7
9
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
64/98
: HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
(1)
5
dst
(4) (5)(3)
TAHUN
PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN(Rupiah)KETERANGAN
BAGIAN B
JENIS HARTA
(2)
JBB
2
1
JUMLAH BAGIAN B
3
4
DI ISI DENGAN JENISHARTA WAJIB PAJAK
Rumah (Jl. Adil No. 1)
DI ISI DENGAN TAHUNPEROLEHAN JENIS
HARTA WP
DI ISI DENGAN HARGAPEROLEHAN WP
Toyota Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
1998
2008
2005
2007
560.000.000
285.000.000
10.500.000
100.000.000DIJUMLAHKAN HARGA
PEROLEHAN WP
962.500.000
Kredit, NOP : 13.12344567812
No. BPKB : 34598764
Rumah (Jl. Bangka No..9)
1980 7.000.000 Warisan, NOP : 13.12344567812
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
(1)
5dst
(4) (5)
JUMLAHNO.ALAMAT TAHUN
PEMINJAMANPEMBERI PINJAMAN
NAMA
PEMBERI PINJAMAN
4
3
2
1
(3)(2)
JBCJUMLAH BAGIAN C
DI ISI DENGAN
JUMLAHPINJAMAN
KPR BTN Jl. MH. Thamrin No. 5 1998 116.000.000
116.000.000
64
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
65/98
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
(1)
1
2
3
4
5
Halaman ke- dari ha laman Lampiran-II
PEKERJAAN
(5)
NAMA
(2)
TANGGAL LAHIR
(3) (4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
HUBUNGAN KELUARGA
DI ISI DENGAN
NAMA KELUARGA
Siska
DI ISI DENGAN
TANGGAL LAHIR
SESUAI AKTE
DI ISI DENGAN HUB
KELUARGA
Nadine
Royan
12/07/196001/09/1985
10/10/1990
IstriAnak Kandung
DIISI DENGAN
PEKERJAAN
Karyawati BCAMahasiswa
Anak Kandung Mahasiswa
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
1 1
65
DI ISI DENGAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
66/98
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
(1)
angka (2)
FORMULIR
1770 S - I
(3)
JUMLAH PENGHASILAN
0KEMENTERIAN KEUANGAN RI
LAMPIRAN - I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKTAHUN
PAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2
5.
6.
SEWA
JUMLAH BAGIAN A
1.
(2)
BUNGA
(Rupiah)
2.
3.
4.
NO. JENIS PENGHASILAN
ROYALTI
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
PENGHARGAAN DAN HADIAH
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
PENGHASILAN LAINNYA
JBA
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
1 0
4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
A D I L S A P U T R O
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN &PINDAHKAN KE BAGIAN A
KE FORMULIR INDUK 1770
S BAGIAN ANGKA (2)
5.000.000
15.000.000
66
10.000.000
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
67/98
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(1)
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI
JUMLAH BAGIAN B JBB
JENIS PENGHASILAN
WARISAN
NO.
6.
3.
4.
1.
2.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
5. BEASISWA DALAM NEGERI
(2) (3)
(Rupiah)
JUMLAH PENGHASILAN
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH
-BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)
5.
dst
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan : 1770 S Bagian D angka (12)
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
Halaman ke- dari halaman Lampiran-I
PEMUNGUT PAJAK
NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/
PEMUNGUTANPEMUNGUT PAJAK
JUMLAH PPh YANG
(7)(6)
BUKTI PEMOTONGAN/
(2)
DIPOTONG / DIPUNGUTPPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*TANGGAL
(5)(3)
JENIS PAJAK :
NO
(4)
NOMOR
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
1.
2.
3.
4.
JBCJUMLAH BAGIAN C
Bendahara MA 01.001.688.7.011.000 02 31 Des 2010 DTP 20.167.000
21.792.000
1
DI ISI DENGAN
NOMOR
HALAMAN
DI ISI DENGANJUMLAH PINDAHKAN
KE BAGIAN C
FORMULIR INDUK 1770S Bagian D angka (12)
Universitas Trisakti 19.090209.1.014.000BP21-05/RT/
X/2010 29Oktober 2010 PPh 21 125.000
167
PT Pustaka 01.092.354.1.014.000
PPh 231.500.000
-BP2305/PSTK
X/2010
29 Nov 2010
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
68/98
MEMPUNYAI PENGHASILAN :DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
DALAM NEGERI LAINNYA
YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN BERI TANDA "X" PADA
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1 ...
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA .
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI .
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ..
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
3
A.PENGHASILAN
NETO
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1
6
PERHATIAN
IDENT
ITAS
TAHUN
PAJAK
FORM
ULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK02
1770 S
4
5
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
RUPIAH *)
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
1 0
4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
A D I L S A P U T R O
P E G A W A I N E G E R IDI ISI SESUAI
DENGAN SURAT
KETERANGAN
TERDAFTAR
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
187.580.250
15.000.000
-
202.580.250
-
202.580.250
SPT PEMBETULAN KE -
9 5 0 0 0 1
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP &
No.
TELEPONSESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
68
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
69/98
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI .
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
7
9
D.KREDITPAJAK
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
15
12PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
.
(11-12)
14c
13
14a
14b
10
11C.PPhTERUTANG
B.PENGHASILAN
KENA
PAJAK
2 19.800.000
182.780.250
22.417.000
-
22.417.000
21.792.000
625.000
-
5% x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 132.780.000= 19.917.000 +
= 22.417.000
69
Merupakan pindahan dari 1770 S-I
jumlah bagian C kolom (7)
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom
ini dikosongkan dan dihitung denganperhitungan tersendiri
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom
ini dikosongkan dan dihitung dengan
perhitungan tersendiri
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
70/98
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN
a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. ..
c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL
NAMA LENGKAP :
N P W P :
F.1.1.32.18
THN
TANDA TANGAN
18
PERNYATAAN
F.A
NGSURAN
PPh
PA
SAL25TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
TGL BLN
G.LAMPIRAN
(13-15) 16
E.PPhKURANG/LE
BIH
BAYAR
THNBLNTGL
TGL LUNAS
JANGAN LUPAUNTUK
DITANDATANGANI
625.000
-
x
x
x 2 8 0 3 2 0 1 1
A D I L S A P U T R O
4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0
x 2 8 0 3 1 1
70
Form Induk 1770 S Nomor 18bAngsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
71/98
Nama : Adil Saputro
NPWP : 48.999.666.3-011.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2010
1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS
2 Penghasilan atas Honorarium Narasumber di Univ. Trisakti (+)3 Penghasilan Royalti
4 Penghasilan Total Tahun 2010-/- Penghasilan Tidak Teratur (-)
5 Penghasilan Teratur Tahun 20106 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) (-)
7 Penghasilan Kena Pajak
8 PPh Terutang
-/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong
9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2011
Wajib Pajak
Adil Saputro
A di Saputro
15,000,000Rp
20,167,000Rp
N I H I L
187,580,250Rp19,800,000Rp
167,780,250Rp
20,167,000Rp
10,000,000Rp
187,580,250Rp
5,000,000Rp
202,580,250Rp
71
LEMBAR 3DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
72/98
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP
:
:
Diisi s esuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Juml ah Pembayaran :
Terbilang :
, Tanggal ##Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : . Nama Jelas : ADIL SAPUTRO
.....
.....
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran.....
.....
.....
ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuhRp625.000,-
/ /
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
NOP
Masa Pajak
Jul AgsTahun Pajak
Uraian Pembayaran : PPh PASA L 29
ADIL SAPUTRO
JL. SAKTI NO.18 JAKARTA
066 0:
NAMA WP :
:
/
ALAMAT OP
Diisi s esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP 8 9 9
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
(SSP)
Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi s esuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT WP
5 2 0 0
Tanggal
9
2 0 1
6 3 0
OktSep Nov Des
0
0
4 1 1 1 2
1 14
C t h L i (Tid k B h b d C t h S b l )
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
73/98
1. Penghasilan Neto Suamia. Gaji PNS Rp 75.287.500
b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+)
Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500
2. Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+)
3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.5004. PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-)
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500
6. PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050
7. PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036
8. Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-)9. PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986
10. PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014
11. Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-)
12. PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014
Contoh Lain (Tidak Berhubungan dengan Contoh Sebelumnya):
Perhitungan Sendiri
NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri
73
PPh T t SUAMI
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
74/98
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S- I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
10
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
11
15
12
14c
(11-12)
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
13
14a
14b
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
9
7
16
B.PENGHASILAN
KENAP
AJAK
E.PPh
KURANG/LEBIH
BAYAR THNBLNTGL
TGL LUNAS
(13-15)
C.PPhTERUTA
NG
D.KREDITPAJAK
8.367.036
3.250.050
5116.986
PPh Terutang SUAMI :
= 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050
= 8.367.036
74
Kredit Pajak Suami = 3.125.050 +125.000
= 3.250.050
8.367.036
5.116.986X 2 8 0 3 1 1
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
75/98
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S- I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 a. PPh PASAL 25
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
10
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
11
15
12
14c
(11-12)
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
13
14a
14b
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
9
7
16
B.PENGHASILAN
KENAP
AJAK
E.PPh
KURANG/LEBIH
BAYAR THNBLNTGL
TGL LUNAS
(13-15)
C.PPhTERUTA
NG
D.KREDITPAJAK
15.632.014
14.224.000
1.408.014
PPh Terutang Istri :
= 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050
75
Kredit Pajak Istri = 11.974.000, telah
dipotong oleh BII dalam formulir 1721
A1 Istri
15.632.014
1.208.014X 2 8 0 3 1 1
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
76/98
SPT Tahunan 1770 ss
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank
dan/atau bunga koperasi
76
FORMULIR 1770 SS
SPT TAHUNAN
AHUNPAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI2 0
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
77/98
SPT PEMBETULAN KE -
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN .. Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Rp.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
TANGGAL - -
*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
TA
PERHATIAN
DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
THN
IDENTITAS
TGL BLN
PERNYATAAN
TANDA TANGAN
Petunjuk Pengisian
FORMU
LIR17
70ss
77
R 1770 SSSPT TAHUNAN
AK
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
DI ISI DENGAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
78/98
SPT PEMBETULAN KE -
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PEKERJAAN : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI :
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN .. Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Rp.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan b ahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
TANGGAL - -
FORMULIR 1770 SS
TAHUN
PAJA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2 0
PERHATIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA
KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
IDENTITAS
TGL BLN
PERNYATAANTANDA TANGAN
THN
1 0
2 7 1 9 9 6 6 6 3 0 1 4 0 0 0
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
DI ISI DENGANNAMAWP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
I M R O NDI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
FORMULIR 1721
A1/A2T E K N I S I
DI ISI DENGANNOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN
NOMOR FAX WP
0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5
DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN
DARI SELURUH HARTA YANG
DIMILIKI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERPAJAKAN YANG
BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,
KENDARAAN BERMOTOR,KEBUN, SAWAH, PERHIASAN,
DEPOSITO, TABUNGAN DLL.
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH
UTANG YANG
DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUKUTANG BUNGA. MISALNYA:
PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
7 5 . 0 0 0 . 0 0 0
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT
INI DITANDATANGANI
2 9. 0 3 2 0 1 1JANGAN LUPA
UNTUKDITANDATANGANI
x
78
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
79/98
Contoh Soal 1770 Tahun 2010
Nama : Dr. Hendra Saputro NPWP : 04.456.789.1.012.000 Pekerjaan : Dokter Tetap RS SEHAT Alamat : Jl. H.Mukhtar 24
Kel.Pesanggrahan,Kec.KembanganJakarta
No. Telp/Fax : 021-7777777 Jabatan : Kepala Divisi Status : Menikah Tanggungan : 3 orang anak
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A1)
: Rp 108 000 000Gaji pokok
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
80/98
:
:
:
:
:
:
: *)
=
=
=
:
:
: (+)
=
=
=
=
=
=
=23. PPh 21 Yang Harus Dipotong =
**)
Rp 108,000,000
19. PPh 21 atas PKP Setahun/Disetahunkan
21. PPh 21 terutang
Rp 11,130,000
Penghasilan Neto Masa Sebelumnya
Rp 110,950,000
15 % x Rp 60.950.000 = Rp9.142.500
PPh Terutang 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp -
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp 143,200,000
R 10,800,000
Rp 789,680
Rp 22,166,000
Rp 1,444,320
Rp -
Tun an an istri/suami
Penghasilan Bruto =
Gaji pokok
Tunjangan anak
Pen uran an :
Tunjangan struktural/fungsional
Tunjangan beras
Tunjangan lain-la in
Rp -
Rp 132,070,000
Rp 11,642,500
Rp 11,642,500
20. PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya
Rp 11,642,50022. PPh 21 Ditanggung Pemerintah Rp -
Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok
- Wajib Pajak
- Status Kawin
Rp 21,120,000
Rp 1,320,000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
Rp 11,642,500
Rp 110,950,000
5% x 143.200.000 = 7.160.000
5,130,000Rp
Rp 6,000,000
PTKP ( K/2 )
- Biaya Jabatan
Rp 3,960,000
- Iuran Pensiun
Penghasilan Neto
Rp 15,840,000
PKP DIBULATKAN
RIBUAN PENUH
KEBAWAH
Data Wajib Pajak
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
81/98
Orang Pribadi Tahun 2010
B RINCIAN PENGHASILAN ISTRI TAHUN 2010
Isteri bekerja pada Bank Central Asia cabang Senayan sebagai Marketing Manajer
(Formulir 1721-A1)
Penghasilan Isteri setahun:
(-)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena PajakPPh Terutang =
Rp 4.024.000.- (dipotong oleh BCA)
Pengurang
Biaya Jabatan 5% x 80.000.000 =4.000.000
80,000,000Rp
60,160,000Rp
15,840,000Rp
4,000,000Rp
76,000,000Rp
4,024,000Rp
Ilustrasi
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
82/98
1. Dr. Hendra Saputro, juga buka praktek di tempat lain (Jakarta)
dengan peredaran bruto (omzet) setahun Rp. 300.000.000
2. Dr. Hendra Saputro, juga mendapatkan honorarium sebagai
pembicara pada seminar tentang mata sebesar Rp 10.000.000,-
dan telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari bruto oleh
Yayasan Mata.
3. Dr. Hendra Saputro, menerima hadiah dari pabrik obat mata paket
liburan ke London senilai Rp50.000.000,- (tidak dipotong PPh
Pasal 21 oleh pemberi hadiah)
4. Istri Dr. Hendra Saputro, tahun 2010 menerima warisan dari orang
tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000
5. Dr. Hendra Saputro, tiap bulan mengangsur PPh (PPh Pasal 25)
sebesa Rp24.000.000/tahun atau Rp2.000.000 sebulan
Ilustrasi
Data Wajib Pajak
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
83/98
DATA HARTA DAN KEWAJIBAN :1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000,00
2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan
Rp60.000.000,-
3. Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp
100.000.000,-
4. Tanah di Jl. Limau No. 3, Kebon Jeruk luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000
dengan harga Rp. 600.000.000
5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah
Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000,-6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2007 sejumlah
Rp. 104.000.000-, (selama 5 tahun)
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2010
1770 IV 02LAMPIRAN - IV
KLIR
1 0
DI ISI DENGANTAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
84/98
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
s.d
NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA " X " DALAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
(2) (4) (5)
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
(1)
8
6
9
(3)
1770 - IV 02
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
HARTA PADA AKHIR TAHUN
TAHUN
PAJAK
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
BL THKEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
BL TH
TAHUN PEROLEHAN
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KETERANGAN
NO. JENIS HARTA
3
4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RI
1
10
dst
2
7
5
JUMLAH BAGIAN A JBA
FORMUL
DI ISI
DENGAN
JENIS HARTA
WAJIB PAJAK
Rumah
DIISI DGN TAHUN
PEROLEHAN ATAU
TAHUN
MENDAPATKAN/
MENERIMA HARTA
DI ISI DGN HARGA PEROLEHAN
ATAU HARGA/NILAI PADA SAAT
MEMBELI/MENERIMA HARTA
Toyota Kijang
Toyota Avanza
Tanah (Jl. H. Nawi, Kebayoran)
Deposito di BCA
1990
1999
2006
2000
1999
50.000.000
60.000.000104.000.000
600.000.000
150.000.000
DIISI DENGAN
Hasil Penjumlahan
Seluruh Harta pada
kolom (4).
964.000.000
NOP : 12.34.567.890.111.2705.1
BPKB : H-123456
BPKB : H-123456, Kredit
NOP : 98.76.543.219.873.2178.1
0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0
D r H E N D R A S A P U T R O
1 0
0 1 1 0 1 2 1 0
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 A1/A2
X
PerhitunganMenggunakan
Norma
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
85/98
4
TAHUN
PEMINJAMAN
5
8
6
7
3
(1)
1
2
NO.
(4)
JUMLAH
(Rupiah)
(5)
ALAMAT PEMBERI PINJAMANNAMA PEMBERI PINJAMAN
(3)(2)
JBBJUMLAH BAGIAN B
10
dst
9
DI ISI DGN JUMLAHAN
SELURUH KEWAJIBAN
TERMASUK BUNGANYA
104.000.000
Oto Multi Finance Jl. Kapt.
Tendean No. 11
2007 104.000.000
Diisi dengan Nama
Diisi dengan Tanggal
Dii i d
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
86/98
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
5
dst
4
2
3
(5)
1
(4)(1) (3)
PEKERJAANHUBUNGAN KELUARGATANGGAL LAHIR
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
NO.
(2)
NAMA ANGGOTA KELUARGA
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN
Nur Fitri 1 April 1967 Istri Pegawai Swasta
21 Juni 1987 Anak Kandung MahasiswaIntan Fitria
Simon Saputro 2 Agustus 1992 Anak Kandung Pelajar
Diisi dengan Nama
sesuai Akte
Diisi dengan Tanggal
Lahir sesuai AkteDiisi dengan
Hubungan Keluarga
Tommy Setiawan 18 Mei 1992 Anak Kandung Pelajar
IR 02LAMPIRAN - III K1770 III
DI ISI DENGANIDENTITAS WAJIB
PAJAK
1 0
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
87/98
s.d
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN : ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN
GUNA SERAH
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
HADIAH UNDIAN
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA
NEGARA
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
(4)(3)
BERI TANDA " X " DALAM
FORMULI 0
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL
TAHUN
PAJAK1770 - III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN
PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
BL
(2)
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
THBL TH
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0
D r H E N D R A S A P U T R O
DI ISI DENGAN PPh-
NYA
1 0
0 1 1 0 1 2 1 0
XPerhitungan
MenggunakanNorma
10.000.000 2.000.000
DI ISI DENGAN
JUMLAH BUNGA YG
DIPEROLEH WP
9.
10
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
USAHA JASA KONSTRUKSI
DI ISI DGN JUMLAH
BRUTO
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
88/98
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKEN AKAN PAJAK SECARA TERPISAH
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKA N PAJA K FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
PENGHASILAN BRUTO(Rupiah)
(3)
JUMLAH (1 s.d. 16)
(2)
(Rupiah)
BEASISWA
JUMLAH BAGIAN B
WARISAN
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
JBB
PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
BANTUAN / SU MBANGAN / H IBAH
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
PENGHASILA N ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAY ARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA A NGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
DIVIDEN
USAHA JASA KONSTRUKSI BRUTO
PENGHASILAN ISTRI
DARI KANTORNYA
DI ISI DENGAN PPh
YG TERHUTANG
ATAS GAJI/PENGHASILAN ISTRI
80.000.000 4.024.000
6.024.000
50.000.000
50.000.000
DI ISI DENGAN
JUMLAH
PENGHASILAN
BRUTO DARI
WARISAN YGDITERIMA (BILA
ADA)
021770 - II
LAMPIRAN - II
MULIR
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIA
JAK 1 0
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
89/98
s.d
NORMA PEMBUKUAN
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
TANGGAL
JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
DIPUNGUT
(Rupiah)
BERI TANDA " X " DALAM
THTHBL
NOMOR
(7)(6)(4) (5)(2) (3)
1770 II
PERHATIAN :
FOR
JENIS PAJAK : PPh PASAL
21/ 22/23/24/26/DTP *)
NPWP
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAHTAHUN
PA
NO
NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT
PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BL
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
PPh Pasal 21RSCM 01.345.678.3.123.000 01 Rp 11.642.50020 Jan 2011
0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0D r H E N D R A S A P U T R O
0 1 1 0 1 2 1 0
X
YAYASAN MATA 01.950.321.8.021.000 05 30-11-2010 Rp
500.000
DI ISI DENGANNAMA PEMOTONG/
PEMUNGUT BILA
ADA DALAM THN
2008 DAN BILA
LAMPIRAN TDK
CUKUP DPT
DITAMBAH
DI ISI DENGAN NAMA
NOMOR BUKTI/TGL DAN
JUMLAH PPh
POTONG/PUNGUT
SUMBERNYA DARI
BUKTI
POTONG/PUNGUT YG
DITERIMA WAJIB PAJAK
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOM-KOLOM INI
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOM-
KOLOM INI
PPh Pasal 21
7
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
90/98
8
9
10
11
12
13
14
15
dst
*) - =
- Kolom (6) dii si dengan pilihan s ebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksi mum yang dapat dikreditkan sesuai lam piran tersendiri(lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)
dari halaman Lampiran-II
PPh Ditanggung Pemerintah
Halaman ke -JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
JBA
DTP
JUMLAH BAGIAN A
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
Rp 12.142.500
S O GULIR
HALAMAN 1 LAMPIRAN - I 2 0A
K 1 0
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
91/98
s.d
NORMA PEMBUKUAN
ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK:
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK:
NAMA KONSULTAN PAJAK:
NPWP KONSULTAN PAJAK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK:
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK:
a. 1a
b.1b
c. 1c
d.1d
e.1e
2.
a.2a
b.2b
c.2c
d.2d
e. 2e
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMU
1770 - IBL
TAHUN
PAJA
BL
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
BAGIAN A:
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGGUNAKAN PEMBUKUAN
PEREDARAN USAHA
RUPI AH
PERH ATIAN: SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
TH
BERI TANDA " X " DALAM
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
HARGA POKOK PENJUALAN
LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
BIAYA USAHA
PENGHASILAN NETO (1c - 1d)
0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0
D r H E N D R A S A P U T R O
1 00 1 1 0 1 2 1 0
X
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOM-
KOLOM INI
JANGAN LUPA
MENGISI KOLOM-
KOLOM INI
c.2c
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
92/98
d.2d
e. 2e
f. 2f
g.2g
h. 2h
i.2i
j.2j
k.2k
l. 2l
a.3a
b. 3b
c.3c
d. 3d
4 4
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA
GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
PAJAK PENGHASILAN
SANKSI ADMINISTRASI
SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI
FISKAL
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG
DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKPENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA
JUMLAH (2a s.d. 2k)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA
JUMLAH (3a s.d. 3c)
JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)
SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI
FISKAL
LAMPIRAN IR HALAMAN 2 1 0
DI ISI DENGANTAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013
93/98
s.d
PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN : ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
Pindahkan Jumlah Bagian BKolom (5)ke Formulir 1770 Angka 1
THTAHUNP
AJAK
BL
0
TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )
BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
1770 - I2
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BL
LAMPIRAN - I
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2
1
HALAMAN 2
NO.
PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
(1)
3
4
5
(5)(2)
USAHA LAINNYA
JUMLAH BAGIAN B
DAGANG
INDUSTRI
JASA
PEKERJAAN BEBAS
JENIS USAHA