Top Banner

of 98

1. Slide Pph Op - 2013

Feb 09, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    1/98

    - OP

    Tri Agung Tofiq, SE., MSi., BKPHP : 081380810852

    E-mail:[email protected]: 2AE82F93

    mailto:[email protected]:[email protected]
  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    2/98

    Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh badan atau

    orang pribadi yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan

    negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

    PEMAHAMAN PAJAK

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    3/98

    UU No. 7 Th. 1983 stdtd. UU No. 36 Th. 2008 KEP 536/PJ/2000 Norma Ph Netto PMK-154 Th. 2009 Beasiswa BOP PP 15 Th. 2009 Bunga Koperasi u/OP PP 19 Th. 2009 Jo. SE 30/PJ/2012 Deviden u/ OP PER 4/PJ./2009 Pencatatan u/ OP KMK 164/KMK/2002 Kredit LN PMK 100/PMK.03/2011- Surplus BI PP 80 Th. 2008 Fiscal LN u/ OPPER 32/PJ/2010 WP OP Pengusaha TertentuPP 46 Th 2013PMK 107/PMK/2011 Jo. SE 42/PJ/2013

    PERATURAN PELAKSANA LAINNYA (Up Date)

    PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

    (PPh OP)DASAR HUKUM:

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    4/98

    PAJAK PENGHASILAN

    (PPh)

    A D A L A H

    PAJAK YANG DIKENAKAN

    TERHADAP SUBJEK PAJAKATAS PENGHASILAN YANGDITERIMAATAU DIPEROLEHNYA

    DALAM TAHUN PAJAK

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    5/98

    SUBJEK PAJAK

    a)

    ORANG PRIBADIb) WARISAN YG BLM TERBAGI

    BADAN

    BENTUK USAHA TETAP (BUT)

    Dipersamakan dengan Badan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    6/98

    OP: PEGAWAI/BURUH/PEJABAT

    TaxSys Tax Specialist

    OP: KONSULTAN

    OP: NOTARIS

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    7/98

    PROFESI ORANG PRIBADINo. Sumber Penghasilan Jenis Pekerjaan

    1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Negeri

    PegawaI BUMN

    Pegawai Swasta

    2. Usaha Usaha Industri

    Usaha dagang

    Usaha jasa

    3. Pekerjaan Bebas Akuntan Publik

    DokterKonsultan

    Penilai

    Notaris

    Dan lain-lain pekerjaan profesional

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    8/98

    SUBJEK PAJAK

    DALAM NEGERI LUAR NEGERI

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    9/98

    ORANG PRIBADI :

    - BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIALEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU

    - DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI

    INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT

    TINGGAL DI INDONESIA

    WARISAN YANG BELUM TERBAGI

    SUBJEK PAJAK

    DALAM NEGERI

    BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT

    KEDUDUKAN DI INDONESIA

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    10/98

    SUBJEK PAJAKDALAM NEGERI

    ORANG PRIBADI

    MULAI :

    - SAAT DILAHIRKAN

    - SAAT BERADA ATAU BERNIAT

    TINGGAL DI INDONESIA

    BERAKHIR :

    - SAAT MENINGGAL

    - MENINGGALKAN

    INDONESIA UNTUK

    SELAMANYA.

    BADAN

    MULAI :

    SAAT DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN

    DI INDONESIA

    BERAKHIR :

    SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK

    LAGI BERKEDUDUKAN DI

    INDONESIA.

    SUBJEK PAJAKLUAR NEGERI

    SELAIN BUTMULAI :

    SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH

    PENGHASILAN DARI INDONESIA

    BERAKHIR :

    SAAT TIDAK LAGI

    MENERIMA/MEMPEROLEH

    PENGHASILAN

    DARI INDONESIA

    BUTMULAI :

    SAAT MELAKUKAN USAHA /

    KEGIATAN MELALUI BUT DI

    INDONESIA

    BERAKHIR :

    SAAT TDK LAGI MENJALANKAN

    USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT

    DI INDONESIA.

    WARISANYG BELUM

    TERBAGI

    MULAI :

    SAAT TIMBULNYA

    WARISAN

    BERAKHIR :SAAT

    WARISAN

    SELESAI

    DIBAGIKAN

    KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

    Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    11/98

    1. Kantor Perwakilan Negara Asing

    2. Pejabat Diplomatik atau Konsultan

    3. Organisasi Internasional

    PMK 166/PMK.03/2012syarat; Indonesia gabung di dlmnya, tdk menjalankanusaha di Indo selain kasih pinjaman ke pemerintahdr dana iuran

    4. Pejabat perwakilan organisasi Internasionalsyarat;

    bukan WNI, tdk menjalankan usaha/kegiatan/pek lainuntuk daptein Ph.

    Bukan SUBJEK P J K

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    12/98

    PENGHASILAN (Ps. 4 Ayat 1)

    1. Setiap tambahahan kemampuan ekonomis

    2. Yang diterima atau diperoleh WP (cash basis / acrual

    basis)3. Baik yang Berasal dari Indonesia maupun dari luar

    Indonesia. (world wide income)

    4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

    kekayaan WP,dengan nama & dalam bentuk apapun.

    OBJEK PAJAK

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    13/98

    PENGHASILAN ORANG PRIBADI (1)

    EX: PENGHASILAN Tn. AGUNG

    1. KERJAGAJI

    2. WARUNG PAJAKLABA USAHA

    3. TABUNGAN/DEPOSITOBUNGA

    4. SAHAMDEVIDEN5. SEWAKAN RUMAHSEWA

    6. SEWAKAN MOBILSEWA

    7. WARISAN

    8. HIBAH

    9. SUMBANGAN

    10.KLAIM ASURANSI

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    14/98

    PENGHASILAN ORANG PRIBADI (2)

    11. HOBI NGAJARHONOR12. HOBI OLAHRAGAHADIAH

    KEJUARAAN

    13. HADIAH UNDIAN14. KEUNTUNGAN JUAL AKTIVA/ASSET

    15. JALAN-JALAN NEMU DUIT

    16. HASIL DARI USAHA YG TIDAK BAIK

    17. LAIN-LAIN

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    15/98

    KELOMPOK PENGHASILAN(OBJEK vs NON OBJEK)

    1. Penghasilan Obyek Pajak

    a. Bersifat Tidak Final ( Ps.4(1) ) - OPTF

    Pembayaran dimuka / dapat dikreditkanb. Bersifat Final ( Ps.4(2) ) - OPF

    Pelunasan Pajak/Tidak dapat dikreditkan

    2. Penghasilan Non Obyek ( Ps.4(3) ) - BOP

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    16/98

    KELOMPOK PENGHASILAN(berdasar Sumber Ps. 4 (1) penjelasan)

    1. Penghasilan Sehubungan dari UsahaContoh : laba usaha

    2. Penghasilan Sehubungan Pekerjaan Bebas

    Contoh : Dokter, Akuntan, Konsultan dll.3. Penghasilan Sehubungan dari PekerjaanContoh : gaji, honor dll.

    4. Penghasilan dlm Negeri LainnyaContoh : sewa, bunga, dividen, royalti, dll.

    5. Penghasilan Luar Negeri.

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    17/98

    Ph. OBYEK PAJAK TIDAK FINAL (OPTF)(Ps. 4 Ayat 1)

    a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaanatau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

    lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undangini

    b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan danpenghargaan

    c. Laba usaha

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    18/98

    d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta termasuk:1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

    persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham ataupenyertaan modal;

    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan

    badan lainnya;

    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, ataureorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atausumbangan, kecuali hibah pasal 4 ayat 3; dan

    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atauseluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

    TaxSys Tax Specialist

    (OPTF) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    19/98

    e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

    dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahanpengembalian pajak

    f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalankarena jaminan pengembalian utang

    g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepadapemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahakoperasi

    h. Royalti atau imbalan atas penggunaan haki. Sewa & penghasilan lain sehub dengan penggunaan

    harta

    TaxSys Tax Specialist

    (OPTF) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    20/98

    j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkalak. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

    dengan jumlah tertentu yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah

    l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

    m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

    n. Premi asuransi

    o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan darianggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankanusaha / pekerjaan bebas

    TaxSys Tax Specialist

    (OPTF) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    21/98

    p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilanyang belum dikenakan pajak

    q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

    r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dantata cara perpajakan; dan

    s. Surplus Bank Indonesia

    TaxSys Tax Specialist

    (OPTF) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    22/98

    a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bungaobligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yangdibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

    b. Penghasilan berupa hadiah undian;

    c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualansaham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaanpasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

    d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah

    dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, danpersewaan tanah dan/atau bangunan; dan

    e. Penghasilan tertentu lainnya.

    TaxSys Tax Specialist

    Ph. OBYEK PAJAK FINAL (OPF)(Ps. 4 Ayat 2)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    23/98

    a.1. Bantuan / Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

    amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atausumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yangdiakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentukatau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbanganyang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

    Pemerintah; dan

    a.2. Harta hibahanyang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunanlurus satu derajat, badan kegamaan, badan pendidikan, badan sosialtermasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usahamikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

    Peraturan Menteri Keuangan,

    sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yangbersangkutan;

    Ph. BUKAN OBYEK PAJAK (BOP)(Ps. 4 Ayat 3)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    24/98

    BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan

    b. Warisan;

    c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagaipengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

    d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasayang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan ataukenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

    e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

    sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    25/98

    f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperolehperseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usahamilik daerah, dari penyertaan modal pada badan usahayang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

    dengan syarat:1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara,

    dan badan usaha milik daerah yang menerima d ividen, kepemilikan saham pada badan yang

    memberikan dividen paling rendah 25%(duapuluh lima persen) dari jumlah modal yangdisetor.(syarat mempunyai usaha aktif dihapus di UU Baru)

    TaxSys Tax Specialist

    BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    26/98

    g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannyatelah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar olehpemberi kerja maupun pegawai;

    h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunsebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang

    tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

    i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

    j. Dihapus (Bunga Obligasi yg diterima Perusahaan Reksadana)

    TaxSys Tax Specialist

    BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    27/98

    k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaanmodal ventura berupa bagian laba dari badan pasanganusaha yang didirikan dan menjalankan usaha ataukegiatan di Indonesia, dgn syarat badan pasanganusaha tersebut :

    1. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yangmenjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yangditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

    2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diIndonesia.

    TaxSys Tax Specialist

    BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    28/98

    l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya

    diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;

    m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlabayang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitiandan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

    membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana danprasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnyasisa lebih tersebut, yang ketentuan-nya diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

    n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan PenyelenggaraJaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannyadiatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menterikeuangan.

    TaxSys Tax Specialist

    BOP (Ps.4 Ayat 3) - Lanjutan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    29/98

    Rp 24.300.000

    Rp 2.025.000

    Rp 24.300.000

    Rp 2.025.000

    UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN

    TAMBAHAN UNTUK SEORANG

    ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGANPENGHASILAN SUAMI

    TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA

    SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS

    SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN

    SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

    PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN

    PADA AWAL TAHUN PAJAK

    ATAU

    AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

    BESARNYA

    PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

    Berlaku 1 Januari 2013

    (PMK 162/PMK.03/2012)

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    30/98

    Perhitungan PTKP mulai 1 Januari 2013

    No. Status Kode Jumlah

    1. WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan TK/- 24.300.000

    2. WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan TK/1 26.325.000

    3. WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan TK/2 28.350.000

    4. WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan TK/3 30.375.000

    5. WP Kawin + 0 Tanggungan K/- 26.325.000

    6. WP Kawin + 1 Tanggungan K/1 28.350.000

    7. WP Kawin + 2 Tanggungan K/2 30.375.000

    8. WP Kawin + 3 Tanggungan K/3 32.400.000

    9. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0 Tanggungan K/I/- 48.600.000

    10. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1 Tanggungan K/I/1 50.625.000

    11. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2 Tanggungan K/I/2 52.650.000

    12. WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3 Tanggungan K/I/3 54.675.000

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    31/98

    PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA

    YANG TELAH KAWIN

    DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU

    KERUGIAN SUAMINYA

    KECUALI

    1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA

    ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA

    YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,

    DAN

    2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA

    DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

    SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

    PENGHASILAN ATAU KERUGIAN

    BAGI WANITA KAWINPasal 8 ayat (1)

    PENGGABUNGAN PENGHASILAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    32/98

    HIDUP BERPISAH

    MENGADAKAN

    PERJANJIANPEMISAHAN HARTA DAN

    PENGHASILAN

    SECARATERTULIS

    PENGHITUNGAN PAJAKNYA

    BERDASAR- Penghasilan Neto suami isteri digabung

    - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-

    masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan

    Neto

    PENGHITUNGAN PKP

    DAN PENGENAAN

    PAJAKNYA

    DILAKUKAN SENDIRI-

    SENDIRI

    SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK

    SECARA TERPISAHPasal 8 ayat (2) dan (3) Jo. SE-29 Th. 2010

    ISTRI MEMILIH

    MENJALANKANHAK &

    KEWAJIBAN

    PAJAK SENDIRI

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    33/98

    PENGHASILAN

    DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA

    DENGAN USAHAORANG YANG MEMPUNYAI

    HUBUNGAN ISTIMEWA

    (Dalam UU PPh Baru, pengecualian ini dihapus)

    KECUALI

    DIGABUNG DENGAN

    PENGHASILAN ORANG TUANYA

    PENGHASILAN ANAK YANG

    BELUM DEWASAPasal 8 ayat (4)

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    34/98

    Peredaran Bruto : xxx

    Dikali

    Norma Pengh Netto : xx%

    Pengh Netto : xxx

    WP OP dengan omzet < Rp.1,8 M (S.D 2008)

    WP OP dengan omzet < Rp.4,8 M (sejak 2009)

    Peredaran Bruto : xxx

    Biaya Fiskal : (xxx)

    Pengh Netto : xxx

    PENENTUAN PENGHASILAN NETTOUSAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

    TaxSys Tax Specialist

    PEMBUKUANPENCATATAN

    (NORMA PERHITUNGAN)

    PH. NETTO FISCAL =

    PH. NETTO KOMERSIAL +

    PENY. FISCAL POSITIF

    PENY. FISCAL NEGATIV

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    35/98

    REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 1)

    No Uraian R/LKomersial KoreksiPositif KoreksiNegatif R/LFiskal

    1 Penjualan

    2 HPP

    3 Laba Bruto

    4 Biaya Umum Adm

    5 Biaya Penjualan

    6 Laba Operasi

    7 Pend (Biaya) Luar Usaha

    8 Laba Bersih

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    36/98

    REKONSILIASI FISKAL (FORMAT 2)

    1 Laba Bersih Komersial xxx

    2 Koreksi-koreksi Positif Negatif

    ..........................

    ..........................

    Jumlah koreksi xxx xxx

    3 Laba Bersih Fiskal xxx

    TaxSys Tax Specialist

    Bi Fi k l

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    37/98

    Biaya Fiskal

    (Pasal 6 ayat 1)

    a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha, antara lain:

    1. biaya pembelian bahan;

    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,

    gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yangdiberikan dalam bentuk uang;

    3. bunga, sewa, dan royalti;

    4. biaya perjalanan;

    5. biaya pengolahan limbah;

    6. premi asuransi;7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau

    berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

    8. biaya administrasi; dan

    9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    38/98

    Biaya Fiskal Pasal 6 ayat 1)b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta

    berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untukmemperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

    c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan;

    d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang

    dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yangdimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan;

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    39/98

    Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)

    e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

    f. biaya penelitian dan pengembangan

    perusahaan yang dilakukan di Indonesia;g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    40/98

    Biaya Fiskal (Pasal 6 ayat 1)

    h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

    1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

    2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagihkepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

    3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atauinstansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanyaperjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utangantara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikandalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debiturbahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

    4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untukpenghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf k;

    yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan (PMK 57/PMK.03/2010);

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    41/98

    Biaya Fiskal Pasal 6 ayat 1)i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

    j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yangdilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

    Pemerintah;

    k. Biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuannya diaturdengan Peraturan Pemerintah;

    l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

    Peraturan Pemerintah; dan

    m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah.

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    42/98

    KERUGIAN FISKALPasal 6 ayat 2)

    Apabila penghasilan bruto setelah

    pengurangan sebagaimana dimaksud dalam

    ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut

    dikompensasikan dengan penghasilan mulai

    tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai

    dengan 5 (lima) tahun

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    43/98

    Bukan Biaya FiskalPasal 9 ayat 1)a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

    apapun seperti dividen, termasuk dividen yang

    dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

    pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

    koperasi;

    b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

    kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atauanggota;

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    44/98

    Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)

    c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:

    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badanusaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha denganhak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaananjak piutang;

    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuansosial yang dibentuk oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS);

    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;

    dan

    6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat

    pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbahindustri,

    yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan:

    (PMK 81/PMK.03/2009 Jo. 219/PMK.11/2012)

    TaxSys Tax Specialist

    B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    45/98

    Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)

    d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransijiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yangdibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jikadibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitungsebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

    e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaanatau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dankenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman

    bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalandalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentudan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang

    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (PMK83/PMK.03/2009)

    TaxSys Tax Specialist

    B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    46/98

    Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)

    f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

    pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

    dilakukan;

    g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf

    b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang

    diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

    dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan

    keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

    diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan

    yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang

    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

    Pemerintah

    TaxSys Tax Specialist

    B k Bi Fi k l (P l 9 t 1)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    47/98

    Bukan Biaya Fiskal (Pasal 9 ayat 1)

    h. Pajak Penghasilan;i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

    kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yangmenjadi tanggungannya;

    j. gaji yang dibayarkan kepada anggotapersekutuan, firma, atau perseroan komanditeryang modalnya tidak terbagi atas saham;

    k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

    kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yangberkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    48/98

    TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a

    Berlaku Mulai dari 1 Januari 2009

    NOLapisan

    Penghasilan Kena

    Pajak

    Tarif

    (ber-NPWP) (Tidak ber-NPWP)

    1. s.d. Rp 50.000.000,- 5% 6%(5% + 20%x 5%)

    2.Di atas

    Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

    15% 18%

    (15% + 20%x 15%)

    3.Di atas

    Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

    25% 30%

    (25% + 20%x 25%)

    4.Di atas

    Rp 500.000.000,-

    30% 36%

    (30% + 20%x 30%)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    49/98

    FORMULA PERHITUNGAN PPH OP

    PH. NETTO SEHUB DGN USAHA/PEK. BEBASPH. NETTO SEHUB. DGN PEKERJAAN (GAJI, DLL)PH. NETTO SEHUB DGN MODAL/DLM NEGERI LAINNYAPH. NETTO LUAR NEGERIJUMLAH PH. NETTOZAKAT/PUNIYA/PERPULUHAN (SUMB. KEAGAMAAN)

    PH. NETTO SETELAH ZAKAT/PERPULUHANKOMPENSASI KERUGIAN FISCALPH. NETTO SETELAH KOM-FISCPTKPPH. KENA PAJAKPH. KENA PAJAK (PEMBULATAN)

    PPH TERUTANG (PS. 17)KREDIT PAJAK Y.T.D.D.P.L (21/22/23/24)PPH Y.M.H.D.SKREDIT PAJAK Y.T.D.D.S (25/STP25/FISC LN)PPH KB/LB (PPH PS 29)

    Rp XXXRp XXXRp XXXRp XXX (+)Rp XXXRp XXX (-)

    Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX

    Rp XXXRp XXX (-)Rp XXXRp XXX (-)Rp XXX

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    50/98

    Kasus Pengisian SPTTahunan

    PPh Orang Pribadi

    TaxSys Tax Specialist

    Contoh Kasus SPT 1770 s

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    51/98

    Contoh Kasus SPT 1770 s

    1. Nama ADIL SAPUTRO

    2. Alamat Jl. Adil No. 1

    3. Jabatan Hakim

    4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak

    5. Pekerjaan Isteri Pegawai

    6. NPWP 48.999.666.3.011.0007. Tahun Pajak Januari Desember 2010

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    52/98

    Data Bukti Potong PPh Pasal 21

    Atas Gaji (Form 1721-A2)A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A2)

    :

    :

    :

    :

    :

    (+)

    : *)

    : ** )

    (-)

    Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga

    3,519,750Rp

    Rp 6,500,000

    Rp 2,600,000

    Rp 120,000,000

    Rp 3,000,000

    Rp -

    Jumlah Penghasilan Bruto Rp 197,100,000

    Rp 74,100,000

    Tunjangan struktural/fungsional

    Rp 6,000,000

    Tunjangan Khusus

    Jumlah Pengurangan 9,519,750Rp

    Tunjangan istri/suami

    Tunjangan anak

    Tunjangan lain-lain

    - Biaya Jabatan

    - Iuran Pensiun

    Pengurangan :

    Gaji pokok Rp 65,000,000

    Tunjangan beras

    BIAYA JABATAN =5% x Penghasilan

    Bruto (Maksimal :

    6.000.000/Th,

    500.000/Bln

    IURAN PENSIUN =

    4.75% x Gaji&Tunj

    Keluarga=

    4.75% x 74.100.000

    52

    TaxSys Tax Specialist

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    53/98

    Data Bukti Potong PPh Pasal 21

    Atas Gaji (Form 1721-A2)

    :

    :

    :

    =

    =

    =

    =

    PPh yang kurang atau lebih dipotong

    187,580,250Rp

    Rp 19,800,000Total Penghasilan Tidak Kena Pajak

    N I H I L

    PPh Telah Dipotong

    - Anak 2 orang @ Rp 1.320.000

    Penghasilan Kena Pajak

    Rp 15,840,000

    Rp 1,320,000

    Rp 167,780,250

    Rp 20,167,000

    Rp 20,167,000

    Rp 2,640,000

    PTKP ( K/2 )

    - Wajib Pajak

    - Status Kawin

    Penghasilan Neto

    PPh Pasal

    21Terutang 15% x Rp 117.780.000 = 17.667.000

    5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000

    1. PPh Pasal 21 terutang

    seluruhnya Ditanggung

    Pemerintah

    2. PPh Pasal sebagaiKredit Pajak dalam SPT

    Tahunan PPh

    53

    TaxSys Tax Specialist

    1 Lembar 1untuk KP P

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    54/98

    1721

    -a2

    1.

    2.

    3.

    NOMOR URUT : 0 2

    : M A H K A M A H A G U N G

    : 0 0 0 1 1 8 8 8 9 0 1 1 0 0 0

    : B E N D A H A R A M A H K A M A H A G U N G

    ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3

    NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : A D I L S A P U T R O

    NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1

    NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0

    : J L . A D I L N O . 0 1

    PANGKAT / GOLONGAN :

    JABATAN : H A K I M

    STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI

    JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/

    MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2

    A.

    65,000,000

    6,500,0002,600,000

    74,100,000

    120,000,000

    3,000,000

    197,100,000

    8. TUNJANGAN KHUSUS 8

    9. TUNJANGAN LAIN-LAIN9

    10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10

    5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5

    6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6

    7. TUNJANGAN BERAS 7

    2. TUNJANGAN ISTERI 2

    3. TUNJANGAN ANAK 3

    4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4

    NAMA INSTANSI / BADAN LA IN

    NPWP BENDAHARA

    NAMA BENDAHARA

    ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

    PEREMP

    RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH

    PENGHASILAN BRUTO :

    1. GAJI POKOK / PENSIUN 1

    LAMPIRAN I - B

    TAHUNTAKWIM

    Lembar 1untuk KP P

    FORMULIR 1721 - A2

    Lembar 2 untuk Pemo tong Pajak

    Lembar 3 untuk Pegawai

    SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

    2 0 1 0PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAINEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN

    PENSIUNANNYADEPARTEMEN KEUANGAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    54

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    55/98

    1721

    -a2

    20.

    a.b.

    B. : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

    C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 1 2 2 0 1 0

    M A H K A M A H A G U N G

    NAMA : W A R S I T O

    NIP/NRP:

    1 3 3 2 3 3 5 3 3

    6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6

    7. TUNJANGAN BERAS 7

    8. TUNJANGAN KHUSUS 8

    9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9

    10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10

    PENGURANGAN

    11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11

    12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12

    13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13

    PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

    14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14

    15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15

    16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16

    YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) 20YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

    PEGAWAI TERSEBUT

    (Tempat) TGL BLN

    17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17

    18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18

    19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19

    20,167,000

    THN

    Tanda Tangan dan Cap

    BENDAHARA

    WARSITO

    J I K A F ORM UL IR I N I T ID A K M E NCUK UP I , D A P A T D I B UA T S E ND I R I SE S UA I D E NGA N B E NT UK I N I

    120,000,000

    3,000,000

    197,100,000

    6,000,000

    3,519,750

    20,167,000

    N I H I L

    9,519,750

    187,580,250

    19,800,000

    167,780,250

    JUMLAH PPh PASAL 21 :

    55

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    56/98

    Penghasilan Selain aji dan TunjanganKeterangan Tambahan:

    4

    1

    Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai narasumber di Universitas Trijaya

    sebesar Rp 5.000.000,- dan telah dipotong PPh 21 sebesar Rp125.000

    (5%x50%xRp5.000.000)

    Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai Anggota Tim Penyusun Undang-

    Undang Peradilan sebesarRp 10.000.000,-dan bendahara telah melakukan pemotongan PPhFinalsebesar Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000).

    Pak Adil Saputro juga mendapatkan honorariumsebagai Pembicara Ahli Acara Seminar

    Pemberantasan Korupsi di Kemenkeu sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah

    melakukan pemotongan PPh Final sebesar Rp600.000 (15%xRp4.000.000)

    2

    3

    Pak Adil Saputro juga mendapatkan royalti dari penjualan buku karangannya sebesar Rp

    10.000.000,- dariPT Pustaka, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar

    Rp1.500.000 (15%xRp10.000.000)

    PENGHASILAN ISTRI SEBAGAI PEGAWAI

    TK/-

    Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin

    Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000

    PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 Bukti Potong adalah 1721-A1

    56

    k h f l

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    57/98

    Bukti Potong PPh 21 finalLembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

    Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

    N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)

    Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O

    Alamat : J l . A D I L N o . 1 8 8

    Uang Pesangon, Uang

    Tebusan Pensiun, Tunjangan

    Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan se kaligus.

    Honor & Imbalan lain yang

    dibebankan kepada APBN

    atau APBD yang diterima

    oleh PNS, Anggota TNI/

    POLRI dan Pensiunan.

    Terbilang :

    *) Lihat petunjuk pengisian

    Pemotong Pajak (5)

    N P W P : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0 1 - 0 6 1 - 0 0 0

    N a m a : B E N D A H A R A M A

    Perhatian :

    1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di atas bukan merupakan kredit

    pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)

    Tahunan PPh Orang Pribadi.

    2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah

    apabila di isi dengan lengkap dan benar.

    F.1.1.33.02

    JUMLAH 1,500,000

    Tiga Ratus Ribu Rupiah

    Jakarta , 15 Juni 2010(4)

    SOEDIBYO

    1,500,000

    2.

    10,000,000 15%

    (1) (2) (3) (4) (5)

    1.

    BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)

    NOMOR : BP21-02/VI/2010

    No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KANTOR PELAYANAN PAJ AK

    .... (1)

    Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

    Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

    N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)

    Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O

    Alamat : J l . A D I L N o . 1 8

    Uang Pes angon, Uang

    Tebusan Pensiun, Tunjangan

    Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan se kaligus.

    Honor & Imbalan lain yang

    dibebankan kepada APBN

    atau APBD yang diterima

    oleh PNS, Anggota TNI/

    POLRI dan Pensiunan.

    Terbilang :

    *) Lihat petunjuk pengisian

    Pemotong Pajak (5)

    N P W P : 1 8 - 0 4 7 - 2 8 0 - 7 - 0 2 1 - 0 0 0

    N a m a : B E N D A H A R A K E M E N K E U

    Perhatian :

    1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan capdipotong di atas bukan merupakan kredit

    pajak dal am Surat Pemberitahuan (SPT)

    Tahunan PPh Orang Pribadi .

    2. Bukti Pemotongan ini di anggap sah

    apabila di isi dengan lengkap dan benar.

    F.1.1.33.02

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KANTOR PELAYANAN PAJAK

    .... (1)

    BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)

    NOMOR :BP21-10/IX/2010

    No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong

    1.

    (1) (2) (3) (4) (5)

    600,000

    2.

    4,000,000 15%

    JUMLAH 600,000

    Enam Ratus Ribu Rupiah

    Jakarta, 4 Juni 2010

    KURNIADI

    Theimagepartwithrelatio

    57

    Bukti Potong PPh 21 Non Final

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    58/98

    Bukti Potong PPh 21 Non FinalLembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

    Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

    N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3 )

    Nama Wajib Pajak : A D I L S A P U T R O

    Alamat : J l . A D I L N o . 1 8

    Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga

    Kerja Lepas

    Imbalan Distributor MLM

    Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

    Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

    Imbalan Kepada Tenaga Ahli

    Honorarium atau Imbalan kepada Anggota

    Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang

    tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

    Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan

    Lain kepada Mantan Pegawai

    Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

    Imbalan kepada Peserta Kegiatan

    Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

    bersifat berkesinambungan

    Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

    tidak bersifat berkesinambungan

    11. 50% x 5.000.000 5% 125.000

    8.

    9.

    10.

    7.

    3.

    4.

    5.

    6.

    1.

    PPh yang Terutang

    (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KANTOR PELAYANAN PAJAK

    .... (1 )

    BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26NOMOR :BP21-25/RT/X/2010

    No. Jenis PenghasilanJumlah Penghasilan Bruto

    (Rp)

    Tari f

    lebih

    tinggi

    20%

    (Tidak

    Ber-

    NPWP)

    Tarif

    2.

    58

    B kti P t PPh 23

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    59/98

    Bukti Potong PPh 23

    59

    Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

    Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

    Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

    ( 2 )

    NPWP : - - - - - (3)

    Nama : A D I L S A P U T R O

    Alamat :

    a. Jasa Teknik

    b. Jasa Manajemen

    c. Jasa Konsultan

    d. Jasa lain :

    1)

    2)

    3)

    4)

    5)

    6)

    Perhatian :

    1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

    yang dipotong di atas merupakan

    angsuran atas Pajak Penghasilan yang Pemotong Pajak (5)

    terutang untuk tahun pajak yang

    bersangkutan. Simpanlah bukti NPWP : - - - - -

    pemotongan ini baik-baik untuk

    diperhitungkan sebagai kredit pajak Nama :

    2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah

    ., . 20. (4)

    Terbilang : .

    ****)

    2%

    2%

    JUMLAH 1.500.000

    2%

    2%

    2%

    2%

    2%

    Jasa Konsultansi dan Jasa Lain

    2%

    2%

    sesuai PMK-244/PMK.03/2008:

    penggunaan harta ***) 2%

    6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen,

    5. Sewa dan Penghasilan lain

    sehubungan dengan

    3. Royalti 10.000.000 15% 1.500.000

    4. Hadiah dan penghargaan 15%

    1. Dividen *) 15%

    2. Bunga **) 15%

    Jumlah Penghasilan

    Bruto (Rp)

    Tarif Lebih Tinggi

    100% (Tdk ber-

    NPWP)

    Tarif

    (%)

    PPh yang Dipotong

    (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    No.

    Nomor :

    BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KANTOR PELAYANAN PAJAK

    .....(1)

    Jenis Penghasilan

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    60/98

    Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri

    1.

    2.

    3.

    NOMOR URUT : 0 5

    : 0 1 0 0 1 1 7 8 7 0 1 1 0 0 0

    : B A G I A N G A J I B A N K B C A

    ALAMAT PEMOTONG PAJAK : J L . M H . T H A M R I N N O 1 2 5

    NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : S I S K A

    NPWPPEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT : 4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 1

    : J L . S A K T I N O 1 8

    STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN X TIDAK KAWIN X

    JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ 0 HB/

    JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 0 1 S.D 1 2

    A.

    14.

    13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) 13 6,000,000

    PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

    JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)14 144,000,000

    10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 10 6,000,000

    11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 11

    12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT 12

    150,000,000

    8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR 8

    9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8) 9 150,000,000

    PENGURANGAN :

    5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA 5

    6.PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN

    PEMOTONGAN PPh PASAL 216

    7. JUMLAH (1 s.d. 6) 7

    2. TUNJANGAN PPh 2

    3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA 3

    4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA 4

    KARYAWAN ASING

    Kepala Cabang

    RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH

    PENGHASILAN BRUTO :

    1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT 1 150,000,000

    NPWPPEMOTONG PAJAK

    FORMULIR

    LAMPIRAN I - A

    T

    AHUNTAKWIM

    1721 - A1

    NAMA PEMOTONG PAJAK

    ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

    LAKI-LAKI PEREMPUAN

    Lembar 1 untuk KPPLembar 2 untuk Pemotong Pajak

    SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 Lembar 3 untuk Pegaw ai

    DEPARTEMEN KEUANGAN RIPENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU

    PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /

    JAMINAN HARI TUA (JHT) 2 0 1 0DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    60

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    61/98

    Bukti Potong PPh Pasal 21 Isteri

    14.

    15.

    16.

    17.

    18.

    19.

    20.

    21.

    22.

    23.

    24.

    25.

    a.

    b.

    26.

    a.

    b.

    B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN 3 1 1 2 2 0 1 0

    x KUASA

    NAMA LENGKAP B A G G A J I B A N K B C A

    NPWP 0 1 0 0 1 1 7 8 7 0 1 1 0 0 0

    PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

    JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)14 144,000,000

    PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA15

    JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)16 144,000,000

    PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)17 15,840,000

    PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)18 128,160,000

    PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN19 14,224,000

    PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA20

    PPh PASAL 21 TERUTANG21 14,224,000

    PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH22

    PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22) 23 14,224,000

    PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI 24 NIHIL

    JUMLAH PPh PASAL 21 :

    YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)

    25 N I H I LYANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)

    JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH

    DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN

    26

    DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

    J a k a r t a

    PEMOTONG PAJAK (tempat)TGL BLN THN

    TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

    R I N I

    61

    D ft HARTA & KEWAJIBAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    62/98

    Daftar HARTA & KEWAJIBAN

    Jenis Harta Rumah Rumah Toyota Forturner Perhiasan Deposito BRI

    Harga Beli/

    Nominal Rp 560.000.000 Rp 7.000.000 Rp 285.000.000 Rp 10.500.000 Rp 100.000.000

    Tahun Perolehan1998 1980 2008 2005 2007

    AlamatJl. Adil No 1 Jl. Bangka No. 9

    Cara PembayaranKredit 20 Tahun Warisan Tunai Tunai -

    Keterangan NOP : 13.12344567812 NOP:1519876454612 No. BPKB : 34598764Bunga 10%/Tahun =

    10.000.000

    Daftar

    HARTA

    62

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    63/98

    DI ISI DENGAN

    TAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

    1 0

    4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0

    DI ISI DENGAN

    NPWP WP SESUAIDENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    DI ISI DENGAN

    NAMA WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    A D I L S A P U T R O

    10.000.000DI ISI DENGAN

    BESARNYA

    PENGHASILAN

    BRUTO

    2.000.000

    PPh TERUTANG

    BUNGA DEVIDEN

    20% x PH. BRUTO

    18.324.000

    JUMLAH TOTAL PPh

    TERUTANG

    150.000.000 14.224.000

    14.000.000 2.100.000 DI ISI DENGANBESARNYA

    PENGHASILAN

    BRUTO

    HONORARIUMPPh TERUTANG

    HONORARIUM

    15% x PH. BRUTO

    (FINAL)

    63

    PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

    N P W P :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

    (1)BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURATBERHARGA NEGARA

    BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN

    PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

    PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN

    YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

    BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA

    SERAH

    BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI

    KEPADA ANGGOTA KOPERASI

    PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINALDAN/ATAU BERSIFAT FINAL

    PPh TERUTANG

    PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    11 PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

    HADIAH UNDIAN

    10

    (Rupiah)

    1

    (Rupiah)

    DIVIDEN

    13 PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

    2 0

    TAHUN

    PAJAK

    LAMPIRAN - II

    (2) (3)

    JUMLAH BAGIAN A

    PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

    NO.

    DASAR PENGENAAN PAJAK/

    PENGHASILAN BRUTO

    FORM

    ULIR

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    SUMBER/JENIS PENGHASILAN

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI1770 S - IIKEMENTERIANKEUANGAN RI

    JBA

    8

    12

    14

    2

    5

    3

    4

    6

    7

    9

    HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

    SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    64/98

    : HARTA PADA AKHIR TAHUN

    NO.

    (1)

    5

    dst

    (4) (5)(3)

    TAHUN

    PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN(Rupiah)KETERANGAN

    BAGIAN B

    JENIS HARTA

    (2)

    JBB

    2

    1

    JUMLAH BAGIAN B

    3

    4

    DI ISI DENGAN JENISHARTA WAJIB PAJAK

    Rumah (Jl. Adil No. 1)

    DI ISI DENGAN TAHUNPEROLEHAN JENIS

    HARTA WP

    DI ISI DENGAN HARGAPEROLEHAN WP

    Toyota Forturner

    Perhiasan

    Deposito BRI

    1998

    2008

    2005

    2007

    560.000.000

    285.000.000

    10.500.000

    100.000.000DIJUMLAHKAN HARGA

    PEROLEHAN WP

    962.500.000

    Kredit, NOP : 13.12344567812

    No. BPKB : 34598764

    Rumah (Jl. Bangka No..9)

    1980 7.000.000 Warisan, NOP : 13.12344567812

    BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

    (1)

    5dst

    (4) (5)

    JUMLAHNO.ALAMAT TAHUN

    PEMINJAMANPEMBERI PINJAMAN

    NAMA

    PEMBERI PINJAMAN

    4

    3

    2

    1

    (3)(2)

    JBCJUMLAH BAGIAN C

    DI ISI DENGAN

    JUMLAHPINJAMAN

    KPR BTN Jl. MH. Thamrin No. 5 1998 116.000.000

    116.000.000

    64

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    65/98

    BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

    NO.

    (1)

    1

    2

    3

    4

    5

    Halaman ke- dari ha laman Lampiran-II

    PEKERJAAN

    (5)

    NAMA

    (2)

    TANGGAL LAHIR

    (3) (4)

    JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

    HUBUNGAN KELUARGA

    DI ISI DENGAN

    NAMA KELUARGA

    Siska

    DI ISI DENGAN

    TANGGAL LAHIR

    SESUAI AKTE

    DI ISI DENGAN HUB

    KELUARGA

    Nadine

    Royan

    12/07/196001/09/1985

    10/10/1990

    IstriAnak Kandung

    DIISI DENGAN

    PEKERJAAN

    Karyawati BCAMahasiswa

    Anak Kandung Mahasiswa

    DI ISI DENGAN

    NOMOR HALAMAN

    1 1

    65

    DI ISI DENGAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    66/98

    PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh

    YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

    N P W P :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

    (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

    (1)

    angka (2)

    FORMULIR

    1770 S - I

    (3)

    JUMLAH PENGHASILAN

    0KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    LAMPIRAN - I

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAKTAHUN

    PAJAK

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2

    5.

    6.

    SEWA

    JUMLAH BAGIAN A

    1.

    (2)

    BUNGA

    (Rupiah)

    2.

    3.

    4.

    NO. JENIS PENGHASILAN

    ROYALTI

    Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A

    PENGHARGAAN DAN HADIAH

    KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

    PENGHASILAN LAINNYA

    JBA

    TAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

    1 0

    4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0DI ISI DENGAN

    NAMA WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    A D I L S A P U T R O

    DI ISI DENGAN JUMLAH

    PENGHASILAN &PINDAHKAN KE BAGIAN A

    KE FORMULIR INDUK 1770

    S BAGIAN ANGKA (2)

    5.000.000

    15.000.000

    66

    10.000.000

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    67/98

    BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

    (1)

    BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,

    PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI

    JUMLAH BAGIAN B JBB

    JENIS PENGHASILAN

    WARISAN

    NO.

    6.

    3.

    4.

    1.

    2.

    PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

    5. BEASISWA DALAM NEGERI

    (2) (3)

    (Rupiah)

    JUMLAH PENGHASILAN

    KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

    BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH

    -BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

    (1)

    5.

    dst

    Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk

    Catatan : 1770 S Bagian D angka (12)

    *) - DTP : Ditanggung Pemerintah

    - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

    - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri

    (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

    Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

    PEMUNGUT PAJAK

    NPWP PEMOTONG/NAMA PEMOTONG/

    PEMUNGUTANPEMUNGUT PAJAK

    JUMLAH PPh YANG

    (7)(6)

    BUKTI PEMOTONGAN/

    (2)

    DIPOTONG / DIPUNGUTPPh PASAL 21/

    22/23/24/26/DTP*TANGGAL

    (5)(3)

    JENIS PAJAK :

    NO

    (4)

    NOMOR

    JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

    1.

    2.

    3.

    4.

    JBCJUMLAH BAGIAN C

    Bendahara MA 01.001.688.7.011.000 02 31 Des 2010 DTP 20.167.000

    21.792.000

    1

    DI ISI DENGAN

    NOMOR

    HALAMAN

    DI ISI DENGANJUMLAH PINDAHKAN

    KE BAGIAN C

    FORMULIR INDUK 1770S Bagian D angka (12)

    Universitas Trisakti 19.090209.1.014.000BP21-05/RT/

    X/2010 29Oktober 2010 PPh 21 125.000

    167

    PT Pustaka 01.092.354.1.014.000

    PPh 231.500.000

    -BP2305/PSTK

    X/2010

    29 Nov 2010

    DI ISI DENGAN

    TAHUN PAJAK

    DI ISI DENGAN

    NPWP WP SESUAI

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    68/98

    MEMPUNYAI PENGHASILAN :DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA

    DALAM NEGERI LAINNYA

    YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

    SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN BERI TANDA "X" PADA

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    PEKERJAAN : KLU :

    NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

    PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

    *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

    1 ...

    [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]

    2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA .

    [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

    3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI .

    [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

    4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

    5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK

    6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) ..

    (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    3

    A.PENGHASILAN

    NETO

    PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1

    6

    PERHATIAN

    IDENT

    ITAS

    TAHUN

    PAJAK

    FORM

    ULIR

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    SPT TAHUNAN

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK02

    1770 S

    4

    5

    PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    2

    ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    RUPIAH *)

    0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5

    TAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

    1 0

    4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0

    NPWP WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    DI ISI DENGAN

    NAMA WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    A D I L S A P U T R O

    P E G A W A I N E G E R IDI ISI SESUAI

    DENGAN SURAT

    KETERANGAN

    TERDAFTAR

    0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5

    187.580.250

    15.000.000

    -

    202.580.250

    -

    202.580.250

    SPT PEMBETULAN KE -

    9 5 0 0 0 1

    DI ISI DENGAN

    PEKERJAAN WP &

    No.

    TELEPONSESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    68

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    69/98

    7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/

    8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8

    9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

    10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

    11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

    12

    NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

    13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

    b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

    14 a. PPh PASAL 25

    b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

    c. FISKAL LUAR NEGERI .

    15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

    7

    9

    D.KREDITPAJAK

    PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

    15

    12PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR

    .

    (11-12)

    14c

    13

    14a

    14b

    10

    11C.PPhTERUTANG

    B.PENGHASILAN

    KENA

    PAJAK

    2 19.800.000

    182.780.250

    22.417.000

    -

    22.417.000

    21.792.000

    625.000

    -

    5% x 50.000.000 = 2.500.000

    15% x 132.780.000= 19.917.000 +

    = 22.417.000

    69

    Merupakan pindahan dari 1770 S-I

    jumlah bagian C kolom (7)

    Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom

    ini dikosongkan dan dihitung denganperhitungan tersendiri

    Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom

    ini dikosongkan dan dihitung dengan

    perhitungan tersendiri

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    70/98

    16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

    b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

    17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN

    b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

    18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR

    DIHITUNG BERDASARKAN

    a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13

    b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

    a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

    b. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak e. ..

    c. Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

    Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

    lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

    WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

    NAMA LENGKAP :

    N P W P :

    F.1.1.32.18

    THN

    TANDA TANGAN

    18

    PERNYATAAN

    F.A

    NGSURAN

    PPh

    PA

    SAL25TAHUN

    PAJAK

    BERIKUTNYA

    TGL BLN

    G.LAMPIRAN

    (13-15) 16

    E.PPhKURANG/LE

    BIH

    BAYAR

    THNBLNTGL

    TGL LUNAS

    JANGAN LUPAUNTUK

    DITANDATANGANI

    625.000

    -

    x

    x

    x 2 8 0 3 2 0 1 1

    A D I L S A P U T R O

    4 8 9 9 9 6 6 6 3 0 1 1 0 0 0

    x 2 8 0 3 1 1

    70

    Form Induk 1770 S Nomor 18bAngsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    71/98

    Nama : Adil Saputro

    NPWP : 48.999.666.3-011.000

    Penghasilan Selama Tahun Pajak 2010

    1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS

    2 Penghasilan atas Honorarium Narasumber di Univ. Trisakti (+)3 Penghasilan Royalti

    4 Penghasilan Total Tahun 2010-/- Penghasilan Tidak Teratur (-)

    5 Penghasilan Teratur Tahun 20106 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) (-)

    7 Penghasilan Kena Pajak

    8 PPh Terutang

    -/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong

    9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2011

    Wajib Pajak

    Adil Saputro

    A di Saputro

    15,000,000Rp

    20,167,000Rp

    N I H I L

    187,580,250Rp19,800,000Rp

    167,780,250Rp

    20,167,000Rp

    10,000,000Rp

    187,580,250Rp

    5,000,000Rp

    202,580,250Rp

    71

    LEMBAR 3DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.SURAT SETORAN PAJAK

    (SSP)

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    72/98

    Untuk Dilaporkan oleh

    Wajib Pajak ke KPP

    :

    :

    Diisi s esuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

    Juml ah Pembayaran :

    Terbilang :

    , Tanggal ##Cap dan tanda tangan

    Nama Jelas : . Nama Jelas : ADIL SAPUTRO

    .....

    .....

    Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran.....

    .....

    .....

    ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

    /

    Diisi Tahun terutangnya Pajak

    Nomor Ketetapan

    Diisi dengan rupiah penuhRp625.000,-

    / /

    Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

    :

    Jan Feb Mar Apr Mei Jun

    NOP

    Masa Pajak

    Jul AgsTahun Pajak

    Uraian Pembayaran : PPh PASA L 29

    ADIL SAPUTRO

    JL. SAKTI NO.18 JAKARTA

    066 0:

    NAMA WP :

    :

    /

    ALAMAT OP

    Diisi s esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    NPWP 8 9 9

    Cap dan tanda tangan

    Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

    (SSP)

    Wajib Pajak/Penyetor

    JAKARTA

    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

    Diisi s esuai dengan Nomor Objek Pajak

    ALAMAT WP

    5 2 0 0

    Tanggal

    9

    2 0 1

    6 3 0

    OktSep Nov Des

    0

    0

    4 1 1 1 2

    1 14

    C t h L i (Tid k B h b d C t h S b l )

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    73/98

    1. Penghasilan Neto Suamia. Gaji PNS Rp 75.287.500

    b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan Rp 5.000.000 (+)

    Jumlah Penghasilan Neto Rp 80.287.500

    2. Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 150.000.000 (+)

    3. Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 230.287.5004. PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000 (-)

    5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 193.327.500

    6. PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 23.999.050

    7. PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050 Rp 8.367.036

    8. Kredit PPh Suami Rp 3.250.050 (-)9. PPh Kurang Bayar Suami Rp 5.116.986

    10. PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050 Rp 15.632.014

    11. Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-)

    12. PPh Kurang Bayar Istri Rp 1.408.014

    Contoh Lain (Tidak Berhubungan dengan Contoh Sebelumnya):

    Perhitungan Sendiri

    NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri

    73

    PPh T t SUAMI

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    74/98

    7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/

    8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8

    9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

    10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

    11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

    12

    NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S- I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

    13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

    b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

    14 a. PPh PASAL 25

    b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

    c. FISKAL LUAR NEGERI

    15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

    16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

    b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

    17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

    b. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)

    10

    DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG

    PAJAK

    11

    15

    12

    14c

    (11-12)

    PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR

    13

    14a

    14b

    PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

    9

    7

    16

    B.PENGHASILAN

    KENAP

    AJAK

    E.PPh

    KURANG/LEBIH

    BAYAR THNBLNTGL

    TGL LUNAS

    (13-15)

    C.PPhTERUTA

    NG

    D.KREDITPAJAK

    8.367.036

    3.250.050

    5116.986

    PPh Terutang SUAMI :

    = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050

    = 8.367.036

    74

    Kredit Pajak Suami = 3.125.050 +125.000

    = 3.250.050

    8.367.036

    5.116.986X 2 8 0 3 1 1

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    75/98

    7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/

    8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8

    9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

    10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

    11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

    12

    NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S- I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

    13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

    b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

    14 a. PPh PASAL 25

    b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

    c. FISKAL LUAR NEGERI

    15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

    16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

    b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

    17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. DIRESTITUSIKAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

    b. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)

    10

    DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG

    PAJAK

    11

    15

    12

    14c

    (11-12)

    PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR

    13

    14a

    14b

    PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

    9

    7

    16

    B.PENGHASILAN

    KENAP

    AJAK

    E.PPh

    KURANG/LEBIH

    BAYAR THNBLNTGL

    TGL LUNAS

    (13-15)

    C.PPhTERUTA

    NG

    D.KREDITPAJAK

    15.632.014

    14.224.000

    1.408.014

    PPh Terutang Istri :

    = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050

    75

    Kredit Pajak Istri = 11.974.000, telah

    dipotong oleh BII dalam formulir 1721

    A1 Istri

    15.632.014

    1.208.014X 2 8 0 3 1 1

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    76/98

    SPT Tahunan 1770 ss

    Wajib Pajak Orang Pribadi Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank

    dan/atau bunga koperasi

    76

    FORMULIR 1770 SS

    SPT TAHUNAN

    AHUNPAJAK

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN

    TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK

    PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI2 0

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    77/98

    SPT PEMBETULAN KE -

    BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    PEKERJAAN : KLU :

    NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -

    PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

    JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN .. Rp.

    JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Rp.

    Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

    lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari

    satu pemberi kerja.

    TANGGAL - -

    *) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

    TA

    PERHATIAN

    DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

    THN

    IDENTITAS

    TGL BLN

    PERNYATAAN

    TANDA TANGAN

    Petunjuk Pengisian

    FORMU

    LIR17

    70ss

    77

    R 1770 SSSPT TAHUNAN

    AK

    DI ISI DENGAN

    TAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

    DI ISI DENGAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    78/98

    SPT PEMBETULAN KE -

    BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    PEKERJAAN : KLU :

    NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI :

    PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA

    JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN .. Rp.

    JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Rp.

    Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

    lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan b ahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari

    satu pemberi kerja.

    TANGGAL - -

    FORMULIR 1770 SS

    TAHUN

    PAJA

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    2 0

    PERHATIAN

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN

    TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA

    KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

    IDENTITAS

    TGL BLN

    PERNYATAANTANDA TANGAN

    THN

    1 0

    2 7 1 9 9 6 6 6 3 0 1 4 0 0 0

    NPWP WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    DI ISI DENGANNAMAWP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    I M R O NDI ISI DENGAN

    PEKERJAAN WP

    SESUAI DENGAN

    FORMULIR 1721

    A1/A2T E K N I S I

    DI ISI DENGANNOMOR TELEPON

    WP YANG DAPAT

    DIHUBUNGI

    0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5

    DI ISI DENGAN

    NOMOR FAX WP

    0 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5

    DIISI DENGAN NILAI PEROLEHAN

    DARI SELURUH HARTA YANG

    DIMILIKI SESUAI DENGAN

    KETENTUAN PERPAJAKAN YANG

    BERLAKU. MISALNYA: RUMAH,

    KENDARAAN BERMOTOR,KEBUN, SAWAH, PERHIASAN,

    DEPOSITO, TABUNGAN DLL.

    5 0 . 0 0 0 . 0 0 0

    DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH

    UTANG YANG

    DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUKUTANG BUNGA. MISALNYA:

    PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI

    7 5 . 0 0 0 . 0 0 0

    DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT

    INI DITANDATANGANI

    2 9. 0 3 2 0 1 1JANGAN LUPA

    UNTUKDITANDATANGANI

    x

    78

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    79/98

    Contoh Soal 1770 Tahun 2010

    Nama : Dr. Hendra Saputro NPWP : 04.456.789.1.012.000 Pekerjaan : Dokter Tetap RS SEHAT Alamat : Jl. H.Mukhtar 24

    Kel.Pesanggrahan,Kec.KembanganJakarta

    No. Telp/Fax : 021-7777777 Jabatan : Kepala Divisi Status : Menikah Tanggungan : 3 orang anak

    A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A1)

    : Rp 108 000 000Gaji pokok

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    80/98

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    : *)

    =

    =

    =

    :

    :

    : (+)

    =

    =

    =

    =

    =

    =

    =23. PPh 21 Yang Harus Dipotong =

    **)

    Rp 108,000,000

    19. PPh 21 atas PKP Setahun/Disetahunkan

    21. PPh 21 terutang

    Rp 11,130,000

    Penghasilan Neto Masa Sebelumnya

    Rp 110,950,000

    15 % x Rp 60.950.000 = Rp9.142.500

    PPh Terutang 5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

    Penghasilan Kena Pajak

    Rp -

    Total Penghasilan Tidak Kena Pajak

    Rp 143,200,000

    R 10,800,000

    Rp 789,680

    Rp 22,166,000

    Rp 1,444,320

    Rp -

    Tun an an istri/suami

    Penghasilan Bruto =

    Gaji pokok

    Tunjangan anak

    Pen uran an :

    Tunjangan struktural/fungsional

    Tunjangan beras

    Tunjangan lain-la in

    Rp -

    Rp 132,070,000

    Rp 11,642,500

    Rp 11,642,500

    20. PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya

    Rp 11,642,50022. PPh 21 Ditanggung Pemerintah Rp -

    Iuran pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok

    - Wajib Pajak

    - Status Kawin

    Rp 21,120,000

    Rp 1,320,000

    - Anak 3 orang @ Rp 1.320.000

    Rp 11,642,500

    Rp 110,950,000

    5% x 143.200.000 = 7.160.000

    5,130,000Rp

    Rp 6,000,000

    PTKP ( K/2 )

    - Biaya Jabatan

    Rp 3,960,000

    - Iuran Pensiun

    Penghasilan Neto

    Rp 15,840,000

    PKP DIBULATKAN

    RIBUAN PENUH

    KEBAWAH

    Data Wajib Pajak

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    81/98

    Orang Pribadi Tahun 2010

    B RINCIAN PENGHASILAN ISTRI TAHUN 2010

    Isteri bekerja pada Bank Central Asia cabang Senayan sebagai Marketing Manajer

    (Formulir 1721-A1)

    Penghasilan Isteri setahun:

    (-)

    Dikurangi PTKP

    Penghasilan Kena PajakPPh Terutang =

    Rp 4.024.000.- (dipotong oleh BCA)

    Pengurang

    Biaya Jabatan 5% x 80.000.000 =4.000.000

    80,000,000Rp

    60,160,000Rp

    15,840,000Rp

    4,000,000Rp

    76,000,000Rp

    4,024,000Rp

    Ilustrasi

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    82/98

    1. Dr. Hendra Saputro, juga buka praktek di tempat lain (Jakarta)

    dengan peredaran bruto (omzet) setahun Rp. 300.000.000

    2. Dr. Hendra Saputro, juga mendapatkan honorarium sebagai

    pembicara pada seminar tentang mata sebesar Rp 10.000.000,-

    dan telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari bruto oleh

    Yayasan Mata.

    3. Dr. Hendra Saputro, menerima hadiah dari pabrik obat mata paket

    liburan ke London senilai Rp50.000.000,- (tidak dipotong PPh

    Pasal 21 oleh pemberi hadiah)

    4. Istri Dr. Hendra Saputro, tahun 2010 menerima warisan dari orang

    tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000

    5. Dr. Hendra Saputro, tiap bulan mengangsur PPh (PPh Pasal 25)

    sebesa Rp24.000.000/tahun atau Rp2.000.000 sebulan

    Ilustrasi

    Data Wajib Pajak

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    83/98

    DATA HARTA DAN KEWAJIBAN :1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000,00

    2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan

    Rp60.000.000,-

    3. Mobil Toyota Avanza tahun 2006 dibeli kredit dengan harga Rp

    100.000.000,-

    4. Tanah di Jl. Limau No. 3, Kebon Jeruk luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000

    dengan harga Rp. 600.000.000

    5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah

    Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000,-6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2007 sejumlah

    Rp. 104.000.000-, (selama 5 tahun)

    Data Wajib Pajak

    Orang Pribadi Tahun 2010

    1770 IV 02LAMPIRAN - IV

    KLIR

    1 0

    DI ISI DENGANTAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    84/98

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    s.d

    NORMA PEMBUKUAN

    PERHATIAN SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA " X " DALAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN A :

    (2) (4) (5)

    HARGA PEROLEHAN

    (Rupiah)

    (1)

    8

    6

    9

    (3)

    1770 - IV 02

    (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    HARTA PADA AKHIR TAHUN

    TAHUN

    PAJAK

    DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

    BL THKEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

    BL TH

    TAHUN PEROLEHAN

    HARTA PADA AKHIR TAHUN

    KETERANGAN

    NO. JENIS HARTA

    3

    4

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGAN RI

    1

    10

    dst

    2

    7

    5

    JUMLAH BAGIAN A JBA

    FORMUL

    DI ISI

    DENGAN

    JENIS HARTA

    WAJIB PAJAK

    Rumah

    DIISI DGN TAHUN

    PEROLEHAN ATAU

    TAHUN

    MENDAPATKAN/

    MENERIMA HARTA

    DI ISI DGN HARGA PEROLEHAN

    ATAU HARGA/NILAI PADA SAAT

    MEMBELI/MENERIMA HARTA

    Toyota Kijang

    Toyota Avanza

    Tanah (Jl. H. Nawi, Kebayoran)

    Deposito di BCA

    1990

    1999

    2006

    2000

    1999

    50.000.000

    60.000.000104.000.000

    600.000.000

    150.000.000

    DIISI DENGAN

    Hasil Penjumlahan

    Seluruh Harta pada

    kolom (4).

    964.000.000

    NOP : 12.34.567.890.111.2705.1

    BPKB : H-123456

    BPKB : H-123456, Kredit

    NOP : 98.76.543.219.873.2178.1

    0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0

    D r H E N D R A S A P U T R O

    1 0

    0 1 1 0 1 2 1 0

    DI ISI DENGAN

    NPWP WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    DI ISI DENGAN

    NAMA WP SESUAI

    DENGAN FORMULIR

    1721 A1/A2

    X

    PerhitunganMenggunakan

    Norma

    BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    85/98

    4

    TAHUN

    PEMINJAMAN

    5

    8

    6

    7

    3

    (1)

    1

    2

    NO.

    (4)

    JUMLAH

    (Rupiah)

    (5)

    ALAMAT PEMBERI PINJAMANNAMA PEMBERI PINJAMAN

    (3)(2)

    JBBJUMLAH BAGIAN B

    10

    dst

    9

    DI ISI DGN JUMLAHAN

    SELURUH KEWAJIBAN

    TERMASUK BUNGANYA

    104.000.000

    Oto Multi Finance Jl. Kapt.

    Tendean No. 11

    2007 104.000.000

    Diisi dengan Nama

    Diisi dengan Tanggal

    Dii i d

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    86/98

    BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

    Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

    5

    dst

    4

    2

    3

    (5)

    1

    (4)(1) (3)

    PEKERJAANHUBUNGAN KELUARGATANGGAL LAHIR

    JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

    NO.

    (2)

    NAMA ANGGOTA KELUARGA

    DI ISI DENGAN

    PEKERJAAN

    Nur Fitri 1 April 1967 Istri Pegawai Swasta

    21 Juni 1987 Anak Kandung MahasiswaIntan Fitria

    Simon Saputro 2 Agustus 1992 Anak Kandung Pelajar

    Diisi dengan Nama

    sesuai Akte

    Diisi dengan Tanggal

    Lahir sesuai AkteDiisi dengan

    Hubungan Keluarga

    Tommy Setiawan 18 Mei 1992 Anak Kandung Pelajar

    IR 02LAMPIRAN - III K1770 III

    DI ISI DENGANIDENTITAS WAJIB

    PAJAK

    1 0

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    87/98

    s.d

    PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

    PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN

    PERHATIAN : ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN A :

    NO

    (1)

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN

    GUNA SERAH

    PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

    HADIAH UNDIAN

    PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN

    PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

    BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA

    NEGARA

    HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

    (4)(3)

    BERI TANDA " X " DALAM

    FORMULI 0

    BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

    2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT

    FINAL

    TAHUN

    PAJAK1770 - III

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN

    PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

    PPh TERUTANG

    (Rupiah)

    PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

    BL

    (2)

    (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    THBL TH

    SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

    0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0

    D r H E N D R A S A P U T R O

    DI ISI DENGAN PPh-

    NYA

    1 0

    0 1 1 0 1 2 1 0

    XPerhitungan

    MenggunakanNorma

    10.000.000 2.000.000

    DI ISI DENGAN

    JUMLAH BUNGA YG

    DIPEROLEH WP

    9.

    10

    SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    USAHA JASA KONSTRUKSI

    DI ISI DGN JUMLAH

    BRUTO

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    88/98

    10.

    11.

    12.

    13.

    14.

    15.

    16.

    17.

    BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

    NO

    (1)

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

    PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKEN AKAN PAJAK SECARA TERPISAH

    PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKA N PAJA K FINAL

    DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

    PENGHASILAN BRUTO(Rupiah)

    (3)

    JUMLAH (1 s.d. 16)

    (2)

    (Rupiah)

    BEASISWA

    JUMLAH BAGIAN B

    WARISAN

    KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

    JBB

    PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

    BANTUAN / SU MBANGAN / H IBAH

    BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,

    PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

    PENGHASILA N ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

    SUMBER/JENIS PENGHASILAN

    PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

    BUNGA SIMPANAN YANG DIBAY ARKAN OLEH KOPERASI

    KEPADA A NGGOTA KOPERASI

    PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

    DIVIDEN

    USAHA JASA KONSTRUKSI BRUTO

    PENGHASILAN ISTRI

    DARI KANTORNYA

    DI ISI DENGAN PPh

    YG TERHUTANG

    ATAS GAJI/PENGHASILAN ISTRI

    80.000.000 4.024.000

    6.024.000

    50.000.000

    50.000.000

    DI ISI DENGAN

    JUMLAH

    PENGHASILAN

    BRUTO DARI

    WARISAN YGDITERIMA (BILA

    ADA)

    021770 - II

    LAMPIRAN - II

    MULIR

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIA

    JAK 1 0

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    89/98

    s.d

    NORMA PEMBUKUAN

    ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN A :

    (1)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    BUKTI

    PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

    TANGGAL

    JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /

    DIPUNGUT

    (Rupiah)

    BERI TANDA " X " DALAM

    THTHBL

    NOMOR

    (7)(6)(4) (5)(2) (3)

    1770 II

    PERHATIAN :

    FOR

    JENIS PAJAK : PPh PASAL

    21/ 22/23/24/26/DTP *)

    NPWP

    PEMOTONG/PEMUNGUT

    PAJAK

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,

    PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN

    PPh DITANGGUNG PEMERINTAHTAHUN

    PA

    NO

    NAMA

    PEMOTONG/PEMUNGUT

    PAJAK

    DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh

    DITANGGUNG PEMERINTAH

    (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    BL

    SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

    PPh Pasal 21RSCM 01.345.678.3.123.000 01 Rp 11.642.50020 Jan 2011

    0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0D r H E N D R A S A P U T R O

    0 1 1 0 1 2 1 0

    X

    YAYASAN MATA 01.950.321.8.021.000 05 30-11-2010 Rp

    500.000

    DI ISI DENGANNAMA PEMOTONG/

    PEMUNGUT BILA

    ADA DALAM THN

    2008 DAN BILA

    LAMPIRAN TDK

    CUKUP DPT

    DITAMBAH

    DI ISI DENGAN NAMA

    NOMOR BUKTI/TGL DAN

    JUMLAH PPh

    POTONG/PUNGUT

    SUMBERNYA DARI

    BUKTI

    POTONG/PUNGUT YG

    DITERIMA WAJIB PAJAK

    JANGAN LUPA

    MENGISI KOLOM-KOLOM INI

    JANGAN LUPA

    MENGISI KOLOM-

    KOLOM INI

    PPh Pasal 21

    7

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    90/98

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    dst

    *) - =

    - Kolom (6) dii si dengan pilihan s ebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

    - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksi mum yang dapat dikreditkan sesuai lam piran tersendiri(lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

    dari halaman Lampiran-II

    PPh Ditanggung Pemerintah

    Halaman ke -JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

    JBA

    DTP

    JUMLAH BAGIAN A

    Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

    Rp 12.142.500

    S O GULIR

    HALAMAN 1 LAMPIRAN - I 2 0A

    K 1 0

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    91/98

    s.d

    NORMA PEMBUKUAN

    ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

    PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT

    NAMA AKUNTAN PUBLIK :

    NPWP AKUNTAN PUBLIK:

    NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

    NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK:

    NAMA KONSULTAN PAJAK:

    NPWP KONSULTAN PAJAK :

    NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK:

    NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK:

    a. 1a

    b.1b

    c. 1c

    d.1d

    e.1e

    2.

    a.2a

    b.2b

    c.2c

    d.2d

    e. 2e

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    FORMU

    1770 - IBL

    TAHUN

    PAJA

    BL

    1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN

    LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :

    BAGIAN A:

    (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

    (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    TH

    PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA

    DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG

    MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

    PEREDARAN USAHA

    RUPI AH

    PERH ATIAN: SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

    TH

    BERI TANDA " X " DALAM

    HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

    PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI

    DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK

    PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG

    DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

    JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI

    HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

    HARGA POKOK PENJUALAN

    LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

    PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

    BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU

    ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

    BIAYA USAHA

    PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

    0 4 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 0 0 0

    D r H E N D R A S A P U T R O

    1 00 1 1 0 1 2 1 0

    X

    JANGAN LUPA

    MENGISI KOLOM-

    KOLOM INI

    JANGAN LUPA

    MENGISI KOLOM-

    KOLOM INI

    c.2c

    PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG

    DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    92/98

    d.2d

    e. 2e

    f. 2f

    g.2g

    h. 2h

    i.2i

    j.2j

    k.2k

    l. 2l

    a.3a

    b. 3b

    c.3c

    d. 3d

    4 4

    PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

    GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

    JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI

    HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

    3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:

    HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

    DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN

    PAJAK PENGHASILAN

    SANKSI ADMINISTRASI

    SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI

    FISKAL

    BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG

    DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKPENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

    JUMLAH (2a s.d. 2k)

    PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK

    OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

    JUMLAH (3a s.d. 3c)

    JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

    SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI

    FISKAL

    LAMPIRAN IR HALAMAN 2 1 0

    DI ISI DENGANTAHUN PAJAK

    BERSANGKUTAN

  • 7/22/2019 1. Slide Pph Op - 2013

    93/98

    s.d

    PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA NORMA PEMBUKUAN

    PERHATIAN : ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

    NPWP :

    NAMA WAJIB PAJAK :

    BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

    Pindahkan Jumlah Bagian BKolom (5)ke Formulir 1770 Angka 1

    THTAHUNP

    AJAK

    BL

    0

    TH

    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO )

    BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

    PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

    1770 - I2

    PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN

    NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

    SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

    BL

    LAMPIRAN - I

    SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

    FORMULIR

    KEMENTERIAN KEUANGAN RI

    2

    1

    HALAMAN 2

    NO.

    PENGHASILAN NETO

    (Rupiah)

    (1)

    3

    4

    5

    (5)(2)

    USAHA LAINNYA

    JUMLAH BAGIAN B

    DAGANG

    INDUSTRI

    JASA

    PEKERJAAN BEBAS

    JENIS USAHA