Top Banner
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali |l,\Rl (pl {iaih \=1' Edisi Hal : .Slbvr, ts furu adf 7 Dapat Rapor Merah, SKPD Mulai Berbenah SKPD Muiai Berbenah TAIIANAN, NusaBali beban. 'lansan iadrkan ^ liop,r.l" Ornbudsman Rl rapor merah"sebagai be- r\epala umDuosman Rl rapor merah sebagai be- Perwakilan Bali Umar lbnu ban, namun iadikin seb- Alkhat-rb menilai Satuan agai motlvasi. Meskipun Keljr Perarrgkat Daerah banyak vang mendaDat [SKPD) Kabupaten sudah rapor merahi sudah ida me akukan pembenahan beberapaSKpDyalgmarn- Krnerld n)aupun ddlam pu menunjukkdn genine_ pelJyanan publik. Meskj kdtdn, ddri merah meniaii ma:iih banyak mendapar hiiau. Hal ini sangrt kimi rapor merah, SKPD suLjah .rpresidsi, imbuhnya. mclakukan perubahan se- Kepada penidbaL Bu_ carr siginifikan menuiu pati pihaknya berharap rap,lr htldll. rnampu mengenrban tugas Nlenurut Umar lbnu dengan bciIdan mam-ou Alk ratrb. pelayandn pub- meningkatkan kineria seiu- iik .rarus terus ditingkal- ruh peqawai dj linskunsdn k.ll). SKPD di lingkungan pcmkab Tabanan.;Mudih- Pemkab Tabanan diharap- mudahan dengan kehadi- kdn terus berinovasi dan ran penjabat Bupati, akan krerrif dllam memberi. ada bdnyJk perubahan kdn pel.ryaltan, agar citra yang lebih bnik utamanva Pcnrkab di n)atd mdsyara- dalanr hal nelavanan oub, k,,rt-nentddi bark "sebagai lik di lirrgkungan pemkab dpa|dtur ncgar.r kita harus Tdbanan,' ujarnva. bisr nremberikan pelay- Semenlrr,lpen;.rbatBu b is:L nremberikan pelay- Sementara penjabat Bu- an,r r terbaik kepl.lr ma- pdti TabJndn Wavan Sus syrrakar. Kami berharap iada berharap keriasam"a seluruh SKPD ke deDan terus ditinskatkanprrne D ke depan rnelahirka n
10

=1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sep 17, 2018

Download

Documents

hoangkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

|l,\Rl(pl

{iaih\=1'

Edisi

Hal

: .Slbvr, ts furu adf

7

Dapat Rapor Merah,

SKPD Mulai BerbenahSKPD Muiai BerbenahTAIIANAN, NusaBali beban. 'lansan iadrkan

^ liop,r.l" Ornbudsman Rl rapor merah"sebagai be-r\epala umDuosman Rl rapor merah sebagai be-

Perwakilan Bali Umar lbnu ban, namun iadikin seb-Alkhat-rb menilai Satuan agai motlvasi. MeskipunKeljr Perarrgkat Daerah banyak vang mendaDat[SKPD) Kabupaten sudah rapor merahi sudah idame akukan pembenahan beberapaSKpDyalgmarn-Krnerld n)aupun ddlam pu menunjukkdn genine_pelJyanan publik. Meskj kdtdn, ddri merah meniaiima:iih banyak mendapar hiiau. Hal ini sangrt kimirapor merah, SKPD suLjah .rpresidsi, imbuhnya.mclakukan perubahan se- Kepada penidbaL Bu_carr siginifikan menuiu pati pihaknya berharaprap,lr htldll. rnampu mengenrban tugas

Nlenurut Umar lbnu dengan bciIdan mam-ouAlk ratrb. pelayandn pub- meningkatkan kineria seiu-iik .rarus terus ditingkal- ruh peqawai dj linskunsdnk.ll). SKPD di lingkungan pcmkab Tabanan.;Mudih-Pemkab Tabanan diharap- mudahan dengan kehadi-kdn terus berinovasi dan ran penjabat Bupati, akankrerrif dllam memberi. ada bdnyJk perubahankdn pel.ryaltan, agar citra yang lebih bnik utamanvaPcnrkab di n)atd mdsyara- dalanr hal nelavanan oub,k,,rt-nentddi bark "sebagai lik di lirrgkungan pemkabdpa|dtur ncgar.r kita harus Tdbanan,' ujarnva.bisr nremberikan pelay- Semenlrr,lpen;.rbatBub is:L nremberikan pelay- Sementara penjabat Bu-an,r r terbaik kepl.lr ma- pdti TabJndn Wavan Sussyrrakar. Kami berharap iada berharap keriasam"aseluruh SKPD ke deDan terus ditinskatkanprrneD ke depan

rnelahirka n

Page 2: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi : $Ifa burtr Eqs

Hal : G

Dewan Ngaku Tak TerpengaruhBansos Hangus Rp ll,5 M

AMLAPURA, NusaBaliSebagian anggota DPRD Ka-

rangasem mengaku tidak ter-lalu berpengaruh atas hangus-nya, bantuan sosial [bansosJ Rp1.1,52 6 miliar; setelah diberlaku-kannya UU No 23 tahun 2014yang mengatur bantuan itu hanyauntuk lembaga berbadan hukumIndonesia. Mereka beralasan.selama ini hanya mengantarkanproposal konstituen ke eksekutif,bukan berjanji memperjuangkan.

Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan Tama, memapar-kan hal itu, dihubungi secara ter-pisah diAmlapura, Senin [24lB).. I Wayan Tama, Ketua Fraksi

Partai Golkar DPRD Karangasemmemaparkan, saat konstitu-en yang mengajukan proposal,dirinya hanya mengantarkan keeksekutif, misalnya ke BagianKesra, Dinas Budaya dan Pari-wisata dan sebagainya. "Kami ti-dak pernah berjanji, kami hanyamengantar dan memberikanjalan, tata cara mengajukan pro-posal agar dapat bantuan bansos.Sehingga setelah berlakunya UUNo 23 tahun 2014, kami tidakmerasa terbebani," kata Tama.

Siasat anggota DPRD, I WayanSumatra juga demikian. Selamaini hanya mengantarkan wargamasyarakat mengajukan pro-posal, Ternyata setelah berlakuUU No 23 tahun 2014, hanva

lembaga berbadan hukum sajahak dapat bansos, atas dasar itumasyarakat telah memahaminya."Saya rasa masyarakat telah me-mahami, berlakunya UU No 23tahun 2014, makanya, tidak adawarga yang mempertanyakantindaklanjut proposal sebelum-nya. Lagi pula kami tidak pernahberjanji," jelas Sumatra yanganggota DPRD dari Fraksi PDIPerjuangan, Daerah PemilihanKarangasem III {KecamatanSelat, Kecamatan Rendang danKecamatan Sidemenl inr.

Berbeda dengan anggota DPRDI Kadek Sujanayasa, setidaknyaberlakunya UU No 23 tahun 20L4,sangat berpengaruh terhadapkeberadaan anggota DPRD dimata masyarakat. Mengingatbanyakproposal bansos tidak cai4sehingga di saat anggota DPRDturun ke bawah, ada rasa sungkan."Sedikit banyak berpengaruh jugapergerakan anggota dewan, atasbatalnya realisasi bansos untuklembaga non formal," kata Su-janayasa, yang juga Ketua PartaiNasDem Karangasem.

Tercatat 698 proposal senilaiRp 11,526 miliar yang sedianyaterealisasi di APBD Perubahan2015, akhirnya hangus, menyu-sul diberlakukannya UU No 23 ta-hun 2014, tentang pemerintahandaerah, khususnya pasal 298(4J dan ayat (5). Lebih spesifik

lagi bunyi ayat [5J Belanja hibahsebagai mana pada ayat [4] dapatdiberikan kepada: pemerintahpusat, pemerintah daerah, BadanUsaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, atau badan, lem-baga, organisasi kemasyarakatanyang berbadan hukum Indonesia.

Sebelumnya, Kepala BagianKesejahteraan Rakyat SetdakabKarangasem Ida Bagus Gede Pida-da, menjelaskan proposal masukdianggarkan di APBD Perubahan20L5, dananya gagal cair.

Dari 698 proposal tersebutkatanya, di antaranya berasaldari: proposal kegiatan 68 pro-posal, proposal pengganti 52proposal, prioritas 14 proposal,rekomendasi Bupati Karangasem40 proposal, rekomendasi WakilBupati Karangasem 157 pro-posal, rekomendasi anggota de-wan 263 dan yang lain-lainnya.Mulanya RAB (rencana anggaranbiayal untuk 698 proposal Rp30,39 miliar, setelah direko-mendasi SKPD (satuan kerjaperangkat daerah) menjadi Rp1.1,526 miliar.

Sedangkan bansos yang ter-lanjur cair atas dana APBD 2015di anggaran induk, 269 proposalsenilai Rp 4,17 miliar berasal dariorganisasi 2 proposal senilai Rp120 juta, dan 267 proposal ber-asal dari organisasi keagamaansenilai Rp 4,05 miliar, 6 kl"6

Page 3: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Dugaan Korupsi Prona di Buleleng'' Untuk memuluskan aksinya, terdakwa dan'" beberapa pejabat desa lainnyi memUentut< tim'kecil. Terdakwa Yudiasa sendiri diberi keper-'-.-3ayaan

sebagai Koordinator X"c"-"tan ai bawah.lgnanggunglawab, Putu Wibawa (perbekel Sum-

. terkimal _dan, Ketua panitia, Ketut Wirten (ter-

l'.shngka dalam berkas terpisah).

''mengumpulkan uang Rp 160 juta dari 267 warga. yang-mengurus Prona dengan biaya-pengurusan

fip 600 ribu per orang. Darljumlatr-uahg t6rsebur,, Yuctiasa menerima Rp 80.100.000 sebagai ko-

,. brdinator kecamatan. "Terdakwa sebaeii koo-rdinator mendapatkan Rp 80.100.00-0 yangolgunakan.unilk pembayaran prona yang seben_

, 4lny_a suclah ditanggung negara," jelas f pU.

. Akibahya, negara dirugikan Rp 810.100.000,dan terdakwa dijerat dengan pasal primer pasal 12

. 4uruf epU No 31 tahun 1999 rentang tipikor;

...sebagaimana yang telah diubah dan dihmbah kedalam UU No. 20 tahun 2001... Usai.pembacaa_n dakwaan, terdakwa yang

., didampingi kuasa hukumnya, Elsya menyaiakailtidak akan mengajukan eksepsi fkeberabn aas

. dakwaan). "Kami tida\akan mengajukan eksepsii,jelas Elysa. Majelis}akim akan mJhnlutkan sidangpada, Se.lasa (7/9) &ngan agenda pemeriksaansaKsl-saKsl. m rez

:,Pasrah, Terdalcwa

::TidakAjukan Eksepsi

T.TERDAKWA, I Gede Kardini.$diasa usai jalani persida--"69an di Pengadilan Tipikor

Denpasar, Senin (2418).

DENPASAR,NusaBali

Kasus dugaan ko-rupsi Prona (ProyekOperasi NasionalAgraria) di Buleleng&ngan terdalnrrra Sek-retaris Desa (Sek&s)Pejarakary KecamatanGerokgak, I Ge& Kar-din Yudiasa,45, dig-'elar di PengadilanTipikor Denpasar,Senin (24lB) denganagenda pembacaandakwaan. Usai pem-bacaan dakwaan, ter-dakWa yang pasrahmenyat:kan tidakakan mengajukan

. .eksepsi (keberatan atas dakwaanJ yang lazim' dilakuka; terdakwa korupsi lainnya.' "",- Dqlam dakwaan yang dibacakan di hadapan'majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili, JaksaPenuntut Umum [lPU), Putu Gede Suryawanmenyatakan korupsi ini berawal saat Badan

', PErtanahan Negara [BPN) Buleleng menetapkan'-prona agraria yang diikuti warga di Desa''Sumberkima, Gerokgak, Bubleng pada 2008 lalu.": . Saat melakukan sosialisasi, BPN Buleleng; menyampaikan kepada warga bagaimana cara'. rhenyertifikatkan tanah dan tidak dipungut biaya.-Pasalnya, dalam kegiatan ini negara me-lahi nPU' sudah menganggarlan dana seb"esar Rp 310 juta' untuk membiayai 1..000 sertifikat Namun dalam'sosialisasi, disampaikan jika warga yang akan

'. -mengikuti program Prona dipungut biaya sebesarRp 600 ribu.

Edisi

Hal

Sdrm, Js lU,4$' mrC

W

Page 4: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

li _. .,\q,i {*} liF

\ -4.',t:E;;/':

Mantan bos PT AdhiKarya Divisi Vll ini

juga menjaditerdakwa dalam

kasus dugaankorupsi PiPanisasi

. Karangasem'

DENPASAR. NusaBaliSetehh tertunda 3 kali, laksa

Penuntut Umum (lPU) akhirnyamembacakan tuntutan untukmantan Kepala PT Adhi KaqyaDivisi VII (Bali, NTB, NTT danMaluku), Wijaya Imam Santosadi Pengadilan Tipikor Denpasarpada, Senin (24l8J. Dalarh tun-tutan, mantan bos PT Adhi Karyayang iuga meniadi terdakwadalam kasus dugaan korupsipipanisasi Karangasem ini di-tunuthukuman 11 ahun penjaradan mengembalikan kerugiannegara Rp 12 miliar.

; aS 6atri aerti

dibacakan di hadapan ma jelishakim Cening Budiana, laksaPenuntut Umum (fPU), Eriantodkk menyatakan terdakwa se-cara sah dan meyakinkan ber'salah melakukan korupsi secarabert4lna-sama. Sesuai pasalPrinier Pasal 2 ayat 1io pasal

'18 UU Nomor 31 1999 tentangpe mbera n ta sa n t ipikor, seba'gaimana yang telah diubah danditambah dengan UU 20 tahun2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 io pasal 55 ayat Ike 1 KUHP

Setelah m empert imban gka nhal memberatkan, yaitu tidakmendukung upaya peme rin ta hdalam pemberantasan koruPsi.Serta hal meringankan, yaitusopan dalam sidang dan me-miliki tanggungan keluarga, JPUakhirnya menuntut lmam de-ngan hukuman ll tahun penjara.

" Menjatuh ka n hukuma n pen-jara selama 11 tahun kepada

; terdakwa dikurangi masa pena-

Edisi

Hal

. IIIJSAMII/RE?A

TERDAKWA, Wiiaya lmam Santosa berkonsultasi dengan kuas-a. hukumnya

ii""r" "iJ"tis

t,jniutan oi Pengadilan Tipikor Denpasar' Senin {2418)'

Eks Bos PT Adhi Karya

Dituntut tl Tahun* Dalam Kasus Dugaan Korupsi Klaim Asuransi

Dalam a mar tuntutan Yang

Page 5: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ffirnt-ffi5arnbtlgar^

hanan dengan perintah tetapdiahan," tegas fPU dalam amartuntutannya. Selain itu, eks bosPT Adhi Karya ini diwajibkanmembayar denda Rp 300 jutasubsider 6 bulan penjara sertamengganti kerugian negara Rp12,3 miliar dengan ketentuanjika tidak mampu membayar,maka harta bendanya akan disitadan dilelang.

"fika masih belum cukupakan diganti dengan hukumanpenjara selama 5 tahun," tegasfPU. Usai pembacaan tuntutan,terdakwa yang didampingi kuasahukumnya, Edy Hartaka lang-sung menyatakan akan menya-mpaikan pledoi dalam sidangberikutnya yang digelar, Senint3 1/81 mendatang. Ditemui usaisidqng, Edy mengatakan tuntutanyang dibacakan f PU terlalu beratSelain hukuman pidana penjara11 tahun, kliennya juga diminamengganti kerugian negara Rp12 miliar.

Padahal dalar4 sidang te-rungkap jika uafig tersebuttidak semua dinikmati klien-nya melainkan sebagian besardigunakan menutup proyek PT

Adhi Karya lainnya dan diba-gikan ke.beberapa orang. "Se-harusnya itu juga diungkapsehingga tidak ditanggungklien sava sendiri. Nanti dalampledoi -akan kami ungkapsemua," pungkas pengacaraasal Solo, Jawa Tengah ini.

Dalam dakwaan dijelaskankasus yang menjerat lmam, yaitumasalah klaim asuransi yangharusnya dimasukkan ke dalamrekening PT Adhi Karya DivisiKonstruksi VII, namun dima-sukkan dalam rekening pri-badinya. Rentetan perbuatanpidana yang dilakukan dari tahun2012 ini, nilainya mencapai Rp900 juta.

Sedangkan dana-dana lainnya,yang didapat dari berbagai pro-yek di wilayah Bali, NTB, NTTdan Maluku ini, mestinya jugaharus dimasukkan dalam reken-ing perusahaan, namun oleh ters-angka dimasukkan dalam re-kening pribadinya. Iika digabungmasalah khim asuransi dan dana-dana lainnya yang didapat dariberbagai proyek, jumlah ker-ugian negara mencapai Rp72.358.977.244.000. h rez

hat 1

Edisi

Hal

. (.tUrA, ar Afnuttr tol\

5

Page 6: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Iagrem dan CandraDewi

DifemputkeBui

I NUSAMT/DIA

Jagrem (2 dari kiri) dan Candra Dewi {3 dari kiri) palingkan muka saat menjalani pemeriksaan di Kejari Tabanan, Senin {24i8).

latan dan Angkutan DKP.Kasi Pidsus Kejari Tabanan,

Fathur Rochman menambahkan,setelah dilimpahkanke JPU, ked-uanya akan kembali menjalani

Saat pemeriksaan,Penjabat Bupati

Tabanan kunjungikantor Kejari

Tabanan. Namunkunjungan itu tidak

ada kaitannyadengan kasus

dugaan pemerasanCPNS di lingkungan

DKP Tabanan.TABANAN, NusaBali

Tersangka kasus dugaan pem-erasan CPNS di lingkungarr DinasKebersihan dan Pertamanan[DKP) Tabanan, Gede Jagrem

dan Nyoman Candra Dewi, di-jemput Lembaga PermasYara-katan (Lapas) Kelas II Tabanan,Senin (24/8J. Mereka diPinjamdan dimintai keterangan untukmengecek kelengkapan berkassebelurh diserahkan ke jaksapenuntut umum (JPUl.

Kajari Tabanan, Atang Bawo-no mengatakan, sejauh ini berkaskeduanya telah lengkap sehinggasudah memungkinkan untukmempercepat proses PenYidi-kan. "Saat ini pelimPahan Pen-anganan perkara dari PenYidikanke oenuntutan. Setelah itu barukiti limpahkan ke PengadilanTipikor," jelas Atang. Dikatakan,dari keterangan saksi dan alatbukti, yang paling bertanggung-jawab dalam kasus ini mengarahpada fagrem dan Candra Dewi.Saat kasus ini meletuP, fagremmenjabat sebagai Kabid Pera-

Edisi

Hal

| 5e&, Lf, husfus btaiJ

Page 7: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

ffiSub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

z *b<,lsh1L6t1U5 Tptr7

masa tahanan selama dua puluhhari ke depan. "Dengan ditahan-nya kembali kedua tersangkaselama dua puluh hari ke dePanoleh JPU, artinya perpanianganmasa p'enahanan dari faksa Pe-nyidik yang semestinYa samPaitanssal 6 September sudah di-hap*u*skan," j blasnya. Dikatakanselama dua puluh hari ke dePan,

fPU mempersiapkan dakwaanuntuk nantinya dilimpahkan ke

Pengadilan TiPikor. "Target kamitanfgal 31 SePtember sudahdilim*pahkan ke Pengadilan,"ucapnya.

Iiaii< Jagrem maupun CandraDewi yang menialani Pemer-iksaan daii Pukul 10.00 Witahingga 12.00 Wita, masing-ma-sini ditemani Pengacara. "Saat

ini -hanya pelimPahan berkas,klien kami luga diPeriksa untukmelengkapi berkas PelimPahan

tersebut. SeianiutnYa kami hanYa

menunggu. jadwal sidang," ujarAgus Guna Putra, Pengacaradari Iasrem.

Siaibersamaan fagrem danCandra Dewi diPeriksa, KeiariTabanan mendaPat kuniungandari Penjabat BuPati Tabanan,I Wavan Sugiada. Namun Kaiarimengatakai kehadiran Sugiadatidak ada kaitannYa ctengan Pe-limpahan tahaP ll kasus dugaan

pemerasan CPNS di fingtuffibXl. "sebagai peniabat Yangbaru hanya ingin ada koordi-nasi yang baik antara forumkomunikasi pimPinan daerah'Apalagi ielang Pilkada, kitatidak lngin ada Percikan kecilvang aktLirnya menYengsarakanmaiyarakat. Tidak hanYa diKejai<saan, saya juga sudah kePoires, Kodim, dan PengadilanNegeri," aku Sugiada. ,6 crS5

Page 8: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Kejari Benarkan PeriksaMantan Kabiro Keuangan Bali

DENPASAR, NusaBaliKejaksgan Tinggi membenarkan telah memeriksa

clua mantan Kabiro Keuangan Pemerintah ProvinsiUali Dewa Sunartha dan lda Bagus Arda. "Ya, kamisudah memeriksa kedua mantan Kabiro Keungan Bali

sebagai saksi," kata Kepala Seksi Penerangan HukumKejaksaan Tinggi Bali Ashari Kurniawan, di Denpasar,Senin (2418).

Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi bagi hasilpajak hotel dan restoran di enam kabupaten yangterdapat selisih RP41 miliar.

la mengatakan pemeriksaan terhadap saksi DewaSunartha selaku mantan kabiro keuangan Bali 2013clan lda Bagus Arda (mantan kabiro keuangan Bali2014) itu dilakukan beberapa hari lalu.

Pemeriksaan lda Bbgus Arda dilakukan pada (19i8)

dan Dewa Sunarthd (2118) yang saat ini dari penyidikkejd.lcsaan sedang membuat telaah untukmenyimpulkan dari hasil pemeriksaan peiabat-pejabat yang diperiksa yang bekaitan dengan PHR

itu. "Jaks.a penyidik sekarang sedang membuatlaporan hasil pemeriksaan dari mantan peiabat danpejabat, untuk dilaporkan ke pimpinan nantinya."uj a rnya.

la menambahkan secara prosedur. penyidik terusmelakukan evaluasi dan analisa terkait bahanketerangan yang telah didapat oleh para saksi.K.emudian, setelah penyusunan hasil pemeriksaan,dilanjutkan dengan expose kecil, terkait ada tidaknyaoerbuatan melawan hukum. atau tidak dalam laporanpembagian perimbangan PHR untuk pariwisata darif,enpasar dan Badung untuk enam kabupaten di Bali.

Dugaan penyimpangan PHR ini, bermula dariucapan a!,ggota DPRD Badung, Nyoman Sentanayang mengatakan pembagian PHR Badung yangdiberikan ke enam kabuapten di Bali tidak sesuaidengan peruntukannya.

Pembagian PHR kepada enam kabupaten itu yang

semestinya untuk mendukung pariwisata, namundisalahgunakan digunakan karena tidak sesuai dengansurat kesepakatan bersama di luar perda bahwa danabagi hasil itu hanya untuk pariwisata. 6 ant

Edisi

Hal

: (et&a. ls /hS eoq*3

Page 9: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: teba , rs fouftu- aotF

g

€b

WananDinasPq{atPempruvDipangkas

Beberapaperjalanan dinas

pejabat yang kenacoret tersebut

diantaranyakunjungan promosi

'. pariwisata.

DENPASAR, NusaBaliSisa Lebih Perhitungan Angg-

aran fSilpa) Pemprov Bali yangmenjadi bahan kritikan DPRDBali ternyata belum ITI€rrrtlpusnafsu Gubernur Made MangkuPastika untuk terus melakukanefisiensi. Dalam APBD 2016mendahng pejabat pemprov yangakan mehkukan kunjungan kerja

dipangkas. Pejabat yang biasadisebut rombongan sirkus (ram-ai-ramai keluar daerah) olehGubernur Ma& Mangku Pastikabakal dikurangi &mi efisiensi.

Kepah Badan Perencanaan danPembangunan Daerah (Bappeda)Pemprov Bali Putr Astawa, Senin(24 / 8) mengatakan, efisiensianggaran unurk pejabat di SKPDbbih diperketat karena banyak-nya program-program yang me-merlukan anggaran. Seperti targetpemerintah mengentaskan kemis-kinan dan pengangguran. Kalausebelumnya ada 3 pejabat yangharus konsultasi sekarang cukup1 saja. "Paling maksimal 1 saja.Kahu fungsi pejabatbin tidak jehssudah tidak bisa. langsung dicoretpimpinan," ujar Putr Asawa.

Putr Astawa membeber beb-erapa perjalanan dinas pejabat

yang kena coret tersebut.dian-taranya kunjungan promosi pari-wisata. Sementara pejabat yangakan konsultasi ke pemerintahpusat, kalau pusat yang men-gundang dan dengan dana daripusat maka diperbobhkan. "Unt-uk promosi pariwisah tetap ada,tetapi pesertanya dibatasi. Yangpunya peran penting saja. Sayatidak ingat angka yang dicoret danberapa miliar terakumulasi,tetapi kebijakan itu untuk efi-siensii'kata mantan Kepab BP-MPD Pemprov Bali ini.

Aksi main coret obh GubernurPastika terhadap perjahnan dinasyang tidak penting ini rencananyaakan dialihkan kepada programhin. Kepah Inspektorat PemprovBali I Keurt Teneng secara terp-isah di Denpasar Senin kemarinmengatakan, dana-dana yang

diperobh dari efisiensi dialihkanunork program yang bbih penting.Seperti untuk infrasffuktrr jahndan bedah rumah. "Efisiensinyasupaya tepat, bukan hanya se-kedar efi siensi,'l ujar Teneng,

TAhun 20L6 ini, kata Tenengbbih ketat hgi. Kahu unbrk infra-stuktrrn Gubernur minta supayafokus. Jangan ada penundaanten&r pengerjaan jahn atau in-frastrukilr hinnya &ngan ahsanmenghemat APBD. Sementarajahn dibiarkan rusak. "Supayanggak jadi bumerang. Mau meng-hemat dana jalannya keburuditanami pohon pisang obh ma-syarakat Dinas Pekerjaan Umumsudah diminta supaya janganterjadi iu1" ujar mantan KepalaBiro Humas Pemprov Bali.

Teneng menyebutkan efisiensibukan.hanya sebatas perjabnan

dinas pejabat yang dicoret Tetapianggaran yang dinihi tidak niem-berikan manfaat dan menyentuhkesejahteraan masyarakat Ter-masuk anggaran publikasi kegiatanPemprov yang dirasakan tidakpenting juga dikurangi. 'Ada ihtitem-itemnya yang dikurangi.Tahun 2016 ini paling banyak iu.r

dievaluasi. Kami di Inspektoratmemantau rutin itu dengan pe-meriksaan dan pengawasan sertapembinaan di SKPD. Yang tidakjehs dikurangi. Dananya dialihkanke program hin yang bersenbrhan&ngan ralgratj' tegas Teneng.

APBD Perubahan 2015 Pem-prov Bali sebelumnya disetrrjuiditetapkan menjadi Perda. APBDInduk Tahun 2015 Provinsi Balitercatat Rp 4,9 u'iliun. SementaraAPBD Perubahan Tahun 2015tercatat.Rp 5,5 triliun. fr nat

Page 10: =1'denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Nusa-Bali-25-Agustus... · proposal konstituen ke eksekutif, bukan berjanji memperjuangkan. Anggota DPRD IWayan Suma-tra dan I Wayan

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

: gztutr. &I Afuft* bir5

Sidang Dugaan Korupsi Jembatan Lemukih, Buleleng

TerdakwaAjukanHasilAudit BpK

DENPASAR, NusaBaliSidang_kasus dugaan ko_

rupsl pembangunan iembabndi Desa Lemukih, Sawan.Buhleng dengan terdakwa iMade Suitra dilaniutkan diPengadihn Tipikor DenDasarpada, Senin (24 /B'). Kaii ini,Kuasa hukum terdakwa me_ngaiukan bukti surat berunahasil audit BpK fBadan pi_meriksa Keuangan) yansmenyaakan tidak ada inalaUIdahm pembangunan jembabnPangkung Lebong, pangkunsApi I dan Pangkuns ADi Il. -

Kuasa huIumleidakwa.Made Sudana dkk menva-takan dalam sidang kali ini,plhaknya menyerahkan ha-sil audit dari BpK terkaitpembangu nan iembabn diDesa Lemukih kepada ma-jelis hakim pimp jnan GedeAriyad i. Dala m

-a udit ter-sebut memang semDat di-nyatakan ada ktlebihan oem-bayaran hingga Rp 1,3 niiliar.lapr setetan ada temuan

tersebut langsung ditindakEnrutt dan dinyatakan BPKsudah tidak ada masalah.,,iehsnya.

Namun, dahm audit BpKpWihyah Bali kembali dinva-takan iika ada masaiah dalimpembangunan jembatan ter-sebuL Bahkan dalam aud itdinyatakan ada ke rugia nnegara Rp 2,6 miliar..'Sesuaiputusan Ma-hkamah Agungornyahkan kalau yans ber_hak melakukan auditlanva

-.:

BPK. Sedangkan BpKp tidakberhak," ielasnva.. Seperti dikdtahui, dalamkasus ini selain Suitra se_bagai PPK tuga menierat ter-sa ngka lain, yaitu ArisryaAgustina sebaga i rekanandan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PpTKl, I WavanWenten yang berkasnya"su-dah d ilimpah kan dari poldaBali ke Keiaksaan T in ssi(Kejati) Bati. Bahkan, kedii-nya juga langsung menialanipenahanan. Tidak hanva itu.dari pengembangan fenyi_orr(an, po lisi iuga sudahmenetapkan Kepala Dinas pUEuleleng, Nyoman yasa seba-gai tersangka.

Dalam kasus ini, Dara ter-dakwa dan tersang'ka mela-kukan penyelewenqan ans-garan untuk pembi nsuna-njembatan

.Pangkung Libongoan pangkung Api di DesaLemukih, Sawan, B u le lene.Modus, yang digunakan ppk,rr | |\ Dersama rekanan de_ngan membuat laporan fiktifpem bangu nan jembatan ini.. Proses pembangunan jem_bahn tahap I yang seharus_nya menyelesaikan 40 persenpemDangunan, hanya dise-lesa ika n 20 persen saia.Namun dalam pertanggu'nglawaDa nnya, para tersangkapgmlu_at laporan fiktif sio-rah-otah pekerjaa n suda hsetesai sesuai konhak. Akibatperbuata n terdakwa, negaradirugikan Rp 669 juta. drez