1 presentasi lumbung desa dkw diy

Program

LUMBUNG DESA

PROPOSAL KEGIATAN

DEWAN KOMITE WILAYAH (DKW)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Latar Belakang :

1. Memantapkan ketahanan pangan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa.

2. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik maupun ekonomi, diperlukan pengelolaan cadangan pangan di seluruh komponen masyarakat.

3. Salah satu caranya ialah dengan menumbuh kembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan maupun kelompok untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan dengan membangun lumbung pangan.

PROPOSAL LUMBUNG DESA

2

DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tujuan :Meningkatkan peran Program Lumbung Desa, yaitu :

1. Berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat,

2. Berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran.


3


Sasaran Program Lumbung Desa berada di Desa Penghasil Pangan yang belum mendapat bantuan program sejenis pemerintah.

Penerima manfaat Program Lumbung Desa adalah rumah tangga miskin.

Gapoktan yang sudah eksis maupun kelompok tani baru.

Sasaran :


4


1.Tersedianya fisik lumbung desa.

2.Berkembangnya organisasi, administrasi dan jaringan usaha lumbung desa.

3.Tersedianya cadangan pangan di masyarakat

4.Berkembangnya usaha produktif

Indikator Keberhasilan/Output


5


KERANGKA KONSEP

PENDIRIAN LUMBUNG

DESA


6


Dengan bantuan modal dari KOMNASPAN, Kelompok Tani bisa membeli padi dari anggotanya dengan harga lebih tinggi.

Dengan harga jual lebih tinggi, maka petani akan menjual padinya ke kelompok daripada ke tengkulak. Maka petani untung, demikian pula dengan kelompoknya.

Petani bisa menyimpan sebagian hasil panen atau cadangan pangannya di lumbung desa.

1. Mewujudkan Kedaulatan dengan Program Lumbung Desa

Sebelum ada program lumbung desa, posisi petani selalu ditekan oleh tengkulak. Selain dengan sistem ijon, di mana petani terlebih dulu berhutang uang maupun barang pada tengkulak sebelum panen, petani juga tak bisa melakukan tawar menawar untuk menentukan harga pembelian.

Dengan adanya Lumbung Desa, petani mempunyai kekuatan untuk melakukan tawar menawar dengan pembeli hasil panen. Harga yang ditawarkan petani diperoleh dari hasil survei pengurus. Sesama petani kemudian sepakat mengajukan satu harga ke pembeli.

2. Meningkatkan Posisi Melalui Program Lumbung Desa


7


Pembentukan Organisasi kelompok Lumbung Desa merupakan puncak dari kuatnya Lumbung Desa.

Beberapa petani, antara 8 hingga 20 orang, bergabung dalam Kelompok Tani.

Sadar tentang kuatnya posisi tawar yang bisa diperoleh melalui asosiasi, para ketua kelompok tani segera mendirikan Asosiasi /Gapoktan.

Asosiasi/gapoktan yang sudah ada, kemudian membentuk Organisasi Kelompok Lumbung Desa yang mewadahi sebagian besar petani di kawasan ini

Pembentukan Organisasi Kelompok Lumbung Desa


8


Strategi Kegiatan Program Lumbung Desa

Seluruh proses dapat dilakukan dalam kurun waktu tiga – lima tahun, meliputi tiga tahapan yaitu: 1. tahap penumbuhan, 2. tahap pengembangan, 3. serta perwujudan kemandirian

kelembagaan


9


Tahap 1 : Penumbuhan kelompok :

1. Identifikasi desa dan kelompok2. Sosialisasi3. Seleksi4. Penetapan5. Penyusunan RUK (Rencana Usaha

Kelompok)6. Penyaluran Dana7. Pemanfaatan Dana (pembangunan fisik lumbung).


10


1. Penguatan kelembagaan2. Pengembangan usaha kelompok3. Penguatan cadangan pangan4. Penguatan modal usaha5. Pelatihan dan pendampingan

Tahap 2 : Pengembangan Kelompok


11


1.Pemantapan kelembagaan2.Pengembangan jaringan usaha dan

kemitraan3.Pemantapan cadangan pangan4.Pelatihan dan pendampingan

Tahap 3 : Kemandirian :


12


Kerangka Konsep Pemberdayaan Program Lumbung Desa


13


PENGORGANISASIAN LUMBUNG

DESA


14


1. Tingkat Pusat (DKN KOMNASPAN)

1. Menyusun Pedoman Teknis Pemberdayaan Lumbung Desa

2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, verifikasi, advokasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lumbung desa

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi4. Pembinaan


15


2. Tingkat Propinsi (DKW KOMNASPAN)

Pada tingkat propinsi, DKW KOMNASPAN bertindak sebagai koordinator pelaksana kegiatan. 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan

lumbung desa2. Melakukan koordinasi, identifikasi dan seleksi calon

penerima dan calon lokasi, sosialisasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lumbung desa.

3. Menetapkan kelompok sasaran, dengan menerbitkan SK DKW KOMNASPAN.

4. Menyelenggarakan Bimtek tentang penyelenggaraan Lumbung Desa bagi : Pengurus DKW dan DKD, Fasilitator Lapangan, dan Kelompok Kegiatan Lumbung Desa.

5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

lumbung desa ke DKN KOMNASPAN.


16


3. Tingkat Kabupaten (DKD KOMNASPAN)

DKD KOMNASPAN sebagai koordinator pelaksana Lumbung Desa di kabupaten. 1. Bersama DKW melakukan identifikasi, sosialisasi,

dan seleksi calon penerima dan calon lokasi, verifikasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lumbung desa.

2. Bersama DKW melakukan Monitoring dan Evaluasi.

3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lumbung desa ke DKW secara berkala.

4. Melakukan pendampingan dengan rekruitment tenaga pendamping/fasilitator lapangan yang profesional, dan ditetapkan dengan Kontrak Kerja oleh DKW KOMNASPAN.


17


4. Tingkat Kelompok Lumbung Desa

1. Menyusun RUK (Rencana Usaha Kelompok).2. Membangun fisik lumbung.3. Melakukan pengadaan bahan pangan untuk

cadangan.4. Mengembangkan usaha ekonomi kelompok.5. Meningkatkan kapasitas kemampuan

manajemen dan ekonomi.6. Melaporkan perkembangan kegiatan

pemberdayaan lumbung desa ke DKD secara berkala


18


Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Desa


19


DETAIL KEGIATANPENGEMBANGANLUMBUNG DESA


20


1. Seleksi Kelompok Sasaran

1. DKW menentukan jumlah kelompok sasaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

2. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk pengembangan lumbung desa yang berasal dari desa tersebut dengan jumlah anggota minimal 20 orang.

3. Kelompok sasaran tersebut belum pernah mendapat penguatan modal atau fasilitasi lain dari organisasi dan lembaga lainnya.


21


2. Sosialisasi Kegiatan

1. Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran dilakukan oleh DKW dengan fasilitasi DKD.

2. Materi Sosialisasi : Pedoman Teknis Pemberdayaan Lumbung Desa


22


3. Penetapan Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran ditetapkan dengan SK DKW KOMNASPAN.

2. Kelompok sasaran yang telah ditetapkan membentuk struktur kepengurusan/manajemen Lumbung Desa yang diketahui oleh Kepala desa setempat, dengan mengajukan nama Lumbung Desa sesuai kesepakatan seluruh anggota kelompok.

3. Lumbung Desa membuka rekening tabungan atas nama Kelompok Lumbung Desa pada Bank yang ditentukan oleh DKN KOMNASPAN.


23


4. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)

1. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Lumbung Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok yang difasilitasi oleh DKW dan DKD.

2. Rencana awal yang disusun ditingkat kelompok adalah perencanaan pembangunan fisik lumbung desa yang mencakup waktu pelaksanaan, spesifikasi dan pembiayaan.

3. Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut diverifikasi oleh DKW KOMNASPAN dan merupakan syarat pencairan dana


24


5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

1. Dana pemberdayaan lumbung desa merupakan “dana bergulir” yang digunakan sebagai dana untuk pemberdayaan Kelompok Lumbung Desa, dialokasikan untuk membiayai pembangunan fisik lumbung desa serta stimulan permodalan untuk usaha produktif, yaitu : untuk pengadaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan dan aktivitas pengembangan usaha kelompok untuk mendukung keberlanjutan kelompok.

2. Pembangunan lumbung tersebut dilakukan di atas lahan kelompok atau lahan yang peruntukannya telah ditetapkan bagi kepentingan Kelompok Lumbung Desa dengan bukti surat pernyataan penyerahan pemanfaatan lahan dari pemilik lahan.


25


5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana (lanjutan)

Dalam penggunaan dana pemberdayaan lumbung desa tersebut, kelompok sasaran harus mempunyai kinerja sebagai berikut:

1. Mempunyai kelengkapan organisasi.2. Memiliki manajemen administrasi dan keuangan

yang baik (tertib administrasi).3. Transparan dalam pengelolaan keuangan

kelompok.4. Memiliki rencana usaha kelompok5. Mempunyai rekening atas nama kelompok


26



Proses pengajuan dan pencairan dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok dan ditandatangani ketua dan sekretaris, serta diketahui minimal 3 (tiga) anggota kelompok lainnya

2. Kelompok memberitahukan nomor rekening tabungan (foto kopi /scan buku tabungan) kepada DKW KOMNASPAN

3. Ketua Kelompok Lumbung Desa mengusulkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) ke DKW KOMNASPAN.

4. DKW KOMNASPAN meneliti RUK tersebut dan mengusulkannya ke DKN KOMNASPAN

5. Berdasarkan Rekomendasi dari DKW maka DKN KOMNASPAN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.


27



Pencairan dana oleh Kelompok dengan melampirkan :1. SK DKW KOMNASPAN tentang penetapan kelompok.2. Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan:

― Nama Kelompok Lumbung Desa ― Struktur Kepengurusan Kelompok Lumbung Desa ― Daftar Nama anggota kelompok― Fotokopi / scan Rekening Bank atas nama Kelompok― Desain sederhana dan Perincian Anggaran Pembangunan Fisik

Lumbung dan/atau penggunaan lainnya yang berhubungan dg Program Lumbung Desa sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) .

― Surat Keterangan tentang status Kepemilikan Lahan atas nama anggota kelompok

― Surat Ijin atau kerelaan dari pemilik lahan untuk pembangunan fisik lumbung desa

3. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh DKW KOMNASPAN

4. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara DKW KOMNASPAN dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana.

5. Pakta Integritas


28


6. Pemanfaatan dana

1. Dana pemberdayaan lumbung desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik lumbung desa yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok Lumbung Desa. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bagunan seperti: pasir, semen, batu bata dan lain – lainnya, sedangkan kebutuhan lainnya seperti upah tenaga kerja dan konsumsi diupayakan berasal dari partisipasi masyarakat.

2. Pembangunan fisik lumbung desa tersebut dilakukan dengan memperhatikan konstruksi lumbung dengan sirkulasi udara di dalam lumbung terkendali, kapasitas simpan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok.

3. Kapasitas bangunan fisik lumbung diperkirakan berkisar antara 20 – 40 ton setara gabah/beras. Dalam pemanfaatan dana tersebut, pengurus Kelompok Lumbung Desa membukukan seluruh aktivitas penarikan dana dan pembelanjaannya.


29


7. Monitoring dan Evaluasi :

1. DKD KOMNASPAN melakukan monitoring untuk mengetahui kesesuai antara RUK dengan realisasi pembangunan fisik lumbung. Hasil monitoring tersebut harus dilaporkan kepada DKN dan DKW KOMNASPAN

2. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan termasuk pemanfaatan dana. Monitoring dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pemberdayaan lumbung pangan

3. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang (DKN, DKW, DKD) setiap semester (6 bulan) yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan pemberdayaan lumbung desa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan


30


8. Pelaporan :

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester dan tepat waktu oleh DKW ke DKN.

Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan

2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya

3. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, adminstrasi, permodalan dan pemanfaatan dana bantuan lumbung desa yang diterima oleh kelompok.


31


9. Pendampingan :

1. Pembinaan secara berjenjang dilakukan oleh :

― Fasilitator lapangan ― DKD ― DKW ― DKN

2. Pembinaan secara umum dilakukan secara berkesinambungan dan terarah terutama dalam hal :

― perencanaan usaha kelompok, ― prosedur permohonan bantuan, ― prosedur pengadministrasian/pembukuan

pengelolaan dana, ― cara-cara menghitung bunga, ― pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman.


32


KEGIATAN TAHAP PENGEMBANGANBeragam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani, yaitu:

1. Pengembangan usaha kelompok dengan mendukung kegiatan: ― Pembuatan kandang komunal― Pembuatan kolam ikan― Bantuan bibit ikan― Bantuan bibit kelinci― Bantuan alat pembuatan kompos― lain-lain

2. Penguatan cadangan pangan melalui edukasi dan sosialisasi Kegiatan Diversifikasi Pangan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan pokok non beras, yaitu usaha masyarakat yang mengoperasikan unit alat & mesin penepung jagung dan singkong.

3. Kegiatan pengolahan pangan pada kelompok wanita yang mengoperasikan alat & mesin penepung jagung, sealer, kompor gas, peralatan memasak dll.

4. Kegiatan budidaya sayuran organik


33


Kerangka Kerja Pemberdayaan Lumbung Desa


34


PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP PENUMBUHAN (tahun ke 1):


35


NO URAIAN VOLUME SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp)

1 Bantuan Pembangunan fisik lumbung desa kelompok

Dana Bergulir untuk Pinjaman dan pembelian hasil panen kelompok

2 Sosialisasi dan Seleksi Kelompok sasaran kelompok

Rekruitment fasilitator + Bimtek 1 Ls

HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) kelompok

3 Operasional DKW dan DKD (administrasi, pendampingan, pelaporan, dan evaluasi) 1 Ls

JUMLAH ANGGARAN

PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP PENGEMBANGAN(tahun ke 2):


36


NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH

1 HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) kelompok


JUMLAH ANGGARAN

PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP KEMANDIRIAN(tahun ke 3):


37


NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH

1 Dana Bergulir untuk Pengembangan Modal dan Diversifikasi Kegiatan kelompok

2 HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) elompok


JUMLAH ANGGARAN

Total Anggaran Dibutuhkan ( 3 tahun Pemberdayaan) Untuk ………. Kelompok :

Tahap Penumbuhan Rp. ……………,-Tahap Pengembangan Rp……………..,-Tahap Kemandirian Rp. ……………,-Total anggaran dibutuhkan Rp. …………...,- (……………………………………………….Rupiah)


38


Terimakasih


39


SEKIAN

1 presentasi lumbung desa dkw diy

Government & Nonprofit