PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BANGUNAN GEDUNG NEGARA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No. 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORATAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
VII.VII. PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNISPENGAWASAN TEKNIS
VII.VII. PEMBINAAN DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNISPENGAWASAN TEKNIS
PEMBINAAN TEKNISPEMBINAAN TEKNIS
PENGAWASAN TEKNISPENGAWASAN TEKNIS
PENGERTIAN
BANGUNAN GEDUNGadalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengantempat dan kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atasdan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya
BANGUNAN GEDUNG NEGARAadalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akanmenjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah
PENGADAANadalah kegiatan pengadaan bangunan gedung baik melalui proses pembangunan pembelian hibah tukar menukar maupun kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna
I.I. UMUMUMUMI.I. UMUMUMUM
PEMBANGUNAN
adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap persiapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK) baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi renovasi restorasi)
PENGERTIAN
INSTANSI TEKNIS SETEMPAT
Instansi Teknis setempat dimaksud adalah:a. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan,
Ditjen. Cipta Karya Dep. PU untuk tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta.
b. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsiyang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedunguntuk wilayah provinsi di luar DKI Jakarta.
A. KLASIFIKASI BANGUNAN TINGKAT KOMPLEKSITASBANGUNAN SEDERHANAadalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun
• gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya,atau gedung sd. 2 lantai dengan luas sd. 500 m2;
• bangunan rumah dinas tipe C, D, Eyang tidak bertingkat;
• puskesmas;• gedung pendidikan
tingkat dasar tingkat lanjutan sd. 2 lantai.
● BG Kantor belum ada prototipe● BG diatas 2 lantai/ >500 m2● Rumah Dinas Tipe A & B, ● atauC,D,&E bertingkat● Rumah Sakit kelas A & B● Universitas/Akademi
adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun
BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
A. KLASIFIKASI BANGUNAN TINGKAT KOMPLEKSITAS
BANGUNAN KHUSUSBGN yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khususJaminan kegagalan paling singkat 10 (sepuluh) tahun
B. TIPE BANGUNAN RUMAH NEGARATipe Untuk Keperluan Pejabat/Golongan Khusus 1) Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) A 1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi. 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) B 1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV /d dan IV/e.C 1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV /a s/d. IV /e. D 1) Kepala Seksi Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) pegawai Negeri Sipil yang golongannya 111/0 s/d. Ili/d. E 1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d ke bawah.
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
C. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA1. GEDUNG KANTOR
a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per -personil;b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per-personil;c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,
kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang)diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung
2. RUMAH NEGARA
Tipe Luas Bangunan Luas lahan Khusus 400 m2 1 000 m2A 250 m2 600 m2B 120 m2 350 m2C 70 m2 200 m2D 50 m2 120 m2E 36 m2 100 m2
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAC
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF1. DOKUMEN PEMBIAYAAN
tersedianya anggaran untuk pembiayaan kegiatan dapat berupa DIPA atau dokumen lainnya yang dipersamakan
dokumen pembiayaan sudah termasuk:a. biaya perencanaan teknisb. biaya pelaksanaan konstruksi fisikc. biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksid. biaya pengelolaan kegiatan
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF1. DOKUMEN PEMBIAYAAN2. STATUS HAK ATAS TANAH
Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah • hak milik • hak guna bangunan• hak guna usaha
kepemilikannya dikuasai oleh pihak lain, harus disertai perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF1. DOKUMEN PEMBIAYAAN2. STATUS HAK ATAS TANAH3. PERIZINAN
bangunan harus dilengkapi dengan dokumen perizinan • Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), • Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangan kelaikan fungsi
sejenis bagi daerah yang belum melakukan penyesuaian
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF1. DOKUMEN PEMBIAYAAN2. STATUS HAK ATAS TANAH3. PERIZINAN4. DOKUMEN PERENCANAAN
adalah hasil dari proses perencanaan teknis, dibuat oleh• Penyedia Jasa Perencana Konstruksi• Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa
Disain Prototipe
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF1. DOKUMEN PEMBIAYAAN2. STATUS HAK ATAS TANAH3. PERIZINAN4. DOKUMEN PERENCANAAN5. DOKUMEN PEMBANGUNAN
yang terdiri atas: • Dokumen Perencanaan• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)• Dokumen Pelelangan• Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi, dan
– As Built Drawings– hasil uji coba/test run operational– Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan
(dari penyedia jasa konstruksi)• Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
E. PERSYARATAN TEKNIS1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
• Peruntukan lokasi• Koefisien dasar bangunan (KDB)• Koefisien lantai bangunan (KLB)• Ketinggian bangunan• Ketinggian langit-Iangit• Jarak antar blok/massa bangunan• Koefisien daerah hijau (KDH)• Garis sempadan bangunan• Wujud arsitektur• Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan• Keselamalan dan Kesehalan Kerja (K3), serta Asuransi
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
E. PERSYARATAN TEKNIS1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
• Bahan penutup lantai• Bahan dinding• Bahan langit-Iangit• Bahan penutup atap• Bahan kosen dan daun pintu/jendela• Bahan struktur
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
E. PERSYARATAN TEKNIS1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
• Struktur pondasi• Struktur lantai• Struktur Kolom• Struktur Atap• Struktur Beton Pracetak• Basemen
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
E. PERSYARATAN TEKNIS1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN4. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN
• Air minum• Pembuangan air kotor• Pembuangan Iimbah• Pembuangan sampah• Saluran air hujan• Sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran• Instalasi listrik• Penerangan dan pencahayaan• Penghawaan dan pengkondisian udara• Sarana transportasi dalam bangunan gedung• Sarana komunikasi• Sistem Penangkal/proteksi petir• Instalasi gas• Kebisingan dan getaran• Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang cacat dan
yang berkebutuhan khusus
II. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
E. PERSYARATAN TEKNIS1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN3. PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN4. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN5. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
• Tangga Darurat• Pintu darurat• Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT/KELUAR• Koridor/selasar• Sistem Peringatan Bahaya• Fasilitas Penyelamatan
III.III. TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNANIII.III. TAHAPAN PEMBANGUNANTAHAPAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN
PELELANGAN PENDAFTARANPERSIAPAN PENGHAPUSAN
IMB SLF IH
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
Tahapan Pembangunan BGNTahapan Pembangunan BGNTahapan Pembangunan BGNTahapan Pembangunan BGN
SKRK
A. PERSIAPAN1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN
• Penyusunan program kebutuhan ruang dan fasilitas bangunan• kebutuhan luas ruang bangunan • prasarana dan sarana bangunan gedung• kebutuhan lahan bangunan• menyusun jadwal pelaksanaan pembangunan• kebutuhan pembiayaan pembangunan
1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN2. PERSIAPAN KEGIATAN
• Pembentukan Organisasi Pengelola Kegiatan dan • Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa• Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
PROSES PENGADAAN JASA KONSULTAN
Konsultan Perencana dapat merangkap Konsultan Pengawas, untuk :
pekerjaan dengan klasifikasi penyedia pekerjaan dengan klasifikasi penyedia jasa kelas jasa kelas kecilkecil;;
pekerjaan dengan klasifikasi konsultan pekerjaan dengan klasifikasi konsultan klas klas sedangsedang, untuk Papua., untuk Papua.
Penggunaan Konsultan Penggunaan Konsultan Manajemen Konstruksi:Manajemen Konstruksi:
Bangunan bertingkatBangunan bertingkat diatas 4(empat) lantaidiatas 4(empat) lantai, dan , dan atauatau
bangunan dengan luas totalbangunan dengan luas total diatas 5.000 m2diatas 5.000 m2, , dan ataudan atau
bangunanbangunan khususkhusus, dan atau, dan atau pembangunan yang melibatkanpembangunan yang melibatkan lebih dari satulebih dari satu
konsultan perencana atau kontraktor, dan ataukonsultan perencana atau kontraktor, dan atau pembangunan yang dilaksanakanpembangunan yang dilaksanakan secara secara
bertahapbertahap, tidak dapat selesai dalam 1(satu) , tidak dapat selesai dalam 1(satu) tahun anggaran.tahun anggaran.
B. PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSIDokumen rencana teknis bangunan
• Gambar Rencana Teknis• Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)• Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate)• Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)
TAHAPAN PEMBANGUNAN
Laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:• laporan arsitektur;• laporan perhitungan struktur • laporan penyelidikan tanah (soil test);• laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;• laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi);• laporan tata Iingkungan.
PROSES PENGADAAN KONTRAKTOR PELAKSANA
C. PELAKSANAAN KONSTRUKSIDokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi
• Gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).• Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).• kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik,
Pembiayaan Pembiayaan Pembangunan BGN:Pembangunan BGN:
Pembiayaan Bangunan tertentu: Pembangunan > 1 tahun anggaran Bangunan dengan Desain Prototipe Bangunan dengan Desain Berulang
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:Diperhitungkan dari Bangunan Sederhana Bangunan Tidak sederhana Bangunan Khusus
Biaya Pekerjaan Non-Standar Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga
pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU;
Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate
Biaya Konstruksi FisikBiaya Konstruksi Fisik
Pembiayaan Pekerjaan Non-StandarPembiayaan Pekerjaan Non-StandarBesarnya biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :
Jenis pekerjaan ProsentaseAlat Pengkondisian Udara 10-20% dari XElevator/Escalator 8-12% dari XTata Suara (Sound System) 3-6% dari XTelepon dan PABX 3-6% dari XInstalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11 % dari XElektrikal (termasuk genset) 7-12% dari XSistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari XSistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari XInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari XInterior (termasuk furniture) 15-25% dari XGas Pembakaran 1-2% dari XGas Medis 2-4% dari XPencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari XPondasi dalam 7-12% dari XFasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus 3-8% dari XSarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari XBasement (per m2) 120% dari YPeningkatan Mutu *) 15-30% dari Z
V.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAANV.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
V.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAANV.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
A. PENYELENGGARA PEMBANGUNAN BGN1. PENGUNA ANGGARAN
adalah Kementerian/lembaga atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melimpahkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunannya kepada Instansi Teknis setempat
2. PEMBINA TEKNIS
Pembina Teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung adalah Menteri Pekerjaan UmumDan Instansi Teknis setempat
V.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAANV.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
B. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA1. PENGELOLA KEGIATAN
3. HUBUNGAN KERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DENGAN KEPALA SATUAN KERJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
a. hubungan kerja diwujudkan dalam bentuk kontrak b. bentuk Kontrak Lumpsum/Lumpsum Fixed Price Contract;c. Kontrak Lumpsum, daftar volume dan harga
(bills of quantity /BQ ) bersifat tidak mengikat
V.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAANV.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
C. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TERTENTU1. PEMBANGUNAN LEBIH DARI SATU TAHUN ANGGARAN
a. Tahun pertama penyusunan seluruh dokumen perencanaanb. Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, kegiatan
multiyear’s project diusulkan mendapatkan persetujuan multi-years contract sebelum pelaksanaan kegiatan
2. PEMBANGUNAN DENGAN DISAIN BERULANG
adalah penggunaan secara berulang terhadap disain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang samaBiaya perencanaan untuk disain berulang :1) Pengulangan pertama 100%2) Pengulangan kedua 65% 3) Pengulangan ketiga, dan seterusnya sebesar 50% terhadap komponen biaya perencanaan.
Penyedia jasa perencanaan dapat ditunjuk langsung.Biaya perencanaan yang dihemat dapat langsung ditambahkan kedalam biaya konstruksi fisik
3. PEMBANGUNAN DENGAN DESAIN PROTOTIPE
V.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAANV.V. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
D. PEMELIHARAAN/PERAWATAN BGN1. UMUR BANGUNAN DAN PENYUSUTAN
Umur bangunan permanen diperhitungkan 50 tahunpenyusutan adalah sebesar 2% per tahun nilai sisa (salvage value) sebesar 20%
2. KERUSAKAN BANGUNANa. Kerusakan ringanb. Kerusakan sedangc. Kerusakan berat
3. PERAWATAN BANGUNAN
penyusutan bangunan semi permanen sebesar 4% per tahun penyusutan bangunan Darurat sebesar 10% per tahun
a. Perawatan kerusakan ringan maximum 30%b. Perawatan kerusakan sedang maximum 45%c. Perawatan kerusakan berat maximum 65%
4. PEMELIHARAAN BANGUNANPemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar 2% dari harga standar per-m2 tertinggi yang berlaku
VI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAVI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
A. TUJUAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAA. TUJUAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
1. Terwujudnya tertib pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;2. Mengetahui status kepemilikan dan penggunaan gedung dan rumah negara;3. Mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang berupa gedung
dan rumah negara;4. Menyusun program kebutuhan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan
bangunan gedung dan rumah negara;5. Menyusun perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan dan perawatan;6. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa,
penjualan, dan penghapusan gedung dan rumah negara.
VI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAVI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
B. SASARAN DAN METODE PENDAFTARAN BGNB. SASARAN DAN METODE PENDAFTARAN BGN
1. SASARAN PENDAFTARANSasaran pendaftaran bangunan gedung negara adalah semua bangunan gedung yang dikelola oleh setiap Kementerian/Lembaga yang diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, BUMN dan/atau APBD, BUMD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (bantuan luar negeri tukar menukar atau hibah) yang menjadi aset negara.
2. METODE PENDAFTARANPendaftaran bangunan gedung negara diselenggarakan dengan cara pendaftaran oleh Kementerian / Lembaga cq. kepala kantor/satuan kerja kepada Departemen Pekerjaan Umum cq. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
VI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAVI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN BGNC. PELAKSANAAN PENDAFTARAN BGN
Kelengkapan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara:a. Surat permohonan pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara;b. Daftar inventaris bangunan gedung dan rumah negara;c. Kartu legger bangunan gedung dan rumah negara;d. Gambar legger dan situasi;e. Photo bangunan (tampak depan, samping, belakang, dan persfektif);
f. Lampiran *):
1) Foto kopi Dokumen Pembiayaan/DIPA (otorisasi pembiayaan);2) Foto kopi sertifikat atau bukti kepemilikan/ hak atas tanah;3) Kontrak atau Perjanjian Pemborongan;4) Berita Acara Serah Terima I da n II;5) As built drawings (gambar sesuai yang dilaksa nakan);6) Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF).
VI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAVI.VI. PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
D. PRODUK PENDAFTARAN BGND. PRODUK PENDAFTARAN BGN
Produk pendaftaran bangunan gedung dan rumah negara bagi pemilik bangunan berupa Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Bangunan Gedung Negara (SKBPBGN) dengan penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo);
selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pemeliharaan dan perawatan
TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIH
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORATAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058