1. Pengertian Pengelolaan DAS

PENGERTIAN PENGELOLAAN DAS

PENGERTIAN PENGELOLAAN DASDaerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (UU No 7/2004 Ps 1)DAS dan wilayah administrasi dapat dibedakan : DAS dalam satu kab/kota (lokal); DAS lintas kab/kota (regional); DAS lintas propinsi (nasional); dan DAS lintas negara (international). I . PENDAHULUAN A. Pengertian :

DAERAH ALIRAN SUNGAI

A. Pengertian (lanjutan):Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian DAS serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DAS melibatkan multi-sektor, multi-disiplin ilmu, terjadi interaksi hulu hilir, sehingga harus terpadu.Pengertian Pengelolaan DAS

AIR (Jumlah, Q, Waktu)HUTAN (Lestari)

MANUSIA & AKTIVITASTANAH (Produktif)

B. Permasalahan Pengelolaan DAS

Degradasi hutan dan lahan Banjir, kekeringan, Tanah longsor, erosi dan sedimentasi di sungai/saluran/ waduk/danauPencemaran air dan tanah

Pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasiSistem pembangunan gaverment centris menjadi public private community participationBirokrasi normatif menjadi profesional responsif dan netralProgram top down menjadi bottom up-top downSumberdaya air dari barang sosial menjadi barang ekonomi dan fungsi sosialPengelolaan hutan dari timber mangement menjadi resources (ecosystem) managementGlobalisasi dalam permasalahan lingkungan

C. Pergeseran Paradigma :

ANTARA LAIN :

UUD 1945 pasal 33 ayat 3UU no 41 tahun 1999 ttg KehutananUU no 5 tahun 1990 ttg Konsevasi Alam Hayati dan EkosistemnyaUU no 23 tahun 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan HidupUU no 24 tahun 1992 ttg Penataan RuangUU no 7 tahun 2004 ttg Sumberdaya AirUU no 32 tahun 2006 ttg Pemerintahan Daerah

II. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN DASPRINSIP, TUJUAN DAN KEBIJAKAN DASAR PENGELOLAAN DAS :DAS harus dipahami sebagai suatu ekosistem alami, satu rencana, satu sistem pengelolaan terpadu.Pengelolaan DAS dilakukan secara terencana, melibatkan multipihak, terkoordinasi, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pendekatan adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis dan sesuai dengan karakteristik DAS.Pembagian beban biaya dan manfaat antar multipihak.A. PRINSIP-PRINSIP:

B. Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu :

Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar multipihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS.Terwujudnya kondisi tata air DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu.Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung DAS. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. InputPeraturanPer UU-anManajemen PerencanaanInput sulit terkendali :* Lahan * Topografi * Iklim* Vegetasi* Satwa* IdustrialisasiInput terkendali :* Tata Ruang* Teknik pertanian* Teknik RLKT* Rekayasa Bangunan air* Rekayasa kelembagaanSistem/proses PengelolaanDAS TerpaduOut put dikehendaki :1. Ketersediaan dan pemanfaatan air efisien2. Banjir/kekeringan minimal3. Produktivitas lahan tinggi4. Peningkatan partisipasi masyarakat5. Peningkatan ekonomi masyarakat & wilayah

Output tak dikehendaki :1. Degradasi lingkungan2. Dispariti pendapatan3. Sosial cost tinggiUmpan balikGambar : Diagram Input-Output Sistem Pengelolaan DAS TerpaduDilakukan secara holistik, terpadu, terencana dan berkelanjutanSasaran wilayah pengelolaan adalah DAS secara utuh dari daerah hulu sampai hilirDilakukan desentralistis yang bertanggung jawab dengan pendekatan DAS sebagai satuan wilayah pengelolaanBerdasarkan partisipasi dan konsultasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaanUntuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah, perlu penerapan Beneficeries pay principle, poluter pay principle dan cost sharingC. Kebijakan Dasar Pengelolaan DAS :Pengelolaan lahan/ruang (kawasan lindung, budidaya, dan kawasan khusus, dll.)Pengelolaan sumberdaya air (kualitas, kuantitas, distribusi dan kontinuitas)Pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan luar kawasan hutan)Pengembangan sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pengairan, dll)Pembinaan/pemberdayaan sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll)Pengembangan kelembagaan (kelompok tani, forum-forum, LSM, Tim Koordinasi, Jejaring kerja, dll)RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAS :RUANG LINGKUP :

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU

FORUM KOORDINASIPENGELOLAAN DASMENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU (20 TAHUN)Memuat rumusan masalah, tujuan, kebijakan dan program, kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, sistem insentif dan disinsentif, pendanaan dan tata waktu Ditetapkan oleh Komisi antar negara, Peraturan Presiden, Perda Prov, Perda Kab/kota.MEMBUAT KAJIAN DAS BERDASARKAN:Karakteristik Biofisik DASPermasalahanKelembagaanPROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SEKTORALSebagai landasanForum Koordinasi Pengelolaan DASDibentuk untuk mengoptimalkan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan DAS. Forum Koordinasi DAS : Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Tingkat Kab/Kota.Anggota forum terdiri dari unsur Pemerintah dan non PemerintahBersifat non struktural, merupakan mitra kerja pemerintahHubungan antar Forum Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif.Kelembagaan DAS lintas negara diatur dengan peraturan tersendiri.KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS