JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) Dr. Tengku Afrizal Dachlan IDKI CABANG BATAM
DASAR HUKUM UU BPJS No. 24 Tahun 2014 tentang BaDAN
Penyelenggara Jaminan Sosial UU SJSN No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional UU No. 3 thn 1992 tentang Jamsostek PP No. 14 thn 1993 tentang Penyelenggaraan
Jamsostek Keppres No. 22 thn 1993 tentang PAK Permenaker No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk
teknis Pendaftaran Kepesertaan. Pembayaran iuran, santunan, dan Pelayanan Jamsostek
PP No. 36 thn 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek
Jenis Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kematian (JK) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kompensasi & rehabilitasi bagi TK yg mengalami kecelakaan mulai berangkat dari rumah ketempat kerja & kembali lagi ke rumah atau menderita PAK
III. IURANDihitung berdasarkan persentase
dari upah keseluruhan sebulan. Untuk program JPK upah dihitung atas dasarupah setingi tingginya sebesar 2 kali ptkp-k1
IURAN JAMSOSTEK (% Upah Bulan)( BPJS Tenaga Kerja )
PROGRAM JAMSOSTEK
IURANTanggungan Pengusaha
Tanggungan TK
Jaminan Kecelakaan Kerja (KK)
1% -
Jaminan Kematian 0,3% -
Jaminan Hari Tua (JHT)
3,70 2,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
3,00 (Lajang)6,00 (Keluarga)
-
IV. MANFAAT JAMSOSTEK ( BPJS Tenaga Kerja )
A. Jaminan Kecelakaan Kerja1. Biaya Transport (maksimum) Darat : Rp. 400.000,- Laut : Rp. 750.000,- Udara : Rp. 1.500.000,-
2. Sementara tidak mampu bekerja (STMB)
4 bulan I (pertama) :100 % x upah sebulan
4 bulan II (kedua) : 75 % x upah sebulan Selanjutnya : 50 % x upah sebulan
3. Biaya Pengobatan/ Perawatan maksimum : Rp. 12.000.000,-
4. Santunan cacat
a. Sebagian-tetap : % table x 80 bulan upah
b. Total-tetap : - Sekaligus 70 % x 80 bulan upah - Santunan berkala
selama 2 tahun Rp. 200.000,- /bulan
c. Kurang fungsi : % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
5. Santunan Kematian sebesar rp. 21.000.000 terdiri dari :
a.Santunan kematian sebesar rp 14.200.000b.Biaya pemakaman rp.2.000.000c.Santunan berkala rp.200.000/ bln selama
24 bln atau dibayarkan di muka sekaligus sebesar rp 4.800.000 atas pilihan janda/duda/anak tk yang bersangkutan
B. JAMINAN KEMATIAN
Santunan Kematian : Rp. 14.200.000,-
Santunan Berkala 2 tahun : Rp. 200.000,- Biaya Pemakaman : Rp. 2.000.000,-
C. JAMINAN HARI TUA JHT dikembalikan/ dibayarkan sebesar iuran yg
terkumpul ditambah hasil pengembangannya jika TK :- Mencapai umur 55 thn atau meninggal dunia, cacat total tetap- Mengalami PHK setelah mjd peserta 5 thn 1 bulan, dan
belum bekerja lagi- Pergi ke LN tidak kembali lagi, atau menjadi
PNS/TNI/POLRI.- Meninggal Dunia- Pindah kewarganegaraan
D. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
TK, suami atau istri serta anak berhak mendapat JPK
JPK meliputi :a. Rawat Jalan tingkat Pertamab. Rawat Jalan tingkat Lanjutan;c. Rawat Inap;d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan
persalinan;e. Penunjang Diagnostik ;f. Pelayanan khusus ;g. Pelayanan Gawat Darurat;
V. MENJADI PESERTA JAMSOSTEK ( BPJS Tenaga Kerja )
Menghubungi kantor PT. Jamsostek setempat/terdekat
Mengisi F1 atau pendaftaran perusahaan Mengisi F1a untuk pendaftaran TK Mengisi F1b untuk pendaftaran
tertanggung Program JPK Membayar iuran I (pertama) sesuai dgn jlh
yg ditetapkan PT. Jamsostek (Persero)
VI. CARA MEMPEROLEH JAMINAN
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)a. Jika tjd KK Perusahaan mengisi
Form Jamsostek 3 (Laporan Kecelakaan tahap 1) &
mengirimkan kpd Disnaker & PT.Jamsostek tidak lebih dari 2x 24 Jam terhitung sejak terjadinya
kecelakaan.
2. Setelah TK dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh Dokter yg merawat, Perusahaan mengisi form Jamsostek 3a (laporan kecelakaan tahap II) & dikirim kepada Disnaker serta PT. Jamsostek, tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak TK dinyatakan sembuh /meninggal dunia. Selanjutnya PT. Jamsostek yg akan menghitung & bayar
santunan & ganti rugi KK yg menjadi hak TK / ahli waris.
3. Form Jamsostek 3a. Berfungsi sbg pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti :- Photo copy kartu peserta- Surat Keterangan Dokter yg merawat (Form Jamsostek 3b atau 3c)- Kwitansi biaya pengobatan & perawatan serta kwitansi pengangkutan
PERHITUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB)
1.1 Pengertian STMB
Terhitung sejak TK tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja sampai
dgn TK dapat bekerja kembali /cacat/meninggal dunia.
1.2 Upah Sebulan Yang dimaksud dgn upah sebulan :1.2.1 Jika upah dibayarkan secara
harian, maka untuk menghitung upah sebulan sama dgn
upah sehari dikali 301.2.2 Jika upah dibayarkan secara
borongan atau satuan maka untuk menghitung upah
sebulan dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir.
1.2.3 Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yg
upahnya didasarkan pada upah borongan dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir
1.3 Perhitungan STMB1.3.1 Lamanya STMB sejak TK
tidak mampu bekerja akibat kecelakan kerja sampai dinyatakan sembuh/cacat/meninggal dunia, termasuk selama rawat
inap/istirahat Dokter yg merawat sesuai Formulir Jamsostek 3b
1.3.2 STMB diberikan berdasarkan upah yg dibayarkan oleh Pengusaha kepada TK yg bersangkutan
2. SANTUNAN CACAT
2.1 Cacat FungsiBerkurangnya kemampuan anggota
badan untuk bergerak atau kekakuan sendi sehingga mempengaruhi kemampuan kerja.
contoh :- Tangan kanan cacat berkurang
fungsi 15%,maka perhitungan cacatnya : 15 % x 32 % x 80 bulan upah
2.2 Cacat Tetap SebagianAdalah hilangnya sebagian anggota
badan akibat amputasiContoh :Jari telunjuk tangan kanan
diamputasi.Maka perhitungan cacatnya 9% x 80 bulan upah
2.3 Cacat Total TetapAkibat kecelakaan kerja TK menderita cacat
total tetap & tidak lagi bekerja untuk mencari nafkah pada pekerjaan semula, yaitu : 70 % x 80
bulan upahContoh :
- Amputasi kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah- Buta kedua belah mata
2.4 Dalam kehilangan beberapa anggota badan, maka besarnya santunan cacat ditetapkan dgn menjumlah prosentase cacat tiap-tiap anggota badan, maksimum sebesar 70 % dari 80 bulan upah
2.5 Santunan cacat atas bagian –bagian tertentu dari pada anggota badan tidak dapat melebihi besarnya santunan cacat dari seluruh bagian atau seluruh anggota badan tertentu.
Contoh :- Jari-jari 1,2,3,4 dan 5 tangan kanan
diamputasi, Jlh Prosentase 15 % + 9% + 4% +4%+4% = 36%, dalam hal ini besarnya santunan cacat sebatas Pergelangan Tangan Kanan, yaitu 32 %
2.6 Dalam hal kehilangan jari-jari tangan sampai ruas bongkot lebih dari 3 buah, maka santunan diberikan sebesar Prosentase sebatas pergelangan ke bawah
3. Kasus Kambuh
Apabila setelah pembayaran jaminan Kecelakaan kerja ternyata kondisi TK memburuk, sebelum lewat 3 thn setelah kecelakaan itu tjd dpt mengajukan permintaan tambahan biaya pengobatan & penambahan cacat dgn cara :3.1 TK melalui perusahaan mengajukan kpd
Disnaker & PT. JAmsostek Formulir Jamsostek 3 & 3b yg baru
dilampiri dgn surat rekomendasi/Pengantar dari Dokter yg menerbitkan Formulir Jamsostek 3b yg
lama, yg menyatakan bahwa kasus tsb merupakan kasus kambuh.
3.2 PT. Jamsostek melakukan koodinasi dgn dgn disnaker setempat & apabila dipandang perlu akan berkonsultasi dgn Dokter penasehat untuk mendapatkan persetujuannya.
3.3 Biaya pengobatan/perawatan pertama & kedua tidak melebihi
batas maksimum
4. Santunan Kematian
Diperlukan data :4.1 Bukti Kematian
- Surat keterangan Dokter (F3b) & atau
- Surat keterangan kematian dari Kepala desa /Lurah setempat
4.2 Ahli waris, perlu dimintakan Daftar keluarga dari instansi yg berwenang (Kepdes/Lurah setemapat) untuk mengetahui ahli waris.
4.3 Dasar perhitunganJika TK meninggal karena KK,keluarga
yg ditinggalkan menerima santunan kematian secara sekaligus (lumpsum) & santunan secara berkala, dgn besarnya santunan adalah :- Santunan sekaligus sebesar 60%x 80 bulan upah sekurang-kurangnya sebesar Jaminan kematian.- Santunan berkala sebesar Rp.200.000,- selama 24 bulan.- Biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000
5. Biaya Pengobatan & Perawatan
( Rawat Inap)
5.1 Pengajuan biaya pengobatan & perawatan harus diteliti. Disamping itu, setiap pembelian obat harus dilengkapi dgn copy resep
5.2 Apabila pasien pindah ke Dokter lain tanpa adanya Surat pengantar dari dokter yg merawat terdahulu, maka semua biaya pengobatan tidak mendapat penggantian, kecuali jika ditinjau dari segi tempat tinggalnya ternyata lebih efisien.
5.3 Jika dalam suatu daerah tidak ada dokter, maka pemeriksaan & pengobatan dapat dilakukan
oleh tenaga para medis termasuk penandatanganan Formulir Jamsostek 3b
5.4 Setiap KK yg mengakibatkan kerusakan gigi atau rahang maka disamping mendapat
penggantian biaya pengobatan/perawatan juga biaya pembuatan gigi palsu Rp. 408.000,-
5.5 Pemasangan mata palsu belum dapat diberikan penggantian karena termasuk komponen rehabilitasi yg belum termasuk ruang lingkup kacamata dgn penggantian maksimum Rp. 300.000,-
5.6 a. Operasi plastik diberikan penggantian apabila sifatnya memperbaiki fungsi & biaya seluruhnya belum melebihi batas
maksimum plafonb. Operasi plastik yg sifatnya tidak
memperbaiki fungsi tdk dapat diberikan penggantian
5.7 a. Biaya penggantian orthose/prothose sesuai dgn harga pada RS Prof.Dr.Suharso Surakarta ditambah 40%
b. STMB selama menunggu pemasangan orthose/prothose dapat diberikan
5.7 Penggantian biaya ruang kamar operasi dan ICU berpedoman pada tariff RSU pemerintah setempat
2. Jaminan Kematian
Pengusaha/keluarga TK yg meninggal dunia mengisi dan mengirim Form 4 kpd PT. Jamsostek disertai bukti-bukti :- Kartu peserta- Surat keterangan kematian dari RS/Kepolisian/Kelurahan- Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan kartu keluarga)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
1. TK mengisi dan menyampaikan formulir 5 ke kantor Jamsostek setempat dgn lampiran :a. Kartu peserta aslib. KTP/ SIM (copy) ybs
2. Permintaan pembayaran JHT bagi TK yg mengalami cacat total dilampiri dgn Surat keterangan Dokter
3. Permintaan pembayaran JHT bagi TK yg akan meninggalkan RI dilampiri dgn :
a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesiab. photo copy pasporc. Photo copy Visa
4. Permintaan JHT bagi TK yg meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri dgn :a. Surat keterangan kematianb. Photo copy kartu keluarga
5. Permintaan pembayaran JHT bagi TK berhenti bekerja sebelum usia 55 thn telah memenuhi minimal masa kepesertaan 5 dgn masa tunggu 6 bulan dilampiri dgna. Photo copy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan, Pengadilan hubungan Industrial/Perjanjian bersama yg didaftarkan di PHIb. Surat pernyataan belum bekerja lagi
6. Permintaan pembayaran JHT bagi TK yg menjadi PNS/TNI/POLRI selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tsb PT. Jamsostek melakukan pembayaran JHT