1 J-qa-ssk Input Kkl_sala3

PenjelasanForm Kontrol Kualitas Dokumen Strategi Sanitasi Kab./Kota (SSK)

Keterangan:

1Form kontrol kualitas ini digunakan untuk menilai kedalaman isi dokumen SSK.

2

3

4

5

6

Petunjuk Penilaian Bab Per Bab:

1

2

3

4

5 Penilaian sama berlaku untuk penilaian diagram.6 Penilaian peta dilakukan sebagai berikut:

Acuan yang digunakan adalah template tabel dan contoh peta/gambar pada panduan praktis Strategi Sanitasi Kab./Kota.

Lakukan penilaian saat proses penyusunan per bab berlangsung ataupun saat proses penyusunan per bab selesai. Hindari penilaian di akhir atau saat BPS sudah memasuki fase final. Pokja kab,.kota, dibantu fasilitator, melakukan penilaian mandiri sebelum unggah file ke dalam ppsp.nawasis.info.

Selain lembar Penjelasan dan Skor, form ini juga memiliki lembar penilaian bab per bab yaitu Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, dan Bab 5. Lembar penilaian Kerangka Kerja Logis (KKL) terdiri dari sheet Input Matrik KKL, Cek PMISS, Cek KKL-AL, Cek KKL-Sa, dan Cek KKL-Dr.

Lembar skor berisikan informasi bobot dan skor untuk setiap bab. Skor dihasilkan secara otomatis setelah penilai melakukan penilaian pada lembar Bab.

Skor total dihasilkan dengan penjumlahan keseluruhan skor. Skor total dikonversi dengan skala A - D. Skor A adalah jika skor total diatas 79. Skor B adalah jika skor total diantara 69 - 79. Skor C adalah jika skor total diantara 59 - 69. Skor D adalah jika skor total dibawah 59. Nilai tingkat kualitas diterima adalah diatas 79 dengan skala A.

Terdapat dua metode penilaian pada lembar Bab yaitu penilaian tertutup dan berskala. Penilaian dilakukan dengan menuliskan angka 1 (satu) pada sel kolom nilai berwarna kuning sesuai dengan nilai kolom yang diberikan.

Penilaian tertutup hanya meminta jawaban ya/tidak dengan melakukan pencontrengan pada kotak yang disediakan. Nilai untuk penilaian tertutup adalah 1 jika jawaban 'ya' dan 0 jika jawaban 'tidak'. Penilaian berskala meminta nilai 1 - 4 sesuai dengan penjelasan nomer 3 - 4 dibawah.

Penilaian berskala dilakukan dengan membagi jumlah sel terisi dengan jumlah sel pada tabel template untuk kemudian dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 4. Contoh: jika sebuah tabel memintakan isian 5 kolom dimana pokja memberikan 1 baris isian, maka jumlah sel isian adalah 5. Jika 5 sel untuk tabel tersebut terisi lengkap, maka skala yang diberikan adalah 4. Jika hanya 4 kolom terisi, maka perhitungan skala adalah sbb. 4/5*4= 3.2 ≈ 3. Jika hanya 3 kolom terisi, maka skala yang diberikan adalah 3/5*4=2.4 ≈ 2.

Jika sebuah tabel memintakan isian 5 kolom dimana pokja memberikan 3 baris isian, maka jumlah sel isian pada tabel tersebut adalah 5*3=15. Jika hanya 10 sel terisi, maka perhitungan skala adalah sbb. 10/15*4=2.7 ≈ 3.

Skor 4, jika peta disajikan sesuai permintaan, dengan ukuran kertas A3, dan skala 1:25.000.



Skor 1, jika peta disajikan sesuai permintaan, dengan ukuran kertas A4, tanpa skala.

Petunjuk Penilaian Kerangka Kerja Logis

1

2

3

4

a.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

5

6

Input draft KKL yang telah disusun pokja kab./kota ke dalam sheet 'Input Matrik KKL'. Isikan sesuai dengan kolom dan baris yang disediakan. Biarkan sel kosong jika tidak terdapat isian pada draft KKL yang telah disusun pokja. Input Matrik KKL adalah materi yang dinilai.

Dengan memanfaatkan isian pada matrik KKL, lakukan penilaian terhadap draft KKL kab./kota menggunakan sheet Cek PMISS, Cek KKL-AL, Cek KKL-Sa, dan Cek KKL-Dr.

Hanya ada satu metode penilaian untuk kerangka kerja logis yaitu penilaian berskala. Penilaian dilakukan dengan menuliskan angka 1 (satu) pada sel berwarna kuning sesuai dengan nilai kolom yang diberikan. Terdapat kisaran nilai antara 1 - 4.

Penilaian berskala dilakukan dengan menilai kelengkapan dan ketepatan pernyataan pada matrik KKL. Contoh:

Pernyataan sasaran: meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari 82 m3 per bulan menjadi 150 m3 per bulan pada tahun 2015. Memperhatikan kaidah SMART (specific, measurable, attainable, realistic dan time-bound) maka terdapat kemungkinan penilaian pernyataan sasaran di sheet 'Cek KKL-AL' seperti dibawah ini:

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya spesifik: nilai 4. Penjelasan spesifik.

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terukur: nilai 4. Terukur karena menunjukkan kondisi dasar 82 m3 dan target 150 m3.

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terjangkau/dapat dicapai oleh kab./kota: nilai 4. Angka 150 m3 merupakan angka yang terjangkau. Meski begitu, perhatikan volume desain IPLT.

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya realistis: nilai 2. Justifikasi: memperhatikan kemampuan penganggaran kab./kota serta infrastruktur IPLT yang ada, tidak realistis mentargetkan peningkatan volume dua kali lipat dalam tiga tahun.

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya dalam kerangka waktu yang jelas: nilai 4. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2015 sebagai indikasi waktu yang jelas.

Kondisi dasar terpaparkan dalam pernyataan sasaran: nilai 4. Hal ini bisa dilihat dari angka 82m3 yang merupakan kondisi dasar.

Lembar skor berisikan informasi bobot dan skor untuk setiap bab. Skor dihasilkan secara otomatis setelah penilai melakukan penilaian pada lembar Bab.

Skor total dihasilkan dengan penjumlahan keseluruhan skor. Skor total dikonversi dengan skala A - D. Skor A adalah jika skor total diatas 79. Skor B adalah jika skor total diantara 69 - 79. Skor C adalah jika skor total diantara 59 - 69. Skor D adalah jika skor total dibawah 59. Nilai tingkat kualitas diterima adalah diatas 79 dengan skala A.

Tabulasi Skor Form Kontrol Kualitas Dokumen SSKTim PenilaiNama Anggota Tim Teknis :Nama Fasilitator Pendamping :

Matrik Nilai Produk SSKNo Bab Bobot Skor Maks.Skor Aktual

1 Bab 1: Pendahuluan 0.10 10 82 Bab 2: Kerangka Pembangunan Sanitasi 0.20 20 03 Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 0.20 20 0

4 0.40 40 0

5 Bab 5: Strategi Monev 0.10 10 0Skor Total 8.0

DAcceptable Quality Level: A

Matrik Nilai Kerangka Kerja LogisNo Matrik KKL Bobot Skor Maks.Skor Aktual

1 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sanitasi (PMI 0.10 10 02 Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL) 0.23 23 03 Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa) 0.23 23 04 Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr) 0.23 23 05 Kerangka Kerja Logis PHBS & Promosi Higiene (KKL-PHB 0.23 23 0

Skor Total 1 0.0

DAcceptable Quality Level: A

Bab 4: Program & Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

AQLADD

D

D8.0

D

AQLDDDDD

0.0

D

Form Kontrol Kualitas Bab 1 SSKSkor: 80

No. Pertanyaan untuk Bab 1Nilai

Catatan PenilaiYa Tidak

1 Latar belakang menjelaskan alasan kab./kota menyusun SSK2 Latar belakang menjelaskan kaitan penyusunan SSK dengan PPSP3 Wilayah kajian SSK (cakupan wilayah SSK) terpaparkan 14 Maksud dan tujuan penyusunan SSK terpaparkan 15 1

61

4 0

No Peta

Nilai

Catatan Penilai1 2 3 4

(-) (+)

1 Peta Administrasi Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kajian (SSK) 1

0 0 0 4

Metode dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan SSK, proses penulisan/dokumentasi SSK, dan proses penyepakatannya

Posisi, fungsi, maupun peran SSK diantara dokumen perencanaan lain yang telah ada, yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW terpaparkan.


No TabelNilai

1(-)

1 2.1 Visi Sanitasi Kab./Kota2 Misi Air Limbah Domestik3 Misi Persampahan4 Misi Drainase5 Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat6 2.2 Tahapan pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota 7 2.3 Tahapan pengembangan persampahan kabupaten/kota8 2.4 Tahapan pengembangan drainase kabupaten/kota

92.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Sanitasi

10 2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Sanitasi ke Depan

112.7

12

2.8

132.9

14 Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabelNilai 0

No PetaNilai

1(-)

1 2.1 (a) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem onsite2 (b) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem offsite (bila ada)3 2.2 Peta tahapan pengembangan persampahan 4 2.3 Peta tahapan pengembang drainase 5 Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap peta

Nilai 0

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun …...

Perkiraan Kemampuan APBD Kab/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

NilaiCatatan Penilai2 3 4

(+)

0 0 0

NilaiCatatan Penilai2 3 4

(+)

0 0 0


No Tabel

Nilai1 2

(-)

1 3.1

2 3.2

3 3.3

4 3.4

Nilai 0 0

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga

Nilai

Catatan Penilai3 4

(+)

0 0

Form Kontrol Kualitas Bab 4 SSKSkor: 0 104

No TabelNilai

Catatan Penilai1 2 3 4(-) (+)

1 4.1.a

2 4.1.b

3 4.1.c

4 4.1.d

5 4.1.e

6 4.2.a

7 4.2.b

8 4.2.c

9 4.2.d

10 4.2.e

11 4.3.a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

12 4.3.b

13 4.3.c

14 4.3.d

15 4.3.e

16 4.4.a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase17 4.4.b

18 4.4.c

19 4.4.d

20 4.4.e

21 4.5.a

22 4.5.b

23 4.5.c

24 4.5.d

25 4.5.e

26 Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabelNilai 0 0 0 0

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kab/Kota untuk 5 tahun

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBDKab/Kota

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBDProvinsi

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBN

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan Non Pemerintah


No Tabel

Nilai

Catatan Penilai1 2 3 4

(-) (+)1 5.1 Matriks Kerangka Logis 2 5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK 3 Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

Nilai 0 0 0 0

Matrik Kerangka Kerja Logis

SSK Kota Salatiga Tahun 2012

Subsektor Permasalahan MendesakIsu-Isu Strategis

Komunikasi PMJK & Higiene Partisipasi Swasta Teknis Pendanaan SDM

Air Limbah 1. Terdapat media milik pemkot 1. Swasta membangun IPAL 1. Sudah ada program pengelolaan air limbah

2. IPLT belum bisa dioperasikan 2. Penyediaan sarpras di bidang air limbah 2. Anggaran operasional terbatas

3. Sudah ada IPLT tetapi belum bisa dioperasikan

Kebijakan Daerah & Kelembagaan

1. Perda pengelolaan air limbah belum ada

1. Terdapat kader penyehatan lingkungan

1. Sudah ada APBD kota subsektor air limbah

1. Sudah ada Perda ttg retribusi jasa umum ttg penyediaan dan atau penyedotan tinja

1. Adanya sanitarian di setiap puskesmas

2. Peran media pemkot belum optimal

2. Masyarakat bersama swasta membangun sarpras pengolahan air limbah (IPAL) di kelurahan …..

2. Pihak swasta kurang berkoordinasi

2. Terdapat SKPD yg menangani pengelolaan air limbah

2. Adanya SDM perencanaan untuk pengelolaan air limbah domestik

3. Truk sedot tinja belum dioperasikan

3. Penyuluhan pengelolaan air limbah belum maksimal

3. Masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan

3. Belum dilaksanakan penarikan retribusi penyedotan tinja

3. Perda pengelolaan air limbah belum ada

3. Adanya SDM untuk melakukan monitoring baku mutu air


Komunikasi PMJK & Higiene Partisipasi Swasta Teknis Pendanaan SDMKebijakan Daerah &

Kelembagaan

Persampahan 1. DED TPA sudah ada 1. Sudah terbentuk UPT TPA 1. Motivasi petugas sampah tinggi

2. Master plan persampahan belum ada 2. Sudah ada SOP TPA 2. SDM persampahan terbatas

3. Lokasi TPA jauh dari permukiman 3. Jumlah penduduk meningkat

4. TPA sistem control landfill 4. Komitmen pimpinan

13. Hasil studi EHRA 14,4% jarak sumber air ke tempat penampungan tinja kurang dari 10 m

14. Kontur kota Salatiga mayoritas bergelombang dan miring

1. Perda ttg pengelolaan sampah belum ada

1. Sudah ada komunikasi antar SKPD terkait untuk menangani sampah

1. Banyak pengepul sampah terbentuk

1. Dana SCR untuk penanganan sampah belum maksimal

1. Pendapatan dari retribusi sampah belum mencukupi untuk biaya operasional

2. Dana pengelolaan sampah belum menjadi prioritas

2. Sosialisasi permasalahan sampah kurang

2. Kesadaran pembayaran retribusi sampah cukup tinggi

2. Pemilahan dan pengolahan sampah oleh swasta belum maksimal

2. Dana pengelolaan sampah belum menjadi prioritas

3. Cakupan pelayanan belum menjangkau ke seluruh wilayah kota (22 kelurahan)

3. Pemberitaan tentang sampah di media positif

3. Banyak pemulung sampah di TPA dan TPS

3. Sampah anorganik yang dibuang ke luar kota oleh pengepul cukup banyak

3. Dukungan dana dari APBN dan APBD I

3. Sudah ada embrio TPST di kelurahan

4. Sosialisasi ttg permasalahan sampah kurang

4. Sudah ada penanganan sampah komposting di masyarakat

4. Layanan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS oleh swasta perlu ditingkatkan



Kelembagaan

5. Sudah ada komposting di TPA

6. Pelayanan kebersihan di fasum meningkat

7. TPST belum mencakup semua wilayah

8. Sarpras persampahan masih kurang

9. Armada truk sampah butuh peremajaan

11. Belum ada jadwal pembuangan sampah ke TPS

12. Perlu perluasan area wilayah TPA

13. Penanganan sampah pasar belum optimal

5. Sarana dan prasarana persampahan kurang

5. Sudah ada pembuatan kerajinan dari sampah

5. Perda pengelolaan sampah belum ada

6. Hasil studi EHRA 60,6% layanan pengangkutan sampah dari rumah ke TPS tidak oleh petugas

7. Hasil studi EHRA 87,5% rumah tangga belum memilah sampahnya

6. Dinas berfungsi sebagai regulator dan operator

7. Hasil studi EHRA 87,5% rumah tangga belum mempraktikkan pemilahan sampah

8. Hasil studi EHRA 48,2% pengelolaan sampah masih dibakar

7. Terbentuk corporate forum for community development (CFCD)

8. Master plan persampahan belum ada

9. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan (sungai, tidak pada tempatnya)

8. UU No. 18/2004 tentang pengelolaan sampah

10. Hasil studi EHRA 60,6% layanan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS tidak oleh petugas

9. Permendagri No. 33/2010 tentang pengelolaan sampah rumah tangga

11. Volume sampah plastik semakin meningkat

10. Cakupan pelayanan belum menjangkau ke semua wilayah



Kelembagaan

Drainase

3. Dana APBD II terbatas

4. Pembangunan drainase belum terintegrasi

5. Master plan drainase yang ada th 2003-2007

5. Bantuan peralatan operasional pemeliharaan drainase

1. SOTK pengelola drainase berada di DBM-PSDA dan DCKTR

1. Tersedia media informasi publik (cetak, online, radio)

1. Peran masyarakat dalam pembangunan drainase lingkungan kurang

1. Tidak ada partisipasi swasta dalam pengelolaan drainase

1. Belum ada peralatan pendukung operasional pembangunan drainase

1. Dana APBD II untuk pembangunan drainase terbatas

1. Sudah ada SKPD pengampu drainase

1. Sudah ada SDM pemelihara drainase kota

2. Dana pengelolaan drainase hanya ada di DBM-PSDA

2. Minim pelibatan media dalam penyediaan drainase kota oleh SKPD

2. Kesadaran masyarakat menjaga kualitas drainase masih rendah

2. Belum ada SOP pembangunan dan pemeliharaan drainase

2. Belum ada retribusi pengelolaan drainase kota

2. Tidak ada Perda ttg pengelolaan drainase

2. Kualitas dan kuantitas SDM penyedia informasi drainase di bidang teknologi informasi masih kurang

3. Minim info yang dipublikasikan ke masyarakat ttg fungsi drainase lingkungan

3. Pembangunan drainase berdasar permintaan masyarakat/aspirasi dewan

3. Perencanaan drainase lingkungan kurang komprehesif

3. Dana pengelolaan drainase hanya ada di Dinas Bina Marga dan PSDA

3. SOTK pengelola drainase berada di DBM-PSDA dan DCKTR

4. Meningkatnya kawasan terbangun menyebabkan penurunan resapan air

4. Penyebarluasan info resik-resik kutho

4. Anggaran DAK untuk drainase perkim dan Bankeu dari APBD I

4. Perda provinsi No. 8/2011 ttg urusan pemda bidang bina marga dan PSDA

5, Master plan drainase yg ada th 2003-2007

5. Terhambatnya/tersumbatnya diseminasi informasi publik

5. Organisasi masyarakat yg dapat dilibatkan dalam diseminasi informasi publik dan pendidikan (LKM, FLKM, Bakohumas, BKM-PNPM)

6. Pembangunan drainase belum terintegrasi

6. Program yg mendukung (resik-resik kutho, prokasih, hari jadi kota, bakti ABRI)

7. Belum ada peraturan daerah tentang pengelolaan drainase

6. Hasil studi EHRA 3,3-40% pencemaran drainase lingkungan oleh sampah

7. Program mahasiswa untuk bersih kota

7. Meningkatnya kawasan terbangun menyebabkan penurunan resapan air dan kualitas lingkungan



Kelembagaan1. Kader kelurahan siaga

3. Sanitasi/PHBS belum menjadi program prioritas

4. Sungai banyak tercemar 4. Sudah ada pendataan PHBS oleh puskesmas 4. Potensi dana CSR

5. Kegiatan PHBS sudah masuk renstra 2011-2016

7. Program kali bersih

10. Beberapa kelurahan kesulitan air bersih

PHBS & Promosi Higiene

1. Koordinasi lintas sektor kurang

1. Siaran keliling oleh Bagian Humas ttg kegiatan kebersihan (resik-resik kutho)

1. Masyarakat membangun jamban/MCK melalui program PNPM

1. Belum ada komunikasi dan kerjasama antara perusahaan dg pemkot

1. Hasil studi EHRA dari 22 kelurahan, 15 kelurahan masih BABS

1. Sudah ada prioritas penganggaran yg mengarah pada kegiatan MDGs

1. Keputusan walikota No. 441.5-05/109/2010 ttg tim pembina UKS mencakup kegiatan lomba sekolah sehat dan PHBS

2. Perencanaan sektor sanitasi belum komprehensif

2. Pembuatan stiker dan leaflet ttg PHBS

2. Kesadaran masyarakat ttg PHBS kurang

2. Belum ada swasta yg menjadi sponsor kegiatan PHBS

2.Hasil studi EHRA 46,5% belum CTPS di 5 waktu penting

2. Dana APBD II tgt kemampuan daerah

2. Koordinasi lintas sektor kurang

2. Petugas sanitarian di puskesmas

3. Limbah rumah tangga dan industri rumah tangga langsung dibuang ke sungai

3. Majalah Hati Beriman milik Humas ttg rubrik kesehatan dan artikel ttg sanitasi

3. Kebiasaan mandi dan BAB di sungai

3. DPA PHBS lintas sektor belum terkoordinasikan

3. Perlu SK Pembina PHBS tingkat kota

3. Belum ada jabatan fungsional penyuluh kesehatan

4. Perlu SK pembina PHBS tingkat kota

4. Radio Suara Salatiga: dialog interaktif ttg sanitasi dan jingle iklan ttg kesehatan

4. Klinik sanitasi di puskesmas belum optimal

4. Pertumbuhan penduduk tinggi

5. Hasil studi EHRA menunjukkan masyarakat yg belum CTPS di 5 waktu penting 46,5%

5. Promosi kesehatan ttg PHBS masih kurang

5. Limbah rumah tangga dan industri langsung dibuang ke sungai

5. Anggaran dari non APBD II kurang

5. Kepmenkes RI No. 585/Menkes/SK/V/2007 ttg pedoman pelaksanaan promkes di puskesmas

6. Promosi kesehatan ttg PHBS masih kurang

6. Media cetak lokal (suara merdeka, wawasan, jawa pos, sindo) memuat berita ttg PHBS

6. Kegiatan PHBS sudah masuk RPJMD 2011-2016

6. LSM Percik bidang kesehatan masyarakat

7. Hasil studi EHRA dari 22 kelurahan 15 kelurahan masih BABS (buang air besar sembarangan)

7. Hasil studi EHRA menunjukkan perlunya peningkatan kampanye perbaikan perilaku mengelola sampah rumah tangga

7. Forum PKK sampai tingkat RT

8. Sosialisasi PHBS melalui media elektronik kurang

8. Perencanaan sektor sanitasi belum komprehensif

8. Forum CFCD (corporate forum for community dev.)

9. Panduan pembinaan PHBS di rumah tangga melalui tim penggerak PKK (Indonesia sehat)



Kelembagaan

11. Banyak didirikan bangunan di bantaran sungai

Tujuan & Sasaran

Tujuan Sasaran Target Indikator Nilai Data Dasar

Kota Salatiga Dokumen MP air limbah Belum ada MP air limbah DCKTR, tahun 2012

Kota Salatiga DCKTR, tahun 2012


Sumber & Tahun Data Dasar

Menyusun master plan air limbah

Master plan air limbah disusun pada tahun 2014

Menyusun Perda pengelolaan air limbah

Perda pengelolaan air limbah disusun pada tahun 2015

Perda Pengelolaan air limbah (naskah akademis, raperda pengelolaan air limbah)

Belum ada Perda pengelolaan air limbah, yg sudah ada Perda Jasum tentang penyediaan dan atau penyedotan kakus

Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang telah dimiliki

Rehabilitasi dan Operasionalisasi IPLT tahun 2013

IPLT dapat dioperasikan berapa % dari kapasitas, peningkatan kapasitas terpakai per tahun

IPLT belum operasional,truk tinja belum operasional, SDM pengelola IPLT belum siap

Tujuan & Sasaran

Tujuan Sasaran Target Indikator Nilai Data DasarSumber & Tahun Data

Dasar

Kota Salatiga Buku putih sanitasi tahun 2012

Kota Salatiga 50% DCKTR, tahun 2012

Kota Salatiga Belum beroperasi SOP TPA DCKTR, tahun 2012



Meningkatkan sarana prasarana sanitasi sekolah dari kondisi tahun 2012: 1) SD/MI; rasio siswa: toilet, perempuan = 1:71, laki-laki= 1:74, 2) SMP/MTs, perempuan= 1:84, laki-laki= 1:86, 3) SMA/MA, perempuan= 1:136, laki-laki= 1:102. Target: a)SD/MI dan SMP/MTs negeri tahun 2013-2016 setiap tahun 1 kecamatan mencapai target rasio standar, tahun 2017 mencapai target di SD/MI dan SMP/MTs swasta, b)SMA/MA menargetkan membangun 2 unit toilet /sekolah/tahun. Terdapat 30 SMA/MA. Cat: Standar sarpras Kepmendiknas rasio minimal 1:50 untuk perempuan dan 1:60 untuk laki-laki.

Meningkatkan cakupan layanan sanitasi sekolah sehingga memenuhi standar rasio yang ditentukan

Cakupan layanan toilet dibandingkan dengan jumlah siswa meningkat

1. Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah

Tingkat layanan pengelolaan sampah meningkat dari 50%

menjadi 80% se Kota Salatiga tahun 2017

Peningkatan dana pengelolaan sampah,

SOP TPA sampah dioperasionalkan

layanan pengelolaan sampah meningkat dari 23,75% tahun 2012 menjadi 27% se Kota Salatiga tahun 2017

Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dengan sistem langsung

23,75% cakupan layanan sistem langsung

layanan pengelolaan sampah meningkat dari 32,75 % tahun 2012 menjadi 41,25 % se Kota Salatiga tahun 2017

Meningkatkan layanan pengelolahan dengan sistem tidak langsung

32,75% cakupan layanan sistem tidak langsung

Tujuan & Sasaran


Dasar

Kota Salatiga Belum ada MP Persampahan DCKTR, tahun 2012



2. Tersusunnya master plan persampahan (permasalahan 8)

Master plan persampahan disusun tahun 2014

Dokumen MP Persampahan (naskah akademis, raperda

pengelolaan sampah)

3. Tersusunnya Perda pengelolaan sampah di Kota Salatiga

Perda pengelolaan sampah disusun di Kota Salatiga tahun 2015

Perda pengelolaan sampah di Kota Salatiga Belum ada perda pengolahan

sampah

4. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

4.1 Peran serta masyarakat dalam mempraktikan pemilahan sampah rumah tangga meningkat dari 12,5% menjadi 50% pada tahun 2017

Penanganan sampah 3R di lingkungan masyarakat

12 5 % masyarakat yang memilah sampah 3R

Tujuan & Sasaran


Dasar

Kota Salatiga 50 % pelayanan darinase DBM PSDA, tahun 2012

Kota Salatiga 600 sumur resapan KLH, tahun 2012

Kota Salatiga DBM PSDA, tahun 2012



Kota SalatigaDokumen MP Drainase

Belum ada MP Drainase DBM PSDA, tahun 2012


1. Meningkatnya fungsi drainase sebagai jaringan pembuangan dan resapan air hujan

layanan pengelolaan drainase meningkat dari 50 % tahun 2012 menjadi 57,5 % se Kota Salatiga tahun 2017

Adanya kenaikan prosentase terbangunnya jaringan drainase

Peningkatan jumlah sumur resapan dari 600 unit di tahun

2012 menjadi 1000 Unit di tahun 2017

Adanya kenaikan persentase terbangunnya sumur resapan

Penyediaan sarpras SPAL pada permukiman di bantaran

sungai/drainase sebesar 15% pada tahun 2017.

Terbangunnya sarpras SPAL pada permukiman di bantaran sungai/

drainase

0 % saluran SPAL di bantaran sungai

Terbangunnya sarana dan prasarana pembuangan air limbah

rumah tangga yang tidak mencemari drainase

saluran drainase tercemari air limbah

2. Meningkatnya koordinasi antar SKPD pengampu subsektor drainase

Koordinasi antar SKPD pengelola subsektor drainase mulai tahun

2013

Adanya koordinasi SKPD terkait (DBM-PSDA, KLH, DCKTR, BAPPEDA) pada perencanaan dan pengelolaan drainase

tidak ada koordinasi dengan SKPD

3. Meningkatnya jaringan drainase kota yang terpadu

Master plan drainase kota tahun 2014

4. Tersusunnya perda pengelolaan drainase

Perda pengelolaan Drainase disusun pada tahun 2015

Perda pengelolaan Drainase disusun pada tahun 2015

Belum ada Perda pengelolaan Drainase

Tujuan & Sasaran


Dasarnaiknya cakupan CTPS Hasil studi EHRA Tahun 2012

Kota Salatiga BPS 2012


Kota Salatiga Hasil studi EHRA 2012



1. Meningkatkan cakupan rumah tangga yang ber PHBS (permasalahan no.5)

1. Persentase PHBS tatanan rumah tangga meningkat dari 53,5% menjadi 80% tahun 2017.

Kelurahan dengan risiko sanitasi tinggi

Jumlah rumah tangga yg CTPS di 5 waktu penting meningkat

2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan sektor sanitasi (permasalahan no. 1,2)

2. Perencanaan sektor sanitasi menjadi lebih komprehensif ukurannya: frek rakor, mom rakor, masuk ke renja

2. Perencanaan sektor sanitasi menjadi lebih komprehensif

Perencanaan sektor sanitasi belum komprehensif

3. Membentuk Tim PHBS tingkat kota (permasalahan no. 4)

3. Tim PHBS Kota Salatiga dibentuk tahun 2013

3. Terbit SK Tim PHBS tingkat kota

Belum ada SK Pembina PHBS tingkat kota

4. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran PHBS (permasalahan no. 3, 7)

4. Kelurahan yang masih BABS berkurang jumlahnya setiap tahun.Keterangan:Th 2010 ada 2 kel yg STOP BABSTh 2011 idemTh 2012 ada 3 kel yg STOP BABSTh 2013 ada 4 kel yg STOP BABSTh 2014 ada 6 kel yg STOP BABSTh 2015 ada 8 kel yg STOP BABSTh 2016 ada 10 kel yg STOP BABSTh 2017 ada 13 kel yg STOP BABS

4. Jumlah kelurahan yg BABS berkurang dari 15 menjadi 13 kelurahan pada th 2017

Jumlah kelurahan yang masih ditemukan BABS 15 kelurahan

5.Meningkatkan pengembangan media informasi dan komunikasi tentang PHBS (permasalahan no. 6)

Meningkatkan promosi kesehatan tentang PHBS mulai tahun 2013

5. Promosi kesehatan ttg PHBS meningkat

Promosi tentang PHBS masih kurang

6. Meningkatkan keterlibatan berbagai lembaga & swasta dalam pengelolaan PHBS

Meningkatkan kerjasama Pemkot dg lembaga penyandang dana CSR dalam kegiatan PHBS mulai tahun 2014 (jumlah perusahaan yg bekerjasama)

6. Kerjasama Pemkot dg lembaga penyandang dana CSR dalam pengelolaan PHBS meningkat; tahun 2014 2 kerjasama, tahun 2017 5 kerjasama

Belum ada kerjasama dengan pihak swasta untuk kegiatan PHBS

Tujuan & Sasaran


Dasar

Strategi Program & Kegiatan

Terkait Teknis Terkait Pendanaan Terkait Komunikasi Terkait PMJK & Higiene SDM Program Kegiatan

1) USRI, 2) PIP

1) MCK Umum, 2) MCK ++

Terkait Kebijakan Daerah & Kelembagaan

Terkait Keterlibatan Swasta

1.2. Optimalisasi program dari provinsi untuk penyusunan master plan air limbah

1.1. Optimalisasi SKPD yg menangani pengelolaan air limbah untuk menyusun master plan air limbah

5.3 Optimalisasi APBD kota subsektor air limbah untuk peningkatan kapasitas KSM pengelola air limbah

5.4 Optimalisasi media untuk advokasi dan sosialisasi pengelolaan air limbah rumah tangga yang aman

4.b Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

sarpras pengolahan air limbah

3. Penguatan kapasitas SDM di UPT TPA Sampah

Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

1). Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan, 2). Koordinasi penyusunan Masterplan air limbah skala kota

Optimalisasi petugas sanitarian untuk meningkatkan cakupan kepemilikan jamban rumah tangga

2. Optimalisasi SKPD yg menangani pengelolaan air limbah untuk menyusun Perda pengelolaan air limbah

5.5 Optimalisasi program dari pusat dan provinsi untuk penyediaan sarpras air limbah/ DAK Perkim

Program penyusunan perda pengelolaan air limbah

1). Konsultasi publik, 2) Penyusunan perda dalam penyelenggaraan sistem air limbah rumah tangga, 3) Penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, 4) Penyusunan peraturan ijin pembuangan limbah cair (IPLC)

5.1 Optimalisasi program pengelolaan air limbah untuk meningkatkan fungsi tangki septik yang aman

4.a Optimalisasi peran Pokja PPSP/AMPL untuk meraih peluang dana swasta dan hibah sanitasi

Optimalisasi SKPD yang menangani pengelolaan air limbah untuk meraih dana hibah dan program kegiatan pengelolaan air limbah dari pusat dan provinsi.

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah (memfungsikan IPLT), 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengelolaan air limbah (non fisik)

Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah

Sosialisasi Perda Jasum ttg retribusi pembuangan tinja ke IPLT

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi IPLT tahap I dan II, 2) Supervisi pelaksanaan pekerjaan, 3) OP IPLT

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

Program lingkungan sehat perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program pengembangan perumahan

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 2) Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program lingkungan sehat perumahan

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Program pemberdayaan komunitas perumahan

Pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/perkotaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Program kerjasama informsi dan media massa

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


1)Pembangunan IPAL komunal/tangki septik komunal, 2) Pembangunan prasarana sarana air limbah dg sistem off site


1) Pemantauan kualitas lingkungan, 2) Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih, 3) Pengembangan produksi ramah lingkungan


Terkait Teknis Terkait Pendanaan Terkait Komunikasi Terkait PMJK & Higiene SDM Program KegiatanTerkait Kebijakan

Daerah & KelembagaanTerkait Keterlibatan

Swasta

Program pendidikan menengah

Program peningkatan pengendalian polusi

Pembangunan tempat pembuangan padat/cair yang menimbulkan polusi

Program upaya kesehatan masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

1)Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary, 2) Pembangunan jamban/toilet, 3) Rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

1)Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary, 2) Pembangunan jamban/toilet, 3) Rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

1.3. Mempercepat penyediaan sarana prasarana pengelolaan

sampah

1.1 Optimalisasi komitmen pimpinan untuk meraih dana APBN

dan APBD I dalam upaya penerapan UU no.18/2008 tentang

pengelolaan sampah

2.2. Optimalisasi komitmen pimpinan untuk meraih APBD I penyusunan master plan persampahan

4.1. Penyampaian informasi & edukasi tentang persampahan melalui media massa

4.2. Pemberdayaan masyarakat peduli sampah

1.2 Pemberdayaan UPT TPA Sampah

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

- Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

1.4. Peningkatan layanan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS/TPST oleh swasta karena lokasi TPA jauh dari permukiman

2.1. Optimalisasi komitmen pimpinan untuk tersusunnya master plan persampahan

4.1b. Pemberdayaan masyarakat peduli sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.5. Mempercepat penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah

3. Optimalisasi komitmen pimpinan untuk penyusunan/pengesahan

Perda pengelolaan sampah

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

- Bimbingan teknis persampahan




Swasta






- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan





- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

- Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah


- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan


- Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah


- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan




Swasta

Program Kerjasama Pembangunan

Pendidikan dan pelatihan formal

1.4. Peningkatan cakupan resapan pada kawasan selatan wilayah

kota

1.1. Optimalisasi SKPD pengampu drainase untuk meraih dana APBN dan APBD I

1.3. Optimalisasi anggaran dan program pusat serta provinsi untuk pembangunan sumur resapan

1.2. Optimalisasi media untuk advokasi dan sosialisasi pengelolaan drainase Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

3.2. Outline plan sistem drainase kawasan

1.7. Optimalisasi peran SKPD pengelola air limbah rumah tangga

(grey water)

1.5 Optimalisasi program dari pusat dan provinsi untuk

penyediaan sarpras SPAL/Drainase. DAK Perkim

1.6 Pengembangan kampanye peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga (grey water).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

3.4. Penyusunan data base infrastruktur kota

2. Peningkatan koordinasi antar SKPD pengampu subsektor drainase

3.3. Optimalisasi SKPD pengampu drainase untuk meraih dana APBD I penyusunan MP


Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

3.1. Optimalisasi SKPD pengampu drainase untuk menyusun master plan drainase


Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

4.1. Optimalisasi SKPD pengampu drainase untuk menyusun Perda pengelolaan drainase Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Kordinasi pencemaran air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

4.2. Optimalisasi SKPD pengampu drainase untuk menyusun SOP drainase Pembangunan Sumur resapan,

kolam retensi dan embng resapan

Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan embng resapan

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong


Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pembangunan bak Penangkap lemak di tingkat kelurahan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah


Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi

perkotaan



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan






Swasta

Program STBM

SPAM Noborejo (PDAM)

4.2. Peningkatan cakupan layanan air bersih pada kelurahan yang kesulitan air bersih

2. Optimalisasi peran Pokja PPSP/AMPL untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan sanitasi

1.3. Optimalisasi anggaran yang mengarah pada kegiatan MDGs untuk melakukan pembinaan PHBS di rumah tangga

1.1. Optimalisasi promosi PHBS

Optimalisasi peran media Pemkot dan swasta untuk peningkatan promosi kesehatan tentang PHBS

1.2. Optimalisasi petugas sanitarian dan kader kelurahan siaga

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1) Advokasi PHBS dengan lintas sektor, 2) Pemberian penghargaan terhadap pelaksana terbaik PHBS di rumah tangga, 3) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.1 . Kelurahan yang masih BABS berkurang jumlahnya setiap tahun

3. Optimalisasi SKPD pengampu mewujudkan SK TIM PHBS tingkat kota

4.1. Optimalisasi anggaran yang mengarah pada kegiatan MDGs untuk mengurangi jumlah kelurahan yang BABS.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1) Pembinaan tenaga kesehatan, 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 3) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, 4) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan lain, 5) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Pendayagunaan data PHBS untuk meraih peluang anggaran pusat, provinsi dan swasta.

Program upaya kesehatan masyarakat

1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 2) Peningkatan kesehatan masyarakat, 3) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Program pembinaan PHBS tatanan rumah tangga

1) Advokasi lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan sanitasi, 2) Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program kerja secara berkelanjutan, 3) Membuat program kerja antar sektor agar dapat bekerja secara dinamis, efektif dan efisien

Program pembinaan PHBS tatanan rumah tangga

1) Pembentukan Tim PHBS tingkat kota, 2) Pertemuan rutin Tim Pembina

1) Sosialisasi PHBS di rumah tangga dalam rangka mengurangi jumlah kelurahan yang BABS, 2) Pelatihan STBM dalam rangka mengurangi kelurahan yang BABS, 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelatihan STBM, 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS melalui kampanye, 5) Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS (lomba K3)

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 2) Pendampingan pengadaan sarana air bersih, 3) Penyuluhan kelompok pemakai air, 4) Pengembangan distribusi air minum (PDAM)

1) Penyediaan tanah, 2) Bangunan air baku (sumur dalam), 3) Jaringan pipa transmisi dan distribusi, 4) Jaringan PLN, 5) Pemasangan pompa, 6) Pembangunan reservoir

Pengembangan SPAM regional

Pengembangan jaringan baru

Penurunan kebocoran (PDAM)

1) Penggantian pipa lama (asbes) diameter 200 mm, 2) Penggantian katub udara, 3) Pengadaan water leak detector, 4) Pengadaan ultra sonic flow meter, 5) Penggantian meter pelanggan, 6) Penggantian pipa dinas




SwastaOptimalisasi sumber existing 1) Pengadaan pompa

cadangan, 2) Pengadaan peralatan distribusi, 3) Peningkatan layanan pelanggan

Program kerjasama informasi dan media massa

1) Penyebar luasan informasi melalui media website pemerintah Kota Salatiga, 2) Majalah Hati Beriman, 3) Pengelolaan radio

Program kerjasama pembangunan

1) Advokasi dengan dunia usaha, 2) Menggerakkan masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan, 3) Prokasih, 4) Melibatkan anak sekolah, 5) Membantu pembangunan sarana umum sanitasi, 6) Mengadakan seminar tentang PHBS, 7) Sosialisasi dan promosi manfaat klinik sanitasi, 8) Penyuluhan kesling pada pondok pesantren, 9) Pencanangan gerakan CTPS di sekolah, 10) Pencanangan gerakan Stop BABS.

Form Kontrol Kualitas Permasalahan Mendesak dan Isu-Isu Strategis Skor: 0

No. Permasalahan Mendesak & Isu-isu Strategis Sanitasi

Nilai

1

(-)

1 Permasalahan mendesak sesuai dengan permasalahan yang ada di BPS

2

3

4

Permasalahan mendesak terpaparkan secara spesifik dan terukur. Perhatikan masalah utama, lokasi, kondisi terkait akses atau hal lainnya.

Permasalahan mendesak sesuai dengan area beresiko yang ditetapkan/disepakati

Isu-isu strategis mencerminkan faktor penunjang terjadinya permasalahan mendesak sanitasi

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Air LimbahSkor: 0

No Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL)

Nilai

1

(-)

Pertanyaan untuk Pernyataan Tujuan

1

2

3

Pertanyaan untuk Pernyataan Sasaran

4 Pernyataan sasaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

5

6 Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya spesifik

7 Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terukur

8

9 Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya realistis

10

11 Kondisi dasar terpaparkan dalam pernyataan sasaran

Pernyataan tujuan menjawab permasalahan sanitasi yang tertuang dalam buku putih

Pernyataan tujuan sanitasi kota sejalan dengan pernyataan misi sanitasi kota

Pernyataan tujuan sanitasi kota mencerminkan capaian/hasil yang ingin diraih dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan

Pernyataan sasaran sanitasi kota menjawab persoalan-persoalan yang tertuang dalam buku putih

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terjangkau/dapat dicapai oleh kab./kota

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya dalam kerangka waktu yang jelas

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis PersampahanSkor: 0

No Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa)

Nilai

1

(-)


1

2

3



5



8


10








Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis DrainaseSkor: 0

No Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

Nilai

1

(-)


1

2

3



5



8


10








Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis DrainaseSkor: 0

No Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

Nilai

1

(-)


1

2

3



5



8


10








1 J-qa-ssk Input Kkl_sala3

Documents