berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200407-113157-9095.p… · 1 . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . REPUBLIK INDONESIA. RISALAH RAPAT . PANITIA KERJA (PANJA) PEMBAHASAN

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

PANITIA KERJA (PANJA)

PEMBAHASAN RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA

Tahun Sidang : 2010-2011

Masa Persidangan : I (satu)

Jenis Rapat : Rapat Panja RUU tentang Kepramukaan

Sifat Rapat : Tertutup

Rapat ke :

Hari, tanggal : Rabu, 25 Agustus 2010

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Lounge Lt. 9, Hotel Atlet Century Park, Senayan

Dengan : Tim Panja Pemerintah RUU tentang Kepramukaan

Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN

Sekretaris : Agus Salim, S.H./Kabagset. Komisi X DPR-RI

Acara : 1. Pembahasan RUU tentang Kepramukaan

2. Lain-lain.

Anggota Hadir : 23 dari 25 orang Anggota Panja

Pemerintah : 12 orang

PIMPINAN KOMISI X DPR-RI

1. PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP.OG (K) (F.PD/KETUA)

2. IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si (F.PG/WAKIL KETUA

3. HERI AKHMADI (F.PDIP/WAKIL KETUA

4. DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si (F.PAN/WAKIL KETUA

F.PD :

5. DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT

6. THERESIA EE. PARDEDE, S.Sos

7. RINTO SUBEKTI, S.E., M.M., S.E., M.M.

2

8. VENNA MELINDA, S.E.

9. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.

F.G :

10. DRS. KAHAR MUZAKIR

11. DRA. HJ. POPONG OTJE DJUNDJUNAN

12. IR. H. ZULFADHLI

13. DR. IR. HETIFAH, M.P.P.

F.PDIP :

14. DRA. SRI RAHAYU

15. DR. IR. WAYAN KOSTER, M.M.

16. PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.Ip

17. DRS. UTUT ADIANTO

F.PKS :

18. NURHASAN ZAIDI

19. AKBAR ZULFAKAR, S.T.

F.PAN :

20. PRIMUS YUSTISIO

F.PPP :

21. DR. RENI MARLINAWATI

22. DRS. H. HISYAM ALIE

F.PKB :

23. MUH. HANIF DHAKIRI

FP.GERINDRA :

24. JAMAL MIRDAD

FP.HANURA :

25. H. HERRY LONTUNG SIREGAR

3

KETUA RAPAT (ABDUL HAKAM NAJA/F.PAN)

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua Komisi X, Pak Mahyuddin serta seluruh Anggota Panja

DPR RI.

Yang saya hormati Ketua Panja Pemerintah Pak Sudrajat, Wakil Ketua Pak

Sahyan, beserta seluruh Anggota Panja dari Pemerintah.

Alhamdulillah pada pagi ini kita melanjutkan Rapat Panja menyambung rapat

panja beberapa yang lalu, dan hari ini settingannya memang ini agak beda, tadinya

direncanakan di Senayan, kemdudian kita nggak tahu pindah... dirubah disini, karena

mungkin barangkali agar sama dengan Cagar Budaya yang juga disini. Tapi sebelum

itu marilah kita buka Rapat Panja pada hari ini dengan bacaan basmallah.

Bismillahirrahmanirahim.

(Ketok Palu : 1 Kali )

Bapak Ibu sekalian, saya kira sebelum kita bicara lebih lanjut kita sepakati dulu

ini ya, jadi karena tampaknya settingannya kita akan lanjut terus disini ya, begitu Pak

Drajat? Insya Allah ya, oke, jadi hari legislasi DPR itu kan hari Rabu, Kamis, hari

legislasi, konsinyeringnya itu kita sepakati seperti pada rapat awal Kamis, Jum’at,

Sabtu, agar hari Minggu bisa kita jangan sampai juga kita nggak pernah pulang juga

kan. Jadi saya kira hari Minggu kita... itu kesepakatan awal ya, barangkali kalau ada

pertimbangan lain.

Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seperti itu artinya memang hari ini kita berarti

jadualnya adalah hari Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu. Nah sebenarnya hari Rabu itu kita

cadangkan ya, cadangkan misalnya untuk RDPU. Jadi hari legislasi tapi kita ngundang

pakar, ngundang para pemangku kepentingan dan sebagainya, itu kita cadangkan. Tapi

karena waktunya juga kemarin barangkali pendek, jadi baru minggu depan kita akan

undang para pemangku kepentingan, para pakar untuk memperkaya pembahasan kita.

Jadi hari Rabu kita cadangkan untuk RDPU, hari Kamis, Jum’at, Sabtu konsinyering kita

bahas substansi, anunya begitu kira-kira settingannya.

Nah dengan begitu artinya kita perlu menyepakati agenda kita sejak hari ini, pagi

ini, sampai hari Sabtu siang, begitu kan, waktunya sampai Sabtu siang Pak, tempatnya

ya, dan artinya dari hari ini sampai Sabtu kita konsinyeer disini begitu? Nah monggo,

mungkin Pak Drajat artinya gimana tentang masalah apakah kita dikonsinyeer disini,

dikamp disini, ya kan, sahur disini, buka disini, misalnya begitu, nanti kan kita atur ya,

mungkin anu dulu kita teknis dulu.

Silakan, monggo Pak Drajat!

4

PEMERINTAH (SUDRAJAT)

Mungkin dari Sekretariat DPR dulu yang...


Oke, jadi ternyata memang kita sudah disipakan disini, jadi kita beristirahat juga

disini disiapkan, buka disini, nanti saur disini begitu. Jadi ini saya kira penting untuk

kita... artinya barangkali ada yang sebagian belum mempersiapkan secara perbekalan

logistik dan sebagainya kan begitu, ini kan jadi kita perlu merencanakan dari awal, tapi

tidak masalah, ini kan toh kita ada banyak break, sehingga nanti kita inilah.

Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sepakati ya, artinya pagi ini kita

seperti biasa nanti siang waktu rehat siang kita istirahat untuk istirahat, kemudian nanti

lanjut lagi sampai nanti berbuka. Nah nanti tentang sesi malam kita sepakati juga ya,

kalau... saya kira rehat siang nanti sore kita akhiri jam 5 sore, kemudian berbuka,

malam kita sepakati jam berapa ininya nanti? Jam 8? Begitu ya, jadi jam 8 ya, jadi jam

5 sore, nanti jam 8 baru kita mulai lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian, kita sepakati? Kalau

pola dimana, pola kemarin di Novotel itu kan biasanya jam 11, kita akhiri jam 11 malam,

nanti kita mulai lagi paginya... jam 9 ya, karena kita memang artinya disinilah kita apa,

rumah kita disebelah sana, kira-kira gitu, jadi kita hanya cukup 1 menit saja dari kamar

ruang ini disediakan. Begitu Bapak Ibu sekalian, jadi disepakati ya, jadi jam 9, nanti

rehat siang kita anukan jam 12, nanti jam 1 jalan lagi, nanti mungkin sore jam setengah

4 istirahat sebentar atau jam 3 sampai 3.30, nanti terakhir jam 5. Begitu Bapak Ibu

sekalian, kita sepakati?

Silakan Pak Parlin!

F.PD (DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT)

Hanya usul, kalau malam-malam kan habis sholat, habis buka puasa, sholat

Tarawih, ya nanti kalau malam tidak usah ada kegiatan, namanya usul gitu loh, ya gitu

saja, dan kalau tidak ada kegiatan malam, menurut saya nggak perlu nginap malam

Pak, ya ini hanya pendapat kan, kalau... saya kira nggak perlu sampai dua, tiga hari

kalau persepsinya, mindsetnya nanti sama semua begitu, ini hanya usul, terima kasih.


Ya, terima kasih Pak Parlin.

Jadi memang... apa kita ini kan masih awal ya, jadi 244 kita baru 15... Selamat

datang Bu Tere, saya kira tidak apa-apa bergabung dengan PDIP saya kira, mulai ada

pendekatan...(tertawa bersama).

Oke, silakan Pak Mahyuddin!

5

F.PD (PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP.OG (K))

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi mengenai ini, kita membahas ini supaya lebih cepat tuntas dan di dalam

konsinyering ini kan satu persatu kita lihat kemana dan pasalnya masih banyak Pak,

sedangkan Presiden sudah dua kali, artinya menegur saya untuk menyelesaikan

masalah ini. Jadi menurut saya kita terus saja malam ya, misalnya jam 9 atau 8.30

sudah ini ndak apa-apa, sampai jam 11 gitu. Saya kira sampai malam Pak, karena ini

kan tantangan... ya Presiden ini kan. Saya dua kali, artinya Presiden itu negur saya itu,

bahkan Pak sudah dido’akan Bapak supaya sehat, supaya tegar untuk menyelesaikan

UU Kepramukaan, sedangkan Cagar Budaya ndak disinggung gitu. Jadi saya kira gitu

Pak, saya setuju kalau ya... menginikan Pak Parlin, ya kita me..(tdk jelas) ya, apa

namanya... jam 9 lah jangan jam 8, atau setengah 9.


Silakan Pak Parlin!


Oke. Saya dukung pendapat Pak Ketua, efektifitas saya setuju. Saya kasih

sampaikan, saya sampaikan saran sistematika berdzikir ya, supaya tepat nanti. Kalau

kita di DPR sudah membuat hasil, ini adalah tesistasi, kemudian sampai ke Baleg ya,

itu adalah antitasi, yang dibuat oleh pemerintah adalah sintesa ya, ahlinya disini gitu,

mempermudah kita untuk mengejust, dan tolong Ahli Bahasa dan Ahli Hukum dengan

Aparatur Pemerintah sama gitu, jangan Ahli Bahasa lain seperti disana yang dihukum

lain begitu, nah itu usul saya. Dan mempermudah, tolong draft UU ini ya, karena dalam

dunia falsafah administrasi negara, kalau ingin mempelajari atau mendalami, kalau

miring begini belum berbentuk begini, apa... tolong draft Uunya secara utuh, maka kita

semua bisa all, ya ini usul ya, ini pengalaman saya belajar O M, menyederhanakan ya,

sehingga sistimatika berpikirnya sama gitu. Dan kita juga semua teman-teman DPR ya

mari kalau kita tahu, tahu yang benar, kalau tidak tahu benar, ya mari kita dengarkan,

karena kita bisa satu kalimat saja setengah hari begitu, ini mohon maaf, ya pendapat

boleh donk ya. Ini usul Pak Ketua, terima kasih.


Oke terima kasih Pak Parlin, juga tadi Pak Mahyuddin.

Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita mencoba untuk mengefektifkan, tapi terus

terang beberapa agenda kita ini kita belum mengukur kecepatan kita, karena kan baru

masuk substansi, DIM baru satu sesi kita, nah itupun baru dua point yang kita sepakati,

6

satu disepakati di Panja, satu ke Timus kan gitu... dua. Artinya memang tambahannya

kita perlu terus sampai nanti menemukan nanti gelombangnya, nanti kan ada point-

point yang saya katakan tadi mungkin pendingnya 15, tapi begitu disepakati satu hal itu

bisa... point itu akan selesai, karena saling terkait seperti pada pembicaraan awal. Nah

sekalian, jadi kalau memang kita sepakati, karena memang godaan di tengah kota,

konsinyering itu besar ya, ini nanti ada undangan buka bersama, ada ini... ini

godaannya, tapi kalau di Novotel mau kemana kita. Jadi keunggulan konsiyering di luar

kota jauh, itu begitu datang nggak bisa pergi, kalau nggak pergi ya... kalau nggak

datang ya sekalian nggak datang sekalian gitu, jadi datang. Nah, tapi ini kalau memang

kita sepakat, maka dari awal saya kira sangat penting kesepakatan kita, maka ya oke,

misalnya yang malam kita mulai setengah 9, jadi mungkin bagi yang Tarawih, mungkin

Pak Akbar ceramah dimana gitu kan, jadi saya kira nanti bisa sampai sini setengah 9,

kita mulai sampai jam 11. Jadi tetap kita optimalkan, artinya apa yang sudah kita

sepakati, karena kita sudah booking juga tempat disini, ruang maupun kamar, ya jadi

saya kira anulah, jangan kita mubazirkan. Jadi begitulah saya kira ya, kita sepakati,

sepakat ya?

(Rapat Sepakat)

Bismillahirrahmanirrahim.


Oke, jadi pagi ini kita akan membahas sampai nanti siang break, rehat ya,

ishoma, tetap ishoma, istirahat, sholat dan makan...(tertawa), maaf ya, bagi yang mau

kan gitu, oke. Jadi nanti siang jam 12 kita istirahat, jam 1 kita mulai lagi, nanti jam 3 kita

break, setengah 4 kita mulai lagi sampai jam 5 gitu, kira-kira waktunya begitu, nanti

malam waktunya setengah 9, ya.

Oke Bapak Ibu sekalian.

Sedikit saya me-review, jadi pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai

pada DIM... ini saya nglayarnya agak susah ini ya, memang disini ini... tapi ya, oke tapi

moga-moga bisa dioptimalkanlah, ndak apa-apalah. Oke, jadi kita tetap seperti yang

lalu, pola pembahasannya kita akan perDIM ya, tapi saya kira kemarin sudah mulai

terbaca mana-mana yang berbeda, mana-mana yang sama, dan saya kira sudah

mulailah kita, kita juga... kita akan lakukan lobi, lobi kecil disini sebelum lobi besar, nanti

hal yang besar kita juga tadi juga sudah kita bicarakan dengan Pemerintah, mungkin

sampai ke tingkat menteri nanti lobinya, tapi nanti kita kumpulkan saja nanti point-point

yang krusial, nanti kita akan lobi dengan Menteri. Nah pada rapat panja yang terakhir,

7

kita sudah sampai pada DIM yang ke 15, kita akan masuk kepada DIM 16 ya. Ini nanti

pada DIM 21 ini sudah, berarti the finishi atau ketentuan umum, ini sampai DIM 21,

nanti baru sampai Bab II Azas, Fungsi, dan Tujuan pada DIM 22.

Bapak Ibu sekalian.

Membacakan DIMnya, sehingga nanti kita tetap akan putar pendapat, dua

putaran seperti biasa. Jadi DIM yang 16 dari DPR point 3 Kententuan Umum,

Organisasi Kepramukaan adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan

membentuk organisasi untuk penyelenggaraan kepanduan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Kami persilakan DIM dari pemerintah, usulan

pemerintah, silakan!


Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai bagi kita semua.

Bapak Ketua Komisi X DPR RI yang kami hormati.

Bapak Ketua Panja RUU Kepramukaan di Komisi X DPR RI yang saya hormati.

Bapak Ibu sekalian Anggota DPR RI yang terhormat.

Perkenankan sayaa dari pemerintah menyampaikan berkaitan dengan DIM

nomor 16, dan ini juga tidak terlepas dengan DIM yang nomor 17 barangkali Pak Ketua.

Pada prinsipnya dari pemerintah berpandangan bahwa DIM nomor 16 dengan DIM

nomor 17 ini kan tidak terlepas dari DIM nomor 1. Dan alasan-asalan kami rasa-

rasanya sudah cukup kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa pemerintah tetap

pada satu pandangan bahwa rancangan undang-undang ini adalah berkait dengan

gerakan Pramuka. Oleh sebab itu disini kami menegaskan, bahwa sejak tahun 1961

sesuai dengan Keppres 238 tahun 1961, organisasi-organisasi kepramukaan,

kepanduan telah bertekad untuk bersatu menjadi gerakan Pramuka. Selanjutnya

langkah maju ini dipertahankan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa

alasan yang kami sudah sampaikan secara lebih komprehensip, baik dari tinjauan

historis, dari tinjauan sosiologis, dan juga dari tinjauan perspektif hukum itu sendiri.

Jadi dengan demikian Bapak Ketua Panja yang saya hormati, kami masih tetap apa

namanya, menyampaikan suatu pandangan, kami tetap berpegang pada pandangan-

pandangan yang lalu, dan kalau mungkin ini tidak terlepas dari pandangan kami yang

berkait dengan DIM nomor 1.

Terima kasih.

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

8


Terima kasih Pak Sudrajat.

Jadi pemerintah mengusulkan penghapusan DIM ini, ya ini sebenarnya terkait

dengan DIM-DIM sebelumnya ya. Saya kira kemarin kita bicara tentang judul, tentang

istilah kepramukaan dan seterusnya. Ini terkait dengan pasal-pasal sebelumnya, tapi

saya kira kami akan putar pendapat dari fraksi.

Silakan dari Demokrat untuk DIM 16, silakan!


Pendapat dari Fraksi Demokrat, jadi point 16, 17 sependapat untuk dihapus, ya

terima kasih.


16 Pak, jadi ini satu DIM.


Oke, 16 oke.


Oke. Selanjutnya Golkar!

F.PG (DRA. HJ. POPONG OTJE DJUNDJUNAN)

Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan kesepakatan kita, bahwa kelompok pertama diantaranya judul

belum ada kesepakatan, maka tentu logikanya kami tidak mau dihapus, karena

memang terkait dengan judul, nah itu. Jadi kami tetap seperti ini, tidak dihapus,

terkecuali kalau nanti judul sudah ada kesepakatan.

Terima kasih.


Terima kasih dari Golkar tadi, dari Demokrat setuju dengan dihapus, Golkar tidak

sepakat dengan dihapus. Selanjutnya dengan PDIP, silakan!

F.PDIP (DRA. SRI RAHAYU)

Fraksi PDI Perjuangan juga sama dengan yang sebelumnya, karena kita sepakat

untuk gerakan Pramuka, maka ini setuju untuk dihapus. Terima kasih.

9


Terima kasih PDIP setuju untuk dihapus DIM 16, selanjutnya PKS.

F.PKS (AKBAR ZULFAKAR, S.T.)

PKS tetap, tidak dihapus.


Oke PKS tetap, selanjutnya ke PPP, silakan!

F.PPP (DRS. H. HISYAM ALIE)

Saya kira PPP setuju untuk dihapus.


Oke PPP setuju untuk dihapus.

Saya kira beberapa tanggapan respon tadi, kami akan memberikan kesempatan

lagi kepada pemerintah, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, sekiranya bisa

memberikan perspektif baru ya tentang ini, karena memang ada sekiranya problemnya,

meskipun tadi... saya kira ini berpatokan juga dari DIM-DIM sebelumnya.

Kami persilakan Pemerintah!

F.PD (JEFISTSON R. RIWU KORE)

Interupsi Pak Ketua.


Silakan Pak Jefri!


Ini karena kebetulan Fraksi PANnya belum hadir Pak ya, apakah boleh Bapak

mewakili langsung, sehingga kita juga mendengar nih, karena atau kalau nggak boleh

ya, saya nggak tahu aturan minta maaf karena memang baru pernah mau ikut seperti

ini Pak, terima kasih, supaya maksudnya fraksinya kan semakin banyak gitu

pendapatnya.

10


Ya sebenarnya bisa saja kalau seperti ini, tapi nanti saya kira... kecuali kalau

misalnya hal-hal yang sifatnya kalau ini masih saya kira masih posisinya seperti ini tidak

ada masalah, kecuali misalnya semuanya bersepakat itu atau semua tidak bersepakat,

barangkali kalau posisi seperti ini saya kira bisa saja, nanti kan lewat, yang belum

datang lewat, jadi PAN dalam kategori karena saya posisi sebagai pimpinan rapat, jadi

sementara tidak ada masalah ya.

Oke, silakan dari Pemerintah, untuk memberikan respon.


Baik Bapak Ketua Panja.

Didahului dengan rasa bangga, permohonan maaf juga kami sampaikan, jadi

terima kasih banyak pada bapak-bapak yang sudah memberikan apresiasi terhadap

usul dari pemerintah itu, maka kami rasa-rasanya dengan kearifan yang ada kami tetap

mempertahankan yang sudah ada disini, dengan saya juga tetap menghargai apa yang

disampaikan oleh tje Popong tadi dari Golkar dan dari PKS, kami tetap menghargai itu.

Terima kasih, jadi kami tetap berpegang pada DIM yang sudah disampaikan oleh

pemerintah. Terima kasih.


Ya jadi saya kira penjelasan tetap, karena memang saya kira sudah ini sangat

jelas mengenai posisinya, tapi sekali lagi kami ingin memberikan kesempatan yang

kedua untuk kita, putaran kedua, kalau memang ada kesepakatan point 16 maka kita

bisa sepakati, kalau belum ada kesepakatan maka kita akan masuk ke point yang

belum disepakati. Kami kembalikan yang pertama ke Demokrat, sekali lagi untuk

memberikan pendapat.

F.PD (THERESIA EE. PARDEDE, S.Sos)

Ya Pimpipnan.

Tadi sudah disampaikan, jadi point ke 17 juga...sorry 16, point ke 16 ya kita

sepakat untuk dihapuskan.


Oke, artinya Demokrat tetap untuk point 16, ini kayaknya mba There nggak tahu

nih, kok 17nya karena ada ulang tahun yang ke 17, sweet seventen... (tertawa).

Oke selanjutnya ke Golkar.

11

F.PG (Ir. H. ZULFADHLI)

Ya tetap untuk tidak dihapus.


Tetap tidak dihapus.

Kemudian PDIP!


Tetap dihapus.


Tetap dihapus. PKS!


Tetap tidak dihapus. PPP!


Tetap dihapus.


Tetap dihapus.

Oke, jadi nampaknya belum ada kesepakatan, jadi ini masuk kategori point atau ayat

atau DIM yang belum disepakati, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya?


Oke lanjut, kita ke DIM yang ke 17. Ini tetap terkait pointnya, saya kira juga point

yang penting ya. DIM 17 atau ketentuan umum pada point ke 4 di dalam RUU adalah

berbunyi : “Asosiasi kepramukaan adalah wadah berhimpun organisasi kepramukaan

dan merupakan anggota Organisasi Pandu Internasional.” Ini DIM dari DPR.

Silakan Pemerintah!


Baik terima kasih Bapak Ketua.

Berkait dengan DIM nomor 17 ini, setelah kami merenungkan dengan seksama,

setelah kami mempelajari fakta-fakta sejarah, perjalanan sejarah dalam kehidupan kita

12

berbangsa dan bernegara yang di dalamnya ada kegiatan Pramuka, dan sudah

memperhatikan juga kondisi-kondisi sosiologis, dan kondisi psykologis yang menyatu di

dalam kehidupan masyarakat, juga menyatu di dalam kehidupan remaja, pelajar, dan

mahasiswa, dan juga pada kehidupan pada orang dewasa yang ada saat ini, maka

pertimbangan kami sampai pada suatu kesimpulan yaitu menghapus definisi asosiasi

kepramukaan dengan alasan seperti yang di atas, tidak terlepas dari DIM nomor 16.

Terima kasih atas perhatiannya.


Terima kasih Pak Sudrajat atas argumentasi yang diberikan untuk menghapus

usulan dari pemerintah untuk menghapus DIM 17.

Selanjutnya kami persilakan yang pertama dari Demokrat untuk DIM 17.

F.PD (VENNA MELINDA,S.E.)

Ya kami dari Fraksi Partai Demokrat setuju untuk point DIM 17 dihapuskan,

karena menurut kami sesuai dengan usulan ya, judul dari Gerakan Pramuka sehingga

tidak diperlukan lagi definisi organisasi kepramukaan, dan sebetulnya masalah dari

pluralisme itu sendiri sudah terakomodir di gugus depan nantinya. Terima kasih.


Terima kasih, Demokrat setuju dihapus. Selanjutnya dari Golkar, silakan!


Terima kasih. Karena terkait juga dengan point 16, kami tetap ingin bahwa pasal

17 ini masih tetap ada untuk tidak dihapus. Terima kasih.


Terima kasih, Golkar tetap, tidak dihapus. Selanjutnya PDIP.

F.PDIP (PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP)

Terima kasih. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan setuju bahwa DIM nomor 17 ini

dihapuskan sesuai dengan historis dan juga pada kesepakatan kami mengenai

Gerakan Pramuka, dan unsur kemajukan itu berada pada gugus depan.

Terima kasih.

13


Oke, PDIP setuju untuk usulan penghapusan. PKS!


PKS merasa ini tidak perlu dihapus, karena ini yang kami lihat disini hal yang

sangat substansi dari reformasi kepramukaan itu, jadi mengakomodir gerakan-gerakan

kepanduan lainnya ada disini, di asosiasi ini.

Ya terima kasih.


Ya terima kasih, dari PKS setuju untuk tetap pada draft awal dari DPR.

Selamat datang Pak Primus, mau langsung on atau putar dulu? Putar dulu ya,

barangkali punya ilmu telepati atau tadi sudah ada komunikasi nyambung. Oke ya, jadi

kita sampai pada DIM 17 Asosiasi, dan tadi dari PKS sepakat pada draft DPR untuk

tetap.

Selanjutnya langsung ke PPP Pak.


Sebagai konsekuensi karena pasal 16 tadi masih apa... untukdihapus, oleh

karenanya ini membicarakan di 17 ini konsekuensinya dihapus juga.


Oke, dari PPP setuju untuk dihapus DIM 17.

Kami persilakan sekali pemerintah untuk memberikan barangkali pencerahan,

apakah memang bisa nanti pendapat yang ada disini bisa bergerak atau bagaimana,

kami persilakan!


Rasa-rasanya masih begitu kuat di dalam memori kita, bahwa Pramuka sudah

merupakan satu alat perjuangan, dan gerakan Pramuka merupakan satu kekuatan yang

menghimpun perjuangan itu sendiri. Dan kita masih hangat di dalam ingatan kita, ketika

Bapak Presiden juga menyampaikan dan ini mendapat sambutan dari masyarakat

untuk melakukan revitalisasi Gerakan Pramuka. Oleh karena itu di dalam revitalisasi

kesemangatnya adalah membuka kesempatan untuk kita bersama-sama memajukan

Gerakan Pramuka. Semangat memajukan gerakan Pramuka adalah satu Pramuka

14

untuk satu tanah air, satu Pramuka untuk satu Merah Putih, maka inilah yang menjadi

alasan kami untuk mempertahankan bahwa butir 17 tetap dihapus.

Terima kasih Bapak.


Terima kasih, dari pemerintah memberikan penekanan.. garis bawah ini terhadap

pendapatnya.

Pak Mahyuddin ada pendapat, silakan Pak!


Pak Drajat, itu kan gerakan-gerakan itu kan berlangsung umurnya nggak lama

kan, seperti gerakan Keluarga Berencana dulu, gerakan Keluarga berencana kan

gerakan sudah dia diterima masyarakat, kemudian dia ini berhenti jadi gerakan, apa ini

nanti akan berhenti? Misalnya disini sekarang misalnya ya gerakan, tapi apakah di

dalam pikiran Bapak yang kelas tadi nanti pada suatu saat dia tidak gerakan lagi, ada

enggak Pak itu?

Terima kasih.


Silakan, saya kira ini Pak Mahyuddin memberikan perspektif, saya kira bagus,

sehingga kita bisa lebih kaya, silakan Pak!


Baik.

Di dalam gerakan ini... mohon maaf saya ijin Pimpinan, jadi di dalam gerakan ini

yang kami kemas itu adalah mengemas 4 substansi Bapak. Yang pertama, gerakan ini

adalah menganut azas system ability atau berkelanjutan, logika ini berkaitan dengan

logika pembangunan. Kita menganut logika berkelanjutan, dan gerakan ini Gerakan

Pramuka adalah dalam membentuk kader bangsa, dalam membentuk karakter bangsa

yang tidak bisa terlepaskan dari gerakan pembangunan, karena pada hakekatnya

gerakan pembanguna itu adalah gerakan untuk membangun bangsa itu sendiri. Intinya

adalah nation and caracter building, jadi azas yang pertama yang kami anut dalam

gerakan ini adalah system ability atau berkelanjutan.

Azas yang kedua yang kami lakukan di dalam gerakan ini adalah sistemik. Azas

yang ketiga adalah sistematis, azas yang ketiga adalah adaptif. Jadi gerakan ini selalu

beradaptasi dengan fenomena-fenomena yang terjadi, dengan tantangan-tantangan

yang terjadi. Jadi gerakan ini adalah bukan gerakan yang sifatnya temporer, tetapi

15

gerakan yang sifatnya stay-stay, sehingga sifatnya berkelanjutan, karena ini merupakan

bagian integral dari pembangunan bangsa. Nah itulah konsep gerakan.

Terima kasih.


Sekali lagi Pak!


Silakan, silakan!


Ndak... begini belum menjawab substansi pertanyaan saya tadi Pak. Kami kalau

gerakan-gerakan itu simultan dan continews, dan sistim yang terdiri dari gerakan,

teruuuuss bergerak dia, nah itu sampai kapan dia gerakan ini kan, bergerak terus. Apa

nanti ada titik kulminasi big level dari gerakan ini ya berhenti, ada endak itu pikiran

Bapak, sebab gini, seperti di BKKBN dulu gerakan Keluarga Berencana, kebetulan saya

ikut di dalam itu, kemudian dikumandangkan setelah penerimaan shitdan dari

masyarakat, belum karena belum shitdan dari masyarakat, nah masyarakat sudah

menyatakan bahwa Keluarga Berencana itu adalah semacam needs daripada

masyarakat seperti odol, sikat gigi gitu, akhirnya pada waktu itu gerakannya ditutup,

tidak gerakan lagi dia, Program Keluarga Berencana Republik Indonesia. Nah ini

misalnya kita setujui gerakan sekarang, kapan dia bergerak aktif kan, apakah ada titik

kulminasi, bergerak pikiran Bapak nanti, kalau terus bergerak sampai apa ini nanti.

Terima kasih Pak. Nggak... bukan, artinya saya bukan membantai ini, bisa saja

gerakan sekarang, tapi ada enggak nanti pada saat gerakan ini berubah menjadi suatu

program yang laten gitu. Terima kasih.


Ya terima kasih. Jadi saya kira Pak Mahyuddin memberikan perspektif tentang

ini kan revitalisasi awal. Jadi seperti tadi mencontohkan... karena Pak Mahyuddin ini

ahli urusan kependudukan, urusan lahir-melahirkan, jadi beliau cocok di BKKBN. Nah

ini saya kira bagus, artinya keadaan kita juga kaya perspektif ya, sehingga

argumentasinya bisa dilihat dari banyak sisi.

Silakan Pak!


Terima kasih Bapak.

16

Kami bersumber dari satu pemahaman, bahwa tidak ada satu negarapun yang

ketika berbicara tentang pembangunan manusia itu ada batas. Dan selama

pembangunan itu adalah pembangunan karakter, maka tidak ada batasnya. Oleh

karena itu dalam konsep kami, gerakan ini akan tetap ada selama republik ini ada.

Gerakan ini dilandasi oleh suatu konsep untuk satu Pramuka untuk satu tanah air, ini

mengandung arti bahwa selama NKRI ini masih ada, maka gerakan ini masih ada, kita

masih memerlukan generasi-generasi muda, dan kita tidak ada suatu ketika yang

terhenti untuk kita menutup atau memotong alih generasi ini. Jadi konsepnya ini adalah

konsep pada pembangunan manusia. Terima kasih Bapak.


Terima kasih. Jadi di dalam... saya kira mungkin elaborasi sedikit, jadi dari

Pemerintah, Pak Drajat menyampaikan bahwa tampaknya pemerintah sekarang ini

beranggapan ini akan terus berkelanjutan, meskipun tentu saja nanti barangkali dalam

kesempatan apa, raker barangkali nanti ya akan terjabarkan, apakah jangka panjang 25

tahun atau apa. Jadi barangkali sementara ini mandat ke Pak Sudrajat pokoknya

sustainable, tapi tentang jangka waktunya barangkali nanti akan dibicarakan, begitu

mungkin Pak Mahyuddin ya? Ada lagi, silakan!


Ya saya kira dengan ini kita harus artinya membuat suatu kesepakatan, karena

ini kalau ada umurnya gerakan ini tje Popong mungkin berubah dia, yang di sama ini

apa PKS berubah, tapi kalau tidak ada mungkin nanti kita masih tetap 24 ini, ya jadi

terserahlah nanti Pak, ya mungkin diakumulasi di dalam rapat berikutnya. Terima kasih.


Oke terima kasih. Jadi saya kira memang perlu juga melihat dari banyak

perspektif ya, tidak apa-apa, tapi saya kira ini nanti menjadi catatan kita juga, ya

barangkali nanti pada kesempatan apakah nanti lobi dengan Menteri ya kan, karena

tentu saja pembicaraan DIM ini sangat banyak, sehingga mungkin penjabarannya

mungkin belum sampai ke apakah langkah-langkah ke depan tahun kesekian

bagaimana, tahun sekian bagaimana, ini barangkali pemerintah belum sampai kesana,

barangkali ya. Tahun pertama bagaimana langkahnya, tahun ke 5, tahun ke 10, tahun

ke 25 dan seterusnya sampai jangka panjang.


Saya mau menambahkan sedikit.

17


Oke, kalau begitu kita putar saja untuk putaran kedua ya... (dipotong).


Saya hanya ingin menambahkan sedikit punya Pak Pimpinan tadi, hanya

wacana saja sedikit.


Oke, bagaimana atau sebaiknya kita putar, soalnya nanti memberikan anu,

biar..biar lebih enak, tidak apa-apa, jadi nanti sekalian menyisipkan pada saat nanti...

nggak apa-apa, oke ya.

Oke kami persilakan untuk putaran kedua pada DIM 17, ini kami berikan kesempatan,

silakan untuk Demokrat!


Ya Pimpinan, tadi seperti sudah disampaikan bahwa pada prinsipnya

keberagaman dan pluralisme yang ada di gerakan Pramuka ini akan diwadahi di Gugus

Depan, jadi untuk itu kami konsisten juga untuk tetap menghapus asosiasi

kepramukaan dengan alasan tadi.

Terima kasih.


Terima kasih, Demokrat tetap, kemudian Golkar silakan!


Terima kasih. Kita masih tetap sepaham dengan ide awal dan rancangan

undang-undang inisiatif Komisi X ini, bahwa kita perlu wadah yang bersama, dan kita

sepakat bahwa wadah inilah menjadi satu-satunya wakil negeri Indonesia di tingkat

internasional. Jadi pasal ini tetap, itu tidak dihapus.

Terima kasih.


Terima kasih, Golkar tetap untuk pada DIM DPR, DIM 17. Kemudian PDIP,

silakan!

18


Kami tetap dengan pendapat awal kami untuk setujui dihapus.


Demikian pula PDIP DIM 17 tetap dihapus, tidak ada perubahan.

PKS, silakan!


Kami tetap dengan apa yang diusulkan oleh DPR, karena pertimbangannya

memang disini sebenarnya... gagasan besar tentang reformasi kepramukaan. Jadi ada

akomodir gerakan-gerakan kepanduan yang ada di Indonesia, bahkan kami membuka

sebesar mungkin memang, jadi asosiasi itu membuka ruang gerak kepanduan yang

lain, itu kita hargai pada posisi yang tepat. Jadi peran mereka di bangsa ini tidak berarti

hanya diwakili oleh satu wadah, jadi semua punya peran yang saya pikir sangat

strategis, tapi kita juga menghargai persatuan itu sehingga kita tetap menguatkan

dengan asosiasi itu. Jadi tetap kita hargai, karena kalau tidak gerakan-gerakan

kepanduan itu akan tetap berdiri sendiri akhirnya, dengan semangat reformasi yang

sudah sangat terbuka seperti ini. Kalau kita paksakan pada kondisi-kondisi hari ini,

undang-undang ini akan tetap jadi Pramuka tapi Gerakan Kepanduan yang sudah hidup

itu tetap akan hidup sendiri, tidak akan pernah bersatu, kan dulu perdebatan itu disitu

yang kita tangkap itu. Pemerintah itu sudah tidak boleh mengkooptasi gerakan-gerakan

kepanduan yang ikut berperan untuk mengangkat negara itu, mereka juga merasa itu

bahwa negara ini mereka berperan dalam membangun negara ini. Ketika mewakili di

internasional mereka juga mengatasnamakan kepanduan sendiri begitu.

Nah ini jadi persoalan nanti, sehingga kita punya win-win solution itu adalah kita

buat asosiasi dimana mereka bisa bersatu disitu, karena kalau tidak ini tetap jadi...

Pramuka tetap gitu, kepanduan Hizbuwathon tetap mereka, kepanduan PKS tetap

bergerak dan kepanduannya, dan tidak akan bersatu lagi tetap, tapi dengan adanya

wadah asosiasi kita berharap mereka bisa legowo, bahwa kita memang dihargai semua

gerakan-gerakan kepanduan itu.

Saya pikir itu, terima kasih.


Ya terima kasih, jadi PKS memberikan beberapa argumentasi untuk tetap pada

DIM 17 sesuai dengan DIM dari DPR.

Selanjutnya PAN, silakan untuk yang pertama kali,silakan!

19

F.PAN (PRIMUS YUSTISIO)

Pertama langsung dua kali, langsung dua putaran dirapel.

Tadi menarik apa yang dikatakan Pak Sudrajat, bahwa prinsipnya sama, artinya

pertanyaan Pak Sudrajat, karena tidak ada batasan pada konsepnya. Oleh karena itu,

kami dari PAN tetap bahwa DIM 17 ini tidak dihapus, alasannya adalah Asosiasi

Kepramukaan sangat strategis untuk menjaring organisasi-organisasi kepanduan untuk

bersama-sama mendidik watak dan karakter generasi muda kita.

Yang kedua, tadi putaran pertama itu sudah disiapkan, yang kedua, bukan

memaksa mereka untuk menjadi satu tapi berhimpun untuk membawa nama Indonesia

di kancah internasional gitu. Oleh karenanya DIM 17 tidak dihapus.

Terima kasih.


Terima kasih. Dari PAN tetap pada posisi DIM dari DPR ya.

Selanjutnya dari PPP, silakan!


Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa DIM ke 17 ini sebagai konsekuensi

usulan yang DIM 16 tadi, oleh karenanya konkritnya adalah tetap dihapus seperti DIM

16.


Terima kasih, tadi saya kira ada beberapa hal yang mungkin kalau mereka ingin

memberikan penjelasan dari PKS dan dari PAN tentang beberapa hal tadi yang

dipertanyakan tentang apa... (tdk jelas)... organisasi yang lain dan sebagainya.

Silakan ini pemerintah anda merespon!


Ya mungkin Bapak yang tadi disampaikan oleh yang terhormat dari PKS, bahwa

masih ada DIM lain yang nanti kita bisa kita bicarakan.

Terima kasih.


Ya oke. Jadi tampaknya dari pemerintah membuka ruang di DIM lain, tidak di

DIM ini, kira-kira begitu Pak Drajat ya. Jadi sekali lagi tampaknya DIM 17 ini belum ada

kesepakatan, jadi kita lanjut dan DIM 17 belum disepakati, ya.

20


Selanjutnya untuk DIM 18, ini sudah disahkan di raker ya Definisi, saya kira ini

sesuai dengan undang-undang standar, jadi tidak ada perubahan Cuma tata urutan

saja ya, jadi saya kira... dan inipun sudah disahkan, jadi yang tetap itu sudah disahkan

paket ya, paket raker, hanya urutannya saja dari angka 5 menjadi angka 4, saya kira

nanti teknis penyusunan perundang-undangan.

Kemudian DIM 19 juga sama, urutannya saja beda, redaksionalnya persis sama dan ini

paket di raker.

Kemudian masuk DIM 20, ini ada usulan baru dari pemerintah, jadi langsung saja.....

(pembicaraan dipotong)....


Pimpinan interupsi.


Silakan!


19 apa tidak dikasih kesempatan untuk diputar, nggak karena...(dipotong).


Ini sudah disahkan di raker, jadi yang DIM tetap, ini sudah paket. Ketika kita

raker pertama kali dengan tiga menteri itu, jadi DIM yang tetap disahkan di raker

ini..dog, jadi sudah paket semua, kecuali ada pendapat baru, disini kecuali ya, tetap

jadi waktu itu mandat penuh kepada panja, jadi barangkali ternyata ditemukan ini, ini

definisinya misalnya ini mohon maaf, misalnya “keliru menurut Undang-undang dasar

atau apa, jadi dipersilakan, tetapi kalau tidak ada hal yang sama sekali baru, ini adalah

paket sudah diketok di raker. Sekiranya ada hal yang baru, kita akan catat karena tentu

kita tidak bisa merubah hasil raker, tapi kita catat bahwa ternyata ada catatan dari....

silakan kalau ada hal yang baru!


Oke terima kasih Pimpinan.

Waktu itu juga ada semangat kebersamaan, bahwa yang menjadi perangkat-

perangkat maksudnya di daerah-daerah itu, artinya menjadi struktur di kepramukaan itu

bukan kepada daerah, artinya supaya tidak ada politisasi ke depannya, tidak dijadikan

21

alat Pramuka ini ke depannya, kecuali Presiden sebagai Kwartir Utama itu, sebagai

Kepala Negara, sebagai simbol negara, kepala daerah-kepala daerah dari Gubernur

maupun Bupati dan Walikota, itu sangat mungkin untuk mempolitisasi Pramuka ini.

Oleh karenanya implikasinya kalau ini ditetapkan nanti ada DIM-DIM atau pasal-

pasalnya yang mengatur ini semua. Saya rasa di raker itu harusnya ditinjau kembalilah

seperti itu, atau di rapat panja hari ini diberi kesempatan nanti bisa dibicarakan kembali

gitu. Terima kasih.


Terima kasih. Jadi memang definisi ini sebenarnya hampir disemua undang-

undang ada, karena nanti memang ini tidak mengatur teknis tetapi ini definisi, karena

misalnya begini, nanti tentang APBD, jadi bahwa pemerintah daerah atau dan

sebagainya mengalokasikan APBD. Nah tentang teknis apakah nanti pejabat publik itu

dia masuk ke dalam kepengurusan atau pembina, itu ada DIMnya sendiri. Jadi

sesungguhnya DIM ini bicara sangat umum dan ini hampir di semua undang-undang di

negara kita ada, dan ini standar, makanya tadi saya sampaikan kalau kecuali ada yang

sangat khusus, definisi ini mungkin keliru, redaksional atau kita catat, tetapi kalau

misalnya kekhawatiran itu saya kira akan diwadahi di DIM lain bahwa ada DIM lain yang

membicarakan khusus, masalah setuju tidak setuju nanti saya kira kita bicarakan, tetapi

ini saya kira tidak akan mengkooptasi, karena ini definisi umum saja, netral sifatnya,

begitu ya.

Jadi saya kira masalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ini definisi

umum di sebuah undang-undang, karena tentu ada kewenangan berkaitan dengan

otonomi bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap APBN, APBD dan

sebagainya. Jadi belum mengatur masalah pejabat publiknya tetapi pemerintahannya,

begitu saya kira ya Pak Primus, jadi saya kira tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan.

Oke kita lanjut, saya kira ke DIM 20, karena itu dipersilakan usulan pemerintah

ada DIM baru ya, substansi baru untuk DIM 20, dipersilakan!


Bapak Ketua yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati

pula. Dari pemerintah memang merasa berkepentingan Bapak Ketua, untuk

memberikan elaborasi pengertian tentang orang, karena ini nanti akan bersangkut

dengan anggota-anggota Pramuka, itu jadi saya kira ini juga merupakan suatu hal yang

biasa, suatu yang umum di dalam definisi undang-undang.

Terima kasih Pak.

22


Terima kasih, ini usulan baru dari pemerintah, jadi waktu itu usulan DIM dari

DPR belum ada, pemerintah perlu menganggap ada definisi ini, berkaitan orang,

kelompok dan seterusnya. Ini biasanya memang pengaturan tentang organisasi

...(Kaset 1 Habis).


Ini hal yang umum Pak, karena bagaimanapun hanya definisi Pak, definisi yang

akan kita pakai dalam apa namanya, pembahasan atau pembuatan undang-undang ini,

sehingga dengan demikian kami setuju untuk ditambahkan definisi itu.

Terima kasih.


Oke, Demokrat setuju dengan usulan dari pemerintah untuk substansi baru.

Selanjutnya dari Golkar, silakan!


Singkat saja, untuk 20 ini setuju.


Golkar setuju.

PDIP, PDIP silakan DIM 20!


Terima kasih.

Memang umum pengertian ini, namun pengertian ini tidak dimanfaatkan di dalam

pasal-pasal itu juga tidak ada gunanya. Kalau saya melihat dari pasal-pasal ini

kayaknya orang berdiri itu ndak ada itu, oleh karena itu sepanjang itu tidak ada di dalam

semua kalimat-kalimat di dalam pasal-pasal, kami tidak memerlukan itu.


Oke, ini saya kira sangat penting tolong dicatat ini. Jadi PDIP melihat apakah

ada, karena semua di ketentuan umum ini mestinya merujuk kepada batang tubuh,

artinya di pasal-pasal atau di ayat, ada enggak? Kalau ternyata nggak ada, ngapain

dibuat kete... anu, saya kira itu, saya kira substansinya sangat.... jadi kira-kira masih

23

netral lah, kalau memang ada ya dimuat, tapi kalau nggak ada ya nggak usah, kira-kira

begitu. Oke, itu pendapat dari PDIP. Selanjutnya PKS, silakan!


Tanpa harus merenungi, saya setuju masukan ini.


Ini mantap ini...(tertawa bersama).

Oke lanjut ke PAN, silakan PAN DIM 20!


Putaran pertama tidak setuju, putaran kedua setuju.


Ya, ini baru putaran pertama padahal...(tertawa bersama).

Oke, lanjut ke PPP!


Setelah ada komunikasi dengan ....(tdk jelas)... (tertawa bersama), oleh

karenanya ini tetap setuju.


Oke, jadi setuju ya? Oke PPP setuju usulan dari pemerintah. Saya kira kita akan

serahkan pemerintah, saya kira ada catatan yang menarik tadi, apakah ada di dalam

batang tubuh undang-undang ini. Silakan dari Pemerintah!


Ya, sepanjang penelusuran kami itu dulu ada, dan kalau dari pandangan-

pandangan yang diskusi-diskusi kita akan nyangkut kesitu, jadi pasti ada.


Ya barangkali tolong mungkin juga ada tim yang mengecek, sehingga biar

konkrit di DIM mana muncul itu, sehingga kita ada keyakinan, karena ini saya kira

DIM...(dipotong)

24


Misalnya di Pasal 43 itu ada.


DIM berapa Pak?


DIM 226.


DIM 226, oke ini DIM ini juga muncul dari pemerintah, jadi barangkali betul, jadi

pemerintah satu paket ini, jadi ketentuan pidana itu pemerintah mengusulkan setiap

orang dan seterusnya. Ya oke ya, jadi saya kira clear pada contohnya DIM 226 dan

seterusnya ini, DIM 227 juga begitu, 228 dan seterusnya. Oke saya kira clear ya.

Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin karena tidak banyak keberatan, saya

kembali ke PDIP dulu saya kira ya, karena yang lain saya kira tidak keberatan, tadi

PDIP masih menyisakan “kalau ada setuju, kalau tidak ada ya ngapain ada”, kami

silakan ke PDIP saya kira!


Setelah kami amati ternyata ada, jadi kami berubah pikiran menjadi setuju.


Jadi kali ini ulangannya betul-betul oposisi tulen ini saya kira, khusus untuk DIM

ini.

Oke Bapak Ibu sekalian, oke saya kira DIM 20 kita sepakati ya untuk diketok, saya

bacakan ulang, jadi definisi orang adalah “orang perseorangan, kelompok orang, dan

atau Badan Hukum”, ini definisi standar saya kira di dalam legal drafting atau

penyusunan undang-undang. Oke sepakat ya, oke silakan..silakan, ini 20 ya, khusus

DIM 20... oke diketok dulu, ini DIM 20 kita beresin dulu, oke ya sepakat ya...

Bismillahirrohmanirrahim.


Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk DIM 21. DIM 21 ini pemerintah merubah sedikit

redaksionalnya dari DIM dari DPR, saya bacakan DIM dari DPR, “Menteri adalah

25

Menteri yang menangani urusan Kepramukaan”. Nah selanjutnya perubahan dari

pemerintah, silakan!



Jadi dari pemerintah ini memang mengusulkan untuk mengubah definisi Menteri.

Kami berpandangan bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepramukaan. Ini

alasannya adalah bahwa kita sama-sama sepakat bahwa gerakan pramuka itu pada

dasarnya merupakan gerakan pendidikan, gerakan pendidikan yang tidak terpisah dan

tidak bisa terlepas dengan aktivitas kepramukaan. Oleh karena itu, inilah tambahan

definisi dari kami. Kita melihat sekarang ini bahwa di dalam rangka menyusun RUU

tentang Kepramukaan yang sedang kita bahas, Presidenpun memerintahkan kepada 2

Menteri paling tidak, yaitu Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pemuda dan Olah

Raga. Terima kasih.


Ya terima kasih. Jadi ini ada substansi baru, saya kira juga menjadi point penting

karena menambahkan Menteri Pendidikan, nah ini nggak tahu ini apa maksudnya ada

Menteri Pendidikan. Jadi Menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan

kepramukaan. Nah ini substansi baru, apakah kaitannya 20% anggaran pendidikan kita

atau juga tadi pemerintah tidak secara eksplisit... tapi itu saya kira posisi pemerintah

tadi menyampaikan.

Kami persilakan lagi putaran yang pertama dari Demokrat silakan, DIM 21,

silakan!


Ya, mewakili Fraksi Partai Demokrat, kami kira ada sejumlah kementerian yang

sebenarnya bersinergi bersama untuk memperkuat revitalisasi dari gerakan pramuka

ini, dimana tetap di bawah koordinasi dari Menpora dalam hal ini, karena kita juga

mengetahui bahwa ada sejumlah kegiatan dari Pramuka yang bisa disinergikan seperti

dengan Menteri Kelautan, juga Menteri Koperasi dan lain sebagainya. Jadi kami kira ini

mungkin harus dielaborasi lebih dalam lagi supaya tidak terjebak hanya dalam reduksi

tugas kementerian yang berkaitan dengan pendidikan kepramukaan itu saja. Jadi

mungkin agak diperluas.

26


Artinya?


Justru lebih diperluas.


Oh justru diperluas, jadi ada... atau mungkin ada usulan konkrit barangkali atau

belum... nanti putaran kedua.


Nanti coba kita formulasikan.


Oke, ya silakan, jadi kalau ini Demokrat pada posisi akan mencoba mencari

rumusan, mungkin nanti kesempatan kedua dipersilakan. Selanjutnya dari Golkar, DIM

21!


Terima kasih.

Setelah saya persandingkan dari DPR dan dari Pemerintah, saya akui dari

Pemerintah lebih baik, jadi saya terima dari pemerintah.


Lebih cepat lebih baik, oke jadi Golkar setuju dengan usulan Pemerintah.

Selanjutnya PDIP!

F.PDIP (DRS. UTUT ADIANTO)

Baru pertama mencet gagap nih Pak.


Ya selamat datang nih Pak Utut nih.


Mohon maaf telat karena banyak tugas yang di luar jadual.

Kami setuju.

27


Setuju ya, oke, jadi langsung, Pak Utut datang dan setuju. Untuk DIM 21 PDIP

setuju untuk DIM usulan perubahan dari Pemerintah. Selanjutnya PKS!


Dari PKS, apa yang disampaikan oleh Pemerintah kami setuju, karena ada

beberapa hal yang saya pikir penyempurnaan dari usulan DPR. Ada dua kata yang

penting disini yang disampaikan oleh Pemerintah adalah pertama kata

menyelenggarakan itu sama dengan konsistensi kami mengusulkan ketika berbicara

tentang gagasan kepramukaan. Jadi menyelenggarakan kepramukaan, dan di

dalamnya ada pendidikan, dan yang kedua ada kata kepramukaan, jadi pemerintah

disini sudah menyetujui pendidikan kepramukaan itu, jadi bukan pendidikan gerakan

pramuka. Terima kasih.


Wah ini luar biasa, ini mencoba mengkait-kaitkan, ini ilmu silat ini...(tertawa

bersama). Jadi PKS setuju tapi dengan ilmu silatnya. Oke, silakan dari PAN DIM 21!


Ya, sependapat dengan Pemerintah dirubah, tadi juga sependapat dengan

Demokrat redaksionalnya, mungkin saya ingin menambahkan, Menteri adalah Menteri

yang terkait dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan kepramukaan. Jadi tambah “yang terkait dan bertanggung jawab”, artinya

supaya lebih luas lagi.


Oke, dari PAN menambahkan kata terkait dan ya, jadi ada sedikit usulan

redaksional. Setuju intinya dengan usulan pemerintah dan menambahkan tambahan

kata. Selanjutnya PPP!

F.PPP (DR. RENI MARLINAWATI)

Pimpinan, lebih dulu saya mohon maaf karena ada urusan yang tidak bisa

digantikan oleh yang lain, urusan anak ini, jadi saya harus mendengar keluh kesah

anak dulu sepulang sekolah. Untuk DIM 21, sebetulnya ini kita tidak bisa diputus,

karena ini ada keterkaitan jika kita ingin menggunakan kepramukaan, sesungguhnya

DIM yang usulan inisiatif ini jauh lebih tepat, tetapi jika kita ingin menggunakan ada

28

unsur misalkan apa, lebih luas, maka DIM yang dari pemerintah jauh lebih memadai.

Saya mungkin dalam hal ini lebih cenderung tetap usulan inisiatif, tetapi sekali lagi

tergantung kepada judul yang akan digunakan gitu, karena disini kan ada penyempitan

pendidikan kepramukaan, bukan saja pendidikan kepramukaan, kepramukaan di

dalamnya ada pendidikan gitu. Jadi kalau di dalam inisiatif pemerintah ada penyempitan

gitu, ada pembatasan hanya menyelenggarakan bidang pendidikan kepramukaan,

padahal kepramukaan bukan hanya sekedar pendidikannya saja, ada aspek-aspek lain

gitu. Untuk sementara saya tetap bersepakat dengan usulan inisiatif dan kembali nanti

dengan catatan tergantung kepada judul yang akan kita sepakati. Dan konkrit bahwa

judul tetap Undang-Undang Kepramukaan. Terima kasih.


Terima kasih, dari PPP ini Bu Reni segar ini baru datang, baterynya masih

full...(tertawa). Oke, jadi PPP pada posisi untuk DIM DPR ini saya kira juga menarik ya,

pada posisi itu karena terkait dengan DIM-DIM yang lain ya, ini saya kira satu perspektif

yang lain. Pak Mahyuddin ada... silakan Pak Mahyuddin!



Jadi yang saya artinya mau bicarakan itu yang Bu Reni tadi, ada penyempitan, sebab

begini, harus artinya kalau di dalam ini pendidikan Pak Drajat, harus ada pasal lain

diskripsi daripada pendidikan ini, apakah me...(tdk jelas).. yang boleh pendidikan,

membangun untuk pendidikan, sehingga usul saya mungkin ya, tadi dikatakan oleh

PKS sangat senang dengan adanya kepramukaan, jadi lebih baik urusan pemerintahan

di bidang gerakan pramuka gitu, jadi tidak artinya sempit ini kan, sempit dan kurang

dalam ini kependidikan ini...susah, terima kasih Pak.


Ini kalau ahlinya ini bicara meskipun puasa, tapi kalau ahlinya kan kita bicara

profesional sebagai seorang ahli ya to...(tertawa bersama).

Jadi Bapak Ibu sekalian, tampaknya ini ada beragam meskipun saya kira

gradasinya tidak terlalu tajam, sebagian setuju ada tambahan redaksional, ada yang

tidak setuju karena terkait dengan substansi yang lain. Saya kira ini pemerintah perlu

lebih mengelaborasi memberikan penjelasan tentang beberapa catatan tadi.

Dipersilakan Pak!

29


Baik terima kasih Bapak Pimpinan. Yang pertama manusia memang tidak

pernah lepas dari khilaf. Yang pertama mengenai Menteri adalah Menteri, ini

seyogyanya memang yang seharusnya menterinya karena banyak menteri yang terkait,

maka m adalah huruf kecil, itu. Jadi kami memperbaiki yaitulah tadi bahwa manusia

tidak pernah lepas dari salah dan khilaf.

Kemudian kami bisa memahami apa yang disampaikan, tapi tanpa mengurangi

rasa hormat tentang pendidikan kepramukaan yang kami sampaikan disini, memang itu

sebetulnya merupakan jiwa dari gerakan pramuka. Jadi roh dari gerakan pramuka ini

adalah pada dasarnya berkaitan dengan pendidikan dan aktivitas yang bersama-sama

menyatu di dalam aktivitas kepramukaan atau gerakan pramuka yang kami elaborasi

beberapa waktu yang lalu, saya kira begitu.


Oke, jadi pemerintah... silakan..silakan!


Saya tambahkan, mungkin mengenai elaborasi yang lain itu nanti kita akan

berjumpa pada DIM yang berikutnya begitu.


Ya terima kasih, ini memang ada catatan ya tentang pendidikan yang dianggap

menyempit, terus apa... ya tadi saya kira Pak Mahyuddin dan Bu Reni agak

senyambung ya, nah tadi pemerintah tampaknya melihat di DIM yang lain akan lebih

memberikan penjelasan, tapi saya kira its oke, kita beri putaran yang kedua untuk DIM

ke 21 ini, definisi menteri, karena ini saya kira penting, nanti siapa yang bertanggung

jawab, kalau nggak ada yang bertanggung jawab akan ribet juga nanti urusan ini.

Selanjutnya putaran kedua dimulai dari Demokrat, silakan!


Ya terima kasih Pak Ketua, kami dari Fraksi Demokrat, saya kira mempunyai

konsep yang baru yang prinsipnya hampir sama dengan yang diusulkan oleh

pemerintah atau dengan teman-teman lain, yang pertama bahwa menteri adalah

menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan kepramukaan. Maksud

kami bahwa kemungkinan yang bertanggung jawab untuk bidang kepramukaan

pra...(tdk jelas)... satu menteri saja, sehingga ada beberapa menteri yang bertanggung

30

jawab mungkin di bidang kelautan, di koperasi, ada lain dan sebagainya, sehingga

kalimat itu berubah menteri-menteri yang bertanggung jawab, gitu Pak. Terima kasih.


Oh doble, doble menteri, oke nanti tolong dicek....


Jadi kalau menteri seolahnya satu orang saja, yang bertanggung jawab pada

bidang kepramukaan. Jadi kalimat pemerintahan itu nggak perlu ada lagi.


Jadi mungkin dibacakan sekali lagi, Pak Jefri ini dicatat ya, jadi diulangi mungkin

biar lebih akurat definisinya.


Menteri adalah menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

kepramukaan.


Dibidang pendidikan kepramukaan ya, oke. Jadi ini dari Demokrat memberikan

streaching di menteri-menteri ya, selebihnya saya kira.....


Jadi urusan pemerintahan itu nggak usah ada lagi kalimta itu, jadi kalimatnya

menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan kepramukaan.


Oke, selanjutnya Golkar silakan!


Baik, sedikit penjelasan dari saya mengapa saya katakana bahwa kalimat dari

pemerintahan itu sudah baik. Begini, di dalam undang-undang manapun istilah menteri

itu hanya satu. Nananananananann menteri, nanananananna menteri, nah menteri

apa.... betul..betul, nah ada kalimat yang... diserahkan kepada menteri, nah yang

dimaksud menteri ini yang mana, itu hanya satu. Kalau di dalam kalimat-kalimat nanti

dalam ayat-ayat lain ada istilah menteri, maka menteri ini sudah jelas di dalam definisi

31

itu menteri yang mana. Sedangkan menteri-menteri lain pasti harus disebut itu, Menteri

pendidikan, Menteri Sosial, menteri khusus di dalam undang-undang yang sudah

ditentukan bahwa yang dimaksud menteri itu adalah menteri yang bertanggung jawab di

bidang kepramukaan, begitu. Jadi kalau punten dari Demokrat, kalau misalnya yang

dimaksud menteri adalah menteri-menteri, jadi nanti di dalam kalimat-kalimat ayat-ayat

lain itu jadi rancu, karena di dalam ayat-ayat lain itu hanya boleh ada satu saja yang

istilah menteri doank, tidak pakai menteri embel-embel, menteri. Nah yang dimaksud

menteri mangga atuh calik yang baru dateng, mangga Pak Mansur....

Jadi tolong nanti dijelaskan kembali oleh pemerintah supaya tidak salah tangkap.

Jadi yang dimaksud dengan definisi menteri itu memang hanya satu menterinya, karena

memang dimana-mana itu nanti, di DIM-DIM lain kalau ada istilah menteri adalah

menteri yang sudah disepakati yaitu yang bertanggung jawab dibidang kepramukaan.

Menteri-menteri lain itu harus eksplisit disebut, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri

Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, nah itu penjelasan sedikit dari tje Popong,

nanti diperkuat lagi, oleh karena itu yang kedua ini putarannya tje Popong sudah

menerima karena memang inilah yang paling tepat untuk suatu undang-undang. Terima

kasih.


Terima kasih tje Popong, selamat datang Pak Mansur Ramli, nih pemerintah

tambah doping lagi nih, kabalitbang, ada dopingnya agar lebih bersemangat.

Ibu Bapak sekalian saya kira perlu dicatat nanti berkaitan dengan ada pendapat

menteri, ada menteri-menteri, nanti mungkin elaborasi, nanti design di DIM sebenarnya

Pak, jadi nanti bagaimana sesungguhnya design undang-undang ini, apakah nanti

menterinya banyak atau menterinya tunggal, atau bagaimana sesungguhnya

setingannya, ini saya kira penting, karena untuk dari awal setingan atau design draft

DPR kan menteri, satu. Nah ada usulan menteri-menteri, nah saya kira ini perlu

diberikan apa, bagaimana posisi pemerintah berkaitan dengan design ini.

Selanjutnya dari PDIP!


Terima kasih, kami dari PDI perjuangan intinya menyetujui redaksional ini,

artinya menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

pemilahan di bidang pendidikan, tapi ada sedikit perubahan, disini bidang pendidikan

gerakan pramuka, jadi bukan pendidikan kepramukaan.

32


Oh, di bidang pendidikan gerakan Pramuka. Oke, ini ada gerakan atau

pergeseran sedikit ya dari PDIP, putaran yang kedua ini menambahkan menjadi

kepramukaan diganti pendidikan gerakan Pramuka. Konsisten rupanya dengan DIM

yang lain. Oke, selanjutnya PKS!


Yang putaran kedua saya pikir saya agak sedikit berubah ini kalimatnya. Jadi

persoalan pendidikan di kepramukaan itu masih belum tepat itu. jadi yang konkritnya

menteri itu adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan kepramukaan,

jadi kalau di... saya merubah, menangani urusan itu dirubah menjadi yang bertanggung

jawab menyelenggarakan kepramukaan, karena saya pikir memang bukan

menyelenggarakan pendidikannya disini, tapi menyelenggarakan kepramukaannya itu,

di dalamnya ada pendidikan, ada pelatihan, ada pengawasan, ada pembinaan, itu

penyelenggaraan kepramukaan.

Terima kasih.


Jadi urusan pemerintahan tidak ada disini?


Tidak ada.


Oke, jadi langsung?


Bertanggung jawab menyelenggarakan kepramukaan.


Oke, jadi tadi PKS ada pergeseran, menyelenggarakan kepramukaan, oke, yang

bertanggung jawab menyelenggarakan kepramukaan, oke.

Dari PAN silakan!


Sama, sama putaran yang pertama, jadi tetap ditambah terkait dan.

33


Terkait dan, ada....


Bertanggung jawab.


Pendidikan, oke. Dari PAN masih pada posisi yang pertama.

Dari PPP silakan!


Ya terima kasih.

Lagi-lagi menurut saya ini akan cukup alot gitu, karena muaranya satu terkait

dengan judul, tapi mungkin secara redaksional saya mengusulkan menteri adalah

menteri yang bertanggung jawab menangani kepramukaan. Kenapa saya tetap

“menangani”, karena kalimat penyelenggara, menyelenggarakan, melaksanakan itu

bagian dari menangani gitu. Biasanya menyelenggarakan jauh taktis dan teknis,

demikian juga melaksanakan, kalau menangani saya kira the whole segala macam

terkait dengan kepramukaan itu menjadi tanggung jawab menteri terkait begitu.

Jadi konkrit dari PPP saya ulang, menteri adalah menteri yang bertanggung

jawab menangani urusan kepramukaan. Terima kasih.


Oke dari PPP kira-kira posisinya adalah seperti redaksi di DPR tetapi

ditambahkan “bertanggung jawab menangani”, oke ya, jadi posisi PPP.

Bapak Ibu sekalian banyak sekali catatan usulan redaksional maupun beberapa hal

yang substansial tadi, apakah menteri-menteri itu tunggal atau bisa menteri banyak

dalam undang-undang. Ini saya kira hal yang penting di dalam legal drafting, ini saya

kira pemerintah diminta untuk melakukan beberapa... merespon disini tentang

masalah..... silakan panja pemerintah, Pak Drajat!


Terima kasih Bapak.

Kami teringat untuk merujuk kepada UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian

Negara. Bahwa ada kata yang memang selalu menjadi apa namanya, menjadi yang

34

harus eksplisit disitu. Jadi sebagai contoh saja, menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, jadi menteri itu adalah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, ini berdasarkan undang-undang,

maka kami mencantumkan yang bertanggung jawan menyelenggarakan urusan

pemerintahan, hanya mungkin di bidangnya ini tadi ada banyak masukan-masukan

yang diberikan, eperti dari tje Popong ya harus satu menterinya itu menteri apa. Ya

kalau misalnya kita bersimulasi disini, nah ini memang menterinya kan ada Menteri

Pendidikan Nasional, ada Menteri Keolahragaan. Mungkin ini bisa menjadi wacana kita

juga, tetapi kalau misalnya menyepakati di dalam forum ini adalah menteri itu adalah

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, ya kami kembalikan kepada floor.


Oke, jadi substansinya adalah memang satu menteri atau bisa menteri-menteri?

Ini saya kira sangat penting ini, karena tadi ini sebelum masuk substansi dan

redaksional ya....


Sistem dulu baru...baru...jadi mohon ijin Pak...


Oke, oke silakan kalau ada yang mau menjelaskan, silakan!

KEMENKUMHAM (IBU OLILAH)

Terima kasih melalui Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan Rapat, berkaitan dengan masalah pasal yang mengenai

ketentuan umum ini, yakni mengenai definisi, justru dalam definisi ini harus memberikan

suatu kepastian, jadi tidak mungkin di dalam definisi ini menterinya macam-macam

begitu, jadi harus ditentukan satu menteri untuk kepastian siapa yang bertanggung

jawab masalah kepramukaan. Nanti di lapangan kalau tidak ditentukan satu menteri,

seketika perlu ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan, saling tunjuk nanti siapa yang

bertanggung jawab. Jadi justru sesuai dengan apa namanya, teknis penyusunan

peraturan perundang-undangan, ketentuan umum ini juga memberikan suatu batasan di

dalam suatu undang-undang. Jadi dalam undang-undang ini, khusus undang-undang ini

yang dimaksud dengan menteri, menteri apa sih begitu. Jadi memang salah satu fungsi

dari ketentuan umum adalah memberikan batasan dan juga memberikan pengertian

atau juga bisa membuat suatu singkatan, akronim gitu Pak. Sementara itu, terima kasih.

35


Terima kasih, penjelasan dari Kumham bu ya? Ya, dari Kemenkumham, jadi

tampaknya memang harus eksplisit, jadi ada UU Nomor 10 tahun dua ribu..... undang-

undang, jadi tampaknya memang agar tidak melempar, saya nggak tahu apakah ada

kebiasaan lempar-melempar ya. Jadi oke, saya kira tambahannya itu tentang posisi

menteri.

Oke, nah sekarang begini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya beberapa hal tadi, ini

tidak ada hal yang memang... meskipun ada yang tadi pergeseran pada putaran kedua

ini lebih..lebih apa, saya tadinya berpikiran ke timus, tapi tampaknya beberapa ini terkait

dengan DIM ternyata, kan ada PDIP menambahkan “gerakan pramuka”, yang lain

“kepramukaan”, jadi pada posisi ini tampaknya memang masih sifatnya substantif ya,

jadi belum bisa disepakati tampaknya untuk DIM 21 ini, setelah kita putar dua kali,

karena tampaknya terkait dengan DIM lain, tapi saya kira tentang masalah menteri itu

tadi mungkin clear, sehingga mungkin redaksinya posisinya adalah menteri spesifik,

gitu ya.

Bapak Ibu sekalian, jadi.... atau ada tambahan pemerintah? Silakan!


Saya sudah lobi dengan doping-doping... (tertawa bersama), lobi internal, jadi ini

mungkin bisa menjadi satu apa namanya, satu pemecahan kebekuan. Saya sudah

berbicara dengan rekan tercinta dari Kementerian Pendidikan Nasional, karena ini

adalah domain yang berkaitan dengan Pramuka atau apapun nanti namanya itu, jadi

nampaknya beliau setuju apabila yang bertanggung jawab menterinya itu adalah

Menteri Kepemudaan.

KEMENDIKNAS (MANSYUR RAMLI)

Saya tambah penjelasan sedikit.


Baik..baik.


Silakan Pak Mansyur, untuk yang pertama kali.

36


Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Panja Komisi X dan Pemerintah.

Sebenarnya kan ini juga kita kaitkan dengan undang-undang Sisdiknas, kalau

posisi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas memang ada diatur

pendidikan non formal, dan pendidikan non formal itu ada banyak disini, ada pendidikan

kepemudaan, kewanitaan, pemberdayaan perempuan, kepramukaan dan sebagainya.

Nah semua itu kelihatannya sudah... ya kalau ke peranan perempuan sudah ditangani

penuh oleh Kementerian PP, Kepemudaan sudah masuk Kemenegpora, kepramukaan

tetapi Kemendiknas juga tidak melepaskan diri dari tanggung jawab itu, kalau ada yang

berkaitan dengan pendidikan, ya nanti kepramukaannya ya pasti Kemendiknas

bertanggung jawab utnuk itu, yang lainnya juga seperti itu. Jadi kalau... karena memang

kalau menurut kami ini harus ada satu menteri yang diberikan tanggung jawab, yang

penuh gitu. Kira-kira gitu cara berpikirnya kami, jadi buat kami kalau misalnya memang

harus disini di tetapkan dalam UU ini, heavinya memang ini ke Kementerian Pemuda

dan Olah Raga. Kalau heavinya kesana maka memang patutlah menteri yang

bertanggung jawab itu adalah Menteri Pemuda dan Olah Raga. Terima kasih.


Oke terima kasih, mungkin barangkali redaksionalnya bagaimana, ini saya kira

kita agar nanti agar juga posisinya jelas, artinya dengan tadi kesepakatan, kira-kira

gampangnya ke Menporalah kira-kira gitu sajalah pemerintah bersepakat ya, kira-kira

bagaimana nanti disini Pak, silakan!


Ini ada satu tawaran saja, sudah kami juga berkonsultasi dengan legal drafter,

dari Kumham, jadi rumusannya sederhana, menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, kalau tambah

ditambah keolahragaan seperti yang sekarang ini, biar tegas begitu.

Terima kasih.


Oke, saya kira ini tolong dicatat, tapi nanti kita akan masuk ke sesi yang lain

karena ini segera kita apa, konsisten pada aturan kita, sudah dua putaran, jadi ini kita

ini posisinya dengan catatan terakhir pemerintah tadi, pemerintah ada mengusulkan ya,

37

jadi menteri adalah menteri yang bertanggung jawab... ya oke, sorry mungkin diulangi

Pak, nanti biar dicatat ulang.


Ya, jadi ini adalah menganut pada ketentuan UU Nomor. 39 tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, maka berkait dengan DIM nomor 21 ini rumusannya, menteri

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan

dan keolahragaan.


Ya oke, saya kira ini usulan terakhir versi pemerintah, ya kita catat, karena kita

akan masuk dalam pembicaraan ini nanti pada kesempatan sesi yang lain, karena ini

sudah dua putaran, jadi posisinya DIM ini DIM 21 belum disepakati ya.

Oke, silakan! Ada tambahan, pemerintah cukup? Cukup, ada... silakan Pak

Rinto!

F.PD (RINTO SUBEKTI, S.E., M.M., S.E., M.M.)

Tambahan sedikit saja Pak, kalau yang usulan baru pemerintah ini saya pikir itu

malah akan membuat dilematis kepada Pemerintah sendiri, karena nanti pemerintahan

di bidang pemuda dan olah raga kalau namanya Kementerian itu tidak dirubah, kalau

dirubah berarti rubah semua undang-undang. Jadi mungkin itu Bapak, tambahannya.

Terima kasih.


Oke, saya kira menarik dari Pak Rinto, ini kan istilahnya nomenclatur itu memang

judul atau nama kementerian, sehingga mungkin barangkali karena ini UU, mungkin

sifatnya generik saja, umum. Atau mungkin pemerintah ada usulan baru, kalau ada kita

catat, ini semuanya tercatat, atau masih pada posisi yang dibacakan,kalau enggak kita

pending ini posisinya? Silakan!


Begini Bapak, makanya dalam kata ini tidak ada, tidak terkait langsung dengan

nama kementerian, justru malah yang bertanggung jawab urusan pemerintahan.

Apapun nanti kementeriannya sudah barang tentu ada fungsi yang menyelenggarakan

urusan itu, begitu bapak pengertian di dalam undang-undang itu begitu.


38

Oke, Bu Reni tambahan, silakan!


Ya, saya kira ini pemerintah malu-malu nih, mau menyebut nama menteri nggak

mau. Begini, jika namanya kepramukaan, kemudian ingin dinaungi hanya oleh salah

satu kementerian saja, justru disitu jauh lebih spesifik tanpa harus menyebutkan urusan

pemerintahan, pemuda, olah.... malah itu malah semakin menyempitkan gitu. Substansi

yang dimaksud oleh pemerintah tadi, saya menangkap justru menteri lebih pas menteri

adalah menteri yang bertanggung jawab menangani urusan kepramukaan gitu, nanti

disini kalau menurut saya bisa Menpora disini bisa Mendiknas, tergantung nanti

kesepakatan kita. Dan juga lagi-lagi ini lari kepada judul gitu loh, jika judulnya

Pendidikan Kepramukaan itu batasan... malah kalau istilah pendidikan kepramukaan

digunakan, itu jauh Mendiknas lebih berkompeten untuk mempertanggungjawabkan

tentang ini gitu, karena ini sudah ada di dalam UU Sisdiknas gitu, di dalam pendidikan

non formal, maka ini menjadi ranah Mendiknas, asli ini. Tetapi jika ini tidak dilakukan

apa, tidak ada unsur pendidikan kepramukaan, ini bisa jadi lintas sektoral gitu, menjadi

koordinatif dua kementerian atau bisa tiga kementerian gitu menurut saya. Terserah....

lagi-lagi menurut saya memang ada kaitannya dengan judul, tapi substansi tadi jika

ingin mempersempit.... apa, jika ingin bisa merubah pendidikan, maka mempersempit

dan bukan menjadi domainnya Menpora, tetapi jika ingin menjadi domainnya Menpora

terlepas nanti seperti apa, malah di menteri adalah menteri yang bertanggung jawab

menangani kepramukaan. Segala macam tetek bengek nanti ada Menpora, nah itu

nanti tinggal mempertegas saja begitu, kalau menurut saya begitu.


Oke terima kasih, saya kira beberapa hal tadi dari floor dari DPR maupun dari

pemerintah, semuanya kita rangkup, kita catat, tapi tambahannya belum ada

kesepakatan, dan nampaknya akan... (tidak jelas)...sel, jadi kita lanjut ya, jadi ini belum

disepakati untuk DIM 21, ya.

(Ketok Palu : 1 Kali)

Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini DIMnya terkait ada substansi baru, DIM 22,

23, dan 24. Jadi kalau usulan DPR itu Bab II itu Azas, Fungsi, dan Tujuan, di DIM 22 ini

pemerintah menambahkan dasar tambahan substansi baru. Nah makanya saya

sampaikan saja, nanti pemerintah akan menyampaikan sekaligus 3 DIM, 3 DIM artinya

DIM 22, 23, dan 24 karena ini terkait ya, jadi tidak perlu satu-satu DIM, karena ini dari

judul, isi dan substansi, saya kira satu tarikan nafaslah, kira-kira begitu ya.

39

Kami persilakan untuk DIM 22, 23, dan 24 sekaligus, ya sekaligus karena ini kita

nggak mungkin bicara, ini tambah langsung substansi, jadi langsung saja. Silakan!


Baik terima kasih Bapak Pimpinan.

Dari pemerintah memang kami mengusulkan ada tambahan dasar, nah dasar ini

adalah kita konsisten dan konsekuen dengan dasar negara, karena dasar negara ini

menjadi landasan filosofis dan menjadi sumber dari segala macam sumber hukum, oleh

karena ini kami mencantumkan dasarnya ini pendidikan kerpamukaan berdasarkan

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini untuk mengingatkan kita bahwa

jangan sampai kita lepas dari filosofi bangsa kita dari ketentuan-ketentuan hukum

bangsa kita, dan lebih dari itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku

di negara kita. Kita memahami betul bahwa sumber dari segala sumber hukum itu

adalah UUD 1945. Nah kemudian filosofi dalam kehidupan kita berbangsa dan

bernegara, dasar negaranya itu adalah Pancasila, itu yang menjadi alasannya.

Kemudian yang terkait dengan DIM 25 ini mendapat dasar tadi sudah saya

jelaskan bahwa kami berkepentingan dan ini untuk mengingatkan kita semua, bahwa di

dalam rangka kita melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara jangan sampai lepas dari dasar

sumber dari segala sumber hukum, dan tidak boleh lepas dari dasar filosofis dalam

kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak Pimpinan.


Terima kasih, jadi DIM baru dari pemerintah mungkin saya sedikit

menyampaikan, jadi posisi pemerintah ini menambahkan dasar, dasarnya pendidikan

kepramukaan dasarnya Pancasila dan UUD 1945, DPR memasukkan Pancasila itu di

azas, itu DIM 28, ya jadi ini posisinya begitu, jadi DIM awalnya itu azasnya adalah

Pancasila menurut DPR, kemudian pemerintah memasukkan Pancasila dan UUD 1945

di dasar, sementara azasnya kemudian banyak nih di DIM 28 itu cukup banyak, artinya

itu saya kira, tapi saya kira gambarannya agar kita secara komprehensif posisinya

begitu, jadi pemerintah memasukkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar, azasnya

lain. Kita DPR draft awal adalah azasnya Pancasila, begitu kira-kira gambaran

umumnya. Kami persilakan dari Demokrat untuk DIM 22, 23, dan 24, satu paket

silakan!



40

Pada prinsipnya saya sepakat dengan pemerintah, karena Pancasila dan UUD

1945 adalah dasar dari pondasi bangsa kita ini, jadi rohnya bangsa ini adalah di

Pancasila dan UU, kalau terjadi azas itu bagian dari implementasi kesemuanya, ada

penambahan-penambahan. Terima kasih Pimpinan.


Oke, dari Demokrat sepakat dengan usulan baru dari pemerintah.

Dari Golkar silakan!


Baik, pada prinsipnya saya setuju, Golkar setuju dengan ditambah kata “dasar”,

Cuma penempatannya yang ingin saya pertanyakan, azas itu adalah filosofi, oleh

karena itu di dalam DIM kami ada azas yaitu Pancasila, yaitu adalah filosofi. Kalau kita

bandingkan dengan pemerintah nomor 1, nomor 2 dan... itu kan azas, nah pertanyaan

saja terlenih dahulu sebelum menyampaikan sikap, yaitu mengapa dasar lebih di

dahulukan dari azas, karena kalau yang saya baca semua ormas atau itu parpol atau

institusi-institusi lain itu berazaskan Pancasila, dasar adalah UU, apakah itu UUD,

apakah itu UU terkait, itu saja pertanyaan saya dulu, kalau nanti bisa saya mengerti,

mengapa azas itu disimpan nomor 2, kami akan menyampaikan sikap. Terima kasih.


Terima kasih, dari Golkar nampaknya memberikan catatan terkait dengan ini dan

saya kira tidak banyak hal yang cukup berbeda, tapi saya kira nanti akan dilakukan

beberapa penjelasan tambahan. Silakan dari PDIP!


PDI Perjuangan belum menentukan sikap, artinya gini Pimpinan, kami ingin

mengetahui dulu apa maksudnya dari pemerintah menambahkan kata “dasar”, dan

kemudian perbedaan antara azas dan dasar itu sendiri, mungkin pada putaran kedua

kami bisa menentukan sikap. Terima kasih.


Ya terima kasih dari PDIP masih mengelaborasi, mengeksplorasi, jadi nanti

redaksional atau usulan akan dilakukan pada putaran kedua, dan selanjutnya PKS!

41


PKS tetap pada usulan DPR, dengan pertimbangan bahwa sebenarnya azas itu

sudah kita pahami, azas yang namanya azas... kalau azas pengertian azas ini kan

belum tentu Pancasila, sehingga diperjelas oleh kami disini, kalau dasar itu sudah tidak

perlu lagi disebutkan, karena dasar itu sudah jelas Pancasila, tidak ada dasar yang lain,

sehingga kami jelaskan disini azasnya adalah dasar Pancasila gitu, jadi azasnya itu

adalah dasar Pancasila, jadi dasar itu tidak perlu disebutkan lagi kan jadi perdebatan,

tapi kalau bicara azas kami tegaskan disini azas itu azas tunggalnya Pancasila disini,

jadi kalau dasar kita masih masukan lagi ya tidak perlu diajarin, dasar sudah jelas

Pancasila. Nah yang kita khawatirkan itu ada azas lain disini, ada azas bukan Pancasila

gitu. Sehingga kami jelaskan disini kami konsisten dengan usulan DPR azasnya

Pancasila yaitu dasar negara kita, fungsi dan tujuan.

Kalau yang kedua, kalau kita tambahkan disini usulan pemerintah, usulan

pemerintah adalah azas itu diterjemahkan lain lagi, ini akan menjadi perdebatan yang

lagi itu azas ini. Justru kita ingin memperdebatkan satu hal, azasnya apa ini? Dasar

Pancasila. Tapi kalau disini ada pemerintah usulkan azasnya lain lagi ketuhanan dan....

point 6, 7 akan menjadi perdebatan, belum tentu kita setuju dengan kemandirian dan

non partisan, bisa usulan yang lain yang masuk gitu, saya pikir itu. Terima kasih.


Terima kasih, ini tampaknya karena terkait dengan perundang-undangan,

mungkin nanti pemerintah bisa menjelaskan lebih komprehensif. Selanjutnya dari PAN!


Ya, untuk putaran pertama tentu belum bisa memutuskan, karena juga pingin

mendengar dulu dari ahli bahasa, apa perbedaan antara dasar dan azas, karena dalam

pidato kenegaraan, negara berdasarkan Pancasila, negara berazaskan Pancasila, itu

juga sering kalimat itu ada, untuk putaran pertama itu mungkin.


Oke, soalnya ini penting dipenjelasan pemerintah terkait dengan dasar dan azas,

dan mungkin rujukannya, referensinya, bagaimana undang-undang yang lain atau

bahkan di konstitusi kita. Selanjutnya PPP!


Ya, ini alot juga sampai kebetulan banyak Komisi III, kita minta pandangan

mereka gitu. Dan saya buka kamus juga untuk mempertegas, bahwa di dalam Kamus

42

Bahasa Indonesia, yang dimaksud azas itu adalah dasar dalam kurung sesuatu yang

menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat gitu. Kemudian saya buka juga di

pengertian dasar salah satu pengertian dasar disini itu pijakan, azas gitu. Jadi menurut

saya dasar dan azas itu sama gitu, substansinya sama gitu, oleh karena itu kita waktu

itu menggunakan istilah azas gitu, karena azas itu kita memaknainya labih dalam gitu

ya, lebih filosofis. Oleh karena itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap kepada

usulan inisiatif.


…definisi mungkin dari pemerintah, silakan!


Terima kasih Bapak Pimpinan. Bahwa kami di dalam di DIM yang sedang kita

bahas pada DIM 22, 23, dan 24, mohon maaf jadi kami berpegang pada UU Nomor 10

tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Ini jelas termasuk secara

eksplisit pada Pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum

negara, sekalai lagi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan

hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah kita ini sedang membuat UU,

dalam arti dalam bentuk rancangan undang-undang, oleh karena ini analog dengan

Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) maka ini yang memperkuat kami untuk mengusulkan ditambah

dengan “dasar”. Terima kasih Pak.


Ya, jadi Bapak Ibu sekalian.

Jadi ini ada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, jadi dari pasal yang ada, ini tampaknya memang ini perlu hal

yang... jadi begini, kalau meriver ke UU saya mungkin... tadi Pak Drajat merujuk ke

Pasal 2 Pak ya? Pasal 2 dan Pasal 3, ada saya Pasal 6 juga disini. Pasal 6 itu materi

muatan peraturan perundang-undangan mengandung azas a) Pengayoman,

Kemanusiaan, Kebangsaan dan seterusnya, di Pasal 6. Jadi ini saya kira juga penting,

karena ini memang terkait dengan... karena begini, pembuatan UU mestinya memang

merujuk kesini. Saya tidak tahau sebenarnya di Baleg ini kan karena kita sekarang lebih

waktu itu gampangannya kalau bahasa Perancisnya itu “pasarah bongkokan” ke Baleg

lah, kira-kira begitu kan, dimana nih perundang-undangan gitu, nah tapi ternyata ya

nggak tahu, ini saya kira terus terang nanti akan sangat terkait dengan teknis

perundang-undangan agar betul-betul perundang-undangan kita lebih baik. Tapi itu

43

saya kira tadi pemerintah mencoba menjelaskan di UU Nomor 10 ya, ini memang

mestinya UU itu sistematika seperti ini agar semua UU standar, atau barangkali ada

pemerintah akan ada penjelasan tambahan? Cukup? Cukup sementara ya, ya jadi di

pasalnya memang ada itu azas, titik dua azas. Oke, jadi mungkin sebenarnya kalau ada

undang-undangnya mungkin bisa ditampilkan sebenarnya, saya lebih suka sebenarnya

kita semua baca, ada nggak coba tolong tenaga ahli ditampilkan UU Nomor 10, biara

kita semua baca ya, jadi kita baca semua biar nanti biar lebih mendekatkan lah kita

pada hal.... oke, pasal 2 ya, pasal 2 tolong dibesarkan, ya oke mungkin tolong

dibesarkan yang khusus menyangkut pasal 2, nanti juga Pasal 6. Oke, jadi saya

bacakan ya, di Pasal 2 Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum

negara, oke Pasal 2. Kemudian bawahnya saya kira UUD merupakan hukum dasar,

nah ini Pasal 3 ayat (1) UUD Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam

peraturan perundang-undangan, nah oke. Kemudian kita Pasal 6, Pasal 6 saya

bacakan, materi point ayat (1) materi muatan peraturan perundang-undangan

mengandung azas titik dua atau disini nggak ada titik dua kan, nggak tahu ini, a)

Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan dan seterusnya. Jadi ini versi UU Nomor 10

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jadi kira-kira juklak atau

juknisnya atau istilahnya apa itu, jadi biar undang-undang sekarang.... kira-kira begitu

Bapak Ibu sekalian, jadi ini tambahan, saya kira sebelum kita masuk putaran kedua.

Oke selanjutnya kami persilakan yang pertama dari Demokrat, silakan!



Prinsipnya saya tetap seperti semula sama dengan pemerintah, kami memang

sepakat, patokan kita membuat UU adalah UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disitu sudah jelas, Cuma memang dari

azas ini dari kami mungkin ada penambahan satu point...(dipotong)


Mungkin nanti azas kita DIM.....(dipotong).


Ya karena tadi Pimpinan menyampaikan 3 pasal ini terkait, oke kalau mungkin

nanti kita bedah satu pasal perpasal lagi mugnkin tidak ada masalah.


44


Oke, Demokrat tetap pada posisi menyetujui perubahan dari pemerintah.

Golar silakan untuk DIM 22, 23, 24 khusus bicara tentang dasar, tapi ini juga

menyangkut judul sebenarnya memang ada tambahan dasar, silakan Golkar!


Ya, kalau kita konsekuen dengan aturan yang sudah ada seperti UU Nomor 10

itu, maka ya konsekuensinya kita harus menggunakan itu sebagai acuan di dalam

penyusunan UU ini, maka Partai Golkar setuju dengan usulan pemerintah,

menempatkan dasar pada pasal tambahan, namun isi daripada DIM 25, itu bukan

Pendidikan Kepramukaan, tapi Kepramukaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

itu. jadi kalau hanya pendidikan kepramukaan itu menyempitkan gitu loh.


Oke, jadi Golkar menambahkan Kepramukaan ya, Kepramukaan, jadi

Pendidikannya tidak ada? Oke, jadi Golkar menambahkan setuju usulan pemerintah

tapi pendidikannya dihilangkan, jadi langsung Kepramukaan dan seterusnya.

Oke, lanjut ke PDIP, DIM 22, 23, 24.


Karena patokan yang tadi disampaikan Pak Ketua bahwa dalam membentuk UU

adalah dasar dan azas, ya artinya kita ikut itu, artinya ikut pemerintah walaupun

pencerahan dari mba Reni tadi.... bahwa sebenarnya dasar sama azas mirip-mirip saja,

dan kalau nanti praktek di lapangan karena kita nggak berhubungan dengan kepolisian,

biasanya nggak ada apa-apanya, jadi saya rasa kali ini lebih menekankan taat azas,

berarti tambah dasar tadi. Adapun di Pasal 2 karena ini gabungan, ini kan beli satu

dapat tiga, jadi kita tahu rabatnya, rabatnya langsung gabungan, jadi Pendidikan

Kepramukaan berdasarkan Pancasila dan UU... bukan UUD 1945, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terima kasih.


Ya, jadi memang penulisan resminya UUD NRI, lengkap, itu saya kira betul. Oke,

ini tambahan dari PDIP ya, jadi UUD NRI ya.

Oke, lanjut ke PKS, 22, 23, 24, 25, sorry ini ada 4 DIM, silakan!

45


PKS tetap dengan usulan DPR, dengan pertimbangan bahwa kalimat ini tepat

sekali usulan DPR Kepramukaan berazaskan Pancasila, tapi kalau pernyataannya

disini penyelenggaraan kepramukaan, maka bukan berazas, berdasarkan Pancasila.

Tapi kalau kepramukaan disini usulan kita adalah kepramukaan, maka berazasnya

Pancasila, karena kami tidak mengatakan disini penyelnggaraan, tapi kalau kalimat di

depannya ada penyelenggaraan kepramukaan, bukan berazaskan, tapi berdasarkan

Pancasila. Jadi kami tetap pada usulan DPR, disini kita maksud kepramukaannya

berazaskan Pancasila. Terima kasih.


Oke, jadi ini menarik ya, meskipun DIMnya belum kita bahas, tapi saya kira tidak

apa, agar kita lebih komprehensif, kait-mengkait. Silakan dari PAN!


Tetap setuju dengan usulan DPR, azas, fungsi, dan tujuan.


Oke, PAN tetap pada posisi usulan dari DPR.


Apa 25 juga langsung Pak.


Oh ya, ini satu paket, jadi karena ... sorry..sorry, 22, 23, 24, oh ya..ya, oke..oke

sorry, 22, 23, 24.. sorry..sorry.. lewat..lewat, sorry maaf..maaf. Oke 22, 23, 24, ini

kelewatan, oke ada kelewatan tadi oke. Oke jadi kita 22, 23, 24, karena nanti kita...

yang khusus nanti ada materi sendiri, yang 24 ini karena substansi, sorry, jadi tadi 22,

23, 24 hampir kelewatan, maaf tadi diralat ya, 22, 23, 24 ini satu paket, baru nanti kita

masuk substansi karena DIM 25 itu substansi sendiri, nanti kita ini.. beda. Oke, jadi

yang Pak Utut dan Pak Akbar memang nanti ada DIM sendiri, tadi kita tadi, tapi saya

kira sebagian masih tetap pada... lanjut PPP, 22, 23, 24.


Tetap terhadap usulan inisiatif.

46


Oke, tetap usul inisiatif, jadi masih “azas”.

Oke, selamat datang Pak Herry Lontung, baru nyampe, kalau sudah on, boleh

juga langsung, sudah on ya, oke lanjut Pak Hery Lontung untuk DIM-DIM 22, 23, 24

silakan dari Hanura!

FP. HANURA (H. HERRY LONTUNG SIREGAR)

Ya pertama mohon maaf, karena kita juga ikut panja di ICW ya, jadi kita offline..(tdk

jelas) gimana, sebentar disana sebentar disini gitu, jadi kalau melihat ini prinsipnya ini

kan usulan dari kita, kita tetap kepada ini, azas, fungsi dan tujuan gitu.



Oke terima kasih.

Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi tampaknya memang masih belum ada

kesepakatan untuk DIM 22, 23, 24 ya, jadi nanti barangkali ini nanti akan ada

elaborasi, karena memang barangkali juga mungkin kita minta nanti pemerintah juga

mempersiapkan untuk DIM-DIM ke depannya apa yang akan dibahas dirujuk undang-

undang yang lain bagaimana, nanti saya juga minta nanti mungkin ditampilkan seperti

tadi kita baca dan seterusnya, jadi saya kira kita akan lebih komprehensip. Nah ini

memang proses disini saya kira seperti ini, ya nanti tentu ada tahapannya, jadi biar kita

akan lanjut untuk yang belum disepakati, nanti ada mekanisme lobi dan seterusnya,

tidak ada masalah itu.

Terakhir kalau ada yang akan dijelaskan sebelum kita break, jadi tambahannya

kita tadi bersepakat jam 12 break ya satu jam, silakan pemerintah!


Barangkali sementara sudah cukup Bapak, kita.... ada tambahan silakan!


Silakan dari pemerintah Pak Mansyur!


Terima kasih Pimpinan dan pemerintah.

47

Jadi ini bukan pendapat, tapi masuk kategori pencerahan sedikit gitu ya. Saya ingin

menggunakan metode kias gitu, jadi kita kan masih berbeda pandangan dasar, azas,

dan sebagainya menggunakan UU Nomor 10 juga seperti itu. nah coba kita kias, kita

melihat UU yang telah kita lahirkan, ya bersama di era yang telah apa... pembuatan UU

ini berdasarkan pada UU Nomor 10, gimana formatnya, disitu ada dasar, kalau ada

dasar apa substansinya, kalau ada azas apa substansinya. Sebab kalau UU Nomor 10

itu memang bisa ditafsirkan, ini kan penafsiran juga, kalau Pancasila itu sudah

merupakan sumber hukum, tidak perlu distulis lagi, misalnya seperti itu kan, ada

pandangan seperti itu atau memang harus ditulis. Nah supaya kita bisa memastikan itu

kita bisa menabba keyakinan kita atas tafsiran itu dengan kias, ya kita melihat UU yang

sudah kita lahirkan, misalnya kalau UU Sisdiknas nggak bisa, tahun 2003 belum lahir

itu, belum 2003, setelah 2004, misalnya UU yang terbit tahun 2008, 2009, atau 2010,

kita lihat disitu memang apa ada dasar, apa ada azas, kalau ada dasar apa isinya,

kalau ada azas apa isinya, itu. Terima kasih. Assalamu’alaikum wr. wb.


Wa’alaikumussalam wr. wrb.

Silakan... ini sebenarnya menarik, artinya begini, ada berapa UU saya kemarin

kita ada UU Kepemudaan yang setelah juga... ada UU Kepariwisataan juga Komisi X,

UU Perpustakaan, apalagi... Bendera, Lambang, Bahasa dans seterusnya, saya kira ini

bisa jadi referensi. Oke mungkin begini, jadi saya kira argumentasi pemerintah segera

sangat penting, jadi mungkin ditampilkan saja, UU ini misalnya kita river juga UU yang

sudah ada gitu, sehingga kita juga lebih enak, karena kalau mungkin penjelasannya

lisan, itu mungkin akan lebih kuat kalau ada audio visual gitu, visualnya ditampilkan ini

UU nya coba dibuka, ya nanti saya kira dikoordinasikan dengan tenaga ahli, UU yang

mau di insert, yang mau ditampilkan, disediakan, disiapkan, dimunculkan, kami merujuk

ini sudah spesifik, sehingga kita akan lebih produktif saya kira, ya jadi kalau memang

seperti itu UUD juga disiapkan, kalau perlu meriver UUD, UU lain dan sebagainya.

Oke Bapak Ibu Sekalian.

Jadi tambahannya kita sudah dua kali putaran, jadi belum ada kesepakatan, tapi

saya kira nanti sesi setelah break kita minta untuk lebih di siapkan dengan matang baik

dari pemerintah juga dari DPR, agar nanti kita bisa lebih efektif.

Bapak Ibu sekalian, kita sepakat untuk break, tadi kita sepakat . sekarang sudah jam

12 lebih 10 menit ya, betul ya, kita sepakat break satu jam, jadi jam 13 lewat 10 kita

akan masuk. Oke, mari kita ucapkan hamdallah untuk diskors.

Alhamdulillahhirrobil’alamin.


48

Jam 13.10 kalau yang untuk ishoma berarti bisa berhubungan dengan panitia.


Marilah kita cabut skors dengan bacaan basmallah


(Ketok Palu 1 Kali)

Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira pembahasan sudah cukup laju, laju artinya kita

sudah membahas beberapa DIM meskipun mungkin beberapa bagian belum

bersepakat. Dan saya kira mungkin yang sesi ini terus nanti ke depan hari ini

tampaknya akan banyak perkembangan dan persiapan kita mungkin lebih matang,

nanti mungkin dari fraksi maupun dari pemerintah, dan tadi ada yang berseloroh

bahkan nanti kalau sampai malam barangkali sudah selesai ini UU ini, alhamdulillah.

Bapak Ibu sekalian, tadi kita terakhir sampai DIM 24, DIM 24... tadi DIM 22, 23, 24 tadi

belum ada kesepakatan, kita akan lanjut pada DIM selanjutnya, tadi saya kira sudah

sebagaian disinggung, tapi saya kira kita akan langsung masuk, karena ini yang DIM 25

ini memang substansial jadi memang tidak kita gabung, saya kira biar khusus saja ini,

ada beberapa hal yang menyangkut masalah yang mendasar yang terkait juga dengan

DIM yang lain. Jadi selanjutnya kami persilakan kepada pemerintah untuk

menyampaikan DIM 25, karena ini ada tambahan substansi dari pemerintah,

dipersilakan!



Jadi pada dasarnya mengenai DIM nomor 25 itu juga merupakan

keberkelanjutan, kelanjutan dari DIM nomor 24. Nah ini juga terkait dengan substansi

baru yang dinamakan dengan dasar dan sudah barang tentu seperti tadi sudah kami

kemukakan, bahwa pendidikan kepramukaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

inilah alasan-alasan kami, namun demikian Bapak, mohon ijin melalui Bapak Pimpinan

saya akan memohon bantuan dari legal drafter untuk memberikan penjelasan yang

terkait dengan term yang kita pakai dasar tadi.


Maaf dengan ibu... Ibu Cholilah ya, dari Kemenkumham, oke silakan Bu, silakan

Bu Cholilah!

49


Terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati .

Berkaitan dengan usulan dari pemerintah dan tadi telah disampaikan oleh wakil

pemerintah, dan juga telah disampaikan bahwa di dalam usulan tambahan dari

pemerintah ini mengacu kepada UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, memang di pasal 2 dan pasal 3 serta

pasal 5 dan pasal 6 dari UU tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum negara, dan berikutnya juga UUD tidaklah dimaksudkan

bahwa ini harus “plek” begitu dituangkan di dalam suatu UU, jadi tidak demikian,

maksudnya pasal ini dijadikan pegangan bagi perancang atau di dalam merancang

suatu peraturan perundang-undangan, tentunya suatu UU itu harus bersumber kepada

Pancasila, tidak boleh lari dari Pancasila. Begitu juga dengan UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945, tapi tidak serta merta dirumuskan seperti apa yang ada di UU

Nomor 10 ini. Jadi maksudnya dielaborasi, dikalimatkanlah, dalam artian yang tidak lari

dari ketentuan-ketentuan yang ada di UU nomor 10 ini.

Jadi demikian Pak yang dimaksudkan dengan Pasal 2, Pasal 3, begitu juga

Pasal 6, kan tidak mungkin dirumuskan UU berazaskan pengayoman, ide itu kan tidak

demikian halnya, tentunya dikalimatkanlah, jangan lari dari pakemnya ini. Beginilah

ketika kita membuat suatu rancangan undang-undang, suatu undang-undang,

janganlah lari dari Pasal 2, Pasal 3, 5 dan 6 mengenai azas pembentukan suatu

perundang-undangan. Kalau kita lihat disini juga kan Pasal 5 mengenai kejelasan

tujuan, kan tidak mungkin kita cantumkan apa namanya, UU ini berdasarkan kejelasan

tujuan, kan tidak demikian tentunya, sehingga untuk Pancasila dan UUD kebiasaannya

kita kalau tidak kita cantumkan didalam konsiderans mengingat, kita juga rumuskan

secara gamblang di dalam penjelasan umum, hal tersebut kita cantumkan untuk

menggambarkan bahwa memang suatu UU ini memang sudah tidak lari dari ketentuan

Pancasila dan juga tidak lari dari UUD 1945.

Disamping itu juga bisa kita lihat disini perlu saya sampaikan bahwa beberapa contoh

UU yang disahkan dan dibentuk sesudah berlakunya UU Nomor 10 itu, juga tidak

secara tegas dikatakan ada dasarnya, dasar UU itu Pancasila, cuman memang masih

ada yang mencantumkan azas dan tujuan, contohnya UU Tahun 2007 mengenai

Penataan Ruang, UU mengenai Penanaman Modal, UU mengenai Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil, dan juga UU mengenai energi, itu hanya

mencantumkan azas dan tujuan saja, jadi tidak ada dasar dicantumkan secara tegas-

tegas di dalam suatu UU. Sementara itu Pak penjelasan kami, terima kasih.

50


Ini Pak, kebetulan masih ada beberapa contoh-contoh, mungkin bisa untuk kita

jadikan pertimbangan bersama dan kita jadikan solusi kesepakatan kita. Ini contoh-

contoh saja, ada dasar, fungsi dan tujuan. Misalnya di UU Keolahragaan, Keolahragaan

Nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

tahun 1945, ini juga merupakan rujukan kami juga sebagai bahan kenapa kami

mencantumkan dasar, ini salah satu contoh saja. Depdiknas berikutnya 2003... tapi

memang ini Pak, ini memang disini belum UU Nomor 10.


Oke terima kasih.

Coba tolong tadi ditampilkan lagi tadi, jadi saya kira menarik ya penjelasan dari

Ibu Cholilah tadi, ada beberapa UU tidak pakai dasar, jadi azas. Nah oke, nah

kemudian ada UU Sistem Keolahragaan tahun berapa? 2005, jadi pakai sebenarnya,

jadi UU Keolahragaan ini tahun 2005, artinya berlaku UU Nomor 10 tahun 2004, ini

dasar tidak pakai azas, nah ini memang tampaknya ini di masing-masing UU ini ada

keragaman, jadi rupanya UU pun ada kemajemukan juga ini. Nah ini yang saya kira

menarik ini untuk kita ini, jadi saya kira memang disini fungsi Baleg ini ya, kalau ada

Anggota Baleg barangkali sangat penting ya. Nah oke jadi ini dasar tanpa azas, yang

lain ada azas tanpa dasar, kan gitu ini maksudnya gitu, jadi ini saya kira tadi Bu

Cholilah UU Energi Bu ya, UU Energi, UU Penanaman Modal itu ada azas tanpa dasar,

ini ada dasar tanpa azas. Nah ini tampaknya pemerintah mengajukan usulan baru

“dasar”. Ini saya kira artinya biar kita sebelum nanti masuk ke pembahasan fraksi, saya

kira biar ada pembanding ya, jadi artinya kita lebih komprehensif lah tentang dasar dan

azas.

Silakan barangkali kalau ada tambahan dulu, sebelum kita putar, tambahan dari

pemerintah tampaknya ada temuan baru ini Bu Cholilah melihat... silakan kalau ada hal

yang ingin disampaikan, ke Pak Drajat atau Bu Cholilah, Bu Cholilah silakan!


Saya sampaikan juga bahwa di lampiran di dalam UU Nomor 10 ini, disini

dikatakan di dalam hal-hal yang bersifat umum bagi pasal-pasal berikutnya antara lain

ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan.

Jadi memang ada juga Pak, beberapa UU yang tidak mencantumkan lagi azas, tujuan

tidak mencantumkan lagi, ada juga yang demikian, hanya menurut Kementerian Hukum

dan HAM azas tujuan dari suatu UU itu ya ini yang tercantum di dalam UU Nomor 10,

jangan lari dari UU Nomor 10 tetapi tidak harus dicantumkan secara jelas-jelas seperti

51

apa yang diatur dirumuskan di dalam pasal-pasal di dalam UU nomor 10, tentunya kita

sesuaikan, tidak “plek” dipindahkan begitu saja.


Ya oke, saya kira ini penting ya bagi kita, karena ini kita selalu akan masuk ke

wilayah dua ini, apapun Uunya demi ke depan ini saya kira sangat penting pengayaan

kita, kita buka UU lain, kita buka rujukan dan terus, saya kira ini bagus.

Oke saya kira kita akan putar, nanti silakan barangkali kalau ada yang ingin

memberikan beberapa argumentasi tambahan tentang itu. Kami persilakan yang

pertama Demokrat untuk DIM 25!



Dan terima kasih tentunya kepada Ibu Cholilah atas pengayaannya.

Kami kira aadlah hal yang paling mendasar sebenarnya adalah kondisi Pancasila

dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Kita sendiri saat ini mulai,

mulai mungkin lupa malahan Pak, jadi makanya saya pikir ada sosialisasi UU yang

sudah diamandemen, ini sebabnya barangkali itu yang menyebabkan mengapa kami

pikir disini tetap saja perlu dicantumkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

1945 untuk memastikan bahwa kita tidak keluar dari koridor itu dalam membuat segala

bentuk peraturan perundang-undangan di bawah itu.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.


Oke, jadi prinsipnya Demokrat saya kira tidak masalah ini tentang itu.

Selanjutnya dari Golkar, silakan, DIM 25.


Terima kasih.

Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak

langsung menolak, tapi minta penjelasan tadi. Nah kenapa kami dari DPR itu Bab II itu

karena saya berangkat dari Bab II dulu karena nanti kan dari DIM 22 dulu karena

kaitannya nanti dengan 25 ini. Nah kan disini dikatakan, tadi kata Ibu bahwa tidak

semua UU itu sama, ada yang azas saja, ada yang azas dan dasar, ada yang dasar

saja. Nah jadi artinya itu bisa fleksibel ya, nah yang dimaksud dengan Bab II ini tentu

azas, fungsi dan tujuan. Yang dimaksud tentu azas apa, azas UU itu, kan begitu, fungsi

apa, fungsi UU itu, kan begitu kan ya, dan tujuannya tujuan dari mana, tujuan dari UU.

52

Jadi baik dari pemerintah dasar, azas, fungsi dan tujuan maupun dari kami azas, fungsi

dan tujuan, itu mengenai azas apa, fungsi apa, yaitu fungsi UU ini, ya kan begitu.

Sedangkan judulnya sendiri itu kan kita masih belum ada kesepahaman. Kalau judulnya

gerakan, maka tentu yang dimaksud azas dari gerakan Pramuka itu apa,kan begitu.

Kalau dari kami azas dari Kepramukaan itu apa.nah oleh karena itu kami konsisten

sebetulnya pada bagian ke satu di bawah, yaitu langsung azas, karena memang azas,

namun kami tidak serta merta menolak ada istilah dasar, karena ternyata tadi

dibenarkan oleh Ibu ahli hukum itu bahwa tidak mutlak harus seperti itu, tidak mutlak

harus seperti ini. Nah untuk itu maka untuk DIM 25, untuk itu kami bersepakat berdua

Pasal 2 nya itu jadi ya ada dua alternatif, kita hilangkan pendidikannya itu, karena

memang yang dimaksudkan itu adalah kepramukaannya, jadi kalau kepramukaan, jadi

bukan.... kepramukaannya kalau mau pakai pendidikan kepramukaan yaitu menurut

saya tidak perlu dengan hanya... artinya cukup dengan berdasarkan UUD NRI 1945.

Jadi di Pasal 2 ini dari pemerintah kan maksudnya pendidikannya kan? Disini yang

dimaksudkan pendidikannya kan? Bukan UU nya kan? Yang dimaksud berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 ini kan pendidikannya kan, yang dimaksudkan, bukan

judulnya, bukan gerakannya? Betul bukan gerakannya. Nah sedangkan yang kita lihat

Bab II di atas, dasar, azas, fungsi dan tujuan. Dasarnya kan yang dimaksud kan dasar

dari UU nya, jadi ini sudah melenceng kalau menurut Tje Popong, yang dimaksudkan

dasarnya itu kan dasar dari UU nya, tapi pada Pasal 2 ini, DIM 25 ini jadi pendidikan

kepramukaannya, mana yang benar yang dimaksud, apakah gerkannya, judulnya yang

berdasarkan Pancasila dan UUD itu atau pendidikannya? Nah itu justru harus dijawab,

makanya kalau judul berarti kudu Gerakan Pramuka atuh ya kan, Gerakan Pramuka

berdasarkan Pancasila dan sebagainya, tapi ini langsung karena pendidikannya.

Padahal yang dimaksud bagian ke 1 adalah dasar, pasti dasar dari judul. Nah itu tolong

jelaskan dulu sama saya, kalau sudah jelas baru saya kasih sikap. Terima kasih Pak.


Oke mantap.

Jadi tampaknya Bu Popong masih perlu ada penjelasan penegasan, memang

saya kira penting ini, dasar, azas ini apakah dari bahasa atau dari segi aspek yuridis, ini

saya kira pengertian penting ini karena menyangkut pengaturan prinsip di Undang-

undang. Selanjutnya PDIP, silakan!


Kita mungkin antara dasar, azas ini makin nambah bingung, walaupun isinya

nanti praktek di lapangan orang juga nggak musingin. Tetapi kalau kita lihat pendidikan

kerpamukaan, pendidikan itu kan bagian dari gerakan Pramuka yang ingin kita

53

jalankan, disitu ada pendidikan, ada tepok-tepok tangan, ada baris – berbaris. Jadi kami

menyarankan, Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Oke, ini PDIP konkrit, ususlan baru redaksi Gerakan Pramuka. Jaid sinkron

dengan pendapat DIM sebelumnya.

Oke lanjut PKS!


Ya PKS insya Allah sama dengan inisiatif DPR, dimana yang diangkat disini

adalah kita memakai azas karena yang kita maksud disini adalah lembaga, jadi

kepramukaannya itu yang ada di judul. Jadi kalau lembaga itu azas, tapi kalau sudah

berbentuk aktif bergerak itu “berdasarkan”. Jadi mislanya penyelenggaraan

kepramukaan itu “berdasarkan”, tapi kalau lembaganya, dimana-mana lembaga itu

“azas” gitu, azas tunggal kita pakai, bisa azas Islam, bisa azas Pancasila, karena yang

kita maksud adalah lembaga kepramukaannya maka kami berazaskan Pancasila,

karena bukan penyelenggaraan... iya, tapi kalau disini penyelenggaraan kepramukaan,

maka berdasarkan Pancasila. Saya pikir kembali kepada inisiatif DPR. Terima kasih.


Jadi PKS tidak setuju dengan dasar ini, begitu ya, jadi kembali ke azas, oke.

Oke silakan ke PAN!


Kalau dari PAN sependapat dengan PKS, Cuma redaksionalnya dikurangi

pendidikannya, menjadi Kepramukaan berazaskan Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945.


Oke, ini kan ada dasar ya, kan nanti ada azas, artinya di DIM 25 ini setuju

dengan adanya tambahan DIM ini, berdasarkan.


Tidak setuju.

54


Tidak setuju ya, tidak setuju dengan DIM tambahan, oke dari PAN. Lanjut ke

PPP!


Ya terima kasih.

Yang pertama saya ingin kembali menyampaikan bahwa di dalam perdebatan

dulu yang dikawal oleh teman-teman Baleg, itu ini kan diperdebatkan, boleh dasar

boleh azas, tapi harus pilih salah satu. Tetapi dasar me.... azas itu jauh lebih.. lebih

tinggi, lebih hakiki gitu, lebih filosofi gitu ketimbang penggunaan istilah dasar, tetapi itu

tetap di dalam perumusan UU boleh dipergunakan salah satu, boleh azas, boleh dasar.

Hanya saya melihat karena apa, kenapa Pancasila, saya tetap mengusulkan seperti ini,

kemudian tidak dicantumkan Undang-undang Dasar. Ini kan landasan ideal, landasan

ideal itu adalah Pancasila, UUD itu bagian dari bagian dari Pancasila. Jadi landasan

operasional kalau jaman Pak Soeharto dulu landasan operasional itu baru UUD 1945.

Jadi landasan idealnya sesungguhnya kristalisasi dari berbangsa dan bernegara ini

Pancasila gitu. Oleh karena itu, saya merasa cukup bahwa azas ini cukup azas....

Kepramukaan berazaskan Pancasila.

Jadi satu tahap kepada usulan inisiatif DPR dan mungkin hanya penajaman saja,

kita ingat dulu Pak Hakam bahwa ini sudah perdebatan juga dengan teman-teman di

Baleg yang notabene mereka lebih well a inform dengan apa, perundang-undangan.

Terima kasih.


Terima kasih Bu Reni, jadi PPP tetap pada posisi usulan DPR, tidak setuju

dengan ususlan tambahan dari pemerintah. Saya kira penting saya kira pemerintah

mungkin beberapa pendapat atau keberatan atau mungkin tadi dari Golkar minta

penjelasan argumentasi saya kira.

Pak Mahyuddin ada yang ditambahkan, silakan!


Terima kasih Pak.

Jadi sebelum pemerintah, jadi masukan dari saya ya, sesuai dengan... bukan

karena simpatisannya Bu Reni gitu, jadi sesuai dengan Reni, saya setuju kalau itu kan

tidak dibedakan dasar atau azas, kalau azas, azas, kalau dasar, dasar. Saya seperti

misalnya dari pembentukan partai politik saja misalnya, itu kan berazaskan, partai

55

politik itu 15 berazaskan Pancasila, 6 berazaskan Islam, yang 3 berazaskan marhaen,

jadi azas disitu.

Nah kemudian saya lihat berhubungan dengan DIM ini 28, jadi yang terkait

kepramukaan berazaskan Pancasila sudah betul, jadi yang dimasukkan azas lagi

ditambah dengan kemandirian dan nonpartisipan, nah itu bukan azas, itu sifat, sifat dari

kepramukaan, organisasi ini. Itu masukan saya untuk menjadi pikiran, jadi jangan

sampai nanti kita... kok ada dasar, ada azas, tapi kebanyakan itu 80% itu pakai azas

itu, baik dalam UU maupun di dalam organisasi politik. Terima kasih.


Terima kasih Pak Mahyuddin. Pak Mahyuddin sampai hafal partai politik yang

azasnya Pancasila, Islam... karena pernah jadi Gubernur dulu...(tertawa bersama).

Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi banyak saya kira beberapa catatan, ini

sangat penting, jadi saya kira memang harus clear ini ya, dasar itu bagaimana, azas itu

bagaimana, dan kemudian urgensi kepentingan apa adanya dasar dan azas di dalam

segi bahasa maupun perundang-undangan. Silakan Pemerintah!


Baik terima kasih.

Pertama-tama ijinkan saya untuk menyampaikan apresiasi yang mendalam pada

Tje Popong, Pak Akbar, dan juga tadi dari Pak Utut, ternyata ini sudah mencerahkan

kita semua. Dari Tje Popong terima kasih banyak, memang kalau kita berbicara tentang

dasar ini dasar untuk siapa, atau dasar dari apa, sudah barang tentu dasar dari UU, dari

UU yang kita buat itu sendiri. Jadi itulah sebabnya memang kadang-kadang manusia

suka-suka khilaf gitu, khilaf itu sebagian dari kehidupan manusia, didahului permohonan

maaf sebesar-besarnya kalau itu sebuah kekhilafan, tapi kami kan tidak mau terus

salah gitu, lebih baik meminta maaf dan kembali di jalan yang benar gitu.

Jadi dari analog dengan hal ini, kalau itu menggunakan dasar yang sesuai

dengan judul UU ini yang diusulkan oleh pemerintah adalah Gerakan Pramuka, jadi

kembali ke azas gitu, jadi mohon maaf kalau memang kita kan dibelajarkan lagi ini, jadi

di awali permohonan maaf dan terima kasih. Juga kepada Pak Utut dan Akbar, tadi

sudah jelas betul, jadi kalau memang ini berpegang pada UU ini dasarnya apa, maka

karena namanya itu adalah gerakan Pramuka, ya kita kembali kesana. Jadi terima kasih

banyak, inilah sebabnya yang menjadi motivasi kami kenapa menggunakan dasar,

tetapi tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Utut sangat bagus sekali, ya memang kami

menyampaikan bahwa kenapa disini kok tiba-tiba Pendidikan Kepramukaan, karena

Pendidikan Kepramukaan disini adalah merupakan salah satu, bukan salah satu,

merupakan esensi dari Gerakan Kepramukaan. Itu saja Pak, terima kasih banyak Pak.

56


Oke, sekarang posisi pemerintah bagaimana Pak, apakah ada perubahan

redaksional, mungkin nanti kita catat soalnya kalau pemerintah memang ada usulan

perubahan redaksional, hanya tadi apakah kemudian perubahan tadi usulan awal ini.

Silakan mungkin nanti kami catat, dibacakan kalau ada usulan perubahan.


Jadi seperti yang tadi diingatkan oleh Tje Popong dan juga oleh Pak Utut, jadi

kami kalau menggunakan dasar yang dari asal kami memang Gerakan Kepramukaan

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945.


Oke, jadi pemerintah merubah usulannya DIM 25 menjadi Gerakan Pramuka

berazaskan Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945.


Berdasarkan.


Oh sorry, berdasarkan, oke jadi Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, begitu kali, begitu ya, sama persis

dengan AD ART PDI katanya..(tertawa bersama).

Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini tampaknya putaran kedua ini menjadi

menanggapi usulan dari pemerintah, karena pemerintah melakukan perubahan usulan

redaksional terhadap DIM yang sudah diajukan ini.

Oke, kami berikan kesempatan pertama pada Demokrat untuk menanggapi DIM

perubahan pemerintah, redaksi yang terakhir tadi dibacakan, silakan!


Prinsipnya memang seperti tadi sudah dikemukakan Pimpinan, bahwa memang

karena dari awal juga Fraksi Demokrat konsisten bahwa ini adalah UU tentang Gerakan

Pramuka, otomatis substansi dasar yang tadi dimaksudkan adalah Gerakan Pramuka.

Jadi kami sepaham dengan pemerintah.

Terima kasih.

57


Oke, Demokrat sepaham, sepaham dan setuju. Oke, selanjutnya Golkar!


Terima kasih. Karena sekarang sudah jelas, jadi kita sudah sepemikiran bahwa

yang dimaksud dasar, azas itu adalah judul UU. Dengan demikian tentu gampang

sekali bagi kami yaitu bahwa kami pun konsen yaitu Kepramukaan. Tapi karena di

dalam DIM 28, itu kami sudah jelas-jelas Pak Ketua, punten saya karena itu nanti

kaitannya DIM 28 itu sudah jelas, usulan dari DPR Kepramukaan berazaskan

Pancasila. Nah jadi tinggal sekarang kita berundingnya itu urutannya saja. Kami

berpendapat, azas itu lebih tinggi kedudukannya dari dasar, karena memang azas itu

filosofi. Jadi usul dari kami yaitu Kepramukaan berazaskan Pancasila, kemudian baru

dasar kalau mau ditambah dasar itu, atau satu kalimat dalam satu DIM Berazaskan

Pancasila dan berdasarkan UUD .... itu bisa satu kalimat, atau kita menghargai

pemerintah bisa, Cuma urutannya dibalik, azas hela baru kepada dasar, azasnya

Pancasila, istilahnya Kepramukaan, konsen. Kemudian kalau mau dijadikan dua berarti

Kepramukaan berdasarkan UUD dan sebagainya. Itu sebetulnya sama saja, apakah

mau disatukan rent ya, berazaskan dan berdasarkan di satu kalimat, jadi satu ayat, atau

mau dibagi dua ayat, itu hanya teknis saja, tidak masalah.

Kemudian yang DIM 28 itu kan yang dari pemerintah, azas dalam

penyelenggaraan adalah Ketuhanan Yang Maha.... itu adalah azas dalam

penyelenggaraannya, bukan azas UU, kalau azas UU jelas itu harus Pancasila, nggak

bisa yang lain, tapi kalau azas penyelenggaraan, oh itu silakan saja nanti kita bicarakan

lagi, azas penyelenggaraan pendidikan maksudnya tentu, ya itu ada Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kebangsaan, Keadilan, itu bukan.... memang bukan

Pancasila ini, karena maksudnya adalah azas dari pendidikannya itu, nah itu kami tidak

keberatan, tapi kami yang keberatan adalah... eh yang kami pertahankan adalah

Kepramukaan berazaskan Pancasila. Terima kasih Pimpinan.


Terima kasih.

Jadi Golkar posisi terhadap “dasar” ini apakah setuju?


Kami setuju saja, tapi pertama Gerakannya...Gerakan Pramukanya tidak,

Kepramukaan... nah Kepramukaan berazaskan Pancasil, jadi Pancasilanya di ke atas

dulu, baru dasarnya di bawah, kalau mau disatukan berarti Kepramukaan berazaskan

58

Pancasila dan berdasarkan UUD NRI 1945. Jadi kesimpulannya kami menerima

tambahan dengan “dasar” itu, tapi yang dijadikan dasar itu adalah UUDnya, begitu.


Ya oke, saya kira tadi dari Golkar substansinya adalah jadi azas itu Pancasila,

dasar itu UUD NRI 1945 begitu kan Bu Popong ya, oke jadi pointnya itu. Oke, ini saya

kira penting, jadi ini nanti substansinya adalah Golkar setuju kepada Kepramukaan

berdasarkan UUD 1945, berazaskan... atau dibalik, dibalik, Pancasila azas dulu, oke...

oke terima kasih. Selanjutnya dari PDIP, DIM 25.


Tetap (suara kesil).


masih tetap sama gerakan Pramuka tadi? Ya oke. Selanjutnya dari PKS!


Tetap sama dengan usulan DPR, Kepramukaan berazaskan Pancasila. Saya

pikir landasan idiil itu cukup sudah untuk menjadi landasan undang-undang. Terima

kasih.


Terima kasih. Tetap. PAN!


Sama dengan DPR.


Sama dengan DPR. PPP!


Sama. Pimpinan, saya hanya mengingatkan ini perdebatan akhirnya kita masuk

ke dalam dua ranah, termasuk ke dalam dua rel gitu, pemahamannya akhirnya susah

menciut. Pemahaman yang satu pemahaman tetap di dalam rel Kepramukaan atau

Gerakan Pramuka, sesungguhnya ini memiliki makna yang berbeda gitu, dan

berimplikasi juga terhadap pengistilahan kayak Tje Popong tadi, jadi mana ... (tidak

jelas) Tje Popong gitu. Jadi ketika ini Kepramukaan itu memiliki makna yang berbeda

59

dengan istilah Gerakan Pramuka gitu, dari pendekatan linguistik gitu, itu satu. Akhirnya

lari juga kepada penggunaan azas dan dasar, mungkin hanya pengayaan saja. At least

bahwa PPP tetap konsisten dengan rumusan dari inisiatif DPR. Terima kasih.


Terima kasih. Tampaknya tidak banyak pergeseran, jadi artinya memang ada

yang setuju tadi dari Demokrat dan PDIP setuju usulan pemerintah Gerakan Pramuka

berdasarkan Pancassila UU NRI 1945, dan yang lain Golkar saya kira ada variant

sedikit Golkar tapi pada posisi kepramukaan berdasarkan ya, sorry... berazaskan

Pancasila dan UU NRI 1945. Sementara PKS, PAN, dan PPP itu pada DIM

pemerintah... sorry DIM DPR, jadi artinya tidak setuju usulan tambahan dari

pemerintah.

Oke, ini sekarang posisi yang ada pada pembahhhasan DIM 25, nah ini kami

persilakan pemerintah sekali lagi membeikan tanggapan pada putaran kedua ini Pak,

silakan, belum diketok!


Baik Bapak Pimpinan.

Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Panja

DPR dari Golkar, PKS, PAN dan dari PPP, mungkin nanti kita bisa cari solusi yang

terbaik dan itu ada mekanismenya dan yang pasti kami tetap berpegang bahwa tadi

juga sudah diingatkan oleh tje Popong bahwa dasar ini adalah kepada Uunya, maka

kami adalah maksudnya adalah gerakan Pramuka begitu, jadi mungkin nanti kita bisa

menempuh mekanisme yang lain dan itu lazim di dalam penyusunan UU, jadi nanti

kalaupun belum ada kata ada sepakat, barangkali ini masuk di dalam kategori pending

barangkali pak. Terima kasih.


Terima kasih Pak Sudrajat dari Panja Pemerintah, tampaknya untuk DIM 25 ini

belum bersepakat tadi saya kira apa, posisi masing-masing fraksi sudah saya berikan

kembaran, jadi kita belum bersepakat ya untuk DIM 25.

(Ketok Palu 1 Kali)

Oke belum.

Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada tiga DIM yang saling terkait ya, jadi ini sekaligus

satu tarikan nafas ini, 26, 27, dan 28. Ini kita minta pemerintah nanti menyampaikan

60

argumentasinya untuk DIM 26, 27, 28 dan sekali lagi ini masih juga terkait dengan

diskusi tadi, jadi barangkali ini bisa memperkaya dan nanti bisa menjadi salah satu pintu

masuk untuk kita untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dipersilakan untuk DIM

26, 27, dan 28, silakan pemerintah!

Saya bacakan untuk DIM dari DPR, yang Bagian ke-1 azas, kemudian DIM 26, DIM 27

Pasal 2, dan DIM 28 Kepramukaan berazaskan Pancasila, ini DIM dari DPR, kami

persilakan untuk DIM Pemerintah!


Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bahwa sebetulnya DIM 26, 27, 28 merupakan DIM yang tidak bisa terpisahkan

antara satu dengan yang lain pada DIM nomor 25, namun sebagai bahan pencerahan

kita saja, seyogyanya nanti kalau kita mencantumkan azas, itu kan tadi kita sudah jelas

azasnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Pancasila. Tetapi kalau nanti pada

tataran operasional seperti yang kami cantumkan pada DIM nomor 28, ini saya kira

bisa-bisa saja dan mungkin seperti tje Popong juga sudah mengetakan ini, tetapi

mungkin nanti kalau ada pengayaan ini, mohon mari kita melihat di Pasal 6 UU Nomor

10 Tahun 2004, ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan

pengayaan atau untuk mengkroscek apakah betul yang disini sudah memenuhi UU ini.

Rasa-rasanya menurut hemat kami apa yang kami diskripsikan disini tidak

bertentangan dengan apa yang dicantumkan, apa yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1)

UU Nomor 10 Tahun 2004. Terima kasih Bapak Ketua.


Terima kasih Pak Drajat.

Jadi tampaknya pemerintah mengacu melihat tadi UU Nomor 10 Tahun 2004

tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, dan tadi memang ini diskusi

masalah azas ini, azas lembaga, azas undang-undang atau azas penyelenggaraan, ini

pemerintah mengambil posisi azas penyelenggaraan. Jadi ini saya kira gambaran awal

sebelum saya kira sata beri kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk

berpendapat sekaligus 3 DIM 26, 27, dan 28.

Kami berikan kesempatan pertama pada Demokrat untuk 3 DIM sekaligus!


Ya terima kasih Pimpinan.

Tadi kami ingin memperkuat lagi bahwa disini peraturan perundang-undangan

yang kita bahas menurut perspektif fraksi kami adalah tentang gerakan Pramuka,

61

dimana tadi sudah disampaikan juga diDIM sebelumnya, kami sepaham bahwa gerakan

Pramuka adalah berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945. Kami juga sepaham

dengan konsep yang tadi disampaikan juga di fraksi PDI Perjuangan bahwa di dalam

gerakan Pramuka itu terdapat pendidikan Kepramukaan dimana azas dari

penyelenggaraan pndidikan Kepramukaan adalah hal-hal yang seyogyanya kita

referensikan juga dari undang-undang leg specialist tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan dari Pasal 5, 6 UU Nomor 10 Tahun 2004. Jadi kurang lebihnya

seperti itu Pimpinan, mungkin koreksi kami hanya di point 28 ini bukan tentang

kepramukaannya tetapi tentang pendidikannya, ya seperti itu, terima kasih.


Oke, dari Demokrat , mengusulkan sedikit perubahan dari pemerintah tentang

penyelenggaraan pendidikan, atau penyelenggaraan dihilangkan, pendidikan saja, oke

jadi azas dalam pendidikan kepramukaan, oke dari Demokrat.

Selanjutnya dari Golkar untuk DIM 26, 27, 28!


Terima kasih.

Sebagaimana tadi sudah saya katakan “azas”, jadi tadi berapa teh 25... 25, 26...

DIM nya teh 26, 27, 28 kan, 26 azas ya tetap Pancasila itu kami, Kepramukaan

berazaskan Pancasila gitu Pak. Nah kalau toh mau ditambahkan dasar, maka itu

didalam pendidikan kerpamukaan berdasarkan UUD 1945 kalau itu mau ditambahkan,

karena dari kami itu kan azas, fungsi, dan tujuan. Nanti fungsi... tapi karena ada usul

dari pemerintah untuk menambahkan dasar, kami bisa mengakomodasi itu, cuman

yang menjadi dasar itu adalah UUD 1945, karena azasnya sudah jelas ini dari kami itu,

Kepramukaan berazaskan Pancasila, begitu... jelas..jelas karena itu kita belum

berbicara tentang fungsi kan, kita baru berbicara tentang azas yang pemerintah

mengusulkan ada tambahan dasar kan begtiu. Nah kami bisa mengakomodasi akan

tetapi azas dulu baru dasar, kalau pemerintah kan di balik, dasar dulu baru azas,

karena yang dimaksud azas oleh pemerintah bukan azas judul, tapi azas pendidikan

atau penyelenggaraan Kepramukaan. Nah sekarang tinggal pemerintah, apakah mau

untuk judul azas ini, kalau untuk judul ya harus Pancasila mau tidak mau, atuh bisa

dipecat nanti kita, begitu. Mangga terima kasih.


Terus terhadap usulan DIM pemerintah Bu Popong, DIM 28?

62


Kalau azas ini kalau dimasukkan dan itu sebagai bukan gerakan Pramukanya,

azas pendidikan kepramukaan boleh yang ini, azas pendidikan, tapi... jadi

Kepramukaan berazaskan Pancasila.... gitu, itu dari kami ya. Kemudian kalau mau

menambahkan dasar, Kepramukaan berdasarkan UUD 1945. Kemudian ayat lain

kalau... (SUARA KECIL)


Halo..halonya Bu Popong, halo..halonya direkam halo..halo.


Eh ini kepencet merena nyeri mah nah..... kalau ingin azas dari pemerintah itu

dimasukkan, pertama istilah azasnya jangan dipakai, karena nanti jadi lier, azasnya

untuk Pancasila atau.... baik kalau saya usulkan, sok atuh jadi landasan saja, landasan

pendidikan kepramukaan adalah nananananannna.. ini 7 sudah bagus sekali, karena

saya seorang pandu jadi saya tahu ini sudah benar yang 7 ini, ya tapi jangan dibilang

azas nanti pabeuleuit dengan azas Pancasila itu begitu. Nah apakah dengan landasan,

jangan juga menggunakan dasar, karena kalau menggunakan dasar pabeuleuit lagi

dengan undang-undang dasar 1945. Jadi konkritnya pak ketua, untuk dim 28 ini kami

bisa menerima dengan syarat 28 tetap yang kepramukaan berazasakan Pancasila itu

malah sudah diatas dari lami itu, iyakan. Nah untuk mengakomodasi yang 7 itu karena

ini memang bagus tah, pertama jangan menggunakan istilah azas, karena nanti akan

pabeuleuit bahasa sundana mah dengan azas Pancasila. Jangan juga menggunakan

dasar, karena kalau menggunakan dasar nanti dengan Undang Undang Dasar 1945,

kalau tetap ini akan dimaksudkan dan saya rasa ini bagus, gunakanlah istilah lain,

landasan misalnya dalam pendidikan kepramukaan, bukan landasan kepramukaan

sebagai judul bukan, dan juga bukan landasan gerakan pramuka bukan tapi landasan

pendidikan kepramukaan, karena tadi kata bapak, dari pemerintah bahwa esensi dari isi

undang-undang ini yang terpenting adalah pendidikan. Terima kasih pimpinan.


Terima kasih bu popong, jadi dari Golkar mengusulkan perubahan landasan, ini

landasan terbang apa landasan aneh, ini landasan jadi ada azas, dasar dan landasan,

setuju ya pak. Oke terima kasih, selamat datang pak Herry dengan tampilan baru. Oke

selanjutnya dari PDIP.

63



Yang pertama kalau kami berpendapat bahwa mengenai azas dan dasar itu

adalah sama, punya pemahaman yang sama. Di dalam DIM 25 sudah disepakati

bahwa PDI Perjuangan itu redaksionalnya adalah Gerakan Pramuka dan UUD NRI

tahun 1945. Kemudian ini DIM 26, 27, 28 untuk ini kami mempunyai keterkaitan dengan

DIM 25, sehingga menurut kami di DIM 28 ini azas dalam penyelenggaraan dan

seterusnya itu tidak perlu lagi, karena pemahaman kami adalah azas ya azas dan dasar

itu sama. Kita sudah mengatakan disini bahwa Gerakan Pramuka berdasarkan atau

berazaskan itu masih dalam apa namanya bisa juga pada berazaskan pada Pancasila

dan UUD.......


… PDIP.

Selanjutnya PKS!


Ya PKS tetap dengan usulan DPR yang DIM 26 Bagian ke I Azas, DIM 27 Pasal

2, DIM 28 Kepramukaan berazaskan Pancasila. Nah sedikit masukan untuk

pemerintah, ketika pemerintah sudah merubah, prinsipnya adalah Gerakan Pramuka

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka saya pikir memang di Pasal 3 ini azas ini

sudah otomatis hilang, karena sudah mengambil gerakan Pramuka tadi, karena kita

ambil judul disini.

Yang kedua, kalau pemerintah mengatakan disini azas dalam penyelenggaraan

kepramukaan, maka ini akan berbenturan lagi dengan usulan pemerintah di DIM 15

tentang Pendidikan Kepramukaan. Ini kan dulu perdebatannya antara penyelenggaraan

dan pendidikan, ya itu saya pikir perlu di ini Pak, dari pemerintah ini, ada konsistensi ini.

Jadi penyelenggaraan ini masih dipakai oleh pemerintah, penyelenggaraan

kepramukaan, tapi DIM yanag 15 sebelumnya itu tidak dipakai itu, lebih kepada

pendidikan kepramukaan. Nah ini saya pikir perlu di inilah, dipertimbangkan oleh

pemerintah disini, azas dalam penyelenggaraan. Terima kasih.


Ya terima kasih, PKS pada posisi DIM DPR, tadi memberikan catatan terhadap

DIM sebelumnya atau konsistensi dengan DIM yang lain. Selanjutnya dari PAN!

64


Tetap sama DPR, tidak..... apalagi azas dari pemerintah ini kan 7 point ini

bagian dari Pancasila semuanya, itu saja. Jadi oleh karenanya tetap, dari 26 sampai 28

tetap dengan DPR.


Oke PAN tetap DPR. Selanjutnya PPP!


Ya tetap, dan saya kira apa yang diperdebatkan tadi mengenai kependidikan

kepramukaan, dasar pendidikan kepramukaan, sebetulnya di DIM berikutnya dengan

harmonis terjadi bersamaan antara pemerintah dan DPR di dalam Bab III mengenai

Pendidikan Kepramukaan. Setiap yang diperdebatkan kita ...(tidak jelas suara cepat) itu

semua di dalamnya sudah tercantum mengenai pendidikan kepramukaan, disitu ada

landasan pendidikan kepramukaan, kemudian dasar kepramukaan, prinsip dasar gitu,

saya kira seperti itu.

Dan kemudian di pasal usulan pemerintah yang DIM 28 ini sesungguhnya mana

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan itu bagian dari pemaknaan Pancasila itu sendiri

begitu. Jadi menurut saya mubazir gitu, dan tidak memiliki signifikan apa-apa dari

perspektif perundang-undangan gitu, kalau menurut saya. Jadi lebih baik kita.... saya

tidak tahu sampai sejauh mana ini harus diselesaikan, karena lagi-lagi tadi ketika judul

itu belum diperoleh, maka saja terjadi multi interpretasi terhadap setiap kalimat yang

tercantum di pasal-pasal di dalam DIM ini gitu menurut saya.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.


Ya terima kasih. Jadi memang ini DIM ke depannya akan terkait, jadi misalnya

pada DIM ini sekedar over views, sekedar melihat lebih besar tentang pemerintah

mengajukan tentang landasan, itu tadi yang dari Golkar usulkan, di DIM 36 itu loh,

usulan pemerintah : Landasan Pendidikan Kepramukaan, misalnya ini disini sudah

mulai pemerintah memberikan beberapa tambahan usulan, terus juga tentu akan

terkait nanti tetap prinsip dasar kepramukaan dan sebagainya. Jadi ini memang

tampaknya ada disini di prinsip dasar ada dasar atau landasan pendidikan

kepramukaan dan seterusnya, ini pada DIM-DIM selanjutnya, tapi saya kira memang ini

tentu saja betul-betul... tadi betul Pak Akbar mengingatkan agar konsistensi dari DIM ke

DIM, peristilahan ini memang betul-betul... karena kalau tidak nanti antara satu dengan

yang lain bisa tidak.... ya pendidikan, penyelenggaraan dan seterusnya. Ini saya kira

65

sangat penting terhadap urutan dari sejak judul dan substansi isi. Oke saya

kira....(dipotong)...

FARID ?

Pak boleh ngasih masukan?


Boleh..boleh sebelum kami beri.... silakan!

FARID ?

Nggak ini hanya masukan saja, kan demokrasi, boleh donk untuk

pejabat...(tertawa).

Supaya persepsinya sama ya, coba mari kita sama-sama pelajari UU Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau tahu, tahu yang

benar, pemerintah... ahli hukum tahu nggak? Jadi semua mengacu kepada kesana

dulu. Misalnya yang menyangkut azas, dasar, ini ada kaitan Pasal 3, 4, 5, 6 begitu....

enggak, kalau mau tahu, tahu yang benar, jangan lari dari itu ketentuan hukum, ini

hanya masukan, diterima bagus, tidak diterima tidak apa-apa. Ya oke, ya terima kasih.


Terima kasih Pak Farid, tadi juga saya sudah bacakan, jadi kita tampilkan Pasal

3, 4, 5, 6, saya bacakan dan kemudian dari pemerintah tadi menjelaskan, tapi

tampaknya memang belum bergeser, begitu Pak. Jadi ini memang.... ada beberapa

saya kira untuk mencoba elaborasi satu sama lain tapi tampaknya belum ada titik

temulah ya untuk point-point ini, tadi... (dipotong).

FARID ?

Bukan, ini masukan...masukan, bukan mau mendebat.


Ya... ya, oke Pak terima kasih.


Ya ijin saja Pimpinan untuk tambahan saja ini mengenai, ini kita mencoba untuk

memberikan pemahaman hanya untuk memperkaya saja, bahwa di Pasal 3 disebutkan,

Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 ayat (1) disebutkan bahwa UUD NRI Tahun 1945

66

merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Itu yang kami pikir

menjadi dasar mengapa pada Gerakan Pramuka harus berdasarkan Pancasila dan

UUD NRI 1945.

Lalu poin yang kedua, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ini

Pasal 5, harus berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang baik

yang meliputi, disini disebutkan dari point a sampai point g. Lalu Pasal 6 ayat (1) juga

disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung azas a

sampai j. Lalu point 2 nya disebutkan bahwa selain azas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan

bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi point yang

ingin kami sampaikan disini adalah bahwa azas bagaimanapun juga tetap diperlukan

untuk memastikan bahwa Gerakan Pramuka ini benar-benar bisa memastikan tidak

adanya... ya seperti nonpartisan, itu ..itu harus diakomodir disitu, karena kalau tidak ada

azas tentang bagaimana pendidikan kepramukaan dilakukan, kami juga khawatir ini

akan membuat tujuan utamanya jadi berubah, karena kita tentunya semua sepakat

bahwa yang kita inginkan dari peraturan perundang-undangan ini adalah out put berupa

pembentukan karakter. Itu yang ingin kami pastikan, terima kasih Pimpinan.


Oke terima kasih.

Ini kita berikan kesempatan kepada pemerintah. Jadi saya kira... oh silakan Pak

Heri, ini...

F.PDIP (HERI AHMADI)

Perdebatan tentang azas ini juga sudah ribut pada waktu di Baleg

sesungguhnya, justru pada saat terakhir kita hadir, itu juga ribut. Tolong diingat bahwa

masalah ini ada sejarahnya juga gitu Pak, mengapa pengertian azas ini menjadi

kemudian menjadi baku atau tertentu itu kan adalah ketika pembahasan tentang UU

Keormasan, yang pada waktu itu sangat-sangat heboh mengenai azas tunggal yang

ditolak oleh semua banyak pihak pada waktu itu, tapi diteruskan.

Yang dimaksud oleh UU tentang Keormasan tentang azas itu adalah Pancasila

pada waktu itu. berbagai macam organisasi kemudian berusaha menghindari kata-kata

azas ini dengan kata-kata lain, misalkan organisasi... kebetulan saya mengikuti pada

waktu ada sidang di Muktamar Muhammadiyah, bagaimana dia menghindari azas

dengan akidah misalkan, dibedakan levelnya gitu Pak. Tetapi dalam pemahaman kalau

kita lihat, dalam pemahaman di undang-undang yang ada di undang-undang

Keormasan, maka kalau dilihat hierarchinya di luar yang urusan tadi kayak keagamaan

yang kemudian diambil aqidah atau yang lainnya, itu maka pengertian azas tentu saja

67

yang dianggap paling dasar, dan tadi sudah disebutkan yang paling dasar adalah

Pancasila itu. Jadi pada hemat saya kalau disini dicantumkan azas Pancasila sebagai

azas itu tidak salah. Kemudian waktu debat di Baleg juga kemudian memang masuk

usulan-usulan yang lain. Usulan-usulan yang lain itulah yang kemudian ditempatkan di

bawahnya azas itu apa. Saya kira Pak Hakam waktu itu sudah ada ya, dibawahnya

azas itu misalkan apa sifat, apa landasan atau yang lain dan sebagainya itu. itu hanya

untuk mengingatkan kembali bahwa tidak hanya dalam konteks undang-undang Nomor

10 itu, tetapi sejarah dan undang-undang yang lain juga ada yang menyebutkan seperti

itu. Terima kasih.


Terima kasih, jadi saya kira tadi Pak Heri memberikan perspektif. Jadi mungkin

memang begini, saya kira dari awal memang kita mencoba di DIM DPR, itu kan

memang azas, kemudian pemerintah mengajukan dasar, kemudian azasnya menjadi

azas pendidikan atau azas penyelenggaraan disini. Ini saya kira memang pergeseran

dari pemerintah ini penting, makanya sebenarnya yang penting argumentasi mereka

adalah tadi pergeseran menempatkan azas seperti keadaan tadi. Jadi ini kan

pemerintah menempatkan dasar, ini adalah masalah UUD 1945, azasnya adalah azas

penyelnggaraan, kan begitu noh jadi. Ini saya kira penting atas azas pendidikan, azas

teknislah, azas teknis, sementara landasan adalah... tapi kemudian dibelakang ada juga

landasan, sorry yang ini dasar ya, dasar kemudian di DIM berikutnya landasan

Pendidikan Kepramukaan, misalnya di DIM berapa ya, selanjutnya itu.

Nah ini saya kira juga penting, mungkin penjelasan komprehensif dari sisi itu

agar kita lebih clear nih, karena perbedaannya saya kira masing-masing masih pada

posisi yang susah untuk didekatkan. Kalau ini disepakati, apakah misalnya gini, kita

sepakati apakah kita menggunakan terminologi azas atau dasar, atau kita pakai salah

satu, kan gitu, atau kita pakai azas saja misalnya, tanpa dasar misalnya. Nah nati tentu

saja pemerintah ini usulannya, apakah pemerintah artinya apakah merubah DIMnya,

sehingga misalnya azasnya misalnya Pancasila, UUD, misalnya nanti kalau itu nanti

yang belakangnya saya kira tidak banyak berubah, kita saya kira banyak bersepakat ya

dari DPR kalau misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saya kira hampir

semuanya bersepakat. Tapi apakah dasar ini penting untuk pemerintah? Apa dasarnya

gitu? Kalau tidak ya kita berarti kembali ke azas kemudian mungkin menambahkan

UUD, begitu kira-kira Pak, ini saya kira sangat penting dalam pembicaraan ini untuk

mencari titik temu, kita mencoba ini melakukan terobosan, kalau sekiranya ... kecuali

mereka punya argumentasi bahwa memang merujuk ini dan itu, dasar ini harus ya kan,

sehingga nah ini saya kira kita bisa...

68

Kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan tanggapan,

silakan!


Baik terima kasih Bapak Pimpinan.

Untuk kesekian kalinya memang yang pertama kami merasa berkepentingan

untuk mencantumkan dasar disini adalah kita sendiri mengingatkan pada diri kita bahwa

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini harus

betul-betul menjadi dasar yang kokoh dari Gerakan Pramuka. Jadi Gerakan Pramuka

itu adalah gerakan yang betul-betul karena kami konsisten bahwa Gerakan Pramuka

untuk satu Indonesia dan disitu adalah NKRI dan NKRI berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi itu inti

subtsansinya dari pemerintah kenapa mencantumkan dasar.

Yang kedua juga kami membandingkan bahwa ada perundangan yang

mencantumkan dasar. Jadi seperti tadi ditayangkan, keolahragaan berdasarkan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jadi

kami juga mencontoh pada perundang-undangan yang lain dan itu juga mencantumkan

itu, itu substansinya.

Kemudian yang kedua ini dalam hal azas, disini memang tadi dalam

penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Dan disini memang ada satu hal yang kami

merujuk juga pada pasal 5, dari Pasal 5 dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004. Disini yang kami ketonjolkan adalah azas kemandirian dan nonpartisan. Ini

menjadi sangat penting bagi kami bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan kepramukaan

itu juga tidak boleh partisan. Artinya nonpartisan ini adalah terbuka bagi siapa saja

tanpa membeda-bedakan golongan, tanpa membedakan partai, tanpa membedakan

apapun bahwa setiap Pendidikan Kepramukaan memperoleh akses yang sama Terima

kasih.


Terima kasih. Jadi tambahannya pemerintah tetap pada posisi pada usulan

dasar karena merujuk ke undang-undang yang lain UUD. Pak Heri ada, silakan!


Saya Cuma ingin mengusulkan karena tampaknya kan pemerintah mau

mengulang kembali tanpa mengulas argumentasi yang ada. Ini upaya untuk mencari

pendekatan, susah kalau begini Pak, barangkali pendekatan yang bisa kita lakukan

sekarang untuk memahami dulu arti dari kata itu sendiri, mana yang lebih tinggi antara

69

azas dan dasar, nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Kemudian urutannya apakah azas,

dasar, kemudian landasan, apakah dasar, azas kemudian landasan? Kita pakai saja

pengertian itu sehingga nanti tidak perlu juga kita terlalu kaku. Tadi yang saya

sampaikan Pak, ada undang-undang karena ada penyebutan azas itu, biasanya azas

itu dianggap yang paling tinggi paling mendasar, itu kalau bisa dikatakan begitu bisa

juga atau seperti apa, ini kan kesepakatan, kita mencari kesepakatan antara

pemerintah dan DPR. Kita pahami dulu pengertiannya, baru nanti kita masukkan, kita

pahami, kemudian setelah itu. saya khawatir sebenarnya dari sisi substansi kita tidak

keberatan gitu terhadap tadi yang disebutkan uraian dari azas yang disebut pemerintah

tadi Pancasila, tapi karena formatnya di itu ini... saya usul begitu Pak Hakam. Terima

kasih.


Ya jadi tampaknya ini penting sekali, makanya dari tadi saya katakan ini

terminology azas, dasar, landasan ini menjadi sangat urgen, kalau tidak kita akan

berputar, berkutat disini, karena kalau sudah kita sepakati kan sesuai kemarin Pak

Zafrullah mengatakan, sesungguhnya kata itu tergantung definisinya, kan gitu. Nah

sekarang kita sepakatilah definisinya. Kalau kita sudah bersepakat, nah baru bisa

mendekat nih, kalau enggak susah, juga kan. Ini saya kira sangat penting.

Kalau barangkali pemerintah ada ke.... Bu Reni ada tambahan, silakan sebelum saya

berikan pemerintah, silakan!


Terima kasih.

Mungkin saya meminta sebagaimana teman-teman tadi, konsistensi

pemerintahlah saya kira. Sesungguhnya apa yang dimaksud, apa yang diminta, apa

yang dinginkan, itu terjadi titik kesamaan, apa diperdebatan sana itu terjadi titik

kesamaan jika pemerintah konsisten di dalam pasal-pasal berikutnya yang terkait

dengan landasan tentang Pendidikan Kepramukaan, di dalamnya ada landasan

Pendidikan Kepramukaan dasarnya apa gitu, disitu ada tentang nilai-nilai kepramukaan,

ada keimanan, ada segala macam gitu. Makanya diawal saya bilang yang paling azasi

paling hakiki itu kan kristalisasi dari berbangsa dan bernegara itu Pancasila, maka azas

tertinggi itu adalah Pancasila gitu.

Nah kemudian mengenai landasan berikutnya, dasar berikutnya, sesungguhnya

di dalam Pendidikan Kepramukaan itu sudah tercantum, dan disinilah kita menemukan

banyak titik kesamaan begitu. Jadi mungkin saya minta konsistensinya saja barangkali

supaya kita tidak berlarut-larut untuk memperdebatkan hal-hal yang secara substansi

70

sesungguhnya kita sudah sepakat gitu. Saya tidak tahu apakah ada alasan lain yang

tidak perlu berlarut-larut tapi tidak terjadi titik kesamaan gitu. Terima kasih.


Terima kasih. Begini, ini saya kira sangat penting pemerintah menjelaskan

posisinya, karena gini, saya lihat pada DIM berikutnya kan ada Prinsip Dasar. Jadi saya

kira ini pemerintah memberikan gradasi atau beberapa level. Jadi misalnya pada DIM

berikutnya DIM 40 misalnya.. DIM 39 Prinsip Dasar Kepramukaan misalnya ini usulan

pemerintah ya, oke ini pendidikan, terus landasan, DIM 36 Landasan, kemudian DIM 39

Prinsip Dasar Kepramukaan yang di pemerintah ini, kalau di DPR kan Dasar. Ini saya

kira sangat penting, artinya gini, ketika konstruksi pemerintah menjelaskan azasnya

begini,dasarnya begini, prinsip dasar dan seterusnya, nah ini kalau kita sepakati saya

kira ini akan lebih mudah ini penempatan isinya. Jadi saya kira kerangkanya dulu,

framenya dulu kita sepakati, kalau iya oke, isinya nanti tadi, misalnya kita bisa

mendekat enggak satu istilah saja, azas saja atau dasar saja misalnya, ini apakah

harga mati misalnya bagi pemerintah, misalnya gitu. Ini saya kira sangat penting kecuali

kalau nanti ada hal yang lain. Jadi ini sebelum kita ketok saya beri kesempatan

pemerintah ini untuk menjelaskan yang lain, silakan Pak Drajat!


Saya sudah gamblang apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Heri, saya pikir tidak

ada salahnya untuk kami bisa mengikuti jalan pikiran Pak Heri. Terima kasih.


Oke, mungkin dipertegas Pak, karena khawatir nanti bisa mis ini, artinya apa,

sehingga nanti kita jadikan...(dipotong).


Saya setuju kalau memang itu digunakan menjadi azas.


Azas saja? Oke, jadi tanpa dasar? Oke. Baik ini ada pergeseran yang bagus ya,

jadi azas saja tanpa ada dasar, nah ini saya kira tadi point penting. Nah baru kita bicara

substansi... oh jangan dulu, silakan Pak Heri!

71


Saya usul kalau kita sudah setuju yang tertinggi itu adalah azas, berikutnya apa,

karena masih ada berikutnya. Ada istilah tadi disebut Pak Hakam, ada dasar, ada

landasan, ada juga prinsip dasar, ini harus clear Pak supaya nanti ketika kita

membahas berikutnya tidak bingung gitu ya, kalau kita melihat rujukannya mungkin ada

ahli bahasa yang bisa menjelaskan juga dan mugkin yang bacaannya di ini mungkin

kita baca kembali. Dasar itu kan biasanya orang menyebutnya dalam bahasa

Inggrisnya apa Pak, vast, base, basicnya kan. Kemudian dasar itu bisa juga disebutnya

principle biasanya, kemudian ada juga basic principle, yang tadi bisa prinsip dasar, kan

tadi ada istilah prinsip dasar juga kan, nah kita mengambil pengertian alur bahasa yang

mana Pak, dasar itu benar seperti diartiakan oleh pemerintah disini, dasar itu dianggap

dasarnya, prinsipnya, nah landasan itu apa kemudian, kemudian landasan dasar apa,

kan ada juga landasan dasar pengertiannya, supaya istilahnya sebenarnya akan lenih

mudah kalau istilahnya lebih sederhana, tapi kan ini pemerintah mengajukan konsepsi

yang tadi dituntut oleh Bu Reni, ada juga konsistensinya sesuai dengan hierarhi yang

nanti lebih baik kita pahami dulu supaya kita tidak luput gitu, ya silakan..


Oke, jadi tampaknya perlu lebih anukan dulu... ini karena menyangkut kita

sepakati, jadi kesepakatan, tapi pemerintah bersepakat menggunakan istilah azas, jadi

berarti dasar tidak kita pakai.

Nah kita sekarang tampaknya akan bergeser ke beberapa hal dulu, ini tampaknya kalau

metode ini bisa kita gunakan akan lebih bagus karena ke depan akan lebih baik. Jadi

ada istilah azas tadi kita sepakati, jadi tidak ada dasar. Yang kedua ada landasan, yang

ketiga ada prinsip atau prinsip dasar. Ini saya kira penting, konstruksinya bagaimana ini,

tertinggi apa? Azas misalnya, terus berikutnya apa, pengertiannya bagaimana, nah

sehingga nanti pemeringkatan ini akan penting, kemudian kita nanti akan bisa jelas, tapi

ini saya kira karena DIM pemerintah, tentu pemerintah dulu yang menjelaskan apa yang

dimaksud dengan tadi azas, saya kira kita semua nanti bisa bersepakat, nanti kemudian

landasan, kemudian prinsip dasar dan seterusnya, ini bagaimana urutannya dan

penjelasannya, silakan!


Baik terima kasih Bapak, saya mohon bantuan dari Lempabag Pusat Bahasa,

silakan!

72

AHLI BAHASA :


Yang pertama saya setuju kalau yang paling tinggi itu adalah azas, ingat kita

punya hak azasi, hak azasi itu berlaku dimanapun dan tidak satupun yang boleh

melanggar, karena nilai-nilai itu akan berlaku sama bagi manusia dimanapun, itu hak

azasi. Di Indonesia yang kita jadikan dasar adalah Pancasila. Mengapa dulu itu tidak

disebut azasi juga, karena memang itu lebih sempit lingkupnya dibandingkan dengan

yang disebut azasi, itu hanya berlaku di Indonesia, kita tidak bisa memaksa

menerapkan pasal-pasal itu di tempat yang lain.

Yang disebut “prinsip” itu adalah hal yang paling penting, mungkin diantara yang

penting itu masih ada yang sebenarnya tercakup di dalam dasar, tetapi yang paling

penting dari dasar-dasar itu apa. Berbeda dengan basic, kalau basic itu sekurang-

kurangnya ini yang harus ada di dalamnya padahal bukan dasar atau landasan ataupun

dasi bukan yang basic, ingat kalau kita kursus bahasa Inggris untuk bisa sampai ke

yang advanc kita harus menguasai yang basic dulu. Basic itu artinya prinsip yang paling

utama harus dikuasai dulu sebelum menguasai yang lain. Yang ini harus diterapkannya

dahulu baru menguasai yang lain, jadi tampaknya memang azasi itu yang paling umum,

paling universal, kalau dasar itu sudah dijadikan lebih sempit lagi lingkupnya. Mudah-

mudahan membantu Pimpinan, terima kasih.


Ya ini saya kira akan merujuk ke DIM ya, jadi DIM 36 itu ada landasan, kemudian

di DIM 40..sorry DIM 39 itu ada prinsip dasar. Nah ini saya kira penting agar nanti

nyambung, ini DIM pemerintah ini, kita merujuk... saya tidak merujuk ke DIM

DPR...(dipotong).


Ketua, saya menambahkan sedikit.


Oke silakan!


Saya mau menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya pada bagian kesatu ini yang

kita perdebatkan itu adalah sebenarnya hal yang sensitif begitu, yaitu yang persoalan

yang tadi yang sering diperdebatkan masalah azas tunggal atau bukan, itu yang ingin

kita simpulkan disini. Jadi saya pikir tidak perlu diperlebar sampai pada landasan dan

73

itu, kita perdebatkan disini sepakat nggak pemerintah, yang kita maksud disini yang

sekarang kita bicarakan di Bab ini adalah persoalan sensitif itu dulu, karena saya

khawatir kalau dimasukkan dalam bagian ke 1 ini hal-hal yang bukan sensitif itu, kita

tidak fokus ini, itu bisa dijelaskan pada pasal yang tadi disebutkan oleh Pimpinan tadi,

ada landasan, ada prinsip. Yang sekarang kita masalah ini itu sekarang ini adalah yang

sangat sensitif tadi itu, apakah ini azas tunggal kita mau pakai atau bukan. Jadi yang di

luar itu yang dimaksud disini, nanti kita definisikan lagi yang dimaksud oleh pemerintah

azas bukan yang sensitif ini bagi kami, ini adalah lebih kepada penyelenggaraan, bukan

pada lembaganya. Yang kita tentukan sekarang adalah lembaga ini, apa azas apa gitu,

bukan pelaksanaannya...bukan. saya pikir itu perlu ditegaskan dulu, jadi tidak melebar

ke Bab lain kita nanti.


Oke. Ya jadi tadi memang ini kaitan leveling agar kita pemeringkatan untuk ada

level azas, tadi pemerintah bersepakat terhadap azas terpenting, artinya kalau azas ini

dianggap terpenting, tentu DIM 28 ini juga berubah dari pemerintah, kan gitu ini Pak,

maka kenapa tadi saya minta penjelasan tentang landasan dan prinsip, karena ini bisa

jadi bukan di level azas kan gitu, bisa di level berikutnya, kan gitu ini maksudnya. Jadi

ini saya kira kenapa saya tadi minta penegasan mungkin ahli bahasa. Jadi kalau 1945

dan Pancasila, kan gitu.

Oke, azas yang 28 usulan pemerintah tentu akan otomatis berubah ini kalau tadi

yang disampaikan Pak Drajat, kan gitu ini Pak. Jadi ini saya kira, nah nanti saya kira

perbedaan di dalam apa, di kita adalah tadi, azas kepramukaan atau azas Gerakan

Pramuka, kembali lagi nanti ke atas, kan gitu ini nanti, labih..lebih mudah, sehingga

nanti begitu disepakati di atas, bawahnya tentu akan mengikuti, nah itu saya kira. Jadi

kalau kita bersepakat azas, oke jadi azas tertinggi, maka kemudian yang muncul adalah

dua alternatif, azas Gerakan Pramukan atau azas kepramukaan, kan gitu dua opsi, nah

artinya itu misalnya nanti akan kita sepakati adalah Pancasila, gitu ya, oke, dan UUD

NRI? Tidak... oke tetap variant, oke tapi substansinya sudah ketemu ya, sebelumnya

azas. Nah kemudian tentu ini akan berimplikasi kepada DIM 28, pemerintah ini.

Jadi sekali lagi nanti kita sebelum nanti gini, kalau opsinya tinggal itu nanti akan

lebih mudah ini. Jadi kita sudah bersepakat itu adalah yang tertinggi. Kemudian oke,

kemudian dengan begitu kita hanya opsinya dua yaitu gerakan pramuka atau

kepramukaan, oke itu nanti buntutnya adalah tadi ada tambahan Pancasila saja atau

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu juga saya kira lebih

mudah dikompromikan, nanti saya kira kita akan merujuk kepada peraturan dan

sebagainya. Tetapi kemudian yang DIM 28 saya kira kita minta pemerintah

menjelaskan ini dengan perubahan ini, silakan! Silakan Pemerintah DIM 28!

74



Karena kami sependapat bahwa azas itu adalah merupakan yang tertinggi, yang

paling elementer, yang paling mendasar, dan sebutan berbagai-bagai mana yang lain,

jadi kami berpandangan bahwa azas dari gerakan pramuka itu adalah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu azas yang kami

masukkan di dalam RUU ini. Kemudian karena azas itu sudah kita akui adalah yang

paling tinggi, yang paling mendasar, yang paling fundamental, maka sudah barang

tentu ini akan merubah kepada DIM yang 28. Tanpa mengurangi yang disini mungkin

DIM 28 ini akan kita cari proporsinya pada DIM yang lain, kira-kira begitu.


Otomatis DIM 23 hilang, dasar itu hilang sudah.


Ya oke, jadi ini saya kira penting untuk kita ketok, tetapi ketok dalam posisi opsi

ya, jadi opsi artinya yang kita sepakati yang pertama tidak ada dasar, pemerintah

menarik usulan dasar, kan begitu ya, betul Pak Drajat? Dasar..... kita masukkan azas,

azas adalah yang tertinggi, dengan begitu kemudian kita masuk wilayah azas, apa

isinya. Azas itu kemudian ada dua pilihan, ada pilihan Gerakan Pramuka, ada pilihan

Kepramukaan, kemudian isinya ada yang Pancasila , kemudian juga ada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nah ini substansi, sementara

DIM 28 usulan pemerintah akan dicari kembali nanti pijakannya, tetapi menggeser,

artinya ini tidak lagi menjadi azas, begitu Pak ya, tidak dobel, jadi yang... kemudian DIM

23 artinya dasar ini kemudian didrop untuk kata dasar. Saya kira ini.... bu Popong ada

interupsi?


Ada sedikit.


Silakan!

75


DIM dari kita jelas bahwa azas dari Kepramukaan adalah Pancasila, itu jelas

kan. Tadi sudah saya katakan, kalaupun toh itu nanti gantinya Kepramukaan

berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, kami dari Golkar kurang setuju, karena UUD itu adalah landasan yuridis bukan

landasan filosofis, yang dasar filosofis itu hanya Pancasila yang istilahnya adalah azas.

Jadi usulan konkrit dari kami ya, kalau tetap kita ingin menghargai pemerintah dengan

menambah dasar untuk undang-undang kita, urutannya itu Kepramukaan atau Gerakan

Pramuka itu nanti kita belum bicarakan, Kepramukaan/Gerakan Pramuka berazaskan

Pancasila, itu satu ayat. Kemudian kalau mau mengakomodasi dasar tinggal

menambah kalimat baru, kalimat lain, Kepramukaan/Gerakan Pramuka berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu adalah

landasan hukum, jadi kalau misalnya tadi mau diangkatnya itu Kepramukaan... ini pakai

garis miring itu karena kita belum tahu karena yang mau dipakai itu Kepramukaan....

Kepramukaan tadi kan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, itu kami yang tidka setuju kalau disatukan seperti itu,

karena azas dengan dasar itu berbeda. Jadi kalau toh ingin mengakomodasi tambahan

dasar, maka urutannya adalah atau satu kalimat Kepramukaan berazaskan Pancasila

dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu

kalau mau satu kalimat, kalau mau dijadikan dua boleh-boleh saja, berazaskan

Pancasila itu kalimat yang pertama, kemudian nanti apakah itu namanya ayat itu

Kepramukaan berdasarkan UUD 1945. Itu baru hanya sampai situ tadi itu begitu. Jadi

jelas barangkali ya Pak ya.


Oke terima kasih.

Saya mencoba memformulasikan dari DIM 22 sampai 28. Ini kalau kita bisa

bersepakat untuk menjadi pasal pending tetapi alternatifnya lebih sedikit. Jadi yang

pertama tadi kalau pemerintah misalnya menarik DIM 23, dasar, artinya berarti

redaksinya menjadi azas, fungsi, dan tujuan kan begitu. Kemudian kita masuk ke

bagian azas, karena dasarnya nggak ada kan, sudah misalnya ini disepakati, jadi azas,

kemudian azas ada pilihan, yang pertama adalah, seperti disini adalah Kepramukaan

berazaskan Pancasila, yang kedua Gerakan pramuka berdasarkan Pancasila, tadi ada

juga yang menambahkan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, itu opsi. Nah kemudian yang 28 ini DIM pemerintah juga kemudian

dicarikan pijakan untuk DIM 28. Kalau ini disepakati rumusannya, DIM 22 sampai 28

seperti itu, sehingga tinggal dua pilihan saja nanti, begitu ya, disepakati ya? Oke kalau

disepakati, jadi rumusannya seperti itu, dari DIM 22 – 28 kita sepakati dua pilihan,

76

hanya satu azas tapi ada alternatif Kepramukaan, dan alternatif kedua Gerakan

Pramuka, Oke?

Rapat Sepakat.

Oke mantab.

(Ketok Palu 1 Kali)

Jadi nanti di lobby ini bisa beres nanti, jatuh urusannya. Oke, kita masuk ke DIM

29. DIM 29 saya kira biar enak kita langsung masuk saja DIM 29, 30, dan 31 karena ini

terkait ya. Kami persilakan Pak... kami akan bacakan dulu draft dari DPR biar ada

pengingat kita. Jadi bagian kedua DIM 29, fungsi DIM 30 Pasal 3, DIM 31

Kepramukaan berfungsi menumbuhkembangkan setiap warga negara menjadi warga

negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, disiplin, bertanggung jawab,

dan terampil agar berperan serta dalam memajukan bangsa dan negara.

Silakan pemerintah ada perubahan DIM, usulan perubahan, silakan!



Disini memang kami mengajukan perubahan untuk yang DIM 29 fungsi, namun

demikian mungkin pasal-pasal yang nanti ada perubahan-perubahan, dan disini yang

tertulis ini adalah fungsi pendidikan kepramukaan adalah menumbuhkembangkan dan

seterusnya, karena tadi kami di dalam azas juga adalah gerakan kepramukaan, maka

dengan seijin dari teman-teman dari pemerintah, kami disini agak merubah, jadi bukan

fungsi pendidikan kepramukaan tapi fungsi gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan

Pramuka dalam menumbuhkembangkan generasi muda bangsa menjadi warga negara

yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, disiplin dan seterusnya, itu Bapak

Ketua.


Ya tolong di anukan usulan baru dari pemerintah ini, jadi merubah pendidikan

kepramukaan menjadi gerakan Pramuka, selebihnya saya kira tidak ada perubahan dari

yang ada di teks.

Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekaligus membahas DIM 28, 29, 30 dan 31, ya

tadi dengan perubahan fungsi pendidikan kepramukaan menjadi fungsi gerakan

Pramuka, DIMnya pemerintah.


Interupsi Ketua.

77


Interupsi, silakan!


Saya mengingatkan bagian ke 3 berubah menjadi bagian ke 2 saya kira.


Oke ya, ini ada yang teknis dari Pasal 3 dirubah menjadi Pasal 4 dan seterusnya,

oke. Kami persilakan DIM 29,30, 31 Demokrat!


Ya Pimpinan, kami hanya memastikan kembali bahwa sesuai tadi dengan

kesepakatan mengenai terminologi bahwa azas merupakan point yang tertinggi dimana

kami menyikapi bahwa UU ini adalah Gerakan Pramuka berazaskan Pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebenarnya kami ingin

menambahkan satu point ini sebagai pengayaan bahwa diperlukan juga selain azas

adalah prinsip, dimana Gerakan Pramuka harus memiliki prinsip kemandirian dan

nonpartisan sebagai jaminan bahwa ini adalah demi revitalisasi dari Gerakan Pramuka

itu sendiri, karena kalau kita hanya mengacu pada azas Pancasila dan UUD NRI kami

kira tujuan awal dari Gerakan Pramuka itu sendiri dalam hal kemandirian dan

nonpartisan tidak tercakup jadinya di dalam situ.

Lalu untuk point yang.... jadi itu sebabnya kami hanya ingin memastikan bahwa

UU Gerakan Pramuka ini kembali lagi objektifnya adalah demi pembentukan karakter

bangsa dan kalau tadi sudah dipastikan bahwa prinsip bisa dimasukkan, kami kira

perubahan yang mungkin kami usulkan ada di point.. DIM 22 dimana Bab II itu

menyangkut azas, prinsip, fungsi dan tujuan. Lalu dari situ kita bisa melanjutkan ke

bagian fungsi dari Gerakan Pramuka dan selanjutnya. Itu mungkin Pimpinan, terima

kasih.


Oke, terhadap posisi DIM ini 29, 30, 31 bersepakat atau tidak?


Intinya sepakat, tapi kita hanya ingin memastikan bahwa ada prinsip yang harus

kita junjung tadi, kemandirian dan...(dipotong).

78


Di DIM 39 pemerintah mengajukan prinsip dasar, ini nanti mungkin....(dipotong)...


Ya harusnya di depan, kalau di belakang malah jadi rancu nanti.


Oke, mungkin nanti gini, kita nanti bicara substansi prinsip dasar nanti tentang

penempatan, tapi nanti bisa memposisikan itu, jadi karena ada DIM yang...(tidak jelas),

oke, jadi Demokrat setuju dengan DIM pemerintah, yang DIM 29, 30, 31. Oke ya, lanjut

Golkar!


Terima kasih. DIM 29 tetap karena fungsi sama kan, DIM 30 mengenai Pasal,

Nomor, itu nanti karena kita tidak tahu itu pasal jadi pasal-pasal berapa. Sekarang yang

terpenting adalah DIM Nomor 31, kalau tadi pemerintah yang minta maaf pada kami

karena tidak sempurna, dia lemah, nah sekarang bagian kami meminta maaf tapi bukan

untuk isi keseluruhan. Saya bacakan yang aslinya, tadinya Kepramukaan berfungsi

menumbuhkembangkan setiap warga negara. Nah itu yang ingin kami ubah sendiri, jadi

ini mohon maaf karena memang ini kesalahan ya, yang lain tetap, menjadi warga

negara yang nananananann... itu tetap. Setiap warga negara itu kami ingin mengganti,

meralat ya, sesuai dengan DIM 14, tolong dilihat DIM 14, DIM 14 disana sudah jelas

dan itu kita juga sudah setuju, Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif

dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan setiap Pramuka dan Dharma

Pramuka. Jadi frasa setiap warga negara itu diganti dengan Pramuka. Jadi dengan

demikian jelas Kepramukaan berfungsi menumbuhkembangkan Pramuka, siapa

Pramuka itu yang tadi itu, menjadi warga negara yang beriman, bertaqwa, berahlak

mulia, cerdas, disiplin, bertanggung jawab, dan terampil agar berperan serta dalam

memajukan bangsa dan negara. Jadi yang diganti itu hanya setiap warga negara,

karena memang tidak logis kalau setiap warga negara. Masak mulai dari orok itu

sampai dengan aki-aki... nah atau kita melihat kepada istilah kaum muda. Nah kalau

disini kan ada generasi muda dari pemerintah, jelas itu tidak tepat, karena generasi

muda itu mulai dari nol tahun sampai kakek-kakek, kan bukan itu, subjek dari Pramuka

itu dari Kepramukaan adalah Pramuka, dan Pramuka itu siapa sudah jelas dalam DIM

nomor 14. Jadi tidak perlu ada tambahan... serta mampu membangun dunia... lebih

79

baik itu tidak perlu. Jadi pada dasarnya tetap yang dari DPR, hanya penggantian setiap

warga negara diganti dengan Pramuka.



Terima kasih, ini Gokar memberi beberapa catatan, yang pertama tentang DIM

14 yang sudah disetujui, ini saya kira satu catatan yang menarik, jadi memang suatu

kunstruksi undang-undang, karena Pramuka disini definisinya sudah disepakati, disini

memang adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan

serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dasa Dharma dan seterusnya, nah ini bisa

diketok ya ini masukan. Yang kedua DIM pemerintah yang serta mampu itu dihilangkan,

ini pendapat dari Golkar.

Oke lanjut dari PDIP!


Terima kasih. Mungkin saya... bisa saya sebentar mas Heri, bahwa supaya

saran saja, supaya Pak Drajat juga nggak kerepotan sekali, idealnya Pak Drajat

ditemenin satu orang dari pemerintah juga, jadi juga ada konsultasi, karena kita

konsultasi ber-15, Pak Drajat setiap sendirian kan kerepotan juga.

Kemudian mengenai pasal ini kami pribadi berkeinginan bahwa kalau yang disini

ini kan lebih banyak kepenekanan kayak keagamaan itu ahlakhul khorimah, jadi kami

menginginkan kalau masih mungkin Gerakan Pramuka berfungsi

menumbuhkankembangkan generasi muda menjadi warga negara yang patriotik

berkepribadian cerdas, cakap, taat hukum, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti

luhur. Kenapa kami sampaikan demikian ini juga bagian dari revitalisasi Pramuka

melalui pembentukan undang-undang ini adalah dalam rangka juga .......


... menjadi warga negara yang patriotik berkepribadian cerdas, cakap, taat

hukum, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur.


Nah ini Pak Heri menambahkan ini dari PDIP, silakan!

FPDIP (HERI AHMADI)

Berkaitan dengan generasi muda, saya ingin mengusulkan sesungguhnya ada

versi komisi yang asli sebelum diobrak-abrik oleh Baleg. Bahasanya adalah disini,

80

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk pemuda ya itu, dan istilahnya disini, di

Baleg pun diobrak-abrik atau di naskah aslinya dari ini tujuan baru fungsi, kemudian di

Baleg dirubah fungsi dulu baru tujuan, tapi kita bacalah saja dulu, yang berkaitan

dengan fungsi itu yang generasi muda tadi bahasanya asli adalah

menumbuhkembangkan tunas bangsa, menjadi warga negara yang lebih bertanggung

jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta mampu membangun dunia

yang lebih baik. Jadi ini maksud saya istilahnya tadi kan ada warga negara, ada

generasi muda, kemudian ternyata yang aslinya itu tunas bangsa, mana yang diterima

tapi ini juga dari bahasanya Komisi X sendiri Pak yang dulu, yang itu yang warga

negara itu sesungguhnya adalah bahasanya dari Baleg gitu, bukan dari kita. Terima

kasih.


Terima kasih. Jadi memang ini banyak hal yang melalui liku-liku ya, dari Komisi

ke Baleg berubah lagi, tapi saya kira itu oke sebagai salah satu catatan menarik ya dari

Pak Heri tadi ada istilah kaum muda, generasi muda, tunas bangsa ya, ini kan yang

muncul di dalam DIM...apa sorry, dalam draft awal ketika kita mengajukan ke Baleg.

Oke, lanjut ke PKS, silakan!


PKS sama dengan yang diusulkan oleh DPR, Cuma dirubah seperti halnya oleh

Golkar, Tje Popong, dimana menghilangkan perdebatan antara pengertian warga

negara dan tunas bangsa, kaum muda, warga negara, itu menghilangkan perdebatan

itu kita bisa kembali kepada pengertian Pramuka saja. Jadi yang Kepramukaan itu

adalah membina Pramuka, nah Pramuka seperti apa? Ada di DIM 14 pengertiannya,

warga negara yang aktif, nah yang aktif itulah yang masuk kepramukaan, yang kena

undang-undang ini, kalau tidak aktif tidak kena ini, tidak wajib menjadi tanggung jawab

kepramukaan undang-undang ini, kalau dibatasi umur itu sudah didefinisikan di

kepramukaan, di arti Pramuka itu sudah selesai. Saya pikir itu menghilangkan

perdebatan, terus untuk pengertiannya adalah bahwa kesana sudah oke, apa yang

ditambahkan teman kita di PDIP Pak Utut ini sangat menggugah betul, ada patriotik,

kepribadian dan taat hukum. Ini kuat sekali memang, luar biasa ini...(tertawa

bersama)...

Ya itu saya pikir kalau dipertimbangkan, Cuma kami disini bahasa itu kita perjelas

dengan kata memajukan bangsa dan negara itu sudah bagian yang dimaksud oleh Pak

Utut tadi, memajukan bangsa dan negara, itu bagian dari patriotik, bagian dari taat

hukum. Terima kasih.

81


Oke terima kasih, dari PKS bersepakat dengan Golkar dalam kaitan definisi

Pramuka, dan tadi menyinggung sedikit tentang PDIP, ruh..ruhnya sama ya. Oke, dari

PAN silakan!


Tetap dengan usulan DPR, juga alasan pemerintah tidak perlu menggunakan

istilah generasi muda itu, karena nantinya ada pembatasan usia, cukup diatur dalam AD

ART nya saja menurut saya. Terus juga istilah membangun dunia lebih baik ini saya

rasa dengan kata dari DPR memajukan bangsa dan negara ini sebenarnya juga sudah

termasuk membangun dunia lebih baik, artinya sama. Jadi tetap pada usulan DPR.


Oke dari PAN tetap berpatokan atau merujuk pada usulan DPR, tidak ada

perubahan.

Lanjut ke PPP!


Ya, yang pertama kami ingin konsisten bahwa pada DIM 13 kita sudah sepakati

pengertian Pramuka, maka penggunaan istilah kepramukaan itu sendiri pun berfungsi

menumbuhkembangkan Pramuka, bukan setiap warga negara. Dan untuk selanjutnya

pun tetap, kami beralasan bahwa redaksi ini sudah mengakomodir seluruh tujuan atau

out put yang hendak dicapai yaitu selain aspek keimanan, aspek ketaqwaan, aspek

budi pekerti, karakter bangsa, tapi aspek disiplin, cerdas, terampil dan segala macam

sudah terakomodir. Jadi kami beranggapan bahwa fungsi Kepramukaan disini sudah

mengakomodir seluruh aspek yang hendak dituju oleh kepramukaan itu sendiri. Jadi

tetap pada usulan inisiatif DPR dengan dilakukan perubahan yang hampir sama juga

dan diusulkan oleh Golkar, setiap warga negara dirubah menjadi Pramuka, mengacu ke

DIM sebelumnya yang telah kita sepakati. Terima kasih.


Ya terima kasih. Ini saya kira penting, pemerintah mungkin merespon berkaitan

dengan tadi ya, masalah definisi Pramuka, diinsert disini, sebab kalau yang misalnya

mbuntutnya ini, kan tadi PDIP menambahkan ada berapa hal, tadi patriotik, taat hukum

dan seterusnya, kalau misalnya ini nanti disepekati seperti itu, perbedaannya tinggal

kepramukaan dan gerakan Pramuka, jadi akan lebih enak, kita akan lebih simpel ya,

82

jadi itu Pak saya kira ada beberapa hal yang mungkin pemerintah bisa merespon,

tinggal nanti kita akan... silakan!


Baik Bapak pimpinan. Pertama kami ingin menyampaikan apresiasi yang

setinggi-tingginya pada Pak Utut, dan kami sangat merespon baik, dan mudah-

mudahan itu menjadi catatan kita juga yang tadi yang patriotik dan lain sebagainya

sudah dicatat. Kemudian mengenai generasi muda, kami tidak keberatan untuk

menginsert Pramuka disini. Terima kasih.


Oke Bapak Ibu sekalian.

Jadi tampaknya sekarang akan sedikit lebih maju ya, jadi perbedaan yang pokok

hanya kepramukaan dan gerakan Pramuka, itu klasik, artinya nanti akan terkait dengan

di ataslah. Nah sekarang pemerintah setujuberkaitan dengan warga negara dan

generasi muda dikumpulkan menjadi Pramuka, kembali ke DIM 14, bahwa Pramuka

ada definisinya adalah warga negara dan seterusnya yang aktif dalam kegiatan

pramuka kan dan seterusnya.

Kalau ini kita berikan putaran sekali lagi kalau ini kita bersepakat, artinya bisa

masuk ke timus termasuk tambahan dari PDIP tadi kan gitu, atau langsung? Langsung

ya, jadi kalau kita bersepakat bahwa yang Pramuka itu masuk menumbuhkembangkan

warga negara itu menjadi Pramuka, kita berarti tinggal ketok untuk ditimuskan,

perbedaannya tinggal Kepramukaan atau Gerakan Pramuka.

FPDIP (HERI AHMADI)

Itu maksudnya yang usulnya PDIP tadi mas, jadi...


Enggak Pak, gini Pak..gini Pak, karena ada keperluan yang prinsip Pak, jadi

disini ada kepramukaan satu versi, ada gerakan Pramuka, ini madhad lama ini, ini yang

masih, ya tapi kita ketok untuk nanti kita bawa ke timus, yang ini tinggal nanti kalau

sudah disepakati kan tinggal menyesuaikan, begitu ya...

F.PDIP (WAYAN KOSTER)

Termasuk yang itu.

83


Oh ya, ini dicatat tadi yang soal patriotik tadi ke timus, jadi catatan, itu nanti jadi

pertimbangan ditimus yang redaksional, yang prinsipil itu menjadi materi yang nanti

akan terkait dengan kesepakatan besar nanti yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi DIM

29, 30, 31 disepakati ini, jadi adalah Kepramukaan atau Gerakan Pramuka berfungsi

menumbuhkembangkan Pramuka menjadi warga negara dan seterusnya, begitu ya?

Oke.

(Ketok Palu : 1 kali)

Jadi nanti yang teknis ke timus, yang pokok nanti kita selesaikan di tingkat level

lain yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, saya akan menawarkan dulu ini, tadi kita

bersepakat ada break, kita akan break ini atau kita lanjut, kita perpendek menjadi

setengah lima misalnya, atau sholat dulu? Oke..oke, ini sekarang sudah jam 3 lebih.. ini

pas waktu asar, oke kalau begitu biar kita fresh mungkin ada lobi-lobi ringan, begitu Pak

Parlin ada usulan? ... (berbicara bergantian). Enggak karena gini, kita nanti bersepakat

itu jam 5 selesai gitu nih tadi ini, jadi kalau ini lanjut, ini pasti akan nabrak kesana, ini

saya kembali kepada kesepakatan awal dulu ini...(bergantian)... bukan, ini kalau kita

bersepakat ini ya, kalau kesepakatan awal tadi kan jam 3 sampai setengah 4 break, ya

kan, 03.30 – 05.00 sesi, kemudian jam 05.00 – 08.30 break gitu loh, ini kesepakatan

dari pagi ini, nah makanya sekarang sudah jam 3 lebih 20 ya, oke kalau kita bersepakat

berarti kita jam 03.45 untuk yang istirahat, untuk yang sholat..sholat, nanti jam 03.45

kita masuk lagi sampai jam 5, begitu ya? Setuju?

Rapat Setuju.

Oke kita skors dengan membaca hamdallah sampai jam 03.45.

Alhamdulillahirrobil’alamin.


(Rapat Diskors Pukul 15.20 s.d. 15.45 WIB)


... kita mulai, sudah jam berapa ini, sudah lewat, tadi memang nunggu Bu Reni

saja, sampai jam 5, jam 5.

Oke Bapak Ibu sekalian kita cabut skors dengan bacaan basmallah.


84


(Skors dicabut pada pukul 15.50 WIB)

Sudah segar, dan tampaknya memang ya begini kalau membuat undang-undang

kita harus serius tapi juga santai, tidak usah ngoyo, tidak usah...

Ibu Bapak sekalian, kita tadi sudah masuk pembahasan DIM sampai 31,

sekarang kita akan masuk DIM 32, 33, dan 34, saya akan bacakan, jadi pemerintah ada

penambahan bagian ke empat di tujuan, kemudian DIM dari DPR DIM 34 Kepramukaan

bertujuan untuk membentuk setiap warga negara memiliki watak kepribadian dan

kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara

Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, mewujudkan masyarakat adil

dan beradab, menjaga ketertiban dunia, serta melestarikan lingkungan hidup. Luar

biasa, oke kami mempersilakan pemerintah untuk menyampaikan DIM 32, 33, dan 34,

silakan!



Pada dasarnya yang DIM 32 itu hanya perubahan apa namanya, struktur saja

Pak, tetapi substansi yang adanya di DIM 34 sama yang di DIM dari DPR Pasal 4,

kalau di kami itu Pasal 5 karena ada perubahan-perubahan tadi. Jadi dari kami itu

berbicara di dalam konteks tujuan gerakan Pramuka, maka Gerakan Pramuka bertujuan

untuk membentuk kaum muda yang memiliki watak kepribadian ahlak mulia dan nilai-

nilai keimanan, serta memiliki keterampilan hidup sebagai kader bangsa dalam

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila,

mewujudkan masyarakat adil dan beradab, melestarikan lingkungan hidup, dan

menjaga perdamaian dunia. Saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai menjaga

perdamaian dunia, yang pertama kita sudah sependapat tadi yang namanya dari PKS,

dari Golkat itu bahwa Kepramukaan itu menjadi Anggota Dunia, menjadi Anggota

Organisasi Internasional, itu di Pramuka, di gerakan Pramuka juga begitu dan sekarang

Gerakan Pramuka Indonesia sudah menjadi anggota dari organisasi kepanduan dunia,

jadi World Organisation of Scouth Movement. Kita sudah menjadi anggota dari Badan

Internasional, tetapi ada yang paling strategis ikut menjaga perdamaian dunia ini adalah

pesan dari pembukaan UUD 1945 dan kita sudah mencantumkan itu sebagai dasar

atau sebagai azas. Bahwa ikut menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini dalam konteks bahwa Pramuka atau

nanti apapun namanya, tunas bangsa kita apapun namanya atau predikatnya memang

harus ikut melaksanakan perdamaian dunia, dan kita tidak hanya menjadi warga negara

85

Republik Indonesia, tapi kita menjadi bagian dari warga dunia, untuk itu konteks

pemikirannya. Terima kasih.


Terima kasih. Ini ada sedikit usulan DIM 32, 33 hanya sistimatika, substansi ada

DIM 34 itu hanya Kepramukaan, Pemerintah, Pendidikan Kepramukaan, kemudian

yang lain adalah merubah posisi atau melestarikan lingkungan hidup dan perdamaian

dunia. Itu yang di DIM pemerintah itu lingkungan hidup dulu baru perdamaian dunia

belakangan, itu dibandingkan dengan DIM DPR. Jadi saya tidak terlalu substansial, jadi

saya kira kalau kita bisa meringkas, disitu nanti akan sama pikiran dengan DIM

sebelumnya. Saya putar untuk DIM 32, 33, dan 34, dari Demokrat silakan!

F.PD (VENNA MELINDA)

Ya baik kami dari Fraksi Demokrat setuju dengan apa yang disampaikan oleh

pemerintah, tidak ada hal yang spesifik untuk dirubah, jadi menurut saya, kami setuju.


Sepakat dengan pemerintah dari Demokrat.

Lanjut Golkar!


Baik terima kasih. Mengenai penomoran 4, 5 dan sebagainya itu belakangan,

langsung saja kepada substansi yang nomor 34, DIM 34 seperti yang tadi, Setiap

Warga Negara itu diganti dengan Pramuka, jadi konsisten dengan yang tadi. Jadi

secara keseluruhannya, Kepramukaan bertujuan membentuk Pramuka memiliki watak,

kepribadian, dan kecakapan, itu sebagai kader bangsa dalam menjaga dan

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila,

mewujudkan masyarakat adil dan beradab, ganti apa itu... ganti tempat, melestarika

lingkungan serta menjaga perdamaian dunia. Melestarikan lingkungan hidup dan

menjaga perdamaian dunia itu hanya changes saja, tukar tempat. Terima kasih.


Oke terima kasih. Dari Golkar tadi memasukkan Pramuka, jadi warga negara

menjadi Pramuka, sementara yang lain setuju dengan pemerintah untuk merubah

posisi, perdamaian dunia dan lingkungan hidup. PDIP silakan!

86


Kami seperti biasa tetap dengan Gerakan Pramuka, yang lainnya sama seperti

yang disampaikan Ibu Popong. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk

Pramuka memiliki watak, kepribadian, dan kecakapan hidup dan seterusnya, tetapi

kami merasa tidak perlu harus ditambah menjaga perdamaian dunia, karena ini

kejauhan, porsi ini sendiri saja sudah bagus begitu. Terima kasih.


Oke, saya kira sudah jelas ya, jadi Gerakan Pramuka PDIP dan perdamaian

nggak usah, ini urusan apa, TNI apa.... oke jadi PDIP tidak setuju dengan perdamaian

dunia, ini katanya. Oke, lanjut PKS!


PKS sama dengan usulan DPR, sama-sama oleh usulan Bu Popong tadi ganti

Pramuka, setelah itu menambah akhlak mulia, dan akhlak mulia.


Oke, PKS menambahkan akhlak mulia, tadi usulan dengan Golkar setuju dan

tambahkan akhlak mulia. Akhlak mulia dimana posisinya?


Setelah kecakapan hidup.


Oke, jadi memiliki watak, kepribadian dan kecakapan hidup, serta ahklak mulia,

oke. Kemudian PAN silakan!


Tetap dengan usulan DPR, ya sama dengan usulan PKS, tujuan dari

pendidikannya yang dari pemerintah itu kan secara keseluruhan tujuannya

Kepramukaan, maksudnya dalam Pramuka tidak hanya pendidikan yang diambil

manfaatnya, namun juga pelatihan, efek kepribadian dan seterusnya, sehingga jika

hanya pendidikannya, makna Pramukanya terlalu sempit. Tujuan kepramukaan yang

dimaksud ada proses mengikuti Pramuka menjadi generasi muda yang berkhlak mulia

dan membangun karakter bangsa, itu.

87


Oke, dari PAN juga bersepakat untuk menambahkan akhlak mulia, posisinya

kepramukaan pada... seperti DIM dari DPR. Lanjut PPP silakan!


Iya, ada sisi kesamaan dengan pemerintah, kepramukaan bertujuan untuk

membentuk Pramuka memiliki watak, kepribadian, akhlak mulia, dan keimanan, serta

kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga bla bla bla sampai habis dalam

konsep pemerintah, jadi ada beberapa sisi kesamaan tentang akhlak mulia dan nilai-

nilai keimanan dengan pemerintah. Terima kasih.


Oke, ini sebenarnya di dalamnya substansinya pemerintah ini ada akhlak

mulia.... nilai keimanan, jadi saya kira di dalamnya ini lengkap ini yang pemerintah,

tinggal diujungnya ini... di apa, di depannya. Ya ini antara kepramukaan, pemerintah

yang posisi pendidikan kepramukaan, tadi dari PDIP Gerakan Pramuka, oke. Sekarang

jadi opsi saya tinggal dua saja saya ini, Kepramukaan atau Gerakan Pramuka.


Pimpinan sebaga catatan untuk di timus nanti, ini ada dari pemerintah kan ada

istilah ketrampilan hidup, kayaknya ada pembakuan kecakapan hidup sesuai....

kecakapan hidup jadi, pemerintah sudah setuju, pemerintah.....


Oke, saya kira saya silakan pemerintah mungkin mengelaborasi, tadi ada

kecapakap hidup menjadi ketrampilan hidup, silakan!


Pertama saya menegaskan bahwa tujuan ini adalah Gerakan Pramuka, jadi kita

betul-betul kita ada dua poros, tapi bukan poros yang baru. Kemudian yang kedua Pak

Ketua, saya setuju untuk menginsert Pramuka, jadi di kaum muda diganti dengan

Pramuka, dan saya juga tidak keberatan ketrmapilan hidup menjadi kecakapan hidup.

Terima kasih.

88


Oke Bapak Ibu sekalian, rumusannya sudah sama kepramukaan atau Gerakan

Pramuka kan gitu, terus ada warga negara menjadi Pramuka, kemudian yang

belakngnya ada saya kira bersepakat, ya kalau ketrampilan hidup... kecakapan hidup

bersepakat, dan akhak mulian dan keimanan saya kira juga tidak ada masalah, sepakat

ya, saya kira tidak problem, dan yang belakang tinggal masalah perdamaian, nanti

dinegosiasikan dengan PDIP, perlu damai apa enggak ini..(tertawa bersama).


Maksud kami justru kita ingin menjadi bangsa yang serius, yang kejauhan nggak

usah dipikirin, kalau ini kan perdamaian dunia ini kan urusannya kalau memang itupun

nanti TNI yang maju kan begitu, nah artinya kalau kita sudah taat hukum tadi sudah

pasti damailah dunia ini, kan begitu. Nah kalau tadi ada sedikit yang belum pas,

Gerakan Pramuka yang kami maksud kami sama dengan usulan inisiatif, jadi tidak

perlu ditambah-tambah yang banyak sekali ini tadi, watak, kepribadian, akhlak mulia, ini

kan terlalu sangat agamis, sementara itu kan tetap kita inginnya menjadi Pramuka yang

ke depan itu yang kami harapkan tadi, yaitu yang patriotik, cerdas, cakap, taat hukum

gitu intinya. Jadi kalau memang mau ditambahin ini boleh saja, tapi kami juga

ditambahin yang tadi, jadi panjang lagi gitu, ada ditambahin patriotik dan taat hukum.


Oke saya kira begini, ini ada tambahan, pointnya dari PDIP ini dua, yang

pertama patriotik, taat hukum, kemudian yang kedua perdamaian dunia itu diliaskan,

saya kira gini, usulan yang saya tawarkan kalau ini bia disepakati, saya kira tinggal

kepramukaan atau Gerakan Pramuka, selebihnya tadi subtansi... isi point-point, nanti

saya kira kita dianukan di timus, jadi ini nanti point terbuka jadi kita sepakati, tetap nanti

diforum lobi, begitu ...(tidak jelas) selesai, nanti ke timus, point-point tadi masalah

perdamaian dunia yang dicabut, kemudian masalah apa, taat hukum, patriotik dan

seterusnya, tapi saya minta tetap ini dicatat usulan dari DPIP nanti kita bicarakan di

timus. Begitu ya untuk DIM 32, 33, dan 34 tinggal dua alternatif dengan dua catatan tadi

usulan PDIP untuk dibahas di timus, kalau nanti yang opsinya disetujui.

Begitu Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim, setuju.


Kita masuk ke DIM berikutnya, ini ada 4 DIM sekaligus ini, DIM 35, 36, 37, dan

38 ya satu paket, karena judul dan isi sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan, satu

89

tarikan nafas. Kami persilakan dari pemerintah, ini karena yang dari DPR hanya judul

saja Bab III Pendidikan Kepramukaan sama tapi isinya di dalam berbeda, silakan!



Mohon ijin saya menjelaskan bahwa di dalam Bab III ini tidak ada perbedaan

antara pemerintah dengan DPR, hanya kami menambahkan landasan Pendidikan

Kepramukaan memang ini sudah merupakan pertama, ini adalah merupakan satu

sistem yang sudah mantab sampai sekarang ini sejak Gerakan Pramuka itu ada di

Indonesia.

Dan yang kedua, ini merujuk kepada world organisation of scoup movement, jadi

memang ada disitu, karena kita tidak bisa melepaskan diri dari organisasi dunia, nah

sehingga ada berimplikasi ke belakangnya, mohon maaf kalau saya mendahului, itu

ada basic principle, disini prinsip dasar, jadi ini landasan untuk pendidikan

kepramukaan. Pendidikan Kepramukaan diselenggarakan berlandaskan pada prinsip

dasar kepramukaan. Nah ini juga disemua negara juga ada prinsip dasar kepramukaan,

seperti di Malaysia itu ada prinsip pengatap gitu.

Kemudian Kode Kehormatan Pramuka, saya kira kita sudah mengetahui bahwa

Kode Kehormatan Pramuka dari mulai Dwi Satya, Dwi Dharma, Tri Satya, Dasa

Dharma itu merupakan basic atau suatu landasan untuk menyelenggarakan Pendidikan

Pramuka. Jadi tidak ada di dalam setiap pendidikan kepramukaan yang tidak

menggunakan Dwi Satya dan Dwi Dharma.

Kemudian Metode Kepramukaan dan Sistem Among, ini Sistim Among ini adalah

merupakan satu khas Indonesia di dalam melakukan Pendidikan Kepramukaan, jadi

tidak mengajarkan tetapi memberikan contoh-contoh, memberikan keteladanan. Begitu

Bapak.


Terima kasih Pak Drajat untuk DIM 35, 36, 37, dan 38. Jadi ini substansinya

memang pemerintah mengajukan adanya pendidikan kepramukaan berlandaskan itu

ada 4, nah memang kemudian di DIM asli di DPR itu dasar kepramukaan, pemerintah

menambahkan adanya prinsip dasar atau basic prinsiple, prinsip dasar ini saya kira

satu hal yang nanti akan menjadi bagian dari pembahasan kita.

Saya berikan kesempatan yang pertama untuk DIM 35, 36, 37, dan 38 sekaligu dari

Demokrat, kami silakan!

90


Seperti biasa setuju dengan ini, kebetulan ini juga bagus dan baru....(tertawa

bersama).


Mantab sudah pokoknya ya, jadi Demokrat setuju dengan usulan pemerintah.

Lanjut Golkar!


Ya idem, sama setuju dengan masukan dari pemerintah.


Oke, wah ini Gokar setuju, langsung ini, luar biasa.

PDIP, silakan!


Kami setuju, tapi ada sedikit redaksional, catatan, berusaha untuk konsisten,

Pendidikan Kepramukaan menjadi Pendidikan Gerakan Pramuka, terima kasih.


Oke silakan... jadi dari PDIP mengusulkan redaksinya Pendidikan Gerakan

Pramuka, ya dari PDIP.

Kemudian ke PKS, silakan!


Ya, dari PKS sebenarnya kan ketika draft dari DPR ini hanya mencantumkan

Pendidikan Kepramukaan, ini kan berdasar pada perdebatan juga. Ketika awal waktu di

DPR itu persoalan Pendidikan Kepramukaan itu diserahkan kepada masing-masing

kepanduan, karena mereka sudah punya sistem pendidikan yang jelas asal tidak

bertentangan dengan dasar negara, bertentangan dengan azas negara kita, itu saja,

akan berhimpun dalam suatu asosiasi nanti. Itu dasarnya yang tadi, kenapa tidak ada?

Nah sudah akan diatur di masing-masing AD ART setiap organiasasi Kepramukaan itu.

Untuk sementara saya masih pakai Bab III saja, Pendidikan Kepramukaan, putaran

pertama saya masih setuju dengan apa yang diusulkan oleh DPR. Terima kasih.

91


Terima kasih, PKS berpatokan pada DIMnya DPR, singkatnya belum bersepakat

dengan DIM dari pemerintah. Silakan PAN!


Setuju dengan usulan pemerintah, apalagi Pak Jefri sudah kasih kode dari

tadi..(tertawa bersama).


Wah ini ada kode-kodean ini ya, dan ini semakin seru, nampaknya ini kita full ini,

bisa 9 fraksi hadir semua tampaknya ini, dari PKB, Gerindra, Hanura, lengkap. Jadi

setelah terbuka lebih bersemangat lagi, sudah on kita ya, Pak Jamal sudah on kita ya...

Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut kita dengan PPP, ini bagi yang baru datang jadi DIM 35,

36, 37, dan 38 satu tarikan nafas, silakan!


Ya, saya kira sebetulnya ngegantung gitu, saya inginnya ada..ada Pasal 39, 40

sekaligus satu paket, tapi tidak apa-apa lah. Jadi untuk sementara.....(berbicara

bergantian)...... Boleh saya lanjutkan berbicara?

ANGGOTA

Boleh...boleh…boleh….(tertawa bersama).


Saya setuju dengan usulan inisitaif DPR.


PPP setuju dengan usulan DPR, ya oke. Jadi posisi PPP setuju dengan usulan

inisiatif DPR DIM 35, 36, 37, dan 38. PKB, oke lanjut silakan PKB!

FPKB (MUH. HANIF DHAKIRI)

Pertama saya ingin menyetujui dari usulan pemerintah dengan pertimbangan

bahwa karena ini menyangkut juga substansi dari Pendidikan Kepramukaan dan saya

kira yang tempo hari pernah saya sampaikan juga, ini..ini agak rentan, kepanduan ini

agak rentan, dia bisa menjadi medium untuk pendidikan terorisme juga, dia bisa

menjadi... enggak...enggak ini fair saja, fair saja, saya ingin buka ini, jadi biar … biar

92

kita tidak ... tidak tedeng aling soal ini, jadi saya setuju ini dimasukkan karena

pertimbangan itu, jadi biar ada kerangka dasarnya. Jadi misalnya nggak ada di

Pramuka itu soal Allahu Akbar, atau misalnya haleluya yang berlebihan sudah ndak

ada, jadi tetap Pramuka, kira-kira itu. Terima kasih.


Oke PKB setuju dengan usulan pemerintah.

Selanjutnya Gerindra!

…

Belum, sebentar bos baru... baru melek..(tertawa bersama).


Oke, Hanura? Oke silakan!


Kita sudah juga baru masuk, tapi saya tetap masih bertahan kepada usulan

DPR.


Oke, jadi Hanura... tetap dari usulan DPR.

Oke saya kira tadi ada beberapa hal yang perlu ditanggapi pemerintah terkait

dengan tadi ya, hal-hal yang sifatnya... jadi apakah hal yang diusulkan pemerintah ini

sesuatu yang tadi misalnya sesuatu yang harus dielaborasi di undang-undang ini,

sementara tadi ada sebagian yang menyatakan diserahkan kepada masing-masing. Ini

saya kira apa urgensinya sehingga ini nanti perlu diatur detail di undang-undang.

Silakan Pemerintah!


Baik. Ada tiga urgensinya, urgensi dari yang paling substansial bahwa setiap kita

melakukan pendidikan pasti memerlukan landasan olahnya, itu sudah pasti. Ibaratnya

kita mau terbang Pak, pesawat, itu harus ada landasan, kalau tidak ada landasannya

sulit pesawat itu untuk bisa terbang. Tetapi landasan kepramukaan yang kami

diskripsikan disini adalah sesuatu juga yang memberikan kepada kita arah, bahwa

jangan melaksanakan Pendidikan Kepramukaan itu tanpa arah dan tanpa tujuan, dan

tanpa landasan. Inilah yang menjadikan landasannya, mengingatkan kepada kita

karena saya suah mengemukakan bahwa dalam melaksanakan Pendidikan

93

Kepramukaan juga ya memang harus sistemik, harus sistimatis, jelas tujuannya, jelas

arahnya. Ini adalah merupakan formula yang akan memberikan penguatan pada saat

kita akan melaksanakan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.



Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi tampaknya posisinya tetap pada DIM

PDR, artinya tidak setuju dengan DIM pemerintah, ada yang bersepakat dengan DIM

pemerintah. Nah ini saya kira kita akan memberi kembali kesempatan yang kedua

barangkali ada pergeseran, untuk ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan,

kami juga nanti kesempatan yang baru datang sekaligus bisa merefresh, bisa

menyegarkan. Kami persilakan kembali ke Demokrat!


Ya, tetap pada pendapat kami sebelumnya Pimpinan, terima kasih.


Oke tetap setuju dengan DIM pemerintah.

Lanjut Golkar !


Terima kasih.

Mengapa ...(berbicara bergantian)


Tetap Pak, tetap tidak berubah dari usulan pemerintah.


Oke, jadi Golkar setuju terhadap usulan pemerintah, oke ya, kemudian PDIP!


Masih tetap Pak.... ini saking semangatnya dua-duanya rebutan...(tertawa

bersama), jadi kami tetap dengan catatan yang kesemuanya kepramukaan diganti

Gerakan Pramuka.

94


Ya jadi dari PDIP kepramukaan menjadi Gerakan Pramuka, pendidikan Gerakan

Pramuka dan seterusnya. Oke selanjutnya dari PKS!


Ya, masih tetap dengan pendapat tadi, bahwa ini masih pada usulan DPR

dengan pertimbangan tadi bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Saudara Hanif itu

sebenarnya memang perlu dijaga memang, jangan sampai kepanduan itu gerakan-

gerakan lainnya itu menjadi sumber dari teroris ya, tapi saya setuju itu semangatnya itu,

Cuma itu kami tenang saja karena kita sudah sepakat dengan azas organisasi kita,

tidak akan menyimpang dari Pancasila dan juga pada prinsip pembentukan karakter

bangsa kita sudah setuju pengertian pendidikan yang di atas. Cuma masalah

metodologinya itu bisa beda-beda metodologi, mencapai karakter bangsa itu tiap

sekarang ini kepanduan ini masing-masing sudah berjalan dengan baik, tinggal

membentuk karakter bangsa masing-masing, bahkan pesantren saja dengan

metodologi saja sudah dengan.. bisa membentuk karakter bangsa.

Jadi saya pikir untuk Pendidikan Kepramukaan ini cukup diserahkan AD ART

masing-masing organisasi dan berdasarkan mereka berazaskan Pancasila itu, saya

pikir itu. Terima kasih.


Oke, dari PKS menegaskan memberikan argumentasi tambahan terkait dengan

masalah... dia tetap pada patokan DIM DPR. Selanjutnya PAN!


PAN masih tetap Pak, masih dilihatin...(tertawa bersama)...


Masih tetap setuju dengan DIM pemerintah.

PKB!

F.PKB (MUH. HANIF DHAKIRI)

Tetap...tetap, masih seperti yang dulu Pimpinan, intinya perlu landasan.


Oke, perlu ya, jadi setuju ya, oke setuju dengan DIM pemerintah. Oke, PPP!

95


Ya, saya ingin memperoleh penjelasan makna substansi dari cakupannya prinsip

dasar, ini erat kaitannya dengan landasan tadi, sesungguhnya tanpa landasan dan apa

dari prinsip dasar ini pemaknaan penjelasan di Pasal 7 atau di Pasal 5 menjadi ...

sesungguhnya sama, hanya memang di pemerintah ini uraiannya lebih dijabarkan,

untuk uraiannya saya kira saya sepakat, tetapi mengenai pemaknaan prinsip di dalam

dasar kepramukaan ini saya tidak tahu dimana letaknya begitu, karena menurut saya

dasar kepramukaan itu justru sudah menjadi acuan, menjadi basis, menjadi apa lagi lah

namanya gitu. Tanpa perlu landasanpun dasarnya memang sudah harus begitu gitu.

Oleh karena itu kenapa tadi saya tidak setuju dengan apa penggunaan landasan,

demikian juga dengan penggunaan prinsip dasar, kan begini logikanya, ketika

digunakan yang prinsip berarti ada hal-hal yang tidak prinsip begitu loh, kan logikanya

harus begitu. Apa logical framework dalam perumusannya harus seperti itu, sementara

ini kan tidak ada, kan ini merupakan satu-satunya ini loh dasar kepramukaan itu

bla..bla..bla gitu. Dan oleh karena itu menurut saya tanpa harus menggunakan kata...

menyertakan kata prinsip pun saya kira sudah sangat cukup.

Oleh karena itu untuk judul, saya lebih setuju Dasar Kepramukaan, tetapi untuk

uraian mungkin kalaupun ini belum dibuka, saya banyak hal yang setuju dengan

pemerintah. Terima kasih.


Oke, tadi PPP setuju dengan pemerintah dengan merubah catatan, termasuk

definisi landasan...apa, prinsip dasar tadi yang perlu lebih diperjelas.

Selanjutnya Gerindra!

FP.GERINDRA (JAMAL MIRDAD)

Ini kan orang baru nih ceritanya ini, meneruskan Ibu Nora ini Kepramukaan

....(tertawa bersama)..ya Ketua, jadi memang dasar kepramukaan mudah-mudahan

tidak salah, dasar kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan saya kira kalau ini

tidak begitu banyak perbedaan, tapi uraiannya saya juga setuju dengan pemerintah,

bahwa 1, 2, 3 dengan alenia yang disebelah sini ini memungkinkan sekali untuk kita

setujui. Jadi pada prinsipnya setuju dengan pemerintah, kurang lebih begitu.


Oke, kali ini Gerindra setuju dengan pemerintah. Hanura silakan!

96


Prinsip Dasar Kepramukaan atau Dasar Kepramukaan ini saya kira ya sama

saja, Dasar Kepramukaan juga harus punya prinsip, prinsip juga harus punya dasar.

Jadi ya pemerintah dengan DPR saya kira lebih sana duluan.....(tertawa bersama),

sesekali harus seperti itu Pak Ketua, sesekali harus seperti itu saya kira... selamat sore

Pak pemerintah...(tertawa bersama)....


Oke terima kasih Pak Jamal. Pak... Hanura sekarang!


Kita minta penjelasan dari pemerintah ini, apa sih bedanya prinsip dasar dengan

dasar gitu? Tolong berikan pencerahan kepada kita gitu... (pembicaraan bergantian)...

Sebenarnya tolong diberikan pencerahan ke kita gitu, ya isinya sebenarnya semua

hampir sama ini ya, karena ini hanya pengaturan kata-kata bisa berubah artinya gitu ya

kan, tolong diberikan penjelasan sama kita, itu saja. Terima kasih Pak.


Oke, saya kira Ibu Bapak sekalian, jadi memang beberapa hal sebenarnya tidak

banyak perbedaan, Cuma memang beberapa hal perlu dielaborasi beberapa

terminologi, istilah tadi yang perlu lebih lanjut diberikan respon oleh pemerintah.

Dipersilakan!


Tapi mohon ijin Pak, pakai bagi-bagi tugas, demokrasi juga, jadi ini dari pusat

bahasa untuk menjelaskan.

AHLI BAHASA

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Dasar itu memang punya banyak arti dalam bahasa Indonesia. Jadi dasar yang

ada di prinsip dasar itu maknanya berbeda dengan dasar yang artinya pondasi, dasar

ya. Dasar laut itu artinya bagian paling bawah laut, tapi dasar yang ini, itu berarti utama,

fundamental boleh dikatakan begitu, yang utama. Jadi kalau ini prinsip ini yang minimal

harus dipenuhi oleh Pendidikan Kepramukaan, masih ada prinsip-prinsip yang lain

tetapi tidak dianggap prinsip dasar. Saya kira itu penjelasan pendeknya Pimpinan,

mudah-mudahan membantu.

97


Ya, jadi ini memberikan dia apa, atribut..atribut barangkali kalau dibahasa apa

namanya itu...

AHLI BAHASA

Keterangan.


Keterangan ya, penegasan atau keterangan ya prinsip dasar, hal-hal yang

pokok.

Nah Bapk Ibu sekalian, jadi tampaknya dari dua putaran ini masih adaa

beberapa yang memang belum bersepakat, yang pertama ada yang berpatokan tetap

pada rumusan DPR, artinya tidak perlu ada DIM pemerintah. Sebagian juga setuju

dengan DIM pemerintah ya. Kemudian ada lagi yang setuju dengan dua... (tdk jelas)…

dengan penyempurnaan. Misalnya dari PDIP Pendidikan Kepramukaan menjadi

pendidikan Gerakan Pramuka. Ini saya kira posisinya seperti itu, jadi memang tidak bisa

diposisikan sebagaimana DIM-DIM sebelumnya yang bisa tinggal dua, nanti jadi

tampaknya kita belum bersepakat tapi masih variantnya menurut Pak Utut masih cukup

banyak ini, kalau dalam catur itu. Ya jadi tampaknya untuk DIM 35, 36, 37, dan 38 itu

masih ada tiga alternatif ya, jadi tampaknya belum bisa disepakati.

Mau ada yang berpendapat?


Pendapat saja.


Oke silakan!


Pendapat umum, tapi jangan diarahkan ke setuju atau tidak setuju ya. Begini, ini

kan kaitannya dengan soal rancang bangun dari sebuah sistem pendidikan di dalam

Gerakan Pramuka. Jadi misalnya ada beberapa teman yang berargumen ini, oh itu

hanya persoalan metode bisa diserahkan kepada kelompok masing-masing,

kepanduan masing-masing misalnya. Soal prinsip dasar apa yang penting azasnya apa,

sudah dibundeli, sudah diikat gitu, tapi dalam pemahaman saya, menurut saya memang

98

ini diperlukan, ini karena menyusun ibaratnya dari A sampai Z nya, mulai dari azas nya

kemudian sampai agak detailnya, kenapa? Karena satu ini yang terkait dengan soal

pendidikan karakter, sehingga kita ini perlu membuat apa, merancang bangun yang

cukup lengkap lah.

Yang kedua sebagai contoh misalnya kalau metode, metode serahkan saja

kepada kelompok-kelompok kepanduan yang ada. Pertanyaan saya adalah, boleh

enggak pakai menggunakan cara militer mendidik itu, latihan pakai senjata misalnya.

Jadi kalau misalnya metode tidak kita bahas, besok itu kepanduan bisa didik pakai

latihan... pakai latihan kemiliteran, jangan bisa. Nah oleh karena itu pada level metode

saja merasa perlu kemudian untuk mengatur ya kan, berarti ke atas dan ke bawahnya

menurut saya juga perlu begitu, diatur. Nah ini sebagai pertimbangan, terima kasih

Pimpinan.


Terima kasih dari Pak Hanif, tadi catatan, jadi tampaknya memang belum ada

titik temu, jadi kita untuk DIM 35, 36, 37, dan 38 belum disepakati, nanti akan kita bahas

lebih lanjut.


Bapak Ibu sekalian, DIM berikutnya, ini saya tidak tahu ini tampaknya kok

bayangan saya ini DIM nya tidak sepanjang ini, mungkin ada... saya tidak tahu, apakah

memang ada penomoran yang keliru? Bukan... karena DIM pemerintah ini panjang,

ayat 1, 2, 3 kok satu DIM, rasanya kok tidak begini, wong pasal saja satu DIM, tapi

pada DIM 41, ini kok satu apa, satu pasal.... iya, ini tampaknya ada kekeliruan, betul

ya? Betul ya, jadi tampaknya ini bukan satu DIM 41, ini ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4,

yang ke 5 bahkan... nggak bisa bernafas kita ini kalau anu, ini tampaknya yang benar

ini adalah Prinsip Dasar ayat 1 ini satu DIM. Dua, Nilai Dasar sampai... bahkan

sesungguhnya point-point A B satu DIM, penting, iya kan, kan begitu kan. Nah ini

bagaimana cara manata ulangnya ini, karena kalau tidak ini bisa susah kita, karena

penomoran DIMnya sudah terlanjur tertata begini. Mungkin begini, polanya yang saya

usulkan, jadi 41 Azas saja, biar tidak merubah konstruksi, jadi kalau begini, misalnya

ayat 1 itu adalah 41 Azas, ini DIMnya pemerintah ini ya. Kemudian untuk 2, itu adalah

sampai meliputi itu B. Kemudian A. Iman dan seterusnya C, dan selanjutnya begitu.

Baik, tapi harus diprint lagi khusus... tolong mungkin sebentar, kita minta untuk di

printkan dibagikan ulang, khusus untuk DIM 41 ya, jadi mungkin kita break sebentar

untuk ini, tolong ditata ulang ya, jadi ayat 1 itu 41 Azas ya, kemudian... ini yang di

99

pemerintah ya, kemudian ayat 2 sampai meliputi Berdasarkan, A...C, kemudian Peduli...

B itu D, dan seterusnya. Kemudian ayat 3 lagi dan seterusnya ya.

Tolong dirapikan, nanti di print terus dibagikan, sehingga ini nanti dibalik, bisa

segera... ya Pak, ini..ini nggak mungkin ini..ini nggak benar ini, karena kayak gini nggak

betul, karena pasal saja Pasal 7 ini satu DIM gitu, jadi keliru ini pasti. Sebentar... kalau

begitu apa kita lanjut? Nggak bisa ya, jangan ya, bisa mis ya....


Ijin Pak Ketua, jangan dilanjutkan karena nanti bisa kebolak... kabalik

maksudnya.


Itu kita beri kesempatan sebentar, tenaga ahli untuk dibereskan, untuk nanti

dibagikan.

Kita skors dulu lah, 5 menit ya, barangkali kalau ada yang mau ke belakang.


Rapat diskors 5 menit pada Pukul 16.30 WIB.


... jadi tadi kita sampai pada DIM 41 ya, jadi ini ada permasalahan teknis, ini

urusan gaptek ini, gagap teknologi ini..(tertawa bersama), jadi kalau diprint juga tidak

muncul rupanya, saya juga ndak tahu mungkin kalau ditampilkan bisa enggak muncul?

Oke ditampilkan saja, jadi ini ada problem teknis, ini memang juga tampaknya waktunya

juga sudah hampir jam 5... oke coba ditampilkan dulu, kita rapikaan dulu ya, jadi DIM

41A itu Prinsip, ini 41 A. Kemudian ayat (2) itu Berdasarkan, 41 Berdasarkan, kemudian

ayat (3) c, 41 c, kemudian (4) d, dan (5) e. Saya ulangi, di Pasal 7 atau DIM 41, jadi

Pasal 7 pemerintah ini, prinsip dasar ini ayat (1) ini Azas, jadi 41A. Dua, nilai-nilai itu

Berdasarkan, ayat (3) c, (4) d, (5) e. Jadi ini sementara manual dulu nanti akan

dirapikan dan akan diprint dibagikan ya. Oke ya, jadi ini biar konsisten karena

dibelakang juga begitu, nanti akan dirapikan, ini banyak ternyata yang tidak konsisten,

ya beberapa tadi ada yang digabung ayatnya, ayatnya kemudian disatukan, jadi ini

sekarang distandarkan satu ayat itu satu DIM per ayat.

Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada DIM 39, 40, Dan 41. Nah tapi

tampaknya 41 ini memang meskipun panjang ini tapi satu rangkaian, ini yang agak....

ya, jadi a, c, d, ini satu rangkaian. Prinsip dasar kemudian nilai kepramukaan ini satu

100

dasar. Tapi mungkin agar lebih enak, kita mungkin dimulai dari 39, 40, kemudian 41 A

dan Berdasarkan, jadi karena 41 A dan B ini, A dan B satu rangkaian nanti C dan D dan

seterusnya ya.

Oke Bapak Ibu sekalian, jadi aslinya dari DPR atau rumusan awal itu bagian

kesatu DIM ke 9 itu Dasar Kepramukaan, pasal 5 pemerintah menjadi pasal 7, ayat (1)

dasar kepramukaan mencakup nilai dan keahlian kepramukaan dalam upaya

pembentuk watak, kepribadian dan kecakapan hidup kader bangsa, itu, kemudian ini

karena masih satu DIM menjadi... karena susah ini dipisah, kita sudah terlanjur.

Kemudian dasar kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas nilai

kepramukaan dan kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah kemudian pemerintah

mengajukan perubahan dan tambahan, kami persilakan, mungkin kita batasi sampai 39,

40, 41 A dan B, dipersilakan!



Mulai dari DIM nomor 39, kalau dari panja DPR DIM nomor 39 itu adalah bagian

kesatu dasar kepramukaan, sedangkan yang dari pemerintah kami usul diubah dan

ditambah bagian kesatu ini sehingga menjadi paragraf satu, dan judulnya adalah

Prinsip Dasar Kepramukaan, tadi sudah dijelaskan Prinsip Dasar Kepramukaan ini

adalah begitu banyak dasar-dasar Kepramukaan yang bisa diakses, tetapi kami dari

pemerintah menetapkan bahwa inilah prinsip dasar, artinya sesuatu yang minimal yang

harus ada dan harus menjadi bahan rujukan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

Kepramukaan.

Kemudian yang di pasal 40, di DIM 40 pasal 5 karena kami ada perubahan-

perubahan, maka diubah pasal 5 menjadi pasal 7, ini hanya struktur saja sebetulnya.

Nah sekarang mulai pada substansi DIM 41 A, kami menjelaskan bahwa prinsip dasar

kepramukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tadi yang diatas sudah ada huruf a,

ini mencakup nilai-nilai kepramukaan. Dan ini memang mohon maaf Pak Ketua, jadi

antara satu dalam kurung dengan dua tidak bisa terlepas, jadi mohon maaf kalau saya

sampai apa namanya, lanjutkan, mohon ijin...


Ya.


Kemudian yang keduanya, nilai-nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 meliputi ini iman dan taqwa kepada Tuhan YME, peduli terhadap bangsa dan

101

tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya dan taat

kepada kode kehormatan Pramuka. Ini barangkali ini dulu, ini yang menjabarkan dari

nilai-nilai kepramukaan, nilai kepramukaan seperti yang tercantum atau dimaksud

dalam ayat 1, ini meliputi butir satu kurung ini, yang tadi a, b, c, dan d, begitu Bapak

Ketua.


Ya terima kasih. Jadi saya kira kita melihta pemerintah mengajukan ada

beberapa hal yang terminologi maupun juga isinya yang berbeda, kita mulai dari DIM

39, 40, 41A dan B ya, oke dipersilakan dari Demokrat yang pertama kali, silakan!


Kami dari Fraksi Partai Demokrat setuju, karena menurut kami Pendidikan

Kepramukaan itu mengajarkan nilai-nilai kepramukaan yang sebetulnya merupakan

intisari dari kurikulum Pendidikan Kepramukaan itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya

untuk menghasilkan kaum muda yang memiliki karakter bangsa, kami setuju dengan

apa yang sudah tertulis dari pemerintah.


Oke, Demokrat setuju dengan usulan pemerintah, selanjutnya Golkar silakan!



Mengacu kepada DIM nomor 39, dimana kami sudah menyetujui dengan istilah

Prinsip Dasar Kepramukaan, maka tentu saja untuk DIM selanjutnya itu judulnya adalah

Prinsip Dasar Kepramukaan. Bahwa itu bagian kesatu atau paragraf kami kurang begitu

ngerti, silakan saja dari ahlinya. Kemudian untuk DIM selanjutnya, sebelumnya mau

bilang terima kasih, jadi tidak ada yang usul Kepramukaan ini diganti dengan Gerakan

Pramuka, terima kasih, jadi ini sudah Prinsip dasar nilai-nilai kepramukaan, nggak ada

yang usul Prinsip Dasar Gerakan Pramuka, jadi terima kasih. Jadi dalam hal ini kami

tentu saja... karena uraian-uraian yang dari pemerintah, Kepramukaan ya ini bukan

Gerakan Pramuka ya, karena uraiannya itu menurut saya sebagai salah seorang yang

memang aktivis di Pramuka, hal-hal yang tercantum disini, ini akan sangat baik kalau

nanti kita terapkan untuk gugus-gugus depan yang akan dibentuk oleh semua lapisan

masyarakat, terima kasih.

102


Terima kasih Tje Popong, jadi sepakat ya dengan usulan pemerintah redaksinya

ya Golkar. Oke lanjut PDIP!



Kami prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, hanya

kepramukaan seperti biasa kita ganti Gerakan Pramuka, ini kawan lamo soalnya. Yang

pertama kami setuju yang disebut A kami setuju, jadi Prinsip Dasar Gerakan

Kepramukaan, nah yang B nya Nilai-nilai Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud

pada ayat A meliputi 1 kecil mestinya, bukan iman dan taqwa kepada Tuhan YME, tapi

1) patriotisme dan cinta tanah air, 2) Kepemimpinan dan Kepeloporan, 3)... ini tentunya

satu kecil, dua kecil, tiga kecil, Peduli terhadap sesama dan alam seisinya, 4) Taat

kepada kehormatan Gerakan Pramuka Indonesia, dan yang terakhir berbudi pekerti

luhur. Terima kasih,


Oke dari PDIP ada perubahan usulan dari pemerintah, kemudian isinya berbeda,

tolong dicatat ini bagian dari pendapat dari Fraksi PDIP, selanjutnya PKS, silakan!


PKS melihat usulan DPR, saya pikir dengan kata dasar Kepramukaan itu sudah

cukup, karena saya pikir prinsip dasar itu akan tumpang tindih ketika di dalamnya ada

nilai-nilai. Jadi kalau bicara dasar, maka nanti ada nilai-nilai di dalamnya, tapi kalau

prinsip dasar terus ada nilai-nilai lagi, ini saya pikir agak terlalu tumpang tindih, saya

pikir cukup dengan Dasar Kepramukaan cukup, nanti ada nilai-nilai di dalamnya itu

menjadi prinsip, terima kasih.


Oke, jadi dari PKS tetap pada posisi DIM DPR ya, oke. Lanjut PAN!


Setuju dengan pemerintah.


Oke, dari PAN setuju dengan pemerintah. Selanjutnya PPP!

103


Ya, yang pertama untuk penggunaan prinsip saya kira tidak perlu, jadi cukup

dasar kepramukaan, uraiannya... mohon maaf tadi sampai c ya atau sampai d? Oh

sampai b, ya bersepakat dengan pemerintah.


Oke, jadi bersepakat dengan pemerintah usulannya ya.


Pengecualian kata prinsip tidak diperlukan, jadi dasar...


Tidak diperlukan, jadi hanya dasar saja.


Ya, demikian juga di pasal paragraf satu Dasar Kepramukaan, pasal 7 ayat 1

Dasar Kepramukaan sebagaimana bla bla bla, nilai kepramukaan bla bla bla, setuju.


Oke, jadi intinya PPP sepakat hanya tanpa prinsip, jadi hanya dasar saja. Oke

selanjutnya PKB!



Saya ingin menyetujui pemerintah, cuman karena pilihan yang diambil oleh

pemerintah itu menurut saya tidak cukup logis, jadi kalau disitu ditulis prinsip dasar

terus kemudian di dalamnya memang ada nilai ada apa segala macam itu sudah tidak

logis, lebih logis memang hanya menggunakan dasar kepramukaan dengan catatan

bahwa di dalamnya itu harus ada elaborasi lebih lanjut soal nilainya, soal prinsip-

prinsipnya dan seterusnya. Nah kalau logical frameworknya seperti itu saya cenderung

pada usulan DPR ya, usulan DPR, ya sekali-kali usulan DPR nggak apa-apa. Jadi

Dasar Kepramukaan tetapi dengan catatan kontentnya harus ada, jadi harus ada nilai

dasarnya, harus ada prinsip dasarnya, tapi kalau di kontentnya itu nggak ada,

ditiadakan, saya setuju misalnya menggunakan prinsip dasar, tapi kalau dilihat di DIM

104

disini kan kontentnya ada, nah kontentnya ada berarti apa, cukup menggunakan kata

dasar.

Yang kedua, kalau dilihat di DIM pemerintah ini dengan DIM DPR ini juga dalam

mengelaborasi soal nilai-nilai ini beda juga, misalnya disini nilai kepramukaan yang dari

usulan pemerintah itu ada 4 point, isinya kayak gitu, terus kemudian meskipun di DIM

yang lain ya, tidak di DIM nomor ini, tapi di DIM 43, 44 itu pemerintah juga ada usulan

DIM yang soal nilai-nilai kepramukaan, nah itu isinya beda, beda banget dan dari ini

saya melihat yang usulan DPR ini lebih komplit, lebih komprehensif lah mencerminkan

itu dari sisi kontentnya, terima kasih.


Ya, jadi dari PKB bersepakat dengan DIM dari DPR, karena nanti itu di

bawahnya DIM 43, 44 itu memang bicara nilai-nilai secara detail ya, oke lanjut dari PKB

ke Gerindra, silakan!


Gerindra setuju dengan usulan pemerintah, kali ini malah saya betul-betul

menyampaikan bahwa kata prinsip ini kalau kita dahulukan didepan mudah-mudahan

akan menjadi satu acuan. Jadi kali ini saya betul-betul setuju dengan pemerintah.

Sesuatu kalau diawali dengan prinsip, mudah-mudahan menjadi baik, jadi saya setuju

dengan pemerintah, artinya Gerindra, terima kasih.


Oke mantab sudah, jadi dari Gerindra setuju dengan usulan pemerintah. Hanura

silakan!



Sebenarnya yang devault oleh pemerintah ini kan penyempurnaan dari pada

yang kita usulkan itu. Cuma kalau saya lihat ke belakang yang dibuat pemerintah ini

juga melanggar apa yang dia mau, kita dasar kepramukaan, dia mau Gerakan Pramuka

gitu. Jadi ini secara nggak langsung pemerintah sudah menyetujui...(tertawa bersama).

Jadi kalau saya ini ya sebenarnya setuju lah dengan yang dia mau pemerintah itu.

terima kasih.


Oke dari Hanura setuju dengan DIM pemerintah.

105

Oke Bapak Ibu sekalian, jadi tampaknya memang ada beberapa hal, jadi

memang kalau mengacu sebagian setuju dengan pemerintah, ada juga yang setuju

dengan DIM DPR. Oh ini rupanya sudah coba dibagi. Nah beberapa hal tadi saya kira

pemerintah bisa memberikan respon, karena terkait memang DIM selanjutnya di DPR

juga... jadi ini sesungguhnya DIM yang ada di 44 itu sebagian memang ada kaitannya

ini dengan DIM 41, jadi kira-kira gitu. Ini pemerintah meresponnya ditarik ke atas, kira-

kira begitu tapi dengan formula yang benar.

Oke, silakan pemerintah untuk menanggapi!


Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya, atas respon yang disampaikan oleh

Bapak dan Ibu tetapi tidak selamanya ketika kita masuk pada area substansi materi

tidak selamanya harus menggunakan Gerakan Pramuka, tapi untuk lebih jelasnya apa

makna Kepramukaan huruf besar dengan kepramukaan dengan huruf kecil ini dari

bahasa Pak, mohon ijin nanti dari Pusat Bahasa menjelaskan. Terima kasih.


Silakan Pak!

AHLI BAHASA


Masalah huruf besar dan huruf kecil ini ada bedanya di dalam Bahasa Indonesia

karena itu berkaitan dengan kata yang umum itu hurufnya kecil. Jadi kepramukaan

disini diartikan hal atau tentang Pramuka. Jadi nilai-nilai, nilai-nilai kepramukaan ini

nilai-nilai yang berkaitan dengan Pramuka. Kalau hurufnya besar berarti itu

nomenclatur, dan nomencaltur ini biasanya sudah ada di dalam dokumen-dokumen

sebelumnya.

Dalam pasal yang sama, ayat (2), yaitu disana disebut kode kepramukaan

Pramuka, pasti dokumen itu dinamai itu, lepas nama itu benar atau salah, dan kita tidak

akan bisa mengubah nomenclatur itu secara mudah di dalam dokumen ini. Jadi kalau

disini nilai-nilai kepramukaan itu yang dimaksudkan bukan nilai-nilai Gerakan Pramuka,

tetapi nilai-nilai yang berkaitan dengan Pramuka itu sendiri. Terima kasih Pimpinan.


Ya, terima kasih ini penjelasan... ya Bapak Ibu sekalian, jadi tampaknya memang

ini ada dua hal pokok, yang pertama saya kira sebagian setuju dengan dasar di DIM

DPR, yang lain kemudian ada yang setuju dengan DIM pemerintah dengan prinsipnya

106

hilang, jadi tetap judulnya Dasar, tapi substansinya setuju. Dengan penjelasan tadi ya,

jadi tadi dari Pusat Bahasa menjelaskan tentang kepramukaan dengan huruf kecil tadi

dan huruf besar, jadi kalau... katanya kalau BHP itu tulisannya harus kecil berarti

namanya bisa apa saja, tapi kalau BHP ya namanya harus Badan Hukum Pendidikan,

kira-kira begitu, jadi ini sesungguhnya nomenclatur nama, nama generik atau nama

khusus, atau nama umum itu saya kira disitu, jadi kalau huruf besar namanya harus

seperti itu, berarti nama diri, nama diri yang bersangkutan.

Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akan sekali lagi memberikan kesempatan

kedua, kalau barangkali bisa mengerucut ya kita bisa setujui, untuk mengerucut

sepakati, kalau tidak ya berarti menjadi pasal yang belum disepakati. Sekali lagi satu

putaran lagi, sekarang sudah jam 5, tetapi kita tuntaskan saja, Demokrat silakan untuk

DIM 39, 40, 41 A dan B!


Baik Pimpinan.

Seperti tadi juga sudah mendapatkan pengayaan dari ahli bahasa, jadi kami

tetap pada pendirian dari fraksi kami sebelumnya sepakat dengan pemerintah dalam

hal ini, terima kasih.


Oke, jadi Demokrat tetap pada DIM pemerintah. Kemudian Golkar!


Ya tetap setuju dengan pemerintah, usul pemeirntah.


Golkar setuju dengan pemerintah, kemudian PDIP!


Ini kami rasanya perlu sekali menjelaskan kenapa patriotisme sangat menjadi

perhatian kami. Jadi RUU ini kita bahas antara lain dengan dorongan dari Bapak

Presiden Yudhoyono. Jadi Pak Yudhoyono di 14 Agustus 2006 pada sebagai

pembimbing nasional Gerakan Pramuka ada 7 point yang memang sama persis dengan

kami, antara lain memperkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter

bangsa, itu kita tahu rohnya. Kemudian mengajak kaum muda meningkatkan semangat

bela negara, mantabkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan, utamakan

kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Itu yang kami rangkum

107

sebagai patriotisme. Dan yang terakhir kami juga merangkum dengan taat dengan serta

budi pekerti, yaitu dengan amalkan Satya Dharma Pramuka. Jadi kami tidak selalu

berseberangan dengan Pak Yudhoyono, kali ini kebenaran sama persis

rohnya...(tertawa bersama), jadi susunya tuh pas gitu...(tertawa bersama). Jadi kami

mohon taat hukum serta patriotisme ini jadi pas, terima kasih.


Oke, jadi ini sekali lagi dari PDIP menjelaskan usulan tadi untuk adanya

perubahan misi atau subtsansi, tapi kerangkanya sama, substansinya berbeda ini ya.

Oke, lanjut ke PKS!


PKS sama seperti yang diusulkan DPR, dimana sudah jelas disini dijelaskan

pada pasal 5 ini dasar kepramukaan sendiri di ayat ke 2 itu ada dasar kepramukaan

yang terdiri dari dua, nilai-nilai dan kegiatan pendidikan kepramukaan. Saya kira untuk

sementara saya masih sepakat dengan usulan DPR.


Oke PKS masih tetap pada usulan DPR, PAN!


Tetap setuju dengan usulan pemerintah.


PAN pada pemerintah, setuju pemerintah, PPP!


Ya, pada dasarnya saya keputusan tetap, yang pertama tanpa harus

menggunakan prinsip, karena pemaknaan dari prinsip itu yang menyangkut aspek nilai

itu dijabarkan dengan baik dan cukup lengkap saya kira oleh pemerintah dalam hal ini.

Kemudian yang... mohon maaf, saya sebelum apa, kalaupun ini belum masuk, tapi saya

ingin mengingatkan bahwa nilai-nilai yang diusulkan oleh pemerintah waktu itu kan saya

lihat kronologisnya, waktu itu mohon maaf, adalah saya memasukkan itu, di dasarkan

pada Dasa Dharma waktu itu, didasarkan pada kode kehormatan, ternyata pemerintah

sudah mencantumkan dengan baik kode kehormatan itu di dalam dasar-dasar

kepramukaan ini, ini saya kira sudah baik. Oleh karena itu, hanya mungkin sebagai

108

catatan nanti di timus ada dalam nilai-nilai kepramukaan itu nanti ada redaksional...

bukan redaksional, ada..ada apa, pemindahan kata, misalkan seperti perduli terhadap

dirinya, keluarga dan masyarakat, seperti itu misalkna, itu tidak substantif nanti bisa

dilakukan di timus.

Saya kira tetap kepada semula tanpa harus menggunakan kata prinsip,

sekaligus kesempatan ini untuk interupsi Pimpinan, untuk putaran berikutnya boleh

donk mulai dari yang bawah dulu gitu, terima kasih.


Terima kasih, boleh, atas bawah boleh... silakan Gerindra... eh sorry..sorry PKB

dulu, maaf..maaf, PKB dulu silakan!


Terima kasih. Saya mau koreksi dulu dari catatn saya, dari yang saya sampaikan

tadi adalah bahwa...... innalillahiroji’un...(suara bergantian).

Terima kasih, jadi posisi PKB di awal kan disitu menurut saya nggak tepat

mendefinisikan apa yang tadi saya sampaikan, sebetulnya lebih tepat dengan sikapnya

PPP. Jadi saya tidak setuju dengan penggunaan kata prinsip disitu, tetapi dari

kontentnya saya setuju dengan yang usulan pemerintah, kenapa? Karena kalau

memulai dari sesuatu hal, misalnya dalam logika-logika apa penyusunan kerangka

organisasi itu tidak ada yang mulainya dari prinsip, orang pasti mulainya terhadap

nilainya dulu yang penting, kenapa, karena prinsip itu adalah operasionalisasi dari nilai

ya, tapi dari dirinya saja yang paling tinggi, jadi bukan prinsip, jadi artinya kalau disitu

mau disebutkan juga soal nilai, soal prinsip juga, kan judulnya tidak mungkin donk pakai

prinsip, gitu kan, di dalamnya ada nilai. Jadi mending judulnya seperti DPR, misalnya

Dasar Kepramukaan, baru nanti misalnya ada paragraf-paragraf tentang nilai-nilai

kepramukaan, terhadap paragraf mengenai prinsip dasar kepramukaan, nanti soal kode

kehormatan, soal ini dan seterusnya, gitu posisi kami Pimpinan, terima kasih.


Terima kasih Pak Hanif, akhirnya....(tertawa bersama)


Oke, jadi ini PKB bersekutu dengan PPP, sama, oke jadi tolong di revisi

pendapatnya. Selanjutnya Gerindra, silakan!

109


Terima kasih Pimpinan, masih tetap seperti yang tadi, sepakat dengan

pemerintah.


Oke, setuju dengan pemerintah. Hanura silakan!


Tetap saja mas.


Oke, terima kasih.

Jadi saya kira memang ini ada dua opsi besar ya, artinya ada beberpa pilihan,

yang pertama adalah sebagian setuju dengan opsi pemerintah dengan beberapa

catatan penyempurnaan, ada tadi yang penyempurnaan prinsipnya dhilangkan dan

seterusnya, itu variant, aa juga tadi setuju dengan pemerintah tapi isinya berbeda,

PDIP. Kemudian pilihan yang kedua adalah dari PKS yang tetap pada opsi DPR.l ini

sudah dua kali putaran, jadi saya kira ya sudah, belum disepakati berarti ya, tapi

petanya begitu, ya petanya, jadi ada dua pilihan...

Bapak Ibu sekalian, tampaknya kita untuk DIM 39, 40, 41 A dan B itu belum

disepakati, tetapi dengan catatan ini semua sudah dicatat pendapat masing-masing,

masih dua dan dua ini nanti di sisi yang bersepakat masih ada beberapa variant, nanti

mungkin kalau sudah disepakati nanti akan menjadi bagian dari timus, tapi ini belum

disepakati, oke.


Bapak Ibu sekalian, tampaknya kita sudah jam 5 lebih seperempat, jadi seperti

kesepakatan, tampaknya kita break ya, dan nanti kita akan bertemu lagi pada jam

20.30, jam setengah 9 ya, karena ada yang ceramah tarawih, ada yang buka bersama

dan sebagainya barangkali. Jadi jam 20.30 kita akan ketemu kembali ditempat yang

sama, moga-moga bisa tepat waktu kita akan mulai, karena jam 11.00 kita akan kahiri

malam ini.

Bapak Ibu sekalian mari kita skors dengan bacaam basmallah sampai ketemu

jam 20.30...alhamdulillahirrobilla’lamin...(tertawa bersama)... sudah hampir buka ini, jadi

sudah mulai.... oke setengah 9, 20.30 WIB. Terima kasih.

110


(Rapat di Skors Pukul 17.18 WIB s.d. 20.30 WIB)

Ini buka disediakan ya disini, ini disediakan buka bersama di hotel.


Oke Bapak Ibu sekalian,

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, marilah kita cabut skors

dengan membaca basmallah. Bismillahirrahmanirrahim


Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah berbuka tampaknya energinay sudah

segar kembali, sudah pulih ya, jadi kalau tadi agak lemes-lemes gitu, saya kira mungkin

malam ini kita lebih bergairah, tapi biasa kalau habis makan memang ngantuk, tapi ini

saya kira enggak.

Bapak Ibu sekalian, tadi pada sesi terakhir, sore itu sudah sampai pada

pembicaraan DIM 41B ya, dan posisi terakhir tampaknya memang masih belum ada

kesepakatan. Kemudian di DIM 41 ini masih ada DIM 41 C, D, dan E, ini saling terkait,

sebenarnya dari A, B, C, D, E ini saling terkait, tapi tadi saya kira biar tidak terlalu rumit

variabelnya kita pilahkan menjadi dua bagian, AB dan kemudian CDE. Bapak Iubu

sekalian, jadi saya kira akan langsung saja saya berikan kesempatan kepada

pemerintah, karena ini DIMnya di pemerintah ya usulan, kami persilakan Pak Sudrajat

ya, dari DIM 41 C, D, E, silakan!



Assalamu’alaikum wr. wb.

Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua, memang butir 3, 4, dan 5

atau 41C, 41D, 41E ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu

dengan yang lain, artinya yang satu bisa mempertegas yang lain. Saya ingin sampaikan

bahwa di 41C atau butir 3, nilai-nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatas, dihayati dan diamalkan dengan penuh kesadaran, kemandirian , kepedulian,

bertanggung jawab, dan keterikatan moral baik sebagai pribadi, warga negara, maupun

sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada

111

ayat 2 merupakan inti kurikulum kepramukaan, Pendidikan Kepramukaan. Pada 41E

atau butir 5, penerapan nilai-nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui kode kehormatan Pramuka. Saya ingin mengomentari sedikit, bahwa

apa yang dicantumkan pada DIM 41A sampai dengan 41E ini sudah mengakomodasi

apa yang ada pada Pasal 6 dari DPR, jadi yang Pasal 6 dari DPR ini sudah diangkat ke

Pasal 7 yang baru, yang di DPR ini pasal 5. Jadi ini merupakan suatu yang

mengintegrasikan antara di Pasal 5 dengan Pasal 6 yang ada di DPR, dan kami di

pemerintah ini yang ada Pasal 7 yang ayat-ayatnya terdiri dari Pasal 7 ini ayat (1), (2),

(3), (4), sampai dengan (5).

Saya kira itu Bapak Ketua, terima kasih.


Ya terima kasih Pak Drajat, jadi ini memang DIM ini saling terkait ini, jadi

penempatannya memang ada beberapa ya, jadi pasal 6, jadi kalau DIM apa, DIM

sandingan ini di DIM 43, 44 itu ada DIM dari DPR, dan tadi pemerintah katanya

mengadopsi DIM DPR kan gitu tadi, jadi mungkin dengan redaksi dan bahasa yang lain,

tapi substansinya sama. Kemudian DIM 41 A, B, C, D, E ini tampaknya juga mencoba

untuk meramu, jadi menempatkan seperti itu.

Oke, kami akan langsung memberikan kesempatan yang pertama dipersilakan,

ini karena belum lengkap ya tetap dari ini tadi ada usulan dari bawah, tapi yang dari

bawahnya belum ada, atas lagi rupanya, oke, silakan dari Demokrat, silakan!

F.PD (RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.)


Tadi sudah disampaikan oleh pemerintah dimana DIM 41 dari A sampai E ini

sebenarnya hanya rangkuman, walaupun ada sedikit perbedaan tentang posisi pasal,

tapi substansinya sudah sangat mendasar untuk bagaimana implementasi Pramuka ke

depan. Jadi pada prinsipnya kami sepakat, setuju sama pemerintah.


Oke, Demokrat bersepakat dengan pemerintah untuk DIM 41 C, D, E ini satu

paket. Selanjtnya Golkar!


Terima kasih.

Jadi ini langsung saja B, C, D...

112


C, D, E… AB tadi sebelum istirahat sudah.


Jadi langsung C, D, E ya, analog kepada.....


DIM 41 C, D, E, silakan!


CDE ya, analog kepada tadi yang disampaikan bahwa ini merupakan rangkaian

dari kalau pasal-pasal dan angka-angka itu nanti mengalir sendiri, sudah baik cuman

ada yang ingin ditanyakan karena disini yang nomor D, nilai-nilai kepramukaan

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan seterusnya, itu ada pada Dim kami di 45, itu

bagaimana, nanti saja ini dibicarakannya, karena persis ya, jadi nanti ya... jadi mungkin

nanti hanya diitegrasikan saja ya pindah tempat, jadi ya... ya jadi berarti itu nanti diatur,

pokoknya kalimatnya persis, dilakukan oleh kode kehormatan Pramuka, ya saya rasa

sudah pas, sudah pas ya.


Pas setuju artinya?


Ya, pas itu kan artinya....(berbicara bergantian)....


Oke setuju ya, Golkar setuju dengan DIM pemerintah, DIM 41 CDE. Jadi

memang ini mungkin kalau mau disandingkan dengan DIM kita, DIM DPR yang 44 ya,

44 gitu, 45 rangkumannya, 44 rinciannya. Oke selanjutnya PDIP!


Pimpinan, PDI Perjuangan pada prinsipnya setuju untuk point 41 CDE, tapi

karena kita konsisten dengan apa yang telah kami sepakati, jadi nilai-nilai kepramukaan

tetap diganti dengan nilai-nilai Gerakan Pramuka. Untuk point selanjutnya saya

sepakat, kami sepakat, terima kasih.

113


Terima kasih PDIP, CDE ini oleh kepramukaan diusulkan untuk berubah menjadi

nilai-nilai Gerakan Pramuka, konsisten dengan usulan-usulan sebelumnya DIM yang

lain. Kemudian dari PAN, silakan!


Ya, dari PAN karena nilai-nilai kepramukaan itu sudah ada di dari DIM DPR, dan

diintegrasikan, ditarik ke pasal 7 pemerintah, point-pointnya sama, jadi setuju dengan

pemerintah.


Oke, setuju PAN, kemudian PKB, silakan!



Kami juga setuju dengan apa yang diusulkan pemerintah dengan sejumlah

catatan, catatannya adalah bahwa untuk soal strukturisasi dari apa, ini sitilahnya apa

sih, strukturisasi dari yang disini ada nilai-nilai, ada prinsip, ada segala maam itu, itu

harus diini ulang, terus terang saya agak, pikiran saya ini agak rancu karena kita ini

membahasnya jadi holdpicturenya itu belum dapat kita ini. Jadi ibaratnya kalau kita ini

mau merumuskan sistem Pendidikan Kepramukaan mestinya kita harus sepakati dulu

besarannya A sampai Z, baru kemudian nanti detailingnya itu masuk, tapi kan gambar

gedenya itu kita sudah disepakati, terus terang yang membuat saya agak confius. Nah

oleh karena itu saya ingin mengembalikan soal ini ke track situ, misalnya dalam

pemahaman saya untuk tadi di point A dan B ini nyinggung yang sebelumnya di DIM

nomor 40, itu kan misalnya prinsip lebih dulu daripada nilai, kalau buat saya mestinya

nilai lebih dulu dari pada prinsip, karena prinsip itu adalah working the life, jadi

operasionalisasi dari nilai, mungkin catatan saya hanya itu saja, terus nanti ke

bawahnya juga biar logikanya seperti itu, tapi secara substansi saya setuju dengan dari

pemerintah, terima kasih.


Ya terima kasih. Jadi tampaknya hampir semuanya bersepakat terhadap

substansi di CDE, meskipun tadi di BC ini masih ada beberapa perbedaan ya. Jadi

makanya yang AB ini ada beberapa hal yang rumusannya tadi PDIP mengusulkan ada

beberapa substansi yang penambahan, tadi juga dari PKS itu tetap pada DIM DPR.

114

Nah sekarang ini tampaknya yang CDE itu sebagian besar atau hampir semuanya

saya kira setuju dengan beberapa penyesuaian dari PDIP mengusulkan tadi, konsisten

dengan DIM tadi Kepramukaan menjadi Gerakan Pramuka, tapi selebihnya saya kira

hampir semuanya bersepakat. Bagaimana kalau diusulkan ke timus saja ini? Begitu ya,

jadi untuk CDE ke timus.


Oke kemudian lanjut, ini DIM berikutnya ini DIM DPR, tapi kemudian oleh

pemerintah diadopsi, begitu ya, jadi ini diadopsi ke DIM sebelumnya tadi 41 ABCDE ya,

DIM 41 ABCDE ini, B terutama ini, meskipun barangkali tidak... belum semuanya

mungkin yang dicantumkan, ini karena ini gabungan, yang disini ada kode kehormatan,

ini masuk ke DIM sebelumnya, misalnya DIM 38 ini yang dari Pemerintah kemudian

diturunkan disini, nah jadi kalau barangkali semuanya bersepakat dim 42, 43, 44 ini

diintegrasikan ke dim 41, ini tadi diubah dan ditambah, kalau bersepakat ya berarti kita

akan melewati dim ini, karena diharap diintegrasikan, tapi sekali lagi saya ingin

memutar agar saya kira komprehensi ini karena dimilikan Pemerintah, tetap ini

usulannya diubah dan ditambah kembali kesana, tapi saya kira saya ingin memberikan

kesempatan dulu pemerintah untuk memperjelas ini usulan diubah dan ditambah pada

poin 42 karena selanjutnya sampai 45 saya kira, ini kan kosong, tapi apakah yang di

atas ini melingkupi juga seluruh DIM 42, 43, 44, 45. Kami persilakan Pak Drajat!


Secara substansif Bapak, apa yang ada di dalam DIM dari DPR di DIM 43,

kemudian DIM yang sebelumnya kami sudah mengintegrasikan kepada pasal 7 yaitu

pada DIM 41 yang diberikan penjelasan ini 41A sampai dengan 41E, jadi tanpa

mengurangi rasa hormat kami dan ini memang sudah termasuk disini untuk

sistimatisasi saja Pak, jadi tanpa mengurangi semuanya sudah terintegrasi di dalam

pasal 7 perubahan yang baru yang diajukan oleh pemerintah dan tadi sudah ditegaskan

bahwa untuk ayat 1 dan ayat 2 masih perlu pertimbangan, kemudian yang ayat 3, 4,

dan 5 ini sudah masuk di timus. Jadi tanpa mengurangi itu, ini sudah termasuk.


Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi silakan ini mencermati apakah memang point-

point di 44 ini sudah diadopsi apa belum, ini saya kira juga satu paket, kalau ini kita

sepakat jadi dari DIM 42, 43, 44, dan 45 ini sekaligus ini, jadi pemerintah menganggap

ini sudah diadopsi semua di DIM tadi ya, 41 terutama, 41 ini saya kira sudah lengkap

sekali pemerintah merumuskan, tapi apakah ini memang sudah mencoba mengadopsi

115

dan disetujui oleh kita, saya kira saya akan memberikan kesempatan. Silakan, jadi kali

ini ada DIM 42, 43, 44, dan 45 sekaligus. Silakan dari Demokrat!



Kami dari Fraksi Demokrat untuk DIM 43 sampai 45 setuju dihapus karena

sudah masuk di DIM 41.


Ya oke, 42 sebenarnya, dari DIM 42, oke. Jadi Demokrat setuju bahwa ini sudah

dimasukkan, akhirnya dihapus, jadi... oke selanjutnya dari Golkar, silakan!


DIM dari kami walaupun tidak sacewerelena begitu dalam bahasa Sunda, tapi

sudah terakomodatif disini, terima kasih.


Oke Golkar setuju ya, jadi ini dianggap sudah diakomodasi. Selanjutnya PDIP,

silakan!


Kami setuju tetapi dengan catatan yang kami masukkan tadi, yang patriotik dan

taat hukum tetap ikut terbawa, artinya ini setuju dihapuskan.


Oke setuju, catatan tadi sudah masuk di dalam DIM ya oke, jadi yang DIM ini

dihapuskan, diintegrasikan disana. Oke, selanjutnya PKS sudah on.... jadi DIM 42, 43,

44, dan 45 silakan kalau akan menggunakan kesempatan, 42, 43, 44, dan 45 ini tadi

pemerintah menyampaikan itu sudah diintegrasikan di dalam DIM 41, tadi ABCDE itu

pemerintah menyampaikan DIM ini tidak diperlukan atau dihapus karena sudah

diadopsi di dalam DIM 41 pemerintah, maka DIM42, 43, 44, dan 45 terutama pointnya

itu tidak diperlukan, silakan PKS!


Ya terima kasih, mohon maaf agak terlambat, terima kasih atas dimaafkan.Terus

saya melihat begini, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemerintah ini saya

116

pelajari juga, secara substansinya tidak ada persoalan ya, tapi ada yang mendasar

kenapa DPR ketika itu kita di komisi membahas ini. Sebenarnya kan bayangan saya

undang-undang ini membuka ruang, jadi membuka ruang apa, akomodir dari model

kepanduan yang lain, sehingga istilah-istilah yang ada di kepramukaan itu, di Pramuka

kita berharap lebih kepada substansinya yang disampaikan, bukan kepada judul-judul

yang ada, misalnya disini ada seperti Dharma Pramuka, Kode Kehormatan, maksud

saya ini yang menjadi ini yang menjadi persoalan, jadi kalau untuk isi Dharma Pramuka

saya setuju, sehingga waktu itu DPR hanya menyampaikan nilai-nilai kepramukaannya,

jadi nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh gerakan Pramuka maupun

kepanduan, ini contoh, contoh saja, jadi yang kita maksud disini ada nilai-nilai universal

yang di undang-undang, nanti setiap organisasi silakan mengatur secara ini di AD ART

masing-masing, apakah Pramuka itu menamakan Sapta Pramuka, apakah itu Dharma

Pramuka, silakan. Kalau itu digunakan di undang-undang ini akan mempersulit

kepanduan-kepanduan lain, menggunakan istilah itu, itu saja sebenarnya, tapi kalau isi

yang disampaikan oleh pemerintah saya setuju sebenarnya, isinya, cuman kalau dibuat

ini, ini akan mempersulit kepanduan yang lain begitu. Karena saya melihat ketika kita

masuk ke paragraf di DIM 45, nilai-nilai ini sudah cukup sangat universal, nilai

keimanan, ketaqwaan, kecintaan kepada alam, itu yang... itu di DIM 46 itu menjadi nilai-

nilai yang dimaksud merupakan inti kurikulum pendidikan, nah itu. jadi DIM 46 itu

ditegaskan bahwa nilai-nilai yang kita sebutkan yang universal itu menjadi inti

kurikulum.


44 maksudnya?


46, 45 dan 46, 46 itu sudah disebutkan 46 ayat 2 yang usulan DPR, ya 45 ya,

jadi seperti disini ada Satya Pramuka, Dharma Pramuka, Dasa Dharma ada disini, jadi

ini saya pikir kalau dijadikan undang-undang terlalu... ada di AD ART Pramuka saya

baca, saya pernah baca ada di AD ART Pramuka, nah jadi kalau ada di AD ART ini

agak sulit untuk kepanduan lain gitu, tapi substansinya saya tidak persoalkan, Cuma

istilah-istilah itu saja.. coba kita buka lebih luas untuk memasukkan kepanduan yang

lain. Terima kasih.


Oke, jadi PKS dalam posisi ini...oh DIM DPR ya, DIM DPR, ya oke. Kami

persilakan selanjutnya dari PAN!

117


Saya melihat DIM 42 sampai 45 sudah diakomodir ya di 41 oleh Pemerintah, di

DIM 41 di CDE, nilai-nilainya, jadi saya setuju dengan pemerintah, tidak ada masalah.


Oke, jadi tidak ada keberatan untuk menghapuskan DIM 42 sampai 45,

selanjutnya dari PKB ya, silakan!


Makin ke belakang itu saya ndak tahu harus bicara apa ini, kan aku strukturnya

terus terang ruwet duluan, tapi substansinya saya setuju, saya setuju dengan... menurut

saya memang harus ada patokan yang agak standar untuk soal itu, karena nggak lucu

juga kalau misalnya seperti yang disampaikan sahabat Akbar ini, kalau misalnya

sumpah setianya beda kan lucu Pak sama-sama Pramuka, misalnya satu Dasa

Dharma, yang satu Dasa Muka kan ....(tertawa bersama) Menurut saya ketika kita

bersepakat untuk mengatur ini, artinya memang kita memberikan batasan, jadi terhadap

proses pengorganisasian gerakan-gerakan kepanduan yang ada di masyarakat. Tapi

kembali ke ini substansi saya setuju dengan pemerintah, tapi sekali lagi untuk

strukturnya saja, untuk proses strukturisasi ini menurut saya ini harus diberi catatan ke

timusnya, jadi biar logikanya ini satu tidak terlalu ridanden, yang kedua juga pilihan-

pilihannya itu memang lebih tepat, misalnya sebagai pembanding misalnya, contoh

nilai-nilai kepramukaan dalam usulan pemerintah misalnya ada 4 point, yang diusulan

DPR misalnya ada 10 point, dengan tujuan is barrel, nah ini kan jadi soal, menurut saya

ini pekerjaan di timus saja nanti, tapi sebagai catatan, terima kasih.


Ya terima kasih. Jadi memang masalah ini sebenarnya kita ingin membicarakan

ini dari awal semua designnya, tapi saya bisa paham, karena beberapa hal memang

designnya agak berbeda, sehingga mungkin ketika kita bicara desain secara global dari

awal akan menemukan beberapa titik persinggungan, tapi saya kira dari tiga sesi yang

lalu ketika di Novotel kita sudah bicara panjang lebar, memang tampaknya ya sudah

mulai yang penting ada penjajakan titik temu atau sebagian dipahami untuk tidak

sepakat.

Oke jadi dari PKB ini setuju untuk adopsi dari pemerintah, DIM-DIM 42, 43, 44,

45 masuk dalam 41, jadi DIM ini dihapus. Selanjutnya PPP, baru datang apakah sudah

118

on? DIM 42, 43, 44, 45 pemerintah mengusulkan dihapus, karena pemerintah

menganggap ini sudah diakomodasi di DIM 41, silakan!


Ya bersepakat dengan pemerintah.


Oh bersepakat, oke. Jadi sudah on langsung ya...(tertawa bersama). Oke Bapak

Ibu sekalian, ini tampaknya memang sebagian bersepakat, PKS belum bersepakat

karena menganggap bahwa DIM DPR itu masih dianggap lebih dijadikan rujukan oleh

PKS, yang lain setuju, PDIP memberikan catatan tadi ada beberapa hal yang

penyempurnaan secara revisi redaksional.

Oke dengan demikian tampaknya belum ada kesepakatan ini, ya tentang ini, tapi

tentu saja ini masih belum disepakati, karena DIM yang belum disepakati karena

memang ada dua pendapat yang karena nanti tentu akan kita bawa di dalam forum lobi.

Jadi DIM 42, 43, 44 belum disepakati.


Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke DIM selanjutnya, saya kira kita

akan masuk saja, ini perDIM kayaknya karena substansial, tapi 3 DIM sekaligus, yang

pertama adalah DIM 46, 47, 48 ya, sekaligus ini usulan baru dari pemerintah kode

kehormatan Pramuka. Ini merujuk kalau DIMnya pemerintah itu masuk ke DIM 41B, dan

juga DIM 38, DIM 38 Kode Kehormatan Pramuka, jadi ini merujuk DIM yang pemerintah

38, juga DIMnya pemerintah 41B, kemudian dijabarkan di dalam DIM-DIM selanjutnya

ini mulai DIM 46, 47, 48 dan seterusnya. Silakan pemerintah untuk 3 DIM yang pertama

ini, silakan!


Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Memang kami sangat berkepentingan sekali seperti yang ada pada DIM 38 pasal

6, ini merupakan suatu kelanjutan dari usulan kami DIM 38 dimana pada butir B, pada

huruf B ini ada kode kehormatan Pramuka. Seperti halnya kalau boleh saya merujuk

pada apa yang disampaikan oleh panja DPR dari Fraksi PKB, bahwa memang sutau

undang-undang perlu ada pembatasan juga, dan kita pada waktu di Novotel begitu jelas

dan gamblang disampaikan oleh Anggota Panja dari PKB, bahwa Pramuka fokus pada

pengembangan pembentukan pengembangan karakter bangsa. Nah karakter bangsa

119

khususnya pada Pramuka dan atau pada tunas muda tadi dikatakan oleh Pak Heri, atau

mungkin pada generasi muda atau mungkin pada kaum muda, dimana formula dari

pembentukan karakter itu tergambar secara jelas pada... kalau untuk siaga itu ada Dwi

Satya dan Dwi Dharma, kemudian untuk penggalang, penegak dan pandega ada Tri

Satya dan Dasa Dharma. Inilah patokan-patokan yang sifatnya universal, dan ini

menjadi satu landasan ketika kita mau membina, mengembangkan karakter bangsa,

karakter unggul bagi kaum muda melalui Gerakan Pramuka. Jadi kami berkepentingan

sekali dengan ini, terima kasih.


Oke terima kasih atas penjelasan pemerintah untuk usulan DIM baru, ini

substansi baru sama sekali. Saya berikan kesempatan pertama pada Demokrat untuk

DIM 46, 47, 48.


Tidak panjang lebar, setuju dengan pemerintah karena ini juga tindak lanjut dari

DIM 38. Terima kasih Pimpinan.


Terima kasih, Demokrat setuju usulan pemerintah. Selanjutnya Golkar!


Karena memang hal ini merupakan landasan-landasan dasar kepramukaan

seluruh dunia, jadi tentu karena kita itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

seluruh dunia itu, jadi tentu saya terima.


Oke Golkar setuju, selanjutnya PDIP, silakan!


Setuju ini, cuman itu kok ada batas secara sukarela, ini untuk apa ini?


Nah ini DIM berikutnya Pak, ini kita sampai DIM anu saja dulu, sampai DIM 48.

120


Saya kira nggak usah lah itu, yang di ayat 2....


Enggak, sampai ayat 1 aja dulu, ayat 1 saja dulu, oke setuju, oke jadi PDIP

setuju DIM 46, 47, 48. Selanjutnya dari PKS!


46 saya masih tetap pakai... jadi saya minta mungkin ini pemahamannya tidak...

bukan berarti saya ingin beda dengan pemerintah, tapi saya ingin angkat hal-hal yang

kira-kira yang awal-awal memang itu yang menjadi inti perdebatannya disitu. Misalnya

saya sreg dengan ini dengan usulan DPR, Cuma menurut argumentasi saya bahwa

ketika masuk dalam undang-undang ini sepakat memang ada sumpah yang sama

misalnya atau ada nilai yang sama, tapi istilah-istilah yang menjadi persoalan bagi

kepanduan lain itu kita tidak ada... tidak sampai ketakutan merubah namanya gitu,

misalnya dasar Pramuka, diusulan DPR misalkan nama Pramuka itu ada 9, kan tidak

ada persoalan kalau itu menjadi ininya. Jadi tidak perlu pakai dasar Pramuka yang

sudah menjadi ikon Pramuka. Nah disini nilai-nilai yang disampaikan DPR kemarin kita

Cuma rumuskan ada 9, nah ini kita bisa rubah namanya menjadi nama Pramuka,

silakan itu, kalau tadi Hanif bilang juga masalah sumpah, kita bisa mengatakan disini,

silakan kita buatkan sumpah satu yang sama, misalnya tidak pakai Satya Pramuka,

karena itu Satya Pramuka memang sumpah Pramuka, kita buatkan saja apa komitmen-

komitmen Pramuka gitu atau apa atau sumpah pemuda, sumpah pramuka, itu tidak

masalah, maksud saya lebih kepada... jangan sampai ikon-ikon itu menjadi mengikat

dan juga bagi gerakan lain itu menjadi persoalan sendiri gitu. Jadi AD ART Pramuka

kita pakai di AD ART lain kan nggak masalah juga. Jadi saya pikir tidak ada persoalan,

kita tetap, saya tetap pada usulan DPR yang substansinya adalah membuka runag

kepada kepanduan lain untuk membuat AD ART nya. Terima kasih.


Ya artinya berarti usulan ini tidak sepakat dengan artian tambahan usulan ini,

karena kembali ke substansi usulan DPR. Oke, silakan PAN!


46 sampai 48 sebenarnya setuju, pada prinsipnya setuju, cuman ada sedikit

catatan bahwa ada kekhawatiran nantinya tidak mengaraj kepada kebersamaan dalam

membentuk karakter kaum muda, karena ada kesan point-point ini semua belum

121

mengakomodasi kepentingan pandu-pandu lain gitu, pada prinsipnya...Cuma dengan

beberapa catatan saja.


Oke jadi akomodasi prinsipnya kalau itu mengakomodasi organisasi kepanduan

lain setuju gitu?


Setuju.


Intinya gitu ya, oke jadi catatan dari PAN untuk akomodasi terhadap organisasi

kepanduan lain. Oke selanjutnya PPP!


Ya, saya kira jika kita bersepakat dengan pasal-pasal sebelumnya, maka

konsekuensi logisnya sebetulnya paragraf kedua ini harus disetujui. Saya mungkin

hanya sekedar informasi saja, bahwa dalam usulan pemerintah pasal 6 ini nilai-nilai

kepramukaan sesungguhnya waktu itu mohon maaf, saya mengusulkan dengan teman-

teman TA, asumsinya dari Dasa Dharma Pramuka gitu, jadi di 10 kan keimanan,

ketaqwaan gitu, itu kan cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia gitu, jadi yang

ada di pasal 6 usulan inisiatif itu sesungguhnya memang apa, saya mencantumkan

dengan didasarkan kepada Dasa Dharma itu sendiri gitu, sehingga yang dimaksudkan

oleh pasal 6 itu sesungguhnya sudah terakomodir dengan baik oleh pemerintah gitu

kan.

Nah kemudian saya ingin menyampaikan mengenai Kode Kehormatan Satya

Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka, sesungguhnya ini tidak akan mengganggu

kegiatan-kegiatan atau sejenis kepramukaan yang lainnya, karena ini merupakan

universalisasi kepramukaan justru substansinya disini. Jika nanti misalkan ada

kepanduan di..(tdk jelas) dari segala macam gitu ya, itu justru harus mengacu kepada

Satya Pramuka, Tri Satya dan Dharma Pramuka ini begitu, jadi ini sama se..(tdk jelas),

jadi nanti jika misalkan ada organisasi-organisasi sejenis Pramuka membuat AD ART,

maka harus mengacu kepada ini, jadi ini adalah ruh, ada universalisasi kepramukaan

itu sendiri begitu. Oleh karena itu saya bersepakat dengan pemerintah mengenai kode

kehormatan Pramuka. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai

kepramukaan yang diadop oleh pemerintah itu memang dasarnya dari nilai-nilai

kepramukaan yang terutama yang tercantum dalam kode kehormatan ini begitu. Jadi

122

rumusan pemerintah dalam hal ini sampai pasal 8 ayat 1 ini saya setujui, untuk ayat 2

dan lainnya kita bahas selanjutnya. Terima kasih.


Oke, jadi PPP setuju dengan usulan pemerintah ya, DIM 46, 47, 48. Oke

berikutnya PKB!


46, 48 kami juga setuju dengan catatan, di... satu mengenai peristilahan, dan

kalau di dalam bahasa yang digunakan oleh Gerakan Pramuka sebelumnya kan

menggunakan istilah Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Menurut saya soal apakah

itu Dharma, atau Nawa, atau Catur atau berapapun itu tergantung dari kontent ketika

kita berdebat nanti. Nah menurut saya itu juga jangan ditabukan misalnya untuk

melengkapi, melengkapi dari kontent apakah itu nanti apa namanya Dharma, saya

nggak tahu kalau 11 apa, siapa tahu 11, kalau saya suka 17 jadi nilainya mungkin... ada

17 misalkan. Jadi itu soal istilah, jadi mohon juga nanti pemerintah untuk istilahnya ini

jangan dibuat apa terlalu kaku juga, tapi yang penting adalah kontentnya, bahwa itu apa

jangan...oh karena dulu Dharma Pramuka maka sekarang juga harus dharma, siapa

tahu dunia juga berubah kok, ya kan siapa tahu kalau dulu butuh 10, hari ini butuh 9

atau berkurang, tapi dari sisi kontent itu yang nanti kita perdebatkan. Sebenarnya ini

ada yang perlu penjelasan khusus...(bergantian). Jadi itu saja catatan saya untukt 46

sampai 48, nah nanti implikasikasinya nanti kepada dim yang berikutnya. Terima kasih.


Terima kasih. Jadi substansinya PKB tidak ada penamaan ya, jadi pada isi,

rendahkan iu, namanya terserah, dasa, jadi tidak apa, tidak terpaku kepada nama

disini.


Sedikit tambahan.


Silakan!

123


Tapi ini menurut saya jangan diputus dulu karena ketika kalau pembahasan

dikontent, misalnya dari 10 berkembang jadi 11 namanya pasti bukan dharma lagi, nah

misalnya kayak gitu, ya untuk sementara, jadi nama nanti menyusulkan kontentnya,

terima kasih.


Oke, jadi PKB pada substansilah bukan pada nama kira-kira begitu, pada

substansinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk posisi 46, 47, 48 memang tampaknya

masih pada posisi ya ada yang setuju dengan DIM pemerintah, ada yang tidak setuju,

tetapi kemudian juga ada yang PAN dan PKB sama yaitu substansi terhadap... intinya

terhadap substansi setuju, tapi bagaimana agar ini lebih kepada substansi, PAN kepada

keberagaman, kemajemukan, PKB pada substansi isi, tidak pada namanya itu sendiri

ya. Jadi tetap saya kira tampaknya belum ada kesepakatan, tapi kalau dikasih

kesempatan kepada pemerintah barangkali mencari titik singgung ada hal tadi tentang

substansi misalnya, apakah nama ini harus dasa dan seterusnya, tadi PAN menuntut

agar akomodasi terhadap organisasi lain dan sebagainya, silakan!


Terima kasih. Saya mungkin sependapat apa yang tadi disampaikan oleh kak

Reni dari PPP itu sudah sangat memberikan wawasan yang sangat luar biasa pada kita

semua. Sebetulnya ada, ada sesuatu yang ingin diangkat disini, bahwa ini sesuatu hal

yang sudah memasyarakat. Ketika saya menjelaskan di Century dari segi pendekatan

historis, pendekatan sosiologis, ini memang sudah begitu berakar dimasyarakat istilah

itu. namun apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi termasuk pada DIM

berikutnya mungkin itu yang bisa kita diskusikan, tetapi kami dari pemerintah memang

berpegang pada penting sekali untuk kita memberikan patokan-patokan atau kaidah-

kaidah dasar sebagai satu bangun pembentukan karakter yang akan kita lakukan

melalui disini dalam konteks Pramuka kan gitu, terima kasih Bapak.


Oke pemerintah nurmatif ya, jadi saya kira masih dalam berkaitan itu, saya kira

perlu diberi kesempatan yang kedua kalau ada hal yang baru barangkali, kalau tidak ya

di pas saja, tapi kalau ada hal usulan baru, tetap dari Demokrat silakan!

124


Mungkin di luar dari apa namanya, substansi tadi bapak, bagimana kalau saya

ingin tahu saja mekanisme dari apa namanya proses RUU ini Pak, kita bisa prediksi ini

3 hari kita tidak akan selesai perbandingan DIM, padahal waktu kita sangat mepet,

bagaimana nanti pada saat perumus juga nanti koordinasi dengan Baleg, ini juga tidak

bisa ada satu sepakat mekanisme apa yang akan dijalankan oleh Pimpinan, karena kan

tidak ada voting Pak di dalam RUU ini, mekanismenya bagaimana Pak, terima kasih.


Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, jadi ini ada pasal-pasal induk yang nanti

ada lobi, nanti lobi dengan menteri. Jadi kalau nanti point-point tentang gerakan,

tentang kepramukaan dan seterusnya nanti di lobikan dan itu nanti ada kesepakatan,

kalau datelock ya sudah, artinya kan gitu, bisa voting? Kalau sampai nanti di tingkat

pertama tidak ada kesepakatan ya nanti voting fraksi sampai ke paripurna gitu, itu

mekanismenya biasa, tetapi di panja tidak ada voting, voting itu ada di raker di komisi.

Jadi inisaya kira jalan saja, dan kita memang tidak berambisi menyelesaikan sampai

hari Sabtu, targetnya memang 15 Oktober, jadi sampai habis lebaran ya, nanti agar

juga berkunjunglah ke Jepang, Korea, ke Afrika agar nanti... ini mewarnai kan ini kira-

kira gimana sih Pramuka atau kepanduan di Afrika, kemudian di Jepang, di Korea,

mungkin nanti juga akan mewarnai disini, oh ternyata di negara lain begini, apakah

negara lain itu tunggal atau plural kan kita juga belum tahu, kita akan lihat nanti

pengalaman. Jadi saya kira tidak... kita berhak khawatirlah ini masih sangat awal,

DIMnya belum tiga digit, masih dua digit ya, belum sampai ratusan, jadi nggak perlu

khawatir. Oke kembali ke laptop, tentang DIM ini Demokrat tetap atau ada perubahan?


Tetap Pimpinan.


Oke terima kasih, ke Golkar silakan!


Tetap.


Golkar jadi setuju dengan pemerintah, kemudian PDIP!

125


Tetap.


Kemudian PKS!


Jadi...jadi tetap tapi berubah, ada perubahan argumen, berubah argumen, jadi

saya katakan tadi bahwa apa yang diusulkan oleh pemerintah, kontentnya itu menurut

saya tidak ada persoalan secara substansi, Cuma karena istilah-istilah tadi itu dan juga

belum ada alternatif dari pemerintah mengusulkan hal lain, masih tetap apa yang

diperdebatkan msalah dasa dharma, satya pramuka dan termasuk di point dasa

dharma pun kita juga agak merubah beberapa point, misalny disini dipoint dasa dharma

itu suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan itu diusulan DPR itu bukan suci dalam

debu begitu, dalam pikiran gitu, jadi dia jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, jadi

kita lebih rasionalisasikan apa yang ada di dasa dharma itu, karena terlalu tinggi

misalnya kita mengatakan suci dalam pikiran, ini hanya malaikat yang pikiran begitu,

jadi yang bayangan kami masalah yang sangat universal disini jernih dalam berpikir,

berkata dan berbuat, itu saya pikir menjadi nilai yang bisa kita terima juga, kita tidak

perlu kaku dengan dasa dharma itu. diantara juga yang lain ada, selain itu ada point lain

di dasa dharma juga sedikit dirubah, patriot yang sopan, ini saya tidak mengerti ini

maksudnya seperti apa ini, patriot yang sopan itu...(berbicara bergantian). Jadi saya

membayangkan apa yang disebut Pak Utut tadi sudah selesai saya, patriot itu sudah

nggak usah ada di... ditambah-tambah gitu...(berbicara bergantian). Ini ada kata-kata

yang saya pikir akan membuat puyeng kita sendiri itu, jadi patriot yang sopan dan

ksatria, itu kan jadi agak ini... nah disini kita rubah, ada kedisplinan, keberanian dan

kesetiaan, itu ada keberanian disana yang nilai maksud disini, saya pikir itu, jadi

kalaupun pemerintah mengusulkan yang lain nanti kita lihat lagi, kalau memang itu kita

bisa... saya tidak ada persoalan. Substansi dari DPR ini saya pikir agak..maaf pusing,

terima kasih.


Terima kasih Pak Akbar, tadi membandingkan DIM 44 DPR dengan DIM 51 dari

pemerintah, jadi ini isi dari dasa dharma, jadi tadi ini nyambung Pak Akbar, iman..(tdk

jelas) ya, dasa dharmanya dikonversi ada berapa tadi, ada suci diganti jernih dan

seterusnya. Jadi saya kira ini pada substansi, ini coba untuk merevitalisasi itu pendapat,

126

jadi membandingkan itu. Oke, selanjutnya dari PAN untuk DIM 46, 47, 48, silakan kalau

ada perubahan atau tetap.


Tetap, tapi sedikit interupsi sebenarnya tapi diluar ini, boleh? Saya melihat

urutan dari awal ini mengikat sama persetujuan pasal-pasal berikutnya, dan saya juga

melihat ada kekhawatiran dari kawan-kawan yang mewakili fraksinya itu punya

pendapat, artinya sebenarnya tolok ukurnya pada waktu di Bogor itu, pasal 42 ini yang

dikhawatirkan itu, ada beberapa kawan, yang tidak boleh ada pandu yang lain. Nah

kalau tidak keberatan mungkin kan sudah disetujui, kita kan dari awal, mungkin bisa

nggak itu kita bahas duluan, yang belakangnya dulu, yang sekarang itu songdake(tidak

jelas)... kalau menurut saya, seperti itu, tentu dengan seijin Pimpinan, terima kasih.


Terima kasih. Jadi begini, saya kira kita akan lebih enak kalau berurut, karena

kalau... itu sebenarnya kita sengaja sudah membicarakan di Novotel itu sampai secara

lengkap. Jadi bicara tentang apa, plural, tunggal dan seterusnya, maka ini turunannya

disini, jadi kemarin sudah kita eksplorasi agar masing-masing fraksi bersiap dirilah

menghadapi realitas apa yang kita diskusikan, tapi kalau DIMnya meloncat kesana,

khawatir malah nggak runtut, ini biar saya kira ada pemanasan dululah, pemanasan.

Jadi intinya dari PAN tetap ya. Oke selanjutnya PPP!


Saya kira sebelum berdebat apakah harus satya Pramuka Indonesia dan

mengamalkan Pancasila masih relevan enggak gitu? Kemudian yang kedua, menolong

sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, masih relevan enggak gitu?

Yang ketiga, mendapati dasa dharma gitu, baru di dasa dharmanya gitu. Jika kita masih

menganggap relevan, kenapa tidak, kita tetapkan saja seperti itu gitu. Lalu yang kedua

misalkan, yang dasa dharma Pramuka, yang pertama taqwa kepada Tuhan dan

selanjutnya gitu, masih relevan enggak, kalau misalkan ada satu kata atau dua kata

seperti yang dimaksudkan oleh Pak Akbar gitu, patriot yang sopan apa sih gitu.

Pimpinan saya mohon ijin, saya masih teringat ketika Pramuka di Tsanawiyah boleh

enggak menyanyikannya..(suara bergantian)... begini, begini, saya ingin mengatakan....

saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang tercantum disini memang jangkauannya

tidak hanya jangkauan logika saja, tapi ada suasana kebatinan yaitu yang ketika

melaksanakan itu begitu melekat gitu loh. Ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalisasi

127

sedemikian rupa oleh orang dewasa gitu, karena ini kan terutama pembentukan itu

sejak masa anak-anak dan usia.....(pembicaraan bergantian)..


Interupsi, itu namanya pidato, bukan nyanyi...(pembicaraan bergantian)...


Ya, jadi teringat sama waktu masih di tsanawiyah, rajin, terampil dan gembira,

senantiasa pradja muda karana (menyanyi), kemudian (menyanyi lagi) sopan dan tak

pernah rasa sombong, bersahaja dan suka menolong, ya..ya..ya itulah Pramuka,

Pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya..ya..ya itulah Pramuka, Pramuka sejati,

sejati kata dan perilakunya. Maksud saya waktu saya tsanawiyah itu saya sudah

mengingatnya dan melekat begitu. Inikan kalau pendekatan rasional orang dewasa,

ngapain sih bersahaja dan suka menolong gitu kan cildes banget gitu, tapi itulah dunia

yang untuk tingkatan-tingkatan kepramukaan di bawah. Oleh karena itu saya kira

tanggapan pemerintah sudah bagus, ada suasana kebatinan yang tak pernah bisa

dirasakan kecuali orang yang pernah merasakan...(bersahutan)...


Oke terima kasih. Oke, terima kasih atas kontribusi nyanyian malam ini, ini bisa

dilanjutkan biar segar. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tadi saya kira kita masuk kepada

substansi tadi ya dengan beberapa nyanyian yang dilakukan, jadi PPP setuju ya

terhadap itu usulan. Selanjutnya PKB!


Ya, menegaskan kembali yang saya sampaikan, jadi kalau soal keranjangnya,

katakanlah kalau dasa dharma itu disebut keranjang, satya Pramuka itu disebut sebagai

keranjang, keranjangnya bisa apa saja, yang penting itu isinya apa, itu yang menurut

saya harus disepakati dulu. Tadi misalnya Akbar melontarkan perbedaan misalnya

antara DIM pemerintah dengan DIM DPR misalnya mengenai soal kontent itu, nah

menurut saya, karena ini DIM berikutnya setelah ini menurut saya ini harus didetailkan

dan saya minta juga pemerintah misalnya untuk terbuka, soal yang terbuka artinya

jangan menganggap ini kayak kitab suci yang nggak bisa diutak-atik gitu, misalnya dasa

dharma harus 10 atau harus berapa, menurut saya yang penting apa, mencari

relevansinya tadi, yang bilang bu Reni mencari relevansi dari nilai-nilai ini. Nah kalau

misalnya soal sosialisasinya seperti apa, soal lagu misalnya itu bisa diganti, ada There

128

yang bisa jadi komposernya, ada bu Reni yang sudah bisa menyanyi, ada mba Venna

yang bisa joget... barangkali itu, terima kasih.


Terima kasih, lengkap sudah ya, ini sudah dua putaran, tampaknya masih dalam

posisi yang sama, jadi ada yang sepakat dengan usulan pemerintah seperti ini,

kemudian dari yang satu nafas itu kira-kira tadi dari PKS dan PKB, dan juga PAN, itu

substansinya jadi kepada nilai. Jadi ini saya kira masih ada yang belum sepakat, tapi

pada intinya saya kira ini yang satu itu ada pada tadi istilahnya Pak Hanif itu

keranjangnya, jadi artinya pada nama dasa dharma, satya gitu, sementara yang belum

bersetuju itu sesungguhnya substansinya, lebih kepada substansinya, apapun namanya

kira-kira, karena tidak harus dasa misalnya begitu, ini jadi saya kira substansi yang

sesungguhnya, jadi kita sebenarnya bisa lebih dekat, artinya kalau nanti ada diskusi,

tapi intinya ini saya kira menjadi catatan kita bahwa belum disepakati DIM 46, 47, 48

dengan catatan tadi masing-masing yang bersepakat Demokrat, Golkar, PDIP,

kemudian PPP, bersepakat dengan pemerintah. Kemudian PKS, PAN, dan PKB

kepada substansi, jadi substansinya artinya bersepakat dengan substansinya tetapi

tidak pada redaksinya ini begitu. Jadi misalnya PAN memberikan contoh pada

pluralisme memberikan kepada apa adanya eksistensi kelembagaan lain, sehingga... ini

PKS kemudian juga dengan beberapa penyesuaian. Jadi saya kira hampir sama 3

fraksi ini kurang lebih begitu, pada posisi itu ya.

Oke, jadi tampaknya belum ada kesepakatan juga untuk ini, pada posisi itu, tapi

saya kira bisa dirembugkan, bisa dikomunikasikan karena lebih pada substansinya

bukan pada hal yang sifatnya fundamental, posisi fundamental. Oke, jadi kita belum

bersepakat atau pending istilahnya untuk DIM 46, 47, 48.


Oke, berikutnya kita akan masuk ini satu-satu saja biar enteng, jadi 49, 50, 51 itu

masing-masing saja ya, meskipun tadi sebagian sudah dibahas, tetapi saya kira kita

akan mencoba satu-satu biar lebih ringan. DIM 49, silakan pemerintah!



DIM 49 ini adalah ayat (2) lanjutan dari ayat (1) di atas tadi, Kode Kehormatan

Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik dalam kehidupan

pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Jadi

memang yang namanya kode kehormatan ini menjadi sangat penting karena untuk

129

memposisikan diri kita mempunyai suatu posisi yang terhormat, jadi memang untuk

kehormatan ini, dan kadang-kadang suatu malapetaka ketika seseorang sudah

kehilangan rasa kehormatan ini. Ini menjadi sangat penting dan fundamental dan ini

tidak bisa dipisahkan dengan ayat (1) diatasnya pak. Kemudian saya juga ingin

menyampaikan apresiasi daripada bu Reni bahwa sungguh apa namanya, nyanyian itu

saya sendiri merasa teringat kembali, inikan saya masih di pramuka memang ada

nyanyian itu, tetapi yang pasti bahwa itulah..itulah satu kehormatan yang melekat pada

diri setiap orang yang memang pernah mengalami di pramuka, saya kira begitu. Terima

kasih.


Oke, terima kasih penjelasan dari Pemerintah untuk dim 49, kami persilakan

Demokrat!


Ya terima kasih Pimpinan. Ya contohnya prinsip dari kode kehormatan ini kan

substansinya adalah untuk menjadi acuan bagi setiap Pramuka untuk menjalankannya

diinternalisasi dalam kehidupan baik secara pribadi maupun di masyarakat. Jadi

memang pointnya kami sepakat, dan ... prinsipnya sepakat Pimpinan.


Oke, Demokrat bersepakat dengan point usulan dari pemerintah untuk DIM 49.

Golkar!


Saya terima.


Golkar setuju. PDIP!


Pada dasarnya sepakat, tapi seperti yang tadi disampaikan adalah kalimat

sukarela ini, apakah ini perlu atau tidak, kalau kami sih berpendapat tidak perlulah ada

kalimat sukarela gitu, terima kasih, yang lainnya kami sepakat.

130


Oke, tidak mau sukarela, tidak perlu ada kata sukarela maksud saya. Oke jadi

PDIP setuju tapi tanpa sukarela. Selanjutnya PKS!


Masih kembali ke subtsansi yang tadi, kita perlu apa namanya, jadi tidak

romantisme Pramuka disini, jadi pembahasan ini pembahasan undang-undang

kepramukaan bukan romantisme Pramuka, karena terus terang saya agak tidak lulus di

Pramuka memang, jadi tidak merasakan lagu-lagu itu, Cuma saya lulus di kepanduan,

saya sampai terakhir di kepanduan, tapi ruhnya ada gitu, jadi ruh tentang kepanduan itu

ada, sehingga kalau lagu-lagu Pramuka saya tidak tahu, kalau dikita janji setianya ada

terhadap agama, terhadap Allah itu kan ada gitu. Jadi artinya, ketika disini ada sumpah

setia,satya Pramuka, di point terakhir ada menepati dasa dharma, nah ini kan tidak

dapat dimasukkan, karena bisa jadi bukan dasa dharma lagi yang kita pahami, bisa jadi

kalau yang masuk ke nilai-nilai kepramukaan maka nawa dharma kan gitu, kalau seperti

itu. saya pikir kita kembali, saya masih tetap sebelum ada argumentasi kuat dari sini,

saya masih tetap dengan usulan DPR, terima kasih.


Oke terima kasih, PKS tetap dengan usulan DPR. PAN!


Setuju dengan pemerintah, tetapi kode kehormatan Pramuka ini tampaknya

memaksakan diri dan terbatas pada kata-kata dalam nilai saja, maksudnya batasan-

batasan nilai-nilai Pramuka perlu diperkaya khasanahnya agar pihak-pihak yang

berkepentingan pada kepanduan mewakili... bisa terwakili terhadap pasal ini, dengan

catatan lagi.


Ya PAN menyambung dengan DIM sebelumnya ada substansi menyangkut

organisasi kepanduan. Selanjutnya dengan PPP.


Iya Pimpinan, DIM nomor 49 ini memang nggak bisa berdiri sendiri sejak dari

atas gitu, dan saya kira bagi teman-teman tadi dengan segala hormat kepada teman-

teman dari PAN, PKS, dan PKB, ketika memperdebatkan substansi marilah nanti kita

131

simak maknanya baik-baik pada DIM 50, 51 maksud saya, karena inilah yang

diperdebatkan, jika nanti tidak setuju, maka disinilah sesungguhnya itu dilakukan gitu.

Nah oleh karena itu saya untuk DIM 49 ini setuju dan bersepakat juga dengan PDIP,

sukarelanya dihapus, dan jadi bunyinya “Kode kehormatan Pramuka sebagaimana

yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun

masyarakat dan ditaati demi kehormatan diri”, gitu, jadi sukarelanya dihapuskan.

Kemudian lain-lainnya saya kira saya mengajak teman-teman dari yang saya sebutkan

tadi untuk memperdalam pada DIM 50, 51, terima kasih.


Terima kasih, PPP setuju, sama dengan PDIP tanpa sukarela, menghilangkan

sukarela. Oke Bapak Ibu sekalian, tampaknya ini hal-hal yang ada terekam disini

sebenarnya hampir sama dengan DIM sebelumnya ya posisinya, jadi saya akan

memberikan catatan kepada pemerintah, barangkali pemerintah ada argumentasi

yang.... oh maaf..maaf, jadi pemeritah setelah PKB akan memberikan berupa

penjelasan, silakan Pak Hanif!


Terima kasih Pimpinan. Untuk DIM nomor 49 saya usul dihapus,

pertimbangannya karena ini sangat normatif dan menurut saya tidak gunanya untuk

ditaruh, akan lebih berguna dari sisi substansi itu nanti ditaruh di katakanlah kalau

misalnya ada pasal tentang kewajiban anggota, misalnya anggota Pramuka itu wajib

untuk menaati satya Pramuka dan dasa Pramuka misalnya, itu akan menjadi lebih kuat

kalau ini ditaruh dalam pasal ketimbang misalnya coba, dibaca saja, kode kehormatan

Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik dalam kehidupan

pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri, itukan

statement yang sangat amat datar, yang di dalam konteks undang-undang menurut

saya tidak terlalu relevan, nah tetapi bahwa substansi saya nangkep, saya nangkap

substansi dari ini adalah bahwa intinya bagaimana kode kehormatan itu bisa diamalkan,

bisa dijalankan, dan itu akan menjadi lebih kuat kalau misalnya ditaruh misalnya di

pasal mengenai kewajiban anggota atau semacamnya atau kalau ada, atau kalau tidak

ada ya kita adakan kalau begitu, terima kasih.


Oke, PKB minta ini direposisi, tempatnya tidak disini, jadi kalaupun ada tidak

dalam bahan ini mungkin dalam... ya, substansi setuju, ya relokasi, reposisi, oke kami

132

lanjutkan silakan pemerintah untuk merespon beberapa tanggapan dan mungkin juga

sebagian pendapat dan pandangan dari per fraksi, silakan!


Boleh, mohon ijin?


Oh boleh, silakan..silakan!


Enggak, tadi kita... mohon maaf saja mohon maaf mumpung saya ingat,

menanggapi apa yang diusulkan oleh Pak Hanif tadi mengenai kewajiban,

sesungguhnya itu di dalam Bab Hak-hak dan Kewajiban itu sudah terpenuhi dengan

sangat baik gitu ya tentang... ini saya hanya memberitahukan saja supaya nanti siapa

tahu Pak Hanif berubah..enggak..enggak sorry..sorry, menginformasikan saja, oke

dilanjutkan.


Oke, jadi nanti saya kira yang tadi Pak Hanif setuju, silakan... Pak Hanif setuju,

tapi lokasinya, reposisinya, jadi reposisi itu relokasi nanti, jadi tidak pada disini, PKB

tadi. Kami persilakan pemerintah untuk memberikan tanggapan!


Baik, kami merasa perlu untuk memberikan respon terutama apa yang

disampaikan oleh PDIP dan PPP tentang kata “sukarela” kami tidak keberatan, terima

kasih.


Yang lain mau direspon? Cukup yang dua saja? Oke, karena tadi saya kira dari

PKS dan PKB untuk relokasi Pak, yang PKB tadi kan minta direposisi, relokasi, bukan

disini tempatnya, substansinya setuju, kemudian kalau PKS tadi DIMnya tetap, PAN

sama yaitu bahwa posisinya agar tidak hanya Pramuka saja gitu ya. Oke, mungkin ada

respon, silakan!


Ya, mengenai reposisi sebagai catatan, kita boleh saja, tapi nanti kita lihat

karena ada di DIM berikutnya Bapak.

133


Oke, jadi kembali, saya kira ini memang belum ada titik temu pada DIM 49 ya,

tentu saya kira kalau... kecuali ada hal baru saya kira... tidak ada ya yang baru, jadi kita

masukkan ini dipending, tapi tadi posisinya ada sedikit pergeseran, pemerintah setuju

dengan usulan PDIP dan PPP menghilangkan “sukarela”, jadi artinya posisi DIM

pemerintah itu setuju dengan itu, tetapi memang belum disepakati karena dari PKS,

PAN, PKB belum bersepakat, dan khusus PKB setuju substansi tapi tidak disini. PKS

dan PAN belum setuju, substansinya setuju tapi tidak hanya mengatur Pramuka,

demikian.

Oke, jadi saya kira apakah perlu diputar lagi atau kita cukup bahwa ini masuk

pasal yang disepakati ya, Dim ya belum disepakati ya, DIM 46.


Saya ingin menambahkan, jadi artinya dari point-point tadi masalah istilah dasa

dharma, satya Pramuka, dharma Pramuka, kita sepakat ini tidak menjadi satu hal yang

tidak mungkin dirubah termasuk nilai-nilai 10 nya yang ada di dalam. Saya sempat

berbicara dengan teman kita tokoh idiolog PDIP Utut al mukarrom, jadi artinya seperti

kata suci ini saya sepakat dengan PDIP, ini bisa dirubah jadi jernih misalnya. Ini kata-

kata ini kan lebih kita menerima lebih enak gitu, membumi dan membawa dharma itu

tidak berat kita pikul. Apalgi ini saya pikir dari temen PDIP juga sudah berpikir ini tidak

ada persoalan, saya pikir ini bisa kita ambil substansinya disitu. Jadi jangan dipaksakan

karena nikmat menyanyikan itu, kita mesti pakai itu gitu, terima kasih.


Ya oke, kita akan masuk ke substansi pada DIM 50 dan 51, 51 khususnya, tapi

saya kira untuk DIM 49 tadi pada posisi belum ada kesepakatan khususnya yang

sepakat dengan DIM pemerintah dan sukarela, menghilangkan sukarela, tapi ada 3

fraksi yang belum bersepakat khususnya PKS dan PAN, dan PKB setuju substansi

tetapi posisinya tidak disini. Oke, jadi DIM 49 belum bisa disepakati.


Berikutnya kita masuk DIM 50, ini sudah point-point di satya Pramuka yang

diajukan oleh pemerintah, ini saya kira ini sudah mulai bisa masuk ini, apakah usulan

point-pointnya mau direlevansikan, mau disesuaikan dengan perkembangan dan

sebagainya saya kira kalau memang ada perubahan atau termasuk mungkin

134

peristilahan dan sebagainya, substansi dan judulnya atau peristilahan ini. Kami

persilakan DIM 50, pemerintah!


Baik, ijin Pimpinan. DIM 50 ini adalah Satya Pramuka, memang ini adalah

sesuatu yang sudah memasyarakat. Satya Pramuka ini, kata satya itu mengandung arti

satu setia, kesetiaan, jadi ini merupakan suatu kosa kata yang memang melegitimasi

dan apa namanya, berakar betul di Pramuka. Jadi satya Pramuka sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 merupakan janji dan komitmen diri yang diucapkan pada saat

pelantikan atau berbunyi, “demi kehormatanku akau berjanji akan bersungguh-sungguh

menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup serta membangun masyarakat,

menepati dasa dharma”.

Tadi sudah muncul kepermukaan diangkat oleh sohib saya, ini dari PKS, jiga dari

PKB mengenai dasa dharma. Saya pikir pintu masih terbuka buat kita, ketika kita ingin

melakukan evaluasi, jadi saya sependapat dengan Bu Reni dari PPP, kita resapkan

dulu yang ada disini baru kita komentari, dan kalau perlu kita membuat sandingan, jadi

kita membuat sandingan, ini yang sudah ada yang eksis sekarang, kemudian

pemikiran-pemikiran kita yang baru seperti apa, jadi jangan dulu mengamanir sebelum

kita membuat sandingannya, komentarnya begitu, terima kasih Bapak.


Terima kasih pemerintah. Jadi pemerintah terbuka terhadap usulan, sekiranya

ada penyempurnaan terhadap satya Pramuka untuk DIM 50, kami persilakan untuk DIM

50 dari Demokrat!


Terima kasih Pimpinan...(dipotong)


Mohon maaf Pak, ini mohon maaf ada tambahan...


Oke silakan..silakan!

135


Mengenai dasa dharma, dasa itu kan 10, tetapi ada sesuatu yang mungkin ini

bukan persoalan...(dipotong).


Pak Drajat, mungkin gini, karena ini DIMnya nampaknya agak kontentnya berat,

kita satu-satu saja. Jadi dasa dharma kan DIM 51 ya?


Ya, ya artinya “dasa”nya yang bisa berubah, tapi mengenai kata dharma ini

yang... dharma ini kewajiban.


Ya kita masuk DIM 50 Satya Pramuka, oke, jadi nanti ini biar kita fokus dulu,

kalau barangkali ada usulan terhadap satya ini, kemudian baru masuk lagi dharma,

karena ini juga agak berat ini, ada 10 point, jadi mungkin tidak dirangkum, tidak

disatukan itunya, satu-satu.

Silakan Demokrat!



Satya Pramuka ini sebenarnya tadi juga uraian bu Reni tadi juga sudah

menyampaikan, kami coba untuk meresapi, tapi yang point penting adalah kami

menghargai dimana point-point yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pramuka

dalam membentuk satya Pramuka ini, karena ini merupakan roh pada saat mereka

akan dilantik untuk menjadi seorang Pramuka, sehingga kami sepakat dengan

pemerintah. Ini perlu, walaupun sebenarnya kalaupun ada sandingan yang nanti

mungkin lebih baik ini kita terbuka untuk ini, tetapi prinsipnya kami setuju, terima kasih

Pimpinan.


Terima kasih. Ada yang menarik, mungkin sedikit ilustrasi, ketika sumpah DPR,

sumpah DPR itu di undang-undang Pemilu itu ada.... nggak ini makanya ada sedikit ya

gambaran, jadi sumpah Anggota DPR di undang-undang terbaru itu ada tambahan

sedikit, yaitu memperjuangkan daerah pemilihan, iya itu berbeda dengan periode

sebelumnya. UU Pemilu Sumpah Anggota DPR itu memperjuangkan daerah pemilihan,

136

ini point baru, jadi mengenai waktu itu karena memang sistimnya dapil, lebih fokus,

maka memang kemudian menjadi melekat bahwa kita bersumpah memajukan atau apa

lupa saya, pokoknya daerah pemilihan gitu, nah waktu itu dirumuskan sehingga itu

melekat jadi tugas kita, artinya kalau kita itu dapat aspirasi daerah pemilihan itu

memang karena kita bersumpah kira-kira begitu, ada konsekuensinya, maksudnya

relevansi dengan ini adalah apakah kita juge melihat ada relevansi terhadap perubahan

sumpah dan seterusnya itu, terhadap perkembangan jaman. Ini saya kira untuk

membuka wacana saja, diskusi.

Oke selanjutnya Golkar!


Terima kasih. Untuk DIM 50 ini saya punya sedikit pandangan yang berbeda ya,

inikan undang-undang, apakah perlu mencantumkan yang sangat detail seperti ini

sampai janji ini harus dimasukkan di dalam undang-undang. Apakah perlu, yang lain

tadi beda lagi, tapi yang ini karena ini sebetulnya kan dari anggaran dasar ya dasa

dharma ditarik menjadi undang-undang, jadi menurut pendapat saya sejalan dengan

dari PKS, saya kali ini sejalan dengan PKS yaitu, apakah... tadi ada relevansinya,

apakah tidak terlalu mengikat nanti organisasi-organisasi lain walaupun secara

mendasar memang yang Pancasilanya, yang UUD 1945 nya, yang lain-lain yang

sangat mendasar secara internasionalnya itu tentu kita sudah sepakat, tapi apakah

perlu sampai harus detail seperti ini gitu. Mohon dijelaskan lagi, nanti baru saya bisa

memberikan.


Oke, jadi Golkar dalam posisi meminta dijelaskan apakah perlu ada sumpah di

undang-undang ya. Oke selanjutnya PDIP DIM 50!

F.PDIP (IRSAL YUNUS)

Kami dari PDI Perjuangan setuju dengan DIM 50 ini dengan beberapa

perubahan redaksional di dalam sumpah ini, kalau kita baca sumpahnya, “demi

kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku

terhadap Tuhan YME, NKRI, dan mengamalkan Pancasila”, kemudian ynag berikutnya

“menolong sesama mansuia dan makhluk hidup lainnya serta ikut membangun

masyarakat”, terkahir “menepati dasa dharma”. Disini ada perbedaan kita memisahkan

antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, jadi derajat manusia itu lebih tinggi dari

hewan, kira-kira begitu, karena itu kita pisahkan, menolong sesama manusia dan

makhluk hidupnya, kemudian begitu juga Tuhan Yang Maha Esa, biasanya kata-kata

137

Tuhan ini sudah menjadi baku atau satu set dengan Yang Maha Esa. Kemudian bisa

juga kami tambahkan tadi kalau boleh Pimpinan, tadi tje Popong bilang apakah perlu

ditaruh di dalam undang-undang, saya kira ini bagian dari pembentukan akhlak karakter

building itu. jadi ini merupakan suatu keharusan untuk diucapkan setiap kali dia masuk

Pramuka, kan ini masalah yang sangat fundamental, itu kalau boleh kami kemukakan,

kalau boleh kami komentari, terima kasih.


Terima kasih, PDIP mengusulkan beberapa perubahan, ini mulai masuk ini, jadi

ada perubahan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian disini menolong sesama hidup,

memang kurang lengkap redaksinya, sesama manusia dan makhluk hidup, tadi cermat

memang ya dan selanjutnya. Jadi saya kira ini PDIP mulai membuka untuk

menyempurnakan isi kalau ini disepakati sebagai bagian sumpah. Selanjutnya PKS

DIM 50!


Ya, DIM 50 pertama undang-undang ini bayangan saya memang hanya untuk

menjelaskan, mengatur tentang apa tadi, tentang hal-hal yang bersifat universal dan

pembangunan karakter secara umum, sehingga bayangan saya hal yang sangat teknis

ini yang ada sumpah setia ini, janji setia ini saya pikir dalam undang-undang itu tidak

perlu diatur seperti ini, tidak perlu diatur seperti ini dalam undang-undang itu

dimasukkan janji setia, karena di Pramuka juga ada beberapa satya Pramuka, ada dwi

satya, ada tri satya, yang dimasukkan disini yang mana? Ada dwi satya itu untuk dasar,

ada tri satya untuk pandega dan lain-lain. Nah ini saya pikir terlalu teknis sekali kalau

dimasukkan menjadi satu sumpah di undang-undang, lalu diatur bahkan tanpa ada

sumpah setia juga biasa kalau misalnya kepanduan, taruhlah di PKS misalnya, itu janji

setianya kepada partai misalnya, sudah ada, ada baiat gitu, ada baiat gitu misalnya, itu

sudah selesai. Jadi saya pikir untuk hal ini tidak perlu diatur dalam undang-undang,

hanya cukup mengatur nilai-nilai tadi kepramukaan dan ini saja apa namanya, karakter

bangsa itu saja saya pikir, jadi saya pikir ini tolong apa saya tidak untuk dimasukkan

dalam undang-undang ini, tidak setuju dimasukkan, terima kasih.


Ya PKS tidak setuju untuk ini menjadi bagian dari undang-undang. Selanjutnya

PAN.


138

Saya setuju, kami setuju dari PAN ini pasal ini dihapus gitu, ini kan janji ini,

komitmen ini tidak main-main, seperti sumpah. Saya cuman memberikan contoh

membayangkan pemula itu yang di Pramuka siaga yang usianya 7 tahun, ini kan

anggota Pramuka itu kan batasannya 7 sampai 25 tahun, ya taruh yang 7 tahun itu

mereka sudah mempunyai komitmen, satu disini menjalankan kewajibannya terhadap

Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban terhadap Tuhan balik lagi

kepada agamnya masing-masing, kita tahu 7 tahun itu ya kalau keyakinan saya itu di

Islam itu baru 10 tahun diingatkan, ini sudah lebih awal sebenarnya, jadi bebannya

terlalu berat, kalau menurut hemat saya bgeitu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan

nantinya pasal ini masih dipertahankan, tapi saat ini tidak melihat bahwa harus

diadakan pasal ini, itu saja.


Ya PAN setuju untuk tidak ada atau di hapus, tidak dimasukkan dalam undang-

undang tentang itu meskipun terbuka untuk diskusi. Kemudian PPP, DIM 50!


Ya terima kasih.

Saya ingin mengilustrasikan terlebih dahulu mengenai sumpah, bahwa sumpah

itu bukan sesuatu hal yang teknis dalam suatu lembaga. Saya ingin menggambarkan

terlebih dahulu bagaimana sumpah Presiden itu diatur dalam Undang-Undang Dasar

pada perubahan ke-4 pada pasal 9. Kemudian bagaimana juga janji DPR itu dituangkan

dalam UU MD3. Oleh karena itu ketika sumpah janji Pramuka itu dicantumkan di dalam

undang-undang, saya kira memang seharusnya begitu, karena inilah bentuk pengikat

antara dia gitu, sebagai seorang Pramuka gitu, itu satu, ilustrasi saja. Jadi sumpah ini

bukan sesuatu yang teknis, bukan, justru substantif gitu, ini maknanya sangat-sangat

filosofis gitu, makanya sumpah disini erat kaitannya dengan azas Pramuka itu sendiri

yaitu Pancasila, di dalamnya ada ketuhanan, ada kemanusiaan gitu, ada keadilan

segala macam gitu. Oleh karena itu, satya Pramuka menurut saya masih sangat

diperlukan dan secara redaksi saya menambahkan dari Fraksi PPP, Satya Pramuka

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan janji dan komitmen diri yang

diucapkan pada saat pelantikan berbunyi “Demi kehormatanku aku berjanji akan

bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Allah SWT, Tuhan YME,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila”. Kemudian kedua

“Menolong sesama hidup dan ikut serta menolong masyarakat”. Tiga, “Menepati Dasa

Dharma”. Terima kasih.

139


Oke, PPP menambahkan Allah SWT dan Tuhan YME. Oke, selanjutnya PKB!



Pertanyaan pertama adalah mengapa sumpah harus ada? Itu tentu kita harus

kembali kepada tujuan dasar dari pengaturan mengenai Pramuka ini, yang intinya

adalah pembentukan karakter bangsa. Dan kita semua tahu bahwa apapun namanya

entah itu sumpah entah itu janji, entah itu baiat, mungkin kalau diteman-teman muslim

atau apapun namanya, tapi itu selalu berkorelasi dengan sikap moral yang hendaknya

mendasari dari seluruh perilaku baik itu pribadi ataupun organisasi. Nah dari

pertimbangan itu kami memandang bahwa sumpah itu penting dan harus ada, dan tadi

juga sudah disampaikan juga oleh beberapa teman bahwa presedennya juga ada di

berbagai lembaga, ini kalau soal kaitannya dengan penempatan sumpah itu di dalam

undang-undang, tapi saya bicara soal substansinya, apakah sumpah itu penting atau

tidak. Nah sejauh pengalaman kita sumpah itu tampaknya memang mejadi sesuatu

yang penting, karena minimal dia merasa terikat secara moral dengan itu, itu satu.

Yang kedua, apakah sumpah itu kemudian harus disamakan atau dibedakan

untuk seluruh gerakan Pramuka atau gerakan kepanduan atau apapun namanya. Nah

menurut saya memang harus disamakan, dan karena harus disamakan dia harus

masuk dalam undang-undang, karena kalau tidak nanti ada sumpah yang lain juga,

menurut saya itu menjadi persoalan, padahal kita ini ingin mengarahkan agar gerakan

Pramuka ini bisa menjadi satu, sehingga sumpahnya itu juga harus satu.

Yang ketiga, adalah masalah kontent, isi sumpahnya adalah apa. Nah itu sesuatu yang

menurut saya itu bisa kita perdebatkan, tapi yang ingin saya katakan pertama bahwa

sumpah penting, jadi ditempatkan di dalam undang-undang ini karena dia berkorelasi

secara positif dengan tujuan dasar untuk membentuk karakter. Yang kedua ini juga

menjadi pengikat dari pribadi-pribadi anggota Pramuka ketika dia masuk dan dilantik,

lalu membacakan ini, jadi ada ikatan, ada ikatan moral. Kemudian yang ketiga soal

substansinya, saya juga kalau redaksinya saya mengusulkan ini diserahkan ke tim

perumus usulan saya untuk diperbaiki, tapi dari sisi kontentnya saya lihat satu, kalau

soal menjalankan kewajiban pasti, terserah mau pakai Tuhan yang mana, silakan kita...

bebas, bebas saja kalau saya, yang penting Tuhan ada, mau Yang Maha Esa atau

Yang Maha Kuasa ya kan, ...(tertawa bersama). Yang kedua kewajiban terhadap

negara, ini saya kira penting. Yang ketiga kewajiban terhadap sesama atau

masyarakat, lalu yang ke empat kewajiban terhadap alam. Baru kemudian yang ke lima

kaitannya dengan pengamalan Pancasila, artinya kontentnya ada lima ini, soal

140

redaksinya monggo mungkin kita bisa sepakat diserahkan ke tim perumus, tapi menurut

saya 5 point ini menjadi penting untuk dirumuskan. Terima kasih.


Terima kasih, PKB setuju ada sumpah istilahnya, ada janji, tapi substansinya

terbuka atau disubstansi beberapa sudah ada yang memberikan substansi usulan

secara detail, artinya secara redaksional, ini saya kira kalau ini disepakati tentu bisa ke

timus ya, nah tadi saya kira ada yang tidak setuju, ada yang belum setuju ini, misalny

tadi dari PKS dan PAN belum bersepakat ini dimasukkan sebagai... oh Golkar, Golkar

minta penjelasan, Golkar masih menunggu penjelasan dari pemerintah, nah penjelasan

ini akan menentukan sikap Golkar kira-kira begitu, yang lain setuju untuk dimasukkan

redaksional. Oke kami persilakan... oh Pak Mahyuddin, masih ada, silakan!


Terima kasih, maaf Pak Pimpinan, saya ini sebenarnya kalau istilah kedokteran

hermaprodit, (tertawa bersama), jadi laki-laki bukan, perempuan bukan. Jadi mewakili

fraksi bukan, pimpinan bukan gitu, tapi masukan saja dalam sumpah ini ya, karena

menurut pengalaman saya juga di dalam Undang-Undang terutama 32 Tentang

Pemerintahan Daerah, saya sering menyumpah, sering menyumpahi orang-orang. Jadi

kalau Bupati disumpah, maka itu tidak ada di dalam undang-undang, jadi suatu

keharusan disumpah, tapi bunyinya apakah ini nanti dikorelasi dengan ini, ini berjanji

ini, tidak bersumpah. Bagi yang beragama Islam turutkan kata-kata saya, “Demi Allah

saya bersumpah”, bagi agama lain turuti kata-kata saya, “Saya berjanji demi Sang

Hyang, demi Ibu Bapak dan sebagainya. Jadi harus ada itu kalau di dalam ini, sebab itu

keterikatan komitmen kita di dalam pekerjaan kita nanti di dalam suatu organisasi. Jadi

saya sarankan ya, layaklah sumpah ini, apalagi ini lebih ringan, “saya berjanji”, nah

banyak orang yang sudah berjanji besok lupa, kalau demi Allah itu kan bersumpah,

lebih seram lagi, apakah itu akan saya bersumpah untuk yang beragama Islam, saya

berjanji untuk agama lain ya, terserah nanti kepada tim perumus. Terima kasih Pak,

masukan dari hemaprodit, terima kasih.


Terima kasih, iya ini Pak Mahyuddin ini Ketua Komisi, ya jadi sebenarnya bukan

hemaprodit ini, disini posisinya adalah supervisi, jadi karena nanti ini semua dilaporkan

ke Raker dan nanti tentu saja dipimpin oleh Ketua Komisi.

Oke, kembali ke substansi, jadi saya kira posisinya adalah ada yang setuju untuk

masuk sebagai sumpah atau janji, tadi Pak Mahyuddin memberikan istilah janji bukan

141

sumpah, nah kalau sumpah biasa diangkat jabatan, tapi ini berjanji, komitmen gitu.

Kemudian ada yang belum bersepakat, Golkar menunggu penjelasan, dan yang tidak

setuju itu PKS dan PAN sebagai janji. PKB setuju substansi, apa setuju terhadap

adanya janji atau sumpah, tapi kemudian substansinya dibicarakan lebih lanjut.

Kami persilakan pemerintah, beberapa penjelasannya ditunggu, karena akan

menentukan sikap pada putaran kedua, silakan!


Baik terima kasih.

Terima kasih Tje Popong atas permohonannya meminta penjelasan pada saya

dari pemerintah kenapa ini penting. Yang pertama, memang kami berpegang pada

peraturan perundangan, dalam peraturan perundangan, undang-undang itu boleh

mengatur secara rinci yang terkait dengan sumpah atau janji. Seperti halnya dalam

undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dan bahkan UUD 1945 pun

mengatur mengenai Sumpah, Janji Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang logikanya

kenapa ini menjadi seperti ini, saya ingin menyampaikan seperti tadi yang sudah

disampaikan juga oleh Pak Hanif dari PKB dan Bu Reni dari PPP, kami ini punya

pandangan bahwa Satya ini adalah ikatan moral, ikatan moral yang membentuk pribadi

dari suatu upaya kita untuk membentuk, menumbuhkan, mengembangkan karakter.

Jadi nanti adalah terekspresi di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam hubungan

antar personal, dalam hubungan dengan masyarakat, dan lain-lain.

Yang kedua adalah janji ini atau satya ini akan membentuk menjadi identitas,

identitas yang betul-betul membedakan antara dia yang di Pramuka dengan yang

bukan, itu ada perbedaan yang signifikan. Ini makanya betapa pentingnya janji ini

dieksplisitkan dalam peraturan atau perundangan ini.

Yang ketiga adalah janji ini adalah mengingatkan kepada kita ketika akan

melaksanakan satu kegiatan pendidikan, kita sudah bersepakat bahwa di dalam

gerakan ini, ke dalam kepramukaan ini ada pendidikan, dan pendidikan itu memang

harus merujuk kesana. Buat apa suatu pendidikan yang berkaitan dengan Pramuka itu

dilakukan, kalau kita tidak ada muara akhirnya kemana, ini yang ketiga.

Yang ke empat, ini juga menjadi alat evaluasi kita ketika sudah di Pramuka itu memang

tidak bisa mewujudkan janjinya, berarti ada yang salah. Kalau kita sekarang ini

misalnya, ada anak yang tiba-tiba dengan tingkat kesadisan yang tinggi, dia membacok

temannya, dia membacok apa, salahkan dia, itu adalah produk dari sejarah kita, yang

salah itu kita harus berpikir, ada pendidikannya, mungkin kita bertanya, ada yang salah

disini, nah ketika Pramuka juga begitu, kita akan berpikir mana yang salah. Saya kira

itu, dan tadi saya telah menyampaikan bahwa ini menjadi sangat penting, dan karena

142

ini bukan sesuatu janji yang janji begitu saja, tetapi ini janji yang menginternalisasi yang

pada akhirnya akan membentuk satu pribadi yang... saya kira begitu Tje Popong, hatur

nuhun Tje.


Terima kasih penjelasan dari pemerintah terhadap beberapa tanggapan atau

respon dari anggota panja, kami berikan kesempatan putaran kedua, jadi barangkali

setelah diberikan penjelasan pemerintah ada yang ingin melakukan revisi atau mungkin

merubah pendapat, pandangan atau tetap, silakan dari Demokrat yang pertama!



Kami tetap sepakat dengan pemerintah, Cuma memang mengenai isi dari

sumpahnya ini, ini kita fleksibel berdasarkan apa yang menjadi terbaiknya kesepakatan

dari nanti dari... kita berikan kepada tim perumus saja, kalaupun ini menjadi baku saya

pikir tidak ada masalah, tapi kalaupun ada yang lebih baik saya tidak ada masalah,

Cuma kami pointnya adalah sepakat dengan pemerintah karena ini juga bagian dari

seperti undang-undang lain juga kalau sumpah ini menjadi jenis kesatuan di dalam

undang-undang itu sendiri. Terima kasih Pimpinan.


Terima kasih. Demokrat setuju termasuk nanti ada perubahan redaksional ya,

kemudian Golkar, silakan!


Baik, sudah mengerti saya sekarang...(tertawa bersama), tapi ada sedikit apa,

tadi ada dari fraksi mana saya tidak tahu, saya tidak ingat..sumpah, tadi kan ada yang

usul mengenai sumpah, nah kalau menurut pendapat..oh bapak Ketua ya, kalau

menurut pendapat saya memadai, nah kalau sumpah mungkin agak terlalu tinggi, tapi

biar, karena saya kepada pemerintah bukan kepada Bapak. Terima kasih, jadi saya

terima Pak.


Oke, Golkar setuju dengan usulan pemerintah DIM 50. Oke selanjutnya PDIP!

Oke, PDIP tetap setuju dengan DIM 50. PKS!

143


Ya saya tetap, walaupun nanti akan memberikan penilaian juga dengan apa

yang isi dari Satya Pramuka ini. Pertama secara substansi tidak perlu dimasukkan di

dalam undang-undang masalah janji ini. Yang kedua, kalaupun ada pertimbangan janji

ini kenapa tidak dimasukkan, karena memang agak berat bagi kita membuat satu janji

ya ataupun sumpah. Janjipun saya pikir tidak perlu dimasukkan, kalau ingin menjadi

suatu spirit saja, bukan menjadi... jadi anak-anak didik ini jangan ada beban-beban..

kita ajarkan suatu janji-janji yang mereka itu sampai ke DPR pun sudah biasa dijanji

mereka, sudah biasa berjanji itu kan, karena ini kan anak-anak SD, SMP sudah ringan

membuat janji-janji begini, kita doktrin, kita berikan dogma seperti itu, jadi pejabat pun

biasa berjanji, nggak ada yang ringan.. yang berat bagi mereka. Ini saya pikir hal yang

penting kita ajarkan disini karakter bangsanya itu adalah ada spirit yang masuk disana,

di anak-anak itu, spiritnya bukan janjinya. Spirit yang masuk, dan ini bukan bentuk janji

atau sumpah, tapi hanya bentuk manifesto. Bentuk Manifesto bentuk slogan-slogan

yang membuat mereka itu berspirit masuk di Pramuka. Kalau dibuat janji, kita sudah

kebiasaan banyak janji kita ini, bahwa Pak Gubernur pernah disumpah gitu kan, janji

banyak betul.


Nah ini pakai insya Allah saja, (tertawa bersama).


Nah, jadi saya pikir begini, saya pikir saya hanya menilai apa saya usulan saya

tetap pada DPR, usulan DPR tidak dimasukkan dalam undang-undang, kalaupun saya

kasih masukan buat pemerintah, ini hanya bentuk spirit, manifesto kepada anak-anak

Pramuka kita dan bunyinyapun tidak usah ada janji. Manifesto Pramuka, Demi

kehormatanku aku akan bersungguh-sungguh, begitu. Jadi tidak perlu ada janji, Aku

akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Jadi tidak ada

janji disana, tidak ada beban, beban agama disana, kalau nanti anak-anak sudah

bohong semua kan, banyak janjinya dia anak-anak sudah banyak bohong lagi.

Dan terakhir, kenapa dimasukkan lagi menepati dasa dharma, menepati dasa

dharma, ini tidak perlu lagi, karena sudah diatur nilai-nilai kepramukaan itu yang

menjadi nilai spiritnya. Jadi tidak perlu lagi menepati, ini kalau tidak ditepati bagaimana?

Kan ada persoalan lagi disitu. Jadi saya pikir kita ringankan disini, di undang-undang itu

kita ringankan betul, jangan dibuat ada romantisme Pramuka yang nanti itu menjadi

beban baru di revitalisasi Pramuka. Ketika nanti tidak ditepati janjinya, urusan lagi nanti,

apa hukumannya, ada sanksinya enggak kira-kira disini, dibuat sanksi kalau satu dasa

144

dharma tidak dipenuhi, anak-anak SD yang masih apa, siaga, masih hijau untuk

berjanji, kan ini ada persoalan ini. Kita DPR saja berjanji ini masih banyak yang kita

tidak amanat gitu, ya apalagi kalau dibuat janji lagi di Pramuka, banyak janji kita ini.

Terima kasih. (Tertawa Bersama).


Oke terima kasih. Silakan Pak Mahyuddin!


Kalau janji pejabat itu beda dengan janji pegawai negeri, kalau janji pegawai

negeri itu dinyatakan tidak akan menerima sesuatu atau apapun yang dialihkan kepada

saya, dan....(tidak jelas suara kecil)... kepada saya. Jadi kalau Gubernur tidak ada itu

tidak menyetujui.....(tidak jelas suara kecil), makanya banyak Gubernur masuk penjara

gitu...(suara kecil tidak jelas) – (Tertawa bersama)...


Jadi Pak Mahyuddin mengingatkan kalau nggak ada janji juga bahaya kan, kalau

Pramuka kalau nggak ada janji gimana nanti Pak, melanggar semua. Oke Bapak Ibu

sekalian, jadi dari PKS tadi menegaskan bahwa tidak perlu memberikan beban gitu itu

untuk janji, ini saya kira posisi dari PKS. Selanjutnya PAN!


Ya, tadi yang dikatakan oleh Pimpinan bahwa soal janji ini, sumpah, itu kan

semua Anggota DPR semuanya sudah disumpah. Salah satu isinya adalah akan

memperjuangkan aspirasi daerahnya, daerah pilihannya masing-masing,

memperjuangkan, salah satunya itu lah ya. Nah itu Anggota DPR mempunyai

konstituen, sedangkan calon siaga ini, pemula ini kan tanggung jawabnya terhadap

dirinya dan Tuhannya, saya melihat seperti itu. Jadi kalau janji pun, misalnya ada

redaksionalnya saja. Saya masih sependapat supaya ini tidak diadakan, tapi mungkin

ada juga semacam komitmen sebagai anggota dia bersikap, misalnya salah satunya

mungkin kata-katanya, Demi kehormatanku saya berusaha memenuhi janji untuk... dan

sebagainya, seperti itu, jadi ya lebih lembutlah, ya terlalu... mungkin itu saja, terima

kasih.


Ya terima kasih, jadi PAN pada posisi terbuka untuk dimasukkan tapi dengan

lebih lunak kira-kira begitu. Oke, selanjutnya PPP!

145


Ya, saya ingin menyampaikan tapi nanti tolong dibantu dari kakak-kakak yang

dari Kwartir Nasional, jadi sumpah yang dilakukan oleh usia siaga, itu bukan ini gitu, jadi

bahasanya itu bukan untuk siaga, tapi ini bisa teman-teman bisa bayangkan, ketika

pakai baju coklat, terus pakai topi, terus pakai shal apa pakai kacu merah putih gitu ya,

terus dia berdiri gini, terus pegang bendera gitu, terus dia mengucapkan... kalau untuk

siaga itu, saya berjanji akan taat dan patuh terhadap ayah dan ibu, kalau nggak salah

begitu, nanti dari Kwartir Nasional tolong diteruskan, saya lupa, itu untuk siaga, untuk

usia anak SD.


Ini setiap tingkatan berbeda.


He eh, setiap tingkatan berbeda, nah kemudian penggalang, ini penggalang ini

usia SMP sampai penegak, sampai pendega, sampai usia SMA dan perguruan tinggi

baru ini gitu, dan ini diselesaikan ketika dia akan menyelesaikan SKU, Syarat

Kecakapan Umum ya, kak Ifa namanya kalau dulu, ini..ini salah satu yang harus

dipenuhi adalah hafal ini dulu, karena ini adalah pembuka bentuk komitmen terhadap...

jadi maksud saya ketika teman-teman memperdebatkan ini kan bukan untuk anak, tidak

disitu apa diskusinya gitu, tapi ini ruh substansi ketika sudah mengikrarkan jadi

Pramuka, maka dia taat sebagai hamba Tuhan, dia taat kepada Tuhannya, sebagai

warga negara Indonesia dia cinta tanah air, dia mengamalkan Pancasila sebagai azas

kepramukaan itu sendiri begitu loh. Jadi perdebatan bukan dalam tataran usia, bukan,

tapi ini bentuk komitmen apa ya, ikrar diri sebagai Pramuka terhadap bangsa dan

negara, terima kasih.


Terima kasih, ya PPP setuju dengan masukan, silakan selanjutnya PKB!



Saya sampai hari ini masih Islam, dan ketika saya memiliki kesadaran awal

sebagai orang Islam saya membaca kalimat syahadat, saya berjanji, hidup saya

memang tidak selalu memenuhi aturannya Islam, tapi pada saat saya melakukan

kesalahan, melakukan dosa saya selalu mengingat itu, bahwa saya melakukan

146

kesalahan, minimal sadarlah, tahu. Artinya apa, janji, sumpah, atau semacamnya ini

meskipun ini sifatnya pribadi tidak terkait dengan orang tetapi ini bagian dari ikatan

moral dari pribadi kita itu, sehingga menjadi penting, dan itu membentuk karakter, jadi

kalaupun melakukan kesalahan kita tahu ya kan, kan kita pernah janji itu. apalagi kalau

bicara soal akherat, minimlal kalau slidenya ditayang ulang gitu, kalau lihat

dibandingkan antara kelakuan sama janjinya gitu kan, jadi enak, bahwa Tuhan untuk

mengevaluasi juga enak..(tertawa bersama), jangankan kalau nggak ada janjinya, tidak

ada parameternya ini untuk ngukur, itu satu. Jadi sumpah menjadi penting.

Yang kedua, saya ingin menambahkan dicatatan itu karena tadi saya usulkan

kalau substansi silakan, itu redaksinya seperti apa, tapi pointnya saya usulkan ada 5,

satu soal kewajiban terhadap Tuhan, yang kedua kewajiban terhadap negara, yang

ketiga kewajiban terhadap masyarakat atau sesama, yang ke empat kewajiban

terhadap alam, yang kelima baru pengamalan soal Pancasila. Saya termasuk juga yang

tidak setuju misalnya menepati dasa dharma dimasukkan disitu saya tidak setuju,

karena nanti toh dasa dharmanya ada sendiri elaborasinya atau apapun namanya nanti

ya kan, yang ini seluruh anggota Pramuka nanti berkewajiban juga untuk menepati itu,

baik itu dasa dharmanya ataupun satya Pramukanya, terima kasih.


Ya, jadi dari PKB terakhir, saya kira tadi menyampaikan setuju dan ada

beberapa penyesuaian ya, ada beberapa revisi atau usulan untuk penyempurnaan

redaksional.

Bapak Ibu sekalian, jadi tampaknya memang....(berbicara bergantian)... biar

nggak ngantuk ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi tampaknya memang pada posisi ini

sebagian sebenarnya secara eksplisit menyampaikan bersetuju dengan beberapa

penyempurnaan, tapi dari PKS juga saya bersepakat dengan redaksinya itu kan, tadi

mengatakan oke dengan lebih lunak dan juga dari PAN tadi terbuka juga, jadi

sesungguhnya tampaknya kalau ini dibawa ke timus barangkali bagaimana kita... ya

jadi karena nanti disana terbuka, disana bersepakat untuk penyempurnaan redaksi, nah

muatannya seperti apa ya kita bicarakan di timus, ya begitu ya, jadi masing-masing

nanti bisa menyampaikanlah apa kira-kira apakah perlu diperhalus, atau diperberat,

atau diper... dan seterusnya ya. Oke jadi DIM 50 kita sepakat bawa ke timus ya?

(Rapat Sepakat)

Oke, bismillahirrahmanirrahim.


147

Mantab ini, biar ada yang dianulah.

Ini tampaknya masuk ke DIM juga yang terkait ini DIM 51 tadi banyak

disinggung, tapi ini ada beberapa usulan untuk disempurnakan juga redaksionalnya,

kami usulkan... kami sampaikan pemerintah untuk menyampaikan DIM 51 tentang

Dharma Pramuka, silakan!



DIM 51 ini memang juga... jadi DIM 51 ini merupakan kelanjutan dari DIM yang

50, walaupun tadi banyak mengomentari bahwa tidak perlu mencantumkan menepati

dasa dharma, tapi yang ingin saya komentari adalah bahwa dharma ini adalah

merupakan suatu kewajiban, kalau nanti dari evaluasi kita, dari pemikiran-pemikiran

yang bisa kita akumulasi, sudah barang tentu pemikiran-pemikiran yang kreatif,

pemikiran-pemikiran yang lebih realistik tetapi idealis, itu mungkin bisa terjadi. Dalam

proses diskusi ini, tetapi yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang telah berakar di

dalam kehidupan Pramuka, ini yang dinamakan dasa dharma, dasa sepuluh, dharma itu

adalah kewajiban, seperti yang tercantum disini, dari satu: Taqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa dan selanjutnya, ini lah yang merupakan dasa dharma, tetapi kalau tadi

misalnya seperti halnya di butir 3 atau DIM 50, terjadi penambahan-penambahan

usulan yang bersifat substantif sampai pada redaksi, saya pikir yang di DIM 51 juga

saya ingin menyampaikan bisa saja diantara kita semuanya memberikan pemikiran-

pemikiran yang baru, tetapi nanti saya mohon dengan hormat supaya ada

sandingannya, sehingga kita mengevaluasi dulu apa yang ada di dalam dasa dharma

seperti yang telah ada sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang. Terima kasih Bapak.


Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi DIM yang diajukan pemerintah, dan saya

kira ini menarik juga bahwa sesungguhnya di DPR ini juga ada DIM yang senada atau

hampir sama, itu pada DIM 44. Jadi DIM 44 yang tadi diusulkan dianukan... jadi ini

DIM... jadi kira-kira sandingannya DPR itu di 44, pemerintah mengajukan DIM 51, kira-

kira begitu. Itu saya kira, kami persilakan untuk DIM 51, ini dari dari Demokrat, silakan

Pak!


Terima kasih Pimpinan. Kami dari Fraksi Demokrat Cuma agak sedikit, walaupun

juga ada sandingan dari DIM DPR, kami masih melihat ada perbedaan antara satya

148

dan dharma, kalau satya itu kan komitmen diri, janji, kalau dharma itu kan ketentuan

moral, seperti tata tertib. Jadi kami anggap ini hanya cukup ada di AD ART saja, tidak

perlu ada di undang-undang, tapi juga kita terbuka, kita pingin melihat dulu apa

pendapat pemerintah yang lebih terinci. Kalau satya kami sepakat itu ada di undang-

undang, tapi kalau dharma, karena yang saya perhatikan ini Cuma hanya berbentuk

dari ketentuan moral. Jadi ketentuan moral yang ada 10 point ini Cuma ketentuan

moral, jadi semacam kayak tata tertiblah. Tidak perlu saya pikri tata tertib ini masuk di

dalam undang-undang, mungkin itu Pimpinan, tapi kita terbuka untuk pemerintah, kita

pingin tahu dulu apa kajian yang paling detail awalnya, kalau tadi satya kan sudah jelas.

Persandingan-persandingan dari undang-undang yang lainnya kan juga ada, tapi kalau

dharma ini saya perhatikan tidak ada. Terima kasih Pimpinan.


Ya terima kasih. Ini Demokrat memberikan pikiran baru untuk tidak perlu dharma

ini masuk dalam undang-undang, terbuka tapi untuk diskusi. Selanjutnya Golkar, DIM

51!


Terima kasih. Kalau kita kaitkan dengan DIM dari DPR yang DIM 44 itu apakah

istilahnya kan ini dharma Pramuka, nah itu adalah nilai-nilai kepramukaan, namun kan

ada beberapa persamaan, nah jadi... tapi karena ini... apakah yang dimaksud dengan

dasa dharma ini kan yang ini sepuluh? Ya kan, sepuluh kan. Dasa Pramuka

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ketentuan moral dalam pendidikan

kepramukaan, berbunyi... ya ini yang disebut Dasa Dharma. Nah sekali lagi saya

ingatkan bahwa ini adalah undang-undang, kalau undang-undang berarti itu akan

mengikat nanti kepada seluruh yang dinamakan Pramuka. Nah pertanyaan saya,

walaupun tadi dari pemerintah sudah mengatakan bahwa salah satu alasannya dasa

dharma ini sudah sangat melekat di dalam masyarakat kan, tapi apakah itu berarti

sudah patok harus begini atau ada kemungkinan menambah atau mengurangi tentu

namanya sudah bukan dasa dharma lagi, karena menurut saya itu walaupun sudah

melekat di masyarakat, tapi terlalu, artinya terlalu mengikat. Oke lah kalau tadi janji

saya bisa mengerti, tapi kalau ini, apakah ini tidak cukup... masing-masing nanti kan

punya AD dan ART, apakah harus semua gelap seperti ini, itu satu.

Kedua, kalaupun toh ini nanti kesepakatan bersama harus masuk, itu ada secara

redaksional ada yang harus dibetulkan. Terima kasih.

149


Ya terima kasih, ini dari Golkar tampaknya masih menggali ya, menggali nanti

juga pemerintah untuk menjelaskan apakah penting ini ada dalam undang-undang.

PDIP silakan!


Memang Pak Ketua, terima kasih. Kami membiasakan namanya PDI

Perjuangan, walaupun makin malam makin... kadang ya berjuang terus, kalau kata mas

Heri yang berkarya Golkar. Mengenai Dharma Pramuka atau Dasa Dharma tentu ini

adalah perjalanan panjang orang-orang Pramuka. Kalau kita ubah memang

konsekuensinya berat, ini mungkin sama dahsyatnya dengan Sapta Marga diteman-

teman kita yang TNI. Kalau kita ubah satu persatu kalimatnya juga kecenderungannya

tidak kontekstual, kalau mau diteliti tentu pasti overlaping, ini banyak, kalau nomor 10

saja sudah dahsyat benar, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, langsung tidur

nyenyak kita, sedap. Tetapi untuk menyatakan suci dalam pikiran, perkataan dan

perbuatan ini kayaknya terlalu di awang-awang. Jadi mungkin yang lainnya sih kita

setuju saja, kalau tadi ada... kalau sudah suci biasanya udah serba putih

semua....(suara bergantian), suci sang primadona kata mas Heri, tetapi kalau ada

pemikiran dari kawan Akbar, kalau bahasa Sovietnya kamerat Akbar, itu jernih mungkin

lebih membumi, tetapi pada umumnya kami setuju, setuju, karena ini semuanya kita

setuju 9 ini, kalau memang ada satu ini mungkin bisa kita sampaiin ini walaupun ini

tentu akan sangat banyak, buat Pramuka ini sudah kayak... sudah ininya nafasnya...

bread and butter mereka, terima kasih.


Terima kasih....(dipotong) :


Oh ya maaf, mohon ini nanti timus nanti yang pas ininya.


Oke, terima kasih, ya jadi, ya dari PDIP tampaknya menyinggung tadi pendapat

yang sebelumnya disampaikan oleh PKS tentang point 10, suci dengan jernih, jadi saya

kira ini menarik, kemungkinan kalau nanti ada kesepakatan ya tadi termasuk usulan ke

timus dari PDIP. Selanjutnya PKS!

150


Ya, untuk DIM 51 ini secara satu persatu sangat baik nilai-nilainya tidak ada

yang masalah gitu, sehingga ketika berbicara revitalisasi itu sebenarnya kita

membayangkan kita tidak berpijak dulu sebagai Pramuka waktu itu. ketika membahas

ini juga kita berpijak bahwa nilai itu yang mau kita dahulukan dulu, nilai kepanduan, nilai

kepramukaan itu kita bahas dulu. Karena kalau kita berpijak sebagai seorang Pramuka

dulu pasti masuk semua nilai-nilai Pramuka itu. yang itu sudah kita akui juga sebaik-

baikny anilai itu ternyata ada satu disorientasi di Pramuka, itu yang kita rubah, ya terjadi

satu stagnan di Pramuka. Jadi yang kita banggakan di Pramuka itu ada stagnannya di

Pramuka, ini tidak bisa kita andalkan itu suatu nilai yang menjadi kuat betul, ternyata

sekuat-kuatnya dharma Pramuka ya stagnan, sehingga ketika itu kita berpikir, undang-

undang ini kita beri nilai universal, namanya kita namakan nilai- nilai kepramukaan itu

menjadi dasar dari organisasi nanti kepramukaan atau kepanduan menyusun

kurikulumnya. Jadi nilai-nilai akan menjadi kepanduan organisasi manapun yang

menjadi assosiasi kepramukaan nanti untuk menyusun yang punya hari ini, bisa

assosiasi, bisa silalahi silakan. Nah ini bayangan saya seperti itu, sehingga ada nilai-

nilai disini kita rubah juga tidak menjadi istilah Pramuka kita pakai, dasa dharma tidak

kita pakai, atau dharma Pramuka tidak kita pakai sampai ke nilai-nilai dasa dharma pun

coba kita renungkan lagi ini, misalnya tadi sudah disampaikan oleh saudara idiolog dari

PDIP, Utut, PDI Perjuangan seperti halnya suci tadi kita rubah menjadi jernih. Jadi

demikian yang bisa kami sampaikan.


Oke terima kasih, jadi tambahannya PKS untuk menjadi nilai, jadi mungkin agak

nyambung dengan yang DIM DPR DIM yang ke-44 ya, artinyaa memang terbuka

terhadap ini, jadi substansinya setuju, tapi mungkin tadi istilah dasa dharma saja. Oke,

selanjutnya PAN DIM 51!


Ya dari Fraksi PAN sependapat dengan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar,

bahwa ini masuk dalam AD ART saja. Terima kasih.


Oke, PAN menganggap ini tidak perlu di undang-undang, cukup di AD ART di

organisasi. Kemudian PPP!

151


Ya, ketika ini diharapkan menjadi nilai-nilai sesungguhnya realisasi pemaknaan

terhadap nilai-nilai itu bentuknya kode etik gitu, bentuknya kode kepramukaan maksud

saya, kode kehormatan kepramukaan. Dan salah satu kode kehormatan ini ya dasa

dharma ini gitu. Ini pun istilah dharma ini dalam konteks keindonesiaan tidaklah

Indonesia, karena ini lebih kepada sektoral apa, lebih kepada segi historis saja kenapa

kita harus mempertahankan dharma gitu. Sesungguhnya mungkin kalau dalam konteks

keindonesiaan lebih baik 10 janji Pramuka, kita lebih tepat begitu, tapi ini ada

spe...(tidak jelas) saya menjunjung tinggi betul bahwa istilah dharma Pramuka itu tetap

diadakan.

Kemudian yang kedua, saya kira saya sedikit, bukan tidak mengomentari Pak Akbar,

tapi komitmen kita untuk merevitalisasi Pramuka itu kan pada saat itu kan yang pertama

kemandegan Pramuka ini kan bukan disebabkan karena tidak berfungsinya inti-inti

substansi dari Pramuka, tapi memang sistem yang dibangun dalam situasi yang

kemarin yang pertama ini berupa peraturan pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum

yang mengikat. Kemudian yang kedua, memang begitu rentannya sistem demokrasi

yang berubah, sementara apa. Pramuka di politisasi gitu kan ,sehingga menjadi

sesuatu yang sangat rumit untuk berkembang gitu.

Kemudian yang ketiga, bahwa output untuk Pramuka ini kan hari ini adalah budi

pekerti dan karakter bangsa gitu. Sesungguhnya point dari itu yang 10 item itu, justru itu

sudah output, sudah item-item yang memang diharapkan dari Pramuka itu sendiri gitu.

Yang pertama itu sebagai hamba Tuhan dia bertaqwa, kemudian dia sebagai sesama

manusia harus punya kasih sayang, kemudian sebagai sistem the map ...(tidak jelas)

yang demokrasi di patuh dan suka bermusyawarah, kemudian budaya Indonesia yang

gotong royong, rela menolong apa, patuh dan suka apa, rela meolong dan tabah,

kemudian rajin, terampil gitu, hemat, cermat gitu, apalgi hari ini hemat, cermat dan

bersahaja lebih relevan gitu, mengingat kita semua harus ngirit terus macet, enggak

ini..ini hanya tambahannya saja. Oleh karena itu PPP masih berpendapat bahwa dasa

dharma Pramuka ini karena sesuatu yang tidak terpisahkan dari satya Pramuka

merupakan refleksi dari substansi kepramukaan, oleh karena itu harus tetap ada gitu,

karena ini satya Pramuka dan dasa dharma merupakan dua hal yang memang

beriringan. Terima kasih.


Oke terima kasih dari PPP menegaskan perlu dalam undang-undang.

Selanjutnya PKB!

152



Pertanyaan pertama yang barangkali perlu kita jawab apa posisi dharma

Pramuka ini dalam konteks undang-undang ini. Nah dalam pemahaman kami ini

posisinya kira-kira semacam karakter indoorsment, jadi dia merupakan seperangkat

nilai, dia seperangkat sistem perilaku yang hendak kita dorong agar ini menjadi bagian

dari perilaku individu-individu yang tergabung dalam Pramuka, artinya dengan

pertimbangan itu, maka saya melihat bahwa dharma ini entah itu nanti jumlahnya mau

dasa mau berapapun, ini menjadi sesuatu yang penting, dan menurut pandangan kami

ini harus dicantumkan.

Yang kedua, di dalam konteks revitalisasi gerakan Pramuka ini ada prinsip dasar

yang tentu harus kita pakai, yaitu apa yang disebut sebagai continuity and change, jadi

berarti ada keberlanjutan dan ada perubahan, jadi tidak serta merta harus dibuang, tapi

juga ada akomodasinya terhadap yang baru, tapi juga ada upaya untuk

mempertahankan yang lama, kalau bahasanya PKB itu kira-kira almukhafadhotu

alalkhodimi sholeh wal ahdhu biljadidil ashlah...(suara bergantian), nah ini Islam

Indonesia itu kalau mendengar bahasa Arab dikit langsung diaminkan, jadi kalau lagi

jalan-jalan di Mekkah adan orang maki-maki pakai bahasa Arab, kita langsung

amin..amin ya kira-kira gitu ya..(tertawa bersama). Jadi yang artinya kira-kira adalah

memelihara hal-hal lama yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, itu

saya kira konteks di dalam penempatan dasa dharma ini seperti itu.

Yang ketiga, karena saya termasuk yang bersetuju bahwa ini tetap diadakan

disitu, tapi jumlahnya terus kemudian isinya segala macam saya serahkan ini ke timus,

jadi jumlahnya berapa. Usulan kami hanya satu saja, bahwa dari sekian banyak ini,

logika yang nampak dari nilai-nilai yang muncul ini masih logika negara otoritaniaristik

sebenarnya atau bahkan totalitaniaristik. Nah oleh karena itu untuk menyelaraskannya

dengan cita rasa demokrasi sekarang ini juga perlu merasa... merasa perlu untuk

menambahkan satu point, yang namanya soal kreativitas. Di dalam 10 point ini kalau

misalnay mau tetap 10 atau berapa, tapi disini belum ada soal kreativitas, dan hari ini

salah satu gratifitas, inovasi dan segala macam, menurut saya itu point tambahan saja

dari kami yang mungkin bisa dipertimbangkan nantinya di tim perumus, terima kasih.


Terima kasih, PKB menganggap perlu tapi dengan penyesuaian redaksional

agar lebih kontemporer ya, ada kreatifitas, inovasi dan sebagainya barangkali seperti

itu. Pak Rully ada tambahan silahkan

153

F.PG (Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si)

Ya karena ini akan dibawa ke timus katanya ya, mungkin catatan saja.

Sebetulnya Pramuka outputnya kan watak yang akan dibentuk. Nah itu yang akan

digambarkan dalam dasa dharma ini kan, ya persoalannya nilai-nilai dalam dasa

dharma itu kita anggap sudah relevan atau masih relevan atau sudah tidak relevan lagi.

Kalau masih relevan nah nanti kaitannya dengan historisnya memang, kita dengar dasa

dharma sudah hafal itu, aset Pramuka juga itu, jadi itu melekat karena namanya dasar,

seperti kita mengatakan kalau ini adalah kesinambungan Pramuka yang dulu dan

sekarang ini nggak berubah, Cuma kita perbaiki mengenai managemen dan mengenai

kebersamaan daripada semua unsur masyarakat, intinya itu kan ya. Kita pikirkan lagi

saja sejauh mana kita akan merubah ya, merubah dalam aspek historis, andaikata nilai

itu seperti kayak kreatifitas nggak masuk, ketika dan sebagainya itu memang sangat

perlu, isi kita rubah tapi namanya nggak usah dirubah gitu, karena itu menjadi semacam

trademarknya Pramuka terhitoris, berkesinambungan. Jadi kita tidak membentuk

Pramuka baru sebenarnya, kalau pikiran saya begitu ya, memang perlu

disempurnakan, kesempatan di undang-undang diperkenankan.

Nah kalau soal diletakkannya, diletakkan atau tidak di undang-undang sepanjang

kita anggap bahwa dasa dharma itu menjadi rohnya daripada kepramukaan ini, nama

dasa dharma itu akan kita pertahankan, bisa saja masuk, tetapi isi daripada dasa

dharma misalnya mau dirubah diadjektif bisa enggak kalau ini masuk... saya ingin

mengatakan bahwa kalau dinamika itu terjadi, kalau itu ada dalam undang-undang,

namanya kita pertahankan, isi perlu dirubah enggak di AD ART, ini hanya renungan,

catatan saja, supaya kita bisa melihat bahwa kepentingannya sama mungkin, tetapi

dalam teknis mengoperasikan ruhnya ini sejauh mana kita komit untuk merubah lagi,

kalau kita mau merubah lagi ya jangan dimasukin disini. Jadi setiap ada musyawarah

Pramuka itu namanya apa itu, AD ART itu bisa dirubah lagi gitu. Begitu saja Pimpinan,

terima kasih.


Terima kasih...(dipotong) :


Pimpinan..pimpinan nambah sedikit...


Oke silakan..silakan!

154


Ya ini untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Rully. Jadi menurut saya

kalau ini dicantumkan, itu kan dia akan menjadi orientasi dari dasar seluruh gerakan

kepanduan yang ada. Bahwa nanti ada kekhasan-kekhasan yang muncul dari masing-

masing gerakan kepanduan itu dipersilakan dia masukkan di dalam AD ART masing-

masing. Sebagai contoh misalnya ada parpol misalnya, partai politik juga prinsip-prinsip

dasar yang harus menjadi norma-norma untuk sebuah partai politik kan ada di dalam

undang-undang. Bahwa misalnya kayak PKB disitu ada prinsip-prinsip Islam

ahlusunnah waljamaah dimasukkan, nah itu kan bagian dari pengkayaan dimasing-

masing institusinya. Jadi menurut saya ini tetap perlu dicantumkan, terima kasih.


Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, ini tampaknya ada beberapa posisi ya,

posisi yang pertama yang bersepakat ada ini dari PDIP, kemudian dari PPP, kemudian

PKB. Sementara dari Demokrat, PAN, dan... saya kira pada posisi apakah ini perlu di

dalam undang-undang ini, ada dasa dharma ini, bahkan PAN mengusulkan di AD ART

saja. Dan PKS tadi menyampaikan kalaupun disini perlu ada penyesuaian dan ini bisa

universal untuk seluruh organisasi kepanduan.

Nah ini posisi dua ini saya kira yang pemerintah perlu memberikan penjembatanan

apakah memang tadi juga dari Golkar minta penegasan tentang seperti itu. jadi kalau

misalnya memang perlu ini di dalam undang-undang, ini dua posisi ini saya kira bahkan

tadi Demokrat menyampaikan kami terbuka, tapi apakah tidak seyogyanya tidak usah di

undang-undang, karena sudah cukup disatya saja. Dipersilakan pemerintah untuk

mengelaborasikan beberapa tanggapan atau respon dari fraksi, silakan!



Yang pertama saya perlu berterima kasih atas nama pemerintah atas pandangan

seperti yang tadi telah dikemakakan oleh PKB, juga tadi dari Pimpinan Pak Rully, dari

yang lain-lain juga, bahwa ini merupakan suatu moral indorsment memang betul, dan ini

merupakan satu patokan dasar ketika kita masih tetap konsisten bahwa betapa

kegiatan-kegiatan ini yang menyangkut Pramuka itu perlu diberikan suatu batasan, atau

diberikan suatu fundament yang betul-betul fundament itu merupakan rujukan bersama,

dan itu merupakan suatu komitmen kolektif kita, sehingga wajah Pramuka dalam satu

Pramuka untuk satu Indonesia ini semakin nyata. Oleh karena itu kami dari pemerintah

tetap berketetapan bahwa dharma Pramuka ini memang menjadi sangat penting untuk

dicantumkan, untuk dieksplisitkan di dalam undang-undang ini. Nah ketika ada

155

penyesuaian-penyesuaian saya pikir itu nanti kita terbuka dan saya setuju kalau ini

dibawa ke timus. Terima kasih.


Ya, jadi istilahnya kalau ke timus ini kan kalau kita semua bersepakat, karena

tadi beberapa yang masih keberatan terhadap adanya ini dalam undang-undang. Nah

tentu kita beri kesempatan kedua, apakah memang ada pergeseran atau tetap pada

posisi semula tentang posisi ini. Kami persilakan yang pertama untuk Demokrat!


Terima kasih Pimpinan. Tadi pemerintah sudah menjelaskan, rupanya dharma

Pramuka ini menjadi roh. Kalau ini memang menjadi spirit kami setuju, tetapi juga ada

catatan juga tentang redaksi, kami berharap ini masuk di tim perumus, karena apa, ada

point-poiny yang dalam hati saya ganjil Pimpinan, seperti point 6 ini “Rajin Terampil dan

Gembira”, kenapa nggak gembira diganti kreatif saja. Terus juga yang 8 ini “Disiplin,

Berani dan Setia”, setia pada siapa, kalau pada NKRI oke saya, saya khawatir setia ini

pendidiknya ini juga belum tentu dia setia pada keluarganya, setia pada janjinya, belum

tentu saya yakin juga, makanya ini bahkan argumennya bisa menceritakan nanti

tentang pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan sama pendidik-pendidik Pramuka

ini, pembina Pramuka ini. Makanya saya sepakat, kalau ini jadi roh saya sepakat

dharma ini masuk ya, tetapi substansinya, jadi isinya kita kasihkan ke tim perumus.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.


Terima kasih, dari Demokrat ini memang istilah-istilah yang disini memang

menarik karena sesuai dengan perkembangan jaman ya, oke menarik saya kira tadi

usulan... selanjutnya dari Golkar silakan!


Saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Rully, memperkuat itu tadi,

tapi sama dengan dari Demokrat, ini ada beberapa yang memang secara tata bahasa

kurang baik, misalnya saja nomor 2, “Cinta Alam dan Kasih Sayang Sesama Manusia”,

kan tentu secara grammar dan kasih sayang terhaap atau kepada sesama manusia, itu

diantaranya begitu. Kebetulan saya guru Bahasa Indonesia, jadi Pak Rully, oke ya Pak

Rully ya, saya perkuat Pak Rully.

156


Oke Fraksi Golkar sepakat untuk penyesuaian. Oke lanjut ke PDIP, silakan!


Pak Pimpinan, memang kalau melihat bahasanya kalau ditelaah ini memang

keannya jadul banget gitu, tetapi ini kan konsekuensi dari jaman dahulu dan ini

dipegang sebagai spirit. Kalau kita mau bikin memang sandingannya, jadi kontekstual,

nggak bisa ini dikreet gitu, kecuali yang tadi suci itu kejauhan itu memang, nggak

mungkin kita jadi suci, boro-boro perbuatan, ini pikiran saja suci terus kejauhan ini,

kalau jernih mungkin, nah ini yang... benar kata Pak Koster begitu, mens sudah nggak

lagi, ini kata Pak Koster loh (tertawa bersama), tetapi supaya kita sandingannya

pas...(tertawa bersama), Pak Koster loh yang ngomong, supaya sandingannya pas

bahwa konteks jadul ini tidak menjadi lelucon, memang jaman dahulu itu semuanya

harus gembira, Pak siapa, Pak Rinto gembira, tadi bu Reni nyanyi, kalau saya boleh

nyanyi juga bisa bu, boleh nggak? Dulu ada bung Karno membuat lagu namanya Mari

Bersukaria, memang saat itu kita agak kesulitan, sempat makannya dioplos, iya nggak

nasi penuh gitu, mari bersukaria (nyanyi), siapa bilang Indonesia melarat, di Indonesia

banyak makanan (nyanyi) begitu, nah itu cerita kan kalau bahasa sekarang apaan nih

gitu, nggak kontekstual, nggak, benar, coba nanti, ini ada di Fadlizon library, dewan ini

begini nggak, saya nggak main-main ini, kalau saya main-main saya nggak pantaslah

saya jadi anggota dewan..(tertawa bersama), semua ini nyata kok. Jadi memang ini

kontekstual, kalau pakai sekarang memang agak... makanya mohon kalau memang anu

disandingkan, jadi memberi spirit, roh, menatap abad depan bahwa ini, terima kasih.


Oke, jadi intinya plus timus, timus, terbuka untuk ada penyempurnaan.

Selanjutnya PKS!


Ya, untuk nilai-nilai dasa dharmanya ini saya pikir memang perlu disempurnakan

dengan perbandingan dengan nilai-nilai kepramukaan yang dirumuskan DPR, karena

ada beberapa sebenarnya yang itu kita tambahkan secara substansi juga di nilai-nilai

kepramukaan itu. Misalnya di ayat (1), di dasa 1 itu apa, di dharma 1 itu kita

menambahkan keimanan disana, keimanan dan ketaqwaan, itu juga menjadi nilai yang

penting di dasa dharma ini.

Yang kedua juga ada perlu juga dipertimbangkan kata yang kelima itu “Rela

Menolong”, ini kan sebenarnya menolong itu nggak perlu rela, memang suka saja, suka

157

menolong atau gemar menolong itu, tapi kalau rela ini... ya udah nolong nggak ikhlas ini

kan... yang penting menolong..(suara bergantian), jangan sampai rela ini kita udah

nolong, tapi sambil ngomong kemana-mana gitu.

Yang berikutnya ada tadi yang tadi disampaikan masalah “suci” juga iya, dan

juga di... saya tetap berprinsip bahwa kata ... kalau memang ini tetap 10, tidak ada

persoalan kalau itu kita katakan dasa dharma, tetapi kalau ternyata memang hasil itu

tidak sampai 10 jangan dipaksakan juga sampai 10, jangan juga. Jadi kalaupun itu

ruhnya harus pakai bahasa ini ya .. kalau 9 ya nawa dharma, jadi 9 saja gitu kan, jadi

tidak perlu dipaksakan 10 gitu, terima kasih.


Oke, jadi dari PKS pada intinya setuju nilai-nilainya, ya jadi terbuka untuk

disempurnakan, ditimuskan. PAN silakan!


Dari PAN masih tetap, artinya bahwa nilai-nilai ini masuk adalam AD ART

masing-masing, maksudnya bisa agar bisa mengakomodasi kepanduan yang lainnya.

Tadi Pak Rully mengatakan bahwa tujuan undang-undang ini dibuat adalah agar

menciptakan karakter para anggotanya yang bisa bermanfaat tentu saja untuk nusa

bangsa ini, kalau bahasa PANnya itu khoirunnas amtolinnas, sebaik-baiknya manusia

adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya, terima kasih.


Oke tampaknya PAN masih tetap untuk di AD ART masing-masing organisasi

tidak di undang-undang. Selanjutnya PPP!


Terima kasih Pak. PPP konsisten dan sekaligus juga menyampaikan

permohonan saran kepada Pimpinan, adaaa baiknya sejak di awal tadi saya sampaikan

bagi teman-teman yang sempat mempermasalahkan tentang substansi ini mari kita kaji,

mari kita simak tentang satya Pramuka dan dasa dharma Pramuka ini gitu. Nah

sekarang ketika ini kita sudah membahas dasa dharma Pramuka sebaiknya bagi

teman-teman yang belum bersepakat, membuat sandingan gitu, yang nanti akan

dibawa ke timus gitu. Barangkali nanti ada perubahan contoh ada suci menjadi jernih

gitu, kemudian ada rela menjadi lola kalau kata Pak Heri tadi (tertawa bersama), hanya

saya tetap bersepakat seperti ini, saya ingin memberikan gambaran di partai kami,

Partai Persatuan Pembangunan ada Gerakan pemuda Ka’bah namanya, disitu dia

158

punya AD ART itu yang mengacu kepada dasa dharma Pramuka ini dan memang sama

sekali tidak bertentangan gitu, baik sebagai partai yang berazaskan Islam maupun dari

segi aktif dan kr...(tidak jelas) yang lainnya, terima kasih.


Terima kasih dari PPP bersepakat. PKB silakan!


Tetap Pimpinan, terima kasih.


Tetap, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang posisinya setelah PAN tetap pada

posisi tidak perlu di undang-undang, di AD ART dan yang lain setuju untuk

penyempurnaan secara redaksional. Nah ini saya kira mungkin


... membantu menafsirkan saja, dari yang berkembang ini saya lihat sudah tidak

ada keberatan dari semua teman ini untuk menempatkan yang namanya dharma itu

dalam undang-undang ini, ya kontentnya saja yang dibawa ke timus kan. Jadi artinya itu

menurut saya itu kesepakatan yang... karena tadi ada yang nggak sepakat ditaruh

disini.


Kecuali PAN tadi, jadi mungkin saya sampaikan.


Oh PAN belum?


Ya..ya belum, makanya saya sampai...


Ya... kalau PANnya Pak Ketua, tinggal geser saja kalau tadi Pak Primus

sekarang Pak Hakam yang bicara pasti itu..(tertawa bersama).

159


Oke nggak, ini saya kira jadi ini posisinya memang tadi sebagian meminta

sebagian besar untuk ke timus dengan penyempurnaan dan tidak harus. Kalau PKS

tadi eksplisit tidak harus dasa, dia mengatakan bisa 9, bisa... jadi substansinya, lebih

daripada substansi, tidak terikat dengan history lama, jadi ini undang-undang ... Nah

jadi kembali ke PAN saya kira, artinya kita kembalikan apakah memang pada semula

atau bersepakat untuk ditimuskan dengan penyempurnaan substansi, silakan kalau

barangkali!


Ya, saya tetap pada pendirian, artinya kalau redaksional dirubah judulnya,

misalnya dirubah menjadi nilai-nilai tidak dasa dharma seperti itu baru sepakat.


Ya oke, sebenarnya ini sama dengan PKS posisinya, PKS juga tidak posisi harus

dasa dharma begitu, kan gitu ya, jadi kalau bisa kita tangkap artinya posisinya terbuka

untuk didiskusikan, ditimuskan, tidak harus letterlux seperti ini, tapi substansi. Jadi

kalau ini bersepakat berarti kita bawa ke timus? Silakan dari PDIP!


Pak Ketua jadi mungkin begini, bisa saja tetap dasa dharma tapi substansinya itu

kita kaji, ada yang mengandung spirit aslinya yang lama yang nggak bisa kita hilangkan

karena memang masih relevan dan masih kontekstual, tapi juga kita tidak menutup

bahwa perlunya dimensi baru yang harus kita akomodir terkait dengan... sekarang kan

jaman berubah, tapi jangan berubah ini kan tidak berdiri sendiri, ada yang lama ada

yang akan datang yang punya banyak tantantang masing-masing, saya kira itu perlu.

Jadi itu yang kita rumuskan di tim perumus.


Oke mungkin begini, saya kira kita bawa saja ke timus, nanti saya kira disana

agar muatannya didiskusikan lebih jauh, saya kira sehingga bisa lebih leluasa, begitu

ya, jadi DIM 51 kita bawa ke timus, sepakat, oke.


160

Sekarang kita tanggung tinggal satu DIM untuk bab ini, sehingga kita lanjut saja

meskipun sudah jam 11.00 ya, DIM 52 ini tinggal satu ini saya kira, setelah itu nanti kita

akan break. Silakan pemerintah untuk DIM 52, silakan!


Untuk DIM 52 ini kan sebenarnya ini mempertegas untuk mengoperasionalkan

atau untuk mewujudkan yang tadi yang ada pada DIM 51 dan 50, pelaksanaan

pendidikan kepramukaan terkait kode kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 tadi di atas dilakukan melalui metode kepramukaan. Sehingga nanti pada

berikutnya kami akan muncul lagi dengan metode kepramukaan. Nah metode

kepramukaan ini memang sesuatu yang juga punya nilai historis tetapi juga dan ini

memang sudah merupakan sesuatu yang juga lazim dan itu sudah dilaksanakan seperti

halnya di Malaysia itu juga ada yang istilahnya mirip-mirip dengan metode

kepramukaan. Jadi ini merupakan satu metode kepramukaan yang sudah lazim

dilaksanakan, sudah berakar dan memang ini sudah punya sistem. Terima kasih.


Terima kasih. Jadi ini yang disampaikan pemerintah pada DIM 52 ini terkait

dengan DIM 38 usulan pemerintah point b ada kode kehormatan Pramuka, kemudian

juga pada 41 B, 41 B itu ada dibagian D, 41 B di ayat 2 itu D ada juga Kode

Kehormatan Pramuka, kemudian juga pada DIM 49 itu juga menyangkut Kode

Kehormatan. Nah kemudian pada DIM 52 ini bicara masalah implementasi, ya

pelaksanaan dari kode kehormatan yang nanti diturunkan dengan metode

kepramukaan pada DIM 53 dan seterusnya. Jadi kira-kira gitu konstruksinya ya, kira-

kira biar runtut sehingga meskipun malam saya kira masih anu, masih cukup bisa

melihat dengan jernih, dengan suci. Oke, selanjutnya kami persilakan Demokrat untuk

DIM 52, silakan!


Terima kasih Pak, saya kira itu DIM 52 itu sebenarnya adalah bagian dari

metode kepramukaan ini Bapak ya, sehingga menurut hemat saya ini adalah bagian

yang harus masuk dalam metode kepramukaan, bukan masuk di dalam apa namanya,

subjudul kode kehormatan Pramuka kalau menurut saya, karena di depan itu di DIM 38

itu ada Kode Kehormatan Pramuka, Metode Kepramukaan dan sistim among. Ini

penjelasan-penjelasan dari pasal 6 ini kan yang tadi kita bahas, dan di pasal berikutnya

itu di pasal apa namanya, di DIM yang barusan kita baca tadi 51 itu memang sudah

cocok dengan di atas, sedangkan DIM 52 ini harusnya kalau nggak salah masuk dalam

161

Metode Kepramukaan ya. Jadi prinsipnya ini bisa diakomodir tapi dipindahkan ke dalam

paragraf berikutnya, artinya dalam judul Metode Kepramukaan itu, terima kasih.


Oke Demokrat…(dipotong)...


Tambahan Pimpinan, sedikit saja.


Tambahan, silakan!


Mohon juga secara konsepnya karena ini kan Cuma metodenya kan

menjelaskan di bawah, turunan ke bawah. Coba dicek lagi untuk yang undang-undang

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, ada nggak

konsep ini memang menjadi turunan ataukah hanya langsung pada substansinya,

misalnya apakah harus dihilangkan ataukah boleh dibuat turunan seperti di atasnya,

mungkin itu Pimpinan.


Ya ini sistimatika, jadi ya saya kira ini bisa dicek tapi memang ini sesungguhnya

urutan, jadi dijelaskan kemudian di bawahnya ini saya kira pemerintah tolong bisa

menjelaskan ini. Jadi urut-urutan pada atau ayat sebelumnya, kemudian di bawahnya

menjelaskan terhadap ayat yang ada di ayat... atau ada di pasal sebelumnya dijelaskan

pada ayat berikutnya, gitu kan, nah ini tolong nanti bisa dijelaskan. Oke lanjut ke

Golkar!


Logikanya ini kan hanya penjelasan dari runtutan yang di atas itu, tapi baik tadi

permintaan dari Demokrat kalau dilihat dari undang-undang Nomor 10 bagaimana ini,

apakah runtutannya seperti ini atau terbalik, nanti penjelasannya pemerintah, terima

kasih.


162

Terima kasih, dari Golkar sama meminta pemerintah menjelaskan,

mengelaborasikan kaitan-kaitan DIM-DIM atau ayat-ayat dan pasal. Selanjutnya PDIP!


PDI Perjuangan pada prinsipnay setuju, karena ini memang merupakan

penjelasan, tapi juga seperti disampaikan oleh rekan-rekan fraksi lain bahwa

sistematika dan runtutan itu juga minta penjelasan dari pemerintah.


Substansi... oh tambahan silakan Pak Heri!

FPDIP (HERI AHMADI)

Tambahan sedikit untuk disamping tadi persoalan tempat ya juga, tolong dilihat

mungkin rada lebih rasa bahasanya begitu ya. Kalau ada Pendidikan Kepramukaan

kemudian ada Metoda Kepramukaan, bagaiman ini cara melihatnya begitu, nanti ada

ininya kepramukaan lagi misalkan, dan kemudian sistimatika pengelolaan, apa tidak

ada overlapingnya atau hierarkinya ini kan harus jelas, karena kalau ndak begitu nanti

menjadi kacau lagi ini, terima kasih.


Ya terima kasih, ini sekaligus Pak Heri mengkonfirmasi tentang itu, ya jadi ada

disini metode, ada pendidikan dan seterusnya. Sangat penting saya kira, memang saya

kira bagus juga, kalau pemerintah membuat skema begitu ya, sehingga kita akan lebih

mudah sebenarnya membaca, oh begini, dalam konteks pendidikan, metode, tadi juga

apa landasan, azas dasar. Saya tadi kan sempat kita diskusikan pada awal, nah kalau

skematik, ada skema seperti itu maka kita nanti akan lebih menempatkan.. oh begini

saya kira. Terima kasih...(dipotong).

FPDIP (HERI AHMADI)

Masih boleh tambahkan...


Silakan!

163

FPDIP (HERI AHMADI)

Dalam pemahaman saya Pak, nggak tahu benar atau salah, tapi kepramukaan

itu sendiri sebenarnya sudah salah satu bentuk metode pendidikan yang dikenal

mungkin sebagai pendidikan nonformal. Jadi kalau pendidikan kepramukaan kemudian

menjadi kayaknya agak... karena kan dikenal secara ini, kepramukaan sendiri kan

sebenarnya kan satu metod, satu metoda, ya bagian besar dari pendidikan itu, terima

kasih.


Ini mungkin dari Kemendiknas ini perlu menjelaskan bagaimana sebagai posisi..

karena di undang-undang Sisdiknas kan Kepramukaan atau Kepanduan itu disebutkan

sebagai bagian dari pendidikan atau mungkin masuk pendidikan nonformal. Ini

bagaimana, ini penting saya kira konsturksi ini, agar nanti kita jelas, di undang-undang

ini nanti dimana posisi letaknya di dalam sistim pendidikan kita. Kemudian ke PKS DIM

52!


Ya DIM 52 ini kalau kita menarik ke atas ke DIM 35 itu kan memang saya hanya

meluruskan apa yang disampaikan Pak Heri, bahwa ini memang bukan pendidikan

kepramukaan yang kita maksud di Dinas Kepramukaan tapi disini sudah masuk Bab III

masalah Pendidikan Kepramukaannya, bagian dari penyelenggaraan Kepramukaan,

ada Bab khusus Bab III masalah pendidikannya. Jadi itu yang saya maksud, sehingga

ini akan turun terus sampai ke Bab ini, nah pada Bab ini menurut saya metode

kepramukaan ini memang hanya penjelasan dan saya pikir tidak perlu dimasukkan

karena pada usulan DPR ini sudah jelas, yang kita maksud disana atau kegiatan

pendidikan kepramukaannya. Pendidikan Kepramukaan itu sudah dijelaskan 3 hal, ada

3 ayat, satu ayat itu menjelaskan tentang Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan

dengan cara, nah itu dengan kode, karena disini dijelaskan dengan metode lagi jadi

judul terlalu besar. Sudah jelas disini disebutkan dengan cara belajar interaktif dan

progresif, itu sudah metode itu, baru dijelaskan yang berikutnya ayat ke 2, cara interaktif

seperti apa, penerapan cara belajar seperti apa, selesai. Jadi kalau dijelaskan lagi

metode kepramukaan akan bias lagi nanti, apalagi nanti ada judul yang lain lagi gitu.

Saya pikir itu sesuai dengan usulan DPR, terima kasih.


Jadi kembali ke usulan DPR ya?

164


Ya.


Ya oke dari PKS, selanjutnya dari PAN DIM 52!


Setuju dengan usulan DPR, karena sudah diintegrasikan di DIM 55, ya DIM 55.


Ya ini sandingannya memang di DPR, ini ada DIM 53 dan seterusnya ini

kegiatan-kegiatan kepramukaan, kemudian di pemerintah mencoba untuk menurunkan

dalam level metode. Oke, ke PPP silakan!


Saya kira yang pertama ini ada kaitannya juga dengan di Bab III pasal 6, kalau di

DIM, DIM 37-38. Jadi agak susah memang untuk bersepakat ketika di dalam DIM 37-

38... 35, 36, 37, 38 memang belum disepakati, jadi memang agak sulit juga jika kita

ingin menghimpun permufakatan di dalam DIM 52 ini begitu, namun sejak awal pun

saya tidak bersetuju dengan menggunakan landasan, pada pasal 6 pun PPP dalam

posisi tidak setuju, maka dalam kesempatan ini pun DIM 52 PPP berposisi tetap

konsisten setuju dengan usulan inisiatif untuk DIM 52 ini. Penjelasan mengenai metode

segala macam saya kira mungkin lebih elok karena besok hari... setelah masuk ke

dalam DIM 53, terima kasih.


Terima kasih, jadi untuk DIM 52 DPR kembali ke usulan DPR...maaf, PPP tidak

bersepakat dengan usulan dari pemerintah. PKB silakan!


Terima kasih Pimpinan. Saya usul untuk ini dihapus saja, dihapus karena

memang tidak terlalu relevan, karena ini sebenarnya lebih terkait pada pendidikan

kepramukaan, dan kalau berbicara soal pendidikan kepramukaan tentu tidak bisa

misalnya kita hanya mencantelkan antara penyelnggaraan pendidikan kepramukaan

dengan satu metode saja, itu menurut saya itu nggak bisa, karena bunyinya ini

sebenarnya mencoba menghubungkan antara pelaksanaan pendidikan kepramukaan,

165

kemudian nanti terkait dengan soal metode, nah menurut saya barangkali nantinya

akan ada... saya belum melihat kebelakang, bayangan saya kira-kira akan ada Bab

khusus mengenai Pendidikan Kepramukaan yang di dalamnya itu nanti mengelaborasi

kira-kira dasar-dasar Pendidikan Kepramukaan itu apa, jadi itu akan berbicara soal nilai,

berbicara soal prinsip-prinsipnya, disitu mungkin akan berbicara juga soal kode

kehormatan yang disinggung di pasal sebelumnya, lalu mungkin juga akan bicara

mengenai tujuan dari Pendidikan Kepramukaan itu apa, kemudian kegiatan-

kegiatannya, lalau metoden ya seperti apa,kemudian pesertanya siapa, kurikulum dan

seterusnya. Jadi kira-kira seperti orang mau bikin modul gitu lah. Jadi kalau DIM 52 ini

menaruh soal metode dikaitkan dengan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan

menurut pandangan kami ini sama sekali tidak relevan dan oleh karenanya ini

sebaiknya dihapus, terima kasih.


Ya terima kasih, jadi dari PKB untuk tidak memasukkan ini, agar dihapus.

Dengan demikian memang tampaknya ada dua posisi ini, posisinya adalah yang

bersetuju dengan DIM ini, yaitu kalau Demokrat pada posisi untuk mengecek

sistimatika, jadi apakah sistimatikanya sudah tepat, apakah disini posisinya gitu kan,

atau di bagian lain, di paragraf berikutnya. Jadi masih posisinya terhadap... kemudian

tadi dari Golkar saya kira juga sama ya, kemudian PDIP setuju dengan DIM

pemerintah, kemudian tadi PKS, kemudian PAN itu bersepakat, PPP DIM DPR, dan

PKB itu dihapus. Jadi sesungguhnya ini posisinya anu ya agak... tampaknya ya artinya

sebagian mengatakan mempertanyakan sesungguhnya apakah tepat, tepat istilah

disini, jadi sesungguhnya lebih banyak mempertanyakan ya, jadi saya kira kalau

pemerintah bisa menjelaskan terhadap keberatan atau terhadap beberapa hal yang

dipermasalahkan tentu pada posisi ini nanti kita akan... tapi kami persilakan pemerintah

untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa respon dari fraksi!


Baik, pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa metode

kepramukaan disini adalah merupakan satu kelanjutan dari DIM nomor 38 butir c

Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Heri, bahwa metoda itu memang

masuk di dalam kegiatan atau lingkup kegiatan dimana terjemahan bebasnya mungkin

begini, metoda itu adalah salah satu cara atau teknis dalam belajar mengajar dalam

kegiatan pendidikan. Nah memang kalau dilihat dari pengertian yang umum ini di dalam

metoda seperti yang lazim digunakan di dalam pendidikan memang rumah besarnya ya

pendidikan. Tetapi kenapa ini muncul, terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian, ini

adalah mengikuti alur sejarah, jadi kami mengeksplisitkan ini disini karena metode

166

kepramukaan adalah prinsip dasar dari Pendidikan Kepramukaan yang menganut

prinsip cara belajar interaktif, penerapan nilai-nilai, kemudian tata cara pencapaian

standar ketrampilan umum dari setiap kegiatan Pramuka dan juga yang menggunakan

sistim among. Jadi begitu yang sudah ada di dalam satu konstelasi kepramukaan yang

hidup sampai sekarang memang ini dikenal dengan metode kepramukaan, itulah yang,

memang kami mengambil dasarnya dari sesuatu yang sudah ada, tetapi kalau ada

pemikiran-pemikiran kreatif saya memohon mungkin ini bisa kita lakukan lebih intens

lagi, tapi mungkin bsaya mohon besok hari karena saya juga harus mempersiapkan

juga jawaban-jawaban yang ini. Terima kasih.


Oke, jadi tampaknya pemerintah juga terbuka untuk melakukan beberapa reposisi

termasuk tadi penempatan dan sebagainya, tapi memang barangkali memang ini perlu

dipersiapkan, dan mereka tadi saya kira ada usulan untuk menata, merekonstruksi

tentang beberapa hal terminologi yang digunakan. Dulu awal ketika berbicara azas,

dasar, landasan dan seterusnya, itukan kemudian ternyata ada komplikasi, ini sekarang

sudah mulai masuk nih, ada metode, kemudian apa Pendidikan Kepramukaan dan

seterusnya, ini saya kira pelevelan seperti ini atau bagaimana sistematikanya perlu

dibikin agar nanti ke bawahnya nanti kita lebih enak, ini karena kait-mengkait kan, saya

kira pemerintah... jadi mungkin dibikin skemanya seperti itu, sehingga kita lebih mudah

mendekatkan.

Bapak Ibu sekalian, tampaknya sebagian memang mengharapkan adanya

beberapa penyesuaian terhadap ini, tapi sekali lagi apakah memang kita bisa

menyepakati ini terhadap apa, kita bawa barangkali ini ke timus, tapi kami berikan

kesempatan untuk putaran yang kedua, yang terakhir sebelum tadi masuk nanti ke...

kita skors, kami persilakan untuk Demokrat barangkali ada hal yang mungkin

disampaikan sebelum kita anu...


Terima kasih Pimpinan. Tadi dari pemerintah belum menjelaskan secara

sistimatik, tadipun juga menjelaskan ini secara apa namanya, mengapa harus ada

disini, itu tadi belum. Terus yang kedua, ini pemerintah menjelaskan ini prinsip dasar.

Saya pikir metode itu hanyalah sebuah konsep operasional, atau juknis lah, ini tidak

menjadi satu dasar, kalau metode itu bukan dasar. Nah mungkin saya bisa

mengusulkan, tadi mungkin juga dari pemerintah belum siap, karena mungkin juga

sudah terlalu malam, ini kita bahas besok, dan juga nanti saya juga berharap ada

pengajian dari sistimatika yang ada di undang-undang Nomor 10, gitu.

167


Ya oke, jadi karena banyak pengajian tampaknya kita akan diminta untuk

pemerintah mempersiapkan, jadi belum bersepakatlah dengan pemerintah. Selanjutnya

Golkar DIM 52, silakan!


Tadi sudah disampaikan ini kan sebetulnya hanya penjelasan, jadi artinya tidak

terlalu urgen, namun kami menunggu penjelasan dari pemerintah. Apakah kalau dilihat

dari Undang-Undang Nomor 10 sistimatikanya itu bagaimana, apakah disini atau nanti

ditarik ke bawah, terima kasih.


Oke, jadi tampaknya Golkar juga sama minta penjelasan khususnya tadi

menyangkut dengan undang-undang Nomor 10 tentang masalah sistimatika. Berikutnya

PDIP!


Ya Pak Ketua. Jadi ini soal prinsip saya kira, pertama terminologi kepramukaan,

yang kedua Metode Kepramukaan, dan yang ketiga Pendidikan Kepramukaan. Ini dari

segi definisi, ruang lingkup, kemudian juga strukturnya terkait satu sama lain seperti

apa posisinya itu harus dijelaskan dulu dengan baik. Jadi saya kira belum bisa dibahas

sekarang ini, jadi lebih bagus pemerintah memberikan ini dulu, penjelasan yang lebih

memadailah gitu, kalau bisa dibuatkan skema juga sekalian gitu, terima kasih.


Oke terima kasih, jadi PDIP minta untuk lebih dipersiapkan dengan sistimatika

yang lebih lengkap. PKS silakan!


Sesuai dengan DIM DPR.


Sesuai DIM DPR. PAN!


Tetap pada DIM yang pertama.

168


Oke, DIM DPR. Kemudian PPP!


PAN dari tadi juga tetap, jadi PPP juga tetap.


PPP tetap. Kemudian PKB!


PKB tetap dengan saya ingin memberi respon terhadap yang disampaikan oleh

Pak Drajat juga. Jadi kalau yang dijelaskan Pak Drajat soal metode itu bahwa intinya

ingin mengatakan bahwa metode yang dipakai di dalam Pendidikan Kepramukaan itu

berbeda dengan metode-metode pendidikan yang konvensional misalnya, itu semua

orang juga tahu bahwa metode itu tidak hanya bertumpu kepada yang konvensional,

tapi bisa dikembangkan nanti, itu kan soal pilihan, soal option, artinya tidak ada yang

istimewa, misalnya soal metoda ini, bahwa dia harus dimasukkan iya saya setuju,

artinya profil yang ada disini Pak Drajat, itu saya lihat lebih pada strukturisasi dari

Pendidikan Kepramukaan itu yang disini kemudian munculkan tumpang tindih dan

segala macam. Kalau dilihat sebenarnya undang-undang ini kan besarannya hanya ada

dua itu yang perlu kita selesaikan, satu mengenai organisasi yang akan

menyelenggarakan kegiatan kepramukaan, yang kedua mengenai Pendidikan

Kepramukaan itu sendiri kan, besarannya sebenarnya hanya itu. nah cuman karena ini

kebetulan jadi tumpang tindih begitu akhirnya jadi agak confius, tapi kembali ke DIM ini

posisi PKB tetap menyarankan agar ini dihapus saja karena nanti bisa dimasukkan

dalam klausul khusus mengenai metode Pendidikan Kepramukaan. Terima kasih.


Oke terima kasih, tampaknya memang belum bisa diambil keputusan, jadi artinay

belum ada kesepakatan, dan catatannya memang sebagian tadi pemerintah

mensistimatisasi, menskematisasi agar alur dan strukturnya jelas. Ada yang meriver,

merujuk ke undang-undang atau merujuk tadi tentang kaitan ada Undang-Undang

Sisdiknas tentu saja perkara dengan pendidikan, ada yang Undang-Undang Nomor 10

tahun 2004 berkaitan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-

undangan. Nah ini saya kira sangat penting ya, jadi tampaknya untuk DIM 52 belum

169

bisa disepakati, pending, dan pemerintah diminta untuk memberikan keterangan atau

mempersiapkan penjelasan lebih lanjut, begitu?

(Rapat Setuju)


Tampaknya waktu berjalan terus, sudah jam 11.30 WIB, malam ini dua tiga jam

lagi sahur, dan yang bermalam disini nanti sahur disediakan juga ya, betul ya, jadi

disiapkan sahur basamo, ya nanti pada sahur kita makan bersama, ulang tahun nanti

yang ulang tahun.

Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini saya kira sampai pada DIM 52, ada yang

sudah disepakati, ada di panja, ada yang belum disepakati. Kita akan lanjutkan besok,

apakah kita bersepakat besok jam berapa? 10.00 ya, oke, tadi kita jam 09.00, tapi

barangkali jam 10.00 lebih moderatlah, kalau jam 11.00 terlalu dekat ke istirahat, jadi...

oke ya jadi.... jadi besok saya kira kita akan mulai lagi jam 10.00, agenda seperti biasa

kita lanjutkan dan nanti tetap sahur bersama, buka bersama di tempat yang sama. Oke

Bapak Ibu sekalian, kita skors dengan bacaan hamdallah.

Alhamdulillahirrobil’alamin (bersama).


Assalamu’alaikum wr. wb. Besok jam 10.00 pagi ditempat ini.

(Rapat di tutup pada pukul 23.35 WIB)

Jakarta, 25 Agustus 2010

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT

AGUS SALIM, SH NIP.196010817 198303 1005

berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200407-113157-9095.p… · 1 . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . REPUBLIK INDONESIA. RISALAH RAPAT . PANITIA KERJA (PANJA) PEMBAHASAN

Documents