Top Banner
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah PROVINSI DKI JAKARTA
46

09. Dki Jakarta

Oct 24, 2015

Download

Documents

dki jakarta
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 09. Dki Jakarta

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tinjauan Ekonomi &

Keuangan Daerah

Provinsi DKI JAKARTA

Page 2: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA2

Peta DKI Jakarta

Page 3: 09. Dki Jakarta

Daftar is i 3

Daftar Isi

Peta DKi Jakarta ......................................................................... 2

Daftar isi ..................................................................................... 3

Kata Pengantar ........................................................................... 4

selayang Pandang ..................................................................... 5

Geografis dan Demografis ......................................................... 6

Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7

Kondisi Perekonomian .............................................................. 13

Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 20

Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 25

Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 38

Ucapan Terima Kasih ................................................................ 44

sumber Data ............................................................................ 45

Page 4: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA4

Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.

Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. DKi Jakarta ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. DKi Jakarta. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Dr. Marwanto Harjowiryono.

Kata Pengantar

Page 5: 09. Dki Jakarta

selayang Pandang 5

Selayang Pandang

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara sungai Ciliwung sekitar

500 tahun silam. sebelum menjadi Jakarta, provinsi ini beberapa kali

berganti nama. Dari sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi

Batavia. selama pendudukan Jepang, nama Batavia diubah lagi menjadi

Jakarta, yang kemudian diresmikan sebagai ibukota republik indonesia.

Provinsi DKi Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administratif dan

1 kabupaten administratif, yaitu : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta

Barat, Jakarta selatan, Jakarta timur dan Kab. Kepulauan seribu. suku

Betawi merupakan suku asli di Jakarta. selain itu terdapat suku Jawa,

sunda, Minang, Batak, dan Bugis.

Page 6: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA6

Geografis dan Demografis

No. Kabupaten/Kota Luas PendudukKepadatan

Penduduk

1 Kab. Kep. Seribu 9 21.082 2.423

2 Kota Jakarta Selatan 141 206.232 14.598

3 Kota Jakarta Timur 188 2.693.896 14.327

4 Kota Jakarta Pusat 48 902.973 18.761

5 Kota Jakarta Barat 130 2.281.945 17.616

6 Kota Jakarta Utara 147 1.645.659 11.221

662 9.607.787 13.158Prov. DKI Jakarta

Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk

se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

secara geografis, Provinsi DKi Jakarta terletak pada

posisi 05° 19’ 12” - 06° 35’ 54” Lintang selatan

atau antara 106° 22’ 42” - 106° 58’ 18” Bujur Timur

Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering

atau beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan

berkisar antara 25-38 derajat celcius.Luas wilayah

Jakarta mencapai 662 Km2.

Provinsi DKi Jakarta terdiri dari 6 kabupaten/

kota administrasi. Jumlah penduduk DKi Jakarta

secara keseluruhan mencapai lebih dari 9,6 juta

jiwa. Wilayah paling luas dan penduduk terbanyak

berada di Jakarta Timur, dengan penduduk

mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa. sedangkan

kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai lebih

dari 18.000 jiwa per km2 terdapat di Jakarta Pusat

yang memiliki luas wilayah hanya 48 km2 tetapi

penduduknya mencapai lebih dari 900 ribu jiwa.

Page 7: 09. Dki Jakarta

Pelayanan Publ ik 7

Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Infrastruktur

4. Perusahaan Air Minum

5. Sumber Daya Listrik

Page 8: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA8

No. Kab/Kota Adm. Sekolah Guru MuridRasio Murid

/ Guru

Rasio Murid

/ Sekolah

1 Kab. Kep. Seribu 14 210 2.767 13,18 197,64

2 Kota Jakarta Selatan 653 9.580 187.596 19,58 287,28

3 Kota Jakarta Timur 839 12.348 226.169 18,32 269,57

4 Kota Jakarta Pusat 393 4.841 88.049 18,19 224,04

5 Kota Jakarta Barat 659 8.998 193.730 21,53 293,98

6 Kota Jakarta Utara 426 6.095 134.634 22,09 316,04

Prov. DKI Jakarta 2.984 42.072 832.945 19,80 279,14

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar

(SD) se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

DKi Jakarta memiliki 2.984 unit sD, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jakarta Timur. Jumlah murid dan guru

sD terbanyak pun terdapat di Jakarta Timur. sementara,rasio murid per guru tertinggi terdapat di Jakarta Pusat,

sama halnya dengan rasio murid per sekolah.

secara rata-rata, rasio jumlah murid per jumlah guru di DKi Jakarta mencapai 19 orang murid per satu guru.

rasio murid per guru tertinggi adalah di Jakarta Utara yaitu sebesar 22 orang murid per satu guru. sementara di

Kepulauan seribu rasionya sangat rendah yaitu hanya 13 murid per satu orang guru sD.rasio murid per sekolah

tertinggi juga ada di Jakart Utara yaitu 316 orang murid per satu sekolah.

Page 9: 09. Dki Jakarta

Pelayanan Publ ik 9

No. Kab/Kota Adm. Sekolah Guru MuridRasio Murid

/ Guru

Rasio Murid

/ Sekolah

1 Kab. Kep. Seribu 5 210 997 4,75 199,40

2 Kota Jakarta Selatan 196 9.580 84.249 8,79 429,84

3 Kota Jakarta Timur 255 12.348 74.030 6,00 290,31

4 Kota Jakarta Pusat 119 4.841 30.490 6,30 256,22

5 Kota Jakarta Barat 243 8.998 74.337 8,26 305,91

6 Kota Jakarta Utara 176 6.095 54.839 9,00 311,59

Prov. DKI Jakarta 994 42.072 318.942 7,58 320,87

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Hampir sama dengan fasilitas ketersediaan sD, maka jumlah sMP terbanyak juga terdapat di Jakarta

Timur, yaitu terdapat 12.348 sMP. Begitu juga dengan densitas murid per guru dan per sekolah, sama

dengan kondisi sD, maka densitas tertinggi adalah di Jakarta Utara.

Page 10: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA10

2009 2010

1 Kab. Kep. Seribu 97,47 98,36

2 Kota Jakarta Selatan 99,12 99,23

3 Kota Jakarta Timur 98,98 99,07

4 Kota Jakarta Pusat 99,36 99,52

5 Kota Jakarta Barat 98,84 98,96

6 Kota Jakarta Utara 98,86 99,17

No. DaerahAngka Melek huruf (%)

Prov. DKI Jakarta 98,94 99,13

Angka Melek Huruf (AMH) se-Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2009-2010

salah satu indikator dasar yang

menggambarkan tingkat kemajuan di bidang

pendidikan adalah angka melek huruf. Di

Provinsi DKi Jakarta secara rata-rata angka

melek hurufnya sangat tinggi yaitu di atas

98%. Angka melek huruf tertinggi berada

di Jakarta Pusat yang mencapai 99,36%.

sementara di Kab Kepulauan seribu ternyata

angka melek hurufnya masih di bawah rata-

rata, karena hanya mencapai kisaran 97%.

Page 11: 09. Dki Jakarta

Pelayanan Publ ik 11

No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)No. Kabupaten / Kota

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

Angka Partisipasi

Murni (APM)

1 Kab. Kepulauan Seribu 119,32 97,32 1 Kab. Kepulauan Seribu 92,70 70,14

2 Kota Jakarta Barat 117,66 95,98 2 Kota Jakarta Barat 109,11 80,55

3 Kota Jakarta Pusat 119,56 97,27 3 Kota Jakarta Pusat 114,51 88,94

4 Kota Jakarta Selatan 121,16 98,95 4 Kota Jakarta Selatan 126,98 98,53

5 Kota Jakarta Timur 120,21 98,06 5 Kota Jakarta Timur 124,93 94,08

6 Kota Jakarta Utara 120,03 97,91 6 Kota Jakarta Utara 103,19 79,16

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD

menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang

bersekolah di sD. APK bisa lebih dari 100% karena termasuk

anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di sD, namun APM

maksimal 100% karena hanya menghitung anak usia 7-12

tahun yang bersekolah sD pada cakupan wilayah tertentu. Di

Provinsi DKi Jakarta, APK dan APM tertinggi adalah Jakarta

selatan. sementara APK dan APM terendah ada di Jakarta

Barat.

Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sMP

menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun yang

bersekolah di sMP. Di Provinsi DKi Jakarta, APK dan APM untuk

tingkat sMP yang tertinggi adalah Jakarta selatan, sementara

yang terendah adalah Kab. Kepulauan seribu.

Page 12: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA12

2009 2010

1 Kab. Kep. Seribu 70,44 70,55

2 Kota Jakarta Selatan 73,33 73,51

3 Kota Jakarta Timur 73,16 73,35

4 Kota Jakarta Pusat 72,18 72,3

5 Kota Jakarta Barat 73,29 73,46

6 Kota Jakarta Utara 72,69 72,82

No Daerah

Angka Harapan Hidup

(tahun)

Provinsi DKI Jakarta 73,05 73,20

Angka Harapan Hidup (AHH)

se-Provinsi DKI Jakarta Tahun

2009-2010

Angka harapan hidup pada dasarnya

menunjukkan tingkat pencapaian derajat

kesehatan masyarakat. semakin tinggi

derajat kesehatan tersebut, maka hasil

akhirnya adalah angka harapan hidup yang

lebih tinggi. Angka harapan hidup di Jakarta

pada tahun 2010 lebih tinggi dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2025 diharapkan

angka harapan hidup mencapai 73,7 tahun.

Jakarta selatan menduduki posisi tertinggi

dengan harapan hidup mencapai 73,3 tahun.

Page 13: 09. Dki Jakarta

Perekonomian 13

Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Perhotelan

3. Produksi Tanaman Pangan

4. Produksi Perkebunan

5. Produksi Ternak

6. Produksi Perikanan

7. Industri

8. Tingkat Inflasi

Page 14: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA14

Perekonomian Provinsi Jakarta paling besar ditopang oleh sektor

keuangan,persewaan dan jasa perusahan yang kontribusinya terhadap

PDrB 28%, yaitu mencapai rp239 triliun dari total PDrB Jakarta

sebesar rp862 triliun. Perdagangan, hotel dan retoran mempunyai

kontribusi yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 21%, yaitu mencapai

rp178 triliun.

Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha (2010)

Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan28%

Perdagangan, Hotel dan Restoran

21%

Industri Pengolahan

16%

Jasa-Jasa13%

Bangunan dan Konstruksi

11%

Pengangkutan dan Komunikasi

10%

Listrik, Gas dan Air Minum

1%

Pertambangan0%

Pertanian0%

Other22%

Page 15: 09. Dki Jakarta

Perekonomian 15

2006 2007 2008 2009 2010

I Luas Panen

1 Padi Sawah 1.323 1.544 1.640 1.974 2.015

2 Jagung 36 20 20 16 15

3 Ketela Pohon 70 54 39 26 25

4 Kacang Tanah 26 18 17 9 9

II Produksi

1 Padi Sawah 6.197 8.002 8.352 11.013 11.164

2 Jagung 66 39 39 32 31

3 Ketela Pohon 804 628 454 305 290

4 Kacang Tanah 26 18 17 9 9

III Rata-rata Produksi

1 Padi Sawah 46,84 51,83 50,93 55,79 55,41

2 Jagung 18,33 19,50 19,50 20,02 20,60

3 Ketela Pohon 114,86 116,30 116,41 117,37 115,93

4 Kacang Tanah 10,00 10,00 9,97 9,97 11,14

Jenis Tanaman

Luas Panen, Produksi dan Rata-

Rata Produksi Tanaman Bahan

Makanan, 2006-2010

Berbeda dengan produksi bahan

pangan yang lain, produksi padi di

Jakarta selalu meningkat dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2006, produksi

padi di Jakarta hanya sebesar

6.197 ton. sementara di tahun 2010

produksinya mencapai 11.164 ton.

Page 16: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA16

Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba

1 Kab. Kep. Seribu - - - 25 -

2 Kota Jakarta Selatan 923 8 68 429 86

3 Kota Jakarta Timur 858 - - 713 127

4 Kota Jakarta Pusat 62 - - 166 -

5 Kota Jakarta Barat - - - 419 92

6 Kota Jakarta Utara - - - 1.817 214

1.843 8 68 3.569 519

Jenis Ternak

Kab./Kota AdmNo.

Prov. DKI Jakarta

Populasi Ternak se-Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2010

Dari segi jumlah hewan ternak, nampak bahwa jumlah ternak kambing jauh lebih tinggi

dibandingkan hewan ternak lainnya. Ternak sapi pedaging juga relatif banyak di daerah Jakarta

selatan dan Jakarta Timur. sedangkan ternak kerbau hanya ada 8 ekor di Jakarta selatan.

Page 17: 09. Dki Jakarta

Perekonomian 17

Laut Tambak Kolam

1 Kab. Kep. Seribu 1.926,7 1.247,9 - - 3.174,6

2 Kota Jakarta Selatan - - - 67,1 67,1

3 Kota Jakarta Timur - - - 571,6 571,6

4 Kota Jakarta Pusat - - - 2,8 2,8

5 Kota Jakarta Barat - - - 131,2 131,2

6 Kota Jakarta Utara 148.126,2 - 615,0 24,7 148.765,9

150.052,9 1.247,9 615,0 797,4 152.713,2

JumlahNo.

Prov. DKI Jakarta

Kabupaten/Kota AdmPerikanan BudidayaPerikanan

Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya se-

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Produksi perikanan di Jakarta terbanyak di dapat dari produksi perikanan tangkap di Jakarta Utara,

yaitu sebanyak 148.126 ton. Kepulauan seribu juga menyumbangkan angka yang besar untuk

produksi perikanan tangkap dan budidaya laut. Hasil produksi ikan di Jakarta selama setahun,

yang didapat dari perikanan tangkap, budidaya laut, tambak, dan kolam mencapai 152.713 ton.

Page 18: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA18

Kota Adm Perusahaan Tenaga KerjaNilai Produksi

(000 Rp)

Kota Jakarta Selatan 92 8.152 2.250.491.297

Kota Jakarta Timur 320 95.374 97.176.056.863

Kota Jakarta Pusat 64 5.594 1.348.077.371

Kota Jakarta Barat 537 51.581 15.024.895.037

Kota Jakarta Utara 686 156.749 114.285.772.858

Prov. DKI Jakarta 1.699 317.450 230.085.293.426

Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi

Industri Besar dan Sedang Menurut Kota Adm, 2009

Perusahaan di Jakarta terbanyak berada di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 686 perusahaan,

dibarengi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebanyak 156.749 tenaga kerja. nilai

produksi di Jakarta Utara juga adalah yang tertinggi yakni sebesar rp114 triliun.

Page 19: 09. Dki Jakarta

Perekonomian 19

Berbintang Melati

Kab. Kep. Seribu 5 1 11 17 273 453

Kota Jakarta Selatan 32 10 3 45 6.611 9.510

Kota Jakarta Timur 6 20 4 30 1.215 2.034

Kota Jakarta Pusat 85 63 16 164 18.511 24.848

Kota Jakarta Barat 24 29 1 54 5.617 7.530

Kota Jakarta Utara 13 24 4 41 3.294 4.522

Prov. DKI Jakarta 165 147 39 351 35.521 48.897

HotelAkomodasi

LainnyaJumlah

Banyaknya

Kamar

Banyaknya

Tempat TidurKabupaten/Kota Adm.

Jumlah Hotel, Akomodasi Lainnya, Kamar dan Tempat Tidur se-

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Jumlah akomodasi terbanyak di Jakarta berada di Jakarta Pusat, yaitu mencapai 164 hunian akomodasi yang

menyediakan lebih dari 18.000 kamar dengan lebih dari 24.000 tempat tidur. Kepulauan seribu yang memiliki jumlah

hunian paling sedikit yaitu sebanyak 17 hunian, menyediakan 273 kamar dengan 453 tempat tidur.

Page 20: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA20

Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

Page 21: 09. Dki Jakarta

Kesejahteraan Masyarakat 21

2009 2010

1 Kab. Kep. Seribu 70,50 70,82

2 Kota Jakarta Selatan 79,26 79,47

3 Kota Jakarta Timur 78,74 78,95

4 Kota Jakarta Pusat 78,17 78,41

5 Kota Jakarta Barat 78,63 78,84

6 Kota Jakarta Utara 77,36 77,63

Provinsi DKI Jakarta 77,36 77,60

No. DaerahIPM

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) se-Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2009-2010

iPM Provinsi DKi Jakarta mencapai

77,6 pada tahun 2010, dimana pada

tahun tersebut posisi iPM Provinsi DKi

Jakarta berada di peringkat pertama

dari 33 provinsi. Jakarta selatan

mempunyai iPM tertinggi di Jakarta,

diikuti oleh Jakarta Timur. sementara,

Kepulauan seribu mempunyai iPM

paling rendah yaitu 70,82.

Page 22: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA22

Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan

1 KOTA BANDA ACEH -0,23 3,49 1,18 4,58 0,91 3,33

2 KOTA LHOKSEUMAWE 1,31 3,92 2,97 7,04 0,15 3,54

3 KOTA SIBOLGA -0,71 1,62 2,94 11,3 1,82 3,74

4 KOTA PEMATANG SIANTAR -0,53 2,72 2,6 9,33 0,57 4,23

5 KOTA MEDAN 0,74 2,67 1,48 7,45 0,46 3,55

6 KOTA PADANGSIDIMPUAN -0,17 1,86 2,63 7,23 0,63 4,62

7 KOTA PADANG -0,65 2,06 2 7,61 0,48 5,38

8 KOTA PEKANBARU -0,1 1,93 1,33 6,8 0,69 5

9 KOTA DUMAI -0,16 0,84 2,4 8,78 1,03 3,14

10 KOTA JAMBI -0,31 2,5 1,83 10,12 0,66 2,79

11 KOTA PALEMBANG 0,03 1,83 0,54 5,88 0,35 3,74

12 KOTA BENGKULU -0,23 2,89 1,41 8,81 0,04 3,95

13 KOTA BANDAR LAMPUNG -0,25 4,17 0,77 9,54 0,19 4,18

14 KOTA PANGKAL PINANG 0,94 2,17 1,3 9,01 0,4 4,99

15 KOTA BATAM -0,12 1,88 0,61 7,17 0,09 3,72

16 KOTA TANJUNG PINANG 0,08 1,45 0,26 6,04 0,02 3,28

17 DKI JAKARTA 0,51 2,32 0,76 6,06 0,49 3,91

18 KOTA SERANG -0,12 4,49 1,19 6,01 0,32 2,4

19 KOTA CILEGON -0,1 3,08 0,7 5,96 0,73 3,12

20 KOTA TANGERANG -0,3 2,49 0,51 5,92 0,38 3,31

21 KOTA SURABAYA 0,52 3,34 0,85 7,12 0,59 4,65

No DAERAH2009 2010 2011

Inflasi 66 Kota Tahun 2007-2011

(Desember & Tahunan)

Pada tahun 2011, inflasi tahunan Kota

Jakarta mencapai 3,91% diatas rata-

rata inflasi 66 kota di tahun itu yang

hanya sebesar 3,88%. sementara

inflasi tertinggi dimiliki oleh Kota Bima

yaitu sebesar 6,99%.

Page 23: 09. Dki Jakarta

Kesejahteraan Masyarakat 23

Pengangguran

(Orang)

TPT

(%)

Pengangguran

(Orang)

TPT

(%)

Pengangguran

(Orang)

TPT

(%)

1 Kab. Adm. Kepulauan Seribu 967 11,57 1.005 9,89 1.158 11,38

2 Kota Jakarta Selatan 127.679 11,72 113.306 9,93 114.296 10,36

3 Kota Jakarta Timur 175.437 14,61 182.823 13,03 156.806 10,95

4 Kota Jakarta Pusat 59.539 12,39 52.984 10,96 54.782 11,21

5 Kota Jakarta Barat 109.144 9,66 128.833 9,88 131.636 10,72

6 Kota Jakarta Utara 96.571 12,39 103.892 11,15 96.730 10,98

No. Kabupaten/Kota

Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011

10,80Prov. DKI Jakarta 569.337 12,15 582.843 11,05 555.408

Jumlah Pengangguran dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011

Jumlah pengangguran di Jakarta sangat besar tiap tahun nya dengar rata-rata hampir 570 ribu orang. Jumlah ini

mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi tiap tahunnya selalu berada di Jakarta Timur

yang rata-rata mencapai 13% per tahun.

Page 24: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA24

2009 2010 2009 2010

1 Provinsi DKI Jakarta 339,65 388,30 3,80 4,04

No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase

2009 2010 2009 2010

1 Provinsi DKI Jakarta 339,65 388,30 3,80 4,04

No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2010

Terdapat kenaikan yang cukup besar terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jakarta pada

tahun 2010, dibandingkan dengan tahun 2009. Tingkat kemiskinan pada tahun 2009 mencapai

3,8% atau sebanyak 339.650 jiwa. sedangkan pada tahun 2010 mencapai 4,04% atau sebanyak

388.300 jiwa.

Page 25: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 25

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Page 26: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA26

Komposisi APBD Provinsi DKi Jakarta

2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 19.221.75 19.262.68 23.025.98 28.297.36 30.642.74Belanja 15.956.52 19.511.09 21.552.89 26.423.59 33.827.03Surplus/Defisit 3.265.231 (248.417. 1.473.091 1.873.761 (3.184.28Pembiayaan 1.181.141 4.005.135 3.438.104 4.596.854 3.184.287

(8.000)

-

8.000

16.000

24.000

32.000

40.000

Mili

ar R

upia

h

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

Page 27: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 27

Komposisi Pendapatan APBD Provinsi DKi Jakarta

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

2008 2009 2010 2011 2012PAD 10.455.56 10.601.05 12.891.99 17.825.98 18.685.00Daper 8.702.813 8.650.835 9.537.609 9.149.708 9.111.459L2PyS 63.378.94 10.787.70 596.385.7 1.321.665 2.846.284

- 2.000 4.000 6.000 8.000

10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Mili

ar R

upia

h

Page 28: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA28

Komposisi Belanja APBD Provinsi DKi Jakarta

2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 7.594.314 7.547.422 8.537.848 9.895.560 11.405.93B. Barang Jasa 5.255.670 6.773.237 7.312.154 8.341.831 10.013.18B. Modal 2.581.600 4.816.602 5.243.146 7.316.333 10.944.40B. Lain2 524.940.9 373.836.3 459.745.9 869.875.3 1.463.497

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mili

ar R

upia

h

Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran

Page 29: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 29

Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Provinsi 12.943.651 10.821.226 465.274 210.926 1.446.226

Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)

Komposisi PAD Provinsi

(Dalam Juta Rupiah)

83,6%

3,6%

1,6%11,2%

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan

Lain-lain PAD yangsah

Page 30: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA30

.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Pajak KendaraanBermotor

Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor

Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

Pajak Air BawahTanah

Lain-lain Pajak Air Permukaan

%

rata-rata 2008-2010 2011

Komposisi Pajak Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Air Bawah Tanah Lain-lain Pajak Air

Permukaan

rata-rata 2008-2010 42,549 27,749 27,488 0,817 0,770 0,608

2011 37,237 20,784 41,266 0,000 0,000 0,714

(Dalam Juta Rupiah)

Page 31: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 31

(Dalam Juta Rupiah)

Komposisi Pajak Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)

.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%

rata-rata 2008-2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pajak

Penerangan Jalan

BPHTB Pajak Restoran

Pajak Hotel

Pajak Reklame

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C

Pajak Hiburan

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Parkir

Pajak Sarang Burung Walet lain-lain

Pajak Air

Tanah

rata-rata 2008-2010 55,92 0,00 16,11 9,02 7,73 4,93 4,56 0,00 1,65 0,08 0,01 0,00

2011 35,52 33,29 10,52 6,64 4,25 3,24 3,22 2,28 1,01 0,04 0,02 0,02

Page 32: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA32

Tren simpanan Pemda se-Provinsi DKi Jakarta di Perbankan

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des

Mili

ar R

upia

h

2009 2010 2011 2012

Page 33: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 33

Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Provinsi DKi Jakarta Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro

2008 2009 2010 2011

JAKARTA 5.608.282 5.440.445 6.425.441 8.009.716

Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2008 2009 2010 2011

JAKARTA Nasional

10.000.000

30.000.000

50.000.000

70.000.000

90.000.000

Page 34: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA34

Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Provinsi DKi Jakarta

+ Tren persentase dana idle

terhadap realisasi belanja daerah

di wilayah Provinsi DKi Jakarta

meningkat, meskipun besarannya

tidak terlalu signifikan.

+ Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan belanja di wilayah

Provinsi DKi Jakarta relatif baik.

2009 2010 2011

NAS JAKARTA NAS JAKARTA NAS JAKARTA

Belanja 389,7 19,51 424 21,55 498,1 26,42

Idle 59,8 5,44 62,1 6,43 80,5 8,01

% Idle/Blj 15,35% 27,88% 14,65% 29,81% 16,16% 30,31%

27,88%

29,81% 30,31%

15,35% 14,64%16,15%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2009 2010 2011

JAKARTA Nasional

Page 35: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 35

Estimasi realisasi Belanja Daerah Provinsi sampai Dengan Bulan september 2012

(Persentase)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773

4.766 8.45014.016 20.283

26.77433.085

42.448

54.39958.753

67.06576.116

98.840

4.8908.247

13.26520.141

26.24034.541

42.77750.794

57.773

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

2011 2012

secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai

dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah

dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.

Page 36: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA36

Estimasi realisasi Belanja Daerah Provinsi DKi Jakarta

sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)

+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per provinsi adalah sebesar 57,8%.

+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai

realisasi belanja di atas rata-rata.

+ realisasi belanja terendah adalah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah

Provinsi Maluku Utara sebesar 71,2%.

57,8

00

10

20

30

40

50

60

70

80

Kalti

m

Riau DK

I

Babe

l

Papu

a

Papb

ar

Kalse

l

Bali

Bant

en

Beng

kulu

Kalb

ar

Sum

ut

Jam

bi

Sum

bar

Jaba

r

DIY

Kalte

ng

Sum

sel

Kepr

i

Aceh

Jate

ng

Sultr

a

NTT

Sulb

ar

NTB

Sulte

ng

Mal

uku

Jatim

Lam

pung

Goro

ntal

o

Sulse

l

Sulu

t

Mal

ut

Page 37: 09. Dki Jakarta

Keuangan Daerah 37

opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi DKi Jakarta

Nama Daerah

OPINI BPK

2008 2009 2010 2011

DKI Jakarta WDP WDP WDP WTP dengan paragraf penjelas

Page 38: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA38

Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah

1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah

Page 39: 09. Dki Jakarta

Kondis i Keuangan Daerah 39

Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta

Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah

• Rasioinimengukurtingkatkemampuandaerahdalam

melayani per satu orang penduduknya.

• Rasio pendapatan daerah per kapita Provinsi

DKi Jakarta memiliki tren meningkat seperti tren

pendapatan per kapita nasional. namun demikian

rasio pendapatan per kapita Provinsi DKi Jakarta lebih

tinggi dibanding dengan rasio secara nasional.

+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu

kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya.

+ rasio PAD per Total Pendapatan Daerah Provinsi DKi Jakarta

memiliki tren meningkat seperti tren rasio PAD per Total

Pendapatan Daerah secara nasional. namun demikian, rasio

PAD per total pendapatan Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi

dibanding dengan secara nasional, bahkan jarak antara rasio

Provinsi DKi Jakarta dan rasio nasional sangat besar.

1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58

2.217,44

1.839,13 2.101,62 2.088,55 2.350,75 2.888,92

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011

Ribu

an

Nasional Prov. DKI Jakarta

0,16 0,18 0,18 0,19 0,21

0,52 0,54 0,55 0,56

0,63

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

Page 40: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA40

Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta

Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

mendanai program prioritas daerah tersebut.

+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi

DKi Jakarta cenderung tidak berubah, berbeda dengan

rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah secara

nasional yang memiliki kecenderungan menurun. namun

demikian, rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah

Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi dibanding dengan rasio

secara nasional.

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali

potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak dan

retribusi daerah.

+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB Provinsi DKi

Jakarta memiliki tren meningkat pada tahun 2009 s.d. 2011, sama

seperti rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB secara

nasional. namun demikian, rasio Provinsi DKi Jakarta memiliki nilai

yang lebih rendah dibanding dengan rasio secara nasional pada tahun

2008 s.d. 2009, dan pada tahun 2010 s.d. 2011 kedua rasio memiliki

nilai yang sama.

0,55 0,49

0,44 0,41 0,40

0,58 0,60 0,61 0,60 0,60

-

0,20

0,40

0,60

0,80

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

1,34%1,42%

1,27% 1,33%

1,58%

1,40% 1,36%

1,19%1,30%

1,60%

0,00%

0,40%

0,80%

1,20%

1,60%

2,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

Page 41: 09. Dki Jakarta

Kondis i Keuangan Daerah 41

Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta

Belanja Modal/Total Belanja

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan

belanja modal terhadap total belanjanya.

+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi DKi

Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2008 s.d. 2011,

sedangkan rasio belanja modal per total belanja secara

nasional memiliki tren menurun. namun demikian, rasio

belanja modal per total belanja Provinsi DKi Jakarta lebih

tinggi dibanding dengan rasio nasional pada tahun 2010

dan 2011.

Rasio Total Pendapatan Daerah/

Total Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai belanja daerah.

+ Tren rasio total pendapatan per total belanja di Provinsi DKi

Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2009 s.d. 2011,

sama seperti rasio total pendapatan per total belanja daerah

secara nasional. Dibandingkan dengan rasio secara nasional,

rasio Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi, meskipun nilainya

saling berhimpitan dengan rasio nasional pada tahun 2009

s.d 2011.

28,95%27,46% 26,19%

22,17% 21,67%24,60%

16,18%

24,69% 24,33%

27,69%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

103,64% 102,66% 97,04% 102,22% 105,70%

96,45%

120,46%

98,73%106,83% 107,09%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

Page 42: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA42

Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta

Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung/

Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya/Belanja Daerah

+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan Belanja

Pegawai Tidak Langsung terhadap total belanjanya.

+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi DKi

Jakarta mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun 2008

ke 2009, kemudian mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan.

sedangkan rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja

secara nasional memiliki tren meningkat sejak tahun 2007. rasio belanja

pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi DKi Jakarta lebih

rendah dibanding dengan rasio secara nasional.

+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan.

+ rasio siLPA terhadap belanja Provinsi DKi Jakarta mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun 2008 ke 2009, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 kemudian meningkat kembali pada tahun 2011. sedangkan tren pada rasio siLPA terhadap belanja secara nasional cenderung menurun. rasio siLPA terhadap belanja Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi dibanding rasio secara nasional pada tahun 2009 s.d. 2011.

28,4%

35,9%39,4% 40,6% 40,2%

0,0% 0,0%

29,2% 29,0% 28,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

20,06%

17,07%

17,56%

12,29% 11,47%

11,69%8,55%

22,79%

17,39%18,59%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

Page 43: 09. Dki Jakarta

Kondis i Keuangan Daerah 43

Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta

Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /

Total Pendapatan Daerah

+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

+ Tren rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah di Provinsi DKi Jakarta menurun sangat tajam dari tahun 2009 ke 2010, kemudian meningkat pada tahun 2011. sedangkan rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah secara nasional memiliki tren meningkat pada tahun 2008 s.d. 2010, kemudian menurun pada tahun 2011. rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi DKi Jakarta lebih rendah dibanding dengan secara nasional.

0,59%0,45%

0,68%0,78%

0,70%

0,34%0,27%

0,42%

0,14%

0,49%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Nasional Prov. DKI Jakarta

Page 44: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA44

Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”

dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu

apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

dalam rangkaian kata berikut ini:

+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan

Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah

Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan

bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat

Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan

informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui

sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian

Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan

yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan

memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat

Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,

sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,

MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;

Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;

Chrisliana Tri ferayanti, sE, ME; Mauliate H. silitonga, sE;

nanag Garendra Timur, s.si; rizki Anggunani, s.si; shinta

Theresia Purba; virgin Marthalia dan nasiva Laliani yang telah

melakukan input dan pengolahan data sekaligus mendukung

penulisan dan melakukan editing buku ini.

Terima kasih atas kerja kerasnya.

Ucapan Terima Kasih

Page 45: 09. Dki Jakarta

sumber Data 45

siKD, Kementerian Keuangan

DKi Jakarta Dalam Angka 2007 – 2011, BPs

Potensi investasi di Provinsi DKi Jakarta, BKPM

informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( iLPPD )

Pemerintah Provinsi DKi Jakarta Tahun 2011

www.jakarta.go.id

Sumber Data

Page 46: 09. Dki Jakarta

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA46