KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Tinjauan Ekonomi &
Keuangan Daerah
Provinsi DKI JAKARTA
Daftar is i 3
Daftar Isi
Peta DKi Jakarta ......................................................................... 2
Daftar isi ..................................................................................... 3
Kata Pengantar ........................................................................... 4
selayang Pandang ..................................................................... 5
Geografis dan Demografis ......................................................... 6
Kondisi Pelayanan Publik ........................................................... 7
Kondisi Perekonomian .............................................................. 13
Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... 20
Gambaran Umum Keuangan Daerah ...................................... 25
Kondisi Keuangan Daerah ........................................................ 38
Ucapan Terima Kasih ................................................................ 44
sumber Data ............................................................................ 45
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA4
Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah yang dimilikinya. inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.
Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. DKi Jakarta ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh bagi para stakeholder mengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. DKi Jakarta. Kami berharap bahwa buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Marwanto Harjowiryono.
Kata Pengantar
selayang Pandang 5
Selayang Pandang
Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara sungai Ciliwung sekitar
500 tahun silam. sebelum menjadi Jakarta, provinsi ini beberapa kali
berganti nama. Dari sunda Kelapa menjadi Jayakarta, kemudian menjadi
Batavia. selama pendudukan Jepang, nama Batavia diubah lagi menjadi
Jakarta, yang kemudian diresmikan sebagai ibukota republik indonesia.
Provinsi DKi Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administratif dan
1 kabupaten administratif, yaitu : Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta
Barat, Jakarta selatan, Jakarta timur dan Kab. Kepulauan seribu. suku
Betawi merupakan suku asli di Jakarta. selain itu terdapat suku Jawa,
sunda, Minang, Batak, dan Bugis.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA6
Geografis dan Demografis
No. Kabupaten/Kota Luas PendudukKepadatan
Penduduk
1 Kab. Kep. Seribu 9 21.082 2.423
2 Kota Jakarta Selatan 141 206.232 14.598
3 Kota Jakarta Timur 188 2.693.896 14.327
4 Kota Jakarta Pusat 48 902.973 18.761
5 Kota Jakarta Barat 130 2.281.945 17.616
6 Kota Jakarta Utara 147 1.645.659 11.221
662 9.607.787 13.158Prov. DKI Jakarta
Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk
se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
secara geografis, Provinsi DKi Jakarta terletak pada
posisi 05° 19’ 12” - 06° 35’ 54” Lintang selatan
atau antara 106° 22’ 42” - 106° 58’ 18” Bujur Timur
Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering
atau beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan
berkisar antara 25-38 derajat celcius.Luas wilayah
Jakarta mencapai 662 Km2.
Provinsi DKi Jakarta terdiri dari 6 kabupaten/
kota administrasi. Jumlah penduduk DKi Jakarta
secara keseluruhan mencapai lebih dari 9,6 juta
jiwa. Wilayah paling luas dan penduduk terbanyak
berada di Jakarta Timur, dengan penduduk
mencapai lebih dari 2,6 juta jiwa. sedangkan
kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai lebih
dari 18.000 jiwa per km2 terdapat di Jakarta Pusat
yang memiliki luas wilayah hanya 48 km2 tetapi
penduduknya mencapai lebih dari 900 ribu jiwa.
Pelayanan Publ ik 7
Kondisi Pelayanan Publik1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infrastruktur
4. Perusahaan Air Minum
5. Sumber Daya Listrik
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA8
No. Kab/Kota Adm. Sekolah Guru MuridRasio Murid
/ Guru
Rasio Murid
/ Sekolah
1 Kab. Kep. Seribu 14 210 2.767 13,18 197,64
2 Kota Jakarta Selatan 653 9.580 187.596 19,58 287,28
3 Kota Jakarta Timur 839 12.348 226.169 18,32 269,57
4 Kota Jakarta Pusat 393 4.841 88.049 18,19 224,04
5 Kota Jakarta Barat 659 8.998 193.730 21,53 293,98
6 Kota Jakarta Utara 426 6.095 134.634 22,09 316,04
Prov. DKI Jakarta 2.984 42.072 832.945 19,80 279,14
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar
(SD) se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
DKi Jakarta memiliki 2.984 unit sD, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jakarta Timur. Jumlah murid dan guru
sD terbanyak pun terdapat di Jakarta Timur. sementara,rasio murid per guru tertinggi terdapat di Jakarta Pusat,
sama halnya dengan rasio murid per sekolah.
secara rata-rata, rasio jumlah murid per jumlah guru di DKi Jakarta mencapai 19 orang murid per satu guru.
rasio murid per guru tertinggi adalah di Jakarta Utara yaitu sebesar 22 orang murid per satu guru. sementara di
Kepulauan seribu rasionya sangat rendah yaitu hanya 13 murid per satu orang guru sD.rasio murid per sekolah
tertinggi juga ada di Jakart Utara yaitu 316 orang murid per satu sekolah.
Pelayanan Publ ik 9
No. Kab/Kota Adm. Sekolah Guru MuridRasio Murid
/ Guru
Rasio Murid
/ Sekolah
1 Kab. Kep. Seribu 5 210 997 4,75 199,40
2 Kota Jakarta Selatan 196 9.580 84.249 8,79 429,84
3 Kota Jakarta Timur 255 12.348 74.030 6,00 290,31
4 Kota Jakarta Pusat 119 4.841 30.490 6,30 256,22
5 Kota Jakarta Barat 243 8.998 74.337 8,26 305,91
6 Kota Jakarta Utara 176 6.095 54.839 9,00 311,59
Prov. DKI Jakarta 994 42.072 318.942 7,58 320,87
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
Hampir sama dengan fasilitas ketersediaan sD, maka jumlah sMP terbanyak juga terdapat di Jakarta
Timur, yaitu terdapat 12.348 sMP. Begitu juga dengan densitas murid per guru dan per sekolah, sama
dengan kondisi sD, maka densitas tertinggi adalah di Jakarta Utara.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA10
2009 2010
1 Kab. Kep. Seribu 97,47 98,36
2 Kota Jakarta Selatan 99,12 99,23
3 Kota Jakarta Timur 98,98 99,07
4 Kota Jakarta Pusat 99,36 99,52
5 Kota Jakarta Barat 98,84 98,96
6 Kota Jakarta Utara 98,86 99,17
No. DaerahAngka Melek huruf (%)
Prov. DKI Jakarta 98,94 99,13
Angka Melek Huruf (AMH) se-Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2009-2010
salah satu indikator dasar yang
menggambarkan tingkat kemajuan di bidang
pendidikan adalah angka melek huruf. Di
Provinsi DKi Jakarta secara rata-rata angka
melek hurufnya sangat tinggi yaitu di atas
98%. Angka melek huruf tertinggi berada
di Jakarta Pusat yang mencapai 99,36%.
sementara di Kab Kepulauan seribu ternyata
angka melek hurufnya masih di bawah rata-
rata, karena hanya mencapai kisaran 97%.
Pelayanan Publ ik 11
No. Kabupaten / KotaAngka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)No. Kabupaten / Kota
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Angka Partisipasi
Murni (APM)
1 Kab. Kepulauan Seribu 119,32 97,32 1 Kab. Kepulauan Seribu 92,70 70,14
2 Kota Jakarta Barat 117,66 95,98 2 Kota Jakarta Barat 109,11 80,55
3 Kota Jakarta Pusat 119,56 97,27 3 Kota Jakarta Pusat 114,51 88,94
4 Kota Jakarta Selatan 121,16 98,95 4 Kota Jakarta Selatan 126,98 98,53
5 Kota Jakarta Timur 120,21 98,06 5 Kota Jakarta Timur 124,93 94,08
6 Kota Jakarta Utara 120,03 97,91 6 Kota Jakarta Utara 103,19 79,16
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD
menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
menurut Kab. /Kota, Tahun 2009/2010
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sD
menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 7-12 tahun yang
bersekolah di sD. APK bisa lebih dari 100% karena termasuk
anak yang diluar usia 7-12 yang sekolah di sD, namun APM
maksimal 100% karena hanya menghitung anak usia 7-12
tahun yang bersekolah sD pada cakupan wilayah tertentu. Di
Provinsi DKi Jakarta, APK dan APM tertinggi adalah Jakarta
selatan. sementara APK dan APM terendah ada di Jakarta
Barat.
Angka partisipasi sekolah (baik APK dan APM) untuk sMP
menunjukkan rasio banyaknya anak pada usia 13-15 tahun yang
bersekolah di sMP. Di Provinsi DKi Jakarta, APK dan APM untuk
tingkat sMP yang tertinggi adalah Jakarta selatan, sementara
yang terendah adalah Kab. Kepulauan seribu.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA12
2009 2010
1 Kab. Kep. Seribu 70,44 70,55
2 Kota Jakarta Selatan 73,33 73,51
3 Kota Jakarta Timur 73,16 73,35
4 Kota Jakarta Pusat 72,18 72,3
5 Kota Jakarta Barat 73,29 73,46
6 Kota Jakarta Utara 72,69 72,82
No Daerah
Angka Harapan Hidup
(tahun)
Provinsi DKI Jakarta 73,05 73,20
Angka Harapan Hidup (AHH)
se-Provinsi DKI Jakarta Tahun
2009-2010
Angka harapan hidup pada dasarnya
menunjukkan tingkat pencapaian derajat
kesehatan masyarakat. semakin tinggi
derajat kesehatan tersebut, maka hasil
akhirnya adalah angka harapan hidup yang
lebih tinggi. Angka harapan hidup di Jakarta
pada tahun 2010 lebih tinggi dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2025 diharapkan
angka harapan hidup mencapai 73,7 tahun.
Jakarta selatan menduduki posisi tertinggi
dengan harapan hidup mencapai 73,3 tahun.
Perekonomian 13
Kondisi Perekonomian1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Perhotelan
3. Produksi Tanaman Pangan
4. Produksi Perkebunan
5. Produksi Ternak
6. Produksi Perikanan
7. Industri
8. Tingkat Inflasi
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA14
Perekonomian Provinsi Jakarta paling besar ditopang oleh sektor
keuangan,persewaan dan jasa perusahan yang kontribusinya terhadap
PDrB 28%, yaitu mencapai rp239 triliun dari total PDrB Jakarta
sebesar rp862 triliun. Perdagangan, hotel dan retoran mempunyai
kontribusi yang cukup besar juga, yaitu di kisaran 21%, yaitu mencapai
rp178 triliun.
Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (2010)
Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan28%
Perdagangan, Hotel dan Restoran
21%
Industri Pengolahan
16%
Jasa-Jasa13%
Bangunan dan Konstruksi
11%
Pengangkutan dan Komunikasi
10%
Listrik, Gas dan Air Minum
1%
Pertambangan0%
Pertanian0%
Other22%
Perekonomian 15
2006 2007 2008 2009 2010
I Luas Panen
1 Padi Sawah 1.323 1.544 1.640 1.974 2.015
2 Jagung 36 20 20 16 15
3 Ketela Pohon 70 54 39 26 25
4 Kacang Tanah 26 18 17 9 9
II Produksi
1 Padi Sawah 6.197 8.002 8.352 11.013 11.164
2 Jagung 66 39 39 32 31
3 Ketela Pohon 804 628 454 305 290
4 Kacang Tanah 26 18 17 9 9
III Rata-rata Produksi
1 Padi Sawah 46,84 51,83 50,93 55,79 55,41
2 Jagung 18,33 19,50 19,50 20,02 20,60
3 Ketela Pohon 114,86 116,30 116,41 117,37 115,93
4 Kacang Tanah 10,00 10,00 9,97 9,97 11,14
Jenis Tanaman
Luas Panen, Produksi dan Rata-
Rata Produksi Tanaman Bahan
Makanan, 2006-2010
Berbeda dengan produksi bahan
pangan yang lain, produksi padi di
Jakarta selalu meningkat dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2006, produksi
padi di Jakarta hanya sebesar
6.197 ton. sementara di tahun 2010
produksinya mencapai 11.164 ton.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA16
Sapi Perah Kerbau Kuda Kambing Domba
1 Kab. Kep. Seribu - - - 25 -
2 Kota Jakarta Selatan 923 8 68 429 86
3 Kota Jakarta Timur 858 - - 713 127
4 Kota Jakarta Pusat 62 - - 166 -
5 Kota Jakarta Barat - - - 419 92
6 Kota Jakarta Utara - - - 1.817 214
1.843 8 68 3.569 519
Jenis Ternak
Kab./Kota AdmNo.
Prov. DKI Jakarta
Populasi Ternak se-Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2010
Dari segi jumlah hewan ternak, nampak bahwa jumlah ternak kambing jauh lebih tinggi
dibandingkan hewan ternak lainnya. Ternak sapi pedaging juga relatif banyak di daerah Jakarta
selatan dan Jakarta Timur. sedangkan ternak kerbau hanya ada 8 ekor di Jakarta selatan.
Perekonomian 17
Laut Tambak Kolam
1 Kab. Kep. Seribu 1.926,7 1.247,9 - - 3.174,6
2 Kota Jakarta Selatan - - - 67,1 67,1
3 Kota Jakarta Timur - - - 571,6 571,6
4 Kota Jakarta Pusat - - - 2,8 2,8
5 Kota Jakarta Barat - - - 131,2 131,2
6 Kota Jakarta Utara 148.126,2 - 615,0 24,7 148.765,9
150.052,9 1.247,9 615,0 797,4 152.713,2
JumlahNo.
Prov. DKI Jakarta
Kabupaten/Kota AdmPerikanan BudidayaPerikanan
Tangkap
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya se-
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
Produksi perikanan di Jakarta terbanyak di dapat dari produksi perikanan tangkap di Jakarta Utara,
yaitu sebanyak 148.126 ton. Kepulauan seribu juga menyumbangkan angka yang besar untuk
produksi perikanan tangkap dan budidaya laut. Hasil produksi ikan di Jakarta selama setahun,
yang didapat dari perikanan tangkap, budidaya laut, tambak, dan kolam mencapai 152.713 ton.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA18
Kota Adm Perusahaan Tenaga KerjaNilai Produksi
(000 Rp)
Kota Jakarta Selatan 92 8.152 2.250.491.297
Kota Jakarta Timur 320 95.374 97.176.056.863
Kota Jakarta Pusat 64 5.594 1.348.077.371
Kota Jakarta Barat 537 51.581 15.024.895.037
Kota Jakarta Utara 686 156.749 114.285.772.858
Prov. DKI Jakarta 1.699 317.450 230.085.293.426
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi
Industri Besar dan Sedang Menurut Kota Adm, 2009
Perusahaan di Jakarta terbanyak berada di Jakarta Utara, yaitu sebanyak 686 perusahaan,
dibarengi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebanyak 156.749 tenaga kerja. nilai
produksi di Jakarta Utara juga adalah yang tertinggi yakni sebesar rp114 triliun.
Perekonomian 19
Berbintang Melati
Kab. Kep. Seribu 5 1 11 17 273 453
Kota Jakarta Selatan 32 10 3 45 6.611 9.510
Kota Jakarta Timur 6 20 4 30 1.215 2.034
Kota Jakarta Pusat 85 63 16 164 18.511 24.848
Kota Jakarta Barat 24 29 1 54 5.617 7.530
Kota Jakarta Utara 13 24 4 41 3.294 4.522
Prov. DKI Jakarta 165 147 39 351 35.521 48.897
HotelAkomodasi
LainnyaJumlah
Banyaknya
Kamar
Banyaknya
Tempat TidurKabupaten/Kota Adm.
Jumlah Hotel, Akomodasi Lainnya, Kamar dan Tempat Tidur se-
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
Jumlah akomodasi terbanyak di Jakarta berada di Jakarta Pusat, yaitu mencapai 164 hunian akomodasi yang
menyediakan lebih dari 18.000 kamar dengan lebih dari 24.000 tempat tidur. Kepulauan seribu yang memiliki jumlah
hunian paling sedikit yaitu sebanyak 17 hunian, menyediakan 273 kamar dengan 453 tempat tidur.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA20
Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan
Kesejahteraan Masyarakat 21
2009 2010
1 Kab. Kep. Seribu 70,50 70,82
2 Kota Jakarta Selatan 79,26 79,47
3 Kota Jakarta Timur 78,74 78,95
4 Kota Jakarta Pusat 78,17 78,41
5 Kota Jakarta Barat 78,63 78,84
6 Kota Jakarta Utara 77,36 77,63
Provinsi DKI Jakarta 77,36 77,60
No. DaerahIPM
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) se-Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2009-2010
iPM Provinsi DKi Jakarta mencapai
77,6 pada tahun 2010, dimana pada
tahun tersebut posisi iPM Provinsi DKi
Jakarta berada di peringkat pertama
dari 33 provinsi. Jakarta selatan
mempunyai iPM tertinggi di Jakarta,
diikuti oleh Jakarta Timur. sementara,
Kepulauan seribu mempunyai iPM
paling rendah yaitu 70,82.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA22
Desember Tahunan Desember Tahunan Desember Tahunan
1 KOTA BANDA ACEH -0,23 3,49 1,18 4,58 0,91 3,33
2 KOTA LHOKSEUMAWE 1,31 3,92 2,97 7,04 0,15 3,54
3 KOTA SIBOLGA -0,71 1,62 2,94 11,3 1,82 3,74
4 KOTA PEMATANG SIANTAR -0,53 2,72 2,6 9,33 0,57 4,23
5 KOTA MEDAN 0,74 2,67 1,48 7,45 0,46 3,55
6 KOTA PADANGSIDIMPUAN -0,17 1,86 2,63 7,23 0,63 4,62
7 KOTA PADANG -0,65 2,06 2 7,61 0,48 5,38
8 KOTA PEKANBARU -0,1 1,93 1,33 6,8 0,69 5
9 KOTA DUMAI -0,16 0,84 2,4 8,78 1,03 3,14
10 KOTA JAMBI -0,31 2,5 1,83 10,12 0,66 2,79
11 KOTA PALEMBANG 0,03 1,83 0,54 5,88 0,35 3,74
12 KOTA BENGKULU -0,23 2,89 1,41 8,81 0,04 3,95
13 KOTA BANDAR LAMPUNG -0,25 4,17 0,77 9,54 0,19 4,18
14 KOTA PANGKAL PINANG 0,94 2,17 1,3 9,01 0,4 4,99
15 KOTA BATAM -0,12 1,88 0,61 7,17 0,09 3,72
16 KOTA TANJUNG PINANG 0,08 1,45 0,26 6,04 0,02 3,28
17 DKI JAKARTA 0,51 2,32 0,76 6,06 0,49 3,91
18 KOTA SERANG -0,12 4,49 1,19 6,01 0,32 2,4
19 KOTA CILEGON -0,1 3,08 0,7 5,96 0,73 3,12
20 KOTA TANGERANG -0,3 2,49 0,51 5,92 0,38 3,31
21 KOTA SURABAYA 0,52 3,34 0,85 7,12 0,59 4,65
No DAERAH2009 2010 2011
Inflasi 66 Kota Tahun 2007-2011
(Desember & Tahunan)
Pada tahun 2011, inflasi tahunan Kota
Jakarta mencapai 3,91% diatas rata-
rata inflasi 66 kota di tahun itu yang
hanya sebesar 3,88%. sementara
inflasi tertinggi dimiliki oleh Kota Bima
yaitu sebesar 6,99%.
Kesejahteraan Masyarakat 23
Pengangguran
(Orang)
TPT
(%)
Pengangguran
(Orang)
TPT
(%)
Pengangguran
(Orang)
TPT
(%)
1 Kab. Adm. Kepulauan Seribu 967 11,57 1.005 9,89 1.158 11,38
2 Kota Jakarta Selatan 127.679 11,72 113.306 9,93 114.296 10,36
3 Kota Jakarta Timur 175.437 14,61 182.823 13,03 156.806 10,95
4 Kota Jakarta Pusat 59.539 12,39 52.984 10,96 54.782 11,21
5 Kota Jakarta Barat 109.144 9,66 128.833 9,88 131.636 10,72
6 Kota Jakarta Utara 96.571 12,39 103.892 11,15 96.730 10,98
No. Kabupaten/Kota
Agustus 2009 Agustus 2010 Agustus 2011
10,80Prov. DKI Jakarta 569.337 12,15 582.843 11,05 555.408
Jumlah Pengangguran dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Tahun 2009-2011
Jumlah pengangguran di Jakarta sangat besar tiap tahun nya dengar rata-rata hampir 570 ribu orang. Jumlah ini
mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi tiap tahunnya selalu berada di Jakarta Timur
yang rata-rata mencapai 13% per tahun.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA24
2009 2010 2009 2010
1 Provinsi DKI Jakarta 339,65 388,30 3,80 4,04
No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase
2009 2010 2009 2010
1 Provinsi DKI Jakarta 339,65 388,30 3,80 4,04
No. Kabupaten/KotaJumlah (000 jiwa) Persentase
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
se-Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2010
Terdapat kenaikan yang cukup besar terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jakarta pada
tahun 2010, dibandingkan dengan tahun 2009. Tingkat kemiskinan pada tahun 2009 mencapai
3,8% atau sebanyak 339.650 jiwa. sedangkan pada tahun 2010 mencapai 4,04% atau sebanyak
388.300 jiwa.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA26
Komposisi APBD Provinsi DKi Jakarta
2008 2009 2010 2011 2012Pendapatan 19.221.75 19.262.68 23.025.98 28.297.36 30.642.74Belanja 15.956.52 19.511.09 21.552.89 26.423.59 33.827.03Surplus/Defisit 3.265.231 (248.417. 1.473.091 1.873.761 (3.184.28Pembiayaan 1.181.141 4.005.135 3.438.104 4.596.854 3.184.287
(8.000)
-
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
Mili
ar R
upia
h
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
Keuangan Daerah 27
Komposisi Pendapatan APBD Provinsi DKi Jakarta
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
2008 2009 2010 2011 2012PAD 10.455.56 10.601.05 12.891.99 17.825.98 18.685.00Daper 8.702.813 8.650.835 9.537.609 9.149.708 9.111.459L2PyS 63.378.94 10.787.70 596.385.7 1.321.665 2.846.284
- 2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Mili
ar R
upia
h
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA28
Komposisi Belanja APBD Provinsi DKi Jakarta
2008 2009 2010 2011 2012B. Pegawai 7.594.314 7.547.422 8.537.848 9.895.560 11.405.93B. Barang Jasa 5.255.670 6.773.237 7.312.154 8.341.831 10.013.18B. Modal 2.581.600 4.816.602 5.243.146 7.316.333 10.944.40B. Lain2 524.940.9 373.836.3 459.745.9 869.875.3 1.463.497
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mili
ar R
upia
h
Keterangan: 2008-2011 realisasi; 2012 Anggaran
Keuangan Daerah 29
Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Provinsi 12.943.651 10.821.226 465.274 210.926 1.446.226
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (rata-rata realisasi APBD 2008-2011)
Komposisi PAD Provinsi
(Dalam Juta Rupiah)
83,6%
3,6%
1,6%11,2%
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan
Lain-lain PAD yangsah
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA30
.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
Pajak KendaraanBermotor
Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor
Bea Balik NamaKendaraan Bermotor
Pajak Air BawahTanah
Lain-lain Pajak Air Permukaan
%
rata-rata 2008-2010 2011
Komposisi Pajak Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Air Bawah Tanah Lain-lain Pajak Air
Permukaan
rata-rata 2008-2010 42,549 27,749 27,488 0,817 0,770 0,608
2011 37,237 20,784 41,266 0,000 0,000 0,714
(Dalam Juta Rupiah)
Keuangan Daerah 31
(Dalam Juta Rupiah)
Komposisi Pajak Daerah APBD Provinsi DKi Jakarta (Perbandingan rata-rata realisasi APBD 2008-2010 dengan realisasi APBD 2011)
.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
rata-rata 2008-2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pajak
Penerangan Jalan
BPHTB Pajak Restoran
Pajak Hotel
Pajak Reklame
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C
Pajak Hiburan
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Parkir
Pajak Sarang Burung Walet lain-lain
Pajak Air
Tanah
rata-rata 2008-2010 55,92 0,00 16,11 9,02 7,73 4,93 4,56 0,00 1,65 0,08 0,01 0,00
2011 35,52 33,29 10,52 6,64 4,25 3,24 3,22 2,28 1,01 0,04 0,02 0,02
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA32
Tren simpanan Pemda se-Provinsi DKi Jakarta di Perbankan
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Jan feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt sep Okt Nov Des
Mili
ar R
upia
h
2009 2010 2011 2012
Keuangan Daerah 33
Potret Dana simpanan Pemda di Perbankan Provinsi DKi Jakarta Dalam bentuk Tabungan, simpanan Berjangka dan Giro
2008 2009 2010 2011
JAKARTA 5.608.282 5.440.445 6.425.441 8.009.716
Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
2008 2009 2010 2011
JAKARTA Nasional
10.000.000
30.000.000
50.000.000
70.000.000
90.000.000
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA34
Trend Persentase Dana idle Terhadap realisasi Belanja Daerah Provinsi DKi Jakarta
+ Tren persentase dana idle
terhadap realisasi belanja daerah
di wilayah Provinsi DKi Jakarta
meningkat, meskipun besarannya
tidak terlalu signifikan.
+ Hal ini menunjukkan bahwa
penyerapan belanja di wilayah
Provinsi DKi Jakarta relatif baik.
2009 2010 2011
NAS JAKARTA NAS JAKARTA NAS JAKARTA
Belanja 389,7 19,51 424 21,55 498,1 26,42
Idle 59,8 5,44 62,1 6,43 80,5 8,01
% Idle/Blj 15,35% 27,88% 14,65% 29,81% 16,16% 30,31%
27,88%
29,81% 30,31%
15,35% 14,64%16,15%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2009 2010 2011
JAKARTA Nasional
Keuangan Daerah 35
Estimasi realisasi Belanja Daerah Provinsi sampai Dengan Bulan september 2012
(Persentase)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des2011 4.766 8.450 14.016 20.283 26.774 33.085 42.448 54.399 58.753 67.065 76.116 98.8402012 4.890 8.247 13.265 20.141 26.240 34.541 42.777 50.794 57.773
4.766 8.45014.016 20.283
26.77433.085
42.448
54.39958.753
67.06576.116
98.840
4.8908.247
13.26520.141
26.24034.541
42.77750.794
57.773
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2011 2012
secara persentase, estimasi realisasi belanja daerah sampai
dengan bulan september 2012 adalah sebesar 57,8%, lebih rendah
dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA36
Estimasi realisasi Belanja Daerah Provinsi DKi Jakarta
sampai Dengan Bulan september 2012 (Persentase)
+ rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan september 2012 agregat per provinsi adalah sebesar 57,8%.
+ Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai
realisasi belanja di atas rata-rata.
+ realisasi belanja terendah adalah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah
Provinsi Maluku Utara sebesar 71,2%.
57,8
00
10
20
30
40
50
60
70
80
Kalti
m
Riau DK
I
Babe
l
Papu
a
Papb
ar
Kalse
l
Bali
Bant
en
Beng
kulu
Kalb
ar
Sum
ut
Jam
bi
Sum
bar
Jaba
r
DIY
Kalte
ng
Sum
sel
Kepr
i
Aceh
Jate
ng
Sultr
a
NTT
Sulb
ar
NTB
Sulte
ng
Mal
uku
Jatim
Lam
pung
Goro
ntal
o
Sulse
l
Sulu
t
Mal
ut
Keuangan Daerah 37
opini BPK atas LKPD Pemda se-Provinsi DKi Jakarta
Nama Daerah
OPINI BPK
2008 2009 2010 2011
DKI Jakarta WDP WDP WDP WTP dengan paragraf penjelas
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA38
Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah
1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk
2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah
3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah
4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB
5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah
6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah
7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah
8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah
9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah
Kondis i Keuangan Daerah 39
Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta
Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah
• Rasioinimengukurtingkatkemampuandaerahdalam
melayani per satu orang penduduknya.
• Rasio pendapatan daerah per kapita Provinsi
DKi Jakarta memiliki tren meningkat seperti tren
pendapatan per kapita nasional. namun demikian
rasio pendapatan per kapita Provinsi DKi Jakarta lebih
tinggi dibanding dengan rasio secara nasional.
+ rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu
kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya.
+ rasio PAD per Total Pendapatan Daerah Provinsi DKi Jakarta
memiliki tren meningkat seperti tren rasio PAD per Total
Pendapatan Daerah secara nasional. namun demikian, rasio
PAD per total pendapatan Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi
dibanding dengan secara nasional, bahkan jarak antara rasio
Provinsi DKi Jakarta dan rasio nasional sangat besar.
1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,58
2.217,44
1.839,13 2.101,62 2.088,55 2.350,75 2.888,92
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2007 2008 2009 2010 2011
Ribu
an
Nasional Prov. DKI Jakarta
0,16 0,18 0,18 0,19 0,21
0,52 0,54 0,55 0,56
0,63
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA40
Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta
Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
mendanai program prioritas daerah tersebut.
+ Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi
DKi Jakarta cenderung tidak berubah, berbeda dengan
rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah secara
nasional yang memiliki kecenderungan menurun. namun
demikian, rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah
Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi dibanding dengan rasio
secara nasional.
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali
potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak dan
retribusi daerah.
+ Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB Provinsi DKi
Jakarta memiliki tren meningkat pada tahun 2009 s.d. 2011, sama
seperti rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDrB secara
nasional. namun demikian, rasio Provinsi DKi Jakarta memiliki nilai
yang lebih rendah dibanding dengan rasio secara nasional pada tahun
2008 s.d. 2009, dan pada tahun 2010 s.d. 2011 kedua rasio memiliki
nilai yang sama.
0,55 0,49
0,44 0,41 0,40
0,58 0,60 0,61 0,60 0,60
-
0,20
0,40
0,60
0,80
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
1,34%1,42%
1,27% 1,33%
1,58%
1,40% 1,36%
1,19%1,30%
1,60%
0,00%
0,40%
0,80%
1,20%
1,60%
2,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
Kondis i Keuangan Daerah 41
Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta
Belanja Modal/Total Belanja
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan
belanja modal terhadap total belanjanya.
+ Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi DKi
Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2008 s.d. 2011,
sedangkan rasio belanja modal per total belanja secara
nasional memiliki tren menurun. namun demikian, rasio
belanja modal per total belanja Provinsi DKi Jakarta lebih
tinggi dibanding dengan rasio nasional pada tahun 2010
dan 2011.
Rasio Total Pendapatan Daerah/
Total Belanja Daerah
+ rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah
dalam mendanai belanja daerah.
+ Tren rasio total pendapatan per total belanja di Provinsi DKi
Jakarta cenderung meningkat pada tahun 2009 s.d. 2011,
sama seperti rasio total pendapatan per total belanja daerah
secara nasional. Dibandingkan dengan rasio secara nasional,
rasio Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi, meskipun nilainya
saling berhimpitan dengan rasio nasional pada tahun 2009
s.d 2011.
28,95%27,46% 26,19%
22,17% 21,67%24,60%
16,18%
24,69% 24,33%
27,69%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
103,64% 102,66% 97,04% 102,22% 105,70%
96,45%
120,46%
98,73%106,83% 107,09%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA42
Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung/
Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya/Belanja Daerah
+ rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan Belanja
Pegawai Tidak Langsung terhadap total belanjanya.
+ rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi DKi
Jakarta mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun 2008
ke 2009, kemudian mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan.
sedangkan rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja
secara nasional memiliki tren meningkat sejak tahun 2007. rasio belanja
pegawai tidak langsung per total belanja Provinsi DKi Jakarta lebih
rendah dibanding dengan rasio secara nasional.
+ rasio ini mengukur proporsi siLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan.
+ rasio siLPA terhadap belanja Provinsi DKi Jakarta mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun 2008 ke 2009, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 kemudian meningkat kembali pada tahun 2011. sedangkan tren pada rasio siLPA terhadap belanja secara nasional cenderung menurun. rasio siLPA terhadap belanja Provinsi DKi Jakarta lebih tinggi dibanding rasio secara nasional pada tahun 2009 s.d. 2011.
28,4%
35,9%39,4% 40,6% 40,2%
0,0% 0,0%
29,2% 29,0% 28,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
20,06%
17,07%
17,56%
12,29% 11,47%
11,69%8,55%
22,79%
17,39%18,59%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
Kondis i Keuangan Daerah 43
Kondisi Keuangan Daerah Provinsi DKi Jakarta
Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /
Total Pendapatan Daerah
+ rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bunga yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.
+ Tren rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah di Provinsi DKi Jakarta menurun sangat tajam dari tahun 2009 ke 2010, kemudian meningkat pada tahun 2011. sedangkan rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah secara nasional memiliki tren meningkat pada tahun 2008 s.d. 2010, kemudian menurun pada tahun 2011. rasio pembayaran pokok hutang dan bunga per total pendapatan daerah Provinsi DKi Jakarta lebih rendah dibanding dengan secara nasional.
0,59%0,45%
0,68%0,78%
0,70%
0,34%0,27%
0,42%
0,14%
0,49%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Nasional Prov. DKI Jakarta
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | Provinsi DKI JAKARTA44
Penyusunan buku “Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah”
dilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat
terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. oleh karena itu
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
dalam rangkaian kata berikut ini:
+ Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono – dan
Direktur Evaluasi Pendanaan dan informasi Keuangan Daerah
Drs. Yusrizal ilyas, MPA – yang telah memberikan arahan dan
bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.
+ Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada subdirektorat
Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan
informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data
ringkasan APBD 2012 dan realisasi APBD 2011 melalui
sistem informasi Keuangan Daerah dan kepada Bagian
Umum, sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan
yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka dan
memfasilitasi hingga tersedianya buku ini.
+ selanjutnya terima kasih kepada tim dari subdirektorat
Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah
yang terdiri dari Putut Hari satyaka, sE. MPP; Krisnandar,
sE; Prasetyo indro s.,sE, ME; Aris soedjatmiko, s.sos,
MM; Wahyu Widjayanto, sE, MM; Edi soeprijono, s.sos;
Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, sH;
Chrisliana Tri ferayanti, sE, ME; Mauliate H. silitonga, sE;
nanag Garendra Timur, s.si; rizki Anggunani, s.si; shinta
Theresia Purba; virgin Marthalia dan nasiva Laliani yang telah
melakukan input dan pengolahan data sekaligus mendukung
penulisan dan melakukan editing buku ini.
Terima kasih atas kerja kerasnya.
Ucapan Terima Kasih
sumber Data 45
siKD, Kementerian Keuangan
DKi Jakarta Dalam Angka 2007 – 2011, BPs
Potensi investasi di Provinsi DKi Jakarta, BKPM
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( iLPPD )
Pemerintah Provinsi DKi Jakarta Tahun 2011
www.jakarta.go.id
Sumber Data