080310 Outsourcing Contract PPD - Admin

PPERJANJIANERJANJIAN P PENGADAANENGADAAN J JASAASA PPENGOLAHANENGOLAHAN DATADATA DANDAN D DOKUMENOKUMEN PPERPAJAKANERPAJAKAN

SPK Nomor : SPK-04/4863.522119/JR/ULANG/DDP.11/2010

Tanggal : 3 Maret 2010

Anta ra

PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Gedung Dokumentasi Pajak, Jalan Budhi I No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Dan

PT. INOVEIT MITRA UTAMA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21 RT/RW 003/002, Gedung Mitra Lt. 10, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

PERJANJIAN PENGADAAN JASA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

SPK NOMOR: SPK-04/4863.522119/JR/ULANG/DDP.11/2010

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu Sepuluh di Jakarta, oleh dan di antara:

1. PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN, unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tanggal 31 Juli 2007, beralamatkan di Jalan Budhi I No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, yang dalam hal ini diwakili oleh IKA KARTINI AULIA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Nomor KEP-42/DDP/2009 tanggal 9 Desember 2009, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PPDDP. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. PT INOVEIT MITRA UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamatkan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21 RT/RW 003/002, Gedung Mitra Lt. 10, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh R. DENON BERRI KLINSKY P., selaku Direktur Utama PT. INOVEIT MITRA UTAMA dan karenanya berdasarkan Anggaran Dasar PT. INOVEIT MITRA UTAMA berhak mewakili PT. INOVEIT MITRA UTAMA. Selanjutnya PT. INOVEIT MITRA UTAMA, para pengganti dan para penerusnya secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa tenaga kerja yang terampil dan siap pakai dan telah memiliki ijin-ijin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya.

2. Bahwa Pihak Pertama merupakan unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan sejumlah tenaga kerja profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Pihak Pertama yakni melakukan pengolahan data dan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi document imaging/digitalisasi dokumen.

3. Bahwa anggaran Pihak Pertama untuk melaksanakan Perjanjian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Bagian Anggaran 15 Tahun Anggaran 2010.

- Halaman 1 -

4. Bahwa Pihak Pertama telah mengadakan pelelangan umum untuk pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan PBJ dan telah diumumkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan.

5. Bahwa dalam pelelangan umum jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan pertama telah gagal memenuhi kuorum peserta, maka Pihak Pertama melakukan pelelangan ulang yang diumumkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan.

6. Pihak Kedua telah mengirimkan surat penawaran No. 022/P/M/IMU/I/10 tanggal 22 Januari 2010 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan kepada Pihak Pertama yang disampaikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan.

7. Bahwa Pihak Pertama telah menunjuk Pihak Kedua sebagai pemenang lelang pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan berdasarkan: - Surat Penetapan Calon Pemenang Nomor: S-Pen-04/4863.522119/JR/ULANG/

DDP.11/2010 Tanggal 5 Februari 2010;- Pengumuman Calon Pemenang Lelang Nomor:

Pem-04/4863.522119/JR/ULANG/ DDP.11/2010 Tanggal 8 Februari 2010;- Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: KEP-04/

4863.522119/JR/ULANG/DDP.11/2010 Tanggal 16 Februari 2010.

Sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, para pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1PENGERTIAN

(1) Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) adalah berita acara penjelasan (Aanwijzing) pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan PPDDP Tahun 2010 Nomor: BA-Aan-04/4863.522119/JR/ULANG/DDP.11/2010 tanggal 20 Januari 2010.

(2) Daftar Penyelesaian Pekerjaan adalah daftar rekapitulasi hasil dan status penyelesaian Pekerjaan yang diperoleh dari sistem komputerisasi Pihak Pertama.

(3) Data adalah catatan atau kumpulan fakta yang berupa angka, karakter, simbol, tulisan, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang tertulis dalam Dokumen atau yang tersimpan dalam sistem komputerisasi milik Pihak Pertama sebagai hasil perekaman data dari Dokumen.

- Halaman 2 -

(4) Dokumen Penawaran adalah Surat Dokumen Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya Nomor 021/P/M/IMU/I/10 tanggal 22 Januari 2010 perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan kepada Pihak Pertama yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Departemen Keuangan untuk mengikuti pelelangan umum pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan Pihak Pertama.

(5) Dokumen adalah semua jenis Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan jenis lainnya yang telah diisi oleh Wajib Pajak yang diterima oleh Pihak Pertama dari Kantor Pelayanan Pajak wilayah implementasi PPDDP untuk dilakukan Pekerjaan Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan berdasarkan Perjanjian ini.

(6) Dokumen Pengadaan adalah semua dokumen yang berkaitan dengan pelelangan umum untuk pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan PPDDP dan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Dokumen Penawaran Pihak Kedua, segala berita acara, notula/risalah rapat, surat keputusan Pihak Pertama, segala bentuk korespondensi, dan dokumen lainnya.

(7) Harga Satuan adalah harga yang dikenakan untuk setiap Pekerjaan yang melalui seluruh tahapan Pekerjaan.

(8) Harga Satuan Per Tahapan adalah harga yang dikenakan per tahapan Pekerjaan.

(9) Harga Perkiraan Sendiri adalah harga pengadaan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(10) Kemasan adalah kotak kardus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan Dokumen dan juga berfungsi sebagai pelindung Dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dari unit Kantor Pelayanan Pajak.

(11) Lokasi Pihak Pertama adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang beralamatkan di Gedung Dokumentasi Pajak, jalan Budhi I No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530.

(12) Pekerjaan adalah Pekerjaan Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian ini.

(13) Peraturan PBJ adalah Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.

- Halaman 3 -

(14) PPDDP adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

(15) Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan PBJ.

(16) PPh-23 adalah Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan aturan pelaksanannya.

(17) RKS Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah Rencana Kegiatan dan Syarat-syarat Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Tahun Anggaran 2010 Nomor: RKS-04/4863.522119/JR/ULANG/DDP.11/2010 tanggal 12 Januari 2010.

(18) UU KUP adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009.

(19) Tenaga Kerja adalah Tenaga Kerja yang terikat hubungan kerja dengan Pihak Kedua yang melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 2SYARAT-SYARAT PENDAHULUAN

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini baru berlaku secara efektif apabila Pihak Pertama telah menerima Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan selama periode Perjanjian ini sebelum penandatanganan Perjanjian ini, yang berupa Bank Garansi senilai 5% dari Harga Perkiraaan Sendiri yakni sebesar Rp. 575.030.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu Rupiah).

PASAL 3PEKERJAAN PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

(1) Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai penyedia jasa tenaga kerja untuk melakukan Pekerjaan untuk kepentingan Pihak Pertama di Lokasi Pihak Pertama.

(2) Pihak Kedua setuju untuk menyediakan sejumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan dan memenuhi kriteria dan persyaratan Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan. Identitas Tenaga Kerja yang ditugaskan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama beserta perubahan-perubahannya dicantumkan pada Daftar Tenaga Kerja pada Lampiran C Perjanjian ini.

PASAL 4SPESIKASI UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

SPESIFIKASI UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Halaman 4 -

(1) Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan wajib mengikuti ketentuan yang dimuat dalam:a. Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Tata Tertib Pekerjaan Pengolahan Data

dan Dokumen Perpajakan pada Lampiran A Perjanjian ini; b. Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis dan Kuantitas yang dimuat dalam

Lampiran I RKS Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;c. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing);d. Dokumen Penawaran;e. Segala bimbingan, pengarahan maupun perintah yang diberikan oleh Pihak

Pertama.

(2) Estimasi besar volume Pekerjaan yang harus diselesaikan Pihak Kedua adalah sebesar ± 18.278.142 lembar. Volume Pekerjaan tersebut dapat berubah secara fluktuatif tergantung perkembangan kondisi di PPDDP.

(3) Pekerjaan meliputi tahapan sebagai berikut:a. Pemilahan berkas (Sortir);b. Pemindaian (Scan);c. Penelitian dokumen (Document Review);d. Pengendalian mutu hasil pemindaian (Quality Control Scan);e. Perekaman data hasil pemindaian (Completion);f. Pengawasan hasil perekaman data (Supervisor);g. Pengemasan ulang (Repacking).

(4) Pihak Kedua harus melaksanakan setiap tahapan Pekerjaan secara berurutan tanpa ada tahap yang terlewati.

(5) Pihak Kedua wajib menyelesaikan terlebih dahulu sisa Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penyedia jasa sebelumnya, sebelum mengambil Kemasan yang baru.

(6) Penyelesaian sisa Pekerjaan dilakukan dengan menyelesaikan Pekerjaan ke tahapan berikutnya sampai dengan tahapan yang terakhir, yang dilakukan secara berurutan tanpa ada tahap yang terlewati.

(7) Pihak Kedua wajib menyelesaikan setiap Kemasan dan tidak boleh membuka Kemasan yang baru tanpa menyelesaikan Kemasan yang sebelumnya.

(8) Pihak Pertama menetapkan Status Selesai atas Data dan Dokumen yang telah diproses melalui seluruh tahapan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Perjanjian ini.

(9) Dalam hal selama periode Perjanjian ini, ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian pada hasil Pekerjaan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib melakukan pembetulan dan/atau perbaikan hingga memenuhi kesempurnaan hasil Pekerjaan sebagaimana yang diharapkan Pihak Pertama, tanpa meminta biaya tambahan.

- Halaman 5 -

(10) Seluruh hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kerja merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.

(11) Pihak Kedua dan seluruh Tenaga Kerja wajib mematuhi seluruh peraturan internal yang berlaku di PPDDP.

HARGA SATUAN

(12) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menentukan Harga Satuan Pekerjaan Per Tahapan sebagai berikut:

TAHAPAN HARGA SATUAN PER TAHAPAN

(belum termasuk PPN 10%)

a Pemilahan berkas (Sortir) Rp. 47,- per lembar

b Pemindaian (Scan) Rp. 47,- per lembar

c Penelitian Dokumen (Document Review) Rp. 23,- per lembar

d Pengendalian mutu hasil pemindaian (Quality Control Scan)

Rp. 23,- per lembar

e Perekaman data hasil pemindaian (Completion) Rp. 185,- per lembar

f Pengawasan hasil perekaman data (Supervisor) Rp. 62,- per lembar

g Pengemasan Ulang (Repacking) Rp. 23,- per lembar

(13) Para Pihak sepakat bahwa Harga Satuan untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pekerjaan atau Pekerjaan yang telah mendapat Status Selesai adalah sebesar Rp. 410,- (empat ratus sepuluh Rupiah) per lembar (belum termasuk PPN 10%),

PASAL5JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian yakni tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 pukul 23.00 WIB.

(2) Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

(3) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (9) Perjanjian, baru diketahui pada akhir periode Perjanjian ini, Pihak Kedua diberikan waktu untuk melakukan pembetulan dan/atau perbaikan terhadap Pekerjaan yang belum memenuhi kesempurnaan yakni selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal

- Halaman 6 -

berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian,.

(4) Perpanjangan jangka waktu diluar dari yang diatur dalam Perjanjian ini, dilakukan melalui kesepakatan tertulis kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum).

PASAL 6NILAI KONTRAK

(1) Nilai kontrak Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 8.243.442.042,- (delapan milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu empat puluh dua Rupiah) (sudah termasuk PPN 10%), yang dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 15 KPPDDP Tahun Anggaran 2010.

(2) Nilai Kontrak sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Ayat (1) tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Harga Satuan Pekerjaan dikalikan estimasi besar volume Pekerjaan per lembar ditambah Pajak Pertambahan Nilai.

- Halaman 7 -

PASAL 7PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

(1) Pihak Kedua, tanpa diminta terlebih dahulu oleh Pihak Pertama wajib menyampaikan laporan rutin rekapitulasi jumlah Pekerjaan yang diselesaikan per bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan melampirkan Daftar Penyelesaian Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan dan Pihak Kedua, dan disampaikan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

(2) Apabila dibutuhkan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan permintaan Pihak Pertama dengan tanggungan biaya dari Pihak Kedua.

BERITA ACARA PERKIRAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

(3) Khusus untuk pelaksanaan Pekerjaan di bulan Desember 2010, Pihak Kedua harus membuat Berita Acara Perkiraan Penyelesaian Pekerjaan dan harus telah disampaikan kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan Desember 2010.

(4) Pihak Kedua akan menerima pembayaran di muka dari Pihak Pertama sesuai perkiraan penyelesaian Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Perkiraan Penyelesaian Pekerjaan.

(5) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan volume Pekerjaan sesuai dengan perkiraan dalam Berita Acara Perkiraan Penyelesaian Pekerjaan.

(6) Apabila pada akhir periode Perjanjian ini, volume Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Perkiraan Penyelesaian Pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka Pihak Pertama.

(7) Pihak Pertama tidak akan melakukan pembayaran tambahan dalam hal Pekerjaan yang dilakukan pada bulan Desember 2010 melebihi nilai uang muka.

LAPORAN-LAPORAN

(5) Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan-laporan yang dibutuhkan Pihak Pertama secara rutin setiap bulan, termasuk namun tidak terbatas pada :a. Laporan pengawasan terhadap kinerja Tenaga Kerja;b. Laporan pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan transportasi, bonus, iuran

Jamsostek, iuran JKDK, tunjangan hari raya, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian ini;

c. Laporan rekapitulasi kehadiran Tenaga Kerja.

- Halaman 8 -

(6) Seluruh laporan-laporan yang dibuat Pihak Kedua wajib disampaikan dalam bentuk tertulis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- Halaman 9 -

PASAL 8PENGHITUNGAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

PENGHITUNGAN

(1) Penghitungan hasil penyelesaian Pekerjaan dilakukan dengan 4 (empat) cara yakni sebagai berikut:

a. Penghitungan pembayaran untuk penyelesaian sisa Pekerjaan oleh penyedia jasa sebelumnya dilakukan dengan cara mengkalikan jumlah Pekerjaan yang telah diselesaikan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Harga Satuan Per Tahapan sesuai dengan tahapan Pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (11) Perjanjian ini;

b. Penghitungan pembayaran untuk penyelesaian Pekerjaan yang berasal dari Kemasan baru dilakukan dengan cara mengkalikan jumlah Pekerjaan yang telah diselesaikan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Harga Satuan Pekerjaan seluruh tahapan atau yang telah mendapat Status Selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (12) Perjanjian ini.

c. Penghitungan pembayaran untuk penyelesaian Pekerjaan yang berasal dari Kemasan baru, namun pada akhir periode Perjanjian ini belum mencapai Status Selesai, dilakukan dengan cara mengkalikan jumlah Pekerjaan yang telah diselesaikan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Harga Satuan Per Tahapan sesuai dengan tahapan Pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (11) Perjanjian ini;

D. Dalam hal terdapat Dokumen yang seharusnya tidak lolos (karena tidak sesuai standar) dari tahap pemilahan berkas (sortir), tetapi menjadi lolos ke tahap berikutnya dikarenakan kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua hanya mendapat pembayaran pada tahap pemilahan berkas (sortir).

PENAGIHAN

(2) Besarnya nilai yang dapat ditagih oleh Pihak Kedua adalah sebesar yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

(3) Untuk melakukan penagihan, Pihak Kedua harus menyampaikan seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Surat Permintaan Pembayaran;b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan melampirkan Daftar Penyelesaian

Pekerjaan;c. Faktur Pajak Standar; dand. Kuitansi.

- Halaman 10 -

- Halaman 11 -

PEMBAYARAN

(4) Pembayaran atas Pekerjaan akan dilakukan secara bertahap tiap bulannya oleh Pihak Pertama dengan melakukan transfer ke rekening bank Pihak Kedua, sebagaimana tercantum di bawah ini:a. Nama Bank : Bank Rakyat Indonesiab. Nama Cabang : Kantor Cabang Jakarta Tanah Abangc. Alamat Bank : Jl. Tanah Abang III No. 4, Jakarta Pusat 10160d. Nomor Rekening : 0018.01.000816.305e. Nama Pemilik Rekening : PT. Inoveit Mitra Utama

PASAL 9JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Sebelum kontrak ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan Bank yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 5% (lima persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau 5% x Rp. 11.500.600.000,- = Rp. 575.030.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu Rupiah) dan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

(2) Untuk Pekerjaan di bulan Desember 2010, Pihak Kedua wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan kepada Pihak Pertama yang jumlahnya senilai dengan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) Perjanjian ini.

(3) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua setelah penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bulan Desember 2010, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Perjanjian ini.

PASAL 10PERSYARATAN KUALIFIKASI

(1) Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua harus memenuhi beberapa

persyaratan atau kualifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak, yaitu:a. Sehat jasmani dan rohani;b. Usia minimal 18 tahun per tanggal pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga

Kerja;c. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama;d. Lulus seleksi wawancara, tes fisik dan seleksi lainnya oleh Pihak Pertama

dan Pihak Kedua;e. Bersedia bekerja sesuai kelompok waktu kerja (shift), perpanjangan waktu

kerja (long shift), atau lembur; danf. Mematuhi peraturan internal Pihak Pertama.

- Halaman 12 -

g. Bersedia mengikuti segala peraturan-peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh pemberi kerja (PPDDP);

h. Dapat bekerja secara objektif, jujur, teliti dan cermat;i. Memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer;j. Dapat bekerja secara profesional dan sanggup berada dalam tekanan;k. Memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya;l. Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dalam

melaksanakan tugasnya;

(2) Kualifikasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Ayat (1) tersebut didukung oleh dokumen terkait dan Pihak Pertama berhak meminta pembuktiannya.

(3) Pihak Kedua memberikan daftar nama Tenaga Kerja yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan kriteria Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) tersebut.

PASAL 11PENGELOLAAN ADMINISTRASI TENAGA KERJA

(1) Para Pihak setuju dan dengan ini menyampaikan dan menyatakan bahwa Tenaga Kerja adalah karyawan Pihak Kedua dan tetap menjadi karyawan Pihak Kedua selama jangka waktu diberikannya jasa menurut Perjanjian ini. Oleh sebab itu, setiap dan semua tanggung jawab Pihak Kedua sebagai majikan Tenaga Kerja dan berkenaan dengan hubungan kerja antara Pihak Kedua dan Tenaga Kerja adalah dan tetap menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

(2) Pihak Kedua bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi sehubungan dengan pengadaan kandidat Tenaga Kerja dari tahap awal yakni seleksi, dokumentasi, kontrak kerja, teguran, peringatan, mutasi sampai dengan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja, dan administrasi lainnya, serta pengelolaan administrasi yang berhubungan dengan pembinaan Tenaga Kerja guna meningkatkan kedisiplinan Tenaga Kerja, produktifitas, kreatifitas serta loyalitas dan kinerja Tenaga Kerja Pihak Kedua.

(3) Pihak Kedua bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dari mulai perhitungan kehadiran, penentuan kelompok waktu kerja (shift), lembur serta pemotongan upah Tenaga Kerja Pihak Kedua.

(4) Pembayaran atau penyerahan hak-hak Tenaga Kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 12PEMBINAAN, PENGGANTIAN, PEMUTUSAN DAN PEMOGOKAN TENAGA KERJA

- Halaman 13 -

(1) Apabila Pihak Pertama menilai Tenaga Kerja Pihak Kedua dalam pekerjaannya dianggap tidak mampu melaksanakan Pekerjaan dengan benar atau menampakkan perilaku kerja yang kurang baik antara lain:a. Dicurigai atau diketahui memakai Narkoba atau obat-obatan terlarang

lainnya;b. Melakukan perbuatan kriminal;c. Melakukan pelecehan kepada sesama Tenaga Kerja, atasan, atau pegawai

Pihak Pertama;d. Menolak pengarahan, pembinaan atau perintah Pihak Kedua yang

berkenaan dengan Pekerjaan;e. Terindikasi atau terbukti menyiapkan atau melaksanakan aksi pemogokan;f. Melanggar tata tertib sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A

Perjanjian ini.maka Pihak Kedua wajib mengganti Tenaga Kerja tersebut dan dilaporkan kepada Pihak Pertama.

(2) Pihak Kedua akan mengadakan pembinaan dan evaluasi kinerja Tenaga Kerja minimal 1 (satu) bulan sekali dan menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama.

(3) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam hal hendak melakukan penggantian Tenaga Kerja.

(4) Pihak Kedua dalam jangka waktu Perjanjian ini tidak akan menugaskan Tenaga Kerja kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

(5) Dalam hal terjadi pemogokan kerja oleh Tenaga Kerja Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menghentikan aksi pemogokan dengan menarik seluruh Tenaga Kerja yang terlibat aksi pemogokan dari Lokasi Pihak Pertama atau mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu mengantisipasi dampak buruk dari pemogokan tersebut.

PASAL 13HARI KERJA/WAKTU KERJA & WAKTU ISTIRAHAT

(1) Hari kerja Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan adalah hari kerja resmi yakni hari Senin sampai dengan Jumat dan hari lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

(2) Waktu kerja Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan adalah dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, yang terbagi atas 2 (dua) kelompok waktu kerja (shift), yang masing-masing kelompok waktu kerja (shift) meliputi sekurang-kurangnya 8,5 jam kerja per hari/per Tenaga Kerja.

(3) Apabila diperlukan, Pihak Pertama dapat memperpanjang waktu kerja atau menetapkan waktu kerja tambahan.

- Halaman 14 -

(4) Waktu istirahat makan siang/malam untuk setiap kelompok waktu kerja (shift) adalah 60 (enam puluh) menit.

PASAL 14HAK-HAK TENAGA KERJA

(1) Para Pihak setuju bahwa besarnya imbalan jasa yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk masing-masing Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua di Pihak Pertama adalah seluruh hak-hak Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja antara Pihak Kedua dengan Tenaga Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Gaji pokok bulanan minimal sebesar upah minimum regional (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2010 termasuk biaya transportasi, uang lembur, bonus berdasarkan kinerja tenaga kerja dalam melaksanakan Pekerjaan maupun tambahan penghasilan lainnya yang ditentukan oleh Pihak Kedua;

b. Makan siang/malam dan air minum untuk setiap Tenaga Kerja disesuaikan dengan kehadiran Tenaga Kerja;

c. Seragam sebanyak 2 (dua) buah dan tanda pengenal sebanyak 1 (satu) buah per orang;

d. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok;e. Iuran Jamsostek (Tunjangan Kematian, Tunjangan Kecelakaan Kerja,

Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) sesuai dengan UU Tenaga Kerja yang berlaku;

f. Hak-hak tenaga kerja lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pihak Kedua wajib memastikan dan menjamin bahwa setiap Tenaga Kerja telah memperoleh kartu peserta Jamsostek.

(3) Biaya penyediaan makan siang/malam, seragam dan tanda pengenal menjadi tanggungan Pihak Kedua (tidak dibebankan kepada Tenaga Kerja).

(4) Pihak Pertama akan melakukan pemotongan PPh-23 dan akan menyerahkan bukti pemotongan PPh-23 tersebut kepada Pihak Kedua.

PASAL 15KERAHASIAAN DATA DAN DOKUMEN

(1) Pihak Kedua wajib melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjaga kerahasiaan Data dan Dokumen Wajib Pajak yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (a) UU KUP.

(2) Pihak Kedua wajib menyampaikan kepada Pihak Pertama surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan Data dan Dokumen yang ditandatangani masing-masing Tenaga Kerja dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

- Halaman 15 -

Tenaga Kerja dan Pihak Kedua wajib memastikan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa seluruh Tenaga Kerja telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut.

(3) Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja dilarang keras karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan Data dan/atau Dokumen menjadi rusak, hilang atau terhapus sehingga Data dan/atau Dokumen tersebut tidak dapat dibaca, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pihak Pertama.

(4) Pihak Kedua dan Tenaga Kerja dilarang keras mengungkapkan informasi dengan cara dan dalam bentuk apapun yang berasal dari Data dan Dokumen Wajib Pajak kepada siapa pun diluar pegawai Pihak Pertama yang ditunjuk.

(5) Pihak Kedua dan Tenaga Kerja dilarang keras menyimpan, menyalin, mencatat, menggandakan Data dan/atau Dokumen dengan alasan apapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

(6) Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga atas kehilangan dan pengungkapan informasi Data dan Dokumen Pihak Pertama dengan alasan apapun yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 16PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Pihak Kedua merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pihak Kedua mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini dan tidak melanggar ketentuan perjanjian lain yang dilakukan Pihak Kedua dengan pihak lain.

(3) Pihak Kedua telah memiliki seluruh perijinan yang sah yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta dengan ini berjanji untuk memperpanjang dan memperbaharui ijin-ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal-hal demikian disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Jika Pihak Kedua mengetahui bahwa salah satu dari perijinan tersebut akan atau telah ditangguhkan atau dicabut, maka Pihak Kedua harus segera memberitahu Pihak Pertama dan melakukan seluruh upaya untuk memperoleh kembali perijinan tersebut.

- Halaman 16 -

(4) Seluruh Tenaga Kerja yang ditugaskan kepada Pihak Pertama telah melalui proses seleksi dan penerimaan Tenaga Kerja yang pada umumnya berlaku dan telah memenuhi peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada wawancara dalam proses seleksi dan penerimaan, pemeriksaan dokumen Tenaga Kerja yang mencakup identitas diri (termasuk foto), ijazah dan atau sertifikat yang menerangkan pendidikan formal maupun non-formal yang pernah ditempuh Tenaga Kerja dan surat referensi.

(5) Pihak Kedua tidak mempunyai tunggakan-tunggakan kepada Negara termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan pajak.

(6) Pihak Kedua menyatakan bahwa semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi dan keterangan yang dibuat atau diserahkan kepada Pihak Pertama adalah telah lengkap, sah dan benar.

(7) Bahwa seluruh Tenaga Kerja telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan pada Lampiran A Perjanjian ini.

(8) Pihak Kedua wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dan akibat dilaksanakannya Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 17JANJI

(1) Pihak Pertama menyatakan janji-janji sehubungan dengan Perjanjian ini sebagai berikut:

a. Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

b. Pihak Pertama menjamin dan memastikan bahwa Pihak Kedua akan menerima pembayaran sesuai Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Pihak Kedua menyatakan janji-janji sehubungan dengan Perjanjian ini sebagai berikut:

a. Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.

b. Pihak Kedua menjamin dan memastikan bahwa pelaksanaan Pekerjaan telah sesuai dengan pedoman Pekerjaan, segala pengarahan dan penugasan yang ditetapkan dan/atau diberikan oleh Pihak Pertama.

c. Pihak Kedua menjamin dan memastikan bahwa Pihak Kedua telah memperoleh atau mendapatkan seluruh perijinan dari instansi

- Halaman 17 -

ketenagakerjaan setempat yang dipersyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman memberikan pelayanan penyedia jasa tenaga kerja.

d. Pihak Kedua berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh dokumen dan data yang merupakan objek Pekerjaan yang berada pada tempat Pihak Pertama berdasarkan Pasal 34 UU KUP.

e. Pihak Kedua berjanji akan memberikan seluruh hak-hak Tenaga Kerja berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 18PENGAWASAN PEKERJAAN

(1) Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan Tenaga Kerja yang memegang jabatan tertentu di Lokasi Pihak Pertama yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pekerjaan, sebagai berikut:

a. Pihak Kedua menunjuk 4 (empat) Project Manager yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap seluruh proses produksi Pekerjaan yang dikerjakan Tenaga Kerja dan bertanggung jawab pada masing-masing kelompok waktu kerja (shift).

b. Pihak Kedua menunjuk Team Leader yang akan bertanggung jawab kepada Project Manager dan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis pelaksanaan Pekerjaan, yang dikerjakan oleh Operator pada setiap tahapan maupun sub tahapan tertentu, sesuai penugasan oleh Project Manager. Penentuan jumlah Team Leader disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan jumlah Operator di Lokasi.

c. Pihak Kedua menempatkan Operator untuk melaksanakan teknis Pekerjaan dan bertanggung jawab pada Team Leader. Penentuan jumlah Operator disesuaikan dengan kebutuhan guna mencapai target penyelesaian Pekerjaan.

(2) Untuk kepentingan pengawasan Pekerjaan, Pihak Pertama akan menunjuk pegawai-pegawai yang mempunyai tugas pengawasan atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Project Manager, Team Leader dan Operator Pihak Kedua.

PASAL 19RESIKO DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA

(1) Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang inventaris Pihak Pertama karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja Pihak Kedua dalam pemakaian atau pemanfaatan barang inventaris tersebut.

- Halaman 18 -

(2) Pihak Kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama atas tuntutan dan/atau gugatan ganti rugi dari pihak ketiga karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua, yang berasal dari anjuran mediator/konsiliator, putusan pengadilan, atau putusan arbitrase, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang mengharuskan Pihak Pertama membayar ganti rugi atau denda kepada pihak ketiga.

(3) Pihak Kedua akan bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama atas tuntutan dan/atau gugatan ganti rugi dari tenaga kerja, putusan pengadilan, putusan arbitrase, anjuran mediator/konsiliator sehubungan dengan tidak dibayarkan hak-hak Tenaga Kerja berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 20PERISTIWA CIDERA JANJI

(1) Peristiwa cidera janji timbul apabila telah terjadi salah satu atau lebih kejadian atau peristiwa yang merupakan perbuatan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi atau peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja Pihak Kedua diketahui, terbukti, terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 15 Perjanjian ini.

b. Pihak Kedua melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan Pekerjaan baik yang bersifat teknis maupun non teknis berdasarkan Pasal 4 Perjanjian ini, yang dapat menghambat atau berpotensi menghambat kegiatan operasional Pihak Pertama yakni pengolahan data dan dokumen perpajakan.

c. Pihak Kedua dengan sengaja tidak memberikan atau lalai memberikan hak-hak Tenaga Kerja tanpa alasan yang wajar.

d. Pihak Kedua lalai untuk melaksanakan kewajibannya atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 21SANKSI DAN DENDA

(1) Dalam hal terjadi adanya peristiwa cidera janji, maka Pihak Pertama, dengan menyertakan alat bukti yang cukup, dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai tingkatan kesalahannya, sebagai berikut:

a. Surat Peringatan Pertama;

b. Surat Peringatan Kedua;

c. Surat Peringatan Ketiga disertai denda atau pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama;

- Halaman 19 -

d. Pemutusan Perjanjian Sepihak oleh Pihak Pertama.

(2) Apabila Pihak Kedua melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b, c dan d tersebut, maka Pihak Pertama memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Pihak Kedua.

(3) Jika Pihak Kedua sebelumnya telah mendapat Surat Peringatan Pertama dan tetap melakukan kesalahan atau kelalaian yang sama, maka Pihak Pertama memberikan Surat Peringatan Kedua.

(4) Jika Pihak Kedua telah mendapat Surat Peringatan Pertama dan Kedua namun tetap melakukan kesalahan atau kelalaian yang sama, maka Pihak Kedua diberikan Surat Peringatan Ketiga beserta sanksi berupa denda sebesar 10/000

(satu per seribu) dari nilai pembayaran yang dapat ditagih di bulan saat Pihak Kedua mendapat Surat Peringatan Ketiga.

(5) Penerbitan Surat Peringatan atas kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua tidak menghapuskan kewajiban Pihak Kedua untuk memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut.

(6) Sanksi denda dalam Pasal ini dibebankan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berkewajiban membayar denda kepada Pihak Pertama terlebih dahulu sebelum Pihak Kedua menerima pembayaran dari pihak pertama.

(7) Apabila Pihak Kedua mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) Perjanjian ini, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik Pihak Pertama.

PASAL 22KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

(1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan atau kejadian di luar batas kekuasaan atau kemampuan manusia seperti peristiwa hukum atau peraturan, perang saudara, invasi dari negara lain, bencana alam, pemberontakan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.

(2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban dan atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure).

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan menyertakan surat pernyataan keadaan memaksa ditandatangani Pihak Kedua dan mengetahui pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat setempat.

(4) Atas pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua, Pihak Pertama akan memberikan konfrimasi tertulis mengenai persetujuan atau penolakan keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tertulis Pihak Kedua diterima.

- Halaman 20 -

(5) Apabila telah lewat waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tertulis Pihak Kedua, Pihak Pertama belum memberikan konfrimasi tertulis, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa (force meajure) tersebut.

(6) Apabila keadaan memaksa (force meajure) tersebut ditolak oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melanjutkan kembali kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(7) Jika peristiwa keadaan memaksa (force majeure) tersebut bersifat temporer dan kemudian telah dapat diatasi, maka sesegera mungkin Pihak Kedua melanjutkan kembali kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika disepakati sebaliknya di kemudian hari oleh Para Pihak.

(8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (force majeure) tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lain;

PASAL 23PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Apabila Pihak Kedua telah diberikan Surat Peringatan Ketiga dan tetap melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang sama dan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan standar Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik Pihak Pertama.

(2) Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila akumulasi pengenaan denda kepada Pihak Kedua telah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Perjanjian ini.

(3) Pemutusan Kontrak juga dapat terjadi apabila Pihak Kedua mengundurkan diri. Surat pengunduran diri harus disampaikan secara resmi dan tertulis oleh Pihak Kedua 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri berlaku.

(4) Atas penghentian dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perjanjian, Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa pengambilalihan jaminan pelaksanaan Pihak Kedua serta akan dimasukkan dalam daftar hitam berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pada Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan selama 2 (dua) tahun.

(5) Para Pihak sepakat bahwa para pihak mengesampingkan berlakunya ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang disyaratkan perlunya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 24PEMINDAHTANGANAN

- Halaman 21 -

(1) Pihak Kedua dilarang memindahtangankan ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain maupun dengan cara lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini Pihak Kedua memindahtangankan baik sebagian maupun seluruh barang kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak memutuskan secara sepihak kontrak ini dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik Pihak Pertama

PASAL 25KEMANDIRIAN KETENTUAN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PASAL 26HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepakatan ini tunduk dan ditafsirkan menurut dan berdasarkan dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Seluruh perselisihan atau persengketaan yang timbul atau berkenaan dengan Kesepakatan ini akan diselesaikan pertama kali secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

(3) Dalam hal persengketaan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka persengketaan atau perselisihan tersebut akan diselesaikan secara khusus dan final melalui Arbitrase di Jakarta menurut ketentuan dan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 27KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian ini mengindahkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebagaimana diatur melalui Peraturan PBJ dan Dokumen Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini

- Halaman 22 -

(3) Dokumen Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

(4) Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dengan Dokumen Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B, maka ketentuan Perjanjian ini yang akan berlaku terlebih dahulu.

PASAL 28PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan berlaku pada saat ditandatangani.

PIHAK PERTAMA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

IKA KARTINI AULIA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP 060080949

PIHAK KEDUA

PT. INOVEIT MITRA UTAMA

R. DENON BERRI KLINSKY P .DIREKTUR UTAMA

- Halaman 23 -

SAKSI-SAKSI

_______________________ ________________________