06. PKN KLS 8 BAB 5

Bab - 5 Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

123

v

KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Apakah kalian pernah ditanya oleh orang tuamu akan suatu keinginan tertentu? Siapa yang paling menentukan keinginanmu itu? Kalian pasti akan menyatakan, bahwa kalianlah yang mestinya paling menentukan akan apa yang kalian inginkan. Pemahaman semacam itu disebut dengan kekuasaan tertinggi atau dinamakan kedaulatan.

Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan kehidupan keluarga. Kedaulatan rakyat memberi gambaran, bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia akan tergambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Bab5

Peta Konsep

Kedaulatan Rak-yat dalam Sistem

Pemerintahan Indonesia

Pengertian Kedaulatan Rakyat

Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Ke-daulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan

Indonesia

Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

dalam Sistem Pemerin-tahan Indonesia

Peran Lembaga Negara se-

bagai Pelaksa-na Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Peme-

rintahan Indonesia

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Sistem Pemerintahan

Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII

124


125

Dengan demikian setelah membaca dan mengerjakan tugas, latihan, dan evaluasi yang terdapat dalam bab ini kalian diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku kewarganegaraan untuk menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat, membedakan peran lembaga-lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan membangun sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

A. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

Gambar 1Warga masyarakat tetap melakukan pemilihan umum walaupun terendam air laut pasang di Tempat Pemungutan Suara Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Kaliman-tan Selatan. Sumber: Kompas, 06 Juli 2004.

Coba AmatiPerhatikan Gambar 1 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar tersebut? Aktivitas apa saja yang dapat diamati dari para pelaku dalam gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan aktivitas itu? Apa hubungan aktivitas para pelaku dalam gambar dengan kedudukan pelaku sebagai rakyat? Apa hubungan aktivitas para pelaku dengan pengertian kedaulatan rakyat?

Setelah kalian mengamati Gambar 1 dan menjawab be-berapa pertanyaan di atas. Coba bandingkan pemahamanmu ten-tang kedaulatan rakyat dengan penjelasan di bawah ini.

Sebelum membahas ten-tang kedaulatan rakyat, perlu dijelaskan terlebih dahulu sia-pakah rakyat itu? Rakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara. Dalam negara ada yang memerintah dan ada yang diperintah, yang memerintah negara disebut


124


125

pemerintah dan yang diperintah oleh negara disebut rak-yat. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara sangat di-tentukan oleh dukungan rakyat.

Istilah rakyat berbeda dengan istilah warga negara, penduduk, bangsa, dan masyarakat. Warga negara ialah orang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu negara. Adapun pengertian penduduk ialah orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. Penduduk dibedakan antara warga negara dan warga negara asing. Pengertian bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki perasaan senasib akan keberadaan suatu negara. Sedang-kan pengertian masyarakat ialah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama.

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat de-ngan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentu-kan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau.

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian ke-daulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya de-ngan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, ke-daulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan mem-peroleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi per-


126


127

wakilan. Gambar 1 menunjukkan keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan ke-daulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan

untuk rakyat artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat. Contoh lain ten-tang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga terli-hat dalam Gambar 2.

Pelaksanaan prinsip ke-daulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat me-ngambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan menge-sahkan undang-undang. Sedangkan

demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya se-bagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat un-tuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Gambar 2Demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Coba AmatiSetelah memperhatikan uraian di atas, carilah secara berkelompok, hal-hal sebagai berikut.

1. Adakah istilah rakyat dalam UUD 1945? Tunjukkan alinea dan pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan istilah rakyat!

2. Tunjukkan alinea dan pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan istilah warga negara, penduduk, bangsa, dan masyarakat!

Hasil kerja kelompok dituliskan dalam lembar kerja siswa dan disampaikan dalam diskusi kelas

Bermain PeranCoba kalian praktikkan demokrasi langsung di kelasmu untuk memilih ketua kelas! Amati dan catatlah hal-hal di bawah ini dalam lembar kerja siswa.1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk memilih ketua kelas?2. Siapa saja yang berperan dalam pemilihan ketua kelas? Jelaskan peran masing-masing


126


127

B. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Apa yang digambarkan dalam Gambar 3 barulah seba-gian kecil dari aktivitas peme-gang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indone-sia.

Sebelum menjelaskan pemegang kedaulatan dalam sistem pemerintahan Indone-sia, akan dijelaskan dahulu apa itu sistem pemerintahan dan apa itu sistem pemerin-tahan Indonesia. Sistem be-rarti suatu kesatuan yang ter-diri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pemerintahan adalah mereka yang memerintah dalam suatu negara. Jadi sistem pemerintahan adalah suatu ke-satuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk men-capai tujuan negara yang bersangkutan. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam negara Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara Indonesia.

Lalu siapakah pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia? Ikutilah penjelasan beri-kut ini!

Gambar 3Suasana Sidang Majelis Permus-yawaratan Rakyat (MPR). Sumber: Kom-pas, 2004.

Coba AmatiPerhatikan Gambar 3 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar tersebut? Aktivitas apa saja yang dapat diamati dari para pelaku dalam gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan aktivitas itu? Apa hubungan aktivitas para pelaku dengan konsep kedaulatan rakyat? Siapa yang memegang kedaulatan rakyat menurut gambar tersebut? Apakah pemegang kedaulatan rakyat hanya pelaku yang tertera dalam gambar? Lalu siapa saja pemegang kedaulatan rakyat itu?


128


129

UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan ke-daulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem peme-rintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara lang-sung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal:

a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih me-lalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).

b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).

c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).

d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pa-sangan secara langsung (Pasal 6 A (1)).


128


129

Coba kalian perha-tikan Gambar 4. Gambar tersebut menunjukkan gambar calon anggota DPD. Untuk mengenal siapa calon anggota DPD, rakyat dapat memperhatikan ber-bagai poster yang meng-enalkan foto-foto calon anggota DPD tersebut. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Dalam pemilihan umum itu, kekuasaan rakyat tidak dilimpahkan kepada siapapun termasuk ke-pada lembaga negara. Dalam contoh ini, rakyat memilih sendiri anggota DPD yang menjadi pilihannya.

Gambar 5Hubungan antar lem-baga-lembaga negara dalam Sistem Pemer-intahan Indonesia menurut UUD 1945Sumber: Sekretariat MPR, 2006.

Gambar 4Caleg – Dua orang bapak sedang me-ngamati gambar para peserta pemilu perseorangan (DPD) 2004 Propinsi DKI Jakarta. Sumber: Kompas, 25 Januari 2004.

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presi-den, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah


130


131

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerin-tahan Indonesia menurut UUD 1945 dapat dilihat dalam Gambar 5 .

Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter-diri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan keten-tuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2003). Keanggotaan MPR diresmikan de-ngan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 17 (1) UU No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR berdasarkan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan sebanyak 560 orang. Sedangkan jumlah anggota DPD ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi


130


131

sebagai lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR (1) ber-wenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang se-bagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan UUD;

b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ha-sil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;

c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahka-mah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR;

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-siden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa ja-batannya;

e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, ang-gota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):


132


133

a. mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;

b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

c. memilih dan dipilih;

d. membela diri;

e. imunitas;

f. protokoler; dan

g. keuangan dan administratif.

Di samping itu, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003):

a. mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan pe-raturan perundang-undangan;

c. menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan

e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Presiden

Bagaimana seseorang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehen-daknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945);

b. tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945);

c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden (Pasal 6 (1) UUD 1945);

d. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rak-yat (Pasal 6 A (1) UUD 1945);


132


133

e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli-tik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe-milihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 6 (2) UUD 1945). Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di-nyatakan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehen-daknya sendiri;

c. tidak pernah mengkhianati negara;

d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden;

e. bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;

f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putu-san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu-kum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. terdaftar sebagai pemilih;

l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;


134


135

m. memiliki daftar riwayat hidup;

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

p. tidak pernah dihukum penjara karena melaku-kan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

q. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi mas-sanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;

Gambar 7Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sumber: www.presidensby. Info

Gambar 7

Gambar 6Presiden Susila Bam-bang Yudhoyono se-dang menyampaikan pidoto di depan ang-gota DPR. Sumber: www.presidensby. Info

Gambar 6

t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara ber-dasarkan putusan pengadilan yang mem-punyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945).

Lalu, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya?


134


135

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, yang dalam melakukan ke-wajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Pre-siden (Pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 adalah:

a. mengajukan rancangan undang-undang dan memba-hasnya bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (2) UUD 1945);

b. menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945);

c. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Da-rat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945);

d. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjan-jian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 (1) UUD 1945);

e. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);

f. mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945);

g. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 (1) UUD 1945);

h. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945);

i. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehor-matan (Pasal 15 UUD 1945);

Kerja KelompokSebelum melanjutkan pembahasan di bawah ini, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini secara berkelompok.1. Di mana Presiden dan Wakil Presiden melalukan sumpah atau janji sebelum

memangku jabatannya?2. Kapan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya?3. Bagaimana prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?4. Siapakah yang menjalankan tugas Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berhenti dari jabatannya?Gunakan UUD 1945 untuk menjawab hal-hal tersebut di atas. Laporkan hasil kerja kelompokmu tersebut dalam diskusi kelas.


136


137

j. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pre-siden (Pasal 16 UUD 1945);

k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 (2) UUD 1945);

l. mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 (2) UUD 1945).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945). Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008).

Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945, bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi angga-ran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang ber-sama Presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meli-puti pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Gambar 8Suasana Sidang DPR keti-ka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.Sumber: www.dpr.go.id


136


137

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti di atas, anggota DPR dilengkapi dengan beberapa hak, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A (2) UUD 1945). Di samping itu, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyam-paikan usul dan pendapat, hak imunitas (Pasal 20A (3) UUD 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lem-baga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945). Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri, berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, kare-na jika tunduk kepada peme-rintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Namun demikian, BPK bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang me-minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembentukan BPK pada hakikatnya memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang demokratik, sebab pe-ngaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR belum cukup. BPK dalam hal ini mengawa-si apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakah sudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23 E (2) UUD 1945).

Gambar 9Lambang BPKSumber: www.bpk.go.id


138


139

5. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Kons-titusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawa-hi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Pera-dilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-nya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pe-ngaruh-pengaruh lembaga lainnya. Sebagai lembaga

judikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan per-mohonan kasasi (tingkat banding terakhir), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah un-dang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang melaksanakan pera-dilan umum tersebut adalah Pengadilan Negeri, Pengadi-lan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kedudukan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pada umumnya. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung. Pe-ngadilan Negeri berkedudukan di Kota atau Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Gambar 10Lambang Mahka-mah Agung. Sum-ber: www.mah-kamahagung.go.id


138


139

6. Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus seng-keta kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembuba-ran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)), serta (5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD 1945).

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan ha-kim konstitusi, di mana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota diajukan oleh Presiden (Pasal 24 C (3) UUD 1945). Hakim konstitusi ha-rus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata-negaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Pasal 24 C (5) UUD 1945). Di samping itu, Pasal 16 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mene-rangkan, bahwa calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

a. warga negara Indonesia;

b. berpendidikan sarjana hukum;

c. berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pe-ngangkatan;

d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun atau lebih;

e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun;

Gambar 11Sembilan Hakim Mahkamah KonstitusiSumber: www.mahkamah konstitusi.go.id


140


141

g. membuat surat pernyataan tentang kesediaannya un-tuk menjadi hakim konstitusi.

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggota-an MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No. 22 Tahun 2003). Namun dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal

12, calon peserta pemilihan umum anggota DPD tidak di-syaratkan berdomisili di daerah pemilihannya melainkan mendapatkan dukungan minimal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD 1945, yaitu:

a. mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta peng-gabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan,

Gambar 12Penyerahan hasil si-dang DPD oleh Ketua DPD Ginanjar Kar-tasasmitakepada Ketua DPR Agung LaksonoSumber: www.dpr.go.id


140


141

pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pa-jak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR.

8. Pemerintah Daerah

Pemerintah Derah merupakan penyelenggara peme-rintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah di-landasi oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang me-nyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan da-erah, yang diatur dengan undang-undang.

Saat ini undang-undang yang mengatur tentang pemerintah dae-rah dan pemerintahan daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintah-an daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur seba-gai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai kepala daerah kota.

Gambar 13Ucapan Selamat – Sultan Hamengku Buwono X beserta istrinya, GKR He-mas, dan Paku Alam IX menerima ucapan selamat dari para pe-jabat dan undangan setelah dilantik kem-bali sebagai Guber-nur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003-2008. Sumber: Kompas, 16 Februari 2004


142


143

Sebagai contoh fi gur yang dilantik menjadi guber-nur ialah Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dinyatakan dalam Gambar 13.

Di akhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah mem-punyai kewajiban untuk memberikan laporan penyeleng-garaan pemerintahan daerah kepada Pemerintah. Kepala daerah memberikan laporan keterangan pertanggungjawa-ban kepada DPRD. Serta kepala daerah menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Su-sunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di-nyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD Propinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004).

DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lem-baga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22 Tahun 2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legis-lasi, anggaran, dan pengawasan.

10. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum bersifat nasional,

Gambar 14Papan nama Kan-tor DPRD Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Sumber: Doku-men Pribadi At. Sug-eng Priyanto, Unnes.


142


143

tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945). Komisi pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten-tang Penyelenggara Pemilihan Umum). KPU menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22 Tahun 2007).

Susunan organisasi penyelenggara pe-milihan umum berdasarkan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2007 adalah:

a. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indo-nesia.

b. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

c. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu);

b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengen-dalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;

d. menetapkan peserta pemilu;

e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;

g. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Gambar 15Lambang KPUSumber: www.kpu-jateng.go.id


144


145

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;

i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum bukan saja untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saja, tetapi KPU juga penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Pre-siden. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 (7) dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. mandiri,

b. jujur,

c. adil,

d. kepastian hukum,

e. tertib penyelenggara pemilihan umum,

f. kepentingan umum,

g. keterbukaan,

h. proporsionalitas,

i. profesionalitas,

j. akuntabilitas,

k. efisiensi, dan

l. efektivitas.

12. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempu-nyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24 B (2) UUD 1945).


144


145

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangka-tan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehor-matan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 B (1) UUD 1945).

C. SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Setelah mencermati Gam-bar 16 dan menanggapi beberapa pertanyaan di atas, perhatikan-lah apakah jawaban pertanyaan di atas sejalan dengan uraian di bawah ini?

Secara umum dapat di-katakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang teror-ganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mer-eka. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik, bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memper-juangkan dan membela kepentingan politik anggota, ma-syarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasi-la dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mari AmatiPerhatikanlah Gambar 16 di bawah ini, kemudian berikan jawaban atau komentar akan hal-hal sebagai berikut:1. Apakah kalian memahami lambang partai politik dalam Gambar 16 di bawah? 2. Mengapa gambar lambang-lambang partai politik tersebut diperkenalkan kepada

masyarakat?

Gambar 16Sosialisasi partai-partai politik yang menjadi peserta pe-milihan umum 2004 di Pekanbaru, Riau. Sumber: Kompas, 17 Januari 2004.


146


147

Gambar 16 menunjukkan, bahwa memperkenal-kan lambang-lambang partai politik menjelang pemilihan umum merupakan salah satu cara agar masyarakat me-ngenal partai politik. Sebab apabila masyarakat mengenal partai politik berarti akan semakin memahami, bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan rakyat. Kenyataan terse-but dibuktikan lebih lanjut, bahwa dalam negara de-mokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut (1) Partai sebagai sarana komunikasi poli-tik, (2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik, (3) Partai politik sebagai sarana perekrutan politik, dan (4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict manage-ment).

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalur-kan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyara-kat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi se-seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepenti-ngan” (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (interest articulation).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepenti-ngan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Sebaliknya pemerintah juga dapat menggu-nakan partai politik untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat.


146


147

Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan ori-entasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosi-alisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik dapat berupa pengenalan program-pro-gram partai politiknya kepada masyarakat dengan harapan dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih akan memilih partai politiknya.

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan meng-ajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). De-ngan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Dalam perekrutan anggota, juga diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbe-daan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Adapun Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menggariskan fungsi partai politik sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi para anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berma-syarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan ke-satuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan ma-syarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebi-jakan negara;


148


149

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan poli-tik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhati-kan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai-partai politik dalam memperjuangkan kepen-tingannya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada umumnya dalam praktik pemilihan umum dikenal dua sistem pemilihan umum, yaitu Sistem Distrik dan Sistem Perwakilan Berimbang (Sistem Proporsional). Sistem distrik disebut juga dengan single-member constitu-ency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, di mana negara dibagi dalam sejumlah distrik dan anggota lembaga legislatif ditentukan oleh jumlah distrik tersebut. Sedang-kan sistem perwakilan berimbang disebut juga Propor-tional Representation bersifat multi-member constituency, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan gagasan pokok jumlah kursi di lembaga legislatif yang di-peroleh oleh partai politik adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Apabila dilihat dari kedua sistem pemilihan umum tersebut, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 2008 merupakan sistem campuran antara keduanya. Se-bab Pasal 52 UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem pro-porsional dengan daftar calon terbuka yang diusulkan oleh partai politik. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik yang didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.

Melalui pemilihan seperti itulah akan dibentuk lem-baga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga negara yang dibentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah DPRD. Berkenaan dengan hasil pemilihan umum anggota DPRD dapat diper-hatikan dalam contoh berikut ini.


148


149

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Jawa Tengah

Partai Peserta Pemilu 2004 Jumlah Suara Persentase (%)

PDI Perjuangan 5.262.749 29,8Partai Golongan Karya 2.846.971 16,1

Partai Kebangkitan Bangsa 2.595.263 14,7Partai Persatuan Pembangunan 1.597.971 9,1Partai Amanat Nasional 1.336.477 7,6Partai Demokrat 1.139.304 6,5Partai Keadilan Sejahtera 858.283 4,9Partai Karya Peduli Bangsa 265.464 1,5Partai Damai Sejahtera 213.872 1,2Partai Bulan Bintang 213.679 1,2Partai Lainnya 1.314.300 7,4Jumlah Seluruhnya 17.644.333 100

Sumber: Kompas, 11 Juni 2004

Coba AmatiCoba kalian amati Tabel 1 di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut melalui diskusi kelompok. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa alasan, mengapa urutan peroleh suara dalam Tabel 1 ada partai politik yang jumlah pemilihnya banyak dan ada partai politik yang jumlah pemilihnya sedikit?

Membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat di-lakukan dengan mengenal partai-partai politik, menghargai hasil pemilihan umum, dan menghormati keberadaan lem-baga-lembaga negara. Untuk lebih memperjelas sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indo-nesia kerjakan tugas di bawah ini.

Kerja IndividualCoba kalian tuliskan dalam lembar kerja siswa 5 sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia selain yang telah disebutkan dalam uraian di atas


150


151

Setelah kamu mempelajari bahan pelajaran ini, baik melalui mencermati bacaan dan mengerjakan tugas-tugas di dalamnya, dapatkah kamu menge-mukakan kembali tentang:

1. Apakah kalian telah memahami seluruh uraian dalam bab ini?2. Tunjukkan bagian-bagian yang kalian merasa belum memahaminya!

Diskusikan kembali hal-hal yang belum dipahami dengan teman-teman kalian!

3. Ceritakan kesanmu terhadap materi pembelajaran yang diuraikan dalam bab ini!

Refleksi

Rangkuman

Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UUD 1945 menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lem-baga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan Indone-sia berdasarkan UUD 1945 tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat dilakukan dengan mengenal partai-partai politik, menghargai hasil pemilihan umum, dan menghormati ke-beradaan lembaga-lembaga negara.

Evaluasi

I. Tes Tertulis Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Orang yang tunduk pada suatu pemerintahan negara tertentu disebut ...a. rakyatb. warga negarac. penduduk

d. bangsa

2. Sekelompok orang yang hidup bersama dengan memiliki rasa solidaritas bersama dinamakan ...a. rakyatb. warga negara


150


151

c. pendudukd. bangsa

3. Sekelompok orang yang memiliki jaminan hak dan kewajiban dari negara tersebut dinamakan ...a. rakyatb. warga negarac. pendudukd. bangsa

4. Fungsi utama perjanjian ma-syarakat ialah untuk menjamin dan melindungi ...a. hak-hak asasi manusiab. kepentingan pemerintahc. masyarakat miskind. kewajiban negara

5. Prinsip kedaulatan rakyat menun-jukkan bahwa pemerintahan neg-ara hendaklah ...a. dikuasai oleh para politisib. rakyat memegang kekuasaan

tertinggic. rakyat membela keberadaan

negarad. ditentukan oleh keberadaan

partai politik

6. Prinsip kedaulatan rakyat meru-pakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang berisifat ...a. monarkhib. demokrasic. teokrasid. otokrasi

7. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam pemerin-tahan yang menggunakan pendekatan ...

a. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk negara

b. dari negara, oleh rakyat, dan untuk rakyat

c. dari rakyat, oleh negara, dan untuk rakyat

d. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

8. Keanggotaan MPR terdiri atas ...a. Anggota DPR dan Anggota

DPRDb. Anggota DPR dan Anggota

DPDc. Anggota DPRD dan Anggota

DPDd. Anggota DPR dan Utusan

Daerah

9. Keanggotaan MPR diresmikan dengan ...a. Ketetapan MPRb. Keputusan MPRc. Keputusan Presidend. Peraturan Pemerintah

10. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan oleh ...a. MPRb. DPRc. Presidend. Mahkamah Konstitusi

11. Salah satu syarat calon Presiden menurut UUD 1945 adalah ...a. Orang Indonesia aslib. Tidak pernah mengkhianati

negarac. Bertempat tinggal di Indonesiad. Diusulkan oleh MPR


152

12. DPR dalam teks UUD 1945 secara berurutan memiliki fungsi ...a. Anggaran, pengawasan, dan

legislasib. Anggaran, legislasi, dan pen-

gawasanc. Legislasi, pengawasan, dan

anggarand. Legislasi, anggaran, dan pen-

gawasan

13. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksan Keuangan diserahkan kepada ...a. MPR, DPR, dan DPDb. Ketua MPR dan Ketua DPRc. DPR, DPD, dan DPRDd. Presiden, DPR, dan DPD

14. Lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan pembubaran partai politik adalah ...a. Komisi Yudisialb. Komisi Pemilihan Umumc. Mahkamah Agungd. Mahkamah Konstitusi

15. Lembaga negara pemegang kekua-saan kehakiman menurut UUD 1945 adalah ...a. Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisialb. Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, dan Komisi Yudi-sial

c. Mahkamah Agung dan Mahka-mah Konstitusi

d. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

II. Tes Uraian

Uraikan jawabanmu dengan jelas!

1. Jelaskan pengertian kedaulatan rakyat!

2. Kapan rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya?

3. Jelaskan perbedaan peran Pre-siden dan DPR sebagai lembaga-lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indo-nesia!

4. Tunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerin-tahan di Indonesia!

5. Tunjukkan 3 (tiga) bukti sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia!

06. PKN KLS 8 BAB 5

Documents