041.Kota Batam

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

LAPORAN KEUANGAN KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN 2004

DI

BATAM

PERWAKILAN I BPK-RI DI MEDAN

Nomor : /S/XIV.1/06/2005 Tanggal : Juni 2005

DAFTAR ISI

Halaman LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .................................................................. 1 LAPORAN KEUANGAN AUDITED (Setelah Diperiksa) ..................................... 4 BAB I GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .............................................. 20

A. Dasar Hukum Pemeriksaan ............................................................ 20 B. Tujuan Pemeriksaan ....................................................................... 20 C. Lingkup Pemeriksaan ..................................................................... 20 D. Cakupan Pemeriksaan .................................................................... 21 E. Standar Pemeriksaan ...................................................................... 21 F. Batasan dan Kendala Pemeriksaan ................................................ 22 G. Laporan Keuangan Unaudited (Sebelum Diperiksa) ..................... 22

BAB II HASIL PEMERIKSAAN ....................................................................... 27 A. Penelaahan Atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan

dan Penyusunan Laporan Keuangan .............................................. 27 B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan

Keuangan ....................................................................................... 29 C. Catatan Pemeriksaan ...................................................................... 42

1. Pembayaran Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp61.200.000,00 dilakukan secara tunai ...... ..........42

2. Pembayaran Biaya Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Batam sebesar Rp308.550.000.00 tidak sesuai ketentuan .................................................................. ............. 44

3. Terdapat Pengeluaran Tunjangan Hari Raya untuk Anggota DPRD sebesar Rp675,000,000.00 dan Staf Ahli sebesar Rp5.000.000,00 ......................................................... 45

4. Pengeluaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD tidak didukung bukti yang sah ....................................................... 47

5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp6.850.079.316,00 diterbitkan sebelum pengesahan APBD Tahun Anggaran 2004 ….…………………………….…. 49

6. Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp478.800.000,00 belum didukung dengan bukti yang memadai…………..………….. 51

7. Penetapan pelaksana pekerjaan untuk Studi Banding ke Cina, Surabaya, Jakarta dan Sumedang sebesar Rp730.250.000,00 tidak sesuai ketentuan dan belum dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung yang memadai ….………………… 52

8. Pengeluaran Rekening Telepon Selular sebesar Rp599,402,859.00 pada Sekretariat kurang terkendali…......... 55

9. Penetapan pelaksana pengadaan Sistem Komputerisasi Penatausahaan Keuangan Daerah pada Satuan Pemegang Kas senilai Rp1.400.000.000,00 dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan penyelesaiannya mengalami Keterlambatan ….. 57

10. Beberapa jenis barang atas pengadaan Komputer One School One Lab (OSOL) Tahap II pada Badan Kominfo senilai Rp63.936.000,00 belum diterima …….………………………. 59

11. Pembebanan anggaran atas kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dinas Pendidikan senilai Rp494.817.000,00 tidak tepat ................................................. 62

12. Pelelangan pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan Kota Batam senilai Rp1.471.000.000,00 kurang cermat dan pelaksanaannya mengalami keterlambatan ........... 63

13. Pengadaan barang dan jasa senilai Rp101.920.000,00 untuk mendukung kegiatan Pemilihan Putri Citra Tingkat Nasional menyimpang dari ketentuan ..................................................... 67

14. Realisasi Bantuan Keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp1.032.213.586,00 ............................ .....................69

15. Pengeluaran atas Rekening Belanja Tak Tersangka (5.1.01) sebesar Rp5.993.797.673.00 tidak sesuai peruntukannya.......... 71

Lampiran

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Jln. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 Medan 20152

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Batam

Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, Pasal 31

UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Batam Tahun Anggaran 2004 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Batam.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2004

meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, Neraca per

tanggal 31 Desember 2004, Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004 dan Catatan atas

Laporan Keuangan. BPK-RI tidak memeriksa Neraca Awal Pemerintah Kota Batam.

Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Batam. Tanggung jawab

BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada

Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut

mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan

melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar

untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran

2004 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di

dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Masalah-masalah material yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(2.01.05.1.3.01) sebesar Rp1.432.500.000,00 tidak didukung bukti yang sah sehingga

pengeluaran daerah untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Kota Batam tidak memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban.

2. Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan Kota Batam

senilai Rp1.471.000.000,00 kurang cermat dan pelaksanaannya mengalami

keterlambatan sehingga terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar

Rp153.316.000,00, kualitas barang tidak sesuai spesifikasi teknis, hasil pekerjaan

tidak dapat segera dimanfaatkan tepat waktu dan rekanan dikenakan denda

keterlambatan maksimal sebesar Rp73.550.000,00.

3. Pengeluaran Tunjangan Hari Raya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar

Rp675.000.000,00 serta Staf Ahli sebesar Rp5.000.000,00 tidak sesuai ketentuan

sehingga penggunaan anggaran tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan keuangan

daerah sebesar Rp680.000.000,00.

4. Realisasi Bantuan Keuangan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp1.032.213.586,00

sehingga penggunaan keuangan daerah tidak tepat sasaran dan menimbulkan

pemborosan keuangan daerah.

5. Realisasi pengeluaran yang dibebankan pada Rekening Belanja Tak Tersangka

(5.1.01) sebesar Rp5.993.787.673,00 tidak sesuai peruntukannya sehingga

penganggaran dan realisasi Belanja Tak Tersangka pada Tahun Anggaran 2004 belum

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penggunaannya tidak tepat sasaran dan

dapat membuka peluang penyalahgunaan uang daerah. Masalah yang sama juga

pernah ditemukan BPK-RI dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam

TA 2003 dimana pembebanan Belamja Tak Tersangka yang tidak sesuai

peruntukannya sebesar Rp7.468.917.450,00.

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kota Batam Tahun

Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kota Batam Tahun

Anggaran 2004, kecuali atas akibat paragraf atas hal-hal yang dimuat dalam paragraf

sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan

Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang

berlaku.

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran

2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah

Daerah dan DPRD Kota Batam dalam upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Medan, 31 Maret 2005


REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan I di Medan

Ketua Tim

E. Priyonggo Sumbodo, SE. Ak, MM

Akuntan Reg-Neg D-14392

LAPORAN KEUANGAN AUDITED (Setelah Diperiksa) PEMERINTAH KOTA BATAM

PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004

(AUDITED) NO URAIAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp) SELISIH

(Rp)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,842,260,104.25 25,292,767,398.45

1 Pendapatan Asli Daerah 59,550,500,000.00 63,335,002,770.25 3,784,502,770.25 1.1. Pajak Daerah 27,522,500,000.00 30,855,820,978.00 3,333,320,978.00

1.2. Retribusi Daerah 15,628,000,000.00 16,663,501,635.00 1,035,501,635.00

1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,000,000,000.00 875,644,687.00

(124,355,313.00)

1.4. Lain-lain PAD yang Sah 15,400,000,000.00 14,940,035,470.25 (459,964,529.75)

2 Pendapatan Dana Perimbangan 250,648,992,705.80 272,194,265,543.00 21,545,272,837.20 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 113,448,992,705.80 133,018,785,331.00 19,569,792,625.20

2.2. Dana Alokasi Umum 104,200,000,000.00 104,201,000,000.00 1,000,000.00

2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 33,000,000,000.00 34,974,480,212.00 1,974,480,212.00

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00 (37,008,209.00) 3.1. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00 (37,008,209.00)

JUMLAH PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,842,260,104.25 25,292,767,398.45

2 BELANJA 381,169,746,582.80 369,062,444,474.99 12,107,302,107.81

1 APARATUR DAERAH 178,945,328,816.00 173,938,236,291.94 5,007,092,524.06

1 Belanja Administrasi Umum 137,054,650,316.00 133,454,573,778.50 3,600,076,537.50 1.1. Belanja Pegawai 73,600,640,916.00 71,647,370,628.50 1,953,270,287.50

1.2. Belanja Barang dan Jasa 42,138,955,700.00 41,429,372,265.00 709,583,435.00

1.3. Belanja Perjalanan Dinas 10,407,424,000.00 9,711,320,800.00 696,103,200.00

1.4. Belanja Pemeliharaan 10,907,629,700.00 10,666,510,085.00 241,119,615.00

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33,176,248,500.00 32,046,640,260.00 1,129,608,240.00 2.1. Belanja Pegawai 3,431,754,600.00 3,381,720,350.00 50,034,250.00

2.2. Belanja Barang dan Jasa 23,221,431,600.00 22,206,103,910.00 1,015,327,690.00



3 Belanja Modal 8,514,430,000.00 8,237,022,253.44 277,407,746.56 3.1. Tanah 395,480,000.00 394,000,000.00 1,480,000.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 2,070,588,800.00 2,069,009,400.00 1,579,400.00

3.3. Bangunan 1,325,654,050.00 1,084,347,053.44 241,306,996.56

3.4. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 2,430,000,000.00 2,426,100,000.00 3,900,000.00

3.5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2,280,207,150.00 2,251,090,800.00 29,116,350.00

3.6. Lain-lain Belanja Modal 12,500,000.00 12,475,000.00 25,000.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 4.9 Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Advokasi Pemko

Batam 200,000,000.00 200,000,000.00

0.00

2. PELAYANAN PUBLIK 202,224,417,766.80 195,124,208,183.05 7,100,209,583.75

1 Belanja Administrasi Umum 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 372,221,175.00

1.1. Belanja Pegawai 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 372,221,175.00

1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 76,981,934,601.00 75,567,901,993.90 1,414,032,607.10 2.1. Belanja Pegawai 11,810,897,700.00 11,654,091,700.00 156,806,000.00




3 Belanja Modal 37,675,471,687.80 32,442,437,766.15 5,233,033,921.65 3.1. Tanah 207,006,400.00 205,827,700.00 1,178,700.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 15,896,303,197.80 12,887,396,665.91 3,008,906,531.89

3.3. Bangunan 11,043,870,515.00 9,235,716,225.00 1,808,154,290.00



3.6. Lain-lain Belanja Modal 975,103,000.00 968,097,400.00 7,005,600.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19,292,700,000.00 19,292,412,811.00 287,189.00

4.2. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kepada Pemerintah Desa/Lurah 765,000,000.00 765,000,000.00 0.00

4.4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Lurah 1,071,000,000.00 1,071,000,000.00 0.00

4.5. Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan & Profesi 8,440,000,000.00 8,439,712,811.00 287,189.00

4.6. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Pemilu dan Pilkada 4,106,700,000.00 4,106,700,000.00 0.00

4.7. Bantuan Keuangan untuk Peringatan Hari Besar 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00

4.8. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Operasional 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 0.00

5 Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,476,406,609.00 80,634,691.00 5.1. Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,476,406,609.00 80,634,691.00

JUMLAH BELANJA 381,169,746,582.80 369,062,444,474.99 12,107,302,107.81

Surplus (Defisit) (66,620,253,877.00) (29,220,184,370.74) (37,400,069,506.26)

3. PEMBIAYAAN 66,620,253,877.00 29,220,184,370.74 37,400,069,506.26

1 Penerimaan Daerah 68,220,253,877.00 67,982,390,063.00 237,863,814.00 1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 66,620,253,877.00 66,620,253,877.00 0.00

1.5. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir 1,600,000,000.00 1,362,136,186.00 237,863,814.00

2 Pengeluaran Daerah 1,600,000,000.00 38,762,205,692.26 37,162,205,692.26 2.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 0.00 37,162,205,692.26 37,162,205,692.26

2.5. Bantuan Dana Bergulir 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 66,620,253,877.00 29,220,184,370.74 37,400,069,506.26

PEMERINTAH KOTA BATAM NERACA

PER 31 DESEMBER 2004 (AUDITED)

No. URAIAN TAHUN 2004 (Rp)

1 2 3 I AKTIVA A AKTIVA LANCAR 1. Kas 37,162,205,692.26 a. Kas di Bank 35,586,892,508.00 b. Kas di Pemegang Kas 1,575,131,184.26

2. Piutang 6,590,963,373.00 3. Persediaan - Jumlah Aktiva Lancar 43,753,169,065.26

B INVESTASI JANGKA PANJANG - 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7,081,745,313.00 2. Investasi Jangka Panjang Lainnya - Jumlah Investasi Jangka Panjang 7,081,745,313.00

C AKTIVA TETAP - 1. Tanah 730,285,317,517.79 2. Jalan, Jembatan, dan Pelantar 306,881,006,431.22 3. Bangunan 173,010,719,484.13 4. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 35,226,523,193.24 5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 63,515,267,387.23 6. Aktiva Tetap Lainnya 3,531,842,831.00 7. Bangunan dalam Pengerjaan 1,215,000,000.00 Jumlah Aktiva Tetap 1,313,665,676,844.61

D AKTIVA LAINNYA - 1. Dana Cadangan - Jumlah Aktiva Lainnya - TOTAL AKTIVA 1,364,500,591,222.87

II PASIVA A HUTANG JANGKA PENDEK 1. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang - 2. Hutang Karyawan - 3. Hutang Usaha - Jumlah Hutang Jangka Pendek -

B HUTANG JANGKA PANJANG 1. Hutang Kepada Pemerintah Pusat - 2. Pinjaman Dalam Negeri - 3. Pinjaman Luar Negeri - Jumlah Hutang Jangka Panjang -

C EKUITAS DANA - 1. Ekuitas Dana Lancar 43,753,169,065.26 2. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 1,320,747,422,157.61 3. Ekuitas Dana yang Dicadangkan - Jumlah Ekuitas Dana 1,364,500,591,222.87 TOTAL PASIVA 1,364,500,591,222.87

PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN ALIRAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2004 (AUDITED)

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3 I. PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 30,855,820,978.00 Retribusi Daerah 16,663,501,635.00 Laba Perusahaan Milik Daerah 875,644,687.00 Lain-lain PAD yang Sah 14,940,035,470.25 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 63,335,002,770.25 2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 133,018,785,331.00 Dana Alokasi Umum 104,201,000,000.00 Dana Alokasi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi 34,974,480,212.00 Jumlah Dana Perimbangan 272,194,265,543.00 3 Lain-lain Penerimaan yang Sah Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang dari Pemerintah 4,312,991,791.00 Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah 4,312,991,791.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pendapatan 339,842,260,104.25

II. PENERIMAAN KAS DARI PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Sisa UUDP Tahun 2003 773,128,396.00 2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 1,362,136,186.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pembiayaan 2,135,264,582.00 TOTAL PENERIMAAN 341,977,524,686.25

III. PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA 1 Belanja Aparatur Belanja Administrasi Umum 133,454,573,778.50 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32,046,640,260.00 Belanja Modal 8,237,022,253.44 Belanja Bantuan Keuangan 200,000,000.00 Jumlah Belanja Aparatur 173,938,236,291.94 2 Belanja Publik Belanja Administrasi Umum 57,345,049,003.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 75,567,901,993.90 Belanja Modal 32,442,437,766.15 Belanja Bantuan Keuangan 19,292,412,811.00 Belanja Tak Tersangka 10,476,406,609.00 Jumlah Belanja Publik 195,124,208,183.05 Jumlah Pengeluaran Kas untuk Belanja 369,062,444,474.99

IV. PENGELUARAN KAS UNTUK PEMBIAYAAN 1 Penyetoran Modal ke PT. Bank Riau - 2 Pemberian Bantuan Dana Bergulir 1,600,000,000.00 Jumlah Pengeluaran Kas untuk Pembiayaan 1,600,000,000.00 TOTAL PENGELUARAN 370,662,444,474.99 Kenaikan/(Penurunan) Kas (28,684,919,788.74) Saldo Awal Kas Daerah di Bank 65,847,125,481.00 Saldo Akhir Kas Daerah di Bank dan Pemegang Kas 37,162,205,692.26

Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Batam berdasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum,

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban

dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dan Exposure Draft

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan

Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum

a. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip cash basis, artinya pendapatan/

pengeluaran diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan.

b. Periode pembukuan dimulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang

bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku.

c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam terdiri dari Laporan Realisasi APBD,

Neraca, dan Laporan Arus Kas (Cash Flow) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Kebijakan Laporan Realisasi APBD

a. Anggaran Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang menjadi target atau sasaran

yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

b. Realisasi Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah direalisasi dalam satu

tahun anggaran.

c. Anggaran Belanja adalah jumlah belanja yang merupakan batas atas (plafond)

yang tidak diperkenankan untuk dilewati dalam satu tahun anggaran.

d. Realisasi Belanja adalah jumlah belanja yang direalisasi dalam satu tahun

anggaran.

3. Kebijakan Neraca

a. Neraca Pemerintah Kota Batam adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi

kekayaan, hutang, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Batam pada suatu saat

tertentu.

b. Aktiva Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat

dicairkan menjadi kas, dijual, atau akan habis dipakai dalam waktu satu tahun

atau satu periode akuntansi/satu periode anggaran.

c. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan cek, serta surat-surat berharga lainnya

yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan di bank dan

instrumen lainnya yang mempunyai sifat dapat segera diubah manjadi kas dalam

jumlah yang telah diketahui tanpa mengalami resiko perubahan nilai yang

signifikan.

d. Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas penyerahan

barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam satu periode

pembukuan. Atas Piutang ini tidak ada pencadangan atas piutang yang tidak

tertagih.

e. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) langsung dibukukan sebagai pengeluaran

(belanja).

f. Uang Muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka) kepada

pegawai/rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Saldo yang muncul

akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja yang belum ada

pertanggungjawabannya.

g. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dilakukan dengan maksud untuk

memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau

satu periode akuntansi/anggaran.

h. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau

dengan dibangun lebih dahulu.

i. Aktiva Tetap dibukukan sesuai dengan nilai perolehannya. Atas nilai aktiva tetap

tersebut tidak dilakukan penyusutan. Hal ini dikarenakan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Batam tidak mengenal adanya perhitungan rugi laba.

j. Aktiva Tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dikelompokkan

dalam Aktiva lain-lain.

k. Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Pemerintah

Kota Batam.

l. Jalan, Jembatan dan Pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan, jembatan,

dan pelantar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.

m. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dikuasai dan

atau menjadi hak milik Pemerintah Kota Batam.

n. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor adalah seluruh alat berat dan kendaraan

bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam.

o. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah seluruh peralatan kantor dan rumah

tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Batam.

p. Aktiva Dalam Pelaksanaan adalah Aktiva Tetap yang berupa gedung/bangunan

yang masih belum selesai atau masih sedang dikerjakan pembangunannya.

q. Aktiva Tak Berwujud adalah suatu kegiatan yang secara fisik tidak tampak

(nonfisik), namun secara kenyataannya menambah nilai kekayaan Pemerintah

Kota Batam.

r. Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, aktiva tetap yang sudah tidak

dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi dilakukan oleh pejabat yang

berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

s. Aktiva Lain-lain adalah kelompok aktiva yang tidak termasuk dalam klasifikasi

Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap.

t. Kewajiban jangka pendek adalah hutang Pemerintah Kota Batam yang akan

dilunasi dalam satu periode akuntansi/anggaran.

u. Kewajiban jangka panjang adalah hutang Pemerintah Kota Batam yang tidak akan

dilunasi dalam satu periode anggaran.

v. Ekuitas atau Aktiva Bersih adalah nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Batam,

yaitu jumlah Aktiva dikurangi dengan jumlah Kewajiban.

4. Kebijakan Laporan Arus Kas

a. Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan

arus keluar kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas pada

tanggal pelaporan.

b. Penerimaan Kas adalah semua penerimaan yang menambah jumlah uang kas

Pemerintah Kota Batam.

c. Penerimaan Sisa Anggaran Tahun Lalu adalah semua penerimaan yang berasal

dari setoran sisa UUDP anggaran tahun lalu yang tidak habis terpakai.

d. Penerimaan Kas terdiri dari Penerimaan dari Pendapatan dan Pembiayaan.

e. Penerimaan dari pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah.

f. Penerimaan dari Pembiayaan terdiri dari penerimaan sisa UUDP tahun lalu, dan

penerimaan yang sifatnya tidak menambah kekayaan Pemerintah Kota Batam.

g. Pengeluaran Kas adalah semua pengeluaran yang mengurangi jumlah uang kas

Pemerintah Kota Batam.

h. Pengeluaran Kas terdiri dari pengeluaran untuk Belanja dan Pembiayaaan.

i. Pengeluaran Kas untuk Belanja terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Publik.

Masing-masing belanja terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi

dan Pemeliharaan, Belanja Modal, dan Bantuan Keuangan.

j. Pengeluaran untuk Pembiayaan adalah pengeluaran yang sifatnya tidak

mengurangi kekayaan Pemerintah Kota Batam.

5. Penjelasan Laporan Keuangan

a Laporan Realisasi APBD

1) Pendapatan Rp339.842.260.104,25

Realisasi pendapatan selama tahun 2004 sebesar Rp339.842.260.104,25,

melebihi target sebesar Rp25.292.767.398,45 (8,04%) dari target sebesar

Rp314.549.492.705,80, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah

- Anggaran Rp 59.550.500.000,00

- Realisasi Rp 63.335.002.770,25

Selisih Lebih Rp 3.784.502.770,25 (6,36%)

b) Pendapatan Dana Perimbangan

- Anggaran Rp 250.648.992.705,80

- Realisasi Rp 272.194.265.543,00

Selisih Lebih Rp 21.545.272.837,20 (8,60%)

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Anggaran Rp 4.350.000.000,00

- Realisasi Rp 4.312.991.791,00

Selisih Kurang Rp 37.008.209,00 (8,60%)

2) Belanja Rp369.062.444.474,99

Realisasi Belanja selama tahun 2004 sebesar Rp369.062.444.474,99 lebih

rendah Rp12.107.302.107,81 (3,18%) dari plafon anggaran belanja sebesar


a) Belanja Aparatur Daerah

- Anggaran Rp178.945.328.816,00

- Realisasi Rp173.938.236.291,94

Sisa Anggaran Rp 5.007.092.524,06 (2,80%)

(1) Belanja Administrasi Umum

- Anggaran Rp137.054.650.316,00

- Realisasi Rp133.454.573.778,50

Sisa Anggaran Rp 3.600.076.537,50 (2,62%)

(2) Belanja Operasional dan Pemeliharaan

- Anggaran Rp 33.176.248.500,00

- Realisasi Rp 32.046.640.260,00

Sisa Anggaran Rp 1.129.608.240,00 (3,40%)

(3) Belanja Modal

- Anggaran Rp 8.514.430.000,00

- Realisasi Rp 8.237.022.253,44

Sisa Anggaran Rp 277.407.746.56 (3,26%)

(4) Bantuan Keuangan

- Anggaran Rp 200.000.000,00

- Realisasi Rp 200.000.000,00

Sisa Anggaran Rp 0,00 (0,00%)

b) Belanja Pelayanan Publik

- Anggaran Rp202.224.417.766,80

- Realisasi Rp195.124.208.183,05

Sisa Anggaran Rp 7.100.209.583,75 (3,51%)

(1) Belanja Administrasi Umum

- Anggaran Rp 57.717.270.178,00

- Realisasi Rp 57.345.049.003,00

Sisa Anggaran Rp 372.221.175,00 (0,64%)

(2) Belanja Operasional dan Pemeliharaan

- Anggaran Rp 76.981.934.601,00

- Realisasi Rp 75.567.901.993,90

Sisa Anggaran Rp 1.414.032.607,10 (1,84%)

(3) Belanja Modal

- Anggaran Rp 37.675.471.687,80

- Realisasi Rp 32.442.437.766,15

Sisa Anggaran Rp 5.233.033.921,65 (13,89%)

(4) Bantuan Keuangan

- Anggaran Rp 19.292.700.000,00

- Realisasi Rp 19.292.412.811,00

Sisa Anggaran Rp 287.189,00 (0,001%)

(5) Belanja Tidak Tersangka

- Anggaran Rp 10.557.041.300,00

- Realisasi Rp 10.476.406.609,00

Sisa Anggaran Rp 80.634.691,00 (0,76%)

c) Pembiayaan

(1) Penerimaan Daerah

Realisasi Penerimaan Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama

tahun 2004 sebesar Rp66.620.253.877,00 lebih rendah

Rp237.863.814,00 (0,35%) dari plafon anggaran belanja sebesar


(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

- Anggaran Rp 66.620.253.877,00

- Realisasi Rp 66.620.253.877,00

Selisih Rp 0,00 (0,00%)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2003 sebesar

Rp66.620.253.877,00 tersebut, tidak mengikuti jumlah Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2003 hasil pemeriksaan

BPK-RI sebesar Rp66.631.735.198,76, sehingga terjadi selisih

kurang sebesar Rp11.481.321,76 dan juga bukan merupakan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2003 yang telah

diperdakan sebesar Rp66.623.435.198,76.

(b) Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir

- Anggaran Rp 1.600.000.000,00

- Realisasi Rp 1.362.136.186,00

Selisih Rp 237.863.814,00 (14,87%)

(2) Pengeluaran Daerah

Realisasi Pengeluaran Daerah yang berasal dari Pembiayaan selama

tahun 2004 sebesar Rp38.762.205.692,26, dengan rincian sebagai

berikut:

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

- Anggaran Rp 0,00

- Realisasi Rp 37.162.205.692,26,00

Selisih Rp 37.162.205.692,26,00

(b) Bantuan Dana Bergulir

- Anggaran Rp 1.600.000.000,00

- Realisasi Rp 1.600.000.000,00

Selisih Rp 0,00

b. Neraca

1) Kas Rp37.162.205.692,26

Jumlah tersebut merupakan saldo uang tunai yang terdapat pada Rekening

Kas Daerah di Bank Riau Cabang Batam dan sisa UUDP Pemegang Kas

pada masing-masing Unit Kerja per 31 Desember 2004, dengan rincian

sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah Rek. No.1300 Rp33.607.289.767,00

- Kas di Kas Daerah Rek. No.14238 (DAK) Rp 1.979.602.741,00

- Sisa Kas Daerah di Pemegang Kas Rp 1.575.313.184,26

Jumlah Rp37.162.205.692,26

2) Piutang Rp6.590.963.373,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 yang berasal dari

pinjaman dana bergulir yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Koperasi dan UKM Pemko Batam.

Selama tahun anggaran 2004 telah disalurkan pinjaman dana bergulir

sebesar Rp1.600.000.000,00.

3) Investasi Jangka Panjang Rp7.081.745.313,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota

Batam per 31 Desember 2004 pada:

- PT. Bank Riau Rp3.081.745.313,00

- Riau Airlines Rp2.000.000.000,00

- PT. Pembangunan Kota Batam Rp2.000.000.000,00

Jumlah Rp7.081.745.313,00

Selama tahun anggaran 2004 tidak ada penambahan Investasi Jangka

Panjang. Investasi pada Riau Airlines tidak didukung oleh bukti

kepemilikan (sertifikat saham) dan selama ini Pemerintah Kota Batam

belum pernah menerima hasil investasi pada Riau Airlines dan PT

Pembangunan Kota Batam. Laporan Keuangan kedua perusahaan tersebut

tidak tertib disampaikan kepada Pemko Batam terutama untuk PT

Pembangunan Kota Batam yang sahamnya 100% dimiliki Pemko Batam.

4) Aktiva Tetap Rp1.313.665.676.844,61

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aktiva Tetap Pemerintah Kota Batam

per 31 Desember 2004, yang terdiri dari:

- Tanah Rp 730.285.317.517,79

- Jalan, Jembatan dan Pelantar Rp 306.881.006.431,22

- Bangunan Rp 73.010.719.484,13

- Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor Rp 35.226.523.193,24

- Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Rp 63.515.267.387,23

- Aktiva Tetap Lainnya Rp 3.531.842.831,00

- Bangunan Dalam Pengerjaan Rp 1.215.000.000,00

Jumlah Rp1.313.665.676.844,61

Jumlah Aktiva Tetap tersebut saldo awal aktiva tetap tahun 2004 sebesar

Rp1.272.491.399.825,02 ditambah pengadaan aktiva tetap (Belanja Modal)

selama Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp41.174.277.019,59, dengan rincian

sebagai berikut:

- Tanah Rp 599.827.700,00

- Jalan, Jembatan dan Pelantar Rp 14.956.406.065,91

- Bangunan Rp 9.105.063.278,44

- Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor Rp 6.346.212.547,24

- Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Rp 7.476.378.028,00

- Aktiva Tetap Lainnya Rp 1.475.389.400,00

- Bangunan Dalam Pengerjaan Rp 1.215.000.000,00

Jumlah Rp41.174.277.019,59

5) Ekuitas Dana Rp1.364.027.577.430.87

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih (ekuitas) Pemerintah Kota

Batam per 31 Desember 2004, yang terdiri dari:

- Ekuitas Dana Lancar Rp 43.753.169.065,26

- Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan Rp1.320.747.422.157,61

Jumlah Rp1.364.500.591.222,87

Saldo Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara saldo Aktiva Lancar

dengan Hutang Lancar.

Saldo Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah

Investasi Permanen, Aktiva Tetap, Aktiva Lainnya (kecuali Dana Cadangan)

dengan jumlah Hutang Jangka Panjang.

c. Laporan Aliran Kas (Cash Flow)

1) Penerimaan Kas Dari Pendapatan

a) Pendapatan Asli Daerah Rp63.335.002.770,25

Jumlah tersebut merupakan peneriman yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah selama periode 01 Januari 2004 s.d 31 Desember 2004,

yang terdiri dari:

- Pajak Daerah Rp 30.855.820.978,00

- Restribusi Daerah Rp16.663.501.635,00

- Laba Perusahaan Milik Daerah Rp 875.644.687,00

- Lain-lain PAD yang Sah Rp14.940.035.470,25

Jumlah Rp63.335.002.770,25

b) Dana Perimbangan Rp272.194.265.543,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Dana

Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Propinsi Riau ke Kas Daerah Pemerintah Kota Batam selama periode 01

Januari 2004 s.d 31 Desember 2004, yang terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp133.018.785.331,00

- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp104.201.000.000,00

- Dana Alokasi Khusus Rp 0,00

- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 34.974.480.212,00

Jumlah Dana Perimbangan Rp272.194.265.543,00

c) Lain-Lain Penerimaan Yang Sah Rp 4.312.991.791,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan kas yang berasal dari Bantuan

Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah selama periode

01 Januari 2004 s.d 31 Desember 2004.

2) Penerimaan Kas Dari Pembiayaan

a) Penerimaan Sisa UUDP Tahun 2003 Rp773.128.396,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan sisa UUDP tahun 2003 yang

disetorkan oleh masing-masing Pemegang Kas setelah melewati batas

waktunya selama tahun 2004.

b) Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp1.362.136.186,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan kas selama tahun 2004 yang

berasal dari pengembalian pinjaman Dana Bergulir tahun sebelumnya.

3) Pengeluaran Kas Untuk Belanja

a) Belanja Aparatur Rp173.938.236.291,94

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran untuk Belanja Aparatur

Pemerintah Kota Batam tahun 2004 yang telah dipertanggung-jawabkan,

yang terdiri dari:

- Belanja Administrasi Umum Rp133.454.573.778,50

- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 32.046.640.260,00

- Belanja Modal Rp 8.237.022.253,44

- Belanja Bantuan Keuangan Rp 200.000.000,00

Jumlah Belanja Aparatur Rp173.938.236.291,94

b) Belanja Publik Rp195.124.208.183,05

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran untuk Belanja Publik tahun

2004 yang telah dipertanggungjawabkan, yang terdiri dari:

- Belanja Administrasi Umum Rp 57.345.049.003,00

- Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 75.567.901.993,90

- Belanja Modal Rp 32.442.437.766,15

- Belanja Bantuan Keuangan Rp 19.292.412.811,00

- Belanja Tak Tersangka Rp 10.476.406.609,00

Jumlah Pengeluaran Rutin Rp195.124.208.183,05

4) Pengeluaran Kas Untuk Pembiayaan

a) Penyetoran Modal ke PT Bank Riau Rp 0,00

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kota Batam tidak menambah

jumlah setoran Modal pada PT. Bank Riau selama tahun 2004.

b) Pemberian Bantuan Dana Bergulir Rp1.600.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran untuk pemberian Bantuan Dana

Bergulir Pemerintah Kota Batam kepada para pengusaha kecil,

menengah, dan koperasi selama tahun 2004.

BAB I

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. Pasal 23E Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan;

3. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang

Keuangan Negara;


Perbendaharaan Negara;


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

B. Tujuan Pemeriksaan

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Batam sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan

Keuangan Daerah.

C. Lingkup Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2004, meliputi:

1. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004

2. Neraca per tanggal 31 Desember 2004

3. Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

D. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2004

meliputi pengujian subtantif atas transaksi yang dibukukan dan disajikan dalam

Laporan Perhitungan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas serta Pengungkapan

informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Daerah tidak termasuk

lampiran laporan keuangan daerah yang meliputi semua transaksi material

dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo

akun-akun yang material dalam laporan tersebut.

Cakupan pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan

perbandingan antara jumlah realisasi anggaran/ saldo akun yang diaudit dan

jumlah realisasi anggaran/saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 2004

diuji 100% untuk kecermatan perhitungan yang dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:

Tabel

Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2004

Anggaran Realisasi Nilai yang diaudit ACR No.

Uraian

Bagian/Pos (Rp) (Rp) %

(Rp) %

1. Pendapatan 314.549.492.705,80 339.842.260.104,25 108,00 339.842.260.104,25 100,00

2. Belanja 381.169.746.582,80 369.062.444.474,99 97,00 369.062.444.474,99 100,00

3. Pembiayaan

Penerimaan 68.220.253.877,00 67.982.390.063,00 99,70 67.982.390.063,00 100,00

Pengeluaran 1.600.000.000,00 38.762.205.692,26 2.422,64 38.762.205.692,26 100,00

Jumlah 765.539.493.165,60 815.649.300.334,50 815.649.300.334,50 100,00

4. Aktiva - 1.364.500.591.222,87 - 1.364.500.591.222,87 100,00

5. Utang - - - - -

6. Modal - 1.364.500.591.222,87 - 1.364.500.591.222,87 100,00

Jumlah 1.364.500.591.222,87 1.364.500.591.222,87 100,00

E. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2004

dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang

diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI.

F. Batasan Dan Kendala Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK-RI masih

menghadapi kendala bahwa mayoritas SDM Pemerintah Kota Batam yang

berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan belum memahami

sepenuhnya sistem pembukuan berganda (double entries) dan dasar pencatatan

akrual sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan sepenuhnya

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

G. Laporan Keuangan Unaudited (Sebelum Diperiksa)

Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2004 sebelum diperiksa

BPK-RI adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BATAM PERHITUNGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2004 (UNAUDITED)

NO URAIAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

SELISIH (Rp)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,888,627,397.25 25,339,134,691.45

1 Pendapatan Asli Daerah 59,550,500,000.00 63,381,370,063.25 3,830,870,063.25

1.1. Pajak Daerah 27,522,500,000.00 31,107,300,979.00 3,584,800,979.00

1.2. Retribusi Daerah 15,628,000,000.00 16,663,501,635.00 1,035,501,635.00

1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,000,000,000.00 875,644,687.00 124,355,313.00

1.4. Lain-lain PAD yang Sah 15,400,000,000.00 14,734,922,762.25 (665,077,237.75)

2 Pendapatan Dana Perimbangan 250,648,992,705.80 272,194,265,543.00 21,545,272,837.20

2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 113,448,992,705.80 133,018,785,331.00 19,569,792,625.20

2.2. Dana Alokasi Umum 104,200,000,000.00 104,201,000,000.00 1,000,000.00

2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 33,000,000,000.00 34,974,480,212.00 1,974,480,212.00

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00 (37,008,209.00)

3.1. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00 (37,008,209.00)

JUMLAH PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,888,627,397.25 25,339,134,691.45

2 BELANJA 381,169,746,582.80 369,067,308,559.99 12,102,438,022.81

1 APARATUR DAERAH 178,945,328,816.00 173,923,312,792.94 5,022,016,023.06

1 Belanja Administrasi Umum 137,054,650,316.00 133,459,350,279.50 3,595,300,036.50

1.1. Belanja Pegawai 73,600,640,916.00 71,649,792,378.50 1,950,848,537.50




2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33,176,248,500.00 32,046,640,260.00 1,129,608,240.00

2.1. Belanja Pegawai 3,431,754,600.00 3,381,720,350.00 50,034,250.00

2.2. Belanja Barang dan Jasa 23,221,431,600.00 22,206,103,910.00 1,015,327,690.00



3 Belanja Modal 8,514,430,000.00 8,217,322,253.44 297,107,746.56

3.1. Tanah 395,480,000.00 374,300,000.00 21,180,000.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 2,070,588,800.00 2,069,009,400.00 1,579,400.00

3.3. Bangunan 1,325,654,050.00 1,084,347,053.44 241,306,996.56



3.6. Lain-lain Belanja Modal 12,500,000.00 12,475,000.00 25,000.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

4.9 Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Advokasi Pemko Batam 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

2 3 4 5

2 PELAYANAN PUBLIK 202,224,417,766.80 195,143,995,767.05 7,080,421,999.75

1 Belanja Administrasi Umum 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 372,221,175.00

1.1. Belanja Pegawai 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 372,221,175.00

1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 0.00

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 76,981,934,601.00 75,567,989,577.90 1,413,945,023.10

2.1. Belanja Pegawai 11,810,897,700.00 11,654,091,700.00 156,806,000.00




3 Belanja Modal 37,675,471,687.80 32,442,437,766.15 5,233,033,921.65

3.1. Tanah 207,006,400.00 205,827,700.00 1,178,700.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 15,896,303,197.80 12,887,396,665.91 3,008,906,531.89

3.3. Bangunan 11,043,870,515.00 9,235,716,225.00 1,808,154,290.00



3.6. Lain-lain Belanja Modal 975,103,000.00 968,097,400.00 7,005,600.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19,292,700,000.00 19,292,412,811.00 287,189.00

4.2. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kepada Pemerintah Desa/Lurah 765,000,000.00 765,000,000.00 0.00

4.4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Lurah 1,071,000,000.00 1,071,000,000.00 0.00

4.5. Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan & Profesi 8,440,000,000.00 8,439,712,811.00 287,189.00

4.6. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Pemilu dan Pilkada 4,106,700,000.00 4,106,700,000.00 0.00

4.7. Bantuan Keuangan untuk Peringatan Hari Besar 410,000,000.00 410,000,000.00 0.00

4.8. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Operasional 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 0.00

5 Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,496,106,609.00 60,934,691.00

5.1. Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,496,106,609.00 60,934,691.00

JUMLAH BELANJA 381,169,746,582.80 369,067,308,559.99 12,102,438,022.81

Surplus (Defisit) (66,620,253,877.00) (29,178,681,162.74) 37,441,572,714.26

3 PEMBIAYAAN 66,620,253,877.00 29,178,681,162.74 37,441,572,714.26

1 Penerimaan Daerah 68,220,253,877.00 67,982,390,063.00 237,863,814.00

1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 66,620,253,877.00 66,620,253,877.00 0.00

1.5. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir 1,600,000,000.00 1,362,136,186.00 237,863,814.00

2 Pengeluaran Daerah 1,600,000,000.00 38,803,708,900.26 37,203,708,900.26

2.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 0.00 37,203,708,900.26 37,203,708,900.26

2.5. Bantuan Dana Bergulir 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 66,620,253,877.00 29,178,681,162.74 37,441,572,714.26

PEMERINTAH KOTA BATAM NERACA

PER 31 DESEMBER 2004 (UNAUDITED)


I AKTIVA A AKTIVA LANCAR 1. Kas 37,203,708,900.26 2. Piutang 6,590,963,373.00 3. Persediaan - Jumlah Aktiva Lancar 43,794,672,273.26

B INVESTASI JANGKA PANJANG 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7,081,745,313.00 2. Investasi Jangka Panjang Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang 7,081,745,313.00

C AKTIVA TETAP - 1. Tanah 730,265,617,517.79 2. Jalan, Jembatan, dan Pelantar 306,881,006,431.22 3. Bangunan 174,225,719,484.13 4. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 35,226,523,193.24 5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 63,515,267,387.23 6. Aktiva Tetap Lainnya 3,037,025,831.00 7. Bangunan dalam Pengerjaan - Jumlah Aktiva Tetap 1,313,151,159,844.61

D AKTIVA LAINNYA 1. Dana Cadangan - Jumlah Aktiva Lainnya - TOTAL AKTIVA 1,364,027,577,430.87

II PASIVA A HUTANG JANGKA PENDEK 1. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang - 2. Hutang Karyawan - 3. Hutang Usaha - Jumlah Hutang Jangka Pendek -

B HUTANG JANGKA PANJANG 1. Hutang Kepada Pemerintah Pusat - 2. Pinjaman Dalam Negeri - 3. Pinjaman Luar Negeri - Jumlah Hutang Jangka Panjang -

C EKUITAS DANA 1. Ekuitas Dana Lancar 43,794,672,273.26 2. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 1,320,232,905,157.61 3. Ekuitas Dana yang Dicadangkan - Jumlah Ekuitas Dana 1,364,027,577,430.87 TOTAL PASIVA 1,364,027,577,430.87

PEMERINTAH KOTA BATAM LAPORAN ALIRAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2004 (UNAUDITED)


I. PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 31,107,300,979.00 Retribusi Daerah 16,663,501,635.00 Laba Perusahaan Milik Daerah 875,644,687.00 Lain-lain PAD yang Sah 14,734,922,762.25 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 63,381,370,063.25 2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 133,018,785,331.00 Dana Alokasi Umum 104,201,000,000.00 Dana Alokasi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi 34,974,480,212.00 Jumlah Dana Perimbangan 272,194,265,543.00 3 Lain-lain Penerimaan yang Sah Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang dari Pemerintah 4,312,991,791.00 Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah 4,312,991,791.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pendapatan 339,888,627,397.25

II. PENERIMAAN KAS DARI PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Sisa UUDP Tahun 2003 773,128,396.00 2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 1,362,136,186.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pembiayaan 2,135,264,582.00 TOTAL PENERIMAAN 342,023,891,979.25

III. PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA 1 Belanja Aparatur Belanja Administrasi Umum 133,459,350,279.50 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32,046,640,260.00 Belanja Modal 8,217,322,253.44 Belanja Bantuan Keuangan 200,000,000.00 Jumlah Belanja Aparatur 173,923,312,792.94 2 Belanja Publik Belanja Administrasi Umum 57,345,049,003.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 75,567,989,577.90 Belanja Modal 32,442,437,766.15 Belanja Bantuan Keuangan 19,292,412,811.00 Belanja Tak Tersangka 10,496,106,609.00 Jumlah Belanja Publik 195,143,995,767.05 Jumlah Pengeluaran Kas untuk Belanja 369,067,308,559.99

IV. PENGELUARAN KAS UNTUK PEMBIAYAAN 1 Penyetoran Modal ke PT. Bank Riau - 2 Pemberian Bantuan Dana Bergulir 1,600,000,000.00 Jumlah Pengeluaran Kas untuk Pembiayaan 1,600,000,000.00 TOTAL PENGELUARAN 370,667,308,559.99 Kenaikan/(Penurunan) Kas (28,643,416,580.74) Saldo Awal Kas Daerah di Bank 65,847,125,481.00 Saldo Akhir Kas Daerah di Bank dan Pemegang Kas 37,203,708,900.26

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan

Laporan Keuangan

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Tahun Anggaran 2004 dilakukan oleh Bagian Keuangan, Bagian Pembukuan dan

Verifikasi, dan Bagian Perbendaharaan.

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan tidak menggunakan sistem pembukuan ganda

dengan dasar akrual sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan APBD. Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Batam diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Pembukuan tunggal

dengan dasar kas basis, namun laporan keuangan yang dibuat sudah menggunakan

format/bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Pada Tahun Anggaran

2001, Pemerintah Kota Batam telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara,

Pemerintah Kota Batam telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Hasil penelaahan atas Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan

serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam ternyata

belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih

terdapat kelemahan-kelemahan minimal sebanyak delapan kelemahan. Kelemahan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan pendapatan daerah yang dipusatkan di Dinas Pendapatan Daerah

belum tertib dan Bagian Keuangan membukukan pendapatan daerah untuk

penyusunan Perhitungan APBD hanya berdasarkan laporan bulanan yang

disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Kurangnya koordinasi dan review

Bagian Keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam melaporkan

pendapatan daerah mengakibatkan masih ditemukan kesalahan-kesalahan input

data untuk pelaporan pendapatan daerah dan terjadi window dressing pada pos

Pajak Daerah sebagaimana dapat dilihat dalam koreksi pemeriksaaan.

2. Dinas Pendapatan mencatat/membukukan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN

secara netto, dan penyetoran PPJ PLN dari PT PLN kepeda Dinas Pendapatan

sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan penerimaan PPJ PLN

Tahun Anggaran berjalan belum menunjukkan penerimaan yang riil.

3. Penerbitan SPMU-PK belum mempertimbangkan pertanggungjawaban SPMU

sebelumnya sehingga pada saat batas waktu pertanggungjawaban berakhir, masih

banyak ditemukan SPMU-PK yang belum dipertanggungjawabkan.

4. Pengawasan dan pengendalian atasan langsung masih lemah karena tidak

dilakukan review yang memadai atas proses pencatatan transaksi baik atas

transaksi pendapatan maupun belanja, review atas proses verifikasi, pengujian

terhadap afektasi sekaligus pengujian terhadap kecukupan bukti dasar pencatatan

dan penyusunan Laporan Keuangan. Selain itu proses verifikasi terhadap Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) dan Sisa UUDP belum sepenuhnya dilakukan dengan

cermat karena masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penjumlahan realisasi

anggaran dan input data ke dalam program aplikasi yang dapat mempengaruhi

kewajaran Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Penyetoran Sisa

UUDP masih banyak yang terlambat sehingga dapat mempengaruhi ketepatan

waktu penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Sistem pengelolaan dan pencatatan aset daerah belum baik karena Bagian

Keuangan dalam membukukan aset tidak didukung dengan daftar aset yang

diinventarisir oleh bagian umum dan kedua bagian tersebut masing-masing

berjalan sendiri-sendiri.

6. Fungsi Bawasko belum berjalan secara optimal karena sedikit sekali jumlah

laporan hasil pemeriksaan intern yang diterbitkan dan disampaikan kepada BPK-

RI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004

pasal 9 ayat (2).

7. Klausul Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua dalam

Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah kurang

detail menyebutkan lingkup pekerjaannya. Dari hasil pemeriksaan masih banyak

dijumpai klausul lingkup pekerjaan yang sifatnya sangat umum dan kurang jelas

jenis pekerjaannya. Hal ini mengakibatkan SPK itu lemah dan dalam

pelaksanaannya dapat merugikan Pemerintah Kota Batam.

8. Hasil penjualan tiket dari pengoperasian empat buah kapal perintis milik

Pemerintah Kota Batam yang dikelola pihak ketiga melalui Dinas Perhubungan

tidak dicatat sebagai pendapatan daerah tetapi langsung dicatat sebagai pengurang

biaya operasionalnya.

Atas Kelemahan pengendalian Intern tersebut, BPK RI menyarankan agar

Pemerintah Kota Batam melakukan review atas substansi pembukuan dan

penyusunan Laporan Keuangannya.

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari Laporan

Perhitungan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2004, Neraca per 31 Desember 2004

dan Aliran Kas Tahun 2004 yang telah disajikan oleh pemerintah Kota Batam (sebelum

disampaikan ke DPRD), BPK-RI telah mengajukan 13 koreksi dengan koreksi saldo

akun menurut objek sebesar Rp3.265.971.681,00 kepada Kepala Bagian Keuangan

Kota Batam.

Koreksi yang dilakukan BPK-RI didasarkan atas kebenaran formal dari bukti

akuntansi.

Koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan Karena Belum Dicatat

a.

Hasil pengujian keberadaan, kelengkapan dan pencatatan aktiva milik pemerintah

Kota Batam ditemukan adanya kekurangan catat Aktiva Tetap sebesar

Rp494.817.000,00 per 31 Desember 2004. Pemerintah Kota Batam tidak

melakukan pencatatan atas pengadaan Jaringan Sistem Informasi pada Dinas

Pendidikan sebesar Rp494.817.000,00 sebagai aktiva tetap dalam akun Neracanya,

sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:

Aktiva Tetap Lainnya Rp494,817,000.00 Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp494,817,000.00

Dengan pencatatan tersebut maka terjadi perubahan saldo akun-akun dalam Neraca Tahun Anggaran 2004, yaitu:

1) Aktiva Tetap Lainnya Saldo sebelum koreksi : Rp3,037,025,831.00 Koreksi tambah : Rp 494,817,000.00 Saldo setelah koreksi : Rp3,531,842,831.00

2) Ekuitas Dana Diinvestasikan Saldo sebelum koreksi : Rp1,320,232,905,157.61 Koreksi tambah : Rp 494,817,000.00 Saldo setelah koreksi : Rp1,320,727,722,157.61

Koreksi tersebut telah ditindaklanjuti

b.

Aktiva Tetap-Tanah mengalami kekurangan catat sebesar Rp19.700.000,00 karena Pemerintah Kota Batam tidak melakukan pencatatan atas Proyek Pekerjaan Perapian Lapangan Upacara pada Sekretariat Daerah senilai Rp19.700.000,00 sebagai Aktiva Tetap-Tanah dalam akun Neracanya, sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:

Aktiva Tetap-Tanah Rp19,700,000.00 Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp19,700,000.00


1) Aktiva Tetap-Tanah Saldo sebelum koreksi : Rp730,265,617,517.79 Koreksi tambah : Rp 19,700,000.00 Saldo setelah koreksi : Rp730,285,317,517.79

2) Ekuitas Dana Diinvestasikan Saldo sebelum koreksi : Rp1,320,232,905,157.61 Koreksi tambah : Rp 19,700,000.00 Saldo setelah koreksi : Rp1,320,252,605,157.61 Koreksi tersebut telah ditindaklanjuti

2. Kesalahan Pembebanan (Dicatat Salah Akun)

Dari hasil pengujian terhadap pencatatan, keberadaan dan pelaporan terhadap akun aktiva

tetap, diketahui terdapat kesalahan pembebanan sebagai berikut:

a.

Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C (1.1.06.) yang dicatat sebagai Penerimaan

Pajak Penerangan Jalan (1.1.05.) sebesar Rp2.349.507,00. Atas transaksi tersebut

Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp2,349,507.00

Pajak Penerangan Jalan Non PLN Rp2,349,507.00

Seharusnya transaksi tersebut dicatat:

Kas Rp2,349,507.00

Pajak Bahan Galian Golongan C Proyek Swasta Rp2,349,507.00

Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut:

Pajak Penerangan Jalan Non PLN Rp2,349,507.00

Pajak Bahan Galian Golongan C Proyek Swasta Rp2,349,507.00

Dengan koreksi tersebut, maka terjadi perubahan saldo akun dalam Laporan

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:

1) Akun Pajak Penerangan Jalan (1.1.05.)

Saldo sebelum koreksi : Rp7,512,898,095.00

Koreksi kurang : Rp (2,349,507.00)

Saldo setelah koreksi : Rp7,510,548,588.00

2) Akun Pajak Galian Golongan C (1.1.06)

Saldo sebelum koreksi : Rp771,424,663.00

Koreksi tambah : Rp 2,349,507.00

Saldo setelah koreksi : Rp773,774,170.00


b.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (1.2.02.) yang dicatat

sebagai Retribusi Pelayanan Pasar (1.2.08.) sebesar Rp5.000.000,00. Atas transaksi

tersebut Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp5,000,000.00

Retribusi Pelayanan Pasar Rp5,000,000.00


Kas Rp5,000,000.00

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Rp5,000,000.00


Retribusi Pelayanan Pasar Rp5,000,000.00

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Rp5,000,000.00



1) Akun Retribusi Pelayanan Pasar (1.2.08.)




2) Akun Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (1.2.02.)





c.

Penerimaan Penerimaan Bunga Deposito (1.4.03.) yang dicatat sebagai Penerimaan Jasa

Giro (1.4.02.) sebesar Rp724.166.662,00. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota

Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp724,166,662.00

Penerimaan Jasa Giro Rp724,166,662.00


Kas Rp724,166,662.00

Penerimaan Bunga Deposito Rp724,166,662.00


Penerimaan Jasa Giro Rp724,166,662.00

Penerimaan Bunga Deposito Rp724,166,662.00



1) Akun Penerimaan Jasa Giro (1.4.02.)




2) Penerimaan Bunga Deposito (1.4.03.)

Saldo sebelum koreksi : Rp 0.00

Koreksi tambah : Rp724,166,662.00



d.

Sisa Dana UUDP Badan Kepegawaian dan Diklat sebesar Rp41.503.208,00 dicatat

sebagai Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.) dan juga dicatat sebagai sisa dana UUDP di

Pemegang Kas. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan

sebagai berikut:

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Peg Rp28,924,000.00

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp 7,725,008.00

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Pjlan Dinas Rp 4,750,000.00

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Pemeliharaan Rp 104,200.00

Lain-lain PAD yang Sah Rp41,503,208.00

dan:

Kas di Pemegang Kas Rp 41,503,208.00





Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:





Blj Aparatur-Blj Peg Rp28,924,000.00 Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp 7,725,008.00 Blj Aparatur-Blj Pjlan Dinas Rp 4,750,000.00 Blj Aparatur-Blj Pemeliharaan Rp 104,200.00 Sehingga BPK-RI melakukan koreksi sebagai berikut: Lain-lain PAD yang Sah Rp41,503,208.00 Kas di Pemegang Kas Rp41,503,208.00

Dengan koreksi tersebut, maka terjadi perubahan saldo akun dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:

Akun Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.)





Atas sisa UUDP Badan Kepegawaian dan Diklat sebesar Rp 41.503.208,00 yang dicatat dua kali yaitu sebagai Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.) dan juga dicatat sebagai sisa dana UUDP di Pemegang Kas seperti tersebut di atas, maka BPK-RI melakukan koreksi juga pada akun Neraca sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar Rp41,503,208.00 Kas di Pemegang Kas Rp41,503,208.00


1) Ekuitas Dana Lancar Saldo sebelum koreksi : Rp43,794,672,273.26 Koreksi kurang : Rp (41,503,208.00) Saldo setelah koreksi : Rp43,753,169,065.26

2) Kas di Pemegang Kas Saldo sebelum koreksi : Rp1,616,816,392.26 Koreksi kurang : Rp (41,503,208.00) Saldo setelah koreksi : Rp1,575,313,184.26 Koreksi tersebut telah ditindaklanjuti

e.

Aktiva Tetap-Bangunan dalam Pengerjaan yang dicatat sebagai Aktiva Tetap-Bangunan

di Neraca sebesar Rp1.215.000.000,00. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota Batam

melakukan Pencatatan sebagai berikut:

Aktiva Tetap-Bangunan Rp1,215,000,000.00

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp1,215,000,000.00

Seharusnya aktiva tersebut dicatat sebagai berikut:

Aktiva Tetap-Bangunan dalam Pengerjaan Rp1,215,000,000.00

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp1,215,000,000.00

Sehingga BPK-RI melakukan koreksi Neraca sebagai berikut:

Aktiva Tetap-Bangunan dalam Pengerjaan Rp1,215,000,000.00

Aktiva Tetap-Bangunan Rp1,215,000,000.00

Dengan pencatatan tersebut maka terjadi perubahan saldo akun-akun dalam Neraca

Tahun Anggaran 2004, yaitu:

1) Aktiva Tetap-Bangunan


Koreksi kurang : Rp (1,215,000,000.00)


2)

Aktiva Tetap-Bangunan dalam

Pengerjaan

Saldo sebelum koreksi : Rp 0.00

Koreksi tambah : Rp1,215,000,000.00


Koreksi kurang atas saldo Aktiva Tetap-Bangunan merupakan koreksi atas pencatatan

Bangunan dalam Pengerjaan yang salah dibukukan sebagai Aset (Bangunan) yang sudah

selesai di Neraca Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.215.000.000,00.


f. Sisa UUDP Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dicatat sebagai Lain-lain PAD

yang Sah (1.4.99.) sebesar Rp4.864.085,00. Atas transaksi pengembalian sisa UUDP

tersebut Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:


Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp1,794,751.00

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Perjlnan Dinas Rp 560,000.00

Sisa Dana Blj Plyn Pub-Blj Brg&Jasa Rp 87,584.00


Seharusnya transaksi tersebut dicatat sebagai berikut:


Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp1,794,751.00

Sisa Dana Blj Aparatur-Blj Perjlnan Dinas Rp 560,000.00

Sisa Dana Blj Plyn Pub-Blj Brg&Jasa Rp 87,584.00

Blj Aparatur-Blj Peg Rp2,421,750.00

Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp1,794,751.00

Blj Aparatur-Blj Perjlnan Dinas Rp 560,000.00

Blj Plyn Pub-Blj Brg&Jasa Rp 87,584.00



Blj Aparatur-Blj Peg Rp2,421,750.00

Blj Aparatur-Blj Brg&Jasa Rp1,794,751.00

Blj Aparatur-Blj Perjlnan Dinas Rp 560,000.00

Blj Plyn Pub-Blj Brg&Jasa Rp 87,584.00

Dengan koreksi tersebut, maka terjadi perubahan saldo akun dalam Laporan Perhitungan

APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:

1) Akun Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.)




2) Akun Belanja Aparatur-Belanja Pegawai (2.17.01.1.1)




3) Akun Belanja Aparatur-Belanja Barang dan Jasa (2.17.01.1.2.)




4) Akun Belanja Aparatur-Belanja Perjalanan Dinas (2.17.01.1.3.)


Koreksi kurang : Rp (560,000.00)


5) Akun Belanja Pelayanan Publik-Belanja Barang dan Jasa (2.17.01.2.2.)

Saldo sebelum koreksi : Rp 43,332,490,474.00


Saldo setelah koreksi : Rp 43,332,402,890.00


g.

Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir (1.4.06.) yang dicatat sebagai Lain-lain

PAD yang Sah (1.4.99.) sebesar Rp75.263,00. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota

Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp75,263.00

Lain-lain PAD yang Sah Rp75,263.00


Kas Rp75,263.00

Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Rp75,263.00


Lain-lain PAD yang Sah Rp75,263.00

Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Rp75,263.00

Dengan koreksi tersebut, maka terjadi perubahan saldo akun dalam Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:




Saldo setelah koreksi : Rp 11,609,311,204.25

2) Akun Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir (1.4.06)


Koreksi tambah : Rp 75,263.00



h.

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.) yang dicatat dalam akun Pajak Hiburan

(1.1.03.) sebesar Rp1.480.001,00. Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota Batam melakukan

pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp1,480,001.00

Pajak Hiburan Rp1,480,001.00


Kas Rp1,480,001.00



Pajak Hiburan Rp1,480,001.00




1) Akun Pajak Hiburan (1.4.03.)









i.

Belanja Modal-Tanah (2.01.04.3.1) berupa proyek Pekerjaan Perapian Lapangan Upacara

senilai Rp19.700.000,00 yang dibebankan pada akun Belanja Tak Tersangka (2.24.01.5.1).

Atas transaksi tersebut Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan sebagai berikut:

Belanja Tak Tersangka Rp19,700,000.00

Kas Rp19,700,000.00


Belanja Aparatur-Belanja Modal-Tanah Rp19,700,000.00

Kas Rp19,700,000.00


Belanja Aparatur-Belanja Modal-Tanah Rp19,700,000.00

Belanja Tak Tersangka Rp19,700,000.00

Dengan koreksi tersebut, maka terjadi perubahan saldo akun dalam Laporan Perhitungan

APBD Tahun Anggaran 2004, yaitu:

1) Akun Belanja Aparatur-Belanja Modal-Tanah (2.01.04.3.1)




2) Akun Belanja Tak Tersangka (2.24.01.5.1)





3.

Kesalahan Pemindahbukuan (Dicatat dengan benar dalam buku jurnal tetapi terdapat

kesalahan pencatatan dalam buku besar dan atau laporan lainnya)

a.

Pada Tahun Anggaran 2004 terjadi tiga transaksi penerimaan kas yang bersumber dari

Pajak Restoran (1.1.02.), Pajak Reklame (1.1.04) dan Lain-lain PAD yang Sah (1.4.99.)

masing-masing sebesar Rp467.015.957,00, Rp.40.000.000,00 dan Rp.250.000.000,00 atau

total sebesar Rp757.015.957,00.

Akan tetapi Pemerintah Kota Batam melakukan pencatatan atas ketiga transaksi

penerimaan kas tersebut ke dalam Laporan Perhitungan APBD 2004 sebagai berikut:

Kas Rp757,015,957.00

Pajak Hotel Rp757,015,957.00


Kas Rp757,015,957.00

Pajak Restoran Rp467,015,957.00

Pajak Reklame Rp 40,000,000.00


Sehingga BPK-RI melakukan koreksi atas Laporan Perhitungan APBD Tahun

Anggaran 2004 sebagai berikut:

Pajak Hotel Rp757,015,957.00

Pajak Restoran Rp467,015,957.00

Pajak Reklame Rp 40,000,000.00


Dengan koreksi tersebut maka terjadi perubahan penyajian akun-akun dalam

Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004:

1) Akun Pajak Hotel (1.1.01.)




2) Akun Pajak Restoran (1.1.02.)




3) Akun Pajak Reklame (1.1.04.)









C. Catatan Pemeriksaan

Hasil pemerikasaan atas Laporan Keuangan Daerah (sebelum disampaikan ke DPRD)

Tahun Anggaran 2004 yang disajikan oleh Pemerintah Kota Batam dapat diungkapkan

sebanyak 15 Catatan Pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan

DPRD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yaitu:

1. Pembayaran Tunjangan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Sebesar

Rp61.200.000,00 Dilakukan Secara Tunai

Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Batam menganggarkan Tunjangan

Kesehatan DPRD (2.01.01.1.1.08.01) senilai Rp270.000.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp180.000.000,00 atau sebesar 66,67% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban yang ada pada Bagian Keuangan

menunjukkan bahwa:

a. Pembayaran Tunjangan Kesehatan sebesar Rp108.000.000,00 direalisasikan untuk

membayar premi asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999 – 2004.

Pembayaran premi dilakukan pada bulan Oktober 2004 kepada Asuransi Takaful

Keluarga.

b. Pembayaran Tunjangan Kesehatan sebesar Rp72.000.000,00, diterima secara

tunai oleh Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing Rp600.000,00 perbulan.

Pimpinan dan Anggota DPRD menerima secara tunai untuk bulan Januari,

Pebruari, April dan Mei 2004 seluruhnya sebesar Rp72.000.000,00 dan setelah

dipotong PPh Ps 21 sebesar Rp10.800.000,00, maka penerimaan netto sebesar

Rp61.200.000,00. Masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD secara netto

menerima Rp2.040.000,00 {(4 x Rp600.000,00) – PPh 21 Rp360.000,00}.

Bukti pertanggungjawaban hanya berupa empat kuitansi dan tanda terima dari

masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. (Rincian lihat lampiran 1)

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 57 ayat (1)

yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan

uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-

bukti yang sah.

b. Surat Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD huruf B.1 yang menyatakan

bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri

pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan

Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga

asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan sebesar

Rp72.000.000,00 tidak tepat sasaran, dan berpotensi merugikan keuangan daerah

sebesar Rp61.200.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Batam beserta atasan langsung Pemegang

Kas dalam melaksanakan tugasnya lalai mempedomani ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Sub Bagian Verifikasi dalam menguji tagihan dan dokumen keuangan

lainnya belum cermat dan belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang

berlaku.

Sekretaris DPRD Kota Batam menyatakan:

a. Pemberian Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2004 dilakukan karena

keterlambatan pengesahan APBD dan susunan Anggota DPRD periode 1999-2004.

b. Untuk Anggota DPRD periode 2004–2009 pembayaran Tunjangan Kesehatan telah

dilakukan dengan membayar Premi Asuransi pada Asuransi Takaful Keluarga.

BPK RI menyarankan agar:

a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam mempertanggungjawabkan dan atau

menyetorkan kembali Tunjangan Kesehatan senilai Rp61.200.000,00 ke Kas

Daerah.

b. Walikota Batam memerintahkan Sekretaris DPRD untuk masa yang akan datang

melakukan pembayaran Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pembayaran Biaya Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPRD Kota Batam

Sebesar Rp308.550.000.00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kota Batam menganggarkan Tunjangan Khusus DPRD sebesar

Rp1.409.738.385,00 yang diantaranya untuk Tunjangan Perumahan Wakil Ketua

DPRD sebesar Rp90.000.000,00 dan Anggota DPRD sebesar Rp 804.000.000,00

dengan realisasi masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 atau 83,33% dan

Rp758.000.000,00 atau 94,00 %.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Bendaharawan

Sekretariat Dewan diketahui bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada

masing-masing Anggota Dewan periode 2004-2009 dibagikan dalam bentuk tunai

senilai Rp2.500.000,00 perbulan untuk Wakil Ketua dan Rp2.000.000,00 perbulan

untuk masing-masing Anggota, sehingga seluruhnya mulai dari bulan September

2004 senilai Rp308,550,000.00. (Rincian pada lampiran 2)

Dari pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa

bukti pembayaran kepada Anggota DPRD hanya berupa kuitansi yang ditandatangani

oleh Ketua DPRD dan kemudian dibagikan dengan bukti daftar nama yang

ditandatangani oleh masing-masing Anggota Dewan tanpa disertai bukti sewa rumah

yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam kepada pemilik rumah yang

bersangkutan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Pasal 20:

a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintahan daerah belum dapat

menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada

yang bersangkutan diberi tunjangan perumahan.

b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar

harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran tunjangan perumahan kepada Wakil

Ketua dan Anggota DPRD tidak tepat sasaran.


a. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam lalai dalam

mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Batam beserta atasan langsung Pemegang


c. Pengendalian dan atau pengawasan Sekretaris DPRD selaku Penanggung

Jawab/Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD masih lemah.

Sekretaris DPRD Kota Batam menyatakan bahwa pembayaran Tunjangan Rumah

kepada Anggota Dewan diberikan setelah dilakukannya konsultasi ke Depdagri yang

menyatakan bahwa uang sewa rumah dapat dibayarkan setiap bulannya dan dipotong

PPh 21 dan cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BPK RI menyarankan agar Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999 – 2004

mempertanggungjawabkan tunjangan sewa rumah sebesar Rp308.550.000,00 sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

3. Terdapat Pengeluaran Tunjangan Hari Raya Untuk Anggota DPRD Sebesar

Rp675,000,000.00 Dan Staf Ahli Sebesar Rp5.000.000,00

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam menganggarkan Biaya

Tunjangan Peningkatan Kinerja (2.01.05.1.1.04) sebesar Rp1.921.000.000,00 dengan

Realisasi sebesar Rp1.884.700.000,00 atau 98,00%. Dari anggaran tersebut

diantaranya digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (2.01.05.1.1.04.05) sebesar

Rp675.000.000,00 dengan realisasi 100%.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban diketahui

bahwa Tunjangan Hari Raya senilai Rp675.000.000,00 tersebut diberikan kepada

Anggota Dewan Periode 2004 - 2009 secara tunai dengan bukti penerimaan masing-

masing sebesar Rp15.000.000,00. (Rincian pada lampiran 3)

Selain kepada Anggota DPRD terdapat pengeluaran Tunjangan Hari Raya untuk

dua orang Staf Ahli Anggota DPRD masing-masing Rp2.500.000,00 yang dananya

diambil dari Belanja Honorarium Staf Ahli (2.01.05.1.1.02.09).


a. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 yang

menyatakan bahwa Atas beban Anggaran Belanja Daerah bagi

Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah Lainnya dilarang melakukan pengeluaran-

pengeluaran untuk keperluan Perayaan/Peringatan Hari Besar/Hari Raya/Hari

Ulang Tahun/Hari Jadi dan sebagainya.

b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota

DPRD terdiri dari:

1) Uang Representasi;

2) Uang Paket;

3) Uang Jabatan;

4) Tunjangan panitia Musyawarah;

5) Tunjangan Komisi;

6) Tunjangan Panitia Anggaran;

7) Tunjangan Badan Kehormatan;

8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan

terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp680.000.000,00 (Rp675.000.000,00 +

Rp5.000.000,00).




b. Panitia Anggaran legislatif dan eksekutif dalam menetapkan anggaran belanja

THR Anggota Dewan pada Tunjangan Peningkatan Kinerja lalai dan tidak

mempedomani ketentuan yang berlaku.



Sekretaris DPRD Kota Batam menyatakan bahwa temuan BPK memang benar, hal

tersebut terjadi karena:

a. Adanya alokasi dana Pemberian THR Bagi Anggota DPRD yang disusun oleh

Panitia Anggaran Legislatif dan Eksekutif dan telah disahkan dalam APBD TA

2004, maka Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999-2004 beranggapan dana

tersebut dapat digunakan.

b. Pengeluaran THR untuk staf ahli bukan merupakan Pegawai Sekretariat DPRD,

oleh sebab itu pengeluaran THR diambil dari Belanja Honorarium Staf Ahli.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam menegur secara tertulis: a. Sekretaris DPRD dan Panitia Anggaran Eksekutif atas kelalaiannya menetapkan

dan merealisasikan anggaran belanja THR bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Tunjangan Peningkatan Kinerja yang tidak mempedomani PP No.24 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1994.

b. Sekretaris DPRD selaku Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD supaya meningkatkan Pengendalian dan atau pengawasan.

4. Pengeluaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Tidak Didukung Bukti Yang Sah

Pemerintah Kota Batam menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas pada

Sekretariat DPRD (2.01.05.1.3.01) sebesar Rp2.680.000.000,00 dan telah direalisasi

sebesar Rp2.042.550.000,00 atau 76,21% dari anggaran yang ditetapkan. Dari

realisasi tersebut sebesar Rp1.432.500.000,00 digunakan untuk keperluan perjalanan

dinas Anggota DPRD.

Perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD mempunyai tujuan yang telah ditetapkan

oleh Komisi dan disetujui oleh Ketua DPRD. Dengan harapan setelah melakukan

perjalanan dinas tersebut akan mendapatkan masukan bagi Anggota DPRD lainnya

untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian setiap Anggota

DPRD wajib membuat laporan atas perjalanan dinas yang dilakukannya sebagai

laporan kepada komisi bahwa perjalanan dinas yang ditugaskan kepadanya telah

dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Bendaharawan

Sekreatriat DPRD menunjukkan bahwa pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas

Anggota Dewan tidak dilengkapi oleh bukti sahnya suatu pengeluaran untuk

perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar

daerah, yaitu hanya berupa SPPD saja tanpa didukung bukti pertanggungjawaban

yang lengkap. Selain itu berdasarkan pengujian lebih lanjut ternyata para pelaksana

pejalanan dinas tidak menyusun laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang

dilakukannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah pada:

a. Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran kas harus didukung

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.

b. Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran wajib

mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang

dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran Daerah untuk perjalanan dinas Ketua,

Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar Rp1.432.500.000,00 tidak memenuhi syarat

sahnya suatu pertanggungjawaban.




b. Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Batam beserta atasan langsung Pemegang




Sekretaris DPRD Kota Batam membenarkan temuan BPK tersebut, dan pihaknya

menjelaskan bahwa laporan yang diberikan oleh Anggota Dewan kepada Pimpinan

hanya lisan sedangkan untuk meminta laporan atas perjalanan dinas Anggota DPRD,

terdapat kendala karena Sekretaris Dewan tidak mempunyai kewenangan.

BPK RI menyarankan agar : a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam dalam mempertanggungjawabkan

biaya perjalanan dinas mempedomani ketentuan yang berlaku.

b. Walikota Batam memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat teguran

tertulis kepada:

1) Sekretaris DPRD selaku Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran Sekretariat

DPRD untuk meningkatkan Pengendalian dan atau pengawasan.

2) Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Batam beserta atasan langsung

Pemegang Kas atas kelalaiannya belum meminta SPJ perjalananan dinas

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Sebesar Rp6.850.079.316,00

Diterbitkan Sebelum Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2004

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 telah disetujui

oleh DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 01/KPTS/DPRD/I/2004 tanggal

10 Pebruari 2004 dan disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004

tanggal 10 Pebruari 2004.

Hasil pemeriksaan atas dokumen SPMU, menunjukkan bahwa terdapat

pengeluaran kas daerah melalui penerbitan SPMU sebelum pengesahan APBD

TA 2004 tanggal 10 Pebruari 2004 sebesar Rp6.850.079.316,00, terdiri dari SPMU-

PK sebesar Rp6.132.479.316,00 dan SPMU-BT sebesar Rp717.600.000,00.

Pengeluaran tersebut dipergunakan untuk membiayai Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan serta Belanja Administrasi Umum selain pembayaran gaji pegawai,

tunjangan, rekening listrik, air minum dan gas. (Rincian lihat lampiran 4a dan 4b)


a. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 yang menyatakan bahwa

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat

dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan

ditempatkan dalam lembaran daerah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman


Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa

pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam

Lembaran Daerah dan ayat (2) pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran daerah sebesar Rp6.850.079.316,00

tidak terkendali dan melanggar disiplin anggaran serta membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan dana.

Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kepala

Bagian Keuangan lalai dan kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM) sebelum APBD disahkan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah yaitu semua pengeluaran yang dilakukan sebelum APBD disahkan

dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin dan atau

mendesak. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

BPK-RI menyarankan agar:

a. Walikota Batam menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan atas

kelalaiannya menerbitkan SPMU dan mempergunakan dana yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b. Mempercepat penyelesaian dan pengesahan RAPBD tahun mendatang, sesuai

dengan jadwal yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

6. Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Untuk Pengembangan Sumber Daya

Manusia Di Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2004 Sebesar

Rp478.800.000,00 Belum Didukung Dengan Bukti Yang Memadai

Pada Tahun Anggaran 2004, Sekretariat Daerah Kota Batam menganggarkan

Belanja Aparatur Daerah, Pos Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

(2.01.04.1.1.03) sebesar Rp3.800.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp3.798.691.700,00. Pos belanja tersebut antara lain digunakan untuk pemberian

beasiswa dan bantuan tugas belajar ikatan dinas, bantuan penelitian dan studi,

bantuan perkuliahan S1, S2 dan S3.

Pemberian beasiswa dan bantuan tersebut diatur dalam Surat Keputusan

Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor: Kpts.31/HK/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004

tentang Standarisasi Subsidi Dana Pendidikan Untuk Tugas Belajar, Izin Belajar dan

Diklat Penjenjangan/Teknis Pemerintah Kota Batam TA 2004.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban

menunjukkan bahwa jumlah pemberian bantuan untuk biaya pengembangan SDM

Pemerintah Kota Batam telah sesuai dengan SK yang mengaturnya, namun demikian

masih terdapat pemberian bantuan yang belum didukung dengan bukti memadai

berupa pengajuan permintaan dana dari yang bersangkutan (proposal) dan telaahan

sebesar Rp478.800.000,00. (Rincian pada lampiran 5)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 tahun

2002 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal tersebut mengakibatkan Belanja Aparatur Daerah untuk Biaya Pengembangan

Sumber Daya Manusia (Rek : 2.01.04.1.1.03) TA 2004 sebesar Rp478.800.000,00

belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban.


a. Kepala Sub Bagian Verifikasi belum cermat dalam melakukan pengesahan SPJ

guna menyatakan sahnya suatu pengeluaran.

b. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kota Batam lalai mempertanggungjawabkan

pengeluaran bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan bukti

pendukung yang memadai.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa temuan BPK memang benar dan atas

bukti-bukti yang kurang lengkap akan segera dilengkapi sesuai ketentuan yang

berlaku.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam memerintahkan Sekretaris Daerah Kota untuk menegur secara tertulis: a. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi untuk bekerja lebih

cermat dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

b. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kota Batam untuk mempertanggungjawabkan

dan melengkapi bukti pendukung pengeluaran sebesar Rp478.800.000,00 sesuai

ketentuan yang berlaku.

7. Penetapan Pelaksana Pekerjaan Untuk Studi Banding Ke Cina, Surabaya,

Jakarta Dan Sumedang Sebesar Rp730.250.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan Dan

Belum Dipertanggungjawabkan Dengan Bukti Pendukung Yang Memadai

Pada Tahun Anggaran 2004, Sekretariat Daerah Kota Batam merealisasikan

Belanja Aparatur Daerah, Pos Biaya Bantuan dan Studi (2.01.04.1.1.03.05.01)

sebesar Rp450.000.000,00 untuk studi banding ke Cina dalam rangka orientasi

peningkatan kapasitas aparatur Pemko Batam sesuai SPK No.08/UP/SPK/II/2004

tanggal 9 Pebruari 2004. Dana untuk kegiatan tersebut telah dianggarkan pada APBD

Kota Batam TA 2004 pada pos Sekretariat Daerah Kota Batam Belanja Administrasi

Umum dengan jumlah dana sebesar Rp450.000.000,00.

Pemerintah Kota Batam menunjuk langsung PT Biro Perjalanan Wisata Batam

Paradiso (PT BPWP) sebagai rekanan tanpa melakukan negosiasi harga penawaran.

Kesepakatan harga untuk biaya studi banding ke Cina tersebut adalah

Rp450.000.000,00 atau sama seperti anggarannya dan telah dibayar lunas pada

tanggal 18 Pebruari 2004 melalui SPM No.0107/SPM/BT/2004.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan studi banding ke Cina belum

didukung dengan bukti yang memadai untuk sahnya suatu pengeluaran, karena belum

didukung dengan laporan hasil studi banding.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan studi banding yang lain juga menunjukkan bahwa

terdapat pelaksanaan kegiatan yang pencairan dananya melalui SPM

No.0309/SPM/BT/2004 tanggal 7 April 2004 kepada PT BPWP sebesar

Rp280.250.000,00 untuk studi banding ke Jakarta, Surabaya dan Sumedang dalam

rangka orientasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Batam TA 2004

(Kontrak No.14/KEU/SPK/III/2004 tanggal 13 Maret 2004). Penetapan pelaksana

studi banding ketiga kota tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT

BPWP tanpa negosiasi harga dan pembebanannya tidak dilakukan pada satu

rekening, melainkan dipecah pada pos Belanja Operasi dan Pemeliharaan Aparatur

Daerah menjadi beberapa rekening sebagai berikut:

2.01.04.2.2.04 Biaya Sewa Rp 37.500.000,00

2.01.04.2.2.05 Biaya Konsumsi Rp 36.000.000,00

2.01.04.2.2.06 Biaya Transportasi Rp150.500.000,00

2.01.04.2.2.07 Biaya Akomodasi Rp 56.250.000,00

Jumlah = Rp280.250.000,00


a. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab I : poin C angka 1, huruf a, 4) yang

menyatakan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan

khusus/pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia

barang/jasa.

b. Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang menyatakan bahwa

setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Biaya studi banding yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga

seharusnya dibebankan pada rekening 2.01.04.2.2.03.05 Biaya Jasa Pihak

Ketiga/Biaya Jasa Konsultan Lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Harga kesepakatan belum merupakan harga yang paling menguntungkan bagi

Pemko Batam.

b. Biaya untuk studi banding ke Cina TA 2004 sebesar Rp450.000.000,00 pada

Sekretariat Daerah Kota Batam belum memenuhi syarat sahnya suatu

pertanggungjawaban.

c. Pembebanan biaya studi banding ke Jakarta, Surabaya dan Sumedang sebesar

Rp280.250.000,00 ke rekening biaya sewa, biaya konsumsi, biaya transportasi

dan biaya akomodasi tidak tepat sasaran.


a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa lalai tidak melakukan pelelangan untuk kegiatan

yang seharusnya dilelang.

b. Koordinator dan Pelaksana Kegiatan studi banding pada Sekretariat Daerah Kota

Batam belum melengkapi bukti pendukung yang berupa laporan hasil studi

banding ke Cina.

c. Panitia Anggaran Eksekutif kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran yang

ditetapkan dalam APBD.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa:

a. Laporan Hasil Pelaksanaan Studi Banding tersebut pada dasarnya sudah dibuat,

namun memang pada saat pemeriksaan oleh Tim BPK belum disampaikan.

b. Penggunaan Rekening Kegiatan Orientasi Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi

karena pada waktu penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

diasumsikan kegiatan orientasi pengelolaan keuangan daerah tersebut

dilaksanakan secara swakelola. Dalam pelaksanaannya mengingat untuk lebih

efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka pelaksanaannya

dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun rekening mata anggarannya

terlupakan untuk dikoreksi oleh pelaksana kegiatan. Kekeliruan penggunaan

rekening untuk belanja Jasa Konsultan Lainnya (Jasa Biro Perjalanan) dalam

kegiatan orientasi pengelolaan keuangan daerah akan menjadi perhatian di masa

yang akan datang.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam menegur secara tertulis:

a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah atas kelalaiannya tidak

melakukan proses pelelangan pada kegiatan studi banding ke Cina serta studi

banding ke Jakarta, Surabaya dan Sumedang.

b. Koordinator dan Pelaksana Kegiatan studi banding atas kelalaiannya belum

melengkapi bukti pendukung yang berupa laporan hasil studi banding ke Cina dan

memerintahkan untuk segera melengkapinya.

c. Panitia Anggaran Eksekutif atas ketidakcermatannya mengalokasikan anggaran

yang ditetapkan dalam APBD untuk studi banding ke Jakarta, Surabaya dan

Sumedang.

8. Pengeluaran Rekening Telepon Selular Sebesar Rp599.402.859,00 Pada

Sekretariat Kurang Terkendali

Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kota Batam menganggarkan Biaya Rekening

Telepon dengan kode rekening 2.01.04.1.2.02.02.1 sebesar Rp1.031.000.000,00

dengan realisasi sebesar Rp1.030.492.649,00.

Berdasarkan penggunaannya biaya rekening telepon dimaksudkan untuk

pembayaran rekening telepon kantor, rumah pimpinan dan telepon yang digunakan

untuk keperluan operasional pimpinan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Bendaharawan

Sekretariat Daerah Kota Batam ternyata terdapat pengeluaran untuk pembayaran

tagihan rekening telepon dan abonemen/langganan telepon selular sebesar

Rp599,402,859.00 yang rincian setiap bulannya dapat dilihat pada lampiran 6.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pengeluaran tersebut

ditujukan untuk operasional pendukung kegiatan pimpinan Kota Batam, akan tetapi

mekanisme mengenai pengeluaran biaya telepon selular tidak diatur secara jelas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5

Oktober 1994 jo No.2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Pelaksanaan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang antara lain dalam Pasal 12 ayat (a)

menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan berdasarkan

prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan teknis yang

disyaratkan.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kota Batam lalai belum menetapkan aturan

yang berkaitan dengan pembebanan biaya pemakaian rekening telepon.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa pengeluaran untuk rekening telepon

selular diperlukan sebagai pengganti penggunaan telkom kabel yang saat ini sudah

jarang digunakan untuk keperluan kantor. Pejabat dan staf yang ditangung biaya

rekening telepon selularnya pada umumnya yang mempunyai bobot pekerjaan yang

cukup tinggi dan terkait langsung dengan aktivitas kantor, seperti: Walikota, Wakil

Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kabag Keuangan, Kasubbag Keuangan,

Pemegang Kas, dan Ajudan/Sekretaris Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris

Daerah. Diakui bahwa belum ada petunjuk teknis/pelaksanaan penggunaan telepon

selular tersebut.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam segera menetapkan aturan yang jelas

mengenai pejabat yang berhak menerima bantuan pembayaran rekening telepon selular

dengan memberikan batas maksimal bantuan yang dapat diberikan per bulan, sesuai

kemampuan keuangan daerah.

9. Penetapan Pelaksana Pengadaan Sistem Komputerisasi Penatausahaan

Keuangan Daerah Pada Satuan Pemegang Kas Senilai Rp1.400.000.000,00

Dilaksanakan Dengan Penunjukan Langsung Dan Penyelesaiannya Mengalami

Keterlambatan

Dalam Tahun Anggaran 2004 Sekretariat Daerah Kota Batam menunjuk CV

Barelang Konsultindo Mandiri (CV BKM) sebagai pelaksana pekerjaan Perancangan

Sistem Komputerisasi Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemegang Kas dengan

harga borongan sebesar Rp1.400.000.000,00 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja

No.024/KEU/SPK/V/2004 tanggal 17 Mei 2004.

Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak menunjukkan bahwa penetapan

pelaksana pekerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung kepada CV BKM.

Berdasarkan Nota Dinas No. /KEU/ND/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 dari Kepala

Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan selaku Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris

Daerah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran dan konfirmasi dari Pelaksana

Kegiatan diketahui bahwa sistem penatausahaan keuangan daerah dilakukan pada

masing-masing Pemegang Kas (Bendaharawan) Unit Kerja yang berada pada lokasi

Kantor Walikota Batam Centre.

Dalam Surat Perjanjian Kerja No.024/KEU/SPK/V/2004 tanggal 17 Mei 2004

disebutkan bahwa nilai pekerjaan sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

No. Uraian Pekerjaan Volume Harga Satuan (Rp)

Biaya (Rp)

A. Install Program Aplikasi DARA (Satuan Pemegang Kas)

1. Server 1 Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 2. Klien 40 Unit 30.000.000,00 1.200.000.000,00 Jumlah A 1.380.000.000,00 B. Pelatihan dan Pendampingan 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 Jumlah Total 1.400.000.000,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan installisasi Sistem

Komputerisasi Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemegang Kas di Badan

Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam baru diselesaikan tanggal 13 Januari

2005 dari yang seharusnya selesai tanggal 17 Juni 2004. Menurut penjelasan Staf

BKD, keterlambatan tersebut terjadi karena komputer pada Pemegang Kas di BKD

belum dapat diinstall.


a. Kontrak No.024/KEU/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Pasal 5 ayat (1) yang

menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 30

hari kalender, sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), atau

selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2004. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1)

dinyatakan bahwa bila pihak kedua tidak dapat memenuhi dan atau melampaui

batas waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebutkan

dalam pasal ayat (1) dan (2), maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 0/00

(satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimal 5%

(lima persen) dari nilai borongan yaitu sebesar Rp70.000.000,00.

b. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada lampiran I Bab I poin C angka 1, huruf a, angka (4) yang menyebutkan

bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan barang

khusus/pekerjaan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu

penyedia barang/jasa.


a. Harga pekerjaan belum merupakan harga yang paling menguntungkan Pemerintah

Kota Batam dan menghilangkan kesempatan rekanan lain untuk ikut serta dalam

penawaran.

b. Pelaksanaan pekerjaan terlambat diselesaikan dan tidak dapat segera

dimanfaatkan tepat pada waktunya.

c. Kontraktor dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp70.000.000,00

(Rp1.400.000.000,00 x 5%).


a. Panitia Pengadaan dan Pengguna Anggaran dalam menetapkan pelaksana

pengadaan lalai dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksana dan Koordinator Kegiatan belum melakukan pengawasan secara

optimal.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena pada

saat kegiatan direncanakan, pihak Pelaksana Kegiatan berasumsi bahwa unit-unit

kerja yang akan diinstalkan sistem sudah memiliki atau dapat menyediakan sendiri

sarana komputer (hardware) yang memadai sesuai alokasi yang diberikan. Selain itu

sumber daya yang ada dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat

mengoperasikan sistem tersebut. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya

tepat karena masih ada unit kerja yang belum sepenuhnya dapat menyediakan

komputer yang dibutuhkan untuk diinstalkan sistem yang sudah dibuat oleh pihak

Konsultan, dan kemampuan/pengetahuan Satuan Pemegang Kas pada masing-masing

unit kerja terhadap penggunaan komputer berbeda-beda. Untuk itu dimasa mendatang

pihak Pemko Batam akan lebih berhati-hati lagi dalam merencanakan suatu kegiatan.


a. Koordinator dan Pelaksana Kegiatan atas lemahnya pengawasan terhadap

kegiatan pengadaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah pada

satuan pemegang kas.

b. Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaiannya

menunjuk langsung CV BKM sebagai rekanan tanpa melalui proses pelelangan.

Selanjutnya memerintahkan Pengguna Anggaran untuk menarik denda

keterlambatan sebesar Rp70.000.000,00 dari CV BKM dan menyetorkannya ke

Kas Daerah.

10. Beberapa Jenis Barang Atas Pengadaan Komputer One School One Lab

(OSOL) Tahap II Pada Badan Kominfo Senilai Rp63.936.000,00 Belum Diterima

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kota Batam menganggarkan di dalam

APBD Belanja Modal Komputer Unit/Jaringan (Server) kode rekening 3.5.03.01.2

pada Badan Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebesar Rp1.282.800.000,00,

dengan realisasi sebesar Rp Rp1.282.300.000,00. Dari realisasi Belanja Modal

tersebut diantaranya sebesar Rp682.300.000,00, sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan

No.05/KOMINFO/SPK/IV/2004 tanggal 26 April 2004 digunakan untuk membiayai

pengadaan komputer One School One Lab (OSOL) Tahap II yang dilaksanakan oleh

CV Pacipic Computer (CV PC).

Dalam kontrak, antara lain diatur bahwa penyerahan pekerjaan selambat-

lambatnya pada tanggal 6 Mei 2004. Pekerjaan telah dinyatakan diterima dengan baik

oleh pihak Kominfo sesuai Berita Acara Serah Terima barang

No.03/Kominfo/BA/IV/2004. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan pada

tanggal 17 Maret 2005, diketahui bahwa beberapa jenis barang senilai

Rp63.936.000,00 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

1. UPS Super Tree 600 VA sebanyak 54 unit x Rp600.000,00 = Rp32.400.000,00

2. Printer merk Canon S200 sebanyak 48 unit x Rp657.000,00 = Rp31.536.000,00 +

Rp63.936.000,00


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 pasal 19 ayat (14) yang

menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan

pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang

diselesaikan.

b. Kontrak No.05/KOMINFO/SPK/IV/2004 tanggal 26 April 2004 :

i. Pasal 2 yang menyatakan bahwa tugas pekerjaan yang meliputi 60 set

komputer, satu unit Laptop dan satu unit LCD Infocus harus dilaksanakan

dengan baik.

ii. Pasal 6 yang menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

dilaksanakan selama 10 hari kalender, terhitung tanggal diterbitkannya SPK

atau selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2004 harus sudah selesai seluruhnya

serta dapat diterima dengan oleh pihak pertama dengan suatu Berita Acara.

iii. Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila pihak kedua tidak dapat

memenuhi dan atau melampaui batas waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6, maka pihak kedua dikenakan

denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan

jumlah maksimal 5% (lima persen) dari nilai borongan.


a. Pengadaan komputer OSOL senilai Rp682.300.000,00 belum dapat dimanfaatkan

secara optimal dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar

Rp63.936.000,00.

b. Kontraktor dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp34.115.000,00

(Rp682.300.000,00 x 5%).


a. Itikad kurang baik dari kontraktor yaitu dalam bekerja tidak mempedomani

ketentuan yang diatur dalam kontrak serta pihak rekanan mencari keuntungan

secara tidak wajar.

b. Pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugasnya.

c. Pengawasan dan pengendalian Pemimpin Kegiatan lemah.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa kondisi ini terjadi karena adanya

kesalahpahaman pihak rekanan dalam membaca kontrak pekerjaan. Namun demikian

pihak rekanan telah bersedia untuk melengkapi/menyuplai kekurangan barang

tersebut sesuai saran Tim BPK.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam: a. Menegur secara tertulis Pemimpin Kegiatan atas kelalaiannya tidak melakukan

pengawasan dan pengendalian secara optimal.

b. Menegur secara tertulis Panitia Pemeriksa Barang atas kelalaiannya melaporkan

penyelesaiaan pekerjaan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

c. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan black list terhadap CV PC

atas itikad kurang baiknya dalam menyelesaikan pekerjaan dan meminta CV PC

untuk segera memenuhi kekurangan barang yang belum diselesaikan senilai

Rp63.936.000,00 serta menarik denda keterlambatan sebesar Rp34.115.000,00

dari CV PC dan menyetornya ke Kas Daerah.

11. Pembebanan Anggaran Atas Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Infrastruktur Dinas Pendidikan Senilai Rp494.817.000,00 Tidak Tepat

Tahun Anggaran 2004 Dinas Pendidikan menganggarkan biaya Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur sebesar Rp666.539.000,00

diantaranya sebesar Rp494.817.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan

Pekerjaan Pengembangan Lanjutan Sistem Informasi Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Pemegang Kas

Dinas Pendidikan yang telah diverifikasi oleh Sub Bagian Verifikasi diketahui bahwa

atas Kegiatan tersebut dibebankan pada Biaya Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga

(2.11.01.2.4.12.02.2), padahal seharusnya merupakan beban Biaya Jasa Pihak Ketiga

yaitu Biaya Jasa Konsultan Manajemen (2.11.01.2.2.03.04) pada Dinas Pendidikan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2004, Biaya Jasa Konsultan Manajemen

(2.11.01.2.2.03.04) ditetapkan sebesar Rp422.000.000,00 dan telah direalisasikan

seluruhnya. Apabila Tim melakukan koreksi terhadap realisasi Biaya Jasa Konsultan

Manajemen (2.11.01.2.2.03.04) sebesar Rp494.817.000,00 maka realisasi biaya Jasa

Konsultan Manajemen (2.11.01.2.2.03.04) menjadi Rp916.817.000,00 atau terjadi

pelampauan anggaran sebesar Rp494.817.000,00. Untuk itu tim tidak melakukan

koreksi realisasi Biaya Jasa Konsultan Manajemen (2.11.01.2.2.03.04).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas pelaksanan pengadaan

tersebut Pemerintah Kota Batam belum mencatat penambahan asset pada Neraca

Tahun 2004, dan untuk itu Tim Pemeriksa BPK telah melakukan koreksi atas asset

tersebut.

Panitia Anggaran seharusnya dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran

biaya/belanja daerah yang akan dijadikan acuan bagi unit kerja terkait lebih cermat

dan lebih teliti dalam mengecek kebenaran atas pembebanan belanja yang tersedia.

Hal tersebut mengakibatkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2004 pos Biaya Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga

(2.11.01.2.4.12.02.2) Biaya Jasa Pihak Ketiga yaitu Biaya Jasa Konsultan Manajemen

(2.11.01.2.2.03.04) tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.


a. Panitia Anggaran Eksekutif tidak cermat dalam mengalokasikan anggaran yang

ditetapkan dalam APBD.

b. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam tidak cermat dalam

merencanakan kegiatan di Kota Batam.

c. Pengendalian dan atau pengawasan atasan langsung selaku Penanggung

Jawab/Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah masih lemah.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena

kurang cermatnya, baik pihak Dinas Pendidikan maupun Tim Anggaran Pemko

Batam dalam menyusun dan mengevaluasi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK)

untuk kegiatan tersebut.


a. Panitia Anggaran Eksekutif atas kekurangcermatannya dalam mengalokasikan

anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

b. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam atas kekurang-cermatannya

dalam merencanakan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Dinas Pendidikan Kota Batam.

c. Atasan langsung selaku Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran Sekretariat

Daerah atas kelalaiannya tidak melakukan pengendalian dan atau pengawasan

secara optimal.

12. Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan Kota Batam

Senilai Rp1.471.000.000,00 Kurang Cermat Dan Pelaksanaannya Mengalami

Keterlambatan

Dalam Tahun Anggaran 2004 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

(Bapedal) Kota Batam menetapkan PT Sucofindo (Persero) sebagai pelaksana

pekerjaan Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Kota Batam dengan

harga borongan sebesar Rp1.471.000.000,00 yang dituangkan dalam perjanjian kerja

No.01/SPK/PBG.SIL/BAPEDAL/BTM/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004.

Penetapan pelaksana pekerjaan dilakukan dengan cara pelelangan yang diikuti

oleh lima peserta.

Dalam risalah pembukaan dokumen penawaran harga yang dibuat Panitia

Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 14 Oktober 2004 kelima perusahaan yang

mengajukan penawaran semuanya dinyatakan memenuhi syarat (sah) baik ditinjau

dari segi kelengkapan dokumen administrasi maupun dari segi teknis, dengan harga

penawaran dari masing-masing rekanan sebagai berikut:

- PT Arun Prakasa Inforindo Rp1.429.230.000,00,

- PT Satyatama Graha Tara Rp1.433.470.500,00,

- PT Wisatama Arsitek Rp1.317.684.000,00,

- PT Bernala Nirwana Rp1.475.423,000,00,

- PT Sucofindo Rp1.471.484.025,00.

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan mengusulkan peringkat

pemenang pertama adalah PT Sucofindo dengan harga penawaran sebesar

Rp1.471.000.000,00. Dibandingkan dengan penawaran dari rekanan lain yang

mengajukan penawaran terendah, yaitu penawaran PT Wisatama Arsitek sebesar

Rp1.317.684.000,00, maka harga penawaran PT Sucofindo lebih mahal sebesar

Rp153.316.000,00 (Rp1.471.000.000,00 - Rp1.317.684.000,00).

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa panitia pelelangan kurang cermat

dalam mengevaluasi harga penawaran yang masuk dan memenuhi syarat.

Hasil pemeriksan fisik tanggal 10 Maret 2005, menunjukkan bahwa pekerjaan

Pembangunan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) Kota Batam belum sepenuhnya

diselesaikan oleh PT Sucofindo. Pekerjaan yang belum diselesaikan terinci sebagai

berikut:

No. Seharusnya diterima Keterangan

1 2 3

1. PC Workstation Processor P4 3,0 GHz Satu unit processor tidak

sesuai, yaitu yang diterima

P4 2,8 GHz

2. Dua buah CD Install O/S Microsoft Windows XP Belum diterima

3. Security Software – Firewall software Belum diterima

4. Antivirus – Norton Antivirus Belum diterima

5. Aplikasi SIL Belum berjalan

6. Aplikasi WEB pendukung SIL Belum berjalan

Di lain pihak, sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh

Konsultan Pengawas (PT Binacitra Kreasi Ganesha) No.052/BKG/2004 tanggal 14

Desember 2004, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%. Terhadap pelaksanaan

pekerjaan tersebut, PT Sucofindo telah memperoleh pembayaran dari Bapedal Kota

Batam sebesar Rp1.471.000.000,00 yang dibayar tiga kali masing-masing

Rp294.200.000,00, Rp735.500.000,00 dan Rp441.300.000,00 melalui SPMU No.

2050/SPM/BT/2004, 2168/SPM/BT/2004 dan 2250/SPM/BT/2004.


a. Surat Perjanjian Kerja No.01/SPK/PBG.SIL/BAPEDAL/BTM/X/2004 tanggal

28 Oktober 2004 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan

tersebut dimulai tanggal 28 Oktober 2004 dan berakhir pada tanggal 22

Desember 2004. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila terjadi

keterlambatan dalam penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya sebagai

kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu

perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai denda

seluruhnya mencapai setingi-tingginya 5% (lima persen) dari kontrak yaitu

sebesar Rp73.550.000,00.

b. Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003 Bab I huruf C nomor 3 huruf b (nomor 1

huruf a nomor 3 huruf b) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi

harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai

dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai

calon pemenang.


a. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp153.316.000,00 (Rp1.471.000.000,00 -

Rp1.317.684.000,00).

b. Kualitas sebagian barang yang diterima tidak sesuai dengan (spesifikasi teknis)

yang diharapkan.

c. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya, dan berpotensi

merugikan keuangan daerah.

d. Kontraktor dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp73.550.000,00

(Rp1.471.000.000,00 x 5%).


a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa lalai dalam mengusulkan calon pemenang lelang.

b. Konsultan pengawas lalai dalam melaporkan hasil pekerjaan PT Sucofindo yang

tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

c. Pemimpin Kegiatan lalai dalam melaksanakan tugasnya yaitu tidak

mempedomani ketentuan yang berlaku.

d. Lemahnya pengendalian dan pengawasan atasan langsung Pemimpin Kegiatan.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa temuan BPK memang benar dan atas

kewajiban denda keterlambatan oleh pihak ketiga akan ditagih dari rekanan.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam:

a. Membuat teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaiannya

dalam mengevaluasi harga penawaran termurah terhadap peserta lelang yang telah

memenuhi syarat.

b. Membuat teguran tertulis secara berjenjang kepada Kepala Bapedalda selaku

atasan langsung pemimpin kegiatan dan pemimpin kegiatan supaya meningkatkan

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Melakukan black list terhadap konsultan pengawas atas kelalaiannya melaporkan

hasil pekerjaan yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

d. Memberi peringatan tertulis dan memerintahkan PT Sucofindo agar segera

memenuhi kekurangan barang yang belum diterima dan mengganti barang yang

tidak sesuai spesifikasi teknisnya.

e. Memerintahkan Pemimpin Kegiatan untuk menarik denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan sebesar Rp73.550.000,00 dari PT Sucofindo dan

menyetornya ke Kas Daerah.

13. Pengadaan Barang Dan Jasa Senilai Rp101.920.000,00 Untuk Mendukung

Kegiatan Pemilihan Putri Citra Tingkat Nasional Menyimpang Dari Ketentuan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemilihan Putri Citra Tingkat

Nasional Tahun 2004, Dinas Pariwisata Kota Batam melaksanakan pengadaan barang

dan jasa senilai Rp101.920.000,00. Pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa

tersebut adalah PT Batam Global Company yang ditetapkan berdasarkan penunjukan

langsung. Dalam rangka pengadaan barang/jasa senilai Rp101.920.000,00 tersebut,

Dinas Pariwisata Kota Batam menerbitkan tiga Surat Perintah Kerja kepada PT

Batam Global Company sebagai berikut:

a. Pembuatan Panggung, sewa Sound System dan Dekorasi Pemilihan Putri Citra

Tingkat Nasional ke XVIII berdasarkan Kontrak No.05/SPK/PA-DPK/VII/2004

(Pihak I) No.23/SPK/BTM-GLB/VII/2004 (Pihak II) tanggal 7 Juli 2004, waktu

pelaksanaan 7 Juli s.d 14 Juli 2004 sebesar Rp34.300.000,00.

b. Sewa Gedung/Ruangan Pemilihan Putri Citra Tingkat Nasional ke XVIII

berdasarkan Kontrak No.06/SPK/PA-DPK/VII/2004 (Pihak I) No.24/SPK/BTM-

GLB/VII/2004 (Pihak II) tanggal 7 Juli 2004, waktu pelaksanaan 7 Juli s.d 14 Juli

2004 sebesar Rp18.620.000,00.

c. Pemilihan Putri Citra Tingkat Nasional ke XVIII berdasarkan Kontrak

No.07/SPK/PA-DPK/VII/2004 (Pihak I) No.25/SPK/BTM-GLB/VII/2004 (Pihak

II) tanggal 2 Juli 2004, waktu pelaksanaan 2 Juli s.d 13 Juli 2004 sebesar

Rp49.000.000,00.

Dengan diterbitkannya tiga SPK kepada PT Batam Global Company untuk

kegiatan yang sama menunjukkan adanya pemecahan pengadaan barang/jasa menjadi

beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.


a. Petunjuk Teknis Keppres No.18 Tahun 2000 huruf c butir (1) yang menyatakan

bahwa pengguna barang dan jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa

menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.

b. Permendagri No. 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD pasal 21 ayat (1)

huruf h yang antara lain menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengadaan

barang atau jasa tidak diperkenankan memecah pengadaan barang/jasa menjadi

beberapa bagian dengan maksud menghindari ketentuan pelelangan dan pajak dan

huruf c untuk yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan

Rp100.000.000,00 diadakan pelelangan antara golongan ekonomi lemah.


a. Menghilangkan kesempatan rekanan lain untuk ikut serta dalam penawaran.

b. Harga barang yang diadakan tersebut belum merupakan harga yang paling

menguntungkan daerah.

Hal tersebut terjadi karena Panitia Lelang dalam melaksanakan tugas tidak

mengikuti ketentuan yang berlaku dan pengawasan serta pengendalian Pemimpin

Kegiatan lemah.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa kegiatan Pemilihan Putri Citra

Tingkat Nasional pada dasarnya bersifat mendadak yaitu baru diputuskan pada awal

bulan Juni 2004. Ditunjuknya Pemerintah Kota Batam, sebagai pelaksana juga

mendadak, sementara pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Juli 2004

sehingga waktu persiapan pelaksaan hanya satu bulan. Oleh karena itu tidak mungkin

untuk pengadaan barang dan jasanya dilakukan secara lelang mengingat waktu yang

sangat terbatas. Hal tersebut yang menjadi dasar pengadaan barang tersebut dilakukan

secara penunjukan langsung.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam memerintahkan Sekretaris Daerah

untuk menegur secara tertulis:

a. Pemimpin kegiatan atas kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap

adanya pemecahan kontrak satu kegiatan yang dimaksudkan untuk menghindari

proses pelelangan.

b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas kelalaiannya tidak melakukan pelelangan

sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Realisasi Bantuan Keuangan Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Sebesar

Rp1.032.213.586,00

Pada Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Kota Batam telah menganggarkan di

dalam APBD Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan & Profesi yang

terdiri dari Bantuan Organisasi Kemasyarakatan kode rekening 4.5.01.01 sebesar

Rp4.340.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.339.956.225,00 dan Bantuan

Organisasi Profesi kode rekening 4.5.02.01 sebesar Rp4.100.000.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp4.099.756.586,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban realisasi pengeluaran

bantuan keuangan menunjukkan bahwa terdapat bantuan yang digunakan untuk

keperluan yang bukan semestinya sebesar Rp1.032.213.586,00 (Rincian lihat

lampiran 7) yang terdiri dari:

a. Bantuan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp25.800.000,00 digunakan untuk

pembayaran biaya bantuan petugas Adminisitrasi Bank Riau yang bekerja diluar

jam kedinasan pada Kas Pembantu Batam Centre dan pembayaran biaya bantuan

dana THR kepada petugas kegiatan Keprotokolan Pemko Batam di Bandara Hang

Nadim dan petugas Patwal Voorijders.

b. Bantuan Organisasi Profesi sebesar Rp1.006.413.586,00 yang digunakan untuk

biaya pembayaran bantuan dana kelancaran operasional kantor/unit kerja Pemko

Batam, biaya konsumsi dan biaya-biaya lainnya yang tidak sesuai dengan

ketentuan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No.2 Tahun 1994 tanggal 5

Oktober 1994 jo No.2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Pelaksanaan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah antara lain yaitu:

a. Pasal 12 ayat (a) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai

dengan ketentuan teknis yang disyaratkan.

b. Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa Biro/Bagian Keuangan mengadakan

verifikasi atas SPJR/SPJP mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan

tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan mata anggaran, kelengkapan bukti,

kebenaran serta keabsahan tagihan.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan keuangan daerah sebesar

Rp1.032.213.586,00 tidak tepat sasaran dan menimbulkan pemborosan keuangan

daerah.

Hal tersebut disebabkan Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Kepala Bagian

Keuangan kurang cermat dalam melakukan tugasnya.

Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa pemberian bantuan dana operasional

untuk bagian-bagian di lingkungan Setdako Batam mengacu pada Instruksi Menteri

Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pos Biaya

Operasional tidak diatur sebagaimana aturan yang berlaku sebelumnya, sementara

dana operasional tersebut tetap diperlukan untuk dapat melaksanakan dan

memperlancar tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing bagian di lingkungan

Setdako Batam. Oleh karena itu untuk pengeluaran tersebut dibukukan ke Pos

Bantuan Keuangan dengan mata anggaran bantuan untuk Organisasi Profesi. Namun

demikian untuk masa yang akan datang kami akan membuka rekening khusus

Bantuan Keuangan untuk peningkatan operasionalisasi pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah pada Pos Bantuan Keuangan.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam memerintahkan Sekretaris Daerah

Kota Batam untuk menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub

Bagian Verifikasi atas kekurangcermatan dalam melakukan tugas.

15. Pengeluaran Atas Rekening Belanja Tak Tersangka (5.1.01) Sebesar

Rp5.993.797.673.00 Tidak Sesuai Peruntukannya

Pemerintah Kota Batam menganggarkan Balanja Tak Tersangka sebesar

Rp10.557.041.300,00 dengan realisasi sebesar Rp10.496.106.609,00 atau 99,42% dari

anggaran yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban yang telah

diverifikasi oleh Sub Bagian Verfikasi menunjukkan bahwa pengeluaran Belanja Tak

Tersangka dikelola berdasarkan jenis pengeluarannya, yaitu Pengeluaran Tak

Tersangka Non Fisik dikelola oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam

dan Pengeluaran Tak Tersangka Fisik dikelola oleh Bagian Pembangunan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdapat pengeluaran-

pengeluaran yang dibebankan pada rekening 5.1.01 yang tidak sesuai dengan

peruntukannya sebesar Rp5.993.797.673.00.

Pengeluaran Belanja Tak Tersangka sebesar Rp5.993.797.673.00 tersebut

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No.Kpts.120/HK/II/2004 tanggal 19

Pebruari 2004 digunakan untuk membiayai kegiatan fisik persiapan operasional pasar

induk, peningkatan sarana prasarana bumi perkemahan, pembuatan taman dan

perbaikan lapangan tenis. Realisasi pengeluaran sebesar Rp5.993.797.673.00 lihat

lampiran 8. Mengingat bahwa pengeluaran tersebut menggunakan Belanja Tak

Tersangka, maka pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan

langsung.

Masalah tersebut di atas juga pernah ditemukan BPK-RI dalam Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2003 dimana pembebanan Belanja

Tak Tersangka yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp7.468.917.450,00.


a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman


Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1) Belanja Tak Tersangka dianggarkan untuk keperluan penanganan bencana

alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah yaitu:

a) Pengeluaran yang sangat diperlukan untuk penyediaan sarana dan

prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak

tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

b) Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun

Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada lampiran I Bab I poin C angka 1, huruf a, 4) yang menyebutkan bahwa

penunjukan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan barang khusus/pekerjaan

barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa.


a. Pengeluaran Belanja Tak Tersangka sebesar Rp5.993.797.673.00 tidak tepat

sasaran.

b. Perhitungan APBD Pemerintah Kota Batam tidak menyajikan secara wajar

realisasi belanja daerah khususnya Belanja Tak Tersangka.

c. Harga pelaksanaan kegiatan belum mencerminkan harga yang paling

menguntungkan bagi Pemerintah Kota Batam dan dapat membuka peluang

penyalahgunaan uang daerah sebesar Rp5.993.797.673.00.


a. Badan Perencanaan Kota Batam dan Bagian Pembangunan kurang matang dalam

merencanakan kegiatan serta pengawasan dari pimpinan belum optimal.

b. Kepala Bagian Pembangunan Kota Batam dalam melaksanakan pengadaan

Barang/Jasa lalai tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Batam membenarkan pengeluaran Belanja Tak Tersangka

digunakan untuk kegiatan fisik yang tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran

2004 akan tetapi kegiatan tersebut dilakukan atas persetujuan Walikota Batam

melalui Surat Keputusan.

BPK RI menyarankan agar Walikota Batam: a. Menegur secara tertulis Kepala Badan Perencanaan Kota Batam dan Kepala

Bagian Pembangunan atas kurang cermatnya dalam merencanakan kegiatan.

b. Menegur secara tertulis Kepala Bagian Pembangunan Kota Batam atas

kelalaiannya melaksanakan pengadaan yang menyimpang dari ketentuan

perundang-undangan.

c. Tidak menggunakan Anggaran Belanja Tak Tersangka untuk kegiatan selain yang

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.


REPUBLIK INDONESIA

KOREKSI ATAS LAPORAN PERHITUNGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2004

PEMERINTAH KOTA BATAM

NO URAIAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN (Rp)

REALISASI (UNAUDITED)

(Rp)

KOREKSI TAMBAH/ (KURANG)

(Rp)

REALISASI (AUDITED)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,888,627,397.25 (46,367,293.00) 339,842,260,104.25

1 Pendapatan Asli Daerah 59,550,500,000.00 63,381,370,063.25 (46,367,293.00) 63,335,002,770.25

1.1. Pajak Daerah 27,522,500,000.00 31,107,300,979.00 (251,480,001.00) 30,855,820,978.00

1.2. Retribusi Daerah 15,628,000,000.00 16,663,501,635.00 - 16,663,501,635.00 1.3.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1,000,000,000.00 875,644,687.00 - 875,644,687.00

1.4. Lain-lain PAD yang Sah 15,400,000,000.00 14,734,922,762.25 205,112,708.00 14,940,035,470.25

2 Pendapatan Dana Perimbangan 250,648,992,705.80 272,194,265,543.00 - 272,194,265,543.00

2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 113,448,992,705.80 133,018,785,331.00 - 133,018,785,331.00

2.2. Dana Alokasi Umum 104,200,000,000.00 104,201,000,000.00 - 104,201,000,000.00

2.4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 33,000,000,000.00

34,974,480,212.00 -

34,974,480,212.00

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00 - 4,312,991,791.00 3.1. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang

dari Pemerintah 4,350,000,000.00 4,312,991,791.00

- 4,312,991,791.00

JUMLAH PENDAPATAN 314,549,492,705.80 339,888,627,397.25 (46,367,293.00) 339,842,260,104.25

2 BELANJA 381,169,746,582.80 369,067,308,559.99 (4,864,085.00) 369,062,444,474.99

1 APARATUR DAERAH 178,945,328,816.00 173,923,312,792.94 14,923,499.00 173,938,236,291.94

1 Belanja Administrasi Umum 137,054,650,316.00 133,459,350,279.50 (4,776,501.00) 133,454,573,778.50

1.1. Belanja Pegawai 73,600,640,916.00 71,649,792,378.50 (2,421,750.00) 71,647,370,628.50

1.2. Belanja Barang dan Jasa 42,138,955,700.00 41,431,167,016.00 (1,794,751.00) 41,429,372,265.00

1.3. Belanja Perjalanan Dinas 10,407,424,000.00 9,711,880,800.00 (560,000.00) 9,711,320,800.00

1.4. Belanja Pemeliharaan 10,907,629,700.00 10,666,510,085.00 - 10,666,510,085.00

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 33,176,248,500.00 32,046,640,260.00 - 32,046,640,260.00

2.1. Belanja Pegawai 3,431,754,600.00 3,381,720,350.00 - 3,381,720,350.00

2.2. Belanja Barang dan Jasa 23,221,431,600.00 22,206,103,910.00 - 22,206,103,910.00

2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3,616,085,000.00 3,553,790,000.00 - 3,553,790,000.00


3 Belanja Modal 8,514,430,000.00 8,217,322,253.44 19,700,000.00 8,237,022,253.44

3.1. Tanah 395,480,000.00 374,300,000.00 19,700,000.00 394,000,000.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 2,070,588,800.00 2,069,009,400.00 - 2,069,009,400.00

3.3. Bangunan 1,325,654,050.00 1,084,347,053.44 - 1,084,347,053.44

3.4. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 2,430,000,000.00 2,426,100,000.00 - 2,426,100,000.00

3.5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2,280,207,150.00 2,251,090,800.00 - 2,251,090,800.00

3.6. Lain-lain Belanja Modal 12,500,000.00 12,475,000.00 - 12,475,000.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00

4.9 Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Advokasi Pemko Batam 200,000,000.00 200,000,000.00 -

200,000,000.00

2 PELAYANAN PUBLIK 202,224,417,766.80 195,143,995,767.05 (19,787,584.00) 195,124,208,183.05

1 Belanja Administrasi Umum 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 - 57,345,049,003.00

1 2 3 4 5 6

1.1. Belanja Pegawai 57,717,270,178.00 57,345,049,003.00 - 57,345,049,003.00

1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 - 0.00

2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 76,981,934,601.00 75,567,989,577.90 (87,584.00) 75,567,901,993.90

2.1. Belanja Pegawai 11,810,897,700.00 11,654,091,700.00 - 11,654,091,700.00

2.2. Belanja Barang dan Jasa 43,971,484,551.00 43,332,490,474.00 (87,584.00) 43,332,402,890.00

2.3. Belanja Perjalanan Dinas 5,198,875,000.00 5,078,814,500.00 - 5,078,814,500.00


3 Belanja Modal 37,675,471,687.80 32,442,437,766.15 - 32,442,437,766.15

3.1. Tanah 207,006,400.00 205,827,700.00 - 205,827,700.00

3.2. Jalan, Jembatan, dan Jaringan 15,896,303,197.80 12,887,396,665.91 - 12,887,396,665.91

3.3. Bangunan 11,043,870,515.00 9,235,716,225.00 - 9,235,716,225.00

3.4. Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 4,145,550,000.00 3,920,112,547.24 - 3,920,112,547.24

3.5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5,407,638,575.00 5,225,287,228.00 - 5,225,287,228.00

3.6. Lain-lain Belanja Modal 975,103,000.00 968,097,400.00 - 968,097,400.00

4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19,292,700,000.00 19,292,412,811.00 -

19,292,412,811.00

4.2. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kepada Pemerintah Desa/Lurah 765,000,000.00 765,000,000.00 -

765,000,000.00

4.4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Lurah 1,071,000,000.00 1,071,000,000.00 - 1,071,000,000.00

4.5. Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan & Profesi 8,440,000,000.00 8,439,712,811.00 - 8,439,712,811.00

4.6. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Pemilu dan Pilkada 4,106,700,000.00 4,106,700,000.00 -

4,106,700,000.00

4.7. Bantuan Keuangan untuk Peringatan Hari Besar 410,000,000.00 410,000,000.00 -

410,000,000.00

4.8. Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Operasional 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 - 4,500,000,000.00

5 Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,496,106,609.00 (19,700,000.00) 10,476,406,609.00

5.1. Belanja Tidak Tersangka 10,557,041,300.00 10,496,106,609.00 (19,700,000.00) 10,476,406,609.00

JUMLAH BELANJA 381,169,746,582.80 369,067,308,559.99 (4,864,085.00) 369,062,444,474.99

Surplus (Defisit) 66,620,253,877.00) (29,178,681,162.74) (41,503,208.00) (29,220,184,370.74)

3 PEMBIAYAAN 66,620,253,877.00 29,178,681,162.74 41,503,208.00 29,220,184,370.74

1 Penerimaan Daerah 68,220,253,877.00 67,982,390,063.00 - 67,982,390,063.00 1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Lalu 66,620,253,877.00 66,620,253,877.00 - 66,620,253,877.00

1.5. Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir 1,600,000,000.00 1,362,136,186.00 - 1,362,136,186.00

2 Pengeluaran Daerah (1,600,000,000.00) (38,803,708,900.26) 41,503,208.00 (38,762,205,692.26) 2.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Berjalan 0.00 (37,203,708,900.26) 41,503,208.00 (37,162,205,692.26)

2.5. Bantuan Dana Bergulir (1,600,000,000.00) (1,600,000,000.00) - (1,600,000,000.00)

JUMLAH PEMBIAYAAN 66,620,253,877.00 29,178,681,162.74 41,503,208.00 29,220,184,370.74

KORESI NERACA PER 31 DESEMBER 2004

PEMERINTAH KOTA BATAM

NO. URAIAN TAHUN 2004 (Rp)

KOREKSI Tambah/Kurang

(Rp)

TAHUN 2004 (AUDITED)

(Rp) A AKTIVA I. AKTIVA LANCAR 1 Kas 37,203,708,900.26 (41,503,208.00) 37,162,205,692.26 2 Piutang 6,590,963,373.00 6,590,963,373.00 3 Persediaan - - Jumlah Aktiva Lancar 43,794,672,273.26 43,753,169,065.26 -

II INVESTASI JANGKA PANJANG - 1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7,081,745,313.00 7,081,745,313.00 2 Investasi Jangka Panjang Lainnya - 3 Jumlah Investasi Jangka Panjang 7,081,745,313.00 7,081,745,313.00 -

III AKTIVA TETAP - 1 Tanah 730,265,617,517.79 19,700,000.00 730,285,317,517.79 2 Jalan, Jembatan, dan Pelantar 306,881,006,431.22 306,881,006,431.22 3 Bangunan 174,225,719,484.13 (1,215,000,000.00) 173,010,719,484.13 4 Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor 35,226,523,193.24 35,226,523,193.24 5 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 63,515,267,387.23 63,515,267,387.23 6 Aktiva Tetap Lainnya 3,037,025,831.00 494,817,000.00 3,531,842,831.00 7 Bangunan dalam Pengerjaan - 1,215,000,000.00 1,215,000,000.00 Jumlah Aktiva Tetap 1,313,151,159,844.61 1,313,665,676,844.61 -

IV AKTIVA LAINNYA - 1 Dana Cadangan - - Jumlah Aktiva Lainnya - - TOTAL AKTIVA 1,364,027,577,430.87 1,364,500,591,222.87

B. PASIVA I HUTANG JANGKA PENDEK 1 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang - - 2 Hutang Karyawan - - 3 Hutang Usaha - - Jumlah Hutang Jangka Pendek - - -

II HUTANG JANGKA PANJANG - 1 Hutang Kepada Pemerintah Pusat - - 2 Pinjaman Dalam Negeri - - 3 Pinjaman Luar Negeri - - Jumlah Hutang Jangka Panjang - - -

II EKUITAS DANA - 1 Ekuitas Dana Lancar 43,794,672,273.26 41,503,208.00 43,753,169,065.26 2 Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 1,320,232,905,157.61 (514,517,000.00) 1,320,747,422,157.61 3 Ekuitas Dana yang Dicadangkan - - Jumlah Ekuitas Dana 1,364,027,577,430.87 1,364,500,591,222.87 TOTAL PASIVA 1,364,027,577,430.87 1,771,020,208.00 1,364,500,591,222.87

KOREKSI LAPORAN ALIRAN KAS PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN 2004

NO URAIAN UNAUDITED (Rp)

KOREKSI (Rp)

AUDITED (Rp)

I. PENERIMAAN KAS DARI PENDAPATAN 1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah 31,107,300,979.00 (251,480,001.00) 30,855,820,978.00 Retribusi Daerah 16,663,501,635.00 - 16,663,501,635.00 Laba Perusahaan Milik Daerah 875,644,687.00 - 875,644,687.00 Lain-lain PAD yang Sah 14,734,922,762.25 205,112,708.00 14,940,035,470.25 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 63,381,370,063.25 (46,367,293.00) 63,335,002,770.25 2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 133,018,785,331.00 - 133,018,785,331.00 Dana Alokasi Umum 104,201,000,000.00 - 104,201,000,000.00 Dana Alokasi Khusus - - - Bantuan Keuangan dari Provinsi 34,974,480,212.00 - 34,974,480,212.00 Jumlah Dana Perimbangan 272,194,265,543.00 - 272,194,265,543.00 3 Lain-lain Penerimaan yang Sah Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang dari Pemerintah 4,312,991,791.00 - 4,312,991,791.00 Jumlah Lain-lain Penerimaan yang Sah 4,312,991,791.00 - 4,312,991,791.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pendapatan 339,888,627,397.25 (46,367,293.00) 339,842,260,104.25

II. PENERIMAAN KAS DARI PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Sisa UUDP Tahun 2003 773,128,396.00 - 773,128,396.00 2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 1,362,136,186.00 - 1,362,136,186.00 Jumlah Penerimaan Kas dari Pembiayaan 2,135,264,582.00 - 2,135,264,582.00 TOTAL PENERIMAAN 342,023,891,979.25 (46,367,293.00) 341,977,524,686.25

III. PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA 1 Belanja Aparatur Belanja Administrasi Umum 133,459,350,279.50 (4,776,501.00) 133,454,573,778.50 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32,046,640,260.00 - 32,046,640,260.00 Belanja Modal 8,217,322,253.44 19,700,000.00 8,237,022,253.44 Belanja Bantuan Keuangan 200,000,000.00 - 200,000,000.00 Jumlah Belanja Aparatur 173,923,312,792.94 14,923,499.00 173,938,236,291.94 2 Belanja Publik Belanja Administrasi Umum 57,345,049,003.00 - 57,345,049,003.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 75,567,989,577.90 (87,584.00) 75,567,901,993.90 Belanja Modal 32,442,437,766.15 - 32,442,437,766.15 Belanja Bantuan Keuangan 19,292,412,811.00 - 19,292,412,811.00 Belanja Tak Tersangka 10,496,106,609.00 (19,700,000.00) 10,476,406,609.00 Jumlah Belanja Publik 195,143,995,767.05 (19,787,584.00) 195,124,208,183.05 Jumlah Pengeluaran Kas untuk Belanja 369,067,308,559.99 (4,864,085.00) 369,062,444,474.99

IV. PENGELUARAN KAS UNTUK PEMBIAYAAN 1 Penyetoran Modal ke PT. Bank Riau - - - 2 Pemberian Bantuan Dana Bergulir 1,600,000,000.00 - 1,600,000,000.00

Jumlah Pengeluaran Kas untuk Pembiayaan 1,600,000,000.00 - 1,600,000,000.00 TOTAL PENGELUARAN 370,667,308,559.99 (4,864,085.00) 370,662,444,474.99 Kenaikan/(Penurunan) Kas (28,643,416,580.74) (41,503,208.00) (28,684,919,788.74) Saldo Awal Kas Daerah di Bank 65,847,125,481.00 - 65,847,125,481.00 Saldo Akhir Kas Daerah di Bank dan Pemegang Kas 37,203,708,900.26 (41,503,208.00) 37,162,205,692.26

Lampiran 2

No Nama September Oktober Nopember Desember Jumlah PPH (15%) Jumlah Diterima1 H. Aris Hardy Halim. A, Md 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 9,500,000.00 1,425,000.00 8,075,000.00 2 Dr. Ir. Chablullah W, MBA. MM 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 9,500,000.00 1,425,000.00 8,075,000.00 3 Jasarmen Purba 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 4 Karles Sinaga 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 5 Tan Syamsuddin 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 6 Hj. Suhaeni, SE 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 7 Ir. Irwansyah 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 8 H. Sukhri Farial 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 9 Abdul Rahman 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00

10 Yohanes, SE 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 11 Zakaria 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 12 Danir 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 13 H. Irlan Gusti H. MK 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 14 Ir. Bastoni Solichin 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 15 H. Maward Harni, SE. MM 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 16 Edward Brando 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 17 Yudi Kurnain 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 18 H. Askan Asrul Sani 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 19 Hj. Setyasih Priherlina 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 20 H. Didi Suryadi 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 21 Hj. Hartini 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 22 H. Tharmani, SE 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 23 H. Zamhuri Muchtar 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 24 H. Amiruddin Dahad, MA 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 25 Muhammad 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 26 Drs. H. Said Hasyim Alattas 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 27 Mochammad Zil Zal 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 28 Drs. H. Mustamin Husain 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 29 Sahat Sianturi 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 30 Ir. Wardi Atmowiyono 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 31 H.M. Surya Repationo, SE. MH 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 32 Husbandri 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 33 H.M. Kholiq W, SH. MH 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 34 Abdul Karim 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 35 Ruslan 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 36 Drs. Cristianto H. Rikumahu, ST 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 37 Pdt. Rudi Sembiring Meliaka, ST 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 38 Ir. Dameria Nadapdap 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 39 Ir. Reinhard Hutabarat 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 40 Drs. H. Gani Hasyim 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 41 Asmin Patros, SH 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 42 Raja Abdul Gani 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 43 R.E. Robert Siahaan 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 44 Drs. Supandi Arim 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00 45 Ir. Onward O. Siahaan 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 1,200,000.00 6,800,000.00

Jumlah 90,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00 363,000,000.00 54,450,000.00 308,550,000.00

Pembayaran Tunjangan Perumahan DPRD KOTA BATAM Periode Tahun 2000 S.D 2004

Lampiran 1

No Nama Januari Februari April Mei Jumlah PPH (15%) Jumlah Diterima1 H.M. Taba Iskandar 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 2 H.M. Surya Respationo, SH 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 3 Ir. Mohamad Nabil 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 4 Ahars Sulaiman, SH 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 5 Rismar Munandar 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 6 H. Eddy Santoso 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 7 Ibnu Hajar 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 8 Fransiscus Simbolon 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 9 L.D. Siburian 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00

10 Lahat Sianturi 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 11 Dumoli Sirait, MBA 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 12 Abdul Karim 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 13 Ir. Saharman HD. Manulang 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 14 Drs. H. Martioes Tanjung 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 15 R. Eddy Robert Siahaan 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 16 Asmin Patros 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 17 Nuraini Marthen Langi 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 18 Ir. H. M. Nur Syafriadi 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 19 M. Yasin 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 20 Ir. Emtizar Karyan 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 21 Dr. Ir. Chablullah W, MBA. MM 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 22 H. Saidul Khudri 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 23 H. Didi Suryadi 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 24 H. Saptono Mustaqim 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 25 H. Andi Ibrahim, BA 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 26 Amri Beddu, SE 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 27 Suhaeni, SE 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 28 Mayor Untung 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 29 Kapt. Laut (KH) Drs. Suhartono 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00 30 Kompol. Syamsuri 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2,400,000.00 360,000.00 2,040,000.00

Jumlah 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 72,000,000.00 10,800,000.00 61,200,000.00

Pembayaran Tunjangan Kesehatan DPRD KOTA BATAM Periode Tahun 2000 S.D 2004

Lampiran 3

No Nama Jumlah PPH (15%) Jumlah Diterima1 H. Aris Hardy Halim. A, Md 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 2 Dr. Ir. Chablullah W, MBA. MM 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 3 Jasarmen Purba 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 4 Karles Sinaga 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 5 Tan Syamsuddin 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 6 Hj. Suhaeni, SE 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 7 Ir. Irwansyah 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 8 H. Sukhri Farial 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 9 Abdul Rahman 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 10 Yohanes, SE 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 11 Zakaria 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 12 Danir 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 13 H. Irlan Gusti H. MK 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 14 Ir. Bastoni Solichin 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 15 H. Maward Harni, SE. MM 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 16 Edward Brando 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 17 Yudi Kurnain 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 18 H. Askan Asrul Sani 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 19 Hj. Setyasih Priherlina 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 20 H. Didi Suryadi 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 21 Hj. Hartini 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 22 H. Tharmani, SE 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 23 H. Zamhuri Muchtar 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 24 H. Amiruddin Dahad, MA 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 25 Muhammad 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 26 Drs. H. Said Hasyim Alattas 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 27 Mochammad Zil Zal 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 28 Drs. H. Mustamin Husain 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 29 Sahat Sianturi 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 30 Ir. Wardi Atmowiyono 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 31 H.M. Surya Repationo, SE. MH 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 32 Husbandri 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 33 H.M. Kholiq W, SH. MH 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 34 Abdul Karim 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 35 Ruslan 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 36 Drs. Cristianto H. Rikumahu, ST 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 37 Pdt. Rudi Sembiring Meliaka, ST 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 38 Ir. Dameria Nadapdap 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 39 Ir. Reinhard Hutabarat 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 40 Drs. H. Gani Hasyim 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 41 Asmin Patros, SH 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 42 Raja Abdul Gani 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 43 R.E. Robert Siahaan 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 44 Drs. Supandi Arim 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00 45 Ir. Onward O. Siahaan 15,000,000.00 2,250,000.00 12,750,000.00

Jumlah 675,000,000.00 101,250,000.00 573,750,000.00

Pembayaran THR DPRD KOTA BATAM Periode Tahun 2004 S.D 2009

Lampiran 4a

No. No. SPM Tanggal Instansi/Unit Kerja Nilai SPM Bagian SPM yang salah

1 0001/SPM/PK/2004 5 Januari 2004 Sekretariat DPRD 182,000,000.00 65,000,000.00 2 0003/SPM/PK/2004 5 Januari 2004 Sekretariat Daerah 1,920,000,000.00 989,500,000.00 3 0004/SPM/PK/2004 6 Januari 2004 Sekretariat Daerah 932,600,000.00 932,600,000.00 4 0005/SPM/PK/2004 8 Januari 2004 Dinas Parwisata dan Budaya 33,206,250.00 14,650,000.00 5 0006/SPM/PK/2004 8 Januari 2004 Badan Pengawas Kota 69,208,750.00 22,740,750.00 6 0007/SPM/PK/2004 8 Januari 2004 Dinas Pendapatan Daerah 464,775,000.00 43,175,000.00 7 0008/SPM/PK/2004 9 Januari 2004 BPM 23,263,832.00 12,557,166.00 8 0009/SPM/PK/2004 12 Januari 2004 Kecamatan Lubuk Baja 14,736,000.00 1,050,000.00 9 0010/SPM/PK/2004 12 Januari 2004 Dinas Perhubungan 40,245,000.00 16,400,000.00

10 0011/SPM/PK/2004 12 Januari 2004 BAPPEKO 155,371,250.00 88,320,000.00 11 0012/SPM/PK/2004 12 Januari 2004 Kecamatan Batu Ampar 12,824,000.00 1,318,000.00 12 0013/SPM/PK/2004 13 Januari 2004 Dinas Informasi dan Komunikasi 35,470,000.00 9,920,000.00 13 0014/SPM/PK/2004 13 Januari 2004 Bapedal 20,600,000.00 4,650,000.00 14 0015/SPM/PK/2004 14 Januari 2004 Kecamatan Belakang Padang 15,000,000.00 2,000,000.00 15 0018/SPM/PK/2004 16 Januari 2004 Badan Kepegawaian dan Diklat 124,539,500.00 80,526,500.00 16 0019/SPM/PK/2004 20 Januari 2004 Dinas Kimpraswil 61,555,700.00 7,041,400.00 17 0020/SPM/PK/2004 20 Januari 2004 Kecamatan Sekupang 15,000,000.00 5,000,000.00 18 0021/SPM/PK/2004 21 Januari 2004 Dinas PMK dan UKM 35,320,000.00 12,400,000.00 19 0022/SPM/PK/2004 21 Januari 2004 Kantor Kesbang dan Linmas 22,150,000.00 1,500,000.00 20 0023/SPM/PK/2004 24 Januari 2004 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 59,576,500.00 19,296,500.00 21 0024/SPM/PK/2004 24 Januari 2004 Dinas Kesehatan 84,407,000.00 23,876,000.00 22 0025/SPM/PK/2004 24 Januari 2004 Sekretariat Daerah 494,000,000.00 268,000,000.00 23 0026/SPM/PK/2004 24 Januari 2004 Sekretariat Daerah 300,000,000.00 300,000,000.00 24 0027/SPM/PK/2004 26 Januari 2004 Dinas Pertanahan 26,682,500.00 1,695,000.00 25 0028/SPM/PK/2004 26 Januari 2004 Dinas Pendidikan Nasional 40,000,000.00 16,000,000.00 26 0029/SPM/PK/2004 26 Januari 2004 Dinas Pasar dan Kebersihan 18,870,000.00 1,250,000.00 27 0030/SPM/PK/2004 29 Januari 2004 Dinas Tenaga Kerja 21,952,500.00 10,980,000.00 28 0031/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Sekretariat DPRD 838,892,000.00 150,000,000.00 29 0032/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Sekretariat DPRD 238,750,000.00 75,000,000.00 30 0033/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Dinas Sosial 22,600,000.00 8,950,000.00 31 0034/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Kantor Satpol Pamong Praja 32,787,500.00 16,400,000.00 32 0036/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Dinas Parwisata dan Budaya 31,731,250.00 14,675,000.00 33 0037/SPM/PK/2004 2 Pebruari 2004 Kecamatan Batu Ampar 12,824,000.00 1,318,000.00 34 0038/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Puskesmas Sambau 18,105,000.00 2,025,000.00 35 0039/SPM/PK/2004 3 Pebruari 2004 Dinas Perhubungan 44,045,000.00 19,500,000.00 36 0042/SPM/PK/2004 4 Pebruari 2004 Sekretariat Daerah 2,414,500,000.00 1,506,500,000.00 37 0043/SPM/PK/2004 4 Pebruari 2004 Sekretariat Daerah 1,282,600,000.00 1,282,600,000.00 38 0044/SPM/PK/2004 6 Pebruari 2004 Dinas Pendidikan Nasional 80,283,000.00 49,660,000.00 39 0045/SPM/PK/2004 6 Pebruari 2004 BAPPEKO 81,562,250.00 24,405,000.00 40 0046/SPM/PK/2004 7 Pebruari 2004 Sekretariat DPRD 152,000,000.00 30,000,000.00

JUMLAH 10,474,033,782.00 6,132,479,316.00

SPM PK YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENGESAHAN APBD

Lampiran 4b

No. No. SPM Tanggal Instansi/Unit Kerja Nilai SPM Keterangan1 0039/SPM/BT/2004 13 Januari 2004 Sekretariat Daerah 47,900,000.00Rp Insentif pengelola administrasi keuangan daerah2 0040/SPM/BT/2004 16 Januari 2004 Sekretariat Daerah 38,000,000.00Rp Pengadaan barang cetakan dipakai habis (CV. Laksamana)3 0041/SPM/BT/2004 21 Januari 2004 Sekretariat Daerah 45,700,000.00Rp Tidak ada bukti SPM4 0048/SPM/BT/2004 19 Januari 2004 Sekretariat Daerah 45,000,000.00Rp Pengadaan PDH (CV. Love Tailor) 5 0068/SPM/BT/2004 26 Januari 2004 Sekretariat Daerah 29,800,000.00Rp Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja (CV. Putra Batam Mandiri)6 0071/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 41,400,000.00Rp Pengadaan alat tulis kantor (CV.Anugerah Putra Lestari)7 0072/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 32,100,000.00Rp Biaya Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor (CV. Fortuna Nusa Abadi)8 0073/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 17,900,000.00Rp Biaya Pemeliharaan alat angkutan darat bermotor (CV. Fortuna Nusa Abadi)9 0074/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 23,400,000.00Rp Pengadaan alat tulis kantor (CV.Anugerah Putra Lestari)10 0075/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 45,000,000.00Rp Pengadaan barang cetakan dipakai habis (CV.Anugerah Putra Lestari)11 0076/SPM/BT/2004 28 Januari 2004 Sekretariat Daerah 35,200,000.00Rp Pengadaan alat tulis kantor (CV.Anugerah Putra Lestari)12 0085/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 49,144,000.00Rp Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja (CV. Bina Karya)13 0086/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 32,000,000.00Rp Pengadaan pakaian olah raga (CV. Love Tailor) 14 0087/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 30,000,000.00Rp Biaya pemeliharaan gedung tempat tinggal (CV. Ridha Melyanda)15 0088/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 20,000,000.00Rp Biaya fotocopy (CV. Laksamana)16 0089/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 20,000,000.00Rp Pengadaan cetak buku dan bahan bacaan17 0090/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 26,200,000.00Rp Pengadaan alat listrik dan elektronik dipakai habis (CV Wahana Karya)18 0091/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 23,800,000.00Rp Pengadaan alat listrik dan elektronik dipakai habis (CV Wahana Karya)19 0092/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 24,000,000.00Rp Pengadaan perlengkapan pakaian dinas (CV. Risqi Rafflesia)20 0093/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 43,500,000.00Rp Biaya konsumsi rapat (CV. Anggraini) 21 0094/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 36,500,000.00Rp Biaya konsumsi rapat (CV. Anggraini) 22 0095/SPM/BT/2004 29 Januari 2004 Sekretariat Daerah 11,056,000.00Rp Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja (CV. Ridha Melyanda)

717,600,000.00Rp JUMLAH

SPM BT YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENGESAHAN APBD

Lampiran 5

No. No. Bukti Tanggal Penerbitan Jenis Pengeluaran Nilai Keterangan1 0034/BK/02/2004 6-Feb-2004 Bantuan dana pendidikan mahasiswa S2 tugas belajar Unair 300,000,000.00 Bukti pendukung berupa proposal dan telaahan belum ada2 0094/BK/04/2004 24-Apr-2004 Bantuan penelitian dan studi S2 di Unair a.n Edy Syofian 7,500,000.00 Bukti pendukung berupa proposal dan telaahan belum ada3 0011/BK/02/2004 4-Feb-2004 Bantuan kuliah 7 orang mahasiswa S1 peg. Sekretariat Kota Batam 28,000,000.00 Bukti pendukung berupa proposal dan telaahan belum ada4 0197/BK/02/2004 25-Feb-2004 Bantuan pelatihan manajemen keuangan daerah 103,300,000.00 Bukti pendukung berupa proposal dan telaahan belum ada5 0012/BK/02/2004 4-Feb-2004 Bantuan kuliah 10 orang mahasiswa S1 Sekretariat Kota Batam a. n Ute Rambe dkk 40,000,000.00 Bukti pendukung berupa proposal dan telaahan belum ada

478,800,000.00

Lampiran 6

No Tagihan Bulan Jumlah1 Januari 68,921,624.00 2 Februari 58,600,000.00 3 Maret 51,600,000.00 4 April 46,761,165.00 5 Mei 56,271,500.00 6 Juni 53,176,370.00 7 September 38,037,200.00 8 Oktober 54,528,000.00 9 Nopember 38,276,400.00

10 Nopember 46,600,000.00 11 Desember 46,745,600.00 12 Desember 39,885,000.00

Jumlah 599,402,859.00

Pengeluaran Biaya Rekening Telepon Selular

Lampiran 7

SPMU yang terbit untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

2.23.01.4.5.01.01.2. -Bantuan Organisasi KemasyarakatanNo. Tanggal Uraian Jumlah1 2 3 41 29-May-04 Dibayar biaya bantuan petugas Adminisitrasi bank Riau yang bekerja

diluar jam kedinasan pada kas pembantu Batam centre.300,000.00

2 10-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana THR kepada petugas kegiatanKeprotokolan Pemko Batam di Bandara Hang Nadim dan petugasPatwal Voorijders sesuai bukti terlampir.

25,500,000.00

Total A 25,800,000.00

2.23.01.4.5.02.01.2. -Bantuan Organisasi Profesi1 5-Jan-04

Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas kantorperwakilan Pemko Batam di Jakarta sesuai surat dan disposisi terlampir.

19,305,000.00

2 8-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas MessPemko Batam di Pekanbaru sesuai Nota Dinas terlampir.

8,300,000.00

3 8-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana dalam rangka kelancaran pelaksanaan danpembinaan satuan polisi pamong praja Kota Batam sesuai nota dinasterlampir.

3,500,000.00

4 13-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas tata usahapimpinan kantor Walikota Batam bulan Januari 2004 sesuai bukti-buktiterlampir.

5,000,000.00

5 10-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan senam pagi pegawai dilingkungan Pemko Batam sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

6 13-Jan-04Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas kantorperwakilan Pemko Batam di Jakarta sesuai surat dan disposisi terlampir.

37,954,614.00

7 13-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas tata usahapimpinan kantor Walikota Batam bulan Januari 2004 sesuai bukti-buktiterlampir.

5,000,000.00

8 26-Jan-04 Dibayar biaya bantuan dana tambahan operasional Pemko Batam dijakarta sesuai bukti pengiriman terlampir.

30,000,000.00

9 10-Feb-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kelancaran pelaksanaan tugasBagian Humas Setko Batam bulan Februari 2004 sesuai Nota Dinasterlampir.

4,168,000.00

10 11-Feb-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kelancaran pelaksanaan tugasBagian Protokol Setko Batam bulan Februari 2004 sesuai Nota Dinasterlampir.

10,000,000.00

11 13-Feb-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas kantorperwakilan Pemko Batam di Jakarta bulan Februari 2004 sesuai suratterlampir.

38,860,000.00

12 16-Feb-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan senam pagibersam bulan Februari 2004 sebagaimana bukti terlampir.

1,500,000.00

14 16-Feb-04 Dibayar biaya bantuan dana kegiatan KPKN Kota Batam sesuai NotaDinas terlampir.

2,500,000.00

15 3-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional untuk KPKN Batam bulanMaret 2004 sesuai nota dinas dan disposisi terlampir

2,500,000.00

16 9-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran kegiatan kantor Kesbang danLinmas Kota Batam sesuai surat terlampir.

25,200,000.00

17 11-Mar-04 Dibayar biaya operasional Bagian Kesra Setko Batam bulan maret 2004sebagaimana nota dinas terlampir.

10,000,000.00

18 12-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional bagian Tata PemerintahanSetko Batam bulan Maret 2004 sesuai nota dinas terlampir.

9,000,000.00

19 12-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan tenis lapangan pegawai PemkoBatam sesuai surat terlampir.

4,000,000.00

20 15-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran operasional kantor departemenAgama sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

Lampiran 7

1 2 3 421 19-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas Mess

Pemko Batam di Pekanbaru bulan maret 2004 sesuai Nota Dinas8,300,000.00

22 30-Mar-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kantor perwakilan pemkoBatam di jakarta bulan Februari sesuai surat terlampir.

45,411,400.00

23 2-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan bulutangkis pegawai PemkoBatam bualn April 2004 sesuai nota dinas terlampir.

3,600,000.00

24 2-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas kantorperwakilan Pemko Batam di Jakarta sesuai surat terlampir.

19,305,000.00

25 3-Apr-04Dibayar biaya tagiahan pelatihan senam pagi sabtu bersama keperluanpegawai di lingkungan Pemko Batam sesuai tagihan terlampir.

1,500,000.00

26 3-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional untuk KPKN Batam bulanMaret 2004 sesuai nota dinas terlampir.

2,500,000.00

27 8-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan tenis lapangan pegawai PemkoBatam bualan April 2004 sesuai surat terlampir.

4,000,000.00

28 10-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran pelaksanaan tugas MessPemko Batam di Pekanbaru bulan April 2004 sesuai Nota Dinasterlampir.

8,300,000.00

29 14-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Kantor Departemen AgamaKota Batam bulan April 2004 sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

30 14-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Protokol Setko Batambulan April 2004 sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

31 14-Apr-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulan April2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

2,500,000.00

32 1-May-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan senam pagi pegawai dilingkungan Pemko Batam bulan April 2004 sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

33 6-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan Mei 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

10,000,000.00

34 6-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Subbag Tata Usaha PimpinanPemko Batam bulan Mei 2004 sebagaimana bukti terlampir.

5,000,000.00

35 10-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Protokol Setko Batambulan Mei 2004 sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

36 10-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Mess Pemko Batam diPekanbaru Mei 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

8,300,000.00

37 11-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Kantor Departemen AgamaKota Batam bulan Mei 2004 sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

38 17-May-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra bulan Mei 2004sesuai bukti terlampir.

10,000,000.00

39 18-May-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan bulutangkis tim Pemko Batambulan Mei 2004 sesuai surat terlampir.

3,600,000.00

40 18-May-04 Dibayar biaya bantuan dana penyedian konsumsi senam sabtu pagibersama di lingkungan Pemko Batam bulan April 2004 sesuai suratterlampir.

7,975,000.00

41 27-May-04 Dibayar biaya operasional kantor perwakilan Pemko Batam di Jakartabulan Mei 2004 sesuai bukti terlampir.

44,389,600.00

42 27-May-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran kegiatan soft opening PasarInduk Sei Jodoh Kota Batam sesuai disposisi terlampir.

15,000,000.00

43 1-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulan Juni2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

2,500,000.00

44 4-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana kegiatan senam pagi sabtu bersamapegawai di lingkungan Pemko Batam sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

45 4-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan Juni 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

10,000,000.00

46 7-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Subbag Tata Usaha Pimpinanbulan Juni 2004 sebagaimana bukti terlampir.

5,000,000.00

47 9-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan tenis lapangan tim Pemko Batambulan Juni 2004 sesuai surat terlampir.

4,000,000.00

48 9-Jun-04 Dibayar biaya tambahan Ops TU Pimpinan Juni 2004 sesuai Nota Dinasterlampir.

3,000,000.00

Lampiran 7

1 2 3 449 10-Jun-04 Dibayar biaya operasional kantor perwakilan Pemko Batam di Jakarta

bulan Juni 2004 sesuai bukti terlampir.40,239,272.00

50 16-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra Juni 2004 sesuaisurat terlampir.

10,000,000.00

51 30-Jun-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan senam pagi sabtu pegawai dilingkungan Pemko Batam bulan Juni 2004 sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

52 1-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulan Juli2004 sesuai nota dinas terlampir.

25,000,000.00

53 3-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana konsumsi senam sabtu pagi keperluanpegawai Pemko Batam bulan Juni 2004 sesuai bukti terlampir.

7,550,000.00

54 6-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan Juli 2004 sesuai surat terlampir.

10,000,000.00

55 7-Jul-04 Dibayar biaya sewa Gedung Kantor Perwakilan Pemko Batam di Jakartasesuai bukti terlampir.

19,350,000.00

56 9-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Perekonomian SetkoBatam bulan Juli 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

3,500,000.00

57 14-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Subbag Tata Usaha Pimpinanbulan Juli 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

5,000,000.00

58 16-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana penyedian konsumsi senam bersama sabtupagi bulan Juni 2004 sesuai surat terlampir.

7,750,000.00

59 19-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran Bagian Humas Setko Batamsesuai Nota dinas terlampir.

2,750,000.00

60 19-Jul-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Mess Pemko Batam diPekanbaru bulan Juli 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

8,300,000.00

61 22-Jul-04 Dibayar biaya bantuan operasional perwakilan Pemko batam di Jakartabulan Juli 2004 sesuai bukti terlampir.

33,827,200.00

62 29-Jul-04 Dibayar biaya Iuran Wajib Anggota Apeksi Tahun 2004 Kota Batamsesui bukti terlampir.

15,000,000.00

63 4-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana kelancaran kegiatan KNPI Kota Batamsesuai surat terlampir.

4,500,000.00

64 4-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan Agustus 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

10,000,000.00

65 4-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra bulan Agustus2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

10,000,000.00

66 5-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulanAgustus 2004 sesuai bukti terlampir.

2,500,000.00

67 5-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kantor perwakilan PemkoBatam di Jakarta sesuai bukti terlampir.

46,343,500.00

68 6-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Subbag TU Pimpinan bulanAgustus 2004 sesuai surat terlampir.

5,000,000.00

69 6-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan senam sabtu pagi bersama dilingkungan Pemko Batam bulan Agustus 2004 sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

78 16-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana penyedian konsumsi senam bersama dipelataran Engku Putri Batam Centre sesuai surat terlampir.

7,900,000.00

79 16-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Mess Pemko Batam diPekanbaru bulan Agustus 2004 sesuai bukti terlampir.

8,300,000.00

80 18-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Petugas Protokol sesuai NotaDinas terlampir.

4,500,000.00

81 23-Aug-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Kantor Departemen AgamaKota Batam bulan Agustus 2004 sesuai bukti terlampir.

10,000,000.00

82 3-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulanSeptember 2004 sesuai bukti terlampir.

2,500,000.00

83 3-Sep-04Dibayar biaya bantuan dana senam sabtu pagi bersama pegawai dilingkungan Pemko Batam bulan September 2004 sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

84 7-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra bulan September2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

8,500,000.00

85 7-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Perekonomian SetkoBatam bulan September 2004 sesuai bukti terlampir.

3,500,000.00

Lampiran 7

1 2 3 486 10-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Subbag TU Pimpinan bulan

September 2004 sesuai surat terlampir.3,000,000.00

87 14-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Mess Pemko Batam diPekanbaru bulan September 2004 sesuai bukti terlampir.

8,300,000.00

88 15-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana konsumsi senam bersama di pelataranEngku Putri bulan Agustus 2004 sesuai bukti terlampir.

7,900,000.00

89 15-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan September 2004 sesuai bukti terlampir.

10,000,000.00

90 17-Sep-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kantor perwakilan PemkoBatam di Jakarta bulan September 2004 sesuai bukti terlampir.

35,000,000.00

92 2-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana pelatihan senam sabtu pagi bersama dilingkungan Pemko Batam sesuai bukti terlampir.

1,500,000.00

93 4-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Batam bulan Oktober2004 sesuai bukti terlampir

2,500,000.00

94 4-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra bulan Oktober2004 sesuai bukti terlampir.

8,500,000.00

97 5-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan Oktober 2004 sesuai bukti terlampir.

10,000,000.00

98 6-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Mess Pemko Batam diPekanbaru bulan Oktober 2004 sesuai Nota Dinas terlampir.

8,300,000.00

99 8-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional TU Pimpinan sesuai buktiterlampir.

3,000,000.00

100 9-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Perekonomian SetkoBatam bulan Oktober 2004 sesuai bukti terlampir.

3,500,000.00

102 18-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana penyedian konsumsi senam sabtu pagibersama pemko Batam sesuai surat terlampir.

12,200,000.00

103 18-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional TU Pimpinan sesuai buktiterlampir.

2,000,000.00

104 26-Oct-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional kantor perwakilan PemkoBatam di Jakarta bulan Oktober sesuai bukti terlampir.

38,035,000.00

105 1-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Batam bulan Novembersesuai bukti terlampir

2,500,000.00

106 2-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional TU Pimpinan bulan November2004 sesuai bukti terlampir.

5,000,000.00

107 2-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional TU Pimpinan bulan Oktober2004 sesuai bukti terlampir.

2,000,000.00

108 6-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Perekonomian SetkoBatam bulan November 2004 sesuai bukti terlampir.

3,500,000.00

109 6-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Kesra bulan Novembersesuai bukti terlampir.

8,500,000.00

110 9-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional Bagian Humas Setko Batambulan November 2004 sesuai bukti terlampir.

10,000,000.00

111 10-Nov-04 Dibayar biaya bantuan dana Sosial/THR kepada Anggota Pers KotaBatam sesuai bukti terlampir.

6,900,000.00

112 1-Dec-04 Dibayar biaya bantuan dana operasional KPKN Kota Batam bulanDesember 2004 sebagaimana surat terlampir.

2,500,000.00

Total B 1,006,413,586.00

Total A+B 1,032,213,586.00

Lampiran 8

No. Uraian Pekerjaan No. SPMK Jumlah

1Persiapan Operasional Pasar Induk Jodoh Pekerjaan Saluran dan Jalan 06/Kontrak/Pemb/2004, Maret 2004 1,564,769,400.00 Perkerjaan Pengaspalan jalan, jembatan penyebrangan, pembuatan halte dan perbaikan saluran

2Persiapan Operasional Pasar Induk Jodoh Pekeraan Mekanikal dan Elektrikal 07/Kontrak/Pemb/2004, Maret 2004 528,065,005.00 Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

3Persiapan Operasional Pasar Induk Jodoh Pekerjaan Bangunan dan Gedung 05/Kontrak/Pemb/2004. Maret 2004 1,613,397,168.00 Pekerjaan Selasar dan Atrium, dan perbaikan atap Twin lite

4 DED Bumi Perkemahan Pramuka 01/Kontrak/Pemb/2004 152,699,900.00 Penyusunan DED Bumi Perkemahan

5 Fisik (Peningkatan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Batam) 09/Kontrak/Pemb/2004 1,401,661,200.00 Pekerjaan Jalan, Instalasi air bersih, instalasi listrik luar bangunan, perbaikan kantor bupati, penambahan dan perbaikan kamar mandi dan Landscape

6 Pembuatan Taman Bandar Sri Purnama 08/Kontrak/Pemb/2004 580,500,000.00 Penanaman Pohan, Pelebaran Panggung, Pembuatan kursi dan pekerjaan Listrik

7 Perbaikan Lapangan Tenis Pemda Sungai Harapan 02/Kontrak/Pemb/2004 152,705,000.00 Perbaikan dan Penambahan areal Parkir, perbaikan pada bagian atap dan asbes dan plafon tribun, dan perbaikan kamar mandi

Jumlah 5,993,797,673.00

041.Kota Batam

Documents