04. Kebijakan Penyusunan Lk Kemdikbud Implementasi Simkeu Sosialisasi Roku 2012

BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. PERKEMBANGAN OPINI LK KEMDIKNAS 2. ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS LK KEMDIKBUD 3. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4. EVALUASI PELAKSANAAN & LAPORAN KEUANGAN KEMDIKNAS 5. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN 6. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIMKEU KEMDIKNAS BERBASIS WEB 7. PERMENDIKNAS NOMOR 26/2010 TENTANG UNIT AKUNTANSI

DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS

PENGELOLAAN ANGGARAN

Perencanaan & Penyusunan

Anggaran (RKA-KL/DIPA)

Pelak. Anggaran

1. Pembuatan Kontrak,

2. Pengajuan SPP/SPM);

3. Pelak. Kegiatan pada satker

PERTANGGUNGJAWABAN

Penyusunan LK

1. Melakukan pembukuan terhadap semua dokumen;

2. Penyusunan Laporan sesuai dengan kontrak

2006 • Disclaimer

3

2007 • Disclaimer

2008 • WDP

2009 • WDP

2010 • Disclaimer

2011 • .....?

• PNBP digunakan langsung;

• Penggunaan Rekening yg belum mendapat pengesahan

• Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN;

• Pelaksanaan Penertiban BMN;

• Pengendalian Pengelolaan Persediaan;


• SOP Piutang



• Pelaksanaan Penertiban BMN;

• Pengendalian Pengelolaan Persediaan;

• Pengintegrasian LK PKBLU, serta sistem belum memadai;


• SOP Piutang;

• Pertanggungjawaban Bansos;



• Pengamanan dan Pengelolaan BMN;

• Pengendalian Pengelolaan Persediaan

• Ada perbedaan signifikan antara saldo yang tercatat pada Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

(SABMN)

• Hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya;

• CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK

• Penyusunan LK tidak berjenjang;

• Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan Laporan;

• Ada perbedaan signifikan antara saldo yang tercatat pada Sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

• Hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya;

• CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK

ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS LK KEMDIKBUD

SYARAT

STRATEGI

TUJUAN : LAPORAN KEUANGAN KEMDIKNAS MENDAPAT OPINI WTP

Disusun Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Memadai

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Pengungkapan Yang Memadai

Tindak Lanjut LHP BPK-RI

TINGKAT KEMENTERIAN TINGKAT UNIT UTAMA TGKT WILAYAH TINGKAT SATKER/KPA

1. Penguatan Task Force

2. Menetapkan :

a. Kebijakan-kebijakan

b. Pedoman dan POS

3. Melakukan Pembinaan ,

asistensi & evaluasi LK

4. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran

5. Integrasi Lap. Keuangan BLU

berbasis SAK ke SAP

6. Melakukan konsultasi dengan

BPK & Kemkeu dalam

menindaklanjuti temuan BPK

7. Menyusun Action Plan tindak

lanjut LHP BPK-RI

8. Mendampingi unit akuntansi dlm

pemeriksaan BPK selama proses

audit s.d. temu akhir;

9. Bekerjasama dengan DJKN

Kemkeu untuk menyelesaikan

permasalahan BMN. 10. Rapat Koordinasi khusus untuk

Laporan Keuangan secara

berkala; Pengungkapan yang

memadai dalam CaLK;

1. Menaati batas waktu Penyelesaiain Laporan Keuangan.

2. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kantor/satker di bawahnya;

3. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya;

4. Mengkompilasi Laporan Keungan unit akuntansi dibawahnya;

5. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

1. Menaati batas waktu Penyelesaiain Laporan Keuangan.

2. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan unit akuntansi di bawahnya;

3. Mengkompilasi Laporan Keungan satker/KPA;

4. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

1. Pimpinan Satker mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran;

2. Pimpinan Satker mengoptimalkan penatausahaan dan pengamanan Aset;

3. Memastikan Laporan Keuangan selesai tepat waktu; 4. Lap keuangan telah didukung oleh Proses Akuntansi yang Lazim baik

manual maupun melalui aplikasi 5. Memastikan seluruh dokumen sumber telah diinput dlm sistem &

diadministrasikan secara rapi 6. Menjaga tidak timbul masalah baru 7. Memastikan saldo awal TA.2011=saldo akhir TA.2010 (audited BPK) 8. Memastikan Pagu yang ada dalam aplikasi SAKPA, telah sama dgn

dokumen sumbernya (DIPA/POK); 9. Memastikan telah melakukan Rekonsiliasi secara tertib baik internal

maupun eksternal 10.Memastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah

sesuai dengan BAS; 11.Melakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester

sebagai dasar penyajian persediaan di neraca; 12.Memastikan bahwa semua rekening yang dikelola telah mendapat ijin

dari Kemkeu. 13.Memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI telah

ditindaklanjuti. 14.Memastikan bahwa hibah yg diterima telah dikelola sesuai dengan

mekanisme APBN; 15.Memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang

sah dan lengkap; 16.Pengungkapan yang memadai dalam CaLK

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemdiknas mulai dari staf sampai dengan pimpinan; 2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008; 3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan 5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Laporan Keuangan; 6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika diperlukan) 7. Riviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

1. Penetapan pejabat dan staf perbendaharaan

2. Memastikan RKAKL/DIPA telah sesuai dengan ketentuan

jenis belanja (BAS)

3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA/POK dan memperhatikan ketentuan peraturan keuangan;

5. Menetapkan metoda pelaksanaan :

a. Swakelola;

b. Menggunakan Penyedia barang/jasa

6. Menatausahakan semua dokumen pertanggungjawaban dgn

baik

7. Dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA, RKAKL, POK, SPM,

SP2D, SSBP, SSPB, Dokumen kontrak, BAST, dll)

diadministrasikan dengan baik dan diberikan petugas SAI

(SAK dan SIMAK-BMN);

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (1/3)

6



8. Tingkatkan koordinasi antara Bagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan/Umum baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran;

9. Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;

10.Sebelum melaksanakan pembayaran diharuskan :

a. meneliti kelengkapan pembayaran antara lain

kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya

yang menjadi dasar hak tagih;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam dokumen pembayaran, termasuk perhitungan

pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang

berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga;

c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian

kecukupan pagu/sisa anggaran untuk jenis belanja yang

dimintakan pembayarannya.

7



11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun

fisik.

12. Pada waktu melaksanakan revisi hendaknya memperhatikan

LRA;

13. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara

pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA sekurang-

kurangnya 1 kali dalam sebulan sebelum rekon dengan KPPN.

Tjuan rekon adalah untuik meneliti kesesuaian antara

pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA, dengan

menggunakan data :

a. Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran;

b. Kuitansi yg belum di-SPM/SP2D-kan; c. SPM-LS kepada Bendahara yg belum dibayarkan ke yg berhak;

d. Realisasi anggaran;

e. Penerimaan negara yg belum disetur ke kas negara berupa

Surat Bukti Setor (SBS)

14. Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

serta dibukukan dan diarsipkan dengan rapi dan baik ….;

9

1. Pencatatan & Pelaporan PNBP belum memadai dan tidak dikelola di

luar mekanisme APBN

a. Tidak seluruh Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diinput

b. PNBP BLU Belum Disahkan

c. Penerimaan dan belanja yang bersumber dari dana APBN

dilaporkan sebagai realisasi penerimaan dan belanja BLU;

d. Tidak disetorkan ke Kas Negara, tidak dilaporkan dan digunakan

langsung tanpa melalui mekanisme APBN;

e. Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan terlambat diterima

f. Hibah Uang belum dicatat dan Barang Milik Negara yang

bersumber dari Hibah belum diproses Hibah kepada DJPU

2. Realisasi Belanja Negara :

a. berindikasi fiktif;

b. Pertanggungjawaban Belanja tidak lengkap

c. Pembayaran ganda atas belanja honorarium dan perjalanan

dinas, berindikasi kerugian negara dan tidak diyakini

kewajarannya

d. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai RKA-KL

EVALUASI LAPORAN KEUANGAN (1/7)


10

3. BELANJA BANSOS :

a. Pembayaran melebihi standar yang ditetapkan;

b. Lembaga penerima belum menyampaikan laporan

c. Sisa (di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara

d. Tidak sesuai peruntukannya atau tidak tepat sasaran

e. Belum disalurkan (tertahan pada Bank Persepsi KPPN)

4. Pengadaan Barang/Jasa:

a. tidak selesai dilaksanakan;

b. Kekurangan volume pekerjaan;

c. Kelebihan pembayaran

d. Penyusunan HPS lebih tinggi dari harga pasar/wajar

e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum

dikenakan dan belum disetor ke kas negara


11

5. Kesalahan BAS dalam penganggaran antara lain : Penambahan Nilai

Aset Tetap belum dikapitalisasi: (MAK 52 yang menambah masa

manfaat dan/atau fungsi aset, serta belanja pemeliharaan yang

menghasilkan aset tetap namun belum dikapitalisasi)

6. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai:

a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil

b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana

Lancar BLU

c. BP dan BPP tidak melakukan penutupan kas akhir tahun atas BKU

BP, serta tidak menuangkan hasil cash opname dalam berita acara

pemeriksaan kas;

d. Pembuatan LPJ bendahara, baik BP maupun BPP tidak dilaksanakan

rutin tiap bulan.

7. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai:

a. Kemdiknas belum memiliki SOP pengelolaan piutang

b. PTN tidak menyajikan saldo piutang

c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal

tidak seragam


12

8. Sistem Pencatatan & Pelaporan Persediaan lemah:

a. Satker tidak mengadministrasikan persediaan

b. Persediaan yang dilaporkan bukan merupakan saldo hasil

pemeriksaan fisik dan tidak menggambarkan seluruh unit yang

ada di lingkungan satker

c. Perbedaan saldo persediaan dalam Neraca, SIMAK BMN dan

hasil stock opname

d. Pencatatan persediaan pada beberapa satker belum memadai

(satuan berbeda, dicatat dengan kode berbeda)

e. Persediaan berpotensi tidak dimanfaatkan

9. Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan Aset Tetap belum

memadai:

a. Perbedaan nilai aset tetap yang dilaporkan dalam SAK dan

SIMAK-BMN

b. Selisih antara Belanja Modal dengan Penambahan Aset

c. Aset Tetap hasil perolehan belanja dan hibah belum dicatat dalam

neraca

d. Aset yang tidak dikuasai masih tercatat di neraca


13

10. Pengamanan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada beberapa

Satker belum memadai

a. Adanya beberapa peralatan yang belum diinventarisir dan belum

diberi kode barang.

b. Dokumen kepemilikan kendaraan sebagian tdk dlm penguasaan

c. Bukti kepemilikan aset tetap tidak sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya

d. Aset hilang dan tidak diketahui keberadaannya

e. Status kepemilikan tanah tidak jelas

f. Nilai Tanah yang disajikan dalam neraca sebagian telah

dihapuskan dan dialihkan kepemilikannya

g. Gedung dan bangunan dibangun di atas tanah milik pihak lain

11. Kementerian Pendidikan Nasional masih menggunakan rekening yang

tidak memiliki ijin Kementerian Keuangan

12. Aset Tetap Kemdiknas digunakan oleh pribadi dan pihak ketiga tidak

sesuai tugas pokok dan fungsinya

13. Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga tidak memiliki

perikatan yang jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada

penerimaan negara


14

14. Penghapusan Aset Negara tanpa persetujuan Menteri Keuangan

15. Tanah Milik Kemdiknas belum bersertifikat dan dimanfaatkan oleh

pihak lain tanpa kerjasama yang memadai

16. Pemanfaatan Aset Tanah dan Gedung dan Bangunan berpotensi

terjadi sengketa

17. BMN hasil pengadaan belum dimanfaatkan

18. Tukar menukar Aset Negara tidak mengacu pada prinsip seimbang

19. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Belum Memberikan

Informasi yang Memadai

a. Tidak memuat penjelasan mengenai rincian-rincian atas saldo

suatu pos/akun dan tidak memuat penjelasan mengenai rincian-

perubahan saldo, termasuk pergeseran-pergeseran angka yang

signifikan

b. Tidak mengungkap dana bantuan yg belum diterima oleh pihak

yg berhak

c. Belum seluruhnya mengungkap adanya belanja Bansos yang

direalisasikan menjadi aset


15

20.Proses Pengintegrasian Laporan Keuangan

Satker PK-BLU belum memadai a. Satker BLU belum menyampaikan LK BLU berdasarkan PSAK;

b. Laporan Keuangan BLU belum direview oleh Satuan Pengawas Internal

c. Proses Pengintegrasian LK BLU belum memadai

d. Sistem akuntansi yang digunakan BLU berdasarkan PSAK belum mendapat

persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional.

e. Sebagian besar satker BLU belum mengembangkan subsistem akuntansi

keuangan yang mampu menghasilkan LK sesuai dengan SAP.

f. Belum ada satker BLU yang memiliki sistem akuntansi biaya

g. LK Satker BLU berdasarkan PSAK belum diaudit oleh Auditor Eksternal;

h. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) Belum Sesuai Ketentuan

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (1/11)

1. SALDO AWAL

a.Saldo awal TA.2011 = Saldo Akhir

TA.2010 (audited BPK), penyesuaian

dilakukan pada TA. 2011 b.Saldo awal harus didukung dgn bukti

pencatatan yg memadai (dapat ditelusuri dari

mana angkanya). c.Saldo awal di level kementerian = kompilasi dari

saldo awal seluruh eselon I & seluruh satker.

2. Pastikan bahwa PAGU yang ada dalam

aplikasi, telah sama dengan dokumen

sumbernya (DIPA/POK / REVISI DIPA/POK)

3. Realisasi belanja tidak boleh melebihi pagu

anggaran

4. Pada waktu melaksanakan revisi hendaknya

memerhatikan LRA;

5. SPM/SP2D/ SSBP/SSPB & dokumen sumber

lainnya dipastikan telah dinput dlm

SAK/SIMAK-BMN dan diadministrasikan

secara rapi.

6. Dokumen pengadaan aset tetap terkait belanja

modal (Kontrak, BAST, dll) agar segera

disampaikan ke petugas SIMAK-BMN.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

DALAM LAPORAN KEUANGAN (2/11)

7. REKONSILIASI & PELAPORAN BERJENJANG

a. Lakukan Rekonsiliasi secara tertib: 1) Internal antara SAK dan SIMAK-BMN untuk memasti-

kan nilai aset pada SAK maupun SIMAK-BMN sama;

2) Eksternal :

Antara SAK dan KPPN untuk memastikan Pagu,

LRA, Pendapatan dan Pengembalian Belanja sama;

Antara SIMAK-BMN dengan DJKN/KPKNL,

b. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan dengan baik

dan lakukan koreksi sesegera mungkin

c. Review internal dilakukan oleh satker sebelum

ADK, BAR, LK dikirim ke jenjang di atasnya

d. UAPA = ∑ UAPPA-E1 = ∑ UAPPA-W = ∑ UAKPA

e. Pengiriman ADK Laporan Keuangan melalui

SIMKeu



20

8. Pastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah

menggunakan Akun yang tepat menurut pedoman BAS

Masalah

PERENCANAAN ANGGARAN (RKA_KL & DIPA) BELUM SESUAI

DENGAN BAS

Akibat

a. Adanya belanja

barang yang

menghasilkan

Aset;

b. Adanya belanja

modal yang tidak

menghasilkan

Aset.

Pem

ecah

an M

asal

ah

1. Memberikan Bimbingan teknis kepada petugas penyusunan RKA-KL & DIPA mengenai BAS

2. Pencatatan Mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. 50/Pb/2008

a. BELANJA BARANG YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI

BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP, DICATAT

DALAM NERACA SEBAGAI ASET TETAP DENGAN MELAKUKAN

PEREKAMAN PADA APLIKASI SIMAK-BMN;

b.BELANJA MODAL YANG SEHARUSNYA DIALOKASIKAN SEBAGAI

BELANJA BARANG:

BELANJA MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA

PEMBENTUKAN ASET TETAP ATAU TIDAK MEMENUHI KRITERIA

KAPITALISASI TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM

NERACA. NILAI ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA

MODAL YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL

PENYESUAIAN;

BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA

INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK

LAIN TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET TETAP DI DALAM NERACA. NILAI

ASET SEBELUM DISESUAIKAN SEBESAR BELANJA MODAL YANG

TIDAK MEMENUHI KRITERIA, DILAKUKAN JURNAL PENYESUAIAN;

BELANJA MODAL YANG MENGHASILKAN ASET TETAP YANG PADA

INTINYA AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK

LAIN, APABILA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

TIDAK/BELUM DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ATAU PIHAK

LAIN, DIAKUI SEBAGAI PERSEDIAAN DI DALAM NERACA.

c. HARUS DIJELASKAN DALAM CALK



9. Persediaan: a.Persediaan disajikan sebesar:

• Biaya perolehan apabila diperoleh dgn pembelian; • Biaya standar jika diperoleh dari produksi sendiri; • Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

b.Lakukan stock opname fisik persediaan setiap

akhir semester sebagai dasar penyajian nilai

persediaan di neraca disertai BA Stock Opname

c. CaLK mengungkapkan: •Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

•Kondisi persediaan;



22

10.PNBP

a. selain satker BLU harus disetor ke kas negara, tidak

boleh digunakan langsung.

b. Jasa giro, sewa, pengemb.belanja TAYL, dll.

c. Dokumen sumber SSBP.

PNBP KAITANNYA DENGAN SSBP DAN NTPN

a. Pengembalian atas belanja TA.2009 yang disetor TA.2010 diperlakukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (Akun 423911 untuk pengembalian belanja pegawai pusat TAYL, atau akun 423913 untuk pengembalian belanja lainnya RM TAYL), atau akun 423919 untuk penerimaan kembali belanja lainnya TAYL.

b. Pastikan elemen data di SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan lengkap.

c. Lakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat untuk memastikan bahwa setoran PNBP telah sama dibukukan menurut BUN maupun menurut Satker.



23

11. Lakukan Verifikasi dan analisa terhadap elemen laporan maupun antar elemen (LRA dgn Neraca)

12. Perbandingan antara kenaikan aset tetap di neraca dengan realisasi belanja modal tahun berjalan, apabila terjadi perbedaan buatkan rincian perbedaannya dan dijelaskan dalam CALK.

13. Penyusunan CaLK yang komprehensif dan penjelasan yang memadai

14. Jadwal-jadwal pelaporan wajib ditaati

15. Melaporkan semua rekening yang dikelola.

16. Tingkatkan koordinasi & kerjasama antar Bagian Perenc.,

Keuangan & Perlengkapan/Umum baik dlm perencanaan,

pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran;

17. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun sebelumnya baik temuan SPI maupun temuan atas kepatuhan terhadap Peraturan Per-UU.



24

18.Kas di bendahara pengeluaran (sisa UP/TUP akhir periode

akuntansi yang belum disetor ke kas negara).

PENYAJIAN KAS PADA BENDAHARAWAN

a. Pembukuan atas kas secara tertib dilaksanakan.

b. Uang pada bendahara dan PUMK (on hand dan in bank) =

saldo kas di neraca

c. Dukungan dokumen sumber SPM/SP2D,

d. Kuasa PA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara

pembukuan bendahara dan laporan keuangan UAKPA

sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan sebelum rekon

dengan KPPN. Tujuan rekon adalah untuk meneliti

kesesuaian antara pembukuan bendahara dan laporan

keuangan UAKPA, dengan menggunakan data : • Saldo UP untuk Bendahara Pengeluaran;

• Kuitansi yg belum di-SPM/SP2D-kan;

• SPM-LS kepada Bendahara yg belum dibayarkan ke yg berhak;

• Realisasi anggaran; • Penerimaan negara yg belum disetor ke kas negara berupa Surat Bukti Setor (SBS)



25

17. ;



19.Meningkatkan komitmen semua pimpinan satker untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan melalui: a. penetapan pegawai yang khusus

menangani LK. b. Pegawai yang telah dilatih, agar tidak

dimutasikan; c. penyediaan fasilitas/alat kerja yang cukup, d. pemberian pelatihan yang lebih intensif dan

ekstensif. e. Pengalokasian dana yang cukup. f. Dukungan dasar hukum. g. Membangun sistem yang handal.

26

17. ;



20.Pelaporan & Pertanggungjawaban Block Grant a. lembaga/organisasi diharuskan menyampaikan laporan kegiatan

sesuai ketentuan dalam kontrak (misalnya paling lambat 2 minggu

setelah dana bantuan diterima dan menyampaikan laporan secara

tertulis berisi progres pelaksanaan kegiatan &

pertanggungjawaban penggunaan dana).

b. Dalam hal terdapat sisa anggaran, harus disetor ke Kas Negara

dengan ketentuan:

1) Pengembalian atas belanja TAYL yang disetor TA. Berjalan

diperlakukan sebagai penerimaan kembali belanja TAYL (SSBP)

dan dicatat dalam LK TAB sebagai PNBP. Sedangkan apabila

disetor pada TA.Berjalan maka dicatat sebagai pengembalian

belanja (SSPB).

2) Elemen data di SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan

lengkap,

3) Lakukan rekonsiliasi pendapatan dengan KPPN setempat untuk

memastikan bahwa setoran PNBP telah sama dibukukan

menurut BUN maupun menurut Satker.

c. Jelaskan dalam CaLK

27



21. LAPORAN KEUANGAN BLU

a. Untuk Konsolidasi dgn Laporan keuangan K/L : 1) Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2) Terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran; Neraca (BMN BLU dikonsolidasikan menjadi BMN K/L); Catatan atas Laporan Keuangan

b.Laporan Keuangan BLU : 1)direvieu terlebih dahulu oleh satuan pemeriksaan intern sebelum

disampaikan kepada entitas pelaporan. 2)Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, maka revieu

terhadap laporan keuangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga.

3)Revieu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU.

c. Laporan Keuangan Tahunan BLU yang terdiri dari LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan diaudit oleh auditor eksternal (KAP).

PMK no. 76/PMK.05/2008 pasal 15

Pasal 15

28

BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya Kemdiknas mencapai peningkatan opini laporan keuangan

2. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran Pengiriman ADK laporan keuangan sehingga lebih cepat dan akuntabel

3. Sarana komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Kemdiknas 4.Menyediakan sarana untuk seluruh unit akuntansi di lingkungan

Kemdiknas untuk pengiriman laporan secara berjenjang; 5. Informasi anggaran : daya serap/realisasi anggaran lebih cepat 6. Alat bantu bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan

SIMKeu Kemdiknas dibangun berbasis web dan diakses melalui jaringan intranet Jardiknas maupun melalui jaringan internet yang menghubungkan satker di lingkungan Kemdikbud

TUJUAN

PERUBAHAN MENDASAR

30

NO U R A I A N SEBELUM SETELAH

1. Pengiriman ADK Laporan

Keuangan

manual melalui pos,

kurir/email

online

2. Informasi Anggaran : Pagu,

Laporan Daya Serap/

Realisasi Anggaran;

Tidak dapat segera

diketahui (tidak

tepat waktu)

Dapat segera

diketahui (tepat

waktu)

3. Pelaporan keuangan belum

sepenuhnya berjenjang

belum optimal Lebih optimal

4. Monitoring dan Evaluasi Belum didukung

sistem yg andal

Dapat dilakukan

secara online

5. Laporan Manajemen untuk

pimpinan

Dibuat secara

manual dan

memerlukan waktu

Otomatis dan

dapat diakses

oleh pimpinan

setiap waktu

31

KONDISI SIM KEUANGAN SEKARANG 1. Telah tersedia sistem Aplikasi Pelaporan Keuangan

versi 2/2009 yang dilengkapi dengan buku manual: a. Aplikasi Pelaporan SAK; b. Aplikasi Pelaporan SIMAK-BMN; c. Aplikasi Management Report;

2. Telah Tersedia Prosedur Operasi Standar (POS): a. POS Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas; b. POS PNBP; c. POS Dana Hibah; d. Pedoman Penggunaan Laporan Managemen SIMKeu

Kemendiknas e. Pedoman Penggunaan Helpdesk SIMKeu Kemdikbud.

3. Telah tersedia Helpdesk SIMKeu Kemdikbud, sebagai sarana komunikasi antara kantor/satker di lingkungan Kemdikbud dengan Biro Keuangan Kemdikbud apabila satker menghadapi permasalahan baik yang berkaitan dengan aplikasi maupun penyusunan laporan keuangan

IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN (1/2)

Surat MENDIKNAS Nomor : 44942/A.A3/KU/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal Implementasi SIM Keuangan di Lingkungan Depdiknas yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Setiap pemimpin kantor/satuan kerja termasuk dinas pendidikan provinsi/kab./kota yang mengelola dana Dekon/TP memastikan : • Perangkat komputer yang khusus untuk penyusunan

Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK-BMN) telah tersedia;

• Komputer telah terkoneksi dengan JARDIKNAS;

• Petugas SAI (Operator, Verifikator dan Validator) telah ditetapkan oleh Mendiknas dan telah mendaftar melalui SIM Keuangan menu Pendaftaran Pengguna untuk mendapatkan user name dan password;

Penggunaan SIM Keuangan, dilakukan dengan mengirimkan ADK laporan

keuangan mulai JANUARI 2010 sampai sekarang, melalui Aplikasi Pelaporan SIM

Keuangan Kemdiknas berbasis Web

Setelah petugas SAI (operator, verifikator dan Validator) menerima user name dan password

agar segera menggunakan aplikasi Pelaporan SIM Keuangan Berbasis Web;

IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN (2/2)

Alamat situs SIM Keuangan http://simkeu.depdiknas.go.id/

1. Pengiriman dan penerimaan ADK

2. Laporan Manajemen

Membuat ADK file kirim dari LK yang telah

divalidasi

Membuka aplikasi perambah internet

(disarankan Mozzilla Firefox)

PROSEDUR PENGIRIMAN ADK LAPORAN KEUANGAN MELALUI SIMKEU KEMDIKNAS

Mulai

Selesai

Masuk ke alamat situs SIMKeu http://simkeu.kemdiknas.go.id

Klik BROWSE pada kotak pilih ADK untuk diunggah

Pilih ADK file kirim yang berekstensi *.110 pada kamar data SAKPA > krm, lalu klik OK

Setelah mengisi seluruh kolom keterangan, klik tombol UNGGAH

yang terletak di sebelah kiri bawah

Pastikan ADK file kirim yang sudah diunggah benar, lalu klik tombol

KIRIM yang berada di kolom Perintah

Klik tombol Cetak untuk mencetak bukti pengiriman melalui SIMKeu

Tandatangani dan arsipkan Bukti Pengiriman

Klik Menu TRANSAKSI

Masukkan Identitas, Kata Sandi, & Tahun Anggaran

KlikSub Menu KIRIM BULANAN untuk pengiriman ADK

Klik Modul SAK pada Menu TRANSAKSI

http://simkeu.kemdiknas.go.id/

PROSEDUR PENGIRIMAN ADK LAPORAN KEUANGAN MELALUI SIMKEU KEMDIKNAS

1. Operator membuat ADK file kirim Laporan Keuangan dan mencetak LK dari Aplikasi SAKPA Kementerian Keuangan dan menyimpan pada kamar data yang telah diketahui oleh Operator

2. Operator melakukan pengiriman minggu ke II (laporan bulan sebelumnya yang telah direkonsiliasi) dan IV (laporan bulan berjalan) setiap bulan melalui SIMKeu dengan cara: a. Membuka aplikasi perambah internet (disarankan Mozzilla Firefox); b. Masuk ke alamat situs SIMKeu http://simkeu.kemdiknas.go.id dan pilih menu

TRANSAKSI; c. Masuk ke dalam menu TRANSAKSI dengan memasukkan Identitas, Kata Sandi, dan

Tahun Anggaran;

3. Pada Menu TRANSAKSI SAK SIMKeu Kemdiknas, Operator melakukan a. unggah ADK file kirim dan berkas pendukung yaitu: Register Pengiriman, Neraca, dan

Jurnal dalam bentuk PDF b. mengisi keterangan yang dibutuhkan, yaitu: Nilai LRA Brutto, Keterangan berkas,

Validasi Laporan, serta Keterangan mengenai Rekonsiliasi Internal dan Eksternal (untuk pengiriman minggu ke II)

c. klik tombol KIRIM, dan memeriksa rincian berkas yang akan dikirim d. bila sudah benar, klik tombol KIRIM yang terletak pada kolom di sebelah kanan berkas

yang dimaksud

4. Untuk Bukti Pengiriman, Operator a. mencetak bukti pengiriman melalui SIMKeu Kemdiknas ini dengan cara klik tombol

CETAK b. Menandatangani bukti pengiriman dan mengarsipkan.

http://simkeu.kemdiknas.go.id/

P. Administrasi Operator Verifikator Validator

Mulai

Penerimaan dan Pencatatan Penerimaan Dokumen Sumber

Verifikasi Dok. Sumber

T

Dikembalikan ke bagian terkait untuk dilengkapi

Input Data Transaksi pada SAKPA

Membuat ADK file kirim dan Hasil Cetak LK

Verifikasi Hasil Cetak LK

Verifikasi Hasil Cetak LK

Rekonsiliasi Internal dan External

Validasi

Perintah PengirimanLK

Unggah dan Kirim ADK pada SIMKeu Kemdiknas

Pengiriman dan Pengarsipan LK Cetak

Verifikasi Dok. Sumber

T

Selesai

Bagan Arus Rinci Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Pada tingkat UAKPA/Satker

Y

Y

Y

T Perbaikan input data transaksi pada SAKPA

Y

T

Y

LAPORAN MANAJEMEN

1. MONITORING PENGIRIMAN ADK LK SETIAP JENJANG UNIT AKUNTANSI (SAK DAN SIMAK-BMN

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN & NERACA (SAK)

3.5. Aset Rusak Berat;

3.6. Realisasi Belanja Modal Yang Menghasilkan Aset

3.7. Perbandingan Neraca SAK & SIMAK

3.1. Neraca SIMAK-BMN

3.2. Luas Tanah;

3.3. Jumlah Rumah Negara

3.4. Penghapusan

2.1. UAPA (TKT KEMENTERIAN) 1) Per Jenis Kewenangan 2) Per Jenis Pengeluaran 3) Per Unit Utama 4) Per Unit Utama/Jenis kewengn/Satker /Belanja 5) Per Program 6) Per Kegiatan 7) Per Klasifikasi Belanja 8) Per Akun 9) Per Provinsi 10) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 11) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

12) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

2.2. UAPPA-E1 (TINGKAT ESELON-1) 1) Per Satker 2) Per Jenis Kewenangan 3) Per Jenis pengeluaran 4) Per Program 5) Per Kegiatan 6) Per Klasifikasi Belanja 7) Per Akun 8) Per Provinsi 9) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 10) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 11) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

2.3. UAPPA-W (TINGKAT WILAYAH) 1) Per Satker 2) Per Jenis pengeluaran 3) Per Program 4) Per Kegiatan 5) Per Klasifikasi Belanja 6) Per Akun 7) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 8) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 9) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

2.4. UAKPA (TINGKAT SATKER) 1) Per Jenis pengeluaran 2) Per Program 3) Per Kegiatan 4) Per Klasifikasi Belanja 5) Per Akun 6) Perbandingan Rencana Cair &Realisasi (grafik) 7) Perbandingan Target dan Realisasi PNBP 8) Neraca SAK & Banding SIMAK-BMN

3. SIMAK-BMN

39

MONITORING PENGIRIMAN ADK LAPORAN K EUANGAN

UAPA/UAPPA-E1/UAPPA-W (SAK & SIMAK-BMN)TAHUN ANGGARAN ....

PERMENDIKNAS

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

LATAR BELAKANG

1. Adanya perubahan struktur

organisasi dan tata kerja

Kementerian Pendidikan

Nasional

2. Perubahan alokasi anggaran

pada satuan kerja di lingkungan

Kementerian Pendidikan

Nasional.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan nasional.

3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan Nasional

yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran Kementerian.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja

yang ditetapkan oleh Menteri yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk

mengelola anggaran yang dikuasakan kepadanya.

6. Eselon I adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang terdiri dari Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat

Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Badan Penelitian dan

Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

7. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada

kantor/satker.

8. Pencatatan adalah kegiatan memindahkan data-data dalam lembaran kertas menjadi

data-data elektronik.

Pasal 1 9. Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS adalah dokumen yang

berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau

bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

10.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

11.Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian atau unit organisasi daerah di

bawah Gubernur atau Kepala Daerah yang bersifat fungsional yang melaksanakan

fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi

Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.

12.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat UAPA/B

adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian.

13.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I yang selanjutnya

disingkat UAPPA/B-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I yang

ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur Eselon pada Kementerian.

14.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah yang selanjutnya

disingkat UAPPA/B-W adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi

yang ditetapkan oleh Menteri sebagai koordinator wilayah provinsi.

15.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat

UAKPA/B adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat satuan kerja.

16.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa

disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data

buku besar, dan/atau data lainnya.

Pasal 2 1) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian dibentuk untuk

menghasilkan laporan keuangan termasuk bagian anggaran

pembiayaan dan perhitungan.

2) Unit Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a. Unit Akuntansi Keuangan; dan

b. Unit Akuntansi Barang Milik Negara.

Pasal 3 1) Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a. UAPA.

b. UAPPA-E1;

c. UAPPA-W; dan

d. UAKPA.

2) Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a. UAPB.

b. UAPPB-E1;

c. UAPPB-W; dan

d. UAKPB. 3) Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri.

Pasal 4 1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara

sesuai dengan kewenangannya:

a. memproses Dokumen Sumber untuk menghasilkan laporan keuangan

berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. melakukan pengiriman dan/atau penggabungan laporan keuangan;

c. melakukan penyusunan laporan keuangan;

d. melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan.

2) Dalam memproses Dokumen Sumber :

a. UAKPA/B mencatat semua Dokumen Sumber dari setiap transaksi

keuangan maupun barang dalam SAK dan SIMAK-BMN sesuai

dengan sifat transaksi dan dokumen sumber yang digunakan; dan.

b. UAPPA/B-W, UAPPA/B-E1 dan UAPA/B melakukan penggabungan

laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi yang ada di

bawahnya.

3) Setiap Pejabat Perbendaharaan sesuai tugas dan fungsinya wajib

menyampaikan Dokumen Sumber ke Petugas SAI (SAK dan SIMAK-

BMN) untuk diakuntansikan.

4) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1) Setiap unit akuntansi keuangan di lingkungan Kementerian wajib

mengirimkan:

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca beserta arsip data

komputer ke jenjang unit akuntansi di atasnya setiap bulan; dan

b. Laporan keuangan semester dan tahunan

2) Setiap unit akuntansi wajib mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran

dan Neraca beserta arsip data komputer ke Kementerian Keuangan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. UAKPA kepada KPPN setiap bulan.

b. UAPPA-W kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di

wilayah masing-masing setiap bulan.

c. UAPPA-E1 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap

triwulan.

d. UAPA kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

3) Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan dilengkapi

dengan Catatan Atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggung

Jawab (Statement of Responsibility) dan untuk tingkat UAPA dilengkapi

dengan pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 5 4) Pengiriman laporan keuangan semester dan tahunan diatur Sbb.:

a. Arsip Data Komputer file backup dikirim melalui SIMKeu;

b. Hardcopy Laporan Keuangan yang berisi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan

sesuai ketentuan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri ini.

5) Pengiriman Arsip Data Komputer Laporan Keuangan oleh setiap unit

akuntansi kepada unit akuntansi jenjang di atasnya mengikuti tata waktu

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

16 Tahun 2008 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

6) Pengiriman Arsip Data Komputer File Kirim melalui SIMKeu dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengiriman minggu II adalah Arsip Data Komputer bulan lalu yang

telah direkonsiliasi;

b. Pengiriman minggu IV adalah Arsip Data Komputer bulan berjalan

yang belum direkonsiliasi.

7) UAKPA/B Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengirimkan laporan

keuangan ke unit Eselon I yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/

Tugas Pembantuan dan ke UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan.

Pasal 6

1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi

Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian

secara berjenjang dapat melakukan pembinaan dan

monitoring penyusunan laporan keuangan di satuan

kerja, untuk kesinambungan dalam penyusunan dan

keandalan laporan keuangan.

2) Dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit

Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang

Milik Negara dapat bekerja sama dengan

Sekretariat Jenderal Kementerian dan/atau unit

kerja Kementerian Keuangan setempat.

Pasal 7 1) Setiap Unit Akuntansi Keuangan di lingkungan Kementerian wajib

melakukan rekonsiliasi eksternal sebagai berikut :

a. UAKPA dengan KPPN setiap bulan.

b. UAPPA-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

setiap triwulan.

c. UAPPA-E1 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

d. UAPA dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.

2) Setiap Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik

Negara di lingkungan kementerian wajib melakukan rekonsiliasi internal

antara petugas SAK dan Petugas SIMAK-BMN dengan ketentuan sbb.:

a. Tingkat UAKPA/B dilakukan :

1. setiap bulan sebelum tanggal penyampaian laporan keuangan

ke KPPN dan ke unit akuntansi keuangan di atasnya untuk

pengiriman minggu II;

2. Setiap semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke

jenjang unit akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Kuasa

Pengguna (LBKP) kepada KPKNL.

Pasal 7 b. Tingkat UAPPA/B-W dilakukan setiap semester sebelum

penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit akuntansi di

atasnya dan Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

c. Tingkat UAPPA/B-E1 dilakukan setiap semester dilakukan setiap

semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke jenjang unit

akuntansi di atasnya dan Laporan Barang Pengguna Eselon-1

(LBP-E1) kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara.

d. Tingkat UAPA/B dilakukan setiap semester dilakukan setiap

semester sebelum penyampaian laporan keuangan ke Ditjen

Perbendaharaan dan Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3) Setiap Unit Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian

wajib melakukan rekonsiliasi eksternal setiap semester antara:

a. UAKPB dengan KPKNL.

b. UAPPB-W dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

c. UAPPB-E1 dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

d. UAPB dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 8

KPA di lingkungan Kementerian yang tidak menyampaikan

laporan keuangan secara berjenjang dan tepat waktu, dikenai

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 10

UAPPA/B Wilayah untuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan

menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan UAPPA/B

Wilayah dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang menjadi

tugas dan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota terbentuk.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

dinyatakan tidak berlaku.

PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER DAN TAHUNAN

1. Laporan Semester I

Unit Organisasi Diterima Proses dan Dikirim dari Waktu

Rekonsiliasi Pengiriman

UAKPA/B - - 10 Juli 2XX1 2 hari

UAPPA/B-W 12 Juli 2XX1 3 hari 15 Juli 2XX1 2 hari

UAPPA/B-E1 17 Juli 2XX1 3 hari 20 Juli 2XX1 2 hari

UAPA/B 22 Juli 2XX1 3 hari 26 Juli 2XX1

Menkeu cq. 26 Juli 2XX1 - - -

Dirjen PBN/KN

2. Laporan Tahunan

Unit Organisasi Diterima Proses dan Dikirim dari Waktu

Rekonsiliasi Pengiriman

UAKPA/B - - 20 Januari 2XX2 3 hari

UAPPA/B-W 23 Januari 2XX2 6 hari 29 Januari 2XX2 3 hari

UAPPA/B-E1 02 Februari 2XX2 6 hari 08 Februari 2XX2 2 hari

UAPA/B 10 Februari 2XX2 17 hari Tanggal terakhir Februari 2XX2

Menkeu cq. Tanggal terakhir - - -

Dirjen PBN/KN Februari 2XX2

Keterangan :

Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN/KPKNL, Kanwil Ditjen PBN/DJKN dan Direktorat Jenderal PBN/KN.

Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman.

Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan.

Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.

53

htpp://simkeu.kemdiknas.go.id

Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4

Email : [email protected]

04. Kebijakan Penyusunan Lk Kemdikbud Implementasi Simkeu Sosialisasi Roku 2012

Documents