03. WIKA Keterbukaan Informasi (PSBI)...INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI PT Wijaya Karya (Persero), Tbk untuk selanjutnya disingkat “Perseroan” , saat ini merupakan pemegang

1

-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK.

Kegiatan Usaha Utama: Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro

industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering

procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan

usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan

dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10

Jakarta 13340, Indonesia Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830

www.wika.co.id [email protected]

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Rangka Rencana Transaksi Penambahan Pinjaman Pemegang Saham kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam & L.K. No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep. 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009

tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam informasi kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

2

DAFTAR ISI

I. UMUM……………………………………………………………………................................................................

3

II. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI............................................................................ 6 III. MANFAAT TRANSAKSI..............................................................................................................

8

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI.......................................................................................................

8

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN ....................................

8

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS...................................................................................

10

VII. INFORMASI TAMBAHAN .........................................................................................................

11

3

I. UMUM A. Umum Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 (“Akta Pendirian Perseroan”). Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 (“Penawaran Umum Perdana”). Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. atau disingkat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"). Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047322.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 (“Akta No. 34/2020”).

B. Kegiatan Usaha Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

4

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047322.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal

(Rp. 100,00) per lembar saham

%

Modal Dasar - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Seri B

1

34.999.999.999

100

3.499.999.999.900

-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

35.000.000.000 3.500.000.000.000

1. Pemerintah Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna 1 100 - Saham Seri B 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05

2. Kepemilikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Agung Budi Waskito (Direktur

Utama) - Ade Wahyu (Direktur Keuangan)

34.200

457.435

3.420.000

45.743.500

0,0003813

0,0050996 3. Masyarakat dengan Kepemilikan

dibawah 5% 3.134.609.737 313.460.973.700 34,94

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

8.969.951.372 896.995.137.200 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 26.030.048.628 2.603 .004.862.800 - D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250827, tanggal 16 Juni 2020 susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : Jarot Widyoko Komisaris : Edy Sudarmanto Komisaris : Firdaus Ali Komisaris : Satya Bhakti Parikesit Komisaris Independen : Adityawarman Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo

5

2. Direksi Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250827, tanggal 16 Juni 2020 susunan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Agung Budi Waskito Direktur Keuangan : Ade Wahyu Direktur Quality, Health, Safety and Environment : Rudy Hartono Direktur Human Capital dan Pengembangan : Mursyid Direktur Operasi I : Hananto Aji Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi Direktur Operasi III : Sugeng Rochadi

E. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.84/DK/WIKA/2020 tanggal 8 Oktober 2020, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut : Ketua merangkap Anggota : Suryo Hapsoro Tri Utomo Wakil Ketua merangkap Anggota : Adityawarman Anggota : Nirsihing Asmoro Anggota : Nanda A. Wijayanti

F. Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut : Nama : Mahendra Vijaya Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia No. Telepon : (021) 8067 9200 No. Fax : (021) 2289 3830 Email : [email protected]

6

II. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI PT Wijaya Karya (Persero), Tbk untuk selanjutnya disingkat “Perseroan”, saat ini merupakan pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk selanjutnya disingkat “PSBI” sebesar 38% yang merupakan konsorsium BUMN sebagai bagian dari pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia—China (selanjutnya disingkat “KCIC”) untuk proyek High Speed Railway (HSR) atau kereta cepat Jakarta—Bandung dan pengembangan kawasan di sejumlah wilayah yang disinggahi (Transit Oriented Development-TOD) selanjutnya disebut “Proyek HSR”. Sehubungan dengan surat dari PSBI Nomor DU.IN.02.01.458.2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Sisa Kewajiban Setoran untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada Pemegang Saham PSBI sebesar Rp1.710.024.022.836 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar dua puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam), dengan porsi Perseroan sebesar 38% atau senilai Rp645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah). Dalam realisasinya penyertaan saham tersebut tidak dapat terlaksana dengan alasan bahwa tidak seluruh Pemegang Saham PSBI akan melakukan setoran sesuai dengan porsi kepemilikannya, sehingga Perseroan untuk memenuhi setoran modal kepada PSBI tersebut dilakukan melalui shareholder loan yang juga sama dilakukan Pemegang Saham eksisting lainnya. Dalam rangka mendukung pertumbuhan PSBI dan kelancaran Proyek HSR, berdasarkan keputusan Direksi Diluar Rapat Nomor 45A/KLR-DIR/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan memperhatikan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan No.81/DK/WIKA/2020 pada tanggal 7 Oktober 2020 yang intinya untuk mendukung, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui rencana pemberian pinjaman pemegang saham (shareholder loan) kepada PSBI sebesar Rp645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PSBI untuk melaksanakan tambahan setoran modal pada KCIC (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”). Rencana Transaksi ini akan menambah pinjaman kepada PSBI sebelumnya yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

Waktu Transaksi Keterangan Nominal Transaksi (Rupiah)

Desember 2015 Realisasi Shareholder Loan 1 285.000.000.000

Januari 2017 Realisasi Shareholder Loan 2 440.012.309.000

Oktober 2017 Realisasi Shareholder Loan 3 486.400.000.000

Januari 2018 Realisasi Shareholder Loan 4 5.253.541.724

Februari 2018 Realisasi Shareholder Loan 5 940.000.000.000

Maret 2018 Realisasi Shareholder Loan 6 373.000.000.000

April 2018 Realisasi Shareholder Loan 7 625.000.000.000

Juli 2018 Realisasi Shareholder Loan 8 829.674.850.337

Total Pinjaman Dana 3.984.340.701.061

7

Sehingga Rencana Transaksi ditambah dengan Total Pinjaman Dana yang sudah terealisasi menjadi sebesar Rp4.630.171.696.577,- (empat triliun enam ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Rencana Transaksi merupakan transaksi Perseroan dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan yaitu PSBI yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 38% saham untuk melaksanakan tambahan setoran modal pada KCIC sehingga dapat mempertahankan porsi kepemilikannya maka Rencana Transaksi tidak dapat dilakukan dengan pihak lain. Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1”) dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Perseroan berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah :

1. Merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham PBSI dengan kepemilikan saham sebesar 38%.

2. Tidak Merupakan Transaksi Material, dengan Rencana Transaksi penambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dibandingkan dengan Ekuitas pada Perseroan periode 30 Juni 2020 sebesar Rp16.223.892.679.000,- maka Rencana Transaksi ini sebesar 3,98%.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI Perseroan menyampaikan informasi terkait dengan Rencana Transaksi yaitu pemberian pinjaman pemegang saham (shareholder loan) sebesar Rp 645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PSBI untuk melaksanakan Pemenuhan Sisa Kewajiban Setoran untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dijadikan setoran modal PSBI kepada KCIC.

Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi Perseroan Nomor 09/RIS-KOMDIR/WIKA/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 Perseroan telah disetujui secara prinsip untuk penyertaan tambahan setoran modal kepada PSBI sebesar Rp 645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan ketentuan dalam pelaksanaan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dengan

8

memperhatikan batas kewenangan transaksi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris serta dengan ketentuan tetap mempertahankan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada PSBI maksimal 38%.

Sumber dana Rencana Transaksi berasal dari pinjaman perbankan dengan tingkat bunga sebesar 10,25%. Sesuai dengan informasi dari Manajemen Perseroan, bunga pinjaman perbankan adalah sebesar 10,25% per tahun. Maka besaran Cost of Fund Perseroan merujuk kepada besaran bunga pinjaman perbankan sebesar 10,25% per tahun dan merupakan beban bunga yang sehingga bunga yang dibebankan kepada PSBI adalah 10,25%+1%=11,25% tanpa jaminan dan tanpa pembatasan (covenant) terhadap PSBI.

III. MANFAAT TRANSAKSI Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi tersebut, PSBI mampu untuk melakukan setoran modal kepada KCIC dalam rangka Proyek HSR sehingga Proyek HSR bisa diselesaikan sesuai dengan skedul yang diharapkan. IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

Gambar Struktur Pemegang Saham PSBI

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan (“KJPP Iskandar”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Atas Kewajaran Rencana Transaksi penambahan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) kepada PSBI oleh Perseroan yang termuat dalam laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00453/2.0118-00/BS/03/0520/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 :

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

PT Perkebunan Nusantara VIII

PT Jasa Marga (Persero), Tbk

38% 25% 25% 12%

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

9

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WIKA dan PSBI, dimana WIKA sebagai pemberi pinjaman dan PSBI sebagai peminjam.

2. Obyek Penilaian Objek penilaian adalah rencana transaksi penambahan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dengan jumlah Rp 645.830.995.516,- (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada PSBI untuk melaksanakan tambahan setoran modal pada KCIC.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi • Laporan Penilaian bersifat non-disclaimer opinion. • Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses

penilaian. • Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. • Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).

• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. • Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat

mempengaruhi operasional perusahaan. • Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir. • Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas : • Nilai dari objek yang ditransaksikan. • Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang

saham. • Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana

transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham. Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut: • Melakukan analisis transaksi. • Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi. • Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi. • Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi. • Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Nilai transaksi berdasarkan besaran dana pinjaman dari pemegang saham (shareholder loan) kepada PSBI untuk melaksanakan tambahan setoran modal pada KCIC sesuai dengan kebutuhan

10

Proyek KCIC adalah wajar, demikian juga dengan suku bunga pinjaman yang dikenakan masih dalam kisaran suku bunga pasar adalah wajar.

Hasil analisis atas cost of fund dari WIKA sebagai kreditur yang dikenakan kepada PSBI berada dikisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas pinjaman dari WIKA kepada PSBI adalah wajar.

Dampak keuangan terhadap Perseroan dari transaksi yang dilakukan adalah meningkatkan kondisi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas Perseroan dan Perseroan dan pembangunan Proyek KCIC dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk menyelesaikan Proyek KCIC hingga dapat beroperasi komersial yang akan memberikan laba dan meningkatkan ekuitas Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1;

2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;

3. Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

11

VII. INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat : Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia Telp. : (021) 8067 9200 Fax. : (021) 2289 3830 Email : [email protected] Situs web : www.wika.co.id

Hormat kami, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Sekretariat Perusahaan, Mahendra Vijaya Sekretaris Perusahaan