02.02 Kebijakan Pengadaaan Cpns - Cpnsonline.com

WWW.CPNSONLINE.COM

PUSAT PEMBELAJARAN SOAL CPNS DAN TRYOUT CAT CPNS

ContactUs:SMSCENTER:0857.95.600.612Email:[email protected]://www.cpnsonline.com

MODULPEMBELAJARANSOALCPNSINIMILIKCPNSONLINE.COM

HAKCIPTADILINDUNGIUNDANGUNDANG!

Dilarangkerasmenerjemahkan,menyalin,ataumemperbanyaksebagianatauseluruhisimodulpembelajaraninitanpaizintertulisdaripemeganghakcipta.SanksiPelanggaranPasal44:UndangundangNomor7Tahun1987TentangPerubahanatasUndangundangNomor6Tahun1982TentangHakCipta.1) Barangsiapadengansengajadantanpahakmengumumkanataumemperbanyaksuatu

ciptaan ataumemberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.100.000.000,(seratusjutarupiah).

2) Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan,mengedarkan,ataumenjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksuddalamayat (1),dipidanadenganpidanapenjarapaling lama5 (lima) tahundan/ataudendapalingbanyakRp.50.000.000,(limapuluhjutarupiah).

ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS

TA 2013Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan

Reformasi Birokrasi

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI

1. Total PNS sebanyak 4.462.982 (data Desember 2012).

2. Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya.

4. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.

5. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya

ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:

1. Perencanaan Pegawai2. Pengadaan Pegawai

(rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam

jabatan (fungsional, struktural)

4. Penyusunan Pola Karier Pegawai

5. Pengelolaan kinerja pegawai

6. Pengembangan kualitas pegawai

7. Penegakan Disiplin Pegawai

8. Remunerasi9. Pemberhentian/pemensi

unan

KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN

PNS:

1. PROFESIONAL:

Memilikikeahlian,keterampilandanpengetahuan

Memilikikecakapan

Memilikiwawasantentangpekerjaannya

Memilikidedikasiyangtinggi

Memilikiminatpadatugasjabatannya

2. BERMORALdan

3. SEJAHTERA

DASARHUKUMUUNo.43Tahun1999joUUNo.8Tahun1974tentangPokokpokokKepegawaian.

POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR

PEMERINTAHAPEMBANGUNAN

PELAYANANPUBLIK YANGBERKUALITA

LINGKUNGAN STRATEGIS:NASIONAL REGIONAL

GLOBAL2

7Program RBBidangSDMAparatur

1. PenataanJumlah,DistribusidanKualitasPNS;2. SistemSeleksiCPNS;3. PromosisecaraTerbuka;4. PenguatanSistemDisiplindanEtikaSDMAparatur;5. ProfesionalisasiPNS;6. PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri;7. PenyempurnaanSistemPensiun

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM

DALAM KAITAN PERENCANAAN FORMASI, KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999

bahwa PNS adalah setiap WN RI yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

berwenang dalam jabatan negeri.

Pasal 1, ayat (1)

Pasal 17 ayat 1

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 15 ayat (1)bahwa formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu

berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harusdilaksanakan

Identifikasi jabatan utama dan jabatan penunjang Analisis Kebutuhan (perhitungan beban kerja dan

kebutuhan SDM setiap jabatan)

Analisis Bezetting per jabatan Perencanaan pemenuhan SDM

Perencanaan SDM Aparatur

Ketersediaan SDM Aparatur secara jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi secara tepat

Kinerja SDMAparatur Profesionalisme SDMAparatur

Efisiensi Anggaran &Sumber Daya lain

VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Jabatan Utama : Merupakan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika

jabatan ini tidak ada atau tidak diisi maka organisasi tidak berfungsi)

Memberikan layanan langsung pada masyarakat Pekerjaan bersifat teknis substanstif Pelaksanaan tugas tidak dapat/sulit diganti oleh orang lain

Jabatan Penunjang Bukan pelaksana tugas pokok suatu organisasi (jika jabatan

ini tidak ada atau tidak diisi, pengaruh thd organisasi tidak besar)

Memberikan layanan ke dalam birokrasi Pekerjaan bersifat administrasi (clericaldan pendukung lain) Pelaksanaan tugas dapat/mudah diganti oleh pemangku

jabatan lain

A. IDENTIFIKASI JABATAN UTAMA DAN JABATANPENUNJANG

FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu

Kebutuhan pegawai merupakan totalitas jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan pada suatu unit kerja atau unit

organisasi

FORMASI=KEBUTUHANPEGAWAI

Proses yang dilakukan secara logik dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang

diperlukan sehingga dapat diidentifikasi mampu tidaknya melaksanakan tugas secara berdayaguna,

berhasilguna, dan berkelangsungan

TUJUANSetiap pegawai yang dimiliki pekerjaan, sehingga setiap pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang ditetapkan

ALATNYAPeta dan uraian jabatan

C.ANALISISBEZETING/PEGAWAIYANGADA(WORKFORCEANALISYS)

2) Analisis Bezeting menurut KompetensiPegawai

1)Analisis Bezeting menurut Kekuatan RiilPegawai

KELEBIHANbila persediaan lebih

banyak dari pada kebutuhan

KEKURANGANbila persediaan lebih

sedikit dari pada kebutuhan

Kekurangan berarti lowongan untuk diusulkan

Identifikasi perubahan dalam organisasi :

Perubahan target-target

Perubahan fungsi-fungsi

Perubahan komposisi pegawai (promosi, mutasi, pensiun)

Perubahan lain yang mempengaruhi organisasi

Hal lain diperhatikan :1. Memperkirakan pegawai adalah tanggung jawab pimpinan

Pengelola Kepegawaian dengan masukan pimpinan teknis

2. Dimulai dengan penilaian program yang berdampak padapelaksanaan tugas-tugas

3. Kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan danpersyaratan berdasarkan perhitungan dan proyeksi 5tahunan

PENETAPAN FORMASI MEMPERHITUNGKAN KEMAMPUAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

BAHWA FORMASI YANG TELAH DISUSUN SECARA TEPAT

BERDASARKAN NORMA-NORMA YANG RASIONAL, SULIT DIPENUHI BILA

TIDAK DIDUKUNG OLEH KEMAMPUAN ANGGARAN YANG MEMADAI

ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013

ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013

Kebijakan umum alokasi formasi adalahZero Growth secara Nasional dalam artialokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secaranasional

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010237.556.363,Angka pertumbuhan penduduk per tahun1.48 %Arah kebijakan pertambahan PNS secaranasional tetap diusahakan Zero Growthmenuju minus growth sampai selesainyarencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-IIserta terwujudnya organisasi yang rigthsizing. (antisipasi rencana pengangkatanPPDPK 20% dari kuota formasi secaranasional

POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL

3 (Tiga) Pola :

1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecildari jumlah PNS yang pensiun.

2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama denganjumlah PNS yang pensiun.

3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar darijumlah PNS yang pensiun.

MINUS GROWTHAlokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang

pensiun\

Bagi instansi yang :

Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis bebankerja di banding pegawai yang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalamAPBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalamAPBD bagi Propinsi

ZERO GROWTH

Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang : Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis

beban kerja di banding dengan pegawai yang ada(bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d50 % dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d30 % dalam APBD bagi Propinsi

Growth

Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun

Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil

analisis beban kerja di banding dengan pegawaiyang ada (bezetting)

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 %dalam APBD bagi Kab/Kota

Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 %dalam APBD bagi Propinsi

Persyaratan pemenuhan usul formasi dariPelamar Umum TA 2013 :

Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umumdiberikan secara selektif pada instansi sbb :

Instansi yang sudah menyampaikan hasilanalisis jabatan dan analisis beban kerja,redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5tahun

Instansi yang tidak memilki tenaga honorerkategori I dan kategori II

Instansi yang memiliki jumlah Honorer kategori Idan II yang lebih kecil dibandingkan jumlahpegawai yang pensiun serta anggaran belanjapegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagiKabupaten/Kota dan 30 % bagi Provinsi

Jumlah alokasi juga memperhatikan rasiopegawai dengan penduduk, rasio pegawaidengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawaidan prioritas jabatan

Prioritas Jabatan :

Alokasi formasi dari pelamar umum didasarkan padajabatan-jabatan yang menurut hasil perhitunganbeban kerja memiliki kekurangan pegawai yangcukup siginifikan dengan prioritas :

Instansi Pusat Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) Dosen (Eksakta dan Teknik) Jabatan penegak hukum (pro justice) Jabatan yang berperan sebagai pelaksana

utama (core bussines) fungsi instansi Jabatan untuk memenuhi standar internasional

Instansi Daerah

Tenaga Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) Tenaga Medis dan Paramedis Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan

ekonami masyarkat (pro Growth), Jabatan yang berperan menciptakan lapangan

kerja (proJob) Jabatan yang berperan menciptakan

pengurangan kemiskinan (pro poor) Jabatan yang berperan pengendalian

pertumbuhan penduduk

REFORMASISISTEM PENGADAANPEGAWAINEGERISIPIL(PNS)

1. Untuk memperoleh PNS yang kompeten sesuai tuntutanjabatan

- PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku PublikService

- PNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI(memiliki wawasan kebangsaan)

- PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untukpengembangan kapasitas dan kinerja

- PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan

2. Mewujudkan sistem seleksi PNS yang obyektif transparan,kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotismeserta tidak dipungut biaya

3. Sistem pengadaan PNS yang bersih dan berbasis kompetensisebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS

TUJUANREFORMASISISTEMPENGADAANCPNS

1Formasi

Usulanformasididasarkanpadausulandarisetiapsatuanorganisasi(tanpaanalisisyangcermat)

Usulan formasi wajib berdasarkan hasil :

a. Analisis jabatan

b. Analisis beban kerja

c. Redistribusi PNS

d. Proyeksi kebutuhan PNS5Tahun

Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan

ASPEKYANGDILAKUKANPERUBAHAN

Penetapan formasiberbasis pangkat/Golongan ruang :

a. Gol/ruang

b. Jumlah alokasi

Kondisisebelumnya Kondisiperubahan

Penetapan formasi berbasis jabatan:

a. Nama jabatan

b. Kualifikasi pendidikan

c. Gol/ruang

d. Jumlah alokasi

e. Unitkerja penempatan

2.Soalujian

1.Pemerintahmenetapkankisikisi

2. SoaldisusunolehPPKbekerjasamadenganPTN

kualitasdanrelevansisoaldengankisikisikurangterjamin,

kerahasiaansoalkurangterjamin(shgkualitasPNStidaksama)

1. SoaldisusunolehTimAhlidarikonsorsium10PTN

2. TimpenyusunsoaldanTimperamusoalterpisah

3. DilakukanUjivaliditasSoal

4. Seluruhinstansimenggunakanstandarsoalyangsama

KualitasdanrelevansisertakerahasiaansoallebihterjaminshgPNS

kualitasnyasama

Kondisisebelumnya

a.Penyusunansoal

kondisiperubahan

1. Tes Kompetensi

Tes Pengetahuan Umum Tes Bakat Skolastik Tes Skala Kematangan

2.Tes Psikologi

1. Tes Kompetensi Dasar

Tes Wawasan Kebangsaan Tes Intelegensia Umum Tes Karakteristik Pribadi

2.Tes Kompetensi Bidang

Tes Tertulis Wawancara Tes Psikologi Lanjutan Praktek (performancetes)

Dengan Panduan yangdietapkan oleh PPK

3.Peserta wajib luluskompetensi dasar(PassingGrade)

Kondisisebelumnya

b.MateriSoal

Kondisiperubahan

1. DilakukanolehPPKbekerjasamadgPTN

2. Bersifattertutup

3. Nilaitidakdiumumkan/diketahuiolehpeserta

4. HasilpengolahanolehdiserahkanpadaPPK

5. KelulusanberdasarRangking

6. PenatapankelulusanoleePPK

(sebagianhasilolahanPTNdiubaholehPPK)

1. DilakukanolehKonsorsiumPTN

2. Bersifatterbuka

3. Nilaidapatdiketahuiolehpeserta

4. Menggunakanpassinggradetertentu

5. HasilolahandisampaikandariKonsorsiumkePanitiaNasionaldisampaikankePPK

6. PenetapanKelulusanolehPPKberdasarhasilolahanKonsorsiumPTN

Kondisisebelumnya

3.PengolahanHasilUjian

Kondisiperubahan

1. Pengawasaninternalinstansi(inspektorat)

2. BKNDeputiDalpeg

1. Pengawasan InternalPmth

Pengawas internalinstansi

BPKP

BIN

KPK(Deputi Pencegahan)

POLRI(Bareskrim

Men.PANRBDeputi Waskun,Inspektorat)

BKN(Deputi Dalpeg)

2. Pengawasan Ekternal

Konsorsium LSM ICW

Kondisisebelumnya

4.Pengawasan

Kondisiperubahan

RENCANA PENGANGKATAN CPNSTA 2013

SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)

Jadwal K-II telah dipublikasikan melalui web.

SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF

PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS

(berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012)

Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori IIMelalui Seleksi secara Nasional 2013

berdasarkan PP 56 Tahun 2012

Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD)oleh konsorsium PTN

Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang olehInstansi Pembina Jafung

Penggandaan dan distribusi soal secaranasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bilasudah siap

Pengolahan LJK oleh Konsorsium PTN (TimIndependen) atau hasil CAT bagi instansi yangsudah siap

Penetapan passing grade TKD oleh Menpan-RB

Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh Men-PAN-RB

dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yangmemenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yangpensiun pada instansi ybs

dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlahyang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlahPNS yang pensiun pada instansi ybs

Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untukKabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur

PENUTUP

PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATANHARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DANPENINGKATAN KOMPETENSI PNS;

ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAANPNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUKDIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DANPERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISILOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIF

ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUKMENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN2012.

RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODA LJK DAN CAT BAGIYANG TELAH SIAP

SekianSekian

\

ContactUs:SMSCENTER: 0857.95.600.612 Email: [email protected] Facebook: http://facebook.cpnsonline.com Twitter: http://twitter.cpnsonline.com Blog: http://blog.cpnsonline.com Web utama http://www.cpnsonline.com

MODULINIMILIKCPNSONLINE.COM

HAKCIPTADILINDUNGIUNDANGUNDANG!

Dilarangkerasmenerjemahkan,menyalin,ataumemperbanyaksebagianatauseluruhisimodulpembelajaraninitanpaizintertulisdaripemeganghakcipta.SanksiPelanggaranPasal44:UndangundangNomor7Tahun1987TentangPerubahanatasUndangundangNomor6Tahun1982TentangHakCipta.1) Barangsiapadengansengajadantanpahakmengumumkanataumemperbanyaksuatu

ciptaan ataumemberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh)tahundan/ataudendapalingbanyakRp.100.000.000,(seratusjutarupiah).

2) Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan,mengedarkan,ataumenjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksuddalamayat (1),dipidanadenganpidanapenjarapaling lama5 (lima) tahundan/ataudendapalingbanyakRp.50.000.000,(limapuluhjutarupiah).

"KelulusanmenjadiCPNSbukansepertiujiandibangkukuliah,jikaAndamenjawabdenganbenarbeberapasoalpertanyaanmakaAndadinyatakanlulus,tapinilaiakhirkelulusanseleksicpnsditentukanolehsiapayangmendapatnilaiSKORTERTINGGIsecararangkingpadaformasiyangdilamar.Yakinlahdengankemampuandiridandidukungpersiapanyangmaksimal,makaAndaakan

menjadiyangterbaikdanluluscpnstanpasogokan"(Dr.H.FaisalSaleh,M.Si)

EBOOK AWAL02.02 Kebijakan Pengadaaan CPNS - CPNSONLINE.COM# Ebook SOALCPNSKebijakan Formasi-Pengedaaan CPNS 2013Slide Number 1Slide Number 27 Program RB Bidang SDM AparaturSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38

EBOOK AKHIR