02 Regulasi Keuangan Sektor Publik

REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Hak dan Kewajiban Negara

UUD 1945 Amandemen IV Bab VIII tentang Keuangan Negara pasal 23

Dasar Hukum Keuangan Negara

Hak Negara Kewajiban Negara

1. Monopoli mencetak dan mengedarkan uang

2. Memungut sumber-sumber keuangan

3. Memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum, dan pemerintah dapat memperoleh (kontra-prestasi) sebagai penerimaan negara

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Dasar Hukum Keuangan DaerahUUD 1945 pasal 18 Amandemen IV,

meliputi: tujuan pembentukan daerah otonom

UU No. 5 thn 1974 ps. 64 tentang Fungsi penyusunan APBD

ASP masuk Era DesentralisasiPrasarana ASP: Standar akuntansi sektor publik Kode akun, transaksinya direview

probabilitasnya untuk konsolidasi & diaudit

Jenis buku besar atau G/L, sebagai pusat pencatatan data primer

Manual sistem akuntansi pemerintahan

Kesamaan organisasi pemerintahan dengan entitas bisnis1. Bagian dari sistem perekonomian,

menggunakan sumberdaya, bertransaksi dan membutuhkan

2. Menghadapi masalah keterbatasan sumberdaya

3. Pola manajemen keuangan (mulai dari perencanaan s.d. pengendalian) membutuhkan akuntansi

4. Dalam beberapa hal, menyediakan produk yang sama

Pemerintah PERBEDAAN Sektor Komersial/Bisnis

Pada demokrasi: eksekutif – legislatif – yudikatifIndikator kesukesan: mutu layanan & efisiensi

Struktur Pemerintahan

Staf dan lini bisnisIndikator kesuksesan: laba & return saham

Tidak ada hubungan langsung

Sifat Sumber Daya

Ada hubungan langsung antara barang atau jasa dengan uang yang dibayarkan

Memliki peran signifikan

Proses Politik Politik internal & masih ada kendali pemegang saham

Layanan kepada masy. Tujuan Organisasi

Keuntungan

Anggaran sebagai pengendali utama

Penggunaan Anggaran

Anggaran sbg alat perencanaan & pengendali internal

Pajak, retribusi, pinjaman, laba BUMN

Sumber Pendanaan

Penjualan barang/jasa

Unik, harga hanya utk menutup sebagian biaya & kos barang/jasa

Penentuan Harga

Kos produksi dibebankan penuh kepada konsumen

Review Regulasi yang terkait dengan ASP

Paradigma Baru ASP di Era Reformasi

Barang dan Jasa Publik

Barang & Jasa Publik vs Barang & Jasa Swasta

pepie diptyana

• Barang publik : barang kolektif yang seharusnya dikuasai oleh negara atau pemerintah tidak eksklusif

• Barang swasta : sifatnya eksklusif• Barang setengah kolektif, dimiliki oleh

swasta atau patungan swasta dengan pemerintah seharusnya tidak boleh eksklusif dan pemerintah ikut menentukan harga jualnya yang biasanya tidak terjangkau rakyat. Misal : sekolah swasta & rumah sakit swasta

Konsep pokok barang & jasa publik

pepie diptyana

Daya saingExcludability : kondisi dimana konsumen & produsen bisa memastikan bahwa orang lain tidak memperoleh manfaat dari barang/layanan tersebut

Daya saing tinggi: jika suatu barang/layanan dipergunakan perseoranganDaya saing rendah: jika suatu barang/layanan dapat dimanfaatkan bersama-sama

Regulasi Keuangan di Indonesia

pepie diptyana

UU No 22 th 1999 tentang Pemda – UU Otoda (pengganti UU No 5 th 1974 – Pemerintahan di Daerah)

UU No 32 th 2004 (penyempurnaan UU No 22 th 1999)

Regulasi Keuangan Sektor PublikIndra Bastian, 2006

pepie diptyana

Hak dan kewajiban negaraHak Negara Kewajiban Negara

Monopoli & cetak uang Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia

Memungkut sumber-sumber keuangan (bea cukai, pajak)

Memajukan kesejahteraan umum

Memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati khalayak umum, dan pemerintah dapat memperoleh (kontra-prestasi) sebagai sumber penerimaan negara

Mencerdaskan kehidupan bangsaIkut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dasar Hukum Keuangan Negara UUD 1945 Bab VIII ps. 23 (APBN

ditetapkan UU. Jika DPR tidak menyetujui, Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu)

Pajak, jenis dan harga mata uang, hak keuangan negara, pemeriksanaan keuangan negara, ditetapkan oleh UU. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR.

Dasar Hukum Keuangan Daerah

• Ps. 18 UUD 1945 Amandemen IV : tujuan pembentukan daerah otonom adalah meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat & melaksanakan program pembangunan

• Daerah otonom : kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas daerah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI

• UU no. 5 tahun 1974, Fungsi penyusunan APBD:• Menentukan jumlah pajak daerah• Mewujudkan otonomi yang nyata dan

bertanggungjawab• Memberi isi dan arti tanggungjawab kepada

Pemda karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemda

• Melaksanakan pengawasan terhadap Pemda • Pemberian kuasa kepada Kepala Daerah untuk

melaksanakan KeuDa dalam batas-batas tertentu

Ciri Manajemen KeuDa Prareformasi

• Pemda = kepala daerah dan DPRD (UU No. 5 th. 1975, ps 13 (1))

• Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertajaban kepala daerah (UU no. 6 th. 1975, ps 33)

• Bentuk Laporan Perhitungan APBD, terdiri dari : Perhitungan APBD ; Nota Perhitungan APBD; dan Perhitungan kas dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan; Ringkasan perhitungan Pendapatan & Belanja

• Pinjaman diperhitungkan sebagai Pendapatan. Kepmendagri No. 903-057 th 1988, sebagai Penerimaan Pembangunan

• Unsur-unsur penyusunan APBD: pemda (kepala daerah & DPRD), belum melibatkan masyarakat

• Indikator kinerja Pemda: Perbandingan anggaran & realisasiPerbandingan standar biaya & realisasinyaTarget & persentase fisik proyek• Laporan Keterangan Pertajaban Kepala Daerah & Lap

Perhitungan APBD tidak dibahas DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah

Ciri Manajemen KeuDa Era (Pasca) Reformasi• Daerah = propinsi dan kota atau kabupaten

(tidak ada lagi Dati I / II)• Pemda = kepala daerah beserta perangkat

lainnya (Badan Eksekutif) , DPRD adalah Badan Legislatif – UU no. 22 th 1999,ps. 14.

• Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertajaban Kepala Daerah (PP No 108 th 2000,ps 5)

• Laporan pertajaban akhir tahun anggaran : Lap Perhitungan APBD; Nota Perhitungan APBD; Lap Aliran Kas; Neraca Daerah, dilengkapi Penilaian Kinerja (PP No 105 th 2000,ps 38)

• Pinjaman Pemda termasuk Penerimaan (belum tentu menjadi hak pemda)

• Masyarakat masuk dalam unsur penyusunan APBD

• Indikator kinerja pemda, ditambah dengan standar pelayanan yang diharapkan

• Lap Pertajaban Kepala Daerah berupa Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah jika 2x ditolak DPRD

• Menggunakan Akuntansi dalam mengelola KeuDa.

6 Pergeseran Pengelolaan Anggaran Daerah• Vertical accountability menjadi horizontal

accountability• Traditional budget menjadi performance budget• Dari pengendalian & audit keuangan, ke

pengendalian dan audit keuangan dan kinerja• Lebih menerapkan konsep value for money• Penerapan pusat pertajaban (responsibility

center)• Perubahan sistem akuntansi:

Single entry double entry

Cash basis modified cash basis

Masa reformasi lanjutan (2004-sekarang) Kepmendagri No. 29 th 2002 diganti

Permendagri No. 13 th 2006 (implementasi PP no. 58 th 2005), ketegasan penggunaan Akuntansi, bukan Pembukuan

PP No 24 th 2005 – Standar Akuntansi Pemerintahan