02 Persiapan Pbj Finish 2012-Bdk Mlg [Recovered]

Sumber :Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLKPP*

SESSION 1

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*7

PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa.Memahami metode pemilihan sistem pengadaan barang /jasa.Memahami pemilihan penyampaian dokumen penawaranMemahami pemilihan metode evaluasi.Memahami pemilihan jenis kontrak.Melaksanakan penyampaian dokumen penawaran dgn latihan kelompok

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahapan persiapan pengadaan barang/jasa

*Rencana Umum Pengadaan(identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ,dan KAK)Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J:Pengkajian ulang paketPengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari: Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak

Pemilihan sistem Pengadaan B/J :Penetapan metode PemilihanPenetapan metode Penyampaian DokumenPenetapan Metode Evaluasi PenawaranPenetapan Jenis KontrakTanda Bukti Perjanjian

Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan

Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

Penyusunan Dokumen Pengadaan

PA/ KPAPPK/ULP/ Pejabat PengadaanPPKULP/ Pejabat Pengadaan

*

Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (psl.34)*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*

1Rencana UmumPengadaan

3Penyusunan & Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

2Pengkajian UlangRencana UmumPengadaanDisajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK Malang

DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi

Rencana Umum PengadaanOutput yang dihasilkan pada Tahap Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)Langkah-langkah Penyusunan RUPMelakukan Identiffikasi Kebutuhan Barang/JasaPenyusunan Rencana PenganggaranKetentuan dalam Pemaketan PekerjaanKetentuan dalam menetapkan Cara PengadaanPengadaan barang/Jasa dpt dilakukan melalui Penyedia Barang/JasaMelalui SwakelolaKetentuan Dalam Menyusun KAKKetentuan Dalam Mengumumkan Rencana Umum*Psl. 22 Penanggungjawab : PA/KPA

Brg/Jasa Pemerintah yg dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi,jumlah/volume brg/jasa yg dibutuhkanKebijakan cara pembiayaan ( RM, PHLN atau PNBP/BLU)Kebijakan Umum ttg :Pemaketan PekerjaanCara Pengadaan melalui : Penyedia brg/Jasa atau dengan SwakelolaPengorganisasian Pengadaan Barang/jasaKerangka Acuan Kerja*Output yang dihasilkan pada Tahap Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Memahami Tupoksi Unit Kerja ybsMengidentifikasi brg/jasa yg sdh ada dan sdh.pernah dilaksanakan pada Unit ybsMengidentifikasi kebutuhan brg/jasa terkait dengan tupoksinyaMelakukan analisis barang/jasa yg msh hrs diadakanMengidentifikasi kebutuhan brng/jasa yg hrs diadakan termasuk menetapkan spesifikasi dan volume barang/jasa yg dibutuhkanBila anggaran yg tersedia tdk mencukupi maka perlu dilakukan penyusunan dan penetapan skala prioritas*Melakukan Identiffikasi Kebutuhan Barang/Jasa

Penyusunan RUP utk thn ke-N, N+k hrs sudah selesai pada tahun ke-N-1K/L/D/I hrs mengalokasikan biaya pelaksanaan pemilihan penyedia brg/jasa dari APBN/APBDHonorarium personil oraganisasi PBJBiaya Pengumuman PBJ termasuk Peng.UlangBiaya Pengandaan dokumen pengadaanBiaya lainnya (pendukung mis:Anwijzer dll)Terkait HR K/L/D/I dpt mengusulkan SBUCat : Menyikapi pasal 73 (1) dan (2) ??*Penyusunan Rencana Penganggaran

Memaksimalkan PDNMenetapkan sebanyak-banyaknya paket yg bisa dilaksanakan utk UK, Ush.Mikro & Koperasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem. Dan kualitas kemampuan teknisNilai paket pekerjaan s.d Rp.2,5 M diperuntukan bagi UK,UM & Kop kcl, kecuali utk paket pek.yg menurut kompetensi teknis yg tdk dpt dipenuhi oleh UK,UM & Kop.KecilHal-hal y dilarang:Menyatukan atau memusatkan beberapa keg.yg tersebar di beberapa daerah/lokasi yg menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-,masingMenyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yg bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Ush Mikro, UK & Kop.KecilMemecah PBJ menjadi beberapa paket utk menghindari pelelanganMenentukan kriteria, persyaratan atau prosedure pengadan yg diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tdk obyektif

*Ketentuan dalam Pemaketan Pekerjaan

`Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

*

Ketentuan dalam menetapkan Cara Pengadaan*Pengadaan oleh

Penyedia Brg/Pekerjaan Kosntruksi/Js.Lainnya 1. Barang2. Pekerjaan Konstruksi3. Jasa lainnyaJasa Konsultansi

Pengadaan secara swakelola :

K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atauKelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Semua Pengadaan Barang/Jasa Dapat Dilakukan Melalui Penyedia Barang/JasaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Uraian Kegiatan yg akan dilaksanakanLatar BelakangMaksud dan tujuanSumber pendanaanHal-hal lain yg diperlukan utk dijelaskan kpd pelaksana PBJWaktu pelaksanaan dg memperhatikan bts thn anggaranSpesifikasi teknis Brg/Jasa yang akan diadakanBesarnya total perkiraan biaya pekerjaan*Ketentuan dalam menyusun KAK

Waktu PengumumanSetelah RKA K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRDDapat mengumumkan rencana pelaksanaan PBJ yg kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya/yang akan datangMedia pengumuman :Website K/L/D/I masing-masingPapan pengumuman resmi di masyarakat sertaPortal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Materi pengumuman paling kurang berisi :Nama dan Alamat PAPaket pekerjaan yg akan dilaksanakan ., baik dilaksnakan melalui penyedia jasa maupun melalui SwakelolaLokasi pekerjaan danPerkiraan besaran anggaran*Ketentuan dalam Mengumumkan Rencana Umum

Pengkajian Ulang R U POutput yang dihasilkan pada Tahap Pengkajian Ulang RUPKetentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum PengadaanAKetentuan Dalam Pengkajian Ulang KAKBKetentuan Dalam Penetapan RUP Setelah Dikaji UlangC

1DLangkah-langkah Pengkajian Ulang RUPKetentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan

2Psl. 34 Penanggungjawab : PPK

Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah,Peranannya sangat strategis dan menentukanHarus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan, Menjadi acuan kegiatan pengadaan.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

*

Tujuan perencanaan pengadaan barang/jasa Diperolehnya barang/jasa dengan kualitas diharapkan /ditetapkan Terjaminnya kelancaran proses pengadaan. Tiga Batasan dalam perencanaan:Besarnya biaya (anggaran) yang dialokasikan, tidak diperkenankan dilampaui jumlah pengeluarannya Jadwal kegiatan/proyek dalam kaitan dengan kurun waktu (lamanya) dan tanggal akhir yang telah ditentukan Mutu produk atau hasil kegiatan/proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggung-jawabkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

*

Output yang dihasilkan pada Tahap Pengkajian Ulang RUPBA Rapat Koordinasi antara PPK dgn ULP/PPUPerubahan R U P yang disepakatiHal-hal yg tdk disepakati hrs dituangkan scr jelas:Perubahan yg diusulkan oleh PPKPerubahan yg diusulkan oleh ULP/PPUsulan PPK kepada PA/KPA ttg perub.thd RUPKetetapan PA/KPA thd usulan perub RUP

*

Langkah-langkah Pengkajian Ulang RUPPPK mengundang ULP/PP dan tim teknis utk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) RUPHal-Hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi:Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaanPengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaanPengkajian ulang KAKPenyusunan BA hsl rapat koordinasi tentang pengkajian ulang RUPPPK mengajukan usulan perubahan RUP kpd PA/KPA berdasarkan BA pengkajian ulang RUPPA/KPA menetapkan RUP yg sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenengannya.*

PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaanHal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi:Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaanPengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaanPengkajian ulang KAK

Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaanPPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPAberdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan1.2.3.4.PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangannya5.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum PengadaanMateri yg dikaji terbatas pada Kebijakan Umum tentang pemaketan pekerjaanTujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yg ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisiensi, meningkatkan peran UK dan memaksimalkan PDNHasil survey pasar dpt digunakan sbg dasar pengkajianBerdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/PP dapat mengusulkan utk menggabungkan atau memecah paketPenggabungan paket dpt dilakukan sejauh tdk menghalangi pengusaha kecil utk ikut sertaPemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tdk untuk menghindari pelelangan/seleksi *

Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya PengadaanMateri yang dikajiRencana biaya paket pengadaanRencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaanPengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan utk memastikanKode Akun yg tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran ; danPerkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan atau biaya paket pekerjaanTersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran maka PPK dan/atau ULP/PP mengusulkan Revisi dokumen anggaran *

Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang KAKUraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yg meliputi :Latar belakangMaksud dan tujuanSumber pendanaan (RM,PHLN, PNBP/BLU)Ruang lingkup dan keluaran yg diinginkan (khusus Js.Konsultansi)Hal-hal lain yang diperlukanJenis, isi dan jumlah laporan yang hrs dibuat (apabila diperlukan) cukup jelasJadual pelaksanaan pengadaan brg/jasa (bukan jadual pemilihan penyedia brg/jasa) cukup jelas yg meliputi:Kapan Barang/Jasa harus tersedia/dilaksanakanLokasi dimana barang/jasa hrs tersedia/dilaksanakanBatas akhir tahun anggaran hrs diperhatikan*

Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang KAK (2)Spesifikasi Teknis brg/jasa cukup jelas yg meliputi :Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna/penerima akhirTidak mengarah kpd merk/produk tertentu, kecuali utlk pengadaan suku cadangMemaksimalkan PDN; danMemaksimalkan penggunaan SNITotal perkiraan biaya cukup jelasJadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yg telah ditetapkanPencantuman syarat-syarat bahan yg dipergunakan dlm pelaksanaan pekerjaanPencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produkPencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; danBila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barangPersyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak mengarah kepada individu tertentuKejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hub antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan , serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).Perkecualian utk pekerjaan yg bersifat rahasia, tdk perlu analisis tersebut.*

Ketentuan Dalam Penetapan RUP Setelah Dikaji UlangApabila PPK dan ULP/PP sepakat utk merubah RUP, maka perubahan tsb diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA utk ditetapkan kembaliApabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/PP terkait RUP maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskanPutusan PA/KPA bersifat final*

Penyusunan & Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaanOutput yang dihasilkan pada Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan PengadaanLangkah-Langkah Penyusunan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan*

Psl. 11 Penanggungjawab : PPKRUPSwakelola

Output yang dihasilkan pada Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Output yang dihasilkan pada tahap ini berupa Rencana Pelaksanaan Pengadaan yg digunakan oleh ULP/PP utk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasaDokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini berisi :KAK termasuk Spesifikasi teknis dan gambar-gambar bila diperlukanHPSRancangan (Draft) Kontrak*

Langkah-Langkah Penyusunan Penetapan Rencana Pelaksanaan PengadaanMenyusun dan menetapkan KAK termasuk merinci Spesifikasi Teknis dan GambarPenyusunan didasarkan pada :Rencana umum pengadaan yg telah ditetapkan setelah melalui proses pengkajian oleh PPK dan/atau ULP/PPBA rapat koordinasi ttg pengkajian RUP yg tdk bertentangan dengan ketetapan RUP pd butir a diatas Menyusun dan menetapkan HPSMenyusun dan menetapkan Rancangan kontrak*


Diumumkan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan Portal Pengadaan NasionalSetelah RKA disetujui DPR/DPRD

Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya.

Isi Pengumuman paling kurang:

Nama dan Alamat Pengguna AnggaranPaket PekerjaanLokasi pekerjaanPerkiraan biaya

Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/IPekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempatPekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besarPenyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhanPekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/JasaPekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentuPekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutanPekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeriPenelitian dan pengembangan dalam negeriPekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri


Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*5 W- 1H

Ketentuan yg hrs diperhatikanKetentuan KAK yg telah dibahas sebelumnyaKetentuan HPS (akan dibahas di Modul 3 atau Persiapan 2)Ketentuan Rancangan Kontrak (lihat Session berikutnya)*

Metode Pemilihan Penyedia BarangMetode Pemilihan Penyedia Pek.KonstruksiKriteria Keadaan Tertentu & Kekhususan Brg/JsPEMILIHANMETODEPEMILIHANPENYEDIABRG/JASAMetode Pemilihan Penyedia Jasa LainnyaMetode Pemilihan Penyedia Js.Konsultansi*Ver.1_2010Disajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK Malang

*

Penetapan Metode pemilihan penyedia barang/jasa (Perpres 54/2010 Pasal 35-46)A. Barang, Alternatif Metode : 1.Pelelangan Umum & 2.Pelelangan Sederhana3.Penunjukan Langsung4.Pengadaan Langsung5.Kontes.

B. Jasa Lainnya,Alt.metode1.Pelelangan Umum & 2.Pelelangan Sederhana3.Penunjukan Langsung4.Pengadaan Langsung5.SayembaraC. Pekerjaan KonstruksiPelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsung atauPengadaan LangsungD.Jasa konsultan1. Seleksi umum dan Seleksi Sederhana2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung dan4. Sayembara*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*

KRITERIA

Kriteria Keadaan Tertentu & Kekhususan Brg/Js


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBARANG ATAU JASA LAINNYA (B/JL)

*

Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dan Bila pekerjaan tidak kompleksPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan UmumPelelangan Umum KEADAAN TERTENTU :Penanganan daruratPek. Konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/WapresPertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

B/JL KHUSUS :Pek.berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintahPek.kompleks dg teknologi khususDistribusi obat/alkes tertentuKendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintahSewa penginapan / hotel /ruang rapatLanjutan sewa gedung / kantor / ruang terbuka/ tertutup

Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.100 juta Kebutuhan operasionalTeknologi sederhanaResiko kecil Usaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil

SAYEMBARA :Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; tidak dapat ditetapkan berd Harga Satuan

KONTES :Tidak punya harga pasarTidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Kriteria Pemilihan Metode PemilihanPenyedia Barang*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


Kriteria Pemilihan Metode PemilihanPenyedia Jasa Lainnya*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dan Bila pekerjaan tidak kompleksPada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan UmumPelelangan Umum KEADAAN TERTENTU :Penanganan darurat :Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban MasyarakatBencana alam/non alam/ sosial; pencegahan bencana; kerusakan sarana/prasarana yng menghentikan kegiatan pelayanan publik Pek.spesifik hanya bisa oleh

satu penyedia

KONSTRUKSI KHUSUS :Pek.kompleks dg teknologi khususPek Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan

Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 100 jutaKebutuhan operasionalTeknologi sederhanaResiko kecilUsaha perseorangan/ BU kecil dan koperasi kecil

Pekerjaan Kompleks, diyakini jumlah Penyedia TerbatasLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

*

Kriteria Pemilihan Metode PemilihanPenyedia Konstruksi*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 dan Bila pekerjaan bersifat sederhana Penanganan daruratPenyedia jasa tunggalHanya bisa dilakukan pemegang hak patenPek. Yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimum 50 jutaKebutuhan operasional K/L/D/I

Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum Proses dan Hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu.Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan


*

Kriteria Pemilihan Metode PemilihanPenyedia Jasa Konsultansi*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


KRITERIA KEADAAN TERTENTU&KEKHUSUSAN BARANG/JASA*

Kriteria Keadaan Tertentu (1)Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:pertahanan negara;keamanan dan ketertiban masyarakat;keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; dalam rangka pencegahan bencana; dan/atauakibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*

Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP

Kriteria Keadaan Tertentu (2)pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atauBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Kriteria Keadaan Khusus (1)Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Kriteria Keadaan Khusus (2)Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Metode Satu 1 SampulMetode Dua SampulMetode Dua TahapPenyampaian dok penawaran (adm, teknis, dan harga) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kpd ULP/Pejabat PengadaanAdm+teknis (sampul I), harga (sampul II) kemudian sampul I dan II dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kpd ULPpersyaratan adm & teknis sampul tertutup Iharga penawaran sampul tertutup II,Disampaikan dalam 2 tahapB/J yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah

Jasa konsultansi dg KAK sederhana

B/PK/JL yg spek/volume jelas.

Penunjukan Langsung / Pengadaan Langsung / Kontes / Sayembara

B/JL pakai sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis

JK yg penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks

B/PK/JL yg kompleks

B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan

B/PK/JL dg beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi.


*

PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARANPENETAPAN METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN..

SATU SAMPUL, .sederhanaDUA SAMPUL, .teknis lebih mendalamDUA TAHAP, .teknologi tinggiMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Metode Penyampaian Dokumen Penawaran*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda 1 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar 2 kelompok memasukkan penawaran dengan metoda 2 sampul dengan mengikuti tata cara yang benar 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & ceklis isi dokumen penawaran bandingkan dengan jawaban kelompok lainSimpulkan hal-hal yang menjadi perhatian metode penyampaian dokumen.

Metode Penyampaian Dokumen

*Disajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK Malang


*

PENETAPAN METODA EVALUASI

Ad A.. BARANG / JASA KONSTRUKSISISTEM GUGUR, untuk hampir seluruh pekerjaan,..adm, teknis, hargaSISTEM NILAI, untuk pekerjaan yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya .adm. teknis dan harga (nilai tertinggi / passing grade)SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMI,untuk BARANG yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga dan biaya O & P dalam jangka waktu tertentu. Adm., teknis dan harga.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Contoh sistem Nilai (MPS)Pengadaan 1 (SATU) Unit Turbin

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Contoh SISTEM NILAI


Contoh :Sistim Penilaian Biaya selama umur ekonomis :Pengadaan 1 (satu) Unit Bolduzer

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Catatan : Umur Ekonomis alat 8 tahuan



*

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Evaluasi penawaranB.Jasa konsultan1. Metode evaluasi kualitas2. Metode evaluasi kualitas dan biaya3. Metode evaluasi pagu anggaran4. Metode evaluasi biaya terendah


Metode Evaluasi Penawarandalam Pengadaan Jasa KonsultansiSemua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sbb :Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar; Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:kesesuaianrencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danbiaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya; c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; d.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansibiaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi2,5(dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan



Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa KonsultansiMetode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang :mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat(outcome) secara keseluruhan; dan/ataulingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/ataubesarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Metode evaluasi berdasarkan Pagu AnggaranMetode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang:Sudah ada aturan yang mengatur (standar);Dapat dirinci dengan tepat; atauAanggarannya tidak melampaui pagu tertentuMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa KonsultansiMetode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:a.bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;b.bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITASAd.1. METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITASDigunakan untuk pekerjaan yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi ( misal : Disain pembuatan pembangkit Tenaga Nuklir, Perencanaan Terowongan Bawah Laut dan Disain Bandara Internasional).-Urutan Proses :Dilakukan Penilaian Kualitas Penawaran Teknis, kemudian dipilih yang terbaik penawaran teknisnya serta diatas passing grade.Dilakukan pembukaan penawaran harga dari yang terbaik.Klarifikasi tidak mengubah sasaran KAK.Negosiasi dilakukan apabila biaya tersebut tidak wajar


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*PENERAPAN : EVALUASI PENAWARAN JASA KONSULTASIB. JASA KONSULTASI 1.METODE EVALUASI KUALITASAdm, teknis terbaikharga 2.METODE EVALUASI KUALITAS & BIAYAAdmteknis + harga terbaik 3.METODE EVALUASI PAGU ANGGARANAdmharga ambang batasharga terendah 5.METODE EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG



CONTOH : METODA EVALUASI KUALITAS


tabel metoda

Metoda EvaluasiDasar PenilaianPembobotan

TeknisHarga

KualitasKualitas teknis terbaikya-

Kualitas dan HargaGabungan kualitas teknis dan hargayaya

Pagu AnggaranKualitas teknis terbaik dan harga < pagu anggaranya-

Biaya TerendahHarga paling rendah dari kualitas teknis yang lulus ambang batas (pasing grade)ya-

Penunjukan langsungHanya terhadap 1 penawar dengan kualitas teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan harga yang wajarya-

kualitas

Contoh : Evaluasi Kualitas

NoNamaNilai TeknisPasing GradeKelulusanPeringkatBiaya Teknis Tertinggi

1Perusahaan A7560LI90

2Perusahaan B7060LII

3Perusahaan C6560LIII

4Perusahaan D6860LIV

5Perusahaan E5860TL-

6Perusahaan F5660TL-

7Perusahaan G5060TL-

Pemenangnya A

qcbs

Contoh Evaluasi Kualitas dan Harga

NoNamaNilai TeknisPasing GradeKelulusanHargaBOBOTGabunganPeringkat

Teknis 80%Harga 20%T+H

1Perusahaan A7560L906017.877.8I

2Perusahaan B7060L925617.473.4II

3Perusahaan C6560L80522072.0IV

4Perusahaan D6860L8654.418.673.0III

5Perusahaan E5860TL---

6Perusahaan F6660L8952.818.070.8V

7Perusahaan G5060TL---

pagu

Contoh Evaluasi Pagu Anggaran

NoNamaNilai TeknisPasing GradeKelulusanHargaPagu AnggaranKelulusanPeringkat

1Perusahaan A7560L9085TL-

2Perusahaan B7060L9285TL-

3Perusahaan C6560L8385LII

4Perusahaan D6860L8685TL-


6Perusahaan F6660L8485LI


terendah

Contoh Evaluasi Biaya Terendah

NoNamaNilai TeknisPasing GradeKelulusanHargaPeringkat

1Perusahaan A7550L90VI

2Perusahaan B7050L92VII

3Perusahaan C6550L85II

4Perusahaan D6850L86III

5Perusahaan E5850L84I

6Perusahaan F6650L87IV

7Perusahaan G5050L88V

Sheet3

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITAS TEKNIS DAN BIAYA

Ad.2.METODA EVALUASI BERDASARKAN KUALITAS TEKNIS DAN BIAYADigunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lainnya dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepat (misal : Disain jaringan Irigasi primer, Disain Jalan, Studi Kelayakan, Konsultan Manajemen, Supervisi bangunan non gedung)


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Urutan Proses :

- Urutan Proses :1.Dilakukan Penilaian Kualitas Penawaran Teknis dan dipilih yang lulus Passing Grade.2.Dilakukan Penilaian Penawaran Biaya terhadap yang Lulus Passing Grade.3. Nilai Penawaran Teknis dan Biaya dijumlahkan4.Diadakan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Jumlah Nilai tertinggi.5. Klarifikasi dan Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran KAK, negosiasi Harga Satuan hanya untuk Biaya langsung non Personil yang dapat diganti dan Biaya langsung personil yang tidak wajar



7874,46871,617,870,61818,417,2IIIV

16IV


tabel metoda


TeknisHarga






kualitas


NoNamaNilai TeknisPasing GradeKelulusanPeringkatKeterangan

1Perusahaan A9090LIV

2Perusahaan B9190LIII

3Perusahaan C8890TL-

4Perusahaan D8090TL-

5Perusahaan E9490LIDiundang Pembukaan Harga


7Perusahaan G9290LII

qcbs









6Perusahaan F6660L8952.818.070.8V


pagu










terendah










Sheet3

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP* METODA EVALUASI PAGU ANGGARANAd 3. METODA EVALUASI PAGU ANGGARANDigunakan untuk pekerjaan yang sederhana (dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepatbaik waktu penugasan, kebutuhan tenaga dan inplut lainnya) serta tidak melampaui pagu anggaran tertentu. Misal : Disain dan Supervisi bangunan Gedung, Survey dan Pemetaan skala kecil dll.-Urutan Proses :Dilakukan Pembukaan Penawaran Biaya & dilakukan Koreksi Aritmatik.Dipilih yang lebih Rendah atau sama dengan Pagu Anggaran.Dilakukan Penilaian Kualitas Teknis terhadap yang biayanya memenuhi butir 2.Nilai penawaran teknis terbaik ditetapkan sebagai pemenang dan dilanjutkan dengan Klarifikasi dan Negosiasi (tanpa mengubah sasaran KAK) :# Sebelumnya dilakukan Prakualifikasi# Digunakan untuk pekerjaan sederhana dan dana terbatas




tabel metoda


TeknisHarga






kualitas










qcbs









6Perusahaan F6660L8952.818.070.8V


pagu










terendah










Sheet3

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP* METODA EVALUASI BIAYA TERENDAH

Ad.4.METODA EVALUASI BIAYA TERENDAHDigunakan untuk pekerjaan yang sederhana dan standar(misal Disain dan supervisi bangunan sederhana)-Urutan Proses :1.Dilakukan Penilaian Kualitas Penawaran Teknis, dan dipilih yang Lulus Passing Grade2.Dilakukan Pembukaan Penawaran Harga bagi yang teknisnya diatas / Lulus Passing Grade dan yang Tidak Lulus Penawaran Harganya dikembalikan3.Pada Hari Pembukaan Penawaran Harga dilakukan juga Penilaian Harga.4 Penentuan Pemenang berdasarkan Harga terendah5.Dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga (tanpa mengubah sasaran KAK dan Harga Satuan)




tabel metoda


TeknisHarga






kualitas










qcbs









6Perusahaan F6660L8952.818.070.8V


pagu










terendah










Sheet3

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG

ad.5.METODA EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG

-Digunakan hanya untuk 1 (satu) penawaran berdasarkan kualitas teknis yang dapat di pertanggungjawabkan. -Urutan Proses :1. Penawaran Teknis dan Harga Dibuka sekaligus2. Dilakukan Penilaian Kualitas Teknis3. Dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Teknis4. Dilakukan Kesesuaian Penawaran Teknis dan Harga Penawaran5. Dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Harga meliputi Biaya Langsung Personil, Biaya langsung Non Personil dan Komposisinya.


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*PENERAPAN : EVALUASI PENAWARAN JASA KONSULTASIB. JASA KONSULTASI 1.METODE EVALUASI KUALITASAdm, teknis terbaikharga 2.METODE EVALUASI KUALITAS & BIAYAAdmteknis + harga terbaik 3.METODE EVALUASI PAGU ANGGARANAdmharga ambang batasharga terendah 5.METODE EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG


Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan metode evaluasi yang digunakan adalah metode Evaluasi berdasarkan Kualitas, dengan urutan proses sbbEvaluasi syarat administrasi dengan menggunakan sistem gugur dan penilaian kualitas penawaran teknis dengan sistem nilai, kemudian dipilih penyedia yg memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade)Dilakukan evaluasi penawaran biaya terhadap penyedia yang memiliki peringkat teknis terbaik dan telah lulus ambang batas nilai teknis (passing grade)Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran KAKNegoisasi biaya dilakukan terhadap biaya yang dianggao tidak wajar

*

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pemilihan Penyedia brg/Js


Siklus Pengadaan

Created by IkakGP 2003

Penetapan

Jenis Kontrak

(Pemilihan sistem Pengadaan)

2.3

*

*

*Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sesi 3 dan 4*

Berdasarkan bentuk Cara Pembayaran ( imbalan)Lump SumHarga satuanGabungan lump sum dan harga satuanTerima jadi (turn-key)PresentaseBerdasarkan Pembebanan (jangka waktu ) :Tahun tunggalTahun jamak (multi years)Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPJenis kontrakBerdasarkan Sumber Pendanaan (jumlah pengguna ):Kontrak pengadaan tunggalKontrak Pengadaan bersamaBerdasarkan Jenis Pekerjaan Kontrak pengadaan Pekerjaan TunggalKontrak Pengadaan Pekerj.Terintergrasi

3.Penetapan kontrak


Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

Kontrak Lump Sum;Kontrak Harga Satuan;Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;Kontrak Persentase; danKontrak Terima Jadi (Turnkey).Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (2)


ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :Kontrak berdasarkan cara pembayaran;Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; danKontrak berdasarkan jenis pekerjaan.Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (1)


Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:Kontrak Tahun Tunggal; danKontrak Tahun Jamak.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:Kontrak Pengadaan Tunggal;Kontrak Pengadaan Bersama; danKontrak Payung (Framework Contract). Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; danKontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (3)


Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);total harga penawaran bersifat mengikat; dantidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang

Medio Oktober 2010*Pasal 51 Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (4) Berdasarkan bentuk Cara Pembayaran

Pasal 51 Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukanKontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (5)


Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan pembayarannyadidasarkanpadatahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; danpembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (6)


Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (7) Berdasarkan Pembebanan


Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai) kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan

Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (7.1) Berdasarkan Pembebanan


Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak. Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (8)


Ketentuan sebagai berikut: diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (9)


Pasal 54Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari1(satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPPenetapan jenis kontrak (10)


Bukti PerjanjianLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 jutaPengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 100 juta

Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 jutaPengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:bukti pembelian;kuitansi;Surat Perintah Kerja (SPK); danSurat perjanjian.Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPTanda Bukti Perjanjian Pasal 55


SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPTanda Bukti Perjanjian (2)


Bukti Pembelian Nilai Pengadaan s.d RP. 5 JUTAKuitansi Pembayaran dengan Nilai Pengadaan s.d Rp. 10 JutaSURAT PERINTAH KERJA (SPK) DIGUNAKAN UNTUK Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan diatas RP.10 JUTA S.D RP. 100 JUTA Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Pengadaan diatas Rp.10 Juta s.d Rp. 50 jUTAPERJANJIAN/KONTRAK DIGUNAKAN UNTUK :Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan diatas RP. 100 JUTA Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan diatas Rp. 50 juta

Medio Oktober 2010*Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAPNILAI PENGADAAN


*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*Jenis Kontrak & Penggunaannya


*Disajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK MalangICE BREAKING DISIK YO CAK atauDISKUSI KASUS PERSIAPAN ????

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasiKhusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Barang/Pek.jasa Konstruksi /jasa lainnyaPsl 35 ayat 4 dan Psl 36 ayat s.d 4


Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Psl 35 ayat 4 dan Psl 36 ayat s.d 4


Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atauPemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Pekerjaan yg tdk Kompleks (Psl.37 ayat 1 s/d 4)


Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Pekerjaan yg tdk Kompleks (Psl.37 ayat 1 s/d 4)


Penunjukan LangsungPenunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :Keadaan tertentu; dan/atauPengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkanMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Pengadaan Langsung (2)Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh1(satu) Pejabat Pengadaan. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan

Catatan penting : pasal 39 ?? Diskusikan .!!


Pengadaan Langsung (1)Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;teknologi sederhana;risiko kecil; dan/ataudilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang- perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.


*

Nilai Pengadaan LangsungPejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan:

Untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa bukti pembelian;Untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; danUntuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).NB. Prosedure SPK Lihat Lamp II hal 123Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Sayembara & Kontes (1)Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dantidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:tidak mempunyai harga pasar; dantidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan


Sayembara & Kontes (2)Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.


B.Metoda Pemilihan Penyedia Jasa KonsultansiMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*


Mendakami :Pemilihan penyedia jasa konsultansiMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Jasa konsultansi terdiri dari :Seleksi umum dan Seleksi SederhanaPenunjukan LangsungPengadaan Langsung danSayembaraPasal 41 (3)

KARAKTERISTIK


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (1)Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;Penunjukan Langsung;Pengadaan Langsung; atauSayembara.


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (2) Seleksi Umum JKMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (3) Seleksi Sederhana JKMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:bersifat sederhana; danbernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (4) Penunjukan Langsung JKMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:pertahanan negara;keamanan dan ketertiban masyarakat;keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; dalam rangka pencegahan bencana; dan/atauakibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (5) Penunjukan Langsung JKMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh1 (satu)pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.


Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (6) Pengadaan Langsung JKMedio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/ataubernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh1(satu) Pejabat Pengadaan. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi (7) Sayembara utk Js KonsultansiSayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dantidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.


Medio Oktober 2010Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP*Metode pemilihan penyedia barang/jasa Perpres 54/2010Barang/Jasa lainnyaPelelangan Umum & Pelelangan SederhanaPenunjukan LangsungPengadaan LangsungKontes/Sayembara

Pekerjaan KonstruksiPelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsung atauPengadaan LangsungJasa konsultan

1. Seleksi umum dan Seleksi Sederhana2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung dan4. Sayembara


*MODUL 3 LKPP

METODE PEMILIHAN PBJKARAKTERISTIKBARANG/KONSTRUKSI/JS/LAINNYA*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


Karakteristik Barang Sistem Pemilihan Penyedia yang digunakan

Karakteristik Pekerjaan Konstruksi & Sistem Pemilihan Penyedia yang digunakan

Karakteristik Jasa Lainnya & Sistem Pemilihan Penyedia yang digunakan

METODE PEMILIHAN PBJKARAKTERISTIKJASA KONSULTANSI*DISAJIKAN OLEH : Mas Nafsi*


Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha & Sistem Pemilihan Penyedia yang digunakan

Karakteristik Jasa Konsultansi Bebentuk Perorangan & Sistem Pemilihan Penyedia yang digunakan

Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;

Penerbit surat jaminan = Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

*

Disajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK Malang

Digunakan untuk menyertai surat penawaranNilainya 1%-3% dari HPSMasa berlaku s.d. 14 hari setelah tanggal tanda tangan kontrakUntuk paket pekerjaan diatas Rp. 100jt Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa


Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan sebelum kontrak ditandatanganiNilainya 5% dari Kontrak Masa berlaku s.d. 14 hari setelah tanggal serah terima pertama Untuk kontrak diatas 100 jutaUntuk menjamin pelaksanaan pekerjaanBila kontrak dibawah 80% HPS, maka jaminan pelaksanaan dibuat 5%xHPS


JUM harus diberikan dalam meminta uang mukaNilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil Masa berlaku s.d. 14 hari setelah tanggal serah terima pertama Diberikan bila dicantumkan di kontrak


Diberikan dalam meminta pembayaran 100%, karena ada pekerjaan pemeliharaan Nilainya 5% dari kontrak Masa berlaku s.d. 14 hari setelah tanggal serah terima kedua


Misal pekerjaan selesai 26 Desember, namun batas administrasi pembayaran dibatasi s.d. 20 Desember, maka penyedia barang jasa dapat menyerahkan jaminan pembayaran. Nilainya sebesar yang belum dibayarkan.Masa berlakunya minimal 14 hari setelah pekerjaan selesai


Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2/000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


*2 kel. pertama, bagikan soal pengadaan barang 2 kel. kedua, bagikan soal pengadaan jasa konsultansi Soal - soal dilengkapi dgn harga2 dasar Minta tiap kelompok menghitung harga HPS 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok laindiskusikan

Disajikan oleh : Nafsi Hartoyo, SE.MAP Widyaiswara BDK Malang

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Sesi 3 dan 4*

*

*

02 Persiapan Pbj Finish 2012-Bdk Mlg [Recovered]

Documents