Home >Documents >000.uu no.13 tahun 2003

000.uu no.13 tahun 2003

Date post:06-Jun-2015
Category:
View:2,882 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANDisertai Penjelasan dan Catatan Mengenai Peraturan Pelaksanaannya Dengan Susunan Yang Memudahkan Untuk Dipahami JAKARTA 2010

2. DAFTAR ISI halamanJUDUL 9KONSIDERANS (MENIMBANG) 9DASAR HUKUM (MENGINGAT) 9DIKTUM 9PENJELASAN UMUM10BAB I KETENTUAN UMUM 12Pasal1 (pengertian-pengertian) 12BAB IILANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 14 Pasal 2 (landasan pembangunan ketenagakerjaan) 14 Pasal 3 (asas pembangunan ketenagakerjaan) 14 Pasal 4 (tujuan pembangunan ketenagakerjaan) 14BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 15Pasal5 (perlakukan yang sama bagi tenaga kerja) 15Pasal6 (perlakuan yang sama bagi pekerja/buruh) 15BAB IVPERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 16Pasal7 (kebijakan perencanaan tenaga kerja) 16Pasal8 (informasi ketenagakerjaan) 16BAB V PELATIHAN KERJA 17 Pasal9 (penyelenggaraan dan arah pelatihan kerja) 17 Pasal 10 (pelaksanaan dan hal-hal yang diperhatikan dalampelatihan kerja) 17 Pasal 11 (hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh pelatihankerja) 17 Pasal 12 (tanggung jawab pengusaha dalam meningkatkan/mengembangkan kompetensi pekerja-nya) 17 Pasal 13 (penyelenggara pelatihan kerja: pemerintah danswasta) 18 Pasal 14 (lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah) 18 Pasal 15 (persyaratan penyelenggara pelatihan kerja) 16 Pasal 16 (akreditasi bagi lembaga pelatihan kerja swasta) 18 Pasal 17 (penghentian sementara penyelenggaraan pelatihankerja) 19 Pasal 18 (pengakuan kompetensi kerja bagi tenaga kerja) 19 Pasal 19 (pelatihan kerja bagi penyandang cacat) 19 Pasal 20 (sistem pelatihan kerja nasional) 20 Pasal 21 (pelatihan kerja melalui sistem pemagangan) 20 Pasal 22 (pelaksanaan pemagangan) 20 Pasal 23 (kualifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang telahmengikuti program pemagangan) 20 Pasal 24 (lokasi pelaksanaan pemagangan) 20 Pasal 25 (pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia) 21 Pasal 26 (hal-hal yang harus diperhatikan bagipenyelenggaraan pemagangan di luar wilayahIndonesia) 21 Pasal 27 (perusahaan yang wajib melaksanakan programpemagangan) 21 Pasal 28 (lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional) 21 Pasal 29 (pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan) 21 Pasal 30 (lembaga produktivitas) 222 3. BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA 23 Pasal 31 (hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenagakerja untuk memilih tempat bekerja) 23 Pasal 32 (asas penempatan tenaga kerja) 23 Pasal 33 (jenis penempatan tenaga kerja) 23 Pasal 34 (penempatan tenaga kerja di luar negeri) 23 Pasal 35 (rekrutmen melalui pelaksana penempatan tenagakerja) 24 Pasal 36 (pelayanan penempatan tenaga kerja) 24 Pasal 37 (pelaksana penempatan tenaga kerja) 24 Pasal 38 (pungutan biaya penempatan kepada tenaga kerja) 25BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 26Pasal 39 (tanggung jawab pemerintah) 26Pasal 40 (perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja) 26Pasal 41 (kebijakan perluasan kesempatan kerja) 26BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 27 Pasal 42 (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) 27 Pasal 43 (rencana penggunaan tenaga kerja asing) 28 Pasal 44 (ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensibagi tenaga kerja asing) 28 Pasal 45 (kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing) 28 Pasal 46 (larang jabatan bagi tenaga kerja asing) 28 Pasal 47 (kompensasi atas dipekerjakannya tenaga kerja asing) 28 Pasal 48 (kewajiban memulangkan tenaga kerja asing) 29 Pasal 49 (ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keppres) 29BAB IX HUBUNGAN KERJA 30 Pasal 50 (terjadinya hubungan kerja) 30 Pasal 51 (bentuk perjanjian kerja) 30 Pasal 52 (dasar dibuatnya perjanjian kerja) 30 Pasal 53 (biaya pembuatan perjanjian kerja) 30 Pasal 54 (muatan perjanjian kerja tertulis) 31 Pasal 55 (penarikan kembali/perubahan perjanjian kerja) 31 Pasal 56 (perjanjian kerja waktu tidak tertentu {PKWTT} danperjanjian kerja waktu tertentu {PKWT}) 31 Pasal 57 (PKWT harus dibuat secara tertulis danmenggunakan bahasa Indonesia) 31 Pasal 58 (PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan) 31 Pasal 59 (jenis pekerjaan PKWT dan akibat hukumnya) 32 Pasal 60 (PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan) 32 Pasal 61 (berakhirnya perjanjian kerja) 33 Pasal 62 (mengakhiri PKWT sebelum jangka selesai jangkawaktunya) 33 Pasal 63 (PKWTT lisan) 33 Pasal 64 (penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaanlain {outsourcing}) 34 Pasal 65 (pemborongan pekerjaan) 34 Pasal 66 (pekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja) 35 3 4. BAB XPERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN 36 Bagian KesatuPerlindungan 36Paragraf 1 Penyandang Cacat 36Pasal 67 (perlindungan bagi tenaga kerja penyandang cacat) 36Paragraf 2 Anak 36Pasal 68 (larangan mempekerjakan anak) 36Pasal 69 (pengecualian larangan mempekerjakan anak) 36Pasal 70 (pekerjaan anak yang merupakan bagian darikurikulum pendidikan) 37Pasal 71 (pekerjaan anak untuk mengembangkan bakat danminat) 37Pasal 72 (tempat kerja anak) 37Pasal 73 (keberadaan anak di tempat kerja) 37Pasal 74 (mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanterburuk) 37Pasal 75 (kewajiban pemerintah dalam penanggulanganpekerja anak) 38Paragraf 3 Perempuan 38Pasal 76 (ketentuan pekerja perempuan) 38Paragraf 4 Waktu Kerja 39Pasal 77 (ketentuan waktu kerja) 39Pasal 78 (mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja) 39Pasal 79 (istirahat dan cuti) 40Pasal 80 (kesempatan melaksanakan ibadah) 40Pasal 81 (pekerja perempuan yang sakit ketika hari ke-1 danke-2 masa haid) 40Pasal 82 (cuti bersalin) 40Pasal 83 (kesempatan menyusui anak pada jam kerja) 41Pasal 84 (kewajiban membayar upah penuh pada saat pekerjamenggunakan waktu istirahat dan cuti) 41Pasal 85 (tidak wajib bekerja pada hari libur resmi) 41Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 42 Pasal 86 (perlindungan bagi pekerja/buruh) 42 Pasal 87 (sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) 42 Bagian Kedua Pengupahan 43 Pasal 88 (penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dankebijakan pengupahan) 43 Pasal 89 (upah minimum) 43 Pasal 90 (larangan membayar upah lebih rendah dari upahminimum) 44 Pasal 91 (pengaturan pengupahan yang didasarkan ataskesepakatan antara pengusaha dan pekerja) 44 Pasal 92 (struktur dan skala upah) 44 Pasal 93 (upah tidak dibayar jika tidak melakukan pekerjaanbeserta pengecualiannya) 45 Pasal 94 (komponen upah pokok dan tunjangan tetap) 46 Pasal 95 (denda bagi pekerja/buruh) 46 Pasal 96 (daluwarsa tuntutan pembayaran upah) 46 Pasal 97 (ketentuan pelaksanaan mengenai pengupahan) 46 Pasal 98 (dewan pengupahan) 46 Bagian KetigaKesejahteraan 47 Pasal 99 (hak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja) 47 Pasal 100 (fasilitas kesejahteraan) 47 Pasal 101 (koperasi pekerja/buruh) 47 4 5. BAB XI HUBUNGAN INDUSTRIAL 48 Bagian Kesatu Umum 48Pasal 102 (pelaksanaan hubungan industrial) 48Pasal 103 (sarana hubungan industrial) 48 Bagian KeduaSerikat Pekerja/Serikat Buruh 48Pasal 104 (hak untuk membentuk dan menjadi anggota ) 48 Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha 49Pasal 105 (hak untuk membentuk dan menjadi anggota) 49 Bagian KeempatLembaga Kerja Sama Bipartit 49Pasal 106 (kewajiban membentuk lembaga kerja sama bipartit) 49 Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit 49Pasal 107 (ketentuan mengenai lembaga kerja sama tripartit) 49 Bagian Keenam Peraturan Perusahaan 50Pasal 108 (kewajiban membuat peraturan perusahaan) 50Pasal 109 (tanggung jawab penyusunan peraturan perusahaan) 50Pasal 110 (hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan perusahaan) 50Pasal 111 (muatan peraturan perusahaan) 50Pasal 112 (pengesahan peraturan perusahaan) 51Pasal 113 (perubahan peraturan perusahaan) 51Pasal 114 (kewajiban memberitahukan, menjelaskan dan membagikan naskah peraturan perusahaan) 51Pasal 115 (ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan) 51 Bagian KetujuhPerjanjian Kerja Bersama 52Pasal 116 (ketentuan umum pembuatan perjanjian kerja bersama {PKB}) 52Pasal 117 (musyawarah pembuatan PKB yang tidak mencapai kesepakatan) 52Pasal 118 (PKB dalam 1 (satu) perusahaan) 52Pasal 119 (keterwakilan serikat pekerja dalam perundingan PKB jika dalam 1 perusahaan hanya ada 1 serikat pekerja) 52Pasal 120 (keterwakilan serikat pekerja dalam perundingan PKB jika dalam 1 perusahaan ada lebih dari 1 serikat pekerja) 53Pasal 121 (pembuktian keanggotaan serikat pekerja) 53Pasal 122 (pemungutan suara untuk menentukan keterwakilan seriakt pekerja dalam perundingan PKB) 53Pasal 123 (masa berlaku PKB) 53Pasal 124 (isi muatan PKB) 53Pasal 125 (perubahan PKB) 53Pasal 126 (kewajiban melaksanakan PKB) 54Pasal 127 (perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB) 54Pasal 128 (perjanjian kerja yang tidak memuat aturan-aturan dalam PKB) 54Pasal 129 (larangan mengganti PKB dengan peraturan perusahaan) 54Pasal 130 (PKB yang sudah berakhir masa berlakunya) 54Pasal 131 (status PKB jika terjadi pembubaran serikat pekerja atau pengalihan kepemilikan perusahaan) 55Pasal 132 (mulai berlakunya PKB) 55Pasal 133 (ketentuan pelaksanaan) 55Pasal 134 (kewajiban pemerintah melaksanakan pengawasan) 55Pasal 135 (kewajiban pengusaha dan pekerja melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan) 555 6. Bagian KedelapanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 56Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial 56Pasal 136 (penyelesaian perselisihan hubungan industrial) 56Paragraf 2 Mogok Kerja 56Pasal 137 (mogok kerja sebagai hak dasar) 56Pasal 138 (ajakan untuk mogok kerja) 56Pasal 139 (pelaksanaan mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum) 56Pasal 140 (pemberitahuan mogok kerja) 57Pasal 141 (instansi pemerintah yang menerima pemberitahuan mogok kerja) 57Pasal 142 (mogok kerja yang tidak memenuhi ketentuan) 57Pasal 143 (larangan menghalang-halangi mogok kerja yang sah) 58Pasal 144 (tindakan pengusaha yang dilarang terhadap pekerja yang mogok kerja) 58Pasal 145 (mogok kerja karena menuntut hak normatif) 58Paragraf 3Penutupan Perusahaan (lock out) 58Pasal 146 (penutupan p

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended