Top Banner
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
80

00. PTO PNPM MPd 2014

Jun 24, 2015

Download

Paino Klt

Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) terbaru tahun 2014 untuk Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 00. PTO PNPM MPd 2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

PROGRAM NASIONALPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRI PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Page 2: 00. PTO PNPM MPd 2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MANDIRI PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Page 3: 00. PTO PNPM MPd 2014

DAFTAR LARANGAN BAGI KONSULTAN DAN

FASILITATOR

Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalammelakukan Fasilitasi, konsultan dan fasilitator dilarang:

1.1. Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, yangmenjadi hak masyarakat dan melakukan tindakan apapun yangmerugikan masyarakat

1.2. Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:

1.2.1. Mempengaruhi proses seleksi desa dalam penetapan alokasidana PNPM;

1.2.2. Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasikegiatan PNPM dalam proses perencanaan;

1.2.3. Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atauapapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagaifasilitator.

1.3. Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier,atau berfungsi sebagai perantara;

1.4. Bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang , atau merekayasapembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan,atau kelompok masyarakat;

1.5. Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga, atau kelompok;

1.6. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi,keluarga, atau kelompok;

1.7. Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikanmasyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

1.8. Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan dalamupaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;

1.9. Dengan sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi prosespenyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian masyarakatdan program;

1.10. Menjadi pengurus partai politik dan sebagai calon legistatif yangditetapkan oleh instansi yang berwenang serta terlibat dalam tim suksesdalam Pilkada dan Legistatif;

1.11. Pelanggaran terhadap salah satu point diatas dapat berakibat padaPemutusan Hubungan Kerja.

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan T^{

Page 4: 00. PTO PNPM MPd 2014

1. AD

2. ADD

3. AP

4. APBD

5. APBN

6. ART

7. BA

8. BBM

9. BASPK

10. Bappeda

11. Bappenas12. BKAD

13. BLM

14. BM

15. BOS

16. BPD

17. BPK

18. BPKP

19. BPUPK

20. BP

21. CSR

22. DAU

23. DU-RKPDes

24. DIPA

25. DPA

26. DPRD

27. FK

28. FT

29. Faskab

30. Fastekab

31. Faskeu

32. HOK

33. Kades

34. KM-Nas

35. KMW

36. KM-Prov

37. KPMD/K

38. KPPN

39. KUA

40. KUB

41. KSP

42. LKM

43. LKPj44. LPPD

45. LP2K

46. LPD

47. LSM

48. MAD

49. MDKP

50. MKP

DAFTAR SINGKATAN

Anggaran DasarAlokasi Dana Desa

Administrasi Pusat

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAnggaran Rumah TanggaBerita Acara

Bahan Bakar MinyakBerita Acara Status Pelaksanaan KegiatanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Kerjasama Antar DesaBantuan Langsung MasyarakatBuku Material

Bantuan Operasional SekolahBadan Permusyawaratan DesaBadan Pemeriksa KeuanganBadan PengawasanKeuangan dan PembangunanBadan Pengawas UPKBadan Pemeriksa

Corporate Social ResponsibilityDaftar Alokasi Umum

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan DesaDaftar Isian Penggunaan AnggaranDokumen Pelaksanaan AnggaranDewan Perwakilan Rakyat DaerahFasilitator Kecamatan

Fasilitator Teknik

Fasilatator KabupatenFasilitator Teknik KabupatenFasilitator KeuanganHari Orang KerjaKepala DesaKonsultan Manajemen (tingkat) NasionalKonsultan Manajemen (tingkat) WilayahKoordinator Manajemen ProvinsiKader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KelKantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraKebijakan Umum APBDKelompok Usaha BersamaKelompok Simpan PinjamLembaga Keuangan MikroLaporan Keterangan PertanggungjawabanLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaLaporan Penyelesaian Pelaksanaan KegiatanLaporan Pengunaan DanaLembaga Swadaya MasyarakatMusyawarah Antar DesaMusyawarah Desa Khusus PerempuanMusyawarah Dusun Khusus Kelompok Perempuan

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan

Page 5: 00. PTO PNPM MPd 2014

51. Muscles

52. Musrenbang53. PAH

54. PAP

55. PNPM MPd

56. Perda

57. PerDes

58. PIK

59. PJOK

60. PjOKab61. PjOProv62, PKK

63. PMD

64. Pokmas

65. PPAS

66. PPM

67. PUK

68. PTO

69. RAB

70. RBM

71. Renja72. Renstra

73. RKA

74. RKB

75. RKP

76. RKPD

77. RKPDes

78. RKTL

79. RPD

80. RPJM

81. RPJMDes

82. RTRWK/K

83. RT

84. RW

85. SDM

86. SE

87. SEB

88. SetDa

89. Semiloka

90. SKMP

91. SKPD

92. SPP

93. SPP-SPPN

94. SP2

95. SP3K

96. SPC

97. SPM

98. SPPB

99. SPP-LS

100 TA

101 TKPKD

Musyawarah DesaMusyawarah Perencanaan PembangunanPenampungan Air Hujan(dana) Pembinaan dan Administrasi ProyekPNPM Mandiri Perdesaan

Peraturan Daerah

Peraturan Desa

Paket Informasi Kecamatan

Penanggung Jawab Operasional KegiatanPenanggung Jawab Operasional KabupatenPenanggung Jawab Operasional ProvinsiPemberdayaan Kesejahteraan KeluargaPemberdayaan Masyarakat DesaKelompok Masyarakat,Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPenanganan Pengaduan dan MasalahPaket Usulan KegiatanPetunjuk Teknis OperasionalRencana Anggaran BiayaRuang Belajar MasyarakatRencana KerjaRencana StrategisRencana Kerja AnggaranRencana Kegiatan dan BiayaRencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah DaerahRencana Kerja Pembangunan DesaRencana Kerja Tindak LanjutRencana Penggunaan DanaRencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah DesaRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaRukun TetanggaRukun WargaSumber Daya ManusiaSurat Edaran

Surat Edaran Bersama

Sekretariat Daerah

Seminar dan LokakaryaSurat Kesanggupan Menyelesaikan PekerjaanSatuan Kerja Perangkat DaerahSimpan Pinjam PerempuanSistem pembangunan Partisipatif Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

: Surat Perjanjian Pendanaan: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan: Surat Penetapan Camat: Surat Perintah Membayar: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan: Surat Permintaan Pembayaran Langsung: Tahun Anggaran: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan

Page 6: 00. PTO PNPM MPd 2014

102. TK-PNPM MPd

103. TOT

104. TBM

105. TPK

106. TPM

107. TP3

108. TPU

109. TV

110. UEP

111. UPK

112. UPT

: Tim Koordinasi-PNPM MPd

: Training Of Trainer,: Tempat Belajar Masyarakat: Tim Pengelola Kegiatan,: Tenaga Pelatih Masyarakat,: Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana: Tim Penulis Usulan

: Tim Verifikasi

: Usaha Ekonomi Produktif

: Unit Pengelola Kegiatan: Unit Pelaksana Teknis

Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan jr/M

Page 7: 00. PTO PNPM MPd 2014

I. KEBIJAKAN POKOK

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia menghadapipermasalahan kemiskinan, pengangguran danketergantungan. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatanyaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antarwilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatandan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Strategi untukpenanggulang dan penyelesainnya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harusmemadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas,pendayagunaan dan menempatkan masyarakat sebagai subyekpembangunan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPMMandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayahkhusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah programuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu danberkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakanpengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yangselama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupapenyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkankebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dankemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berartiterpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampumengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalahkemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatankapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaandanpengintegrasian pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi danperan pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitasprasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5)pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan. strategiyang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikanmasyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem danpengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkankelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategiyang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankanpentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPMMandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapanpemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelahtahapan pembelajaran dilakukan melalui Program PengembanganKecamatan (PPK).

Pelunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan \

Page 8: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 9: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 10: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 11: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 12: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 13: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 14: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 15: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 16: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 17: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 18: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 19: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 20: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 21: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 22: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 23: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 24: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 25: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 26: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 27: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 28: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 29: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 30: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 31: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 32: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 33: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 34: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 35: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 36: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 37: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 38: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 39: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 40: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 41: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 42: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 43: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 44: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 45: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 46: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 47: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 48: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 49: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 50: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 51: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 52: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 53: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 54: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 55: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 56: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 57: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 58: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 59: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 60: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 61: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 62: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 63: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 64: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 65: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 66: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 67: 00. PTO PNPM MPd 2014

D

ESA

ALUR KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

MUSREMBANG

KABUPATEN

RKPD

KUA

PPAS

RKA

RAPBD

FORUM SKPD

KA

BU

PA

TEN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

MD-1

MUSREMBANG DESA

PENGADAAN BARANG DAN

JASA

PERSIAPAN PELAKSANAAN (N)

DOKUMEN SPPB (N)

PELAKSANAAN Tahap-3 (N)

PELAKSANAAN Tahap-1 (N)

MD-3

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI

MUSDUS/PAGAS/ PKD/Review RPJMDes ( N+1)/ Input RKPDes N+2

MD-2

MDKP

MD-4

MD-5

DU

SUN

PELAKSANAAN Tahap-2 (N)

SERTIFIKASI

MKP

MUSREMBANG KECAMANTAN

MAD-1

FASILITASI USULAN BERBASIS

KEWILAYAHAN

MAD-3

DESAIN RAB

( N+1)

MAD-2

PENULISAN USULAN

N+1

KEC

AM

ATA

N

VERIFIKASI

USULAN

N+1

Page 68: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 69: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 70: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 71: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 72: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 73: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 74: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 75: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 76: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 77: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 78: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 79: 00. PTO PNPM MPd 2014
Page 80: 00. PTO PNPM MPd 2014